SKENARIO PENDAMPINGAN SIDEKA

.

SKENARIO PENDAMPINGAN SIDEKA

Purwoko, M.Si

Prakarsa Desa

Skenario Pendampingan SIDeKa Penyusun : Purwoko, M.Si Tata letak : Prasetyo Desain cover : Robby Eebor dan Sholeh Budi Badan Prakarsa Pemberdyaan Desa dan Kawasan (Prakarsa Desa): Gedung Permata Kuningan Lt 17 Jl. Kuningan Mulia, Kav. 9C Jakarta Selatan 12910 Jl. Tebet Utara III-H No. 17 Jakarta Selatan 10240 t/f. +6221 8378 9729 m. +62821 2188 5876 e. [email protected] w. www.prakarsadesa.id Cetakan Pertama, 2015 Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT) Purwoko (penyusun) Skenario Pendampingan SIDeKa Cet. 1—Jakarta: 4o hal., 14 x 20 cm ISBN: 978-602-0873-12-1 © Hak Cipta dilindungi undang-undang All Rights Reserved

seri pendidikan

PENGANTAR

Sistem Informasi Desa dan Kawasan (SIDEKA) adalah prakarsa lama, yang pada beberapa seginya telah diakomodir oleh UU Desa, khususnya pada pasal 86. Pengembangan SIDEKA tentu bukan suatu proyek internet masuk desa, atau sekedar program mengembangkan website desa, sehingga desa hadir di dunia maya. Pengembangan SIDEKA merupakan bagian yang tidak terpisah dari langkah strategis memperkuat posisi dan mengubah kondisi desa. Untuk karena itulah, pengembangan SIDEKA harus berjalan sesuai dengan disain pokok pemberdayaan desa. Dengan system informasi yang baik, maka diharapkan terbuka ruang kesempatan yang lebih lebar bagi desa. Ruang kesempatan yang dimaksud, tidak sekedar ruang demokrasi politik, melainkan juga ruang bagi demokrasi ekonomi, ruang bagi pembangunan karakter, dan seterusnya. Inti sari pokoknya adalah bahwa v

skenario pendampingan SIDeKa

dengan suatu system informasi desa dan kawasan yang handal, terintegrasi, diharapkan gerak langkah pembangunan menjadi konsisten (dari atas ke bawah dan sebaliknya), dan sinergi (secara horizontal).

seri pendidikan

Naskah sederhana ini merupakan tawaran dari Badan Prakarsa Desa, yang diharapkan dapat menjadi wahana dialog, dalam memperkembangkan SIDEKA. Sangat disadari bahwa pengembangan SIDEKA tidak mungkin dijalankan secara sendirisendiri. Tidak mungkin SIDEKA disusun terpisah. Bagi Badan Prakarsa Desa, sangat jelas bahwa SIDEKA dalam maksud yang sesungguhnya, hanya dapat dikembangkan melalui kerjasama yang luas, baik masyarakat, pemerintah, dunia keilmuan maupun badan-badan pembangunan, termasuk badan usaha. Hal yang paling pokok adalah bagaimana membuat pengembangan SIDEKA menjadi pintu bagi pengorganisasian yang lebih luas, sehingga daya dukung pergerakan memperkuat desa menjadi lebih bermakna. Demikian. Jakarta, April 2015.

vi

seri pendidikan

DAFTAR ISI

Pengantar ~~ v A. Pendahuluan ~~ 1 B. Kebutuhan SIDEKA dalam Pendampingan Empat Kewenangan Desa ~~ 4 C. Kebutuhan Pendamping SIDEKA Seperti Apa? ~~ 11 D. Pengertian yang Mempunyai Implikasi Pendampingan Desa ~~ 12 E. Pemahaman Pendamping Desa ~~ 17 F.

Pendampingan SIDEKA dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ~~ 19

G. Pendampingan SIDEKA dalam Kerjasama Desa ~~ 22 H. Pendampingan SIDEKA dalam Pengembangan BUM Desa ~~ 25 I.

Pendampingan SIDEKA dalam Pembangunan yang Berskala Lokal Desa ~~ 28

J.

Kompetensi Dasar Pendamping Profesional Desa dalam Bidang SIDEKA ~~ 30

vii

.

SKENARIO PENDAMPINGAN SIDeKa Sistem Informasi Desa dan Kawasan dalam Implementasi UU Desa (Pembekalan Bagi Pandu Desa)

A. Pendahuluan Tulisan ini sebenarnya untuk memberi input bagi teman-teman yang selalu bertanya-tanya khususnya bagi para Pendamping Sistem Informasi Desa dan Kawasan Perdesaan (SIDEKA), benar gak sih janji pemerintah bahwa ada komitemen UU Desa perlunya pendanaan 10% dana dari APBN setelah dikurangi DUK. Atau janji Presiden Jokowi dalam kampanyenya akan memberikan pendanaan ke Desa/Nagari Sumbar/Gampong Aceh/ Kampung Papua dan desa dalam sebutan lainnya dengan rata-rata 1,4 milyard per tahun. Itu artinya kalau Presiden terpilih akan memenuhi janji-janjinya khususnya dalam visi dan misinya khususnya dalam Nawa Cita 1


III, akan memberikan kepastian 72.499 desa dan mendapat pendanaan 101,5 triliun untuk Desa seluruh desa di Indonesia. MUATAN U U N O . 6 T A H U N 2 0 1 4 T EN T A N G D E S A M en im ba ng , M en gin ga t d a n M e n e ta pk a n BA B I: K E TEN TUA N U M UM

• XV BA B • 11 2 Pasal Pe njelasan U U N o. 6 Tah un 20 14 ten tan g D esa,

B A B XV KE TE N T U AN PE R A L IH A N B AB X IV: PE M B IN AA N D A N P E N G AW ASA N B AB X III: K ET EN T U AN K H U SU S D ES A A D AT

• • • • •

2 01 5- 02 -20

P erm end a g ri No . 114 Pe d om a n P em b a ng un a n D e sa Pe rm e nd a g ri N o. 113 Pe n ge lo la a n K eua n g a n De sa P erm e nd a g ri N o. 111. P e do m an Te kn is P era t u ra n d i D e s a P erm e nd e s, PD T & T r a ns, No . 3 P end a m p in g D e sa P erm e nd e s, PD T & T r a n N o. 2, Ta t a T e r t ib & M e k a ni sm e P e ng . K e p. M us d e s d ll .

B A B X II: E M B A G A KEM ASYA R AK ATAN D ESA DA N L EM B AG A A DAT D E SA

BA B X I KER JA SAM A DESA

3

UU Desa Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa yang didukung PP No. 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan PP No. 60 tentang, Dana Desa yang Bersumber dari APBN, telah memberikan pondasi dasar terkait dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kebijakan dalam melakukan implementasi pelaksanaan UU Desa didukung dengan: 1) Permen Desa, PDT dan Transmigrasi No. 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak 2


Asal Usul; 2 Permen Desa, PDT dan Transmigrasi No. 2 Tahun 2015 Tentang Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; 3) Permen Desa, PDT dan Transmigrasi No. 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa; 4) Permendagri No. 111 tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia; 5) Permendagri Nomor 112 tahun 2014 Tentang Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia; 6) Permendagri Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 7) Permendagri Nomor 114 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa. Strategi ini juga dalam mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pelaksanaan UU Desa perlu dijabarkan lebih luas dalam Peraturan Pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Permendagri, Perda, Perdes dan kebijakan pendukung lainnya. Sementara ada beberapa Peraturan Pelaksanaa dan kebijakan pendukung yang mengatur tentang desa yang tidak selaras atau bertentangan perlu dilakukan upaya review atau penyelarasan yang disesuaikan atau mendukung penjabaran teknis pelaksanaan dari UU Desa. Amanat dalam UU Desa menegaskan bahwa Sistem Informasi Desa dan Kawasan Perdesaan (SIDEKA), perlu dikembangkan dalam rangka desa mendapatkan akses data pembangunan 3


desa dan kawasan perdesaan. Pasala 86 UU Desa menyatakan bahwa: (1) Desa berhak mendapatkan akses melalui sistem Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota; (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan; (3) Sistem Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia; (4) Sistem Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan; (5) Sistem Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan dan; (6) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota untuk Desa. Amanat UU tersebut dengan jelas bahwa desa ada pengembangan perangkat SIDEKA yang menjadi alat masyarakat dalam pengelolaan pembangunan desa dan kawasan perdesaan secara transparan dan akuntabilitas.Sistem informasi desa selama telah berkembang di beberapa titik desa yang dilakukan oleh pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, relawan desa atau inisiatif desa sendiri ada beberapa model yang dikembangkan. Sehingga ada beberapa permasalahan yang terkait dengan sistem informasi desa selama ini yang belum dapat diselesain antara lain: a) Gevernance lemah terkait SIDEKA, terjadi 4


frakmentasi, lemahnya manajemen dalam menudukung proses pengambilan keputusan; b) Masing-masing program mengembangkan sistem sendiri-sendiri yang alhirnya data bersifat sektoral serta tidak dapat dijadikan rujukan untuk pengambilan keputusan secara nasional/ masih lokal desa; c) banyaknya format dan versi laporan semakin lama tidak secara efektif dijadikan rujukan pengambilan kebijakan; d) Sistem dan format yang dikembangkan tidak setandar sehingga susah untuk dilakukan rekapitulasi data atau diintegrasikan; e) ada kesimpang siuran sistem pelaporan data khususnya terkait dengan pencatan dan pelaporan (beberapa daerah ada yang menambah dan ada yang mengurangi pelaporan; f) ada permasalahan denga agregasi pelaporan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan nasional; g) pemanfaatan informasi data dan informasi belum didesiminasikan dengan para pemangku kepentingan dan belum dipakai secara semestinya; h) kemampuan dan kualitas data informasi desa sangat kurang; i) kemampuan sumber data untuk menyediakan data dan informasi pada umunya masih lemah; j) landasan hokum SIDEKA juga belum jelas; k) belum ada kerjasama dan koordinasi yang dilakuakn keputusan bersama antar kementrian/ lembaga dan; l) di pemerintahan desa belum secara khusu ada staf khusus yang mengurus tentang SIDEKA. Kegiatan pendampingan Sistem Informasi Desa (SIDEKA), kegiatan pendamping perlu memastikan bahwa Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 5


didukung dengan sumber daya manusia. Dukungan sumber daya manusia sekurang-kurangnya mempunyai kompetensi sekurang-kurangnya meliputi: a) menganalisis Data/informasi yang dikumpulkan; b) menginformasikan hasil pemantauan kepada masyarakat; c) menginformasikan inovasi secara lisan maupun dan atau tertulis melalui beberapa media. Penyediaan tenaga pendamping SIDEKA dalam penyediaan sumberdaya manusia dapat berupa tenaga tehnis satuan kerja perangkat daerah kabupaten/ kota dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga.

B. Kebutuhan SIDEKA dalam Pendampingan Empat Kewenangan Desa UU Desa Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang didukung PP No. 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan PP No. 60 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2014, perlu adanya rumusan secara sistematis terhadap arah dan strategi dalam pendampingan desa. UU Desa telah memberikan kerangka yang jelas tetang stratus desa bahwa desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 6


pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan ini secara teknis perlu adanya ditindaklanjut adanya dukungan regulasi dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Permendagri, Perda, Perdes dan kebijakan pendukung lainnya. Sementara ada beberapa Peraturan Pelaksanaa dan kebijakan pendukung yang mengatur tentang desa yang tidak selaras atau bertentangan perlu dilakukan upaya review/ penyelarasan UU Desa. UU Desa juga memberikan kepastian Dana Desa yang Bersumber dari APBN, menjadi pondasi dasar kuat bagi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila. Pemerintahan desa mempunyai hak untuk menjalankan empat kewenangan desa dalam pengelolaan pembangunan desa di bidang (pemerintahan desa, kemasyarakatan, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat). Kebutuhan SIDEKA dalam memperkat “Empat Kewenangan”, tersebut dalam rangkan menjalankan dengan potensi dan sumber-sumber pendapatan desa dalam sebagaimana diamanatkan Pasal 72 dalam UU Desa Tahun 2014 bahwa pendapatan asli Desa terdiri atas; a) hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa; b) alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; c) bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota; d) alokasi dana Desa yang merupakan 7


bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota; e) bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; f) hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan; g) lain-lain pendapatan Desa yang sah. Alokasi anggaran tersebut bertjunan dalam mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Desa telah diberi kewenangan sepenuhnya dalam menjalankan program-program pembangunan tetapi desa juga harus mendapatkan pendampingan dari negara. Sehingga ada slogan, “PASTIKAN HAK-HAK PENDANAAN UNTUK DESA DAN NEGARA MEMBERIKAN PENDAMPINGAN YANG BERKUALITAS UNTUK MENUJU DESA KUAT DAN MANDIRI”. Atau Slogan, “KALAU ADA MASYARAKAT DESA YANG BERMASALAH DENGAN PEMBANGUNAN DESA & PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN MAKA YANG PERLU DIPERTANYAKAN/ BERTANGGUNGJAWAB ADALAH BAGAIMANA DENGAN PENGADAAN PENDAMPINGAN DESA ATAU BAGAIMANA DENGAN PENDAMOING SIDEKA kalau itu terkait dengan dengan para pendamoingan sistem informasi desa”. Slogan tersebut menempatkan desa secara berdaulat untuk menentukan nasibnya sendiri dan butuh pendampingan yang berkualitas, yang mepunyai jiwa kader, yang mempunyai jiwa relawan, yang mempunyai kompetensi profesional yang akan dipertanggungjawabakan langsung kepada masyarakat. Adigium ini juga menegaskan bahwa desa tidak lagi ditempatkan pada posisi seperti dalam PP 72 Tahun 2005 8


tentang Tentang Desa yang menempatkan desa hanya sebagai pelengkap administrasi kabupaten/ pemerintahan tetapi desa berdaulat dan atonom dalam konstruksi menggabungkan fungsi self-governing community dengan local self government, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah Desa, ditata sedemikian rupa menjadi Desa dan Desa Adat. Hal tersebut sejalan dengan adanya asas pengaturan dalam UU Desa yang dibangun dengan asas: a) rekognisi, pengakuan terhadap hak asal usul; b) subsidiaritas, yang penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa; c) keberagaman, pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat Desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; d) kebersamaan, semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat Desa dan unsur masyarakat Desa dalam membangun Desa; e) kegotongroyongan, kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun Desa; f) kekeluargaan, kebiasaan warga masyarakat Desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat Desa; g) musyawarah, proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan; h) demokrasi, sistem pengorganisasian masyarakat Desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa atau dengan persetujuan masyarakat Desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia 9


sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin; i) kemandirian, suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri; j) partisipasi, yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan; k) kesetaraan, kesamaan dalam kedudukan dan peran; l) pemberdayaan, upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa; dan m) keberlanjutan, suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan Desa. UU Desa juga memberikan secara leluasa desa untuk merumuskan potensi dan masalahnya sendiri, apakah desa butuh pasar desa, butuh BUMDes, butuh Teknologi Tepat Guna, butuh jembatan, butuh jalan, butuh tata ruang desa dan lainlain. Rumusan ini juga memastikan bahwa urusan potensi dan masalah dalam desa masyarakat sendirilah yang menentukan dan posisi fasilitator/ pendamping hanya sebagai bagian alat bantu desa untuk menentukan nasibnya sendiri.Rumusan kebutuhan tersebut dirumusakan dalam empat kewenangan desa. Tugas Pendamping Desa yang berbasis SIDEKA memastikan bahwa SIDEKA merupakan instrumen penting untuk membantu transparansi dan akuntabilitas.

10


C. Kebutuhan Pendamping SIDEKA Seperti Apa? Teman-teman selalu mendiskusikan skenario pendampinga desa seperti apa? Strategi bagaimana? Implementasi seperti apa? Dan legalitas dalam pendampingan desa seperti apa? Atau tindaklanjut legalitas pendaping seperti yang dimanatkan dalam PP 43 Pasal 131, perlunya tindaklanjut kebijakan “Pedoman”yang mengatur lebih lanjut untuk memastikan pelaksanaan UU Desa dan salah satunya perlunya “Perlunya Pedoman Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat”, dan sebagainya dan sebagainya. Teman-teman, Pendampingan Desa sebenarnya tidak dapat diperdebatkan secara teoritis saja karena pendampingan desa membutuhkan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat. Sehinga pengalaman secara mendadalam belajar dengan masyarakat itu sendirilah yang dapat menjelaskan seperti apa model pendampingan itu. Akan tetapi rumusan pengalaman itu dapat kontruksikan atau diartikulasikan dengan kata-kata agar apa yang selama ini hasilhasil praktek pengalaman baik dan pengalaman jeleka dapat di share di antar pendamping atau para calon pendamping desa . Walaupun kita menyadarai bahwa rumusan kata-kata ini pun tidak dapat mewakili terkait dengan model pendampingan desa atau praktek langsung dalam pendampong desa dalam perspektif UU Desa.

11


D. Pengertian yang Mempunyai Implikasi Pendampingan Desa Ada beberapa semangat dan makna secara mendalam terkait dengan pendampingan yang ini akan membawa konsekuensi praktek pendampingan di tingkat desa misalkan:

12

a.

Pengertian Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b.

Pengertian pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pembangunan merupakan wujud pelaksanaan kewenangan Desa yang meliputi bidang: Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa.

c.

Pengertian kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan


prakarsa masyarakat, hak asal usul ,dan adat istiadat Desa. d. Pengertian musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk membahas dan menyepakati hal yang bersifat strategis. e.

Pengertian Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

f.

Pengertian Peraturan Desa adalah peraturan perundangundangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

g.

Pengertian Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang melibatkan aparat pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan 13


dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

14

h.

Pengertian Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

i.

Pengertian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

j.

Pengertian Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

k.

Pengertian Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

l.

Pengertian Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang syah.


m. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. n.

Pengertian Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/ kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

o. Pengertian Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. p. Pengertian Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat, q. Pengertian Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa. r.

Pengertian Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut 15


BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. s.

Pengertian Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

t.

Pengertian Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Kita memahami semua bahwa pendampingan desa dilakukan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat desa yaitu melakukan upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Permasalahan inilah yang diperlukan dalam Pendampingan masyarakat Desa dalam upaya upaya pemberdayaan 16


masyarakat Desa secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, dan kader pemberdayaan masyarakat Desa.

E. Pemahaman Pendamping Desa Pemahaman pendampingan masyarakat Desa secara teknis dalam PP 43 Tahun 2014, dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga. Tenaga pendamping profesional terdiri atas: a) pendamping Desa yang bertugas mendampingi Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, kerja sama Desa, pengembangan BUM Desa, dan pembangunan yang berskala lokal Desa; b) pendamping teknis yang bertugas mendampingi Desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral; dan c) tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pendamping juga dapat melekat dalam diri seorang Kader desa sebagai bagian dari bagian dalan pemberdayaan masyarakat desa antara lain: a) kader pemberdayaan masyarakat desa; b) kader teknis desa; c) kader posyandu; d) kader pengembangan 17


ekonomi desa; e) kader perempuan dan lain sebagainya. Pendamping desa juga dapat dilakukan oleh antara lain: a) sukarelawan; b) lembaga swadaya masyarakat; c) perguruan tinggi dan/atau akademisi; dan d) kelompok profesi. UU desa memberi ruang bahwa perlunya Tenaga pendamping profesional, harus memiliki sertifikasi kompetensi dan kualifikasi pendampingan di bidang: a) ekonomi; b) sosial; c) budaya dan; d) teknik. Sementara itu kompotensi dan kualif ikasi pendampingan khususnya bidang ekonomi sekurang-kurangnya meliputi: a) Mengidentif ikasi pemangku kepentingan; b) Membangun jejaring dan kemitraan dan; c) Mengembangkan kemitraan. Kompotensi dan kualifikasi pendampingan desa dalam bidang sosial sekurang-kurangnya meliputi: a) Melakukan pendekatan sosial; b) Membangunhubungan sosial dengan pemangku kepentingan; c) Mengembangkan relasi sosial; d) Melakukan penilaian terhadap realitas sosial di masyarakat dan lingkungannya secara cepat dan; e) Melakukan analisis sosial secara partisipatif tentang keadaan sekarang dan kecenderungan di masa depan. Kompotensi dan kualifikasi pendampingan Desa bidang budaya sekurang-kurangnya meliputi: a) Mengembangkan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat dan Pemerintahan Lokal; b) Merencanakan kegiatan pengembangan kapasitas kelembagaan; c) Mengimplementasikan kegiatan pengembangan kapasitas kelembagaan. 18


Kompotensi dan kualifikasi pendampingan Desa, bidang teknik sekurang-kurangnya meliputi: a) Mengidentifikasi potensi sumberdaya yang ada di masyarakat; b) Mampu membuat design dan rencana anggaran biaya kegiatan teknik; c) Mampu menilai kualitas infrastruktur. Kegiatan pendampingan masyarakat desa dalam kerja-kerjanya akan melakukan pendampingan meliputi: a) pendampingan penyelenggaraan pemerintahan Desa; b) pendampingan kerjasama Desa; c) pendampingan pengembangan BUMDes; dan d) pendampingan pembangunan yang bersekala lokal Desa.

F. Pendampingan SIDEKA dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pendampingan penyelenggaraan pemerintahan desa juga tidak terlepas atau menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pembangunan desa. Kegiatan Pendamping perlu memahami beberapa kebutuhan trekait dengan penyenggaraan pemerintahan Desa.

19


Pembangunan Berskekala lokal Desa

STRATEGI PENGELOLAAN KEWENANGAN DESA

Kewenangan Pembinaan Kemasyarakatan Desa,

Model Pendanaan Delegasi

Perencanaan Pembangunan Desa (RPJM Desa dan RKP Desa)

Kewenangan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Model Pendanaan Integrasi

Pemb. Kawasan Perdesaan Rencana Pagu Indikatif Desa 11/25/2014

Rencana pemerintah daerah kabupaten/kota

Rencana Pemerintah daerah provinsi

Rencana Pemerintah , 12

Kegiatan pendampingan penyelenggaraan pemerintahan desa sekurang kurangnya data yang diperlukan dalam kegiatan tersebut meliputi: a) pemerintah desa; dan; b) badan permusyawaratan desa dan/atau kelembagaan desa. Kegiatan pendampingan pemerintah desa meliputi: a) penyelenggaraan Pemerintahan Desa; b) pelaksanaan pembangunan Desa; b) pembinaan kemasyarakatan Desa; dan c) pemberdayaan masyarakat Desa. Pendampingan pembangunan desa, sekurang kurangnya meliputi tahapan kegiatan: a) Persiapan kegiatan pembangunan desa; b) Pelaksanaan kegiatan pembangunan desa dan; c) Pemantauan dan pengawasan. Pendampingan tahapan persiapan kegiatan pembangunan desa sekurang-kurangnya meliputi: a) penetapan pelaksana kegiatan 20


Desa; b) penyusunan rencana kerja kegiatan Desa; c) sosialisasi kegiatan; d) penyiapan pelaksana kegiatan; e) penyiapan dokumen administrasi; dan f) pengadaan tenaga kerja dan bahan/material. Pendampingan tahapan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa, sekurang-kurangnya dapat meliputi: a) rapat kerja dengan pelaksana kegiatan pembangunan Desa; b) sertif ikasi pelaksanaan kegiatan infrastruktur Desa; c) perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa; d) pengelolaan pengaduan dan penyelasaian masalah; e) musyawarah Desa dalam rangka pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa; f) penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa; dan g) pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan Desa. Pendampingan tahapan pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam sekurang-kurangnya meliputi: a) cara masyarakat Desa mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan Desa; b) cara masyarakat Desa dapat melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan Desa; c) cara masyarakat Desa mampu melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan Desa kepada pemerintah Desa dan badan permusyawaratan Desa; dan d) cara masyarakat Desa dapat berpartisipasi dalam musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan Desa. Kepastian masyarakat dalam mempermudah mendapatkan 21


akses informasi pendamping dan pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah Desa, rencana kerja pemerintah Desa, dan anggaran pendapatan dan belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

G. Pendampingan SIDEKA dalam Kerjasama Desa Perlu dipastikan bahwa kegiatan pendampingan kerjasama desa dan pendampingan kerjasam desa dengan pihak ke tiga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pembangunan desa. Kita menyadari bersama bahwa kebutuhan SIDEKA dalam pembangunan di tingkat desa dalam istilah UU Desa ada “Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan”. Kegiatan pendampingan kerjasama desa sekurang kurangnya meliputi: a) kerja sama antar Desa; dan b) kerja sama Desa dengan pihak ketiga. Pendampingan kerjasama antar Desa sebagai bagian upaya dalam melakukan kerjasama dalam: a) peningkatan perekonomian masyarakat desa; b) peningkatan pelayanan pendidikan; c) kesehatan dan; d) sosial budaya; Tahapan kegiatan pendampingan kerjasama antar desa, sekurang kurangnya meliputi tahapan kegiatan: a) Pembentukan Badan Kerjasama Antar Desa; b) Pelaksanaan kegiatan kerjasama antar desa; dan c) Pengembangan kelembagaan Badan Kerjasama Antar Desa berserta kebutuhan Unit/ Tim Kerja pendukung BKAD. 22


Kegiatan pendampingan tahapan pembentukan badan kerjasama antar desa sekurang-kurangnya meliputi: a) sosialisasi di tingkat kecamatan tentang kerjasama desa; b) sosialisasi di tingkat desa tentang kerjasama desa; c) menyepakati pembentukan badan kerjasama desa; d) penyusunan perdes; e) deklarasi pembentukan badan kerjasama antar desa; dan memnyekapati Surat Keputusan Bersama dalam Musyawarah Antar Desa (MAD). SKENARIO: PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA UU DESA NO. 6 TAHUN 2014 DAN PP 43 KERJASA SAMA DESA DALAM BENTUK BKAD PERMEN KERJA SAMA DESA PERDA KERJA SAMA DESA

PENGATURAN HUKUM & TURUNANNYA

PERDES KERJA SAMA DESA MAD: PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA DALAM PENDIRIAN BKAD

MEMTUSKAN KEBIJAKAN STRATEGIS/ MENBUAT MANDAT

PELAKSANA HARIAN BADAN KERJA SAMA ANTAR DESA (BKAD)

MENJALANKAN MANDAT DIATUR DENGAN AD/ART

UPK DAN UNIT LAINNYA SERTA TIM PENDUKUNG BKAD (Tim Pengelolaan SDA, Sideka dll) KELOMPOK/ JARINGAN USAHA 10/13/2014

MENJALANKAN MANDAT DIATUR SOP DIATUR KOPERASI/UD/CV DLL 17

Kegiatan pendampingan pada tahapan pelaksanaan kegiatan kerjasama antar desa sekurang-kurangnya meliputi: a) rapat kerja dengan pelaksana kegiatan Badan Kerjasama Antar Desa; b) menyusun rencana strategi Badan Kerjasama Antar Desa; dan c) penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Badan Kerjasama Antar Desa. Kegiatan pendampingan tahapan pengembangan kelembagaan Badan Kerjasama Antar Desa sekurang-kurangnya meliputi: a) 23


Mengesahkan kelembagaan Badan Kerjasama Antar Desa secara hukum;; b) Mengembangkan jaringan kemitraan Badan Kerjasama Antar Desa; dan c) Meningkatkan inovasi Badan Kerjasama Antar Desa dalam pengembangan potensi lokal. Kegiatan pendampingan kerjasama antar Desa sekurangkurangya meliputi: a) peningkatan perekonomian masyarakat desa; b) peningkatan pelayanan pendidikan; c) kesehatan; d) sosial budaya; e) ketentraman dan ketertiban; f) pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan; g) tenaga kerja; h) pekerjaan umum; i) batas desa; dan j) lain-lain kerjasama yang menjadi kewenangan desa. Pendampingan kerjasama desa dengan pihak ketiga, sekurang kurangnya meliputi tahapan kegiatan: a) identifikasi potensi unggulan desa; b) mengembangkan jaringan dengan pihak ketiga; c) Pelaksanaan kegiatan kerjasama desa dengan pihak ketiga. Kegiatan pendampingan tahapan identifikasi potensi unggulan desa sekurang-kurangnya meliputi: a) Inventarisasi potensi unggulan; b) Penilaian potensi unggulan; dan c) Pemilihan potensi unggulan yang dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Kegiatan pendampingan tahapan pengembangan jaringan dengan pihak ketiga, dilakukan dengan menghubungkan potensi unggulan desa dengan pihak ketiga. Kegiatan 24


pendampingan pelaksanaan kegiatan kerjasama desa dengan pihak ketiga juga perlu memastikan bahwa perlu adanya membuat kesepakatan kerjasama desa dengan pihak ketiga apabila desa dan pihak ketiag telah secara suka rela dan tanpa paksanaan dalam melakukan hubungan kerjasama. Perlu dipastikan juga bahwa kerja sama dengan pihak ketiga tidak akan merugikan masyarakat desa.

H. Pendampingan SIDEKA dalam Pengembangan BUM Desa Kegiatan pendampingan SIDEKA dalam pengembangan BUM Desa menjadi tidak terpisahkan dalam upaya memperkuat desa kuat dan mandiri yang dilakukan dengan Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan. Kegiatan pendampingan pengembangan BUM Desa sekurang kurangnya meliputi: a) Pendampingan tata cara pendirian BUM Desa; b) Pendampingan organisasi pengelola BUM Desa; c) Pendampingan untuk mengembangkan kegiatan usaha BUM Desa; dan d) Pendampingan untuk pengembangan jaringan kerjasama dengan pihak ketiga. Kegiatan pendampingan pengembangan BUM Desa meliputi: a) Memastikan pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes; b) Memastikan Perdayang memuat bentuk: (i) organisasi; (ii) kepengurusan; (iii) hak dan kewajiban; (iv) permodalan; (v) bagi hasil usaha; (vi) keuntungan dan kepailitan; (vii) kerjasama dengan pihak ketiga; (viii) mekanisme 25


pertanggung jawaban; (ix) pembinaan dan pengawasan masyarakat; c) Pemerintah Desa membentuk BUMDes dengan Peraturan Desa berpedoman pada Peraturan Daerah.

PEMDES FASILITASI : PENDAMPING PROFESIONAL, CO, CBOS, KEL.PROFESI

MASY DESA

FASILITASI : PEMERINTAH PROV, KABUPATEN, KEC DESA ATAU TIM TEKNIS

MENENTUKAN CORE MODEL

BADAN USAHA MILIK DESA

Kegiatan pendampingan perlu juga perlu memastikan Syarat pembentukan sekurang-kurangnya meliputi: a) atas inisiatif pemerintah desa dan atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa; b) adanya potensi usaha ekonomi masyarakat; c) sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok; d) tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa; e) tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa; f) adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang 26


terakomodasi; dan g) untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa. Kegiatan pendampingan dalan memastikan mekanisme pembentukan sekurang-kurangnya dilakukan melalui tahapan: a) rembug desa/musyawarah untuk menghasilkan kesepakatan; b) kesepakatan dituangkan dalam AD/ART yang sekurangkurangnya berisi: organisasi dan tata kerja, penetapan personil, sistem pertanggung jawaban dan pelaporan, bagi hasil dan kepailitan; c) pengusulan materi kesepakatan sebagai draft peraturan desa; dan d) penerbitan peraturan desa. Kegiatan pendampingan organisasi pengelola BUM Desa meliputi: a) Penasihat atau komisaris yang dijabat oleh Kepala Desa dan; b) Direktur atau manajer dan kepala unit usaha. Pengelolaan BUMDes berdasarkan pada anggaran dasar yang memuat paling sedikit: (i) rincian nama; (ii) tempat kedudukan; (iii) maksud dan tujuan; (iv) kepemilikan modal; (v) kegiatan usaha; (vi) dan kepengurusan. Kegiatan dalam merumuskan anggaran rumah tangga yang paling sedikit: (i) hak dan kewajiban pengurus; (ii) masa bakti kepengurusan; (iii) tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus; (iv) penetapan operasional jenis usaha; dan (v) sumber permodalan.

27


PERANAN BUMDes • Sebagai INSTRUMEN KEMANDIRIAN/ PENGUATAN OTONOMI DESA

MENDORONG PRAKARSA MASYARAKAT DESA UTK MENGEMBANGKAN POTENSI DESANYA SESUAI DENGAN POTENSI, KEMAMPUAN DAN KEWENANGAN DESA

• Sebagai INSTRUMEN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

MENDORONG KESEMPATAN BERUSAHA DI DESA DAN PENINGKATAN PENDAPATAN UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA

Kegiatan pendampingan untuk mengembangkan kegiatan usaha BUM Desa perlu disesuaikan dengan jenis usaha yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Pendampingan untuk pengembangan jaringan kerjasama dengan pihak ketigameliputi: a) Ruang lingkup kerjasama; c) Bidang Kerjasama; d) Tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama; e) Jangka waktu; f) Hak dan kewajiban; g) Pembiayaan; h) Penyelesaian perselisihan; i) Lain-lain ketentuan yang diperlukan.

I. Pendampingan SIDEKA dalam Pembangunan yang Berskala Lokal Desa Kegiatan pendampingan SIDEKA dalam Pembangunan Yang Berskala Lokal Desa dapat dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan. pemerintah daerah kabupaten/ kota menyelenggarakan program sektoral dan program daerah 28


yang masuk ke Desa. Kegiatan pendampingan Pembangunan Yang Berskala Lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa. Koordinasi dan/ atau didelegasikan pelaksanaanya kepada desa ada beberapa mekanismenya: a) pada tingkat desa melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan yang beskala lokal desa secara partisipatif; b) pada tingkat kecamatan meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat dan aparat pemerintah desa serta kecamatan dalam memfasilitasi pembangunan yang beskala lokal desa yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat; c) pada tingkat kabupaten menggalang dukungan dan mendorong pendayagunaan potensi berbagai pihak untuk meningkatan pembangunan beskala lokal desa secara partisipatif; d) pada tingkat provinsi mengkoordinasikan kegiatan pembanguna berskala lokal desa dengan berbagai stake holder; c) pada tingkat pemerintah membuat kebijakan yang mendorong percepatan kemandirian pembangunan berskala lokal desa secara partisipatif. Pendamping juga perlu memaksimalkan peran Camat atau sebutan lain melakukan koordinasi pendampingan masyarakat Desa di wilayahnya. Koordinasi pendampingan meliputi: a) mengkoordinasikan pelaksaaan kegiatan pendampingan; b) menyelenggarakan Musyawarah tingkat kecammatan secara rutin; c) pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pendampingan; d) membantu menyelesaian masalah yang terjadi terkait dengan pelaksanaan kegiatan di wilayah tugasnya. 29


Managemen Nasional/ Provinsi

Pembinaan & Pengawasan Pemerintahan Nasional/ Provinsi

Kord./ Tim Pendamping Desa di Kabupaten

Pembinaan & Pengawasan Pemerintahan Kabupaten

Kord./ Tim Pendamping Desa di Kecamatan/Antar Desa

Pembinaan & Pengawasan Tingkat Kecamatan

Pemerintahan Desa

BPD/ Pemantauan & Pengawasan Masy.

Kelembagaan Desa/ LPMD/kelembagaan sosial masy.

1/20/2015

Tim Pendamping Desa

Badan Usaha Milik Desa/ BUMDes Teknologi Tepat Guna/ Pengembangan PEP

KEPALA DESA

Sistem Informasi Desa dan Lain-Lain

PRINSIP-PRINSIP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (CD) & PENGORGANISASIAN MASYARAKAT (CD, CDD, CVD, CO & CBOs)

32

J. Kompetensi Dasar Pendamping Profesional Desa dalam Bidang SIDEKA 1)

Pendamping SIDEKA yang mempunyai keahlian teknis yang terkait dengan kebutuhan Sistem Informasi Desa (SIDEKA)

2) Pendamping Desa harus menempatkan negara desa hadir yang menempatkan pendamping desa sebagai sutradara, “tut wuri hadayani” mendorong masyarakat berdaya atau 30


“ing madya mangun karsa” atau bersama di tengah-tengah masyarakat, dan mengurangi peran “ing angso asung tuladha” atau menjadi sebagai aktor di forum-forum desa tetapi lebih memastikan seluruh pemerintah desa dan masyarakat masyarakat aktif dan prokatif dan mengembangkan kemandirian desa dalam melaksanakan empat kewenangan desa, 3) Mempunyai jiwa kader dan relawan dalam menjalankan tugasnya selalu mengutakan upaya terbaik pada masyarakat desa serta menempatkan masyarakat sebagai subjek, 4) Apabila Pendamping Desa dinyatakan sebagai tenaga profesional mereka tetap berjiwa kader dan relawan mampu mentransformasikan kompetensi dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan desa serta daerah serta pemerintah desa dan lokal, 5) Mempunyai pengalaman organisasi masyarakat, pemberdayaan dan pengorganisasian masyarakat 6) Mempunya kemampuan untuk memastikan fasilitasi proses kemandirian dan kedaulatan masyarakat dalam pembangunan dan memegang teguh “code of condac” sebagai pendamping desa, 7) Proses kegiatan pendampingan harus memastikan keterlibatan stakeholder melalui kegiatan penyadaran 31


kritis, pembelajaran, penguatan kapasitas dan pelembagaan sistem masyarakat. 8) Pendampingan mendorong terwujudnya proses kedaulatan masyarakat berarti bahwa pengelolaan kegiatan pembangunan dilakukan “oleh, dari dan untuk masyarakat” melalui proses partisipasi, pendelegasian dan demokrasi. 9) Kegiatan pendamping membantu dan memastikan proses penguatan masyarakat dalam mencapai tujuan terkait dengan one village, one plan, one budgeting, 10) Pendamping masyarakat bertugas fasilitasi terjadinya koordinasi dan konsolidasi antar kegiatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan di wilayah kerjanya 11) Secara teknis pendamping desa memastikan proses kelancaran pelaksanaan pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan, antar desa dan untuk memberikan pendampingan kepada masyarakat desa, dan pemerintah lokal untuk tidak terlibat dalam masalah baik yang bersifat hukum adat dan hukum formal.

32

SKENARIO PENDAMPINGAN SIDEKA

Recommend Documents