SISTEM AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2017
DINAS KOMINFO
unsur pelaksana urusan pemerintahan Daerah 1. Bidang Komunikasi dan Informatika 2. Bidang Persandian, dan 3. Bidang Statistik.
FUNGSI 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Perumusan Kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan Persandian; Pelaksanaan Kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan Persandian; Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan Persandian; Pelaksanaan Administrasi Dinas ; Pembinaan UPTD; dan Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati .
VISI:
MENUJU KAB BLITAR LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN BERDAYA SAING MISI 4 : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik melalui Reformasi Birokrasi serta Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi
TUJUAN MISI 4 : Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel
SASARAN : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
DINAS KOMINFO
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016 – 2021
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016 – 2021
VISI DAN MISI BUPATI
Sasaran RPJMD Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik TUJUAN KOMINFO
MENINGKATNYA PELAYANAN KOMINFO
RENSTRA
INDIKATOR TUJUAN Indeks Kepuasan Masyarakat thd layanan Kominfo SASARAN STRATEGIS DISKOMINFO
Meningkatnya Komunikasi dan Informasi Pembangunan Daerah
Meningkatnya Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi
Meningkatnya Keamanan Sistem Persandian
Meningkatnya Validitas Data Pembangunan Daerah
PROGRAM
Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Aplikasi Informatika dan Infrastruktur TIK
Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi
Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah
IKU KINERJA UTAMA
INDIKATOR KINERJA UTAMA
Meningkatnya Komunikasi dan Informasi Pembangunan Daerah
Predikat Kategori PPID
Persentase OPD dan Ruang Meningkatnya Infrastruktur teknologi publik yang terkoneksi internet Informasi dan Komunikasi dan terintegrasi
Meningkatnya Persandian
Kemanan
Sistem
Persentase berita sandi yang diamankan
Persentase data pembangunan Meningkatnya Validitas data daerah yang tepat waktu pembangunan daerah yang tepat waktu Meningkatnya jumlah informasi tentang Persentase publikasi ketentuan ketentuan di bidang cukai yang di bidang cukai disebarluaskan ke masyarakat
DEFINISI OPERASIONAL
PENANGGUNG JAWAB
Hasil Penilaian Provinsi
Kepala Dinas KOMINFO
∑OPD dan Ruang Publik terkoneksi Internet dan terintegrasi dibagi ∑ seluruh OPD dan Ruang Publik
Kepala Dinas KOMINFO
∑berita sandi yang diamankan dibagi ∑seluruh berita sandi yang diterima
Kepala Dinas KOMINFO
∑buku data pembangunan daerah yang diterbitkan trpat waktu dibagi∑ jumlah target buku yang diterbitkan
Kepala Dinas KOMINFO
∑publikasi dibagi ∑ target Publikasi
Kepala Dinas KOMINFO
KET
OPD: 60 Ruang Publik : telecenter dan Taman Internet
Kepala Daerah Kepala Diskominfo (Eselon 2)
Kepala Bidang
Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Sasaran : Meningkatnya Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Indikator Kinerja : % SKPD OPD dan Ruang Terbuka terkoneksi Internet dan Terintegrasi
Program : Program Aplikasi Informatika dan Infrastruktur TIK
(Eselon 3)
Indikator Kinerja : % Aplikasi yang ada diPemerintah Kab. Blitar % Area Publik dan OPD terintegrasi
Kepala Seksi
Kegiatan : Pengembangan Aplikasi dan Tata Kelola E Government
(Eselon 4) Indikator Kinerja : Jumlah Aplikasi yang dibangun Jumlah Dokumen E Gov yang diterbitkan
PENYELARASAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH Tujuan OPD : Meningkatnya Pelayanan Kominfo Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kominfo Sasaran:
Sasaran:
Sasaran:
Sasaran:
Sasaran:
Meningkatnya Komunikasi dan Informasi Pembangunan Daerah
Meningkatnya Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi
Meningkatnya Keamanan Sistem Persandian
Meningkatnya validitas data Pembangunan Daerah yang tepat waktu
Meningkatnya Informasi tentang ketentuan di bidang cukai yang disebarluaskan
Indikator: Predikat Kategori PPID
Indikator : Persentase OPD Terintegrasi Jaringan Internet
Indikator: Persentase Berita sandi yang diamankan
Indikator : Persentase data Pembangunan Daerah yang tepat waktu
Indikator : Persentase Publikasi Ketentuan di Bidang Cukai
Program: Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Program: Aplikasi Informatika dan Infrastruktur TIK
Program: Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
Program: Pengembangan Data /Informasi/Statisti k Daerah
Program: Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai
RENSTRA 2016-2021
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
TARGET KINERJA
(1)
(2)
(3)
Rasio tindak lanjut pengaduan masyarakat
Persentase OPD terkoneksi Internet dan terintegrasi
2. Meningkatnya validitas data pembangunan Daerah yang tepat waktu
Persentase data pembangunan daerah yang tepat waktu
90%
3 Meningkatnya keamanan Sistem Persandian
Persentase berita sandi yang diamankan
100%
1. Meningkatnya masyarakat yang dapat mengakses Informasi
90% 35%
Eselon 2
Eselon 3 & 4
Pengembangan Infrastruktur TIK (Pengintegrasian Jaringan)
Publikasi Informasi Pembangunan daerah melalui media cetak (majalah, baliho, leaflet, spanduk) dan elektronik (radio,televisi, website)
Optimalisasi Layanan Pengadaan secara Elektronik
RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA 2017
Peningkatan koordinasi dengan BPS
Penguatan Fungsi PPID
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Tahun 2018 Urusan
:
Organisasi
:
Program
:
Kegiatan : Waktu : Pelaksanaan Lokasi Kegiatan :
01 Januari 2018 - 31 Desember 2018
Sumber Dana
:
APBD
Jumlah Thn 2018 :
Rp.,-
Indikator Program
Indikator
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolak Ukur Kinerja
FORMULIR RKAP SKPD 2.2.1
Target Kinerja
Capaian Program
Persentase Aplikasi yang ada di Pemerintah kab. Blitar
75%
Masukan
Jumlah Dana
Keluaran
Jumlah aplikasi Pemerintah Daerah yang dibangun
92,5%
Hasil
Persentase OPD terintegrasi Jaringan Intranet dan Internet
85%
Rp. 114.-
Sekian & Terima Kasih
