Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
SINERGI PEMERINTAH DALAM RANGKA MENDUKUNG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2015 Oleh: DR. SUMARSONO, MDM Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Disampaikan Pada Rapat Koordinasi Nasional Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Jakarta, 16 September 2015 1
DINAMIKA PENETAPAN UNDANG-UNDANG PILKADA PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA UU. NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG
UU. NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU. NOMOR 1 TAHUN 2015 2
PARAMETER PILKADA BERKUALITAS DAN DEMOKRATIS OUTCOMES: TERPILIHNYA KDH DAN WAKIL KDH YANG MEMILIKI KEMAMPUAN DAN INTEGRITAS DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT. OUTPUT: PELANTIKAN PASANGAN CALON KDH DAN WAKIL KDH TERPILIH SECARA TEPAT WAKTU SESUAI JADWAL PILKADA. PROSES: 1. KEMANDIRIAN KPU DAN BAWASLU (PASAL 22E UUD 1945). 2. MENINGKATNYA PARTISIPASI POLITIK RAKYAT. 3. PILKADA BERLANGSUNG SECARA AMAN. 4. PENANGANAN SENGKETA PILKADA SECARA ADIL. 5. PENANGANAN KONFLIK PILKADA SECARA ADIL. 6. PENANGANAN PELANGGARAN & KEJAHATAN PIDANA SCR ADIL. 7. TIDAK TERJADI GUGATAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA. 8. TIDAK TERJADI KEADAAN FORCE MAJOR SELAMA PILKADA. INPUT: 1. DUKUNGAN APBD SESUAI KEBUTUHAN ANGGARAN PILKADA. 2. SEKRETARIAT KPUD DAN BAWALSU/PANWASLU SIAP DAN SIGAP. 3. PENYEDIAAN & DISTRIBUSI LOGISTIK PILKADA TEPAT WAKTU. 3
PRINSIP PELAKSANAAN PILKADA 1. Pilkada dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah NKRI. 2. Pilkada berpasangan KDH dan Wakil KDH. 3. Calon berasal dari Parpol dan perseorangan; 4. Hanya Parpol yang memiliki kursi di DPRD yang dapat mengusulkan pasangan calon KDH dan Wakil KDH. 5. Calon Perseorangan harus didukung minimal 6,5% s.d. 10% dari jumlah penduduk. 6. Jajaran KPU melaksanakan tahapan Pilkada secara mandiri sesuai ketentuan perundang-undangan. 7. Penyelenggara Pilkada wajib menyampaikan laporan tahapan penyelenggaraan kepada KDH dan DPRD. 8. Biaya pelaksanaan Pilkada dibebankan pada APBD (dapat didukung APBN). 4
PRINSIP PELAKSANAAN PILKADA 9. Rekapitulasi penghitungan suara tidak dilakukan di PPS (desa/kel), karena dari KPPS (di TPS) langsung ke PPK di Kecamatan. 10.Pemenang Pilkada didasarkan pada suara terbanyak. 11.Penanganan Sengketa Tata Usaha Negara oleh PTUN. 12.Penanganan Tindak Pidana Pilkada oleh Peradilan Umum. 13.Pengajuan gugatan hasil pilkada bila selisih suara antara 0,5% s.d. 2% dari jumlah penduduk. 14.Penanganan gugatan hasil pilkada oleh Mahkamah Konstitusi (sebelum dibentuk badan peradilan khusus). 5
TAHAPAN PILKADA SERENTAK PILKADA SERENTAK PERTAMA PADA DESEMBER 2015 UNTUK PARA KEPALA DAERAH YANG AKHIR MASA JABATAN TAHUN 2015 DAN BLN JANUARI S.D. JUNI 2016. PILKADA SERENTAK KEDUA PADA FEBRUARI 2017 UNTUK KEPALA DAERAH YANG AKHIR MASA JABATAN BLN JULI S.D. DESEMBER 2016 DAN TAHUN 2017. PILKADA SERENTAK KETIGA PADA JUNI 2018 UNTUK PARA KEPALA DAERAH AKHIR MASA JABATAN TAHUN 2018 DAN TAHUN 2019. PILKADA SERENTAK BERIKUTNYA PADA TAHUN 2020, TAHUN 2022, DAN TAHUN 2023
PILKADA SERENTAK NASIONAL PADA TAHUN 2027 6
ESTIMASI TAHAPAN PILKADA SERENTAK PILKADA 9 DES. 2015
PILKADA FEBR. 2017
PILKADA JUNI 2018
269 KDH (9G, 224B, 36W)
PILKADA BERIKUTNYA TAHUN 2020
101 KDH (7G, 76B, 18W)
PILKADA BERIKUTNYA TAHUN 2022
171 KDH (17G, 115B, 39W)
PILKADA BERIKUTNYA TAHUN 2023
PILKADA SERENTAK NASIONAL TAHUN 2027 DI 541 DAERAH OTONOM
Catatan: Kekosongan KDH sebagai Implikasi Pilkada Serentak, diisi oleh Penjabat KDH atau Pelaksana Harian KDH, sehingga pemerintahan daerah tetap berjalan efektif.
7
1.
IMPLIKASI DARI PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK ADALAH TERJADI KEKOSONGAN JABATAN KDH, SEHINGGA PERLU DIANGKAT PENJABAT KDH ATAU PELAKSANA HARIAN KDH.
2.
GUBERNUR MENGUSULKAN TIGA NAMA CALON PENJABAT BUPATI/WALIKOTA YANG MEMENUHI SYARAT (PEJABAT ESELON II). MENDAGRI MENETAPKAN SATU ORANG YANG MEMENUHI SYARAT UNTUK DIANGKAT SEBAGAI PENJABAT BUPATI/ WALIKOTA.
3.
GUBERNUR MENUGASKAN SEKDA KAB/KOTA SEBAGAI PELAKSANA HARIAN BUP/WALIKOTA (BILA KEKOSONGAN JABATAN BUP/ WALIKOTA KURANG DARI DUA BULAN).
4.
MENDAGRI BERWENANG MENGUSULKAN CALON PENJABAT GUBERNUR KEPADA PRESIDEN (PEJABAT ESELON-I) DAN PENUGASAN SEKDA-PROV SEBAGAI PELAKSANA HARIAN GUBERNUR.
CATATAN: RENCANA 8 ORG PJ.GUB (DARI 9 PILKADA GUB). SDH DILANTIK 6 PJ.GUB. (YG BELUM DILANTIK PJ.GUB SULUT DAN BENGKULU). RENCANA 260 ORG PENJABAT BUPATI/WALIKOTA. SUDAH DILANTIK 159 PENJABAT BUPATI/WALIKOTA. 8
1. 2.
3.
4.
5.
PENEMPATAN APARAT PEMDA PADA SEKRETARIAT KPU PROV. & KPU KAB/KOTA (SE-MDN NO. 870/1925/SJ TGL. 17 APRIL 2015). PENYERAHAN DATA PENDUDUK KEPADA KPU PUSAT, KPU PROV, DAN KPU KAB/KOTA: a. DATA AGREGAT KEPENDUDUKAN PER-KECAMATAN ATAU DAK2 (PADA TGL. 17 APRIL 2015). b. DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN ATAU DP4 (TGL 3 JUNI 2015). MENDUKUNG PENDANAAN PILKADA SERENTAK (PERMENDAGRI NO. 44 THN 2015 DAN NO. 51 TAHUN 2015 SERTA SE-MENDAGRI NO.900/1196/SJ TGL 9 MARET 2015). MENGAWAL TRANTIBMAS SELAMA PILKADA (PERMENDAGRI NO. 10 TAHUN 2009 TENTANG PENUGASAN SATUAN LINMAS DALAM PENANGANAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN, DAN KEAMANAN PENYELENGGARAAN PEMILU, DAN SURAT EDAAN MENDAGRI NO. 331.1/2696/SJ TGL 25 MEI 2015 ). PEMBENTUKAN DESK PILKADA DAERAH UTK MONEV DINAMIKA POLITIK DAN KEAMANAN DALAM TAHAPAN PELAKSANAAN PILKADA, DAN MELAPORKAN KEPADA MENDAGRI.
9
1. TELAH DIALOKASIKAN ANGGARAN PILKADA PADA APBD DI 269 PEMDA (PROV, KAB, DAN KOTA) SEBESAR RP.7,105 TRILUN UNTUK KPU PROV/KAB/KOTA, BAWASLU PROV/PANWASLU KAB/KOTA, DAN UNSUR PENGAMANAN SETEMPAT. 2. ANGGARAN PILKADA UTK KPU PROV DAN KPU KAB/KOTA TELAH DIGUNAKAN UNTUK PEMBIAYAAN PELAKSANAAN PILKADA. 3. ANGGARAN PILKADA UNTUK BAWASLU PROV DAN PANWASLU KAB/KOTA TELAH DIGUNAKAN UTK PEMBIAYAAN PENGAWASAN PILKADA. MENURUT KETUA BAWASLU MASIH MEMERLUKAN TAMBAHAN DUKUNGAN DARI PEMDA (SURAT KETUA BAWASLU NO. 0215/Bawaslu/VIII/2015 TGL. 12 AGUSTUS 2015).
4. ANGGARAN PILKADA UNTUK UNSUR PENGAMANAN PILKADA: a. DISEDIAKAN DANA APBD TA. 2015 SEBESAR Rp.645 MILIAR. b. POLRI BUTUH DANA PENGAMANAN PILKADA SEBESAR RP.1,127 TRILIUN. KEKURANGAN DANA UTK POLRI AKAN DIBIAYAI DARI APBN (SURAT MENTERI KEUANGAN NO. S-604/MK.02/2015 TGL. 7 AGUSTUS 2015). 10
BESARNYA DANA APBD DLM MEMBIAYAI PILKADA SERENTAK UNTUK EFISIENSI BIAYA PILKADA BAGI PASANGAN CALON KDH & WAKIL KDH
PEMBIAYAAN KAMPANYE OLEH KPU PROV/KAB/KOTA MELALUI DANA APBD PEMBATASAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON KDH & WAKIL KDH MENCEGAH KAPITALISASI PENDANAAN PILKADA (KONSESI POLITIK ANTARA CALON KDH DENGAN PENGUSAHA) 11
METODE KAMPANYE
DANA KAMPANYE
JADWAL KAMPANYE
LARANGAN DALAM KAMPANYE
DILAKSANAKAN 3 HARI SETELAH PENETAPAN CALON S/D MASA TENANG MASA TENANG BERLANGSUNG SELAMA 3 HARI
PERATURAN KPU
KDH & WKL KDH PETAHANA HANYA CUTI KAMPANYE
12
KAMPANYE BAGI PEJABAT NEGARA (Pasal 70 Angka 2 & 3 UU. No. 8 Tahun 2015) KDH DAN WAKIL KDH, PEJABAT NEGARA LAINNYA, SERTA PEJABAT DAERAH DAPAT IKUT DALAM KAMPANYE DENGAN MENGAJUKAN CUTI KAMPANYE SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. GUB DAN WAGUB, BUP DAN WABUP, WALKOT DAN WAWALKOT, YANG MENCALONKAN KEMBALI PADA DAERAH YANG SAMA, DALAM MELAKS KAMPANYE HARUS MEMENUHI KETENTUAN: A. TDK GUNAKAN FASILITAS YG TERKAIT DGN JABATANNYA; B. MENJALANI CUTI DILUAR TANGGUNGAN NEGARA; DAN C. PENGATURAN LAMA CUTI DAN JADWAL CUTI DENGAN MEMPERHATIKAN KEBERLANGSUNGAN TUGAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH. 13
1. PEJABAT NEGARA, PEJABAT ASN, DAN KEPALA DESA ATAU LURAH DILARANG MEMBUAT KEPUTUSAN DAN/ATAU TINDAKAN YG MENGUNTUNGKAN ATAU MERUGIKAN SALAH SATU CALON SELAMA MASA KAMPANYE. 2. PETAHANA DILARANG MELAKUKAN PENGGANTIAN PEJABAT 6 (ENAM) BULAN SEBELUM MASA JABATANNYA BERAKHIR. DALAM HAL TERJADI KEKOSONGAN JABATAN, MAKA GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENUNJUK PEJABAT PELAKSANA TUGAS. 3. PETAHANA DILARANG MENGGUNAKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMDA UNTUK KEGIATAN PEMILIHAN 6 (ENAM) BULAN SEBELUM MASA JABATANNYA BERAKHIR.
4. DALAM HAL PETAHANA MELAKUKAN HAL SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (2) DAN AYAT (3), PETAHANA DIKENAI SANKSI PEMBATALAN SEBAGAI CALON OLEH KPU PROVINSI ATAU KPU KABUPATEN/KOTA.
14
NETRALITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PELAKSANAAN PILKADA PP NO. 53 TAHUN 2010 TENTANG DISPILIN PNS
PELANGGARAN BERAT (PASAL 13 ANGKA 13) MEMBERIKAN DUKUNGAN KEPADA PASANGAN CALON
LARANGAN BAGI PNS (PASAL 4 ANGKA 15) a. Terlibat dalam kegiatan kampanye; b. Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye; c. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon; d. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta Pilkada.
1. 2.
3. 4. 5.
Sanksi Pelanggaran Berat (Pasal 7 Angka 4): Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun; Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; Pembebasan dari jabatan; Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. 15
IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PILKADA SERENTAK 1. PUTUSAN MK NO. 33/PUU-XII/2015 TGL. 8 JULI 2015: MERUBAH KETENTUAN PASAL 7 HURUF s UU NO. 8 TAHUN 2015, SEHINGGA ANGGOTA DPR-RI, DPD-RI, DAN DPRD YANG AKAN MENJADI CALON KDH/WKL KDH WAJIB MENGUNDURKAN DIRI TERHITUNG SEJAK DITETAPKAN SEBAGAI CALON. 2. PUTUSAN MK NO. 41/PUU/XII/2014 TGL. 8 JULI 2015: MEMBATALKAN KETENTUAN PASAL 119 DAN PASAL 123 AYAT (3) UU. NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA, SEHINGGA WAKTU PENGUNDURAN DIRI PNS YANG MENCALONKAN DIRI SEBAGAI KDH/WKL KDH TERHITUNG SEJAK DITETAPKAN SEBAGAI PASANGAN CALON, BUKAN SAAT MENDAFTARKAN DIRI SEBAGAI CALON. 3. IMPLIKASINYA: KDH DAN WKL KDH YANG MENCALONKAN DIRI DI DAERAH LAIN, ANGGOTA DPRD PROVINSI/KAB/KOTA YANG MENJADI CALON KDH ATAU WKL KDH, HARUS DIBERHENTIKAN DGN KEPUTUSAN PEJABAT YANG BERWENANG TERHITUNG SEJAK TANGGAL PENETAPAN PASANGAN CALON KDH DAN WKL KDH. 16
PENGAWALAN TRANTIBMAS DALAM PILKADA POTENSI GANGGUAN KAMTIBMAS DAPAT TERJADI PADA SETIAP TAHAPAN PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK, YAKNI: PENDAFTARAN PASANGAN CALON. DISTRIBUSI LOGISTIK. KAMPANYE. MASA TENANG. PEMUNGUTAN SUARA. PENGHITUNGAN DAN REKAPITULASI SUARA. PENETAPAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA. GUGATAN TERHADAP HASIL PENGHITUNGAN SUARA PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH. PELANTIKAN PASANGAN KDH DAN WAKIL KDH TERPILIH.
CEGAH DAN ATASI GANGGUAN KAMTIBMAS DENGAN BERPEDOMAN PADA PP. NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 17
SINERGI PEMERINTAH DALAM MENYUKSESKAN PILKADA SERENTAK 1. SINERGI PENYEDIAAN DANA PILKADA ANTARA APBD DGN APBN, KHUSUSNYA UNTUK DANA PENGAMANAN PILKADA. 2. SINERGI PENGAWASAN PELANGGARAN PILKADA (DKPP, BAWASLU, PEMDA, PEM.PUSAT). 3. SINERGI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DALAM SELURUH TAHAPAN PILKADA (PEMDA, POLRI, TNI). 4. SINERGI PENGAWALAN DISTRIBUSI LOGISTIK PILKADA (JAJARAN KPU, BAWASLU, PEMDA, POLRI). 5. SINERGI PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PILKADA (BAWASLU, POLRI, KEJAKSAAN, PENGADILAN, MELALUI SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU/GAKUMDU). 6. SINERGI PENYELESAIAN GUGATAN HASIL PILKADA (KPU, BAWASLU, MAHKAMAH KONSTITUSI).
TUJUANNYA ADALAH AGAR SELURUH TAHAPAN PILKADA DILAKSANAKAN TEPAT WAKTU SESUAI JADWAL KPU 18
PELANTIKAN
PENGESAHAN
PENGESAHAN DAN PELANTIKAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR (UU 8 TAHUN 2015 JO. UU 1 TAHUN 2015) Pengesahan pengangkatan pasangan calon Gubernur & Wakil Gubernur terpilih dilakukan berdasarkan penetapan pasangan calon terpilih oleh KPU Provinsi yang disampaikan oleh DPRD Provinsi kepada Presiden melalui Mendagri
Dalam hal DPRD Prov tidak menyampaikan pengesahan pengangkatan pasangan calon Gubernut & Wakil Gubernur terpilih, Presiden melalui Mendagri dapat melakukan pengesahan pengangkatan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih berdasarkan usulan KPU Provinsi melalui KPU.
Pengesahan pengangkatan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dilakukan oleh Presiden dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal usul dan berkas diterima secara lengkap
Gubernur dan Wakil Gubernur dilantik oleh Presiden di ibukota negara. Dalam hal Presiden berhalangan, pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan oleh Wakil Presiden. Dalam hal Wakil Presiden berhalangan, pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan oleh Mendagri. 19
PELANTIKAN
PENGESAHAN
PENGESAHAN DAN PELANTIKAN PASANGAN CALON BUPATI & WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA & CALON WALIKOTA Pengesahan pengangkatan pasangan calon Bupati & Wkl Bup dan Walkot & Wkl Walkot terpilih dilakukan berdasarkan penetapan pasangan calon terpilih oleh KPU Kab/Kota yang disampaikan oleh DPRD Kab/Kota kepada Mendagri melalui Gubernur
Dalam hal DPRD Kab/Kota tidak menyampaikan pengesahan pengangkatan pasangan calon Bup & Wkl Bup dan Walkot & Wkl Walkot terpilih, Mendagri melalui Gubernur dapat melakukan pengesahan pengangkatan pasangan calon Bupati & Wkl Bupati dan Walkot & Wkl Walkot terpilih berdasarkan usulan KPU Kab/Kota melalui KPU Provinsi.
Pengesahan pengangkatan pasangan calon Bup & Wkl Bup dan Walkot & Wkl Walkot terpilih dilakukan oleh Mendagri dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal usul dan berkas diterima secara lengkap
Bupati dan Wabub, Walikota dan Wakil Walkot dilantik oleh Gubernur di ibukota Provinsi yang bersangkutan. Dalam hal Gubernur berhalangan, pelantikan Bupati& Wabup serta Walikota dan Wakil Walkota dilakukan oleh Wakil Gubernur. Dalam hal Gubernur dan/atau Wakil Gubernur tidak dapat melaksanakan pelantikan, Mendagri mengambil alih kewenangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. 20
TERIMA KASIH SUMATERA
KALIMANTAN
IRIAN JAYA
JAVA
21
