BENDAHARAWAN PEMERINTAH; Optimalisasi Tugas dan Peranannya Sebagai Pemotong/Pemungut Pajak, oleh Drs. H. Soeradi, M.M. Hak Cipta © 2015 pada penulis GRAHA ILMU Ruko Jambusari 7A Yogyakarta 55283 Telp: 0274-889398; Fax: 0274-889057; E-mail:
[email protected] Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, secara elektronis maupun mekanis, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit. ISBN: 978-602-262-459-2 Cetakan Pertama, tahun 2015
Semua informasi tentang buku ini, silahkan scan QR Code di cover belakang buku ini
KATA PENGANTAR
Dewasa ini Pemerintah Indonesia bertekad melakukan pembenahan dalam segala bidang,termasuk dalam bidang Pembaharuan Perpajakan Nasional sebagai dampak harga minyak dan gas bumi yang mengalami kemerosotan pada tahun 1980-an,padahal struktur keuangan negara (APBN) banyak mengandalkan pemasukan dari sektor ini.Menyadari akan hal tersebut maka pemerintah mencari alternatif pengganti pemasukan negara,dan pilihan jatuh pada pajak.Oleh karena itu,kebijakan yang diambil adalah dengan melakukan langkah-langkah perombakan ketentuan perpajakan secara besar besaran.Langkah itu dimaksudkan antara lain untuk memperkokoh kemandirian keuangan negara,dan juga sehubungan dengan tidak tercapainya sasaran penerimaan pajak yang telah ditetapkan dalam APBN.Hal ini dapat dimengerti sebab selama ini penerimaan dari sektor pajak hampir 78% lebih merupakan sumber pendapatan APBN yang saat ini mengalami penurunan. Program intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan pajak mulai ditingkatkan dengan mencari sumber sumber wajib pajak baru maupun sumber sumber pajak konvensional yang selama ini kurang tertangani antara lain pajak-pajak penghasilan yang pemotongan/pemungutannya dilakukan oleh Bendaharawan. Bendaharawan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah serta Lembaga-Lembaga Negara Non Departemental semuanya memiliki peran strategis dalam membantu memasukan pajak ke Kas Negara. Kewajiban mana dapat dilihat dari kewajiban para Bendaharawan untuk memotong dan memungut pajak atas semua pembelanjaan yang dilakukan instansinya baik belanja barang,jasa maupun proyek pembangunan.Pemotongan dan pemungutan pajak yang dilakukan dengan benar pada gilirannya akan membantu Direktorat Jenderal Pajak dalam menghimpun penerimaan negara sesuai dengan target yang telah ditetapkan akan bisa tercapai.Guna memperkecil tingkat kesalahan dan kekeliruan para Bendaharawan dalam melakukan pemotongan dan pemungutan pajak yang menjadi tugas dan kewajibannya Direktorat Jenderal Pajak telah mengeluarkan petunjuk dan pedoman bagi Bendaharawan sebagai pemungut pajak, yang harus dipedomani dalam melakukan pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21,Pasal 22,Pasal 23,Pas-
vi
Bendaharawan Pemerintah
al 26 dan pajak lainnya yang terkait dengan tugas kebendaharawan, telah banyak disebarkan melalui forum penyuluhan/pelatihan,sosialisasi/seminar-seminar dan bahkan lewat intenet yang dapat diakses kapan saja,termasuk penulisan buku ini disusun dan diakses berdasarkan refrensi tersebut. Buku ini membahas tentang “Optimalisasi Tugas Dan Peranan Bendaharawan Pemerintah Sebagai Pemotong/Pemungutan Pajak” yang sekaligus dimaksudkan sebagai panduan praktis bagi Bendaharawan dan fihak-fihak terkait dalam melakukan pemotongan/pemungutan pajak negara pada setiap pembayaran atas belanja barang atau jasa maupun proyek-proyek pemerintah. Memang patut diakui bahwa masih banyaknya temuan unit pengawas dan pemeriksa keuangan fungsional (BPK,BPKP ) berkaitan dengan tugas dan kewajiban perpajakan Bendaharawan merupakan indikator masih banyaknya kekeliruan dalam penerapan peraturan dibidang perpajakan. Semoga dengan hadirnya buku ini bermanfaat dan dapat membantu meringankan tugas para Bendaharawan khususnya dan tak kalah pentingnya bagi praktisi maupun mahasiswa yang menekuni bidang perpajakan pada umumnya. Surabaya, Juli 2014 Penyusun
( DRS.H.SOERADI,MM)
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB 1 A. B. BAB 2 A. B. C. D. BAB 3 A. B. C. D. E. BAB 4 A. B. C.
v vii
PENDAHULUAIN
1
Latar Belakang Falsafah Perpajakan Indonesia.
1 7
LANDASAN HUKUM PENUNJUKKAN BENDAHARAWAN SEBAGAI PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK NEGARA DAN PENGERTIAN PAJAK PUSAT DAN PAJAK DAERAH
9
Definisi dan Pengertian Pajak. Landasan Hukum Penunjukan Bendaharawan sebagai Pemotong /Pemungut Pajak Pengertian Pajak Pusat (Negara) dan Daerah. Keharusan Bendaharawan Memiliki NPWP
9 10 15 20
SISTEM DAN PENETAPAN TARIF PAJAK SERTA TATA CARA PELUNASAN PAJAK
23
Sistem Pajak Penetapan Tarif Pajak Tata Cara Pelunasan Pajak Beberapa Kelebihan Dan Kekurangan Dari Sistim Pemungutan Pajak Dalam Tahun Berjalan Beberapa kelemahan dari sistim pelunasan dalam tahun berjalan
23 25 26 30 31
OPTIMALISASI TUGAS DAN PERANAN BENDAHARAWAN PEMERINTAH SEBAGAI PEMOTONG/PENGGUGAT PAJAK
33
Pendahuluan Penerimaan Pajak Penghasilan Yang Meningkat Ekstensifikasi Penerimaan Pajak
33 35 37
viii
Bendaharawan Pemerintah D. E.
BAB 5 A. B. C. D. E. F. G. BAB 6 A. B. C. D. E. F. G. H. BAB 7 A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L.
Beberapa Hambatan Penyebab Melesetnya Target Pendapatan Pajak Tidak Tercapai. Langkah-Langkah Optimalisasi yang Perlu Dicermati
37 41
BENDAHARAWAN SEBAGAI PEMOTONG PEMUNGUT PPh PASAL 21/26
43
Landasan Hukum Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21 Penghasilan yang dipotong Pasal 21/26 Pergurangan Yang Diperbolehkan Tarif Dan Cara Perhitungan PPh Pasal 21/26. Kewajiban Bendaharawan Sebagai Pemotong PPh Pasal 21/26. Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21/26
43 44 44 45 47 51 51
BENDAHARAWAN SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 53 Pendahuluan Landasan Hukum Bendaharawan Sebagai Pemungut Pajak Pph Pasal 22 PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 Saat Pemungutan Pph Pasal 22 Tarif Bukti Pemungutan Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Tata Cara Pelaporan
53 54 54 55 55 55 55 56
BENDAHARAWAN SEBAGAI PEMOTONG PAJAK PENGHASILAN PASAL 23/26
57
Pendahuluan Landasan Hukum Pengertian Pemotong Pajak Penghasilan Pph Pasal 23/26 Penghasilan Yang Dikenakan Pemotongan Pph Pasal 23/26 Tidak Dikenakan Pemotongan Pasal 23/26 Tarif Dan Dasar Pemotongan Pph Pasal 23/26 Saat Terutang, Penyetoran, dan Pelaporan Pph Pasal 23/26. Tata Cara Pemotongan Tata Cara Penyetoran Tata Cara Pelaporan Lain-lain
57 57 58 58 58 60 61 63 64 64 65 65
Daftar Isi BAB 8 A. B. BAB 9 A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. BAB 10 A. B. C. D. E. F. G. H. I. J.
ix BENDAHARAWAN SEBAGAI PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN DENGAN TARIF KHUSUS YANG BERSIFAT FINAL DAN TIDAK FINAL Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan dan Persewaan Tanah dan/atau Bangunan Bendaharawan Sebagai Pemotong Pajak Penghasilan dari Jasa Konstruksi dan Hadiah Undian
67 67 70
BENDAHARAWAN PEMERINTAH SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
73
Pendahuluan Pengertian Pemungut PPN dan PPnBM Kewajiban Bendaharawan Sebagai Pemungut PPN/PPnBM Obyek Pemungutan Ppn dan PPnBM. Pembayaran yang tidak Dipungut PPN dan PPnBM Tarif PPN Dan PPNBM Saat Pemungutan PPN dan PPnBM Dasar dan Tata Cara Pemungutan/Penyetoran dan Pelepasan PPh dan PPhBM Lain-Lain
73 74 75 76 76 76 79 79 79 81
PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN HIBAH ATAU DANA PINJAMAN LUAR NEGERI
83
Pendahuluan Landasan Hukum Pengertian-Pengertian Perlakuan Perpajakan Atas Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah Atau Dana Pinjaman Luar Negeri . Tata Cara Pemberian Fasilitas Tidak Dipungut PPN dan PPnBM dan PPh Ditanggung oleh Pemerintah. Tata Cara Penarikan Tata Cara Pembebasan Bea Masuk (BM) dan Bea Masuk Tambahan (BMT) Penyelesaian PPN dan PPh yang Terutang atas SPK/SPB Tagihan yang Pembayarannya melalui UYHD Bendaharawan. Pemotongan PPh Pasal 21 atas Honorarium, Lembur dan lain-lain Penulisan Nilai Kontrak dan Berita Acara Pembayar (BAP) untuk Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN)
83 84 85 87 87 90 90 92 92 93
x
Bendaharawan Pemerintah
BAB 11 A. B. C. D. E.
MEKANISME PENGAWASAN TERHADAP PEMOTONGAN PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK YANG DILAKUKAN OLEH BENDAHARAWAN PENGELUARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/KUASA BENDAHARAWAN UMUM DAERAH Pendahuluan Pengertian-Pengertian Essensi Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 64/PMK. 05/2013 Tgl 15 Maret 2013, antara lain meliputi: Pemotongan/Pemungutan dan Penyetoran Pajak atas Belanja Daerah Pengujian Kebenaran Perhitungan/Penyetoran Pajak dan Konfirmasi Setoran Penerimaan Pajak atas Belanja Daerah.
125 125 126 128 128 130
DAFTAR PUSTAKA
135
LAMPIRAN-LAMPIRAN
139 -oo0oo-
