PENGENALAN BPS
2
Selamat Pagi Sri Kadarwati, S.Si., M.T. Kepala BPS Kabupaten Lamongan E :
[email protected]
3
Overview : 1. Institusi statistik resmi BPS 2. Indikator Kinerja Utama 3. Peta Spasial
4
Materi dalam UU No 16/1977 Tentang Statistik Jenis statistik berdasarkan tujuan pemanfaatannya terdiri atas : 1. Statistik dasar yang sepenuhnya diselenggarakan oleh BPS, 2. Statistik sektoral yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah secara mandiri atau bersama dengan BPS, 3. Statistik khusus yang diselenggarakan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya secara mandiri atau bersama dengan BPS.
5
▸ Hasil statistik yang diselenggarakan oleh BPS diumumkan dalam Berita Resmi Statistik (BRS) secara teratur dan transparan agar masyarakat dengan mudah mengetahui dan atau mendapatkan data yang diperlukan. ▸ Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien. ▸ Dibentuknya Forum Masyarakat Statistik sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat statistik, yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada BPS.
6
Peran BPS Sesuai UU No 16/1997 ▸ Menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat : Data ini didapatkan dari sensus atau survey yang dilakukan sendiri dan juga dari departemen atau lembaga pemerintahan lainnya sebagai data sekunder ▸ Membantu kegiatan statistik di departemen, lembaga Pemerintah atau institusi lainnya, dalam membangun sistem perstatistikan nasional.
7
Peran BPS Sesuai UU No 16/1997 ▸ Mengembangkan dan mempromosikan standar teknik dan metodologi statistik, dan menyediakan pelayanan pada bidang pendidikan dan pelatihan statistik. ▸ Membangun kerjasama dengan institusi internasional dan negara lain untuk kepentingan perkembangan statistik Indonesia.
STRUKTUR ORGANISASI BPS KAB/KOTA
8
Kepala
Tata Usaha
Statistik Sosial
Statistik Produksi
Neraca Wilayah & Analisis
Statistik Distribusi
KSK
Struktur Organisasi BPS Kabupaten Lamongan
IPDS
9
Visi dan Misi BPS Visi : Pelopor data statistik terpercaya untuk semua
Misi :
Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional. Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan
10
Tugas dan Fungsi BPS Tugas : Melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik sesuai peraturan perundangundangan
Fungsi : a. b. c. d. e.
Pengkajian, penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang statistik; Pengkoordinasian kegiatan statistik nasional dan regional; Penetapan dan penyelenggaraan statistik dasar; Penetapan sistem statistik nasional; Pembinaan dan fasilitasi terhadap kegiatan instansi pemerintah dibidang kegiatan statistik; dan f. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, kehumasan, hukum, perlengkapan dan rumah tangga.
11
Definisi Statistik
▸ Statistik adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik (UU No.16 th 1997)
▸ Data adalah informasi yang berupa angka tentang karakteristik (ciri-ciri khusus) suatu populasi (UU No.16 th 1997)
12
10 Prinsip Statistik Resmi 1. Statistik resmi membantu pemerintah dan publik menyediakan data tentang ekonomi, demografi, sosial, dan lingkungan 2. Institusi statistik resmi menentukan metode terbaik untuk pengumpulan, mengolah, menyimpan dan menyajikan data statistik 3. Institusi statistik resmi memberikan informasi mengenai sumber data, metode, dan prosedur statistika yang digunakan
13
4. Institusi statistik resmi berhak berkomentar atas interpretasi data yg salah dan penyalahgunaan statistik 5. Institusi statistik resmi menentukan sumber data yang tepat ditinjau dari kualitas, ketepatan waktu, biaya, dan beban responden
14
6. Data individu bersifat rahasia 7. Hukum, aturan, dan tindak tanduk yang menjadi rujukan pelaksanaan sistem statistik harus dibuat terbuka kepada publik 8. Koordinasi dg institusi statistik lain di dalam negeri untuk meningkatkan konsistensi dan efisiensi 9. Setiap institusi statistik resmi mengadopsi konsep, klasifikasi, dan metode berstandar internasional untuk meningkatkan konsistensi dan efisiensi 10. Kerjasama bilateral dan multilateral dalam bidang statistik akan berkontribusi terhadap perbaikan sistem statistik resmi
15
Kehati-hatian dalam menggunakan data (statistik resmi) sebagai alat analisis
▸ Apa sumber datanya? Konsepnya? Waktu? ▸ Seberapa bagus sampel mewakili populasi? ▸ Apakah distribusi datanya mengandung pencilan? Bagaimana akibatnya? ▸ Asumsi dibalik analisis? Apakah kondisi tertentu menyebabkan model invalid? ▸ Bagaimana kecenderungan variabel independent mempengaruhi variabel dependent? Apakah ada variabel lain?
16
Cakupan Sensus dan Survei (1) Sensus : Dilaksanakan sepuluh tahun sekali Tahun berakhiran 0 – Sensus Penduduk Output : jumlah penduduk menurut karakteristik wilayah, umur, agama, suku, pendidikan, dan karakteristik lainnya Tahun berakhiran 3 – Sensus Pertanian Output : Jumlah usaha pertanian (rumah tangga, perusahaan) menurut jenis komoditi pertanian Tahun berakhiran 6 – Sensus Ekonomi Output : jumlah usaha ekonomi non pertanian berdasarkan wilayah, skala usaha, jenis usaha, pelaku usaha, dan karakteristik lainnya
17
Cakupan Sensus dan Survei (2) Survei : Survei rutin yang dilaksanakan BPS : Survei Sosial Ekonomi Nasional (susenas) Output : Fertilitas, KB, Tingkat Kesehatan penduduk, Lama bersekolah, konsumsi per kapita, tingkat kemiskinan Survei Angkatan Kerja Nasional (sakernas) Output : Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dll Survei Ubinan Output : Produksi dan produktifitas padi palawija, dll Survei Industri Output : Produksi, struktur ongkos, dan produktifitas sektor industri, dll Survei Pertambangan, Energi, dan Kontruksi Output : Produksi, struktur ongkos, dan produktifitas sektor pertambangan, dll Survei Harga Konsumen Output : angka inflasi Dan lain-lain
18
IKU (Indikator Kinerja Utama) Kabupaten Lamongan
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pertumbuhan Ekonomi PDRB per kapita Tingkat Kemiskinan Tingkat Pengangguran Terbuka Indeks Pembangunan Manusia Opini WTP Indeks Pelayanan Infrastruktur
19
Konsep Besar Pertumbuhan ekonomi
Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha di suatu wilayah.
Nilai tambah adalah peningkatan nilai dari input menjadi output
20 7,5
7,48
7,11
7,0
6,5
6,89
6,92 6,82
6,67
6,64
6,93
6,44 6,30
6,08
6,06
6,04
6,0
5,86 5,54
5,5 Jawa Timur
Bojonegoro
Tuban
5,77 5,70 5,44
Lamongan 5,10
5,0 2011
2012
2013
2014
2015
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lamongan 2011-2015
21
Kehati-hatian tentang angka pertumbuhan ekonomi
Belum tentu merefleksikan kemajuan aktifitas usaha di semua sektor Tidak menginformasikan asal pelaku usaha dan skala usaha Tidak selalu berarti kue pertumbuhan dinikmati secara merata oleh penduduk Tidak selalu linier dengan tingkat pengangguran dan tingkat kesejahteraan Belum memperhitungkan biaya kerusakan lingkungan
22
Konsep Besar PDRB per kapita
PDRB per kapita mengukur rata-rata perubahan standar hidup penduduk di suatu wilayah.
23 24,27
25 21,67 19,40
20 17,36 15,44 15
10
12,05
12,44
2011
2012
11,75
11,70
12,00
2013
2014
2015
5
0
PDRB per Kapita (juta rp.)
Perkembangan (persen)
PDRB per kapita Kabupaten Lamongan 2011-2015
24
Kehati-hatian tentang PDRB per kapita Jumlah penduduk berperan penting dalam indikator ini. Jika penduduk tumbuh lebih cepat dr PDRB per kapita, standar hidup turun. PDRB per kapita tidak sama dengan pendapatan per kapita PDRB per kapita yang meningkat tidak berarti bahwa pendapatan penduduk meningkat secara merata Tidak selalu berkaitan dengan kesejahteraan secara subyektif (kebahagiaan, kebebasan politik, demokrasi)
25
Konsep Besar Tingkat Kemiskinan
Kemiskinan adalah ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling minimum : makanan dan non makanan. Sumber : republika.co.id
26 230
19
18,7
18,5
220
18 17,41
210
16,7
200 190
17,5 17 16,18
16,5 15,68
220,6 206,7
180
16 15,5
197,9
192
170
186,13
15 14,5
160
14 2010
2011
2012 Jumlah
2013
2014
Persen
Tingkat Kemiskinan Kabupaten Lamongan 2010-2014
27
Kehati-hatian tentang Tingkat Kemiskinan
Konsep kemiskinan menggunakan basis moneter karena lebih jelas, lebih mudah diukur, dan berkorelasi kuat dg variabel non moneter Kemiskinan moneter tidak bisa mengukur ketidakmampuan fisik, psikologis, sosial, keamanan, pendidikan, kesehatan, dll Pengukuran kemiskinan BPS menggunakan pendekatan makanan 2100 kkal per kapita per hari. Oleh karena itu, ketersediaan dan harga komoditi makanan memberi pengaruh kuat Satu-satunya cara menghapus kemiskinan adalah meningkatkan daya beli masyarakat Tingkat kemiskinan bersifat makro, tidak tahu siapa dan dimana penduduk miskin berada
28
Konsep Besar Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Penganggur adalah mereka yang tidak bekerja, tetapi sedang aktif mencari kerja
29
4,98
5
4,4
4,3
3,62
2010
2011
2012
2013
2014
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Lamongan 20102014 (Persen)
30
Kehati-hatian tentang Tingkat Pengangguran Terbuka
Penganggur tidak selalu identik dengan orang miskin Besaran TPT dipengaruhi oleh jumlah angkatan kerja (yang bekerja dan mencari kerja). Jumlah angkatan kerja dapat berkurang jika seseorang memutuskan keluar dari angkatan kerja (bersekolah, mengurus rumah tangga, piknik, melakukan kegiatan sosial) Konsep bekerja adalah melakukan kegiatan ekonomi minimal satu jam berturut-turut selama seminggu yang lalu bukan kondisi biasanya bekerja atau tidak Meski tingkat pengangguran terbuka rendah, ada pengangguran terselubung dan pengangguran setengah menganggur
31
Konsep Besar Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
IPM adalah indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia/penduduk
32
71,67
71,18
71,26
71,35
2010
2011
2012
11,79
11,88
12,34 6,84
6,63
6,48
2010
2011
MYS
2012
71,43 71,47
2013 13,22 7,06
2013
2014 13,41 7,27
2014
2015 13,43 7,28
2015
EYS 9.545 9.386 9.511
9.821
8.966 8.553
2010
2011
Tren Pertumbuhan IPM Kabupaten Lamongan 2010-2015
2012
2013
2014
2015
33
Kehati-hatian tentang Indeks Pembangunan Manusia
Tidak seperti hasil pembangunan fisik yang langsung kelihatan, hasil pembangunan manusia kadang terlihat 20-30 tahun kemudian (jangka panjang) Filosofi dari pembangunan manusia adalah memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk. Besarnya pilihan tersebut sangat tergantung pada hal-hal lain seperti keamanan, perubahan iklim, demokrasi, dll
34
Peta Kejadian Bencana Alam di Desa
Sumber : Podes 2014
35
Peta Permukaan Jalan Utama Desa
Sumber : Podes 2014
36
Peta Ketersediaan Sarana Puskesmas di Desa
Sumber : Podes 2014
37
CARA MENDAPATKAN DATA DI BPS Jika ingin membaca buku publikasi BPS silahkan datang ke Perpustakaan yang berada di semua kantor BPS baik Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/ Kota.
Jika ingin membeli buku terbitan BPS silahkan datang langsung ke Ruang Konsultasi Statistik yang berada di Gedung 2 lantai 3, atau melalui email ke
[email protected] atau
[email protected], atau melalui telepon (021) 350-7057
38
▸ Jika ingin membeli softcopy buku publikasi, data mikro, atau membutuhkan konsultasi terkait publikasi dan data-data BPS hasil survei/ sensus, silahkan datang langsung ke Ruang Konsultasi Statistik yang berada di Gedung 2 lantai 3, atau mendaftar pada Sistem Informasi Layanan Statistik, atau melalui telepon (021) 350-7057, atau melalui surat yang ditujukan kepada Direktur Diseminasi Statistik.
39
▸Berdasarkan aturan dan kebijakan yang dikeluarkan BPS, maka untuk mendapatkan data BPS dikategorikan menjadi 3 (tiga), yaitu berbayar, nol rupiah dan gratis. ▸Berbayar adalah layanan data BPS yang memberlakukan tarif pada produk BPS. Pada layanan berbayar ini didasarkan kepada Peraturan Pemerintah no.7 Tahun 2015 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Badan Pusat Statistik. Pada PP PNBP tersebut mengatur mengenai jenis penerimaan PNBP BPS meliputi penerimaan dari: ▸1. Penjualan publikasi cetakan (menurut jumlah halaman) ▸2. Penjualan publikasi elektronik (menurut jumlah halaman dan dalam bentuk pdf) ▸3. Penjualan data mikro; ▸4. Penjualan peta digital wilayah kerja Statistik (Shape File); ▸5. Jasa pendidikan pada Sekolah Tinggi Ilmu Statistik ▸6. Jasa pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional; dan ▸7. Jasa penggunaan sarana dan prasarana terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pusat Statistik.
40
▸ Nol Rupiah adalah layanan data BPS yang memberlakukan tarif Rp0,00 pada konsumen data. Pada layanan Rp0,00 didasarkan pada Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No.1 Tahun 2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Rp0,00 (nol rupiah) terhadap pihak tertentu atas penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pusat Statistik. Pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada peraturan tersebut terdiri atas: ▸1. Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah ▸2. Lembaga Negara ▸3. Perwakilan Negara Asing ▸4. Lembaga Internasional
41
▸ Gratis adalah layanan data BPS yang memungkinkan konsumen data untuk mendapatkan data dan softcopy publikasi secara gratis yang dapat diunduh melalui website ini.
42
LAMANYA WAKTU MENDAPATKAN PELAYANAN DATA ▸ Setiap permintaan data yang masuk akan mendapatkan jawaban kepastian layanan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung setelah permintaan dikirimkan, hal ini sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
43
TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA SEMOGA BERMANFAAT
