KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan rancangan rencana kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan Tahun 2017. Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2017 disusun dengan diawali penjaringan aspirasi masyarakat dan dipadukan dengan rencana kerja (RENJA) Pemerintah Daerah. Indikator Kinerja Utama tersebut sebagai acuan dan pedoman bagi Badan atau Dinas atau Kantor atau Perangkat kerja di lingkungan Kabupaten Lamongan dalam merencanakan dan melaksanakan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan daerah serta menjadi acuan masyarakat dalam ikut serta berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan dan sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintah Tahun 2016. Buku Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan Tahun 2017 ini diharapkan dapat memberikan gambaran rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2018.
Lamongan,
Maret 2017
KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN LAMONGAN
ANANG TAUFIK, S.STP, M.Si Pembina Tk. I NIP. 19750404 199602 1 003
1
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ................................................................................................ i DAFTAR ISI ...............................................................................................................ii BAB I
PENDAHULUAN 1.1. Latar belakang ....................................................................................... 3 1.2. Maksud dan Tujuan .............................................................................. 4 1.3. Landasan Hukum ................................................................................... 4
BAB II PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 2.1. Pengertian Indikator Kinerja Utama ..................................................... 7 2.2. Syarat Kriteria IKU............................................................................... 7 BAB III Gambaran Umum ...................................................................................... 9 3.1. Visi ..................................................................................................... 9 3.2. Misi ...................................................................................................... 9 3.3 Tugas Pokok dan Fungsi ....................................................................... 9 3.4 Arah Kebijakan................................................................................... 10 BAB V PENUTUP ................................................................................................. 11
2
BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Kinerja (performance) menjadi isu dunia saat ini. Hal tersebut terjadi sebagai
konsekuensi tuntutan masyarakat terhadap kebutuhan akan pelayanan prima atau pelayanan yang bermutu tinggi. Mutu tidak terpisahkan dari standar, karena kinerja diukur
berdasarkan
standar.
Melalui
kinerja
Aparatur,
diharapkan
dapat
menunjukkan kontribusi profesionalnya secara nyata dalam meningkatkan mutu pelayanan publik secara umum pada organisasi tempatnya bekerja, dan dampak akhir bermuara pada kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi organisasi dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA maupun RENJA, yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Key performance indicators (KPI) dapat diartikan sebagai ukuran atau Indikator yang akan memberikan informasi sejauh mana kita telah berhasil mewujudkan tujuan dan sasaran strategis yang telah tetapkan oleh organisasi. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan dimaksudkan untuk memberikan arah, komitmen dan pedoman pelaksanaan program/ kegiatan tahunan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan sesuai prioritas secara terarah dan terpadu, sekaligus sebagai komitmen bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan untuk pelaksanaannya. Melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja utama melibatkan pemangku kepentingan dilingkungan lembaga/ Instansi pemerintah yang 3
bersangkutan, maka Pimpinan Instansi Pemerintah diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama. 1.2
Maksud dan Tujuan Penentuan IKU Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kabupaten Lamongan disusun dengan maksud dan tujuan : 1.
Untuk memproleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan menejeman kinerja secara baik.
2.
Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
1.3
Landasan Hukum 1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4406); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576): 4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 4
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009; 9. Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 tentang kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terahir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia; 10. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; 11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah; 14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerntah; 15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019; 16. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun Tahun 2010 tentang Pelaksanaaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Timur tahun 2005-2025; 19. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Jawa Timur tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 3, Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 39); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaskanaan Musywarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Lamongan; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 04 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2031; 23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan tahun 2005-2025; 24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan tahun 2016-2021; 25. Perda Nomor : 06 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Perda Nomor : 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamongan, dan berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor: 68 Tahun 2016 Tentang Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan; 26. Undang-undang
Republik Indonesia
Nomor
25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3502); 27. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Iindonesia Nomor 4866).
6
BAB II PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA
2.1
Pengertian Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan
sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/ SKPD/ Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator keluaran (Out Put) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis. 2.2
Syarat Kriteria Indikator Kinerja Utama Penetapan Indikator Utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria
Indikator
Kinerja
yang
memadai
untuk
pengukuran kinerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) yaitu : 1.
Spesifik; Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama.
2.
Measurable; Indikator Kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
3.
Achievable; Indikator Kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi.
4.
Relevant; Indikator
Kinerja
harus merupakan
alat
ukur
yang menggambarkan
sedekat mungkin ( keberhasilan/kegagalan) yang akan diukur. 5.
Timelines; Indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu. Sedapat mungkin Indikator Kinerja juga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan.
7
Dalam penetapkan dan pemilihan Indikator Kinerja Utama hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : 1.
Adanya keselarasan dan mengacu pada Dokumen RPJMD, RENSTRA dan Kebijakan Umum.
2.
Bidang kewenangan, tugas dan fungsi SKPD.
3.
Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan Akuntabilitas Kinerja.
4.
Kebutuhan statistik pemerintah.
5.
Perkembangan issue dan ilmu pengetahuan.
8
BAB III GAMBARAN UMUM
3.1
Visi Perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Dinas Koperasi dan Usaha
Mikro Kabupaten Lamongan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021. Kabupaten Lamongan mencetuskan visi dengan terjalinnya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan seluruh stakeholder’s dalam merealisasikan dan
semakin
memantapkan
pembangunan
Kabupaten
Lamongan
secara
komprehensif, sehingga ditetapkan visi Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021, yaitu: “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” 3.2
Misi Adapun misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi
dan Usaha Mikro adalah Misi ke-2 (Dua) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 yaitu Mengembangkan Perekonomian Yang Berdaya Saing Dengan Mengoptimalkan Potensi Daerah. Dalam rangka mendukung pencapaian misi ke-2 ditetapkan tujuan : “Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi daerah dan ekonomi kerakyatan untuk mewujudkan peningkatan pendapatan masyarakat“ serta 8 (delapan) sasaran strategis.
3.3
Tugas Pokok dan Fungsi Dalam melaksanakan tugas, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai
fungsi: 1.
Perumusan kebijakan teknis bidang koperasi, usaha mikro;
2.
Pelaksanaan kebijakan teknis bidang koperasi, usaha mikro;
3.
Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang koperasi, usaha mikro;
4.
Pelaksanaan administrasi dinas; 9
5.
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3.4
Arah dan Kebijakan Tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan oleh Dinas
Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :
a.
Tujuan : Berkembangnya koperasi dan Usaha Mikro yang didukung SDM kompeten dan wirausaha baru di berbagai sektor
b. Sasaran : 1. Mengembangkan koperasi yang didukung SDM kompeten dengan Lembaga usaha yang kuat, sehat, tangguh dan mandiri 2. Meningkatkan skala usaha mikro menjadi usaha kecil didukung SDM kompeten dan pertumbuhan usaha baru berbagai sektor 3. Terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi dan UM c. Arah Kebijakan : Pengembangan Koperasi dan UMKM sebagai perwujudan ekonomi kerakyatan disertai peningkatan kualitas dan perluasan peluang usaha untuk mendorong tumbuh kembangnya wirausaha baru d. Strategi : 1. Peningkatan iklim usaha mikro kecil dan koperasi yang kondusif pada era perdagangan bebas / globalisasi; 2. Pengembangan Produk dan Pemasaran bagi Koperasi dan UMK untuk meningkatkan volume usaha; 3. Meningkatkan daya saing SDM Koperasi dan UMK dalam era global yang kompetitif; 4. Peningkatan eksesibiltasi koperasi dan Usaha Mikro terhadap pembiayaan baik lembaga keuangan Bank maupun LK Non Bank; 5. Peningkaan kualitas kelembagaan koperasi dan Usaha Mikro untuk peningkatan ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang.
10
BAB IV PENUTUP
Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2007,
tentang Pedoman Penyusunan
Indikator Kinerja Utama
(IKU), bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan IKU dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra masing-masing unit kerja. Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah tersusun dalam RPJMD dan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan.
11
INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN LAMONGAN
Tujuan
Indikator
1 Berkembangny a koperasi dan Usaha Mikro yang didukung peningkatan kompetensi SDM dan wirausaha baru di berbagai sektor
2 Prosentase koperasi berkualitas
Prosentase usaha kecil terhadap usaha mikro dan kecil
Formula 3 ∑ ∑
.
∑
ℎ ∑
Sasaran 4 Mengembangka 100% n koperasi yang didukung SDM kompeten dengan Lembaga usaha yang kuat, sehat, tangguh dan mandiri
100%
Meningkatkan skala usaha mikro menjadi usaha kecil didukung SDM kompeten dan pertumbuhan usaha baru berbagai sektor
Indikat or 5 Prosenta se koperasi aktif
Prosenta se Pertumb ungan Usaha Kecil
Bidang Penanggungja wab 7 8 Gambaran 1. Bidang 100% terkait kondisi Kelembagaa koperasi aktif n Koperasi dimana koperasi dan Usaha aktif adalah Mikro koperasi yang 2. Bidang dalam dua tahun Pengawasan terakhir 3. Bidang mengadakan Pembiayaan RAT (Rapat Anggota Tahunan) − Gambaran unit 1. Bidang 100% usaha mikro Produksi dan yang meningkat Pemasaran kapasitasnya 2. Bidang menjadi usaha Pembiayaan kecil dimana kriterianya sesuai dengan undang-undang No.20/2008 dalam satuan prosentase
Formula 6 ∑ ∑
∑
ℎ . ℎ
.
Penjelasan
12
Terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi dan UM
Prosenta se tugas pokok dan fungsi dengan baik
∑ ∑
Tugas Pokok dan Fungsi Diskopum terlaksana dengan baik dengan indikasi tepat waktu.
Sekretariat
13
