STANDAR PROSEDUR PELAKSANAAN(SOP)
RAPAtt K00RDINASI RENCANA UMUM PENGADAAN(RUP)
DOKUMEN TANGGAL
DJBM′ SMM′ PP′ 02
19 JUL: 2012
KEMENTER:AN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
︲ ａ Ｈ
ａ ｒ ａ Ｐ
Tgl.Kaji Ulang
． ク ″．
:00
Tgl be‖ aku
″ ″
No.Revisi
2
″セ
No.Dokumen :DJBM/SMM/PP/。
LEVEL 2
年 物
KEM ENttERIAN PEKER」 AAN UMUM DIRE KttO RAtt」 ENDERAL BINA MARGA STANDAR PROSEDUR PELAKSANAAN(SOP) RAPAT K00RDINASI RENCANA UMUM PENGADAAN(RUP)
PENGESAHAN NAMA&JABATAN
URAIAN
TANDA TANGAN TANGGAL
DR.Ir.Asep sudattat MM Direktur Bina pelaksanaan Wilayah I_呵
島 「
DISUSUN
I『
.Winarnor MEngsc
J:irektur Bina Pelaksanaan Wilayah II
/
Ir. Muhammad lqbal Pane Direktur Bina Pelaksanaan Wilayah
DIPERIKSA
DISAHKAN
Ir. ChaerulTaher,
III /
r
M.Sc
Sekretaris Di$en. Bina Marga
菌 訛‖ 肌糧 訴 ∬ 尋
牛
STATUS DOKUMEN STATUS DOKUMEN
ASL:
ITFRKFNDAI] 1 ' ・
NO.DISttRIBUSI
・ 1・
:°
‐
:・
‐ ・
￨
丁ANGGAL
Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin tertulis htsat Pengendali Dokumen
KE M E NttE RIAN PEKERJAAN UMUM DIREK丁 O RAtt」 ENDERAL BINA MARGA Standar Prosedur Pelaksanaan (SOp) Rapat Koordinasi Rencana Umum Pengadaan (RUp)
k JI LEVEL 2
No.Dokumen
: DJBM/SMM/PP/02
No.Revisi
: o0
Tgl Berlaku
: 19」 uL1 2012
丁gl.Kaji Ulang : 19 JuL1 2013
Hal
Paraf
: 2/4 :
Bagan Alir Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pengkajian RUp
(RUP)
(コ
lb PPK● ULP Sependa"t)
(■
ka PPК
a uLP lldak ScPendapaり
PCtAKSANAAN PENGADAAN (RPP)
Jenderal Bina Marga Dlarang memperbangak d,olcumen ini, tanpa ijin Pengendoli Dokumen Drektorat
Sistematika Pengkajian Ulang Rencana Umum pengadaan (RUp)
…
MENELIT1 0AN (T dak d“ akukan pOngkallan)
(SebOo01 Bahan R18alah Rapal)
314 Dilarang memperbanyak dolwmen ini, tanpa ijin Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal Bina Marga
BAGAN ALIR RAPAT KOORDINASI RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP)
Keterangan Kegiatrn 1 (Menerima Rencana Umum pengadaan/RUp)
]F-^""l
PPK menerima RUP dari PA,/KPA
Kegiatan 2 (Mengundang Rapat Koordinasi) PPK mengundang Unit Layanan Pengadaan (ULP/ Pejabat Pengadaan)
ditetapkan oleh
PAV/KPA.
serta'l'im Teknis untuk melakukan kaji ulang terhadap RUp yang telah
PPK ULP dan Tim Teknls mempersiapkan bahan rapat.
K€giatan 3 (Pelaksanaan R.apat Koordlnasi) PPK mempresentasikan RUP untuk dibahas dan dikaji terhadap kebijakan umum, rencana penganggaran biaya pengadaan dan KAK.
Membahas dan mengkaji ulang RUP.
Kcglabn 4 (Morubah RUP) PPK dan ULP menyetujui merubah RUp sesuat hasit pengkajian
Kcglatan 5 (Pengusulan Perubahan RUp) PPK mengusulkan perubahan RUP ke PAv/KpA untuk ditetapkan kembali
Keglatan 5 (Penetapan Utang RUp) Dalam hal ULP dan PPK sepakat ada perubahan RUp, maka pAv/KpA menetapkan kembali RUp perubahan.
Kegiatan 7 (Usulan Permasalahan) Bala PPK dan ULP dalam
rapat koordinasi tidak ada kesepakatan terhadap RUp, maka ppK mengusulkan ke
pAv/KpA.
Kegiatan 8 (Pengambilan Keputusan Flnat) Bila PPK dan ULP dalam rapat koordinasi tidak ada kesepakatan terhadap RUP, maka ppK mengusulkan ke pA"/KpA untuk menetapkan keputusan final.
Kegiatan 9 (Penyusunan RPP) Menyusun RPP berdasarkan hasil kajian RUp.
Kegiatan 10 (Penet pan RPP) Menetapkan RPP
Kegiatan
U
(Peny€rahan RPP)
Menyerahkan RPP kepada ULP/Pejabat pengadaan untuk bahan pengadaan penyedia lasa.
414 Dilarang memperbanAak doktmen ini, tanpa ijin Pengendali Dokumen Direktorat Jend.eral Bina Marga
KEM ENttERIAN PEKER」 AAN UMUM DIREKttORAtt JENDERAL BINA MARGA PETUNJUK PELAKSANAAN(PP) RAPAT K00RDINASI RENCANA UMUM PENGADAAN(RUP)
PENGESAHAN URAIAN
NAMA&JABATAN
TANDA TANGAN TANGGAL ヽ
DR.Ir. Asep Sudarjat,
MM
Direktur Bina Pelaksanaan Wilayah I
DISUSUN
Ir.Winarno′
MEngsc
〃
D"kturЫ na PehkttnaanWibyahlz
Ir.Muhammad lqbal Pane Direktur Bina Pelaksanaan Wilayah IIIん
DIPERIKSA
DISAHKAN
Ir. ChaerulTaher,
M.Sc
I
ι
Sekretaris Ditjen. Bina Marga
M.Sc Direktur lenderal Bina Marga
Ir. Djoko Murjanto,
4J
STATUS DOKUMEN STAttUS DOKUMEN NO.DISTRIBUSI
ASL:
IT「 pr「 NDJII
ll日
‖ UU旧
:
TANGGAL
Dokumen Dilarang memperbangak dokumenini, tanpoiltnterlulis htsat Pengendali
１■
3 u.g umg:グ ス″ ′
ａ
:00
:′ g/0//20′ 2
ｒ ａ Ｐ
No.Rev:s:
Tgl bedaku
︲ ａ Ｈ
No.Dokumen :DJBM/SMM/PP/。 2
LEVEL 2
KEMENttERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKttORAtt」 ENDERAL BINA MARGA Petunjuk Pelaksanaan (pp)
Rapat Koordinasi Rencana Umum pengadaan (RUp)
No.Dokumen
LEVEL 2
: D」 BM/SMM/PP/02
No.Revisi
: oo
DAFTAR
丁gl Berlaku
: 19」 ∪L12012
Hal
: 2/23
Tgl.Kaji U!ang
: 19」 uL1 2013
Paraf
:
ISI
Lembar Pengesahan Daftar isi Sejarah Dokumen Daftar Distribusi Dokumen dan Notasi 1.
Ruang lingkup
2.
Tujuan
3.
Acuan
4.
Definisidan Pengeftian
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4,6 4,7 4.8 4.9
Rapat koordinasi Pengkajian RUP Pengguna Anggaran Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen
Unit Layanan Pengadaan Kelompok Kerja ULP (Pokja ULP)
Tim Teknis Pejabat Pengadaan
Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
4.10
Penyedia Barang/lasa
4.lt
Usaha Pengawasan Konstruksi
4.12 4.13
Pekerjaan Konstruksi
4.t4
Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
4.15
Rencana Umum Pengadaan (RUP)
4,t6
Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP)
Kontrak Kerja Konstruksi
Marga Dilarang memperbanyak dolilmen ini, tanpa iyn Pengendali Dolamen Direktorat Jenderol Bina
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKttORAtt」 圧NDERAL BINA MARGA Petunjuk Pelaksanaan (PP) Rapat Koordinasi Rencana Umum Pengadaan (RUp) No,Dokumen
LEVEL 2
No.Rev:sl
: D」 BM/SMM/PP/02 : Oo
丁gl Berlaku
Tgl,Kaji Ulang
: 19J∪ L12012 : 19 JuL1 2013
Hal
: 3/23
Paraf
4.t7
Sistem Manajemen Mutu
9
4.18
PetunjukPelaksanaan
10
Ketentuan Umum
5.1 5.2
10
Kewajiban menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengkajian Ulang RUp
Waktu penyelenggaraan kegiatan Rapat Koordinasi Pengkajian Ulang RUP
5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8
10
10
Lingkup Pembahasan Koordinasi Pengkajian RUP
10
Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP)
14
Keluaran Rapat Koordinasi Pengkajian RUP
16
Distribusi Risalah Rapat
16
Panitia Pengadaan
16
Tata Cara pada Langkah Kerja
17
5.8.1
Menerima RUP
17
5.8.2
Undangan Pembahasan
17
5.8.3
Pelaksanaa Rapat Koordinasi
17
5.8.4
Merubah RUP bila PPK dan ULP sepakat
17
5.8.5
Usulan Perubahan RUP
18
5.8.6
Penetapan Ulang RUP
18
5.8.7 Mengajukan Permasalahan
18
5.8.8
Pengambilan Keputusan Final
18
5.8.9
Penetapan Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP)
18
5.8.10 Penyerahan
RPP
19
6.
Kondisi khusus
19
フ
Bagan Alir, Tugas dan Tanggung Jawab.
20
7.t
20
.
Bagan Alir Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pengkajian RUP
Bina Marga Dilarang memperbangak dolstmen ini, tanpa ijin Pengendali Dokumen Direktoral Jenderal
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIRE KttO RAtt」 圧NDERAL BINA MARGA Petunjuk Pelaksanaan (PP) Rapat Koordinasi Rencana Umum Pengadaan (RUp)
LE∨ EL 2
No.Dokumen No.Revisi
7.2
: D」 BM/SMM/PP/02 : 00
丁g!Berlaku
: 19」 uL1 2012
丁gl.Kaji Ulang : 19」 uL1 2013
Ha!
: 4/23
Paraf:
Tugas dan Tanggung Jawab
21
7.2.t Pejabat Pembuat Komitmen
21
7.2.2 7.2.3 7.2.4
Unit Layanan Pengadaan (ULP)
22
Pengguna/Kuasa PenggunaAnggaran
22
PetugasPelaksana
22
８ ９
Bukti Kerja
23
Lampiran
23
Bina Marga Dilarang memperbanyak dolamen ini, tanpa ilin Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal
KEM ENttERIAN PEKERJAAN UMUM DI RE KttO RAtt」 圧NDERAL BINA MARGA Petunjuk Pelaksanaan (PP) Rapat Koordinasi Rencana Umum Pengadaan (RUp)
LEVEL 2
No.Dokumen No.Revis:
: D」 BM/SMM/PP/02 : 00
Tgl Berlaku
: 19 JuL1 2012
Ha!
丁gl.Kaji Ulang
: 19」 uL1 2013
Paraf:
: 4/23
SEJARAH DOKUMEN 丁ANGGAL
CAttAttAN PERUBAHAN
KttERANGAN
Jenderal Bina Marga Dilarang memperbanyok dolilmen ini, tanpa iyn Pengendali Dolotmen Direktorat
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIRE KttO RAtt」 ENDttRAL BINA MARGA Petunjuk Pelaksanaan (pp)
Rapat Koordinasi Rencana Umum pengadaan (RUp)
No.Dokumen
LE∨ EL 2
No.Revisi
: DJBM/SMM/PP/02 : oo
丁g!Berlaku
: 19」 uL1 2012
Hal
丁gl.Kaji Ulang : 19 JuL1 2013
Pa
: 5/23
raf
DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN DAN NOTASI
NOMOR UNIT KER」
UN「 F KERJA
A
ｎυ ｎυ
Sekretariat Ditjen
NOTASI
SDBM
BM
002
Direktorat Bina Program
DITBP
003
Direktorat Bina Teknik
DIttBT
004
Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah I
DIttBPW‐
005
Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah
DITBPW― Ⅱ
006
Direktorat Bina Pelaksanaan
DIttBPW― IH
007
Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional
008
II Wilayah III
I
BBP」 NI
Balai Besar Pelaksanaan lalan Nasional
I II
BBP」 N II
009
Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional
III
BBPJN III
010
Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional IV
BBP」 N IV
011
Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V
BBPJN V
012
Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI
BBP」 N VI
013
Balai Besar Pelaksanaan Jalan NasionalVII
BBPJN VII
014
Balai Pelaksanaan Jalan Nasional
015
Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX
BPJN IX
016
Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional X
BBP」
017
Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XI
BBPJN XI
Catatan
VIII
BPJN Ⅵ II
NX
:
Masing masing Unit Kerja (Setditjen, Direktorat-Direktorat, Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional) dapat membuat ketentuan tersendiri tentang pengaturan/penomoran distribusi pada unit unit yang berada dibawah koordinasinya.
Bina Marga Dilarang memperbangak dokumen ini, tanpa iiin Pengendali Dolotmen Direktorat Jenderal
KEMENttERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKttORAtt」 ENDERAL BINA MARGA Petunjuk Pelaksanaan (PP) Rapat Koordinasi Rencana Umum Pengadaan (RUp) No.Dokumen
LEVEL 2
: DJBM/SMM/PP/02
No.Revisi
Ruang Lingkup
: 00
丁gl Ber!aku
: 19J∪ L12012
Hal
丁gl.Kaji Ulang
: 19 JuL1 2013
Paraf:
: 6/23
:
Petunjuk Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengkajian Rencana Umum Pengadaan (RUP) ini berlaku bagi penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pengkajian Rencana Umum Pengadaan (RUP) oleh PPK dan Panitia Pengadaan/tJLP dilingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.
Tujuan
2.
:
2.1 Memberikan
panduan tata cara penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pengkajian Rencana Umum Pengadaan (RUP) agar diperoleh hasil rencana Pelaksanaan
Pejabat Pengadaan (RPP) yang optimal pada setiap Unit Layanan Pengadaan (ULP) sebagai penanggung jawab kegiatan pemilihan penyedia Barang/Jasa mulai proses persiapan pengadaan sampai dengan penetapan pemenang.
2.2 Untuk memastikan tersedianya
perangkat agar setiap permasalahan yang timbul
dapat ditindak lanjuti dan dimonitor hasilnya.
2.3 Sebagai sarana untuk memastikan keefektifan
pencapaian mutu kegiatan dan efektifitas Sistem Manajemen Mutu, dan mengkaji kebutuhan perbaikan sistem bilamana diperlukan.
Acuan
:
a,
UU Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
bi
PP No. 28 Tahun 2000
C,
Perpres 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
d.
Permen No. 07lPRT/l4l20tt tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa
tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.
Konstruksi.
e.
Permen PU No. 04lPRTll4l2009 tentang Sistem Manajemen Mutu Departemen Pekerjaan Umum.
4.
Definisidan Pengeftian
4,L
:
Rapat Koordinasi Pengkajian RUP. Rapat Koordinasi Pengkajian RUP adalah peftemuan yang diselenggarakan oleh
Dilarang memperbanyak dolamen ini, tonpa ijin Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal Bina Marga
﹁ ノ 一
KEM ENttERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKttORAtt」 ENDERAL BINA MARGA Petunjuk Pelaksanaan (PP) Rapat Koordinasi Rencana Umum Pengadaan (RUp)
LE∨ EL 2
No.Dokumen No.Revisi
: D」 BM/SMM/PP/02
丁gl Berlaku
: 00
: 19」 uL1 2012
丁g!.Kaji Ulang : 19 JuL1 2013
penanggungjawab kegiatan(PPK′ ULP dan Tim tteknis)′ Pengkajian ulang Rencana Umum Pengadaan・
″ 20■θι ∂ゞ Pα下い 川α夕′乃力ι
4.2
an//― g Bag,И
Ha
7/23
Paraf:
untuk melakukan
.2〃
Pengguna Anggaran Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang
kewenangan
penggunaan
anggaran
Kementerian/Lembaga/Satuan
Keria
Perangkat Daerah atau Peiabat yang disamakan pada lnstitusi lain Pengguna
APBN/APBD.
Pα下も /Va,y乃 力4//72θ ゴθ 4.3
“ Kuasa pengguna Anggaran
"′
ゴb〃 ″ ヮ
Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah peiabat yang ditetapkan oleh PA untuk rnenggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah
untuk menggunakan APBD.
力JJ/72θ ゴθpasalゴ Pα下ヽ 川α `7乃
butirの
434 Pttabat Pembuat Komitmen. Peiabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah peiabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
川α」 7乃 力 2θ ゴθpamiゴ buUr〃 “ “ Unit Lavanan Pengadaan(ULP) 解η
4.5
Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi rnelaksanakan Pengadaan Barang/」 asa di K/L/D/1 yang bersifat permanen′ dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
P領,も 施 y rab切 2θ ゴθ "￨ゴ 肋 rlilr〃
4.6
“ Ke!ompok Ketta ULP(Potta uLP)
Kelompok Keria ULP (Pokia uLP) adalah
perangkat
dari
Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang berfungsi untuk melaksanakan Penli‖ han Penyedia
Direktorat Jenderal Bina Marga Dilarang memperbangak dohtmenini,lanpa iyn Pengendali Dokmen
KEMENttERIAN PEKERJAAN UMUM DI RttKttO RAtt」 ENDERAL BINA MARGA Petunjuk Pelaksanaan (pp)
Rapat Koordinasi Rencana Umum pengadaan (RUp)
No.Dokumen
LEVEL 2
: D」 BM/SMM/PP/02
No,Revlsi
丁gl
: Oo
Berlaku
: 19 JuL1 2012
丁g!.Kajl U!ang : 19」 uL1 2013
Hal Pa
: 8/23
raf
Barang/Jasa.
Permen Pu簸、 〕 ア /PRvM/20■ ゴBukuヂ κのりBabノ И.の 〔 4。
7
Tirn Teknis
丁irn Teknis adalah tim yang dibentuk oleh PA untuk membantu PA dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
″2θゴθρa免ノ2c″ ょμリカ幽 F〃 [Penielasanゝα下ヽ 川αJイ 励 ″
4.8
Pttabat pengadaan Peiabat Pengadaan adalah person‖
yang memiliki Sertrikat Keahlian Pengadaan
Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/JaSa.
レ 4.9
5/Va,y乃 力″ 2θ ゴθ″
"′
ゴbU絆 〃
Panitiaノ Pttabat penerima Hasi:Pekettaan Panttia/Peiabat Penettma Hasil Pekettaan adalah panttia/peiabat yang ditetapkan
oleh PA/KPA yang bertugas memettksa dan menettma hasil pekettaan。
Pα゛ヽ /ya,7 rab“ 2θ ゴθ 4.10 penvedia Barangノ Jasa.
“
":ゴ
b」 rliJrゴ の
Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha (berbadan hukum/tidak berbadan hukum) atau Orang
perseorangan yang
kegiatan
usahanya
menyediakan
barang/layanan iaSa.
Pα下も 屹
Jイ
」 ノゴb″ ″ ゴ ノ 鰤 ∂ ζ
励 ″η』 Z`た `θ
4.1l Usaha pengawasan Konstruksi Usaha Pengawasan Konstruksi adalah usaha yang memberikan iaSa pengawasan balk keseluruhan maupun sebagian pekeriaan pelaksanaan konstruksi mulai dari penyiapan lapangan sampal dengan penyerahan akhir has‖ konstruksi.
999pa弱￨イ a/aよ り μttκ Nomor」 θ花力И ゴ
Dtlarang memperbanyak dolumen ini, tanpa ijin Pengendali Dohtmen Direktorat Jenderal Bina Marga
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIRE KttO RAtt」 ENDERAL BINA MARGA Petunjuk Pelaksanaan (PP) Rapat Koordinasi Rencana Umum Pengadaan (RUp)
LEVEL 2
No.Dokumen No,Revisi
: DJBM/SMM/PP/02 : 00
丁gl Ber!aku
: 19 JuL1 2012
Ha!
丁gl.Kaji Ulang : 19 JuL1 2013
Paraf
: 9/23 :
4.12 Pekerjaan Konstruksi Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya. (Perpres No.54 Tahun 2010 Pasal 1 ayat 15)
4.13
Kontrak Kerja Konstruksi Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan pengadaan Barng/jasa
.
(Permen PU No.07/PRT/M/2011, Buku-PK06A pasal
I
ayat (13))
4.14 Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah perhitungan harga perkiraan sendiri yang
dihitung secara profesional oleh PPK, yang digunakan sebagai menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya
alat
didalam
(Permen PU No.07/PRT/M/2011, Euku-PK07B Bab 1.A.11)
4.15
Rencana Umum Pengadaan (RUP) Rencana Umum Pengadaan (RUP) ditetapkan oleh PA/KPA dan diserahkan kepada PPK
dan/atau ULP/Pejabat Pengadaan.
(Perpres No.54 Tahun 2010 Lamphan IV.A, IV.B angka 1)
4.L6
Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) adalah sesuai dengan hasil kajian Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui Rapat Koordinasi RUP yang dilaksanakan oleh PPK dengan UlP/Pejabat Pengadaan dan Tim Teknis. (Perpres No.54 Tahun 2010 Lanpiran IV.A, IV,b angka
2)
4,17 Sistem Manajemen Mutu. Sistem Manajemen organisasi untuk mengarahkan
dan
mengendalikan
penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dan non-konstruksi disetiap Unit Kerja,
Marga Dilarang memperbangak dokumen ini, tanpa ijin Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal Bina
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKttORAtt JttNDttRAL BINA MARGA Petunjuk Pelaksanaan (PP) Rapat Koordinasi Rencana Umum Pengadaan (RUp)
LEVEL 2
No.Doku men
: D」 BM/SMM/PP/02
Noo Rev:sl
: Oo
丁g!Ber!aku
丁gl.Kajl∪ !ang
l 19 JuL1 2012 : 19 JuL1 2013
Ha!
Paraf
: 10/23 :
Unit Pelaksana Kegiatan dan Penyedia Jasa dalam hal pencapaian mutu.
( Perm en N o. 04/P RT/M/2 0 0 9)
4.18 Petunjuk
Pelaksanaan
Petuntuk pelaksanaan merupakan dokumen standar kerja yang dibutuhkan oleh tiap-tiap Unit Kerja/Unit Pelaksana Kegiatan untuk memastikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian proses dilakukan secara efektif sesuai dengan Sl4t4. (Pernen No.04/PRT/M/2009 1ab IV butir 4.2.6.1)
5.
Ketentuan Umum
5.1
:
Kewajiban menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengkajian Ulang RUP. Rapat Koordinasi Pengkajian Ulang RUP dapat diselenggarakan
oleh PPK dengan
mengundang UlP/Pejabat Pengadaan dan Tim Teknis untuk membahas Rencana Umum Pengadaan (Pengkajian Kebijakan Umum Pengadaan, Pengkajbn l/lang Rencana Penganggaran Biaya Pengadaan dan Pengkajian KAK) sehingga dapat dipahami oleh PPK dan jajaran di bawahnya, Kelompok Kerja ULP dan Tim Teknis. (Perpres No.54 Tahun 2010 Lampiran IV-B Bag. A .2. a)
5.2
Waktu penyelenggaraan kegiatan Rapat Koordinasi Pengkajian UIang RUP.
Rapat Koordinasi pengkajian Rencana Umum Pengadaan diselenggarakan pada
saat segera setelah PPK dan/atau UlP/Pejabat Pengadaan menerima penetapan RUP
dari PA/KPA.
(Perpres No.54 Tahun 2010 Lampiran IV.A, IV.B bag A.2
5.3
)
Lingkup Pembahasan Koordinasi Pengkajian RUP
a.
Pengkajian ulang kebijakan umum pengadaan.
1)
Pengkajian ulang terhadap pemaketan. Dalam hal mengkaji ulang kebijakan umum pengadaan, PPK dan UlP/Pejabat Pengadaan hanya melakukan pengkajian ulang terhadap pemaketan pekerjaan.
Dilarang memperbangak dolilmen ini, tanpa ijin Pengendali Dohtmen Direklorat Jenderal Bina Margo
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIRttKttORAtt」 ENDERAL BINA MARGA Petunjuk Pelaksanaan (PP) Rapat Koordinasi Rencana Umum Pengadaan (RUP)
LEVEL 2
No.Dokumen
: D」 BM/SMM/PP/02
No.Revis:
: 00
Tgl Ber!aku
: 19 JuL1 2012
丁gl.Kaji Ulang
βそ 晨
"/Va,」
: 19 JuL1 2013
Hal
: 11/23
Paraf
イ屁P力 4//720■ のιamp.J Bag_И .2aゴ ,″
“ 2) Mene:iti dan memastikan bahwa pemaketan te!ah mendoЮ ng persa:ngan sehat dan e■ siensI PPK dan ULP/Paabat Pengadaan mengkaji ulang pemaketan pekeriaan untuk mene‖ ti dan memastikan apakah pemaketan yang ditetapkan oleh PA/KPA telah mendorong persaingan sehat dan ensiensi.
″そ 凝
た力″
"/Va,5イ
20■の lamp.′ Bag.И
.2aゴ .〃
“ pengkajian u!ang pemaketan 3) Dasar Pengkajian ulang pemaketan pekettaan dapat d‖ akukan berdasarkan suⅣ e:pasar.
物
∫川α多グ屁P力 ″″20■θι a″.′ 、
_И ・ 2aゴ .リ
4) Usulan l■ engubah pemaketan Datt hasil pengkajian ulang terhadap pemaketan pekettaan′
dan/atau
uLP/Pejabat
Pengadaan
dapat
mengusulkan
PPK
untuk
mengubah pemaketan pekettaan′ yaitu penggabungan beberapa paket
atau pemecahan paket sehingga mendorong tettadinya persaingan sehat dan ensiensi.
/Va,ア 乃力″″20■θ ι amp.′
3彎.′ .2aゴ ,の
5) Penggabungan beberapa paket “ Penggabungan
beberapa
paket
dapat
dilakukan
seiauh
tidak
menghalangi penyedia laSa konsultansi badan usaha yang berasal diluar wilayah pekettaan untuk ikut serta.
Pα下も /ya,デ 乃力 2θゴθιamp.′ ″多И.2aゴ .り “ 6) PemeCahan paket Pemecahan paket pekeriaan dapat dilakukan sejauh tidak untuk menghindari seleksi.
И,2aゴ ,θ ∂ ″ ″20■θι ″μ′鳩 、 ″り″e'/Va.デ 乃力
Dilorang memperbangak doktmen ini, tanpa ijin Pengendali Dolatmen Direktorat Jenderal Bina Morga
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKttORAtt」 ENDERAL BINA MARGA Petunjuk Pelaksanaan (PP) Rapat Koordinasi Rencana Umum Pengadaan (RUp)
LEVEL 2
No.Dokumen No.Revlsl
b.
: D」 BM/SMM/PP/02 : 00
丁g!Berlaku
: 19」 uL1 2012
丁gl.Kaji Ulang : 19 JuL1 2013
Hal
: 12/23
Paraf
:
Pengkajian Ulang Rencana Penganggaran Biaya pengadaan
1)
:
Pengkajian ulang terhadap biaya paket pekerjaan dan biaya pendukung pelaksanaan pengadaan. PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan melakukan pengkajian ulang terhadap rencana penganggaran biaya pengadaan yaitu biaya paket pekerjaan dan biaya pendukung pelaksanaan pengadaan. (Perpres No.54 Tahun 2010 Lamp.3 Bag. A .2. b.2.a
2)
Pengkajian ulang rencana penganggaran biaya pengadaan Pengkajian ulang rencana penganggaran Biaya Pengadaan dilakukan untuk memastikan
:
(1) Kode akun yang tercantum dalam dokumen anggaran sesuai dengan peruntukan dan jenis pengeluaran; (2) perkiraan jumlah anggaran yang tersedia untuk paket pekerjaan dalam dokumen anggaran mencukupi kebutuhan pelaksanaan pekerjaan; (3) tersediaan biaya pendukung pelaksanaan pengadaan. (Perpres No.54 Tahun 2010 Lamp.3 Bag. A .2. b.2.b)
3)
Usulan revisi dokumen anggaran Apabila biaya paket pekerjaan dan biaya pendukung pelaksanaan kurang atau belum dianggarkan serta terdapat kesalahan administrasi dalam dokumen anggaran, maka PPK dan/atau ULP Pejabat
/
Pengadaan mengusulkan revisi dokumen anggaran. (Perpres No.54 Tahun 2010 Lamp.3 Bag. A .2. b.2.c)
c.
Pengkajian Ulang KAK
1)
PPK
dan UlP/Pejabat Pengadaan mengkaji ulang KAK yang
sudah
ditetapkan oleh PA/KPA.
2)
Pengkajian ulang terhadap KAK dilakukan untuk meneliti dan memastikan hal-hal sebagai berikut:
Dilarang memperbangak dolwmen ini, tanpa ijin Pengendali Doktmen Direktorat Jenderal Bina Marga
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM D I RttKttO RAtt」 ENDERAL BINA MARGA Petunjuk Pelaksanaan (PP) Rapat Koordinasi Rencana Umum Pengadaan (RUP)
LEVEL 2
No.Doku men
: DJBM/SMM/PP/02
No.Revisi
: 00
丁g!Berlaku
: 19」 uL1 2012
丁gl.Kaji Ulang : 19 JuL1 2013
Hal
: 13/23
Paraf
:
(a).kejelasan uraian kegiatan yang akan dilaksanakan yang meliputi:
-
latar belakang; maksud dan tujuan;
sumber pendanaan; dan hal-hal lain yang diperlukan.
(b).Kejelasan jenis, isi dan jumlah laporan yang harus dibuat (apabila diperlukan).
waktu pelaksanaan yang diperlukan, termasuk kapan Pekerjaan Konstruksi tersebut harus tersedia pada lokasi kegiatan/sub kegiatan terkait, dengan memperhatikan batas akhir
(c). Kejelasan
tahun anggaran/batas akhir efektif tahun anggaran; (d).kejelasan spesifikasi teknis pekerjaan yang meliputi:
-
spesifikasi teknis benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna/penerima akhir;
-
tidak mengarah kepada mere(produk teftentu, kecuali untuk pengadaan suku cadang;
-
memaksimalkan penggunaan produksidalam negeri; dan
-
kejelasan besarnya total perkiraan biaya pekerjaan;
memaksimalkan penggunaan Standar Nasional Indonesia (sNr).
jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
-
pencantuman macam, jenis, kapasitas dan jumlah peralatan utama minimal yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;
-
kejelasan persyaratan penyedia dan/atau kualifikasi tenaga ahli serta jumlah personil inti yang dipekerjakan yang tidak mengarah pada penyedia teftentu, kecuali untuk pekerjaan yang bersifat rahasia;
-
pencantuman syarat-syarat bahan yang dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan;
-
pencantuman syarat-syarat pengujian bahan dan hasil produk;
Dilarang memperbanyak dolumen ini, tanpa ijin Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal Bino Marga
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKttORAtt」 ENDERAL BINA MARGA Petunjuk Pelaksanaan (PP) Rapat Koordinasi Rencana Umum Pengadaan (RUP) No.Dokumen
LEVEL 2
No.Revisi
: DJBM/SMM/PP/02 : 00
-
Tgi Berlaku
: 19 JuL1 2012
Hal
丁gl.Kaji Ulang
: 19 JuL1 2013
Paraf:
: 14/23
gambar-gambar kerja harus lengkap dan jelas; pencantuman kriteria kinerja produk yang diinginkan; pencantuman tata cara pengukuran; dan
kejelasan analisa kebutuhan tenaga ahli (hubungan antara ruang lingkup, keluaran yang diinginkan, kualifikasi dan jumlah tenaga ahli, jenis dan jumlah laporan, serta jangka waktu pelaksanaan pekerjaan).
(Perpres No.54 Tahun 2010 Lanp.3 A.2.3))
d.
Pengkajian Hasi! Pekerjaan Tidak Sesuai (HPTS). PPK harus mengagendakan hasil pekerjaan tidak sesuai pada periode sebelumnya didalam pembahasan kaji ulang RUP agar tidak terulang pada pengadaan periode berikutnya.
(Permen PU No.04/PRf/M/2009 tentang SMM Departemen Pekerjaan Umun)
5.4
Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) PPK menyusun Rencana Pelaksanaan Pengadaan sesuai dengan hasil kajian Rencana Umum Pengadaan, meliputi:
a.
Spesifikasi dan Gambar. PPK menyusun spesifikasi teknis dan gambar sesuai dengan hasil pengkajian
ulang spesifikasiteknis dan gambar, termasuk perubahan. (Perpres No.54 Tahun 2010 Lamp.3 A.3.a.1))
b.
Harga Perkiraan Sendiri (HPS). (1) PPK menyusun HPS
yang dikalkulasikan secara keahlian
dan
berdasarkan data yang dapat dipeftanggungjawabkan.
(2)
HPS digunakan sebagai
-
:
alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya;
dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang
sah
untuk pengadaan;
Drlarang memperbangak dohtmen ini, tanpa ijin Pengendali Dolumen Direktorat Jenderal Bina Marga
KEM ENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIRE KttO RAtt」 ENDERAL BINA MARGA Petunjuk Pelaksanaan (PP) Rapat Koordinasi Rencana Umum Pengadaan (RUP)
LEVEL 2
No.Dokumen No.Revisi
-
: DJBM/SMM/PP/02
Tgl Ber!aku
: 00
Tgl.Kaji U!ang
: 19 JUL1 2012 : 19」 UL1 2013
Ha! Pa
: 15/23
raf
dasar untuk negosiasi harga dalam Penunjukan Langsung dan Pengadaan Langsung;
-
dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Penawaran; dan
dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah dari 800/o (delapan puluh perseratus) nilai total HPS.
(3) Data yang dipakai untuk menyusun HPS berdasarkan pada data harga pasar setempat yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi:
-
informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
-
informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh
asosiasi terkait
dan
sumber data
lain yang
dapat
dipertanggungjawabkan;
-
daftar biayaitarif yang dikeluarkan oleh
pabrikan/distributor
tunggal;
-
biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan mempertimba ngkan faktor perubahan biaya
-
dengan
;
inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau
kurs
tengah Bank Indonesia;
-
hasil perbandingan dengan kontrak sejenis, baik yang dilakukan engan instansi lain maupun pihak lain;
-
perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh
konsultan
perencana (engineer's estimate);
- norma indeks;
dan/atau informasi
lain yang dapat
dipeftanggungjawa bkan.
(4) Dalam menyusun
-
HPS
telah memperhitungkan:
Pajak Peftambahan Nilai (PPN); dan
Dilarang memperbangak dokumen ini, tanpa ijin Pengendali Dolilmen Direktorat Jenderal Bina Marga
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DI RttKttO RAtt」 ENDttRAL BINA MARGA Petunjuk Pelaksanaan (PP) Rapat Koordinasi Rencana Umum Pengadaan (RUP) No.Dokumen
LEVEL 2
: DJBM/SMM/PP/02
No.Revisi
: 19」 UL1 2012
丁gl.Kaji Ulang
: 00
: 19 JuL1 2013
ｂ
卸中
tidak termasuk
: 16/23
Paraf: ａ ａ
keuntungan dan biaya overhead yang dianggap penyedia maksimal t5o/o (lima belas perseratus) dari
Ha!
ａ ｗ ｂ
-
Tgl Berlaku
PPN.
(5) HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain dan Pajak Penghasilan (PPh) penyedia.
(6) Nilaitotal
HPS terbuka dan
tidak rahasia.
(7) Riwayat HPS harus didokumentasikan secara baik. (8) HPS tidak dapat digunakan sebagai dasar perhitungan kerugian negara. (Perpres No.54 Tahun 2010 Lamp.3 A.3.2)) 5。
5
Keluaran Rapat Koordinasi Pengkajian RUP. Keluaran rapat koordinasi harus dicatat dalam format risalah rapat, yang dipergunakan sebagai dasar, penyusunan Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) dengan memperhatikan terhadap Pemaketan Pekerjaan, biaya pengadaan, KAK, HPS dan penjadwalan Seleksi. (Perpres No.54 Tahun 2010 Lampiran IV-A, IV-B angka 3)
5.6
Distribusi Risalah Rapat. Risalah rapat harus didistribusikan kepada peserta rapat dalam selang waktu yang
sesingkat-singkatnya setelah rapat diselenggarakan (Risalah Rapat disampaikan kepada PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan dan Anggota
5.7
Tin
Teknis).
Panitia Pengadaan Dalam hal ULP belum terbentuk atau belum mampu melayani keseluruhan kebutuhan Pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini, PA/KPA menetapkan Panitia Pengadaan untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa. Panitia Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki persyaratan keanggotaan, tugas pokok dan kewenangan sebagaimana persyaratan keanggotaan, tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja ULP. (Perpres No.54 Tahun 2010 Pasal 130 ayat (2) dan (3)
)
Dilarang memperbangak dokumen ini, tanpa ijin Pengendali Dokamen Direktorat Jenderal Bina Marga
KEM ENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKttORAtt」 ENDERAL BINA MARGA Petunjuk Pelaksanaan (PP) Rapat Koordinasi Rencana Umum Pengadaan (RUP)
LE∨ EL 2
5.8
No.Dokumen
: D」 BM/SMM/PP/02
No.Revisi
Tgl Berlaku
: 19J∪ L12012
丁gl.Kaji Ulang : 19」 UL1 2013
: 00
Hal
: 17/23
Paraf
:
Tata Cara pada Langkah Kerja
5.8.1 Menerima
RUP
RUP diterima oleh PPK
dan/atau ULP dari PA/KPA.
(Perpres No.54 Tahun 2010 Lamp.3 A.1)
5.8.2 Undangan Pembahasan PPK mengundang UlP/Pejabat Pengadaan dan Tim Teknis untuk membahas Rencana Umum Pengadaan. (Perpres No.54 Tahun 2010 Lamp.3 Bag. A .2. a) Penjelasan
:
Rapat dipimpin oleh PPK dengan pesefta Rapat Koordinasi Pengkajian Ulang RUP adalah sebagai berikut
. . .
:
PPK
ULP/PejabatPengadaan
Tim Teknis
5.8.3 Pelaksanaan Rapat Koordinasi
o .
Diikutioleh PPK, ULP dan Tim Teknis.
Waktu Penyelenggaraan (selambat-selambatnya
7
hari)
setelah
diterimanya RUP pengadaan flari PA/KPA.
o
Agenda membahasan sesuai ketentuan butir 5.3.
5.8.4 Merubah
RUP bila PPK dan ULP sepakat.
Apabila PPK dan UlP/Pejabat Pengadaan sepakat untuk merubah Rencana
Umum
Pengadaan
maka perubahan tersebut diusulkan oleh
PPK
kepada PA/KPA untuk ditetapkan kembali. (Perpres No.54 Tahun 2010 Lanp.3 A.2.c.1))
Dilarang memperbangak dolamen ini, tanpa ijin Pengendali Doktmen Direktorat Jenderal Bina Marga
KEM ENttERIAN PEKERJAA N UMUM DIRE KttO RAtt」 ENDERAL BINA MARGA Petunjuk Pelaksanaan (pp)
Rapat Koordinasi Rencana Umum pengadaan (RUp)
LEVEL 2
No.Dokumen
: D」 BM/SMM/PP/02
No.Revls:
丁gl Berlaku
: 00
: 19 JuL1 2012
丁gl.Kaji Ulang : 19 JuL1 2013
Ha!
: 18/23
Paraf
:
5.8.5 Usu:an Perubahan RUP PPK harus mengusulkan perubahan RUP kepada PA/KPA′
bilamana dalam
pengkajian ULP sependapat untuk rnerubah RUP. a″ p′ И ,2Cゴ 〃 ″り,祀 5川a多′乃ヵ″20■ θι “
5.8.6 penetapan u!ang RUP
PA/KPA menerbttkan ubng RUP setehh mengevaluasi dan mempertlmbangkan usulan dari PPK dan ULP selambat‐ lambatnya ...¨
...
hatt seiak dttettmanya usulan.
5.8.7 Mengttukan permasa!ahan PPK harus mengajukan permasalahan kepada PA/KPA untuk diputuskan b‖ amana
PPK tidak sependapat dengan ULP.
罷Pヵ ″20■ θι a叩.′ ′.2C〃 “ 5]8。 8 Pengambi:an Keputusan Fina: ″り,に S
ttaJ′
Keputusan PA/KPA atas pengajuan permasalahan oleh PPK bersifat final.
a叩.′ ′.2Cリ ″り,に 5川a夕′乃ヵ″″20■θ∠ r
″θ ttθ″b″ ο た力 PⅣKPA“ 力″ι′t―lambar初 … ヵ∂″ se絶lah "′ ― dlirarli/77ar/a… ー
.
5.8。
9 Penetapan Rencana pe!aksanaan pengadaan(RPP) Berdasar
kesepakatan
keputusan
PA/KPA′
PPK
maka
dan
PPK
ULP/Peiabat
menetapkan
Pengadaan
Rencana
dan/atau
Pelaksanaan
Pengadaan yang me‖ puti :kebiiakan umunl′ rencana penganggaran biaya′ dan KAK.
P∝下 ヽ
激2」 %乃 力JJ/72θ ゴθιamp.JИ .ユ a:〃
Dilarang memperbanyak dokumenini, tanpailin Pengendali Dokmen Direktorat Jenderal Bina Marga
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIRE KttO RAtt」 ENDERAL BINA MARGA Petunjuk Pelaksanaan (pp)
Rapat Koordinasi Rencana Umum pengadaan (RUp)
LEVEL 2
No.Dokumen No,Revisi
: D」 BM/SMM/PP/02
丁gl Ber!aku
: oo
l 19」 uL1 2012
丁gl.Kaji Ulang
: 19 JuL1 2013
Hal
: 19/23
Paraf
:
5.8.10 penverahan RPP PPK menyerahkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan kepada ULP/Peiabat Pengadaan sebagai bahan untuk menyusun Dokumen Pengadaan. レ
6.
5激λ」 %乃 力″″20■θιamp.′ ズ.ユ a〃
Kondisi Khusus, 6.l
Dalam hal Untt Layanan Pengadaan(ULP)belum terbentuk atau belum mampu melayani keseluruhan kebutuhan pengadaan maka PA/KPA menetapkan Panitia Pengadaan untuk rnelaksanakan Pengadaan Barang/JaSa.
θpa縫lゴ 作 つ 喀5屹 ヌ 乃力rJ/72θ ゴ 6.2
"a/a=(2))
Panitia Pengadaan dimaksud menli‖ ki persyaratan keanggotaan′ tugas pokok dan
kewenangan
sebagaimana
persyaratan
keanggotaan′
tugas
pokok
dan
kewenangan Kelompok Keり a ULP,
P∝yeStty乃 ヵ″ 2θゴθ 圏1■ “
"c″ =(3))
Dlarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal Bina Marga
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIRE KttO RAtt」 ENDERAL BINA MARGA Petunjuk Pelaksanaan (Pp) Rapat Koordinasi Rencana Umum Pengadaan (RUp)
LEVEL 2
7.
No.Dokumen No.Revisi
: DJBM/SMM/PP/02 : oo
丁9!Berlaku
: 19 JuL1 2012
丁gi.Kajl Ulang : 19」 uL1 2013
Hal
Paraf:
Bagan Alir, Tugas dan Tanggung Jawab
7.1
: 20/23
Bagan Alir Penyelenggaraan Rapat Koordinasi pengkajian RUp
Dilarang memperbangak doktmen ini, tanpa ijin Pengendali Dohtmen Direktorat Jenderal Bina Marga
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKttORAtt」 ENDttRAL BINA MARGA Petunjuk Pelaksanaan (PP) Rapat Koordinasi Rencana Umum Pengadaan (RUP)
LE∨ EL 2
7.2
No.Dokumen No.Revisi
: D」 BM/SMM/PP/02 : 00
丁gl Ber!aku
: 19 JuL1 2012
Ha!
丁g!.Kaji U!ang
: 19」 uL1 2013
Pa
: 21/23
raf
Tugas dan Tanggung Jawab.
7.2.1
Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan 1 (Menerima Rencana Umum Pengadaan/RUP) PPK menerima RUP dari PA/KPA
Kegiatan 2 (Mengundang Rapat Koordinasi)
e
PPK mengundang Unit Layanan Pengadaan (ULP/ Pejabat Pengadaan)
sefta Tim Teknis untuk melakukan kaji ulang terhadap RUP yang telah ditetapkan oleh PA/KPA.
.
PPK, ULP dan Tim Teknis mempersiapkan bahan rapat.
Kegiatan 3 (Pelaksanaan Rapat Koordinasi)
.
PPK mempresentasikan RUP untuk dibahas dan dikaji terhadap kebijakan umum, rencana penganggaran biaya pengadaan dan KAK.
.
Membahas dan mengkaji ulang RUP.
Kegiatan 4 (Merubah RUP) PPK dan ULP menyetujui merubah RUP sesuai hasil pengkajian
Kegiatan 5 (Pengusulan Perubahan RUP) PPK mengusulkan perubahan RUP ke PA/KPA untuk ditetapkan kembali
Kegiatan 7 (Usulan Keputusan Final) Bila PPK dan ULP dalam rapat koordinasi tidak ada kesepakatan terhadap RUP, maka PPK mengusulkan ke PA/KPA untuk menetapkan keputusan final.
Kegiatan 9 (Penyusunan RPP) Menyusun RPP berdasarkan hasil kajian RUP.
Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Pengendali Dohtmen Direktorat Jenderal Bino Marga
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIRttKttORAtt」 ENDERAL BINA MARGA Petunjuk Pelaksanaan (PP) Rapat Koordinasi Rencana Umum Pengadaan (RUP)
LE∨ EL 2
No.Dokumen No.Revisi
: DJBM/SMM/PP/02
丁gl Ber!aku
: 00
: 19 JuL1 2012
Hal
丁gl.Kajl Ulang : 19」 UL1 2013
: 22/23
Paraf:
Kegiatan 10 (Penetapan RPP) Menetapkan
RPP
Kegiatan 11 (Penyerahan RPP) Menyerahkan RPP kepada ULP/Pejabat Pengadaan
untuk
bahan
Pengadaan Penyedia Jasa.
7.2.2. Unit Layanan
Pengadaan (ULP)
Kegiatan 1 (Menerima RUP) ULP/Pejabat Pengadaan menerima RUP dari PA/KPA.
Kegiatan 3 (Pelaksanaan Rapat Koordinasi) Berperan aktif membahas RUP.
Kegiatan 10 (Rencana Pelaksanaan Pengadaan
/ RPP)
ULP melaksanakan RPP dan menyusun Dokumen Pengadaan
7.2,3
Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan 6 (Penetapan UIang RUP) Dalam hal ULP dan PPK sepakat ada perubahan RUP, maka PA/KPA menetapkan kembali RUP perubahan.
7.2.4
PetugasPelaksana. Tugas petugas pelaksana kegiatan rapat adalah ;
. .
Mempersiapkan surat undangan.
Mengkonfirmasikan
waktu
penyelenggaraan
rapat
koordinasi
pengkajian RUP.
.
Mendistribusikan surat undangan
dan melampirkan risalah rapat
sebelumnya.
.
Menyiapkan kebutuhan rapat koordinasi pengkajian RUP (sepefti ruangan besefta peralatannya, infocus, komputer, screen, white
Dilarang memperbanyak doktmen ini, tanpa ijin Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal Bina Morga
KEMENttERIAN PEKERJAAN UMUM DI RE KttO RAtt」 ENDERAL BINA MARGA Petunjuk Pelaksanaan (PP) Rapat Koordinasi Rencana Umum Pengadaan (RUP)
LE∨ EL 2
No.Dokumen No.Revisi
: DJBM/SMM/PP/02 : 00
board′
o
丁g!Berlaku
: 19」 uL1 2012
Hal
Tgl.Kaji Ulang
: 19」 uL1 2013
Paraf
: 23/23
abttJL′ absensL dSb Sesuが kebutuhan).
Menunjuk notu‖ s saat penyelenggaraan.
・ Memantau jabnnya rapat koordnaJ pengkaル n RUP. o
Mempersiapkan data pendukung yang diperlukan・
o
Mendistribusikan hasil rapat.
o
Menyediakan kebutuhan konsumsi b‖ amana diperlukan.
8. Bukti Ke■ al 8.l
Undangan Rapat Koordinasi
8.2
RIsalah Rapat
3
Daftar Hadir
8.4
Berita Acara
8.5
Usulan Perubahan RUP
8。
8.6 Daftar Simak 9日
Lampiran i 9。
l Undangan Rapat Koordinasi(F:01 DJBM/SMM/PP/Ж
9.2 Format Rbalah Rapat(F:02 DJBM/SMM/PP/Ж
Rev:00)
Rev:00)
9.3 Forrnat Daftar Hadir(F:03 DJBM/SMM/PPI猟 Rev:00) 9.4 Format Berka Acara Rakor RUP(F:04 DJBM/SMM/PP/)Ⅸ Rev:00) 9,5 Format Usulan Perubahan RUP(F:05 DJBM/SMM/PP/Ж
Rev:00)
9.6 Sistematika Pengkajian Ulang RUP(F:06 DJBM/SMM/PP/XX Rev:00) 9,7 Daftar Sinlak(F:07 DJBM/SMM/PP/)∝
Rev:00)
Dilarang memperbangak dokumen ini, tanpa ijin Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal Bina Marga
KEM ENttERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKttORAtt」 ENDERAL BINA MARGA Petunjuk Pelaksanaan (PP) Rapat Koordinasi Rencana Umum Pengadaan (RUP) No.Dokumen
LEVEL 2
No.Revisi
: DJBM/SMM/PP/02 : 00
丁gl Ber!aku
: 19」 UL1 2012
Tgl.Kaji Ulang
: 19J∪ L12013
Lampiran 9.1 KOP PPK
Contoh Undangan Rapat Koordinasi (F:01 DJBM/SMM/PP/02 Rev:00) Jakarta′
....… … … Ⅲ…・・・
Nomor Lampiran
Kepada Yth 1.
2.
;"
3.
Perihal
Undangan Rapat Koordinasi Pengkajian RUP.
Bersama
ini kami mengundang
saudara untuk hadir pada acara Rapat
Koordinasi Pengkajian Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang akan diselenggarakan pada
Harifl-anggal
Tempat Waktu
: ... :
:
Dengan agenda rapat sebagai berikut;
1.
Pengkajian Ulang Kebijakan Umum Pengadaan.
2. Pengkajian Ulang Rencana Penganggaran Biaya Pengadaan 3. Pengkajian Ulang Kerangka Acuan Kerja (KAK).
Dilarang memperbanyak dolilmen ini, tanpo ijin Pengendali Dofuimen Direktorat Jenderal Bina Marga
;
KEMENTERIAN PEKERJAA N UMUM DIREKttORAtt」 ENDERAL BINA MARGA Petunjuk Pelaksanaan (PP) Rapat Koordinasi Rencana Umum Pengadaan (RUP) No.Dokumen
LEVEL 2
No.Revisi
: D」 BM/SMM/PP/02 : 00
Tgl Berlaku
: 19 JUL1 2012
丁gl.Kaji Ulang : 19 JUL1 2013
Mengingat pentingnya acara ini diminta kepada para pesefta rapat agar mempersiapkan bahan rapat yang sesuai dan hadir tepat pada ,,vaktunya, terima kasih. Pejabat Pembuat Komitmen
Tembusan
:
NIP.
Dilarang memperbangak dolatmen ini, tanpa ijin Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal Bino Marga
︻Ｊ
KEM ENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAtt」 ENDERAL BINA MARGA Petunjuk Pelaksanaan(PP) Rapat Koordinasi Rencana umurn Pengadaan(RUP)
LE∨ EL 2
No.Dokumen No,Revlsl
: D」 BM/SMM/PP/02 : o0
Tgl Berlaku
:
19」 UL1 2012
Tgl.Kajl Ulang
:
19」 uL1 2013
Lampiran 9.2 RISALAH RAPAT K00RDINASI PENGKA31AN RENCANA UMUM PENGADAAN F:02 SM Rev:00 NO
POKOK BAHASAN
HASIL PEMBAHASAN
■ NDAK LAN」 ∪T
KETERANGAN
20 Disetujui oleh i
Dilarang memperbanyak dohtmen ini, tonpa ijin Pengendali Dolqmen Direktorat Jenderal Bina Marga
Disusun oleh
;
KEMENttERIAN PEKERJAAN UMUM DIRE KttO RAtt」 ENDERAL BINA MARGA Petunjuk Pelaksanaan (PP) Rapat Koordinasi Rencana Umum Pengadaan (RUP)
LEVEL 2
No.Dokumen No.Revisi
: D」 BM/SMM/PP/02 : 00
Tgl Berlaku
: 19 JUL1 2012
丁g:.Kaji Ulang
: 19 JUL1 2013
Lampiran 9.3
DAFTAR HADIR RAPAT K00RDINASI RUP (F:03 DJBM/SMM/PP/02 Rev:00)
Hari lTanggal Pukul
Tempat Pemimpin Rapat Agenda Rapat
NO
NAMA
INSttANS1/」 ABATAN
TANDA 丁ANGAN
NOMOR ttELP/HP １■
■■
2 3
2 3
4 5
4 5
6 7
6 7
8 9
8 9
10
10 １■
１■
１■
Dlarang memperbanyak dolatmen ini, tanpa ijh Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal Bina Marga
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAttJENDERAL BINA MARGA Petunjuk Pelaksanaan (PP) Rapat Koordinasi Rencana Umum Pengadaan (RUP) No.Dokumen
LEVEL 2
: D」 BM/SMM/PP/02
No.Revisi
: 00
丁gl Ber!aku
: 19」 ∪L12012
丁gi.Kaji U!ang
: 19」 UL1 2013
Lampiran 9.4
BERITA ACARA RAPAT K00RDINASI PENGKAJIAN RENCANA UMUM PENGADAAN No:........・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・¨ ・ ・ ・ ・“¨ ・ ・
(F:04 DJBM/SMM/PP/02 Rev:00) 丁anggal .“ ¨¨... Bulan .¨ .....・ ¨ ・ ・ ・ ・ ・¨ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・¨ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・" tahun.¨ ・ ・ ・ ・ ・′ Pttabat pembuat Komttmen paket.… … … … … … … … … … … … tebh mebkukan Rapat Pada hari ini.“
.......・
...・
Koordinasi Rencana Umum Pengadaan dengan hasil sebagai berikut:
I
Peserta Rapat
l.l Peiabat Pembuat Komttmeni a. bi C.
1.2
Unit Layanan Pengadaan(ULP) a. b. C.
1.3 Tim tteknis a. b. C.
II
Pe:aksanaan Rapat 2.l Rapat Dipimpin Oleh: 2.2 Has‖ Pengkaibn
Dilarang memperbanyak doktmen ini, lanpa ijin Pengendali Dokumen Direktoral Jenderal Bina htarga
KEM ENttERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKttORAtt JttNDERAL BINA MARGA Petunjuk Pelaksanaan (PP) Rapat Koordinasi Rencana Umum Pengadaan (RUP) No.Dokumen
LEVEL 2
No
: D」 BM/SMM/PP/02
No.Revisi
: 00
Pokok Bahasan
Hasil Pembahasan
丁gl Berlaku
: 19」 UL1 2012
丁gl,Kaji Ulang : 19」 UL1 2013
Tindak Lanjut
Keterangan
1
2 3
4 5
6
III
Kesimpulan Dari Hasil Pengkajian Rencana Umum Pengadaan dengan ini didapat kesimpulan bahwa:
- PPK dan UlP/Pejabat
Pengadaan sepakat untuk merubah Rencana Umum Pengadaan
(RUP) maka perubahan tersebut harus diusulkan oleh PPK kepada PA/KPA untuk ditetapkan kembali. (x)
-
Ada perbedaan pendapat antara PPK dengan UlP/Pejabat Pengadaan terkait Rencana
Umum Pengadaan (RUP) maka PPK dan UlP/Pejabat Pengadaan mengajukan permasalahan tersebut kepada PA/KPA untuk diputuskan. (x)
- PPK dan UlP/Pejabat Pengadaan sepakat dengan Rencana Umum Pengadaan
(RUP)
yang ditetapkan oleh PA/KPA maka dilanjutkan dengan penyusunan Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP). (x)
Keterangan (x)
:
Sesuai dengan Hasil Pengkajian.
Demikian Berita acara Rapat Koordinasi Pengkajian Rencana Umum Pengadaan ini dibuat, sebagai bahan untuk menetukan tindak lanjut.
Dilarang memperbanyak doktmert ini, tanpa ijin Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal Bina Marga
﹁ノ 一
KEM ENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKttORAtt」 圧NDERAL BINA MARGA Petunjuk Pelaksanaan (PP) Rapat Koordinasi Rencana Umum Pengadaan (RUP) No.Dokumen
LEVEL 2
: DJBM/SMM/PP/02
No.Revisi
Tim
Teknis
: 00
Unit Layanan
Tg!Berlaku
: 19」 UL1 2012
Tg:.Kaji Ulang
: 19 JUL1 2013
Pengadaan
PPK
(uLP)
)
Ketua
(
)
Kepala
(
NIP.
Dilarang memperbanyak dolfltmen ini, tanpa ijtn Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal Bina lvlarga
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKttORAtt」 ENDERAL BINA MARGA Petunjuk Pelaksanaan(PP) Rapat Koordinasi Rencana Umurn Pengadaan(RUP)
LE∨ EL 2
No.Dokumen No.Revisi
: D」 BM/SMM/PP/02
Tgl Berlaku
: 00
Tgl.Kaji Ulang
:
:
19」 uL1 2012
19」 UL1 2013
Lampiran 9.5
FORMAT uSULAN PERUBAHAN RUP (F:05D」 BM/SMM/PP/02 Rev:00)
No
Rencana umunl pengadaan(RUP) dari PAノ KPA
Rencana Umum Pengadaan (RUP) Hasil Pengkajian
Keterangan
2012 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ …………………………′ Pqabat Pembuat Komttmen (… … … …・.… … … … 。) NIP. Dilarang memperbanyak dolamen ini, tanpa ijin Pengendali Dokumen Direktoral Jenderal Bina Marga
KEM ENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKttORAtt」 ENDERAL BINA MARGA Petunjuk Pelaksanaan (PP) Rapat Koordinasi Rencana Umum Pengadaan (RUP)
LEVEL 2
No,Dokumen
: D」 BM/SMM/PP/02
No.Revis:
: oo
Tg!Berla ku
: 19 JUL1 2012
Tgl.Kaji Ulang
: 19 JUL1 2013
Lampiran 9.7
DAFTAR SIMAK RAPAT K00RDINASI (F:06 DJBM/SMM/PP/02 Rev:00)
Permukaan Persyaratan
URAIAN
No
Ya
Tdk
Keterangan
MENERIMA RUP RUP telah diterima oleh PPK. 2
RUP telah diterima oleh ULP
MEN(GUNDANG RAPAtt K00RDINASI 3
Ada Surat undangan, untuk ULP dan
Tim
Teknis
4
Mencantumkan Agenda Rapat dan sesuai.
P[LAKSANAAN RAPAtt K00RDINASI 5
Waktu pelaksanaan rapat sesuai.
6
Peserta rapat sesuai(PPK′
UULP dan面 m
Teknis) フ
.
Pembahasan Kaji Ulang sesuai,
-
meliputi
:
Kebijakan Umum Pengadaan Penganggaran Biaya Pengadaan.
― KAK atau Gambar&Spesinkasi Teknis 8.
Ada usulan Perubahan RUP bila PPK dan ULP sepakat untuk merubah RUP.
9.
Ada Penetapan Ulang RUP oleh PA/KPA atas Usulan perubahan yang digunakan PPK,
Dlarang memperbanyak dokmen ini, tanpa ilin Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal Bina Lfarga
KEM ENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIRE KttO RAtt」 ENDERAL BINA MARGA Petunjuk Pelaksanaan (PP) Rapat Koordinasi Rencana Umum Pengadaan (RUP) LEVEL 2
No.Dokumen
: D」 BM/SMM/PP/02
No.Revisi
Tgl Berlaku
: 00
丁gl・ Kaji Ulang : 19」 UL1 2013
Permukaan Persyaratan
URAIAN
No
Ya 10。
PPK
: 19」 UL1 2012
Tdk
Keterangan
telah mengajukan usulan permasalahan
Bilamana PPK tidak sependapat dengan ULP. ■■
12.
Risalah Rapat telah dibuat′ sesuai.
Ada putusan final dari PA/KPA.
Dilarang memperbanyak dolilmenini, tanpaijin Pengendali Dohtmen Direktorat Jenderal Bina Marga
