STANDAR PROSEDUR PELAKSANAAN(SOP)
PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK
DOKUMEN TANGGAL
DJBM′ SMM′ PP/1o
19 JUL! 2012
KEMENTER:AN PEKERJAAN UMUM D:REKTORAT JENDERAL B:NA MARGA
KEM ENttERIAN PEKER」 AAN UMUM DIREKttORAtt JENDERAL BINA MARGA STANDAR PROSEDUR PELAKSANAAN(SOP)
PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK
No.Dokumen :DJBM/SMM/PP/′
LEVEL 2
No.Rev:s:
0
:00
Tgl
berlaku : O/l/z-o(u
Tgl. Kaji
Ulang 1/s/V /t^ot e
Hal
Paraf:
PENGESAHAN NAMA&JABATAN
URAIAN DRE Ir●
TANDA TANGAN TANGGAL
Asep sudarJatr MM
DirekturBina PelaksanaanWilayah14 ´
DISUSUN
Iri Winarno′
MEngsc
Direktur Bina Pehksanaan Wibyah
Π6
訴 鼎柵閣 遮1獅 ap… DIP[RIKSA
DISAHKAN
M.Sc / Sekretaris Di$en. Bina Marga
/′
Ir. ChaerulTaher,
M.Sc Direktur Jenderal Bina Marga
Ir. Djoko Murjanto,
/
I
'l n
1^
STATUS DOKUMEN IATUS DOKUMEN
ASL:
:1
TERKENDALI
NOo DISttRIBUSI
TANGGAL
Pusat Pengendali Dokumen Dlarang memperbangak d.okumen ini, tanpa ijin tertulis
KEM ENTERIAN PEKERJAAN UMUM DI RE KttO RAtt」 圧NDERAL BINA MARGA Standar Prosedur Pelaksanaan (SOP) Kegiatan Pekerjaan Swakelola Pada Satuan Kerja
LEVEL 2
No.Dokumen Noo Rev:si
: D」 BM/SMM/PP/10 : 00
Tgl Berlaku
: 19 JuL1 2012
丁gl.Kaji Ulang : 19〕 uL1 2013
Hal :2/5 Paraf
:
Bagan Alir Penghentian Kontrak
○ Ｏ ① Dlarangmemperbongakdolwmenini,tanpaijinPengendaliDokumenDrektoratJenderalBinaMarga
ALIR PENGHEMN KONTRAK ︱ ︱
Keterangan
︱ ︱ ︱ ︱
Kegiatan 'l (Dasar Penghentian Kontrak)
︱ ︱
-
︱
Menetapkan dasar Penghentian Kontrak.
︱
Kegiatan 2 (Ponghentian Kontrak Karena Terjadi Koadaan Kahar)
︱ ︱
-
︱
Memastikan Penghentian Kontrak sesuai dengan Jenls Keadaan Kahar dalam ketentuan.
︱ ︱
Kegiatan 3 (Pemberitahuan Kahar)
︱
-
︱
Penyedia memberitahu terjadi Keadaan Kahar kepada PPK.
︱ ︱
Menyertakan Pernyataan Keadaan Kahardari Peiabatyang berwenang.
︱ ︱
Keglatan 4 I 7 I 11 (Tindakan Dalam Keadaan Kahar)
︱
-
︱ ︱
Menetapkan tindakan dalam Keadaan Kahar dengan beberapa alternatif yaitu : Penghentian Sebagian Pekerjaan atau Penghentian Kontrak Sementara atau Penghentian Kontrak Permanen.
︱ ︱ ︱
Kogiatan 5 (Pembayaran Akibat Penghentian Sebaglan Pekerjaan)
︱ ︱ ︱
Membayar sebagian ditempuh dalam Kontrak.
-
Membuat Amandemen Kontrak untuk Penggantian Biaya tersebut diatas.
︱
-
Memberikan Penggantian Biaya sesuai dengan kegiatan dalam Keadaan Kahar,
Kegiatan 8 (Meneruskan Pelaksanaan Pekerjaan)
-
Dilaksanakan bila penghentian kontrak sementara kurang atau sama denqan 60 hari.
Kegiatan 9 (Perpanjangan Waktu)
-
Memberikan Perpanjangan Waktu serta membuat Amandemen Kontrak.
Kegiatan
-
l0 (Pembayaran Akibat Penghentian Kontrak Sementara)
Membayar sebagaimana yang ditentukan dalam Kontrak.
Kegiatan 't2 (Pembayaran Akibat Penghentlan Kontrak Permanen)
-
Pembayaran sebagaimana yang ditentukan dalam Kontrak serta Biaya Langsung lainnya sesuai dengan ketentuan pada Pemutusan Kontrak.
4ls Dilarong memperbonAak doktmen ini, tonpo ilin Pengendali Dohtmen DireHorat Jenderal Bina Marga
BAGAN ALIR PEMLrlUSAN KONTRAK Keterangan ︱ ︱
Kegaatan 1
(Identifikasi Dasar Pemutusan Kontrak)
︱ ︱
Memastikan Dasar Pemutusan Kontrak.
︱ ︱
Kegiatan 2 (Penyampaian Rencana Pemutusan Kontrak)
︱ ︱
Menyampaikan Rencana Pemutusan Kontrak secara Tertulis kepada Penyedia Barang/Jasa.
︱ ︱
Kegiatan 3 (Persiapan Pemutusan Konhak)
︱ ︱
Mengadakan pemerilsaan dan pengukuran Hasil Pekerjaan sebagai dasar pembayaran.
︱ ︱
Kegiatan 4 (Pemutusan Kontrak)
︱ ︱
Melakukan Pemutusan Kontrak secara tertulis minimal 30 hari sesudah Pemberitahuan Pemutusan Kontrak drsampaikan.
︱ ︱
Keglatan 5 (Pelaksanaan Pembayann)
︱ ︱
. Membayar Hasil Pekerjaan yang dilaksanakan sampai batas Pemutusan Kontrak (bila PPK yang memutuskan dan biaya pengeluaran
︱ ︱
langsung).
︱
o ︱
Membayar Hasil Pekerjaan yang dilalaanakan sampai batas Pemutusan Kontrak (bila Penyedia Jasa yang memutuskan).
︱ ︱
. Kegiatan 6 (Pemberian Sanksi Kepada PPK)
︱
. Identifikasi terhadap Penyimpangan PPK serta mengenakan sanlsi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
. Kegiatan 7 (Menetapkan Sanksi) Menetapkan sanlsi sesuai dengan Surat Pemutusan Kontrak.
sls Dilarang memperbonAok dokumenini, tanpaijin Pengendali Dolatmen Direktorat Jenderal Bina Marga
AAN UMUM KEM ENttERIAN PEKER」 DIREKttORAtt JENDERAL BINA MARGA PETUNJUK PELAKSANAAN(PP) PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK Noo Dokumen :DJBM/SMM/PP/′ 0
LEVEL 2
No.Revisi
:00
berlaku : A/7/zotu Hal :1 Paraf Tsl. Kaji Ulans : A/7/ut3 Tgl
:
PENGESAHAN TANDA TANGAN TANGGAL
NAMA&JABATAN
URAIAN
DR.I『 .Asep suda口 aし
MM
″
Direktur Bina Pelaksanaan Wilayah I
カ
DISUSUN
Ir. Winarno,
MEngSc
Direktur Bina Pelaksanaan Wilayahtl
6 /
Ir.Muhammad lqba:Pane Direktur Bina Pelaksanaan Wilayah:墜 /
DIPERIKSA
DISAHKAN
=r.Chaerui Taherr M.Sc
Sekretatts Dtten.Bina Marga
M.Sc Direktur Jenderal Bina Marga
Ir. Djoko Murjanto,
-{^
t
STATUS DOKUMEN STATUS DOKUMEN
ASL:
TERKENШ
NO.DISTRIBUSI
TANGGAL
Dlorangmemperbangakdolalmenini,tanpoijintertulishlsatPengendaliDokumen
KEM ENttERIAN PttKERJAAN UMUM DIRE KttO RAtt」 ENDERAL BINA MARGA Petunjuk Pelaksanaan (PP) Penghentian dan Pemutusan Kontrak No.Dokumen
LEVEL 2
No.Revisi
: D」 BM/SMM/PP/10 : 00
DAFTAR
丁g!Berlaku
: 19 JuL1 2012
Tgl.Kaji Ulang
: 19」 uL1 2013
Hal : 2/26 Paraf:
ISt
Lembar Pengesahan
1
Daftar isi
2
Sejarah Dokumen
5
Daftar Distribusi Dokumen dan Notasi
6
1.
Ruang lingkup
7
2.
Tujuan
7
3.
Acuan
7
4.
Definisi dan Pengeftian
7
4.1 Pejabat Pembuat Komitmen 4.2 Penyedia Barang/Jasa 4.3 Direksi Lapangan 4.4 Pengawas Pekerjaan 4.5 DireksiTeknis 4.6 Keadaan Kahar 4.7 Sanksi 4.8 Denda dan Ganti Rugi
7
5.
7
8 8 8 8 8 8
Ketentuan Umum
9
5.1
Penghentian Kontrak
9
5.1.1
Dasar Penghentian Kontrak
9
5.t.2
Penghentian Kontrak Karena Terjadi Keadaan Kahar
9
5.1.3
Pemberitahuan Keadaan Kahar
10
5.t.4
Penghentian Sebagian Pekerjaan
10
5.1.5
Pembayaran dan Penggantian Biaya Akibat Penghentian
10
Sebagian Pekerjaan
Dilarang memperbanyak dolatmen ini, tanpa ijin Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal Bina Marga
KEM ENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKttORAtt」 ENDERAL BINA MARGA Petunjuk Pelaksanaan (PP) Penghentian dan Pemutusan Kontrak
LEVttL 2
No.Dokumen No.Revisi
5.1.6 5.L.7 5.1.8 5.1.9
: DJBM/SMM/PP/10 : 00
Tgl
Berlaku :
Tgl.Kaji Ulang
19 JULI 2012
: 19」 uL1 2013
Hal
: 3/26
Paraf
:
Pelaksanaan Sebagian Lokasi Pekerjaan
10
Penghentian Kontrak Sementara
11
Meneruskan Pelaksanaan Pekerjaan
11
PerpanjanganWaktu
11
5.1.10
Pembayaran (Akibat Penghentian Kontrak Sementara)
11
5.1.11
Penghentian Kontrak Permanen (Pemutusan Kontrak)
11
5.1.12
Pembayaran dan Biaya Langsung (Akibat Penghentian
12
Kontrak Permanen)
5.2
Pemutusan Kontrak
12
5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 5.2.8 5.2.9
Dasar Pemutusan Kontrak
12
Penyampaian Rencana Pemutusan Kontrak
16
Persiapan Pemutusan Kontrak
16
PemutusanKontrak
17
PelaksanaanPembayaran
17
Pemberian Sanksi Kepada PPK
17
5.2.10
Sanki Pada Penyedia
18
Pemanfaatan Milik Penyedia Jasa
19
Batas Waktu Tanggung Jawab Penyedia Jasa
19
Prosedur Pemutusan Kontrak dan Penerapan Sanksi
19
Pengenaan
6.
Kondisi Khusus
19
7.
Bagan Alir, Tugas dan Tanggungjawab
20
7.L
Bagan Alir
20
7.IJ
Bagan Alir Penghentian Kontrak
20
7.L.2
Bagan Alir Pemutusan Kontrak
21
7.2
Tugas dan Tanggungjawab
22
Dokumen Direktorat Jenderal Bina Marga Dilarang memperbonyak dolumen ini, lanpa iiin Pengendali
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKttORAtt」 ENDERAL BINA MARGA Petunjuk Pelaksanaan (pp) Penghentian dan Pemutusan Kontrak
LEVEL 2
No.Dokumen No.Revisi
: D」 BM/SMM/PP/10 : 00
Penghentian Kontrak
7.2.2
Pemutusan Kontrak
８ ９
Bukti Kerja Lampiran
Berlaku :
19 JULI 2012
丁gl・ Kaji Ulang : 19 JuL1 2013
Hal
: 4/26
Paraf
:
２ ３ ５ ５ ２ ２ ２ ２
7.2.1
Tgl
Jenderal Bina Marga Dilarang memperbongok dolstmenini, tanpaiiin Pengendali Doktmen Direktoral
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIRtt KttORAtt」 ENDERAL BINA MARGA Petunjuk Pelaksanaan (PP) Penghentian dan Pemutusan Kontrak
LEVEL 2
No.Dokumen No.Revisi
: DJBM/SMM/PP/10 : 00
丁gl Berlaku
丁gl.Kaji Ulang
: 19」 uL1 2012 : 19J∪ L12013
Hal
: 5/26
Paraf
:
SEJARAH DOKUMEN TANGGAL
CAttATAN PERUBAHAN
KF「 ERANGAN
Dotatmen Direktorat Jenderal Bina Marga Dtlarang memperbangak dolotmen ini, tanpa ilin Pengendali
KEMENttERIAN PEKERJAAN UMUM DIRE KttO RAtt」 ENDERAL BINA MARGA Petunjuk Pelaksanaan (PP) Penghentian dan Pemutusan Kontrak No.Dokumen
LEVEL 2
No.Revisi
: D〕 BM/SMM/PP/10 : 00
Tg:Ber!aku
: 19]uL1 2012 丁gl,Kaji U!ang : 19 JuL1 2013
Hal
: 6/26
Paraf:
DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN DAN NOTASI UNIT KERJA DIREttORAT JENDERAL BINA MARCA
NOMOR
UNIT KERJA
UNItt KERJA
NOttASI
SDBM
001
Sekretariat Ditjen
002
Direktorat Bina Program
DITBP
003
Direktorat Bina Teknik
DIttB丁
004
Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah
I
DIttBPW¨
005
Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah
II
DITBPW― II
006
Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah
III
DIttBPW― III
007
Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional
I
BBPJN I
008
Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional
II
BBPJN II
009
Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional
III
BBPJN III
010
Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional IV
BBPJN IV
011
Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V
BBPJN V
012
Balai Besar Pelakanaan Jalan NasionalVl
BBP]N VI
013
Balai Besar Pelakanaan Jalan Nasional VII
BBPJN VII
014
Balai Pelaksanaan Jalan Nasional
015
Balai Pelaksanaan lalan Nasional IX
BPJN IX
016
Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional X
BBPJN X
017
Balai Pelaksanaan lalan Nasional XI
BBPJN XI
Gtatan
BM
VIII
BP」 N
I
VIII
:
Masing masing Unit Kerja (Setditjen, Direktorat-DireKorat, Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan pada Nasional) dapat membuat ketentuan tersendiri tentang pengaturan/penomoran distribusi
unit unit yang berada dibawah koordinasinya.
Dokumen Direktorat Jenderal Bina Marga Dilarang memperbangak dolamen ini, lanpa iiin Pengendali
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIRE KttORAtt」 ENDERAL BINA MARGA Petunjuk Pelaksanaan (PP) Penghentian dan Pemutusan Kontrak No.Dokumen
LEVEL 2
t.
No.Revisi
Ruang Lingkup
: D〕 BM/SMM/PP/10
丁g:Berlaku
: 19 JuL1 2012
Hal
丁gl.Kaji Ulang : 19」 uL1 2013
: 00
: フ/26
Paraf:
:
Ruang lingkup penerapan Petunjuk Pelaksanaan ini berlaku untuk pelaksanaan Penghentian dan Pemutusan Kontrak di lingkungan DireKorat lenderal Bina Marga dan berlaku untuk Penghentian dan Pemutusan Kontrak pelaksanaan Kegiatan Konstruksi dengan Kontrak Harga Satuan.
2.
Tujuan: Memberikan panduan tata cara Pelakanaan Penghentian dan Pemutusan Kontrak agar diperoleh hasil yang sesuai dengan ketentuan/persyaratan perundang-undangan yang berlaku.
3.
Acuan:
1. 2.
Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barangflasa Pemerintah.
Kepmen Kimpraswil No.349/KPTSll4l2004 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kontrak Jasa
3.
Pela ksanaa
n Konstruksi ( Pemborongan ).
Permen PU No. 07lPRTll4l2011 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi.
4.
Surat Edaran Dirjen Bina Marga No. 02/SE/Db/2010 tanggal 15 Juni 2010, Tentang Tata Cara Penanganan Paket Kritis.
5. 4,
Dokumen Kontrak.
Definisidan Pengeftian
4.L
:
Pejabat Pembuat Komitmen. Pejabat Pembuat Komitmen adalah Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa. (Perpres No. 54 Tahun 2010
4.2
paal
1 ayat 7)
Penyedia Barang/Jasa. penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyed iakan Bara ng/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsu lta nsi/Jasa
(Perpres No. 54 Tahun 2010 pasal
I
La
innya.
ayat 12)
Dokmen Direktorat JenderalBina Marqa Dilarang memperbanyak dolatmenini, tanpaijinPengendali
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKttORAtt」 ENDERAL BINA MARGA Petunjuk Pelaksanaan (PP) Penghentian dan Pemutusan Kontrak
LEVEL 2
4.3
No.Dokumen No.Revisi
: D」 BM/SMM/PP/10 : 00
Tgl Berlaku
: 19 JuL1 2012
丁gl.Kaj:Ulang
: 19」 uL1 2013
Hal
: 8/26
Paraf:
Direksi Lapangan Direksi Lapangan adalah Tim Pendukung yang dibentuk
/
ditetapkan oleh PPK,
terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih, yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak untuk mengendalikan pelaksanaan pekerjaan. (Permen PU No.07/PRT/M/2011 BUKU-PK14A 1ab
4.4
VII
SSUK A.1.14)
Pengawas Pekerjaan Pengawas Pekerjaan adalah pengawas yang berasal dari personil PPK atau konsultan pengawas yang diangkat oleh PPK dan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan. Dalam melaksanakan kewajibannya Pengawas Pekerjaan selalu beftindak untuk kepentingan PPK.
(Sumber : Permen PU No. 07/PRT/M/2011 EUKU-PK04A Bab WI SSUK A.14)
4.5
DireksiTeknis Direksi Teknis adalah Tim Pendukung yang ditunjuk/ditetapkan oleh PPK untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan. (Permen PU No. 07/PRT/M/2011 BUKU-PK04A flab
4,6
WI
SSUK A.1.15)
Keadaan Kahar Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan
tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. (Perpres No. 54 Tahun 2010
4.7
paal91
ayat 1)
Sanksi Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada pihak-pihak yang terikat dalam kontrak karena terjadinya cidera janji terhadap ketentuan yang tercantum didalam kontrak.
4.8
Denda dan Ganti Rugi Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia, sedangkan
ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK terjadinya cidera janiiI wa nprestasiyang tercantum
da
karena
lam kontrak.
Jenderal Bina Marga Dilarang memperbanyak doktmen ini, tanpa ijin Pengendali Doktmen Direktorat
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKttORAtt」 ENDERAL BINA MARGA Petunjuk Pelaksanaan (PP) Penghentian dan Pemutusan Kontrak No.Dokumen
LEVEL 2
: DJBM/SM M/PP/10
No.Revisi
1 00
Tgl Berlaku
: 19 JuL1 2012
丁gl.Kaji Ulang : 19」 uL1 2013
Hal
: 9/26
Paraf
:
by乃 ヵ1//72θ ゴθι∂継 anJ C'写 」ち P∝yも ノ ' 5. Ketentuan Umum: 5.l
Penghentian Kontrak 5.1.l
Dasar penghentian Kontrak Penghentian kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar. (Permen PU No, 07/PRT/M/2011 Euku-PK04A Bab VII SSUK 8.5 35.1)
5.1.2
Penghentian Kontrak Karena Terjadi Keadaan Kahar Apabila terjadi keadaan Kahar, PPK dapat menghentikan kontrak dengan
beberapa alternatif yaitu Penghentian Sebagian Pekerjaan atau Penghentian Kontrak Sementara dan akan dilanjutkan setelah keadaan
Kahar berakhir atau Penghentian Kontrak secara permanen apabila akibat keadaan Kahar Penyedia Jasa tidak dapat melakanakan sebagian besar pekerjaan atau Penghentian Kontrak Sementara telah melebihi waKu sesuai ketentuan. Yang digolongkan Keadaan Kahar meliputi
a.
:
Bencana alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung
meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor;
b.
Bencana non alam, antara lain berupa gagal teknologi, epidemi dan wabah penyakit;
c.
Bencana sosial, antara lain konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror;
d. e. f.
Pemogokan; Kebakaran; dan/atau
Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan MenteriTeknis terkait.
(Permen Ptl No. 07/PRT/M/2011 Buku-lKllA 1ab VI SSUK Lampiran
30.1)
Dokumen Dtrektorat Jenderal Bina Marga Dtlarang memperbonyak dolumen ini, tanpa iiin Pengendali
II
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIRE KttORAtt」 圧NDERAL BINA MARGA Petunjuk Pelaksanaan (PP) Penghentian dan Pemutusan Kontrak
LEVEL 2
No.Dokumen
: DJBM/SMM/PP/10
No.Revisi
5.1.3
: 00
丁g!Beriaku
丁g!・ Kaji Ulang
: 19J∪ L12012 : 19 JuL1 2013
Hal Pa
: lo/26
raf
Pemberitahuan Keadaan Kahar
a.
Rentang waktu pemberitahuan Keadaan Kahar
Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka Penyedia memberitahukan kepada PPK paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar.
b.
Pernyataan dari pejabat yang berwenang
Pemberitahuan Keadaan Kahar harus menyertakan pernyataan Keadaan Kahar dari Pejabat yang berwenang.
(Sunber:
Permen PU No. 07/PRT/M/2011 Buku-PKl4A Bab VII SSUK
B.s 37.3)
5.1.4
PenghentianSebagianPekerjaan Selama Keadaan Kahar PPK dapat memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pekerjaan sedapat mungkin.
(Sumber
:
Permen PU No. 07/PRT/M/2011 Buku-PK04A Bab VII SSUK
B.s 37.6)
5.1.5
Pembayaran
dan Penggantian Biaya Akibat
Penghentian
Sebagian Pekerjaan
a.
Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian.
b.
Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu adendum Kontrak.
(sumber: Permen Pll No. 07/PRT/M/2011 Buku-PK?4A Bab VII
SSUK
8.5 37.6)
5.1.6
Pelaksanaan Sebagian Lokasi Pekerjaan Penyedia dapat melaksanakan sebagian lokasi pekerjaan yang tidak terkena damPak keadaan Kahar.
Dokmen Direktorat Jenderal Bina Marga Dilarang memperbangak dohmen ini, tanpa ilin Pengendali
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIRE KttO RAtt」 ENDERAL BINA MARGA Petunjuk Pelaksanaan (PP) Penghentian dan Pemutusan Kontrak
LEVEL 2
No.Dokumen No.Revisi
5.t.7
: DJBM/SMM/PP/10 : 00
Tgl Berlaku Tgl.Kaji U!ang
: 19 JuL1 2012 : 19」 uL1 2013
Hal Pa
: 11/26
raf
PenghentianKontrakSementara
Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak dapat dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir.
(Sumber
:
Permen PU No. 07/PRTlvl/2011 Euku-PKO4A Bab VII SSUK
B.s 37,6)
5.1.8
Meneruskan Pelaksanaan Pekerjaan Apabila keadaan Kahar tidak melebihi waktu Penghentian Kontrak Sementara atau keadaan Kahar telah berakhir, Penyedia dapat meneruskan pelakanaan pekerjaan.
5.1.9
PerpanjanganWaktu Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar. (Permen PU No. 07/PRT/M/2011 Buku-PKO4A Bab VII SSUK 8.5 37.4)
5.1.10 Pembayaran (Akibat Penghentian Kontrak Sementara) Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai.
(Sumber: Permen PU No. 07/PRT/M/2011 Buku-PK04A &ab VII SSUK 8.5 37.6)
5.1.11 Penghentian Kontrak Permanen (Pemutusan Kontrak) Bila sebagai akibat dari keadaan kahar penyedia jasa tidak dapat melaksanakan sebagian besar pekerjaan selama jangka waktu 60 (enam
puluh) hari, maka satah satu pihak dapat memutuskan kontrak dengan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari sebelumnya dan setelah itu penyedia jasa berhak atas sejumlah uang yang harus dibayar sesuai dengan pasal Pemutusan kontrak. (Kepmen Kimpraswil No.349/KPTS/M/2004 9ab VI R.26)
Jenderal Bina Marga Dilarang memperbanyak dolatmenini, tanpailin Pengendali Dokumen Direktorat
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKttORAtt」 圧NDERAL BINA MARGA Petunjuk Pelaksanaan (PP) Penghentian dan Pemutusan Kontrak
LEVEL 2
No,Dokumen
: D]BM/SMM/PP/10
No.Revisi
: 00
Tgl Berlaku
: 19 JuL1 2012
Hal
Tg!.Kaji Ulang
: 19」 uL1 2013
Paraf:
: 12/26
5.1.12 Pembayaran dan Biaya Langsung (Akibat Penghentian Kontrak Permanen) Dalam hal kontrak dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada Penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
a.
Biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
b.
Biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi Hasil Pekerjaan Sementara dan Peralatan;
c.
Biaya langsung demobilisasi Personil.
(Sumber: Permen PU No. 07/PRT/M/2011 Buku-PK04A Bab VII SSUK 8.6 38.2)
Pemutusan Kontrak
5.2,L
Dasar Pemutusan Kontrak
a.
Pemutusan Kontrak Secara Sepihak Oleh PPK
1)
Denda Keterlambatan Sudah Melampaui 5olo Dari Nilai Kontrak
Denda keterlambatan pelakanaan pekerjaan
akibat
kesalahan Penyedia Barang/Jasa sudah melampaui 50/o (lima
perseratus) dari nilai Kontrak dan PPK menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan.
(Permen PU No. 07/PRT/M/2011 Buku'PK04A Bab WI SSUK
8.6 38.4.g)
2)
Penyedia Barang/Jasa Lalai/Cidera Janji Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera
janji dalam melaksanakan
kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. (Perpres No. 54 Tahun 2010 Pasal 93 ayat 1.b)
Direktorot Jenderal Bina Marga Dilarang memperbanyak dolumenini, tanpa ijin Pengendali Dolatmen
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKttORAtt」 ENDERAL BINA MARGA Petunjuk Pelaksanaan (pp) Penghentian dan Pemutusan Kontrak
LEVEL 2
No.Dokumen No.Revisi
: DJBM/SMM/PP/10 : Oo
丁gl Berlaku
Tg!.Kaji Ulang
(a)
: 19」 uL1 2012
: 19 JuL1 2013
Ha:
: 13/26
Paraf
:
Mulai Kerja Tidak Sesuai SPMK Penyedia tanpa persetujuan Pengawas pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan.
(Permen PU No. 07/PRT/M/2011 Buku-pK04A Bab ssuK 8.6 38.4.b)
(b)
VII
PenyediaMenghentikanKegiatan Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak
tercantum dalam program mutu sefta
tanpa
persetujuan Pengawas Pekerjaan, (Permen PU No. 07/PRT/M/2011 Buku-pK?4A Bab VII SSUK 8.5 38.4.c)
(c)
Penyedia Pailit Penyedia berada dalam keadaan pailit.
(Permen PU No. 07/PRT/M/2011 Buku-PK?4A Bab VII
ssuK 8.5 38.4.d)
(d)
Gaga! MemperbaikiCacat Mutu
Penyedia selama Masa Kontrak gagal memperbaiki Gcat Mutu dalam jangka waKu yang ditetapkan oleh PPK.
(Permen PU No. 07/PRT/M/2011 Buku-PKl4A Bab VII SSUK 8.6 38.4.e)
(e) Jaminan
Pelaksanaan Tidak berlaku
Penyedia tidak mempertahankan keberlakuan Jaminan Pelaksanaan.
(Permen PU No, 07/PRT/M/2011 Buku-PK04A Bab VII
ssuK 8.6 38.4.0
Drlarang memperbangak doktmen ini, tanpa ijin Pengendali Doktmen Direktorat Jenderal Bina Marga
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIRE KttO RAtt」 END[RAL BINA MARGA Petunjuk Pelaksanaan ( PP) Penghentian dan Pemutusan Kontrak
LEVEL 2
No.Dokumen No.Revisi
: DJBM/SMM/PP/10 1 00
丁gl Ber!aku
: 19」 uL1 2012
丁gl.Kaji Ulang i 19」 uL1 2013
(0
Hal
: 14/26
Paraf
:
Penyedia Barang/Jasa gagal pada Uji Coba (SCM) Tingkat III
Dalam hal keterlambatan (pada rencana fisik pelaksanaan 70%-100o/o dari Kontrak, realisasi fisik pelaksanaan terlambat kurang dari 5o/o dari rencana
dan akan melampaui tahun anggaran berjalan), PPK setelah dilakukan Rapat Bersama Atasan PPK sebelum
tahun anggaran berakhir dapat langsung memutuskan kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan pasal 1266 kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (Permen PU No. 07/PRT/M/2011 Buku-PK?4A Bab VII SSUK 8,6 39,3,b) Penjelasan :
Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa pembatalan perjanjian tidak boleh
dibatalkan secara sepihak, namun dimintakan pembatalan ke pengadilan
3) Penyedia
terbukti
Barang/Jasa
melakukan
KKN/Kecurangan Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan KKN′ kecurangan
dan/atau
pemalsuan
da:am
proses
pengadaan
yang
diputuskan oleh instansi yang berwenang.
物
"″ aσ J&ィ
照 η 励 〃 ∬Й 施 θ Z綱 i■M′‐■朗 ″僣‐
リ
4)
pengaduan Tentang Penvimpangan Prosedur Dinvatakan Benar pengaduan tentang penylrnpangan prosedur′
dan/atau
pelanggararan
persaingan
dugaan KKN sehat
da!am
pe:aksanaan pengadaan Barangノ Jasa dinyatakan benar
deh mstang yang bemenang.〔 Permen″ 施 ‐ た び PЮ4Attb ИrssuK aσ J&4〃 θ ′ RvW20■ゴβα Drlarang memperbanyak dolumen ini, tanpa ijin Pengendali Dokmen Direktorat Jenderal Bina Marga
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKttORAttJENDERAL BINA MARGA Petunjuk Pelaksanaan (PP) Penghentian dan Pemutusan Kontrak
LEVEL 2
No.Dokumen No.Revisi
: D」 BM/SMM/PP/10 : 00
丁gl Berlaku
: 19 JuL1 2012
Hal
Tgl.Kaji Ulang
: 19」 uL1 2013
Paraf:
: 15/26
5) Akibat dar:Keadaan Kahar Bila sebagai akibat dari keadaan kahar penyedia lasa tidak
dapat melaksanakan sebagian besar pekeriaan selanna jangka waktu 60(enam puluh)ha百 ′ maka salah satu pihak dapat rnemutuskan kontrak.
Sumbarrゅ 〔
″ KimpttsFlil1/Va,Jイ 9′ 0'「S/M/2004Bab
r
′2`多 〃 b.
Pemutusan Kontrak O:eh Penvedia Jasa l) Perintah Penundaan Peiaksanaan Pekeriaan Tidak Ditarik
Pengawas
Pekettaan
memerintahkan
penyedia
untuk
menunda pdaksanaan atau kebniutan pekettaan′ dan pettntah tersebut tidak d:tarik sebma 28(dua puluh debpan)ha画
¨ aσ 2)
.
″屹 θ ″ 97M/20■ゴ∂Й や04A励 匿 鍬
J&4〃
PPK Tidak Menerbitkan SPP
PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan
angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK.
βを輌魔刀 ″ ″a37PttM/20■ゴ∂酬υギ%αИ 励 aσ J&4〃 3)
四 鍬
PPK Ter:ibat penvimpangan Prosedur PPK terlibat penyimpangan
prosedur′
melakukan
KKN
dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan
pengadaan.
‐θ″ ′%弦 ηε "PUヽ aσ Jaの
7曜20■ゴBum‐ 粥 夕1助bИ りsSUK
0″ ″″ r PPK商に″′わ″ 5∂ ″スs′
ね″ bθ 励 5∂ん
pαaよα″″
perunJang― indangan.
Dilarang memperbangak doktmen ini, tanpa ijin Pengendali Dokmen Direktorat Jenderal Bina Marga
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIRE KttO RAtt」 EN DttRAL BINA MARGA Petunjuk Pelaksanaan (PP) Penghentian dan Pemutusan Kontrak
LEVEL 2
No.Dokumen
: D」 BM/SMM/PP/10
No.Rev:s:
: 00
4)
Tgl Berlaku
: 19 JuL1 2012
Hal
Tgl.Kaji Ulang
: 19 JuL1 2013
Paraf:
: 16/26
Akibat dari Keadaan Kahar Bila sebagai akibat dari keadaan kahar penyedia jasa tidak dapat melaksanakan sebagian besar pekerjaan selama jangka waktu 60 (enam puluh) hari, maka salah satu pihak dapat memutuskan kontrak. (Sumber : Kepmen Kimpraswil No. 349/KPTS/M/2004 Bab VI R 26.s.3)
5,2.2
Penyampaian Rencana Pemutusan Kontrak
Penyampaian rencana pemutusan kontrak dilakukan dengan pemberitahuan tertulis sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum
pemutusan kontrak. Penyampaian rencana pemutusan dapat dilakukan oleh salah satu pihak yang terlibat dalam ikatan kontrak. (Sumber
:
Kepmen Kimpraswil No.349/KPTS/M/2004 1ab W R.29.e dan
29.f)
5.2.3
PersiapanPemutusanKontrak. Setelah menerima pemberitahuan pemutusan kontrak, sebelum tanggal berlakunya pemutusan tersebut Penyedia Barang/Jasa harus :
a. b.
Mengakhiri pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam pemberitahuan pemutusan kontrak;
Mengalihkan hak dan menyerahkan semua hasil pelaksanaan pekerjaan. Pengalihan hak dan penyerahan tersebut harus dilakukan dengan cara dan waktu yang ditentukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
c.
Menyerahkan semua fasilitas yang dibiayai oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
d.
Diadakan pemeriksaan dan pengukuran hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan sebagai data untuk pembayaran.
(Sumber Kepmen Kimpraswil No. 349/KPTS/M/2004 9ab VI R.29.9)
Dilarang memperbangak doktmen ini, tanpo ijin Pengendali Dolcmen Direktorat Jenderal Bina Marga
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKttORAttJENDERAL BINA MARGA Petunjuk Pelaksanaan (PP) Penghentian dan Pemutusan Kontrak
LEVEL 2
No.Dokumen No.Revisi
5.2.4
: DJBM/SMM/PP/10
丁gl Berlaku
: 00
: 19」 uL1 2012
丁gl.Kaji Ulang : 19」 uL1 2013
Ha!
: 17/26
Paraf
:
Pemutusan Kontrak. Pemutusan kontrak d‖ akukan oleh salah satu pihak yang berkehendak melakukan pemutusan kontrak secara tertulis sekurang‐ kurangnya 30
(tiga puluh)hari Setelah pemberitahuan rencana pemutusan kontrak disannpalkan.
● ″懃γ′KepmenくimprasrJil1/Va。 349■や 石綱π 解 駒 b1/」 え2の
α″勧 r tta″ め力″ 閥仙
″ puluh)力 a″ と配 b″ abn 〕 n99aran b中ねn r77ata
a効"“ ″ 勧 ″
melam“ ノ
"腸secara“Л脇佑 κ″ ″′″ 〃と6a″ 勧 クa々 pemberrra■ ra″ “ puluh)力 a″ 姥施僣″era鴫 め〃 ″ よθ ψ
582.5
"“
Pelaksanaan pembavaran a.
″
Penvedia Jasa Cidera JanJl Dalam hal teriadi pemutusan kontrak akibat Penyedia Jasa cidera
jattL maka Pengguna Jasa tetap membayar hasil pekettaan sampai dengan batas tanggal pemutusan.
b.
Akibat Kahar atau pengguna Jasa caga! Mematuh: Keputusan Akhir penve!esaian perse:isihan Dalam hal teriadi pemutusan kontrak akibat kahar atau Pengguna Jasa gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perse‖ maka selain pembayaran tersebut diatas′
sihan′
Pengguna Jasa harus
membayar pengeluaran langsung yang dikeluarkan oleh Penyedia Jasa akibat pemutusan kontrak.
ISumber′ tpmen ttmp● srlill〃 a′インψ 石綱″ωィカ brぇ 2夕 〃
5.2.6
pemberian SanksI Kepada ppK Jika terbukti PPK terlibat penyimpangan prosedur′
melakukan KKN
dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan′
maka
PPK
dikenakan
sanksi
berdasarkan
undangan.βumber r Permen Дυ′ に //1SSUK aσ J&の
peraturan
perundang―
97PR7町20■ゴBun』
グ 助b “
Dtlarang memperbangak doh.menini, tanpa ijin Pengendali Dolatmen Direktorat Jenderal Bina Marga
KEMENTER=AN PEKERJAAN UMUM DIREKttORAtt」 ENDERAL BINA MARGA
Ｆ一
□
LEVEL 2
Petunjuk Pelaksanaan (PP) Penghentian dan Pemutusan Kontrak No,Dokumen No.Revlsi
5,2.7
: DJBM/SMM/PP/10 : 00
丁g!Ber!aku
: 19 JuL1 2012
丁gl.Kaji Ulang : 19 JuL1 2013
Hal
: 18/26
Paraf:
Pengenaan Sanksi Pada Penyedia Dalam pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia
a. b. c. d.
Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan; Penyedia Barang/Jasa membayar denda; dan/atau Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam.
(Permen PU No. 07/PRT/M/2011 Euku-PK?4A Bab Penjelasan Perihal
1.
:
WI
SSUK 8.6 3S.S)
:
snksi
Dafta r Hitam :
Pemberian sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam dilakukan oleh
PAKPA setelah mendapat masukan
dari
PPUULP/Pejabat
Pengadaan sesuai dengan ketentuan.
(Sumber: Perpres No.54 tahun 2010 Pasal 118 Ayat 4).
2.
Kementerian dapat membuat Daftar Hitam sebagaimana tindak lanjut sanki pencantuman dalam Daftar Hitam, yang memuat
identitas Penyedia Earang/Jasa yang dikenakan sanl<si oleh Kementerian.
(Sumber: Perpres No.54 tahun 2010 Pasal 124 Ayat 1).
3.
Daftar Hitam memuat daftar Penyedia Barang/Jasa yang dilarang mengikuti Pengadaan Barang/ Jaa pada Kementerian. (Sumber: Perpres No.54 tahun 2010 Pasal 124 Ayat 2).
4.
Kementerian menyerahkan Daftar Hitam kepada LKPP untuk dimasukkan dalam Daftar Hitam Nasional.
(sumber : Perpres No.54 tahun 2010 Pasal 124 Ayat 3).
5.
Daftar Hitam Nasionaldimutakhirkan setiap
nat
dan dimuat dalam
Poftal Pengadaan nasional. (Sumber : Perpres No.54 tahun 2010 Pasal 124 Ayat 4).
Dilarang memperbangak dokumen ini, tanpa ijin Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal Bina lvlarga
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKttORAttJENDERAL BINA MARGA Petunjuk Pelaksanaan (PP) Penghentian dan Pemutusan Kontrak
LEVEL 2
No.Dokumen No.Revisi
5.2.8
: D」 BM/SMM/PP/10 : 00
丁gl Berlaku
: 19 JuL1 2012
丁g!・ Kaji Ulang : 19 JuL1 2013
Hal
: 19/26
Paraf
Pemanfaatan Milik Penyedia Jasa Semua bahan, peralatan, instalasi, pekerjaan sementara, dan fasilitas milik penyedia jasa, dapat dimanfaatkan oleh pengguna jasa bila terjadi pemutusan kontrak oleh pengguna jasa.
(Kepnen KimpraswilNo. 349/KPTSQ4/2004 1ab VI R.30)
5.2.9
Batas WaKu Tanggung Jawab Penyedia Jasa
Sejak tanggal berlakunya pemutusan kontrak, penyedia jasa tidak beftanggung jawab lagi atas pelaksanaan kontrak. (Kepnen Kimpraswil No, 349/ KPTS/M/2004 Bab VI R.29.i)
5.2.10 Prosedur Pemutusan Kontrak dan Penerapan Sanksi. Prosedur pemutusan kontrak dan penerapan sanksi kepada Penyedia Jasa mengikuti aturan yang ditetapkan dalam Dokumen Kontrak. (Surat Edaran Dirjen Bina Marga No. 02/SE/Db/2010)
6.
Kondisi Khusus: Tidak ada;
Dtlarang memperbangak dolumen ini, tanpa ipn Pengendali Dolcumen Direktorat Jenderal Bina Marga
KEMENTER=AN P■
KERJAAN UMUM DIREKttO RAtt」 ENDERAL BINA MARGA petunJuk pelaksanaan(PP) penghentian dan Pemutusan Kontrak
LEVEL 2
7.
No.Dokumen No.Revisi
: D]BM/SMM/PP/10 : 00
Tgl Berlaku
: 19」 uL1 2012
Hal
: 20/26
Tgl.Kaji Ulang
: 19」 uL1 2013
Paraf
:
Bagan Alir, Tugas dan Tanggungiawab
7.1 Bagan Alir 7.LL
Bagan Alir Penghentian lGntrak
①Ｏ Ｏ ○ Ｏ ①
○ ○
Dilarang memperbangak dolatmen ini, tanpa ijin Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal Bina Marga
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKttORAttJENDERAL BINA MARGA Petunjuk Pelaksanaan (PP) Penghentian dan Pemutusan Kontrak
LEVEL 2
No.Dokumen No.Revis:
7.1.2
: DJBM/SMM/PP/10 : 00
丁g:Berlaku
: 19]uL1 2012
丁gl.Kaji Ulang : 19」 ∪L12013
Hal Paraf
: 21/26 :
Bagan Alir Pemutusan Kontrak
○ ④ ○ ①
Dilarang memperbanyak dolilmen ini, tanpa ijin Pengendali Dolotmen Direktorat Jenderal Bina trrlarga
KEM ENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKttORAttJENDERAL BINA MARGA Petunjuk Pelaksanaan (PP) Penghentian dan Pemutusan Kontrak No.Dokumen
LEVEL 2
No.Revlsi
7.2
: D」 BM/SMM/PP/10 : 00
丁g!Berlaku
: 19」 uL1 2012
丁g!.Kaji Ulang : 19」 uL1 2013
Hal
: 22/26
Paraf
:
Tugas dan Tanggungjawab
7,2.L Penghentian Kontrak
a)
PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)
Kegiatan 1 (Dasar Penghentian Kontrak) Menetapkan dasar Penghentian Kontrak.
Kegiatan
2
(Penghentian Kontrak Karena Terjadi Keadaan
Kahar) Memastikan Penghentian Kontrak sesuai dengan Jenis Keadaan Kahar dalam ketentuan.
Kegiatan 4
I7I
11 (Tindakan Dalam Keadaan Kahar)
Menetapkan tindakan dalam Keadaan Kahar dengan beberapa
alternatif yaitu : Penghentian Sebagian Pekerjaan atau Penghentian Kontrak Sementara atau Penghentian Kontrak Permanen.
-
Kegiatan
5
(Pembayaran Akibat Penghentian Sebagian
Pekerjaan) Membayar sebagian ditempuh dalam Kontrak.
Memberikan Penggantian Biaya sesuai dengan kegiatan dalam Keadaan Kahar.
Membuat Amandemen Kontrak untuk Penggantian Biaya tersebut diatas.
Kegiatan 9 (Perpanjangan Waktu)
-
Memberikan Perpanjangan Waktu serta membuat Amandemen Kontrak.
Kegiatan
10
(Pembayaran Akibat Penghentian Kontrak
Sementara)
-
Membayar sebagaimana yang ditentukan dalam Kontrak.
Dilarang memperbangak dolumen ini, tanpa ijin Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal Bina Marga
KEM ENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIRE KttORAtt」 ENDERAL BINA MARGA Petunjuk Pelaksanaan (PP) Penghentian dan Pemutusan Kontrak
LEVEL 2
No.Dokumen
: DJBM/SMM/PP/10
Noo Revisi
: 00
Kegiatan
12
丁gl Berlaku
: 19J∪ L12012
Ha!
Tgl. Kaji Ulang
: 19 JuL1 2013
Paraf:
: 23/26
(Pembayaran Akibat Penghentian Kontrak
Permanen)
-
Pembayaran sebagaimana yang ditentukan dalam Kontrak serta Biaya Langsung lainnya sesuai dengan ketentuan pada Pemutusan Kontrak.
b)
Penyedia Jasa
Kegiatan 3 (Pemberitahuan Kahar)
-
Penyedia memberitahu terjadi Keadaan Kahar kepada PPK.
Menyeftakan Pernyataan Keadaan Kahar
dari Pejabat yang
berwenang.
Kegiatan 4
-
I7I
11 (Tindakan Dalam Keadaan Kahar)
Melakanakan Keputusan yang ditetapkan Oleh PPK dalam Keadaan Kahar.
Kegiatan 9 (Perpanjangan Waktu)
-
MenandatanganiAmandemen KontrakPerpanjangan Waktu.
Kegiatan 5
-
/
10
Mengajukan
/ 12 (Pembayaran) dan
Memberikan Pembayaran sesuai dengan
Ketentuan.
7.2.2 Pemutusan Kontrak
a)
PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)
Kegiatan 1 (Identifikasi Dasar Pemutusan Kontrak)
-
Memastikan Dasar Pemutusan Kontrak.
Kegiatan 2 (Penyampaian Rencana Pemutusan Kontrak)
-
Menyampaikan Rencana Pemutusan Kontrak secara Teftulis kepada Penyedia Barang/Jasa.
Kegiatan 3 (Persiapan Pemutusan Kontrak)
-
Mengadakan pemeriksaan dan pengukuran Hasil Pekerjaan sebagai
dasar pembayaran.
Dilarang memperbangak dolatmen ini, tanpo iyn Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal Bina Marga
KEMENTERIAN PEK■ RJAAN UMUM DIREKttORAttJENDERAL BINA MARGA Petunjuk Pelaksanaan (PP) Penghentian dan Pemutusan Kontrak
LEVEL 2
No,Dokumen No.Revisi
: D]BM/SM M/PP/10 : 00
Tgl Berlaku
: 19 JuL1 2012
Hal
: 24/26
Tgl.Kaji Ulang
: 19 JuL1 2013
Paraf
:
Kegiatan 4 (Pemutusan Kontrak)
-
Melakukan Pemutusan Kontrak secara tertulis minimal
30 hari
sesudah Pemberitahuan Pemutusan Kontrak disampaikan.
Kegiatan 5 (Pelaksanaan Pembayaran) Membayar Hasil Pekerjaan yang dilaksanakan sampai batas Pemutusan Kontrak (bila PPK yang memutuskan dan biaya pengeluaran langsung).
Membayar Hasil Pekerjaan yang dilaksanakan sampai batas Pemutusan Kontrak (bila Penyedia Jasa yang memutuskan).
Kegiatan 7 (Menetapkan Sanksi) Menetapkan sanlsi sesuaidengan Surat Pemutusan Kontrak.
b)
Penyedia Barang/Jasa
Kegiatan 1 (Identifikasi Dasar Pemutusan Kontrak)
-
Memastikan Dasar Pemutusan Kontrak.
Kegiatan 2 (Penyampaian Rencana Pemutusan Kontrak)
-
Menyampaikan Rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada PPK.
Kegiatan 3 (Persiapan Pemutusan Kontrak)
-
Mengakhiri pelaksanaan pekerjaan, mengalihkan hak dan menyerahkan Hasil Pekerjaan sefta menyerahkan semua fasilitas yang dibiayaioleh
-
PPK.
Mengadakan pemeriksaan dan pengukuran Hasil Pekerjaan sebagai
dasar pembayaran.
Kegiatan 4 (Pemutusan Kontrak)
-
Melakukan Pemutusan Kontrak secara teftulis minimal 30 hari sesudah Pemberitahuan Pemutusan Kontrak disampaikan
Kegiatan 5 (Pelaksanaan Pembayaran)
-
Menerima pembayaran hasil pekerjaan.
Dilarang memperbangak dolumen ini, tanpa ijin Pengendali Doktmen Direktorat Jenderal Bina Marga
KEM ENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKttORAtt」 ENDttRAL BINA MARGA Petunjuk Pelaksanaan (PP) Penghentian dan Pemutusan Kontrak
LEVEL 2
No.Dokumen
: DJBM/SMM/PP/10
No.Revisi
: 00
Tgl Berlaku
: 19 JUL1 2012
丁gl.Kaji Ulang : 19 JuL1 2013
Hal
: 25/26
Paraf
:
c) PA / KPA Kegiatan 6 (Pemberian Sanksi Kepada PPK)
-
Identifikasi terhadap Penyimpangan PPK sefta mengenakan sanksi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
8.
Bukti Kerja:
8.1
Evaluasi Dasar Pemutusan Kontrak
8.1.1 8.1.2 8.1.3
8.2
Berita Acara Evaluasi
Dokumen Pendukung Berita Acara Daftar Hadir
Rencana Pemutusan Kontrak
8.2.1 Surat Pemberitahuan
Pemutusan Kontrak
dari Pengguna Jasa
atau
Penyedia jasa
8.3 8.4 8.5
9.
Cara dan Waktu Pengalihan dan Penyelesaian
Bukti Pembayaran Tanda Terima
8.5.1 8.5.2
Tanda Terima Pengalihan Hak
8.5.3
Tanda Terima Fasilitas yang dibiayai PPK
Tanda Terima Hasil Pelaksanaan Pekerjaan
Lampiran:
9.1
Contoh Berita Acara Rapat Evaluasi Dasar Pemutusan Kontrak (F:01 DJBM/SMM/PPl)fr Rev.00)
9.2
Contoh Surat Pemberitahuan Keadaan Kahar (F:02 DJBM/SMM/PP/)X Rev.00)
9.3
Contoh Surat Pemberitahuan Rencana Pemutusan Kontrak (F:03 DJBM/SMM/PP/)x Rev.00)
Dilarang memperbanyak dolilmen ini, tanpa ijin Pengendali Dokmen Direktorat Jenderal Bina Marga
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKttORAtt」 ENDERAL BINA MARGA Petunjuk Pelaksanaan (PP) Penghentian dan Pemutusan Kontrak
LEVEL 2 9.4
No,Dokumen No.Revisi
: D」 BM/SMM/PP/10 : 00
丁gl Berlaku
Tgl.Kaji Ulang
: 19 JuL1 2012
: 19 JuL1 2013
Hal
: 26/26
Paraf
:
Daftar Sirnak Penghentian Kontrak
(F:04 DJBM/SMM/PP/Ж Rev.00) 9.5
Daftar Simak Pemutusan Kontrak
(F:05 DJBM/SMM/PP/)Ⅸ Rev.00)
Dilarang memperbanyak dolatmen ini, lanpa ipn Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal Bina Marga
﹁ ノ 一
Ｆ一
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIRE KttO RAtt」 圧NDERAL BINA MARGA Petunjuk Pelaksanaan (PP) Penghentian dan Pemutusan Kontrak No.Doku men No.Revisi
LEVEL 2
: D」 BM/SMM/PP/10 : 00
丁g!Beriaku
: 19 JUL1 2012
丁gl.Kaji Ulang : 19 JuL1 2013
Lannpiran 9.1
CONTOH BERITA ACARA RAPAT EVALUASI DASAR PEMUTUSAN KONTRAK No:........・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・…… ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
“
(F:01 DJBM/SMM/PP/10 Rev.00) Pada hatt hi.… … … … …・ Tanggal.… … .Buhn.… … … … .tahun.… … … … …′Pqabat Pembuat Konlitmen paket .......・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・“¨¨ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・telah melakukan Rapat Evaluasi
Dasar Pemutusan Kontrak dengan hasil sebagai berikut:
I
Peserta Rapat l.l Peiabat Pembuat Komttmeni a. b。
C.
1.2 Konsuttan/D計 eksi Teknbi a. b. C.
1,3
Kontraktor/Penyedia Barang/Jasal a. b. C.
II
Pe!aksanaan Rapat 2.l
2.2 １
No
Rapat Dipimpin Oleh:...¨ ....・・¨ ・ ・ ・ ・ ・¨。 ・ ・ ・¨ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・¨ ・ ・¨ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・"1 Materi Evaluasi : Materi Pembahasan Hasil oembahasan
Keterangan
２ ３ ４ ５ ６
Keteranqa■
V
:Dibahas
Dilarang memperbanyak dolilmen ini, tanpa ilin Pengendali Dolamen Direktorat Jenderol Bina Marga
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKttORAtt」 圧NDERAL BINA MARGA Petunjuk Pelaksanaan (PP) Penghentian dan Pemutusan Kontrak No.Dokumen
LEVEL 2
V X III.
No.Revisi
: DJBM/SMM/PP/10
Tgl Berlaku
: 00
: 19 JUL1 2012
丁gl.Kajl Ulang : 19 JULE 2013
: Sepakat : Tidak dibahas/Tidak sepakat
Kesimpulan (Diisi Hasil Evaluasi) Demikian, Berita acara ini merupakan suatu kesatuan dengan dokumen Kontrak
Penvedia pekettaan
Konsu:tan
Pttabat pembuat
Konstruksi
(…
…
…
…
…
…
…
:
Konlitrnen (PPK)
…
…・
) (…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
) (…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
)
Dilarang memperbanyak dokmen ini, lanpa ijin Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal Bina Marga
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKttORAttJENDERAL BINA MARGA Petunjuk Pelaksanaan (PP) Penghentian dan Pemutusan Kontrak No,Dokumen
LEVEL 2
No.Rev:sl
: DJBM/SMM/PP/10 : 00
丁gl Berlaku
: 19]U日 2012
丁gl.Kaji Ulang : 19 JUL1 2013
Lampiran 9.2
CONTOH SURAT PEMBERITAHUAN KEADAAN KAHAR (F:02 DJBM/SMM/PP/10 Rev.00)
Nomor
:
Lampiran
:
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・′ ・ ・ ・ ・ ・ ・"・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・201...… ・
Kepada Yth.
PPK Paket di
Perihal : KEADAAN KAHAR Sehubungan dengan pelakanaan pekerjaan Konstruksi Paket
.
...........
tanggal
:
. Bersama ini disampaikan bahwa pada lokasi pekerjaan KM/Sta.............., pada tanggal ........ jam ....... telah terjadi kejadian tersebut Kontrak No.
;;;;;i ;;;;;; i.11,',:H1,ffifl1.il'st'[:::Ili Lxlffiffiii.',ii'.?'il;1(ejadian Sebagai kelengkapan laporan, kami lampirkan : 1. Pernyataan Kahar dari ................ (pejabat yang berwenang). 2. Peta situasi/lokasi kejadian Kahar.
3.
Gambar/dokumentasi.
Demikian kami menyampaikan laporan ini untuk menjadi maklum. Penyedia Pekerjaan Konstruksi
Tembusan Yth : 1. Konsultan Supervisi 2. Arsip
Penanggung lawab Lapangan
Dilarang memperbangak doktmen ini, tonpa ijin Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal Bina Marga
KEM ENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIRE KttORAtt」 ENDERAL BINA MARGA Petunjuk Pelaksanaan (PP) Penghentian dan Pemutusan Kontrak No,Dokumen
LEVEL 2
No.Revisi
: DJBM/SMM/PP/10 : 00
Tgl Ber:aku
: 19 JuL1 2012
丁gl.Kaji Ulang : 19 JUL1 2013
Lalnpiran 9.3
CONTOH SURAT PEMBERITAHUAN RENCANA PEMUTUSAN KONTRAK (F:03 DJBM/SMM/PP/10 Rev.00) ・ ・… ・ ・¨。 ・ ・… ・ ・ ・ ・ ・… ・ ・ ・ ・′ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・201.....
Nomor Lampiran Kepada Yth.
Perihal : RENCANA PEMUTUSAN KONTMK Sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan Konstruksi Paket
...........
tanggal
:
. Bersama ini disampaikan bahwa setelah dilakukan langkah-langkah penanganan terhadap ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan, berdasarkan identifikasi/evaluasi tidak menunjukkan kemajuan / perbaikan maka sesuai dengan ketentuan pada Perpres No. 54 Tahun 2010 Pasal 93 akan dilakanakan tindak lanjut yaitu Pemutusan Kontrak. Pemutusan Kontrak akan dilaksanakan : Kontrak No.
Tanggal
Jam
Tempat
:
(sesudah 30 hari sejak surat ini dikirimkan)
:
:
Sebagai persiapan Pelaksanaan Pemutusan Kontrak, setelah menerima pemberitahuan ini, serta sebelum tanggal berlakunya pemutusan tersebut, agar segera :
i.
ii. iii.
Mengakhiri pelakanaan pekerjaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam pemberitahuan pemutusan kontrak; Mengalihkan hak dan menyerahkan semua hasil pelaksanaan pekerjaan. Pengalihan hak dan penyerahan tersebut harus dilakukan dengan cara dan waktu yang ditentukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen; Menyerahkan semua fasilitas yang dibiayai oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.
Tembusan Yth : 1. Ka. Balai Besar/8alai 2. Ka Satker 3. Arsip
Pejabat Pembuat Komitmen Paket :
Dilarang memperbanyak dolilmen ini, tanpa ijin Pengendafi Olf,fri rn Direktorat Jenderal Bina Marga
KEM ENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIRE KttO RAtt」 ENDERAL BINA MARGA Petunjuk Pelaksanaan (PP) Penghentian dan Pemutusan Kontrak
LEVEL 2
No,Dokumen
: D」 BM/SMM/PP/10
No.Revisi
Tgl Berlaku
: oo
Tgl. Kaji∪
!ang
: 19 JuL1 2012
: 19 JuL1 2013
Lampiran 9.4 Daftar Simak Penghentian Kontrak (F:04 DJBM/SMM/PP/10 Rev.00)
Tgl.Pemeriksaan
:
Lokasi
:
No
Uraian
Pemenuhan Persyaratan Ya
Tdk
Acuan
IDENΠ FIKASI DASAR PENGHEN7‐ IAN KONTRAK Jika tettadi keadaan kahar′ tebh dibuat
Pemberitahuan keadaan kahar secara tertulis.
2
Penetapan keadaan Kahar sesuai.
PEMBERITAHUAN KEADAAN KAHAR 3
Rentang waktu pemberitahuan keadaan kahar sesuai.
4
Diseftakan Pernyataan Keadaan Kahar
_
I
9{ f'r.l.l11s_Ei.r.rq
lINDAKAN DALAM KEADAAN KAHAR 5
Penghentian sebagian pekerjaan.
6
Penghentian Kontrak Sementara.
PEMBAYARAN DAN PENGGANl‐ IAN BIAYA (AKIBAtt PENGHENΠ AN)SEBAGIAN P[KERJAAN 7
Ada penggantian biaya tambahan untuk
bekerja dalam keadaan Kahar.
Dilarang memperbanyak doktmen ini, tanpa ijin Pengendali Dohtmen Direktorat Jenderal Bina Marga
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKttORAtt」 ENDERAL BINA MARGA Petunjuk Pelaksanaan (pp) Penghentian dan Pemutusan Kontrak
LEVEL 2
No.
Dokumen :
No,Revisi
No 8
丁gl Berlaku
DJBM/SMM/PPI10
: oo
Uraian
: 19」 uL1 2012
丁gl. Kaji Ulang : 19 JuL1 2013
Pemenuhan Persyaratan Ya
Tdk
Acuan
Penggantian biaya sudah dibuatkan Amandemen Kontrak.
PELAKSANAAN SEBAGIAN LOKASI P[KERJAAN
9
| Pelaksanaan Pekerjaan menggunakan rencrna kerja yang telah di revisi.
PENGHENⅥ AN KONTRAK SEMENttARA 10
Ada penghentian kontrak sementara.
PELAKSANAAN PEKERJAAN(LANJUTAN) Pelaksanaan Pekerjaan Lanjutan
menggunakan rencana kerja yang telah di revisi.
PERPANJANGAN WAKttU 12
Jika pekerjaan dilanjutkan, ada
perpanjangan waktu pelaksanaan. 13
Perpanjangan waktu sesuai dengan
terhentinya kontrak.
PEMBAYARAN AKIBAtt PENGHENΠ AN KONTRAK
SEM[NTARA - -[
L4 | Pembayaran
kepada Penyedia Jasa sesuai.
PENGHENTIAN KONTRAK PERMANEN
15
| Waktu penghentian kontrak lebih dari 60 hari.
16
Pemutusan kontrak sesuai dengan pasal
Dilarang memperbangak dolatmen ini, tanpa ijin Pengendali Dolilmen Direktorat Jenderal Bina Marga
KEM ENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKttORAtt」 ENDERAL BINA MARGA Petunjuk Pelaksanaan (PP) Penghentian dan Pemutusan Kontrak
LEVEL 2
No,Dokumen No.Revisi
No
: DJBM/SMM/PP/10 : 00
Uraian
丁gl Ber!aku
: 19」 uL1 2012
Tgl.Kaji Ulang
: 19J∪ L12013
Pemenuhan Persyaratan Ya
Tdk
Acuan
pemutusan kontrak.
PEMBAYARAN DAN BIAYA LANGSUNG(AKIBAT PENGHENΠ AN KONTRAK PERMANEN) 17
Pembayaran sesuai dengan prestasi pekerjaan.
18
Ada tambahan biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan.
19
Bahan dan perlengkapan telah diserahkan kepada PPK.
20
Ada biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi hasil pekerjaan sementara dan peralatan.
21
Ada biaya langsung demobilisasi personil.
Iakarta Peiabat Pembuat Komitmen
Dlarang memperbangak dolumen ini, tanpa ijin Pengendali Doktmen Direktorat Jenderal Bina Marga
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKttORAtt」 ENDERAL BINA MARGA Petunjuk Pelaksanaan (PP) Penghentian dan Pemutusan Kontrak
LEVEL 2
No.Dokumen
: D」 BM/SMM/PP/10
No.Revisi
: 00
丁g!Berlaku
: 19」 uL1 2012
Tg!.Kaji Ulang
: 19 JuL1 2013
Lampiran 9.5
Daftar Simak pemutusan Kontrak (F:05 DJBM/SMM/PP/10 Rev.00) Tgl.
Pemeriksaan
Lokasi
i :
No
Pemenuhan Persyaratan
Uraian
Ya
Tdk
Acuan
ID[NIFIKASI DASAR PEMUTUSAN KONttRAK lnventarisasi Data lengkap. 2
Identifikasi Dasar Pemutusan Kontrak oleh PPK. (Jika
"Tidak", butir a, b, c, d dan e
abaikan)
a.
Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Melampaui
b. c.
5ol0.
Penyedia Jasa lalai/cidera janji. Penyedia lasa terbukti melakukan KKN/kecurangan.
d. Penyimpangan prosedurterbukti. e. Akibat keadaan kahar. 3
Identifikasi Dasar Pemutusan Kontrak oleh
｀
Penyedia Jasa.(Jika｀ Tidak′ ちbutir
a′
b′
c′
dan d abaikan)
a. Perintah penundaan
pelaksanaan
pekettaan tidak ditarik.
b,
PPK tidak rnenerbitkan SPP,
Dilarang memperbanyak dolumenini, tanpa ijin Pengendali Dolatmen Direktorat Jenderal Bina Marga
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIRE KttO RAtt」 ENDERAL BINA MARGA Petunjuk Pelaksanaan (PP) Penghentian dan Pemutusan Kontrak No.Dokumen
LEVEL 2
: D」 BM/SMM/PP/10
No.Revisi
No
Uraian
c. d.
PPK
Tgl
: oo
Berlaku :
19 JULI 2012
丁gl.Kaji U!ang : 19 JuL1 2013
Pemenuhan Persyaratan Ya
Tdk
Acuan
terlibat penyimpangan prosedur.
Akibat keadaan kahar.
PENYAMPAIAN RENCANA PEMUttUSAN KONTRAK 4
Isi Rencana Pemutusan Kontrak, sesuai.
]i高
百 こ 高石 [mkan dasar/penyこ bab Pemu[こ san Kontrak. 6
Rencana Pemutusan Kontrak telah disampaikan.
PERSIAPAN PEMUttUSAN KONTRAK
7
| Waktu mengakhiri pelaksanaan pekerjaan sesuai.
8
Telah mengalihkan hak dan menyerahkan semua hasil pelakanaan pekerjaan.
9
Cara pengalihan dan penyerahan sesuai.
10
Telah menyerahkan semua fasilitas yang dibiayai oleh PPK.
Telah dilaksanakan pemeriksaan dan
P.k,1911 I nelgyrurll_Hi:j!
PEMUTUSAN KONTRAK 12
Waktu pelaksanaan Pemutusan Kontrak sesua!.
PELAKSANAAN PEMBAYARAN
Dilarang memperbanyak dolwmen ini, tanpa ijin Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal Bina Marga
KEM ENTERIAN PEKERJAAN UMuM DIREKttORAttJttNDERAL BINA MARGA petunjuk peiaksanaan(PP) Penghentian dan Pemutusan Kontrak
LEVEL 2
No,Dokumen No.Revisi
No
: DJBM/SMM/PP/10 : oo
: 19」 uL1 2012
Tgl.Kaji U!ang
: 19 JuL1 2013
Pemenuhan Persyaratan
Uraian
Tdk
Ya 13
丁g!Berlaku
Acuan
Pemeriksaan dan pengukuran Hasil Pekerjaan, sesuai.
14
PPK telah membayar pengeluaran langsung.
15
Telah dilakukan pembayaran Hasil pekerjaan.
16
Ada penyimpangan oleh PPK.
17
Ada tindak lanjut.
PENG ENAAN SANKSI PADA PENYEDIA 18
Telah memberikan sanksi kepada penyedia.
19
Sanksi sesuai dengan ketentuan
Pejabat Pembuat Komitmen
f
NIP
Dilarang memperbanyak dolwmen ini, tanpa ijin Pengendali Dokumen Direktorot Jenderal Bina Marga
