SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP) PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI ILMU HUKUM UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)

Mata Kuliah Kode Mata Kuliah SKS Dosen

: : : :

Peradilan Administrasi Negara MKL-21 2 Prof. Dr. Muchsan, SH

PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI ILMU HUKUM UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

1

HALAMAN PENGESAHAN SAP

Mata Kuliah Kode Mata Kuliah SKS Dosen

: : : :

Peradilan Administrasi Negara MKL-21 2 Prof. Dr. Muchsan, SH

Tanggal Verifikasi Pejabat yang Memverifikasi Tanggal Pengesahan Pejabat yang Mengesahkan

: : : :

2 Januari 2014 Sekretaris Bidang Akademik 6 Februari 2014 Ketua Program

Ketua Program

Prof. Dr. Liliana Tedjasaputro, SH, MH, MM NRP. 111124

Sekretaris Bidang Akademik

Perwakilan Dosen

Dr. Mashari, SH, M.Hum NRP. 111124

Prof. Dr. Muchsan, SH NIP. 130321307

2

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP) PERTEMUAN KE-I

Fakultas Program Program Studi Mata Kuliah Kode Mata Kuliah SKS

: Hukum : Magister : Ilmu Hukum : Peradilan Administrasi Negara : MKL-21 :2

A. STANDAR KOMPETENSI Menekankan kemampuan untuk berpikir kritis dalam menemukan kebenaran ilmiah dalam Sejarah Negara Hukum dan Peradilan Administrasi di Indonesia. B. KOMPETENSI DASAR Mahasiswa mampu berpikir kritis dalam menjelaskan pengertian, sejarah dan perkembangan Negara Hukum dan Peradilan Administrasi di Indonesia, dan mampu menjelaskan dan memahami ruang lingkup Negara Hukum dan Peradilan Administrasi di Indonesia. C. TUJUAN PEMBELAJARAN Setelah menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa mampu menemukan kebenaran ilmiah sebagai problem solving atau searching for the truth dalam pengertian, sejarah dan perkembangan Negara Hukum dan Peradilan Administrasi di Indonesia.. D. MATERI POKOK Pendahuluan Negara Hukum dan Peradilan Administrasi di Indonesia. E. METODE PEMBELAJARAN 1. Ceramah 2. Diskusi 3

3. Tanya Jawab F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN Tahap Perkuliahan Kegiatan Awal

Kegiatan Inti

Kegiatan Akhir

Kegiatan Perkuliahan Waktu Membuat kesepakatan dengan mahasiswa tentang 10 menit pengantar materi yang diberikan sesuai dengan silabus. Menjelaskan tentang Nilai Nasionalisme dalam kaitannya dengan Peradilan Administrasi Negara Menjelaskan pengertian sosiologi hukum, 70 menit inti menjelaskan sejarah dan perkembangan hukum ketenagakerjaan , menjelaskan ruang lingkup hukum ketenagakerjaan. Mahasiswa mendengarkan; melakukan Tanya jawab tentang pengertian, sejarah dan perkembangan serta ruang lingkup Negara Hukum dan Peradilan Administrasi di Indonesia. - Dosen merumuskan tentang pengertian Negara 20 menit evaluasi Hukum dan Peradilan Administrasi di Indonesia. - Mahasiswa memberikan Komentar dan tanya jawab tentang Negara Hukum dan Peradilan Administrasi di Indonesia.

G. ALAT DAN SUMBER BELAJAR Alat : LCD & Laptop Sumber : 1. Moch. Koesnardi & Bintan Saragih, Ilmu Negara, Gaya Media Pertama, Jakarta, 1988. 2. Magnis Frans Suseno, Etika Politik dan Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, Gramedia, Jakarta, 1987. 3. Moedjanto G., Konsep Kekuasaan Jawa Penerapannya oleh Raja-Raja Mataram, Kanisius, Yogyakarta, 1987. 4. Miriam Budiarjo (editor), Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia , Jakarta, 1988. 4

H. PENILAIAN Indikator Penilaian

: Aspek Soft Skill (Sikap dan Perilaku) 1. Kehadiran mahasiswa 2. Ketertiban dan ketenangan dalam mengikuti pembelajaran 3. Kepatuhan terhadap tata karma kampus 4. Keaktifan dalam umpan balik Aspek Hard Skill dilakukan dengan melalui: 1. Kemampuan dan Kualitas Jawaban

Instrumen Penilaian

: 1. Daftar hadir mahasiswa 2. Penandaan penilaian dalam daftar presensi mahasiswa

5

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP) PERTEMUAN KE-II



A. STANDAR KOMPETENSI Menekankan kemampuan untuk berpikir kritis dalam menemukan kebenaran ilmiah dengan pendekatan Peradilan Administrasi Peradilan Pada Umumnya, Peradilan Administrasi Murni, Upaya Administratif, Upaya Administratif sebagai Peradilan Adminstrasi Semu, Upaya Administratif dan Perlindungan Hukum,Upaya Administratif B. KOMPETENSI DASAR Mahasiswa mampu berpikir kritis untuk menjelaskan metode pendekatan dalam mempelajari Peradilan Administrasi Peradilan Pada Umumnya, Peradilan Administrasi Murni, Upaya Administratif, Upaya Administratif sebagai Peradilan Adminstrasi Semu, Upaya Administratif dan Perlindungan Hukum,Upaya Administratif C. TUJUAN PEMBELAJARAN Setelah menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa mampu menemukan kebenaran ilmiah sebagai problem solving atau searching for the truth mengenai macam-macam pendekatan dalam mempelajari Peradilan Administrasi Peradilan Pada Umumnya, Peradilan Administrasi Murni, Upaya Administratif, Upaya Administratif sebagai Peradilan Adminstrasi Semu, Upaya Administratif dan Perlindungan Hukum,Upaya Administratif D. MATERI POKOK Pendekatan teoritis, pendekatan sosiologis dan pendekatan normatif

6

E. METODE PEMBELAJARAN 1. Ceramah 2. Diskusi 3. Tanya Jawab F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN Tahap Perkuliahan Kegiatan Awal

-

Kegiatan Inti

-

-

Kegiatan Akhir

-

Kegiatan Perkuliahan Waktu Dosen memberikan tanya jawab tentang 10 menit pengantar pendekatan teoritis, pendekatan sosiologis dan pendekatan normatif. Menjelaskan pendekatan teoritis, pendekatan 70 menit inti sosiologis dan pendekatan normatif dalam mempelajari Peradilan Administrasi Peradilan Pada Umumnya, Peradilan Administrasi Murni, Upaya Administratif, Upaya Administratif sebagai Peradilan Adminstrasi Semu, Upaya Administratif dan Perlindungan Hukum,Upaya Administratif Mahasiswa mendengarkan; melakukan Tanya jawab tentang pendekatan teoritis, pendekatan sosiologis dan pendekatan normatif dalam mempelajari Peradilan Administrasi Peradilan Pada Umumnya, Peradilan Administrasi Murni, Upaya Administratif, Upaya Administratif sebagai Peradilan Adminstrasi Semu, Upaya Administratif dan Perlindungan Hukum,Upaya Administratif. Dosen merumuskan tentang pendekatan teoritis, 20 menit evaluasi pendekatan sosiologis dan pendekatan normatif dalam mempelajari Peradilan Administrasi Peradilan Pada Umumnya, Peradilan Administrasi 7

Murni, Upaya Administratif, Upaya Administratif sebagai Peradilan Adminstrasi Semu, Upaya Administratif dan Perlindungan Hukum,Upaya Administratif. - Mahasiswa memberikan Komentar dan Tanya jawab tentang pendekatan teoritis, pendekatan sosiologis dan pendekatan normatif. - Mahasiswa dapat memberikan problem solving untuk mempelajari Peradilan Administrasi Peradilan Pada Umumnya, Peradilan Administrasi Murni, Upaya Administratif, Upaya Administratif sebagai Peradilan Adminstrasi Semu, Upaya Administratif dan Perlindungan Hukum,Upaya Administratif. G. ALAT DAN SUMBER BELAJAR Alat : LCD & Laptop Sumber : 1. Miriam Budiarjo (editor), Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia , Jakarta, 1988. 2. Utrech E., Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia, Penerbitan dan Balai Buku Indonesia,Jakarta 1957. 3. Sjachran Basah. Beberapa Hal tentang Hukum Acara Aministras,Bahan Penataran Hukum Administrasi Negara, Kerjasama Indonesia- Belanda,Unpad, Bandung,Agustus 1987. H. PENILAIAN Indikator Penilaian

: Aspek Soft Skill (Sikap dan Perilaku) 1. Kehadiran mahasiswa 2. Ketertiban dan ketenangan dalam mengikuti pembelajaran 3. Kepatuhan terhadap tata karma kampus 4. Keaktifan dalam umpan balik

8

Aspek Hard Skill dilakukan dengan melalui: 1. Kemampuan dan Kualitas Jawaban Instrumen Penilaian


9

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP) PERTEMUAN KE-III



A. STANDAR KOMPETENSI Menekankan kemampuan untuk berpikir kritis dalam menemukan kebenaran ilmiah Dilema Upaya Administratif, Kendala Upaya Administratif, Faktor - Faktor Pendukung Upaya Administratif. B. KOMPETENSI DASAR Mahasiswa mampu berpikir kritis untuk menjelaskan faktor-faktor pendorong Dilema Upaya Administratif, Kendala Upaya Administratif, Faktor - Faktor Pendukung Upaya Administratif C. TUJUAN PEMBELAJARAN Setelah menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa mampu menemukan kebenaran ilmiah sebagai problem solving atau searching for the truth mengenai faktor-faktor pendorong Dilema Upaya Administratif, Kendala Upaya Administratif, Faktor - Faktor Pendukung Upaya Administratif D. MATERI POKOK - Faktor hukum bersifat tertutup - Faktor perubahan stratifikasi sosial - Faktor perkembangan teknologi - Faktor perubahan sikap dan nilai - Faktor penyesuaian hukum 10

E. METODE PEMBELAJARAN 1. Ceramah 2. Diskusi 3. Tanya Jawab 4. Penugasan F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN Tahap Perkuliahan Kegiatan Awal

⁻ ⁻

Kegiatan Inti

⁻

⁻

Kegiatan Akhir

-

-

Kegiatan Perkuliahan Waktu 10 menit pengantar Dosen menguraikan tentang Dilema Upaya Administratif, Kendala Upaya Administratif, Faktor - Faktor Pendukung Upaya Administratif Dosen Memberikan Tanya Jawab tentang penyebab terjadinya Dilema Upaya Administratif, Kendala Upaya Administratif, Faktor - Faktor Pendukung Upaya Administratif. Dosen Menjelaskan faktor-faktor pendorong 70 menit inti Dilema Upaya Administratif, Kendala Upaya Administratif, Faktor - Faktor Pendukung Upaya Administratif Mahasiswa mendengarkan, melalukan Tanya jawab tentang Dilema Upaya Administratif, Kendala Upaya Administratif, Faktor - Faktor Pendukung Upaya Administratif. Dosen merumuskan tentang faktor-faktor 20 menit evaluasi pendorong Dilema Upaya Administratif, Kendala Upaya Administratif, Faktor - Faktor Pendukung Upaya Administratif Mahasiswa memberikan Komentar dan Tanya jawab tentang Dilema Upaya Administratif, Kendala Upaya Administratif, Faktor - Faktor Pendukung Upaya Administratif 11

- Mahasiswa dapat memberikan problem solving mengenai faktor-faktor Dilema Upaya Administratif, Kendala Upaya Administratif, Faktor - Faktor Pendukung Upaya Administratif. G. ALAT DAN SUMBER BELAJAR Alat : LCD & Laptop Sumber : 1. Hadjon, Philipus M, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, PT. Bina Ilmu , surabaya, 1987. 2. Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1988. 3. Lotulung Paulus, Beberapa Sistem tentang Kontrol Seg Hukum Terhadap Pemerintah, Buana Ilmu Populer, jakarta, 1986. 4. Sjachran Basah, Ekisteni Tolok Ukur Badan Administratif di Indonesia,Alumni, Bandung, 1985. H. PENILAIAN Indikator Penilaian


Instrumen Penilaian

: 1. Daftar hadir mahasiswa 2. Penandaan penilaian dalam daftar presensi 3. Tugas – Tugas

12

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP) PERTEMUAN KE-IV



A. STANDAR KOMPETENSI Menekankan kemampuan untuk berpikir kritis dalam menemukan kebenaran ilmiah sebagai menganalisis Atribusi, Delegasi, dan Mandat, Kekuasaan dan Kewenangan, Keputusan. B. KOMPETENSI DASAR Mahasiswa mampu berpikir kritis untuk menjelaskan kedudukan Atribusi, Delegasi, dan Mandat, Kekuasaan dan Kewenangan , Keputusan C. TUJUAN PEMBELAJARAN Setelah menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa mampu menemukan kebenaran ilmiah sebagai problem solving atau searching for the truth mengenai kedudukan Atribusi, Delegasi, dan Mandat, , Kekuasaan dan Kewenangan ,Keputusan. D. MATERI POKOK - Disiplin hukum - Ilmu tentang kaidah hukum - Ilmu tentang pengertian hukum - Ilmu tentang kenyataan hukum

13


-

Kegiatan Inti

⁻ ⁻

Kegiatan Akhir

-

Kegiatan Perkuliahan Waktu Dosen menguraikan Atribusi, Delegasi, Mandat, 10 menit pengantar Kekuasaan dan Kewenangan ,Keputusan. Dosen Memberikan Tanya Jawab tentang Atribusi, Delegasi, dan Mandat, Kekuasaan dan Kewenangan, Keputusan. Dosen Atribusi, Delegasi, Mandat, Kekuasaan 70 menit inti dan Kewenangan ,Keputusan Mahasiswa mendengarkan, melalukan Tanya jawab tentang Atribusi, Delegasi, dan Mandat, Kekuasaan dan Kewenangan, Keputusan. Dosen merumuskan tentang Atribusi, Delegasi, 20 menit evaluasi Mandat, Kekuasaan dan Kewenangan, Keputusan. Mahasiswa memberikan Komentar dan Tanya jawab tentang Atribusi, Delegasi, Mandat, Kekuasaan dan Kewenangan ,Keputusan. Mahasiswa dapat menemukan kebenaran ilmiah tentang kedudukan Atribusi, Delegasi, Mandat, Kekuasaan dan Kewenangan, Keputusan.

G. ALAT DAN SUMBER BELAJAR Alat : LCD & Laptop Sumber : 1. Indroharto, Usaha Memahami Undang - undang tentang Peradlian Tata Usaha Negara, Sinar Harapan Jakarta, Jakarta, 1991. 14

2. Hadjon, Philipus M., Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Pidato Guru Bsar, Unair, Surabaya, Oktober, 1994. 3. Saragih Bintan R., MPR-RI, Suatu Pemikiran tentang MPR di Masa Mendatang, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1992. 4. Rosjidi Ranggawidjaja, Hubungan Tatakerja antara MPR,DPR, dan Presiden, Mandar Maju, Bandung, 1991. 5. Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional, Binacipta, Bandung, tanpa tahun H. PENILAIAN Indikator Penilaian


Instrumen Penilaian


15

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP) PERTEMUAN KE-V



A. STANDAR KOMPETENSI Menekankan kemampuan untuk berpikir kritis dalam menemukan kebenaran ilmiah sebagai menganalisis menjelaskan dan menemukan kebenaran ilmiah peraturan dan kebijaksanaan. B. KOMPETENSI DASAR Mahasiswa mampu berpikir kritis untuk menjelaskan mahzab-mahzab yang mempengaruhi lahirnya pemikiran peraturan dan kebijaksanaan. C. TUJUAN PEMBELAJARAN Setelah menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa mampu menemukan kebenaran ilmiah sebagai problem solving atau searching for the truth mengenai mahzab-mahzab yang mempengaruhi lahirnya pemikiran peraturan dan kebijaksanaan. D. MATERI POKOK - Mahzab historis - Mahzab Unitarianism - Mahzab sociological jurisprudence - Mahzab realism hukum

16

E. METODE PEMBELAJARAN 1. Ceramah 2. Diskusi 3. Tanya Jawab 4. Penugasan F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN Tahap Perkuliahan Kegiatan Awal

-

Kegiatan Inti

-

Kegiatan Akhir

⁻ ⁻ ⁻

Kegiatan Perkuliahan Waktu 10 menit pengantar Dosen menguraikan tentang mahzab dan peraturan dan kebijaksanaan. Dosen memberikan Tanya Jawab tentang mahzab dan peraturan dan kebijaksanaan. Dosen menjelaskan mahzab - mahzab yang 70 menit inti mempengaruhi lahirnya pemikiran peraturan dan kebijaksanaan. Mahasiswa mendengarkan, melakukan tanya jawab tentang mahzab - mahzab yang mempengaruhi lahirnya peraturan dan kebijaksanaan. Dosen merumuskan tentang mahzab-mahzab yang 20 menit evaluasi mempengaruhi lahirnya pemikiran peraturan dan kebijaksanaan. Mahasiswa memberikan komentar dan tanya jawab tentang mahzab - mahzab yang mempengaruhi lahirnya pemikiran peraturan dan kebijaksanaan. Mahasiswa dapat menemukan kebenaran ilmiah tentang mahzab - mahzab yang mempengaruhi lahirnya pemikiran peraturan dan kebijaksanaan.

G. ALAT DAN SUMBER BELAJAR Alat : LCD & Laptop Sumber : 17

1. Marbun SF., dan Mahfud, MD., Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Liberty, Yogyakarta, 1987. 2. Amrah Muslimin, Beberapa Asas - asas dan Pengertia - pengertian Pokok tentang Administrasi dan Hukum Administrasi, Alumni, Bandung 1980. 3. Marcus Luqman, Freis Ermessen dalam Proses dan Pelaksanan Rencana Kota(Penelitian di Kodya Pontianak 1970 - 1990), (tesis) S2, Unpad, Bandung, 1996. 4. Utrech E., Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia, Penerbitan dan Balai Buku Indonesia,Jakarta 1957. 5. Smith De Stanley and Rodney Brazier, Constitusional and Administrative Law, Penguin, Books, 1986. H. PENILAIAN Indikator Penilaian


Instrumen Penilaian


18

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP) PERTEMUAN KE-VI



A. STANDAR KOMPETENSI Menekankan kemampuan untuk berpikir kritis dalam menemukan kebenaran ilmiah sebagai menganalisis Asas - Asas Peradilan Administrasi, Kekhususan Hukum Acara Peradilan Administrasi, Kemudahan dalam Peradilan Administrasi, Kompetensi Peradilan Administrasi B. KOMPETENSI DASAR Mahasiswa mampu berpikir kritis untuk menjelaskan tentang Asas - Asas Peradilan Administrasi, Kekhususan Hukum Acara Peradilan Administrasi, Kemudahan dalam Peradilan Administrasi, Kompetensi Peradilan Administrasi C. TUJUAN PEMBELAJARAN Setelah menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa mampu menemukan kebenaran ilmiah sebagai problem solving atau searching for the truth tentang Asas - Asas Peradilan Administrasi, Kekhususan Hukum Acara Peradilan Administrasi, Kemudahan dalam Peradilan Administrasi, Kompetensi Peradilan Administrasi D. MATERI POKOK - Teori efektifitas hukum - Faktor-faktor yang mempengaruhi Asas - Asas Peradilan Administrasi, Kekhususan Hukum Acara Peradilan Administrasi, Kemudahan dalam Peradilan Administrasi, Kompetensi Peradilan Administrasi

19

E. METODE PEMBELAJARAN 1. Diskusi 2. Tanya Jawab 3. Ceramah 4. Penugasan F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN Tahap Perkuliahan Kegiatan Awal

⁻

⁻

Kegiatan Inti

⁻

⁻

Kegiatan Akhir

-

Kegiatan Perkuliahan Waktu 10 menit pengantar Dosen menjelaskan uraian tentang Asas - Asas Peradilan Administrasi, Kekhususan Hukum Acara Peradilan Administrasi, Kemudahan dalam Peradilan Administrasi, Kompetensi Peradilan Administrasi Dosen memberikan Tanya jawab tentang Asas - Asas Peradilan Administrasi, Kekhususan Hukum Acara Peradilan Administrasi, Kemudahan dalam Peradilan Administrasi, Kompetensi Peradilan Administrasi. Dosen menguraikan tentang teori efektifitas hukum 70 menit inti dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi Asas - Asas Peradilan Administrasi, Kekhususan Hukum Acara Peradilan Administrasi, Kemudahan dalam Peradilan Administrasi, Kompetensi Peradilan Administrasi Mahasiswa mendengarkan, melalukan Tanya jawab tentang teori efektifitas hukum dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi Asas - Asas Peradilan Administrasi, Kekhususan Hukum Acara Peradilan Administrasi, Kemudahan dalam Peradilan Administrasi, Kompetensi Peradilan Administrasi Dosen merumuskan tentang teori efektifitas hukum 20 menit evaluasi dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi Asas - Asas Peradilan Administrasi, Kekhususan 20

Hukum Acara Peradilan Administrasi, Kemudahan dalam Peradilan Administrasi, Kompetensi Peradilan Administrasi - Mahasiswa memberikan Komentar dan Tanya jawab tentang teori efektifitas hukum dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi Asas - Asas Peradilan Administrasi, Kekhususan Hukum Acara Peradilan Administrasi, Kemudahan dalam Peradilan Administrasi, Kompetensi Peradilan Administrasi - Mahasiswa dapat menemukan kebenaran ilmiah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Asas Asas Peradilan Administrasi, Kekhususan Hukum Acara Peradilan Administrasi, Kemudahan dalam Peradilan Administrasi, Kompetensi Peradilan Administrasi G. ALAT DAN SUMBER BELAJAR Alat : LCD & Laptop Sumber : 1. The Liang Gie, Teori - teoro Keadlian, Penerbit Super 1977. 2. Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 1982. 3. Sudargo Gautama, Pengertian tentang Negara Hukum, Alumni, Bandung, 1983. 4. Sunarjati Hartono, Apakah the Rule of Law itu ?, Alumni, Bandung, 1976. 5. Chaidir Ali, Yurisprudensi Indonesia tentang Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa, Binacipta, Bandung, 1978 H. PENILAIAN Indikator Penilaian

: Aspek Soft Skill (Sikap dan Perilaku) 1. Kehadiran mahasiswa 2. Ketertiban dan ketenangan dalam mengikuti pembelajaran 3. Kepatuhan terhadap tata karma kampus 4. Keaktifan dalam umpan balik 21

Aspek Hard Skill dilakukan dengan melalui: 1. Kemampuan dan Kualitas Jawaban Instrumen Penilaian

: 1. Daftar hadir mahasiswa 2. Penandaan penilaian dalam daftar presensi mahasiswa 3. Tugas - Tugas

22

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP) PERTEMUAN KE-VII



A. STANDAR KOMPETENSI Mengerti dan memahami soal yang diberikan dalam ujian tengah semester. B. KOMPETENSI DASAR Mahasiswa mampu menjawab soal Ujian Tengah Semester. C. TUJUAN PEMBELAJARAN Kemampuan menjawab soal yang ditanyakan. D. MATERI POKOK Materi I-VI E. METODE PEMBELAJARAN Tes Tertulis F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN Tahap Perkuliahan Kegiatan Awal

Kegiatan Perkuliahan Waktu Dosen membagi dan memberi penjelasan tentang 10 menit pengantar 23

Kegiatan Inti Kegiatan Akhir

ujian tengah semester. Mahasiswa Menjawab soal ujian tengah semester 70 menit inti Dosen Mengumpulkan hasil ujian 10 menit evaluasi Mahasiswa mengevaluasi jawaban soal-soal ujian Tengah semester

G. ALAT DAN SUMBER BELAJAR Alat : LCD & Laptop H. PENILAIAN Indikator Penilaian


Instrumen Penilaian

: 1. Daftar hadir mahasiswa 2. Penandaan penilaian dalam daftar presensi mahasiswa 3. Ujian Tengah Semester

24

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP) PERTEMUAN KE-VIII



A. STANDAR KOMPETENSI Menekankan kemampuan untuk berpikir kritis dalam menemukan kebenaran ilmiah sebagai menganalisis Gugatan,Gugatan dan Tengggang Waktu, Gugatan dan Penundaan Pelaksanaan KTUN,Gugatan Terhadap Hak Uji materiil dan Kejaksaan Sebagai Kuasa Hukum Tergugat B. KOMPETENSI DASAR Mahasiswa mampu berpikir kritis untuk menjelaskan tentang Gugatan,Gugatan dan Tengggang Waktu, Gugatan dan Penundaan Pelaksanaan KTUN, Gugatan Terhadap Hak Uji materiil dan Kejaksaan Sebagai Kuasa Hukum Tergugat

C. TUJUAN PEMBELAJARAN Setelah menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa mampu menemukan kebenaran ilmiah sebagai problem solving atau searching for the truth Gugatan,Gugatan dan Tengggang Waktu,Gugatan dan Penundaan Pelaksanaan KTUN,Gugatan Terhadap Hak Uji materiil dan Kejaksaan Sebagai Kuasa Hukum Tergugat D. MATERI POKOK - Hukum sebagai sarana pengendalian sosial - Hukum sebagai sarana social engineering - Hukum sebagai sarana pengintegrasi 25

E. METODE PEMBELAJARAN 1. Diskusi 2. Tanya Jawab 3. Ceramah F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN Tahap Perkuliahan Kegiatan Awal

⁻

⁻

Kegiatan Inti

-

-

Kegiatan Akhir

-

Kegiatan Perkuliahan Waktu Dosen menjelaskan uraian tentang fungsi gugatan, 10 menit pengantar gugatan dan tengggang waktu, gugatan dan penundaan pelaksanaan KTUN, gugatan terhadap hak uji materiil dan kejaksaan sebagai kuasa hukum tergugat. Dosen memberikan tanya jawab tentangfungsi gugatan,gugatandan tengggang waktu,gugatan dan penundaan pelaksanaan ktun,gugatan terhadap hak uji materiil dan kejaksaan sebagai kuasa hukum tergugat. Dosen menguraikan tentang gugatan, gugatan dan 70 menit inti tenggang waktu, gugatan dan penundaan pelaksanaan KTUN, gugatan terhadap hak uji materiil dan kejaksaan sebagai kuasa hukum tergugat. Mahasiswa mendengarkan, melalukan tanya jawab tentang gugatan, gugatan dan tengggang waktu, gugatan dan penundaan pelaksanaan KTUN, gugatan terhadap hak uji materiil dan kejaksaan sebagai kuasa hukum tergugat. Dosen merumuskan tentang pendekatan fungsional 20 menit evaluasi terhadap hukum. Dosen memberikan tugas individu dan tugas kelompok kepada mahasiswa. 26

- Mahasiswa memberikan Komentar dan Tanya jawab tentang pendekatan fungsional terhadap hukum. - Mahasiswa membentuk 10 (sepuluh) kelompok untuk menerima tugas kelompok. - Mahasiswa dapat menemukan kebenaran ilmiah tentang pendekatan fungsional terhadap hukum. G. ALAT DAN SUMBER BELAJAR Alat : LCD & Laptop Sumber : 1. Marquita Sykes, The Origins ofAffirmative Action dalam http://www.now.orginnt/0895/affirmhs.html ( akses tgl. 2 Oktober 2006). 2. Subkomisi Ekonomi Sosial Budaya Komnas HAM, Makalah dalam Seminar "Sosialisasi Instrumen Hukum Nasional dan Internasional yang Menjamin Terpenuhinya Hak Pekerja dan Jaminan Sosial", Garuda Plaza Hotel, Medan, tgl. 29 September 2006. 3. Konvensi ILO Tentang Hak Asasi Manusia Mendasar/The Fundamental Human Rights Conventions of The ILO, dihimpun oleh Hadi Setia Tunggal, Harvarindo, Jakarta, 2000, hlm.vi. H. PENILAIAN Indikator Penilaian


Instrumen Penilaian


27

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP) PERTEMUAN KE-IX



A. STANDAR KOMPETENSI Menekankan kemampuan untuk berpikir kritis dalam menemukan kebenaran ilmiah sebagai Rapat Permusyawaratan dan pemeriksaan Persiapan, Perdamaian, Pemeriksaan Acara Biasa, Pemeriksaan Acara Cepat, Masuknya Pihak Ketiga, dan Upaya HukumMahasiswa mampu berpikir kritis untuk menjelaskan tentang penyelesaian konflik. C. TUJUAN PEMBELAJARAN Setelah menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa mampu menemukan kebenaran ilmiah sebagai problem solving atau searching for the truth tentang Rapat Permusyawaratan dan pemeriksaan Persiapan, Perdamaian, Pemeriksaan Acara Biasa, Pemeriksaan Acara Cepat, Masuknya Pihak Ketiga, dan Upaya Hukum D. MATERI POKOK - Penyelesaian konflik E. METODE PEMBELAJARAN 1. Ceramah 2. Diskusi 3. Tanya Jawab 4. Penugasan

28

F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN Tahap Perkuliahan Kegiatan Awal

⁻

⁻

Kegiatan Inti

⁻

⁻ ⁻

Kegiatan Akhir

⁻

⁻

Kegiatan Perkuliahan Waktu Dosen menjelaskan uraian tentang rapat permusya 10 menit pengantar waratan dan pemeriksaan persiapan, perdamaian, pemeriksaan acara biasa, pemeriksaan acara cepat, masuknya pihak ketiga, dan upaya hukum. Dosen memberikan tanya jawab tentang rapat per musyawaratan dan pemeriksaan persiapan, perda maian, pemeriksaan acara biasa, pemeriksaan acara cepat, masuknya pihak ketiga, dan upaya hukum. Dosen menguraikan tentang pengertian rapat 70 menit inti permusyawaratan dan pemeriksaan persiapan, perdamaian, pemeriksaan acara biasa, pemeriksaan acara cepat. masuknya pihak ketiga, dan upaya hukum. mahasiswa mendengarkan, melalukan tanya jawab tentang pengertian rapat permusyawaratan dan pemeriksaan persiapan, perdamaian, pemeriksaan acara biasa, pemeriksaan acara cepat, masuknya pihak ketiga, dan upaya hukum. Dosen merumuskan tentang pengertian rapat 20 menit evaluasi permusyawaratan dan pemeriksaan persiapan, perdamaian, pemeriksaan acara biasa, pemeriksaan acara cepat, masuknya pihak ketiga, dan upaya hukum. Mahasiswa memberikan komentar dan tanya jawab tentang pengertian rapat permusyawaratan dan pemeriksaan persiapan, perdamaian, pemeriksaan acara biasa, pemeriksaan acara cepat, masuknya pihak ketiga, dan upaya hukum.

29

G. ALAT DAN SUMBER BELAJAR Alat : LCD & Laptop Sumber : 1. Buuren van, Peter JJ, Materiale onvankelijhkheid, Bahan Penataran Perdailan administrasi, Kerjasama Indonesia-Belanda,Unpad, Bandung, Agustus, 1987. 2. Indroharto, Usaha Memahami Undang - undang tentang Peradlian Tata Usaha Negara, Sinar Harapan Jakarta, Jakarta, 1991. 3. Hadjon, Philipus M, dkk., Pengantar hukum admininstrasi Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1994 H. PENILAIAN Indikator Penilaian


Instrumen Penilaian

: 1. Daftar hadir mahasiswa 2. Penandaan penilaian dalam daftar presensi mahasiswa 3. Tugas-tugas

30

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP) PERTEMUAN KE-X



A. STANDAR KOMPETENSI Menekankan kemampuan untuk berpikir kritis dalam menemukan kebenaran ilmiah sebagai problem solving atau searching for the truth mengenai Surat atau Tulisan, Keterangan Ahli, Keterangan Saksi, Pengakuan Para Pihak, dan Pengetahuan Hakim B. KOMPETENSI DASAR Mahasiswa mampu berpikir kritis untuk menjelaskan tentang Surat atau Tulisan, Keterangan Ahli, Keterangan Saksi, Pengakuan Para Pihak, dan Pengetahuan Hakim C. TUJUAN PEMBELAJARAN Setelah menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa mampu menemukan kebenaran ilmiah sebagai problem solving atau searching for the truth tentang Surat atau Tulisan, Keterangan Ahli, Keterangan Saksi, Pengakuan Para Pihak, dan Pengetahuan Hakim D. MATERI POKOK - Kesadaran hukum - Budaya hukum - Faktor-faktor dalam penegakan hukum

31


⁻ ⁻

Kegiatan Inti

⁻ ⁻

Kegiatan Akhir

⁻ ⁻ ⁻

Kegiatan Perkuliahan Waktu Dosen menjelaskan tentang surat atau tulisan,kete 10 menit pengantar rangan ahli,keterangan saksi,pengakuan para pihak, dan pengetahuan hakim Dosen memberikan tanya jawab tentang surat atau tulisan,keterangan ahli,keterangan saksi,pengakuan para pihak, dan pengetahuan hakim Dosen menguraikan tentang pengertian surat atau 70 menit inti tulisan,keterangan ahli,keterangan saksi, pengakuan para pihak, dan pengetahuan hakim. Mahasiswa mendengarkan, melalukan tanya jawab tentang pengertian surat tulisan,keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan para pihak, dan pengetahuan hakim. Dosen merumuskan tentang pengertian surat atau 20 menit evaluasi tulisan,keterangan ahli,keterangan saksi, pengakuan para pihak, dan pengetahuan hakim. Mahasiswa memberikan komentar dan tanya jawab surat atau tulisan,keterangan ahli,keterangan saksi, pengakuan para pihak, dan pengetahuan hakim. Mahasiswa dapat menemukan kebenaran ilmiah tentang surat atau tulisan, keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan para pihak, dan pengetahuan hakim.

32

G. ALAT DAN SUMBER BELAJAR Alat : LCD & Laptop Sumber : 1. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Bandung, 1980. 2. Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1988 H. PENILAIAN Indikator Penilaian


Instrumen Penilaian


33

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP) PERTEMUAN KE-XI



A. STANDAR KOMPETENSI Menekankan kemampuan untuk berpikir kritis dalam menemukan kebenaran ilmiah sebagai problem solving atau searching for the truth mengenai Hakim Aktif, Hubungan Hakim Administrasi dan Hakim Perdata, Dasar Pengujian, dan Putusan dan Pelaksanaannya B. KOMPETENSI DASAR Mahasiswa mampu berpikir kritis untuk menjelaskan tentang Hakim Aktif, Hubungan Hakim Administrasi dan Hakim Perdata, Dasar Pengujian, dan Putusan dan Pelaksanaannya C. TUJUAN PEMBELAJARAN Setelah menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa mampu menemukan kebenaran ilmiah sebagai problem solving atau searching for the truth tentang Hakim Aktif, Hubungan Hakim Administrasi dan Hakim Perdata, Dasar Pengujian, dan Putusan dan Pelaksanaannya D. MATERI POKOK - Kesadaran hukum - Budaya hukum - Faktor-faktor dalam penegakan hukum

34


⁻ ⁻

Kegiatan Inti

⁻ ⁻

Kegiatan Akhir

⁻ ⁻

⁻

Kegiatan Perkuliahan Waktu Dosen menjelaskan tentang hakim aktif, hubungan hakim 10 menit pengantar administrasi dan hakim perdata, dasar pengujian, dan putusan dan pelaksanaannya Dosen memberikan tanya jawab tentang hakim aktif, hubungan hakim administrasi dan hakim perdata, dasar pengujian, dan putusan dan pelaksanaannya Dosen menguraikan tentang hakim aktif, hubungan 70 menit inti hakim administrasi dan hakim perdata, dasar pengujian, dan putusan dan pelaksanaannya. mahasiswa mendengarkan, melalukan tanya jawab tentang hakim aktif, hubungan hakim administrasi dan hakim perdata, dasar pengujian, dan putusan dan pelaksanaannya. Dosen merumuskan tentang hakim aktif, hubungan 20 menit evaluasi hakim administrasi dan hakim perdata, dasar pengujian, dan putusan dan pelaksanaannya. Mahasiswa memberikan komentar dan tanya jawab hakim aktif, hubungan hakim administrasi dan hakim perdata, dasar pengujian, dan putusan dan pelaksanaannya. Mahasiswa dapat menemukan kebenaran ilmiah tentang hakim aktif, hubungan hakim administrasi dan hakim perdata, dasar pengujian, dan putusan dan pelaksanaannya. 35

G. ALAT DAN SUMBER BELAJAR Alat : LCD & Laptop Sumber : 1. Rochmat Soemitro, Masalah Peradilan Administrasi dalam Hukum Pajak di Indonesia, Eresco, Bandung, 1976. 2. Sjachran Basah, Hukum Acara Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Administrasi (HAPLA), Rajawali Pers, Jakarta, 1989. 3. Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1988 H. PENILAIAN Indikator Penilaian


Instrumen Penilaian


36

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP) PERTEMUAN KE-XII



A. STANDAR KOMPETENSI Menekankan kemampuan untuk berpikir kritis dalam menemukan kebenaran ilmiah sebagai problem solving atau searching for the truth mengenai Rumusan Asas - asas Umum Pemerintahan Yang Baik di Belanda, Peristilahan, Bentuk dan Karakter B. KOMPETENSI DASAR Mahasiswa mampu berpikir kritis untuk menjelaskan tentang Rumusan Asas - asas Umum Pemerintahan Yang Baik di Belanda, Peristilahan, Bentuk dan Karakter C. TUJUAN PEMBELAJARAN Setelah menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa mampu menemukan kebenaran ilmiah sebagai problem solving atau searching for the truth tentang Rumusan Asas - asas Umum Pemerintahan Yang Baik di Belanda, Peristilahan, Bentuk dan Karakter D. MATERI POKOK - Kesadaran hukum - Budaya hukum - Faktor-faktor dalam penegakan hukum

37


⁻ ⁻

Kegiatan Inti

⁻ ⁻

Kegiatan Akhir

⁻ ⁻

⁻

Kegiatan Perkuliahan Waktu Dosen menjelaskan tentang rumusan asas - asas 10 menit pengantar umum pemerintahan yang baik di belanda, peristilahan, bentuk dan karakter. Dosen memberikan tanya jawab tentang rumusan asas - asas umum pemerintahan yang baik di belanda, peristilahan, bentuk dan karakter. Dosen menguraikan tentang rumusan asas - asas 70 menit inti umum pemerintahan yang baik di belanda, peristilahan, bentuk dan karakter. Mahasiswa mendengarkan, melakukan tanya jawab tentang rumusan asas - asas umum pemerintahan yang baik di belanda, peristilahan, bentuk dan karakter. Dosen merumuskan tentang rumusan asas - asas 20 menit evaluasi umum pemerintahan yang baik di belanda, peristilahan, bentuk dan karakter. Mahasiswa memberikan komentar dan tanya jawab rumusan asas - asas umum pemerintahan yang baik di belanda, peristilahan, bentuk dan karakter. Mahasiswa dapat menemukan kebenaran ilmiah tentang rumusan asas - asas umum pemerintahan di belanda,peristilahan,bentuk dan karakter

38

G. ALAT DAN SUMBER BELAJAR Alat : LCD & Laptop Sumber : 1. Murthadha Muthahari, Keadilan Ilahi, Mizan, Bandung, 1992. 2. Moch. S.EI Wa (terjemahan) Anshari Thojib, Sistem Politik dalam Pemerintahan Islam, Bina Ilmu, Surabaya, 1983. 3. Moch. Koesnoe, Nilai - Nilai Dasar Pembentukan Hukum nsional, (makalah), Praseminar Pembentukan Hukum Nasional, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta,1987. 4. Koentjoro Purbopronoto, Beberapa Catatan tentang Hukum Peradilan Administrasi Negara dan Hukum Pemerintahan, Alumni , Bandung, 1978. 5. Utrech E., Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia, Penerbitan dan Balai Buku Indonesia,Jakarta 1957. H. PENILAIAN Indikator Penilaian


Instrumen Penilaian


39

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP) PERTEMUAN KE-XIII



A. STANDAR KOMPETENSI Menekankan kemampuan untuk berpikir kritis dalam menemukan kebenaran ilmiah sebagai Fungsi dan Macam, Kedudukan Dalam Tata Hukum Indonesia, Sumber - sumber Hukum Administrasi,Landasan Yuridis, Perincian Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik B. KOMPETENSI DASAR Mahasiswa mampu berpikir kritis untuk menjelaskan tentang Fungsi dan Macam, Kedudukan Dalam Tata Hukum Indonesia, Sumber - sumber Hukum Administrasi,Landasan Yuridis, Perincian Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik C. TUJUAN PEMBELAJARAN Setelah menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa mampu menemukan kebenaran ilmiah sebagai problem solving atau searching for the truth tentang Fungsi dan Macam, Kedudukan Dalam Tata Hukum Indonesia, Sumber - sumber Hukum Administrasi,Landasan Yuridis, Perincian Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik D. MATERI POKOK - Kesadaran hukum - Budaya hukum - Faktor-faktor dalam penegakan hukum

40


⁻

⁻

Kegiatan Inti

⁻

⁻

Kegiatan Akhir

-

Kegiatan Perkuliahan Waktu Dosen menjelaskan tentang fungsi dan macam, ke 10 menit pengantar dudukan dalam tata hukum indonesia,sumbersumber hukum administrasi,landasan yuridis,perin cian asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dosen memberikan tanya jawab tentang fungsi, macam,kedudukan dalam tata hukum indone sia,sumber-sumber hukum administrasi, landasan yuridis, perincian asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dosen menguraikan tentang fungsi dan macam, 70 menit inti kedudukan dalam tata hukum indonesia, sumber sumber hukum administrasi, landasan yuridis, perincian asas-asas umum pemerintahan yang baik. mahasiswa mendengarkan, melalukan tanya jawab tentang fungsi dan macam, kedudukan dalam tata hukum indonesia, sumber - sumber hukum administrasi, landasan yuridis, perincian asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dosen merumuskan tentang fungsi dan macam, 20 menit evaluasi kedudukan dalam tata hukum indonesia, sumber sumber hukum administrasi, landasan yuridis, perincian asas-asas umum pemerintahan yang baik. 41

- Mahasiswa memberikan komentar dan tanya jawab rumusan fungsi dan macam, kedudukan dalam tata hukum indonesia, sumber - sumber hukum administrasi, landasan yuridis, perincian asas-asas umum pemerintahan yang baik. - Mahasiswa dapat menemukan kebenaran ilmiah tentang fungsi dan macam, kedudukan dalam tata hukum indonesia, sumber - sumber hukum administrasi, landasan yuridis, perincian asas-asas umum pemerintahan yang baik. G. ALAT DAN SUMBER BELAJAR Alat : LCD & Laptop Sumber : 1. Moch. Koesnoe, Nilai - Nilai Dasar Pembentukan Hukum nsional, (makalah), Praseminar Pembentukan Hukum Nasional, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta,1987 2. Marbun SF., dan Mahfud, MD., Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Liberty, Yogyakarta, 1987. H.PENILAIAN Indikator Penilaian


Instrumen Penilaian


42

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP) PERTEMUAN KE-XIV



A. STANDAR KOMPETENSI Mengerti dan memahami soal yang diberikan dalam ujian akhir semester. B. KOMPETENSI DASAR Mahasiswa mampu menjawab soal Ujian Akhir Semester. C. TUJUAN PEMBELAJARAN Kemampuan menjawab soal yang ditanyakan. D. MATERI POKOK Materi I - XIII E. METODE PEMBELAJARAN Tes Tertulis F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN Tahap Perkuliahan Kegiatan Awal

Kegiatan Perkuliahan Waktu Dosen membagi dan memberi penjelasan tentang 10 menit pengantar 43

Kegiatan Inti Kegiatan Akhir

ujian akhir semester. Mahasiswa Menjawab soal ujian akhiir semester. 70 menit inti Dosen Mengumpulkan hasil ujian 10 menit evaluasi Mahasiswa mengevaluasi jawaban soal-soal ujian Tengah semester.

G. ALAT DAN SUMBER BELAJAR Alat : LCD & Laptop H. PENILAIAN Indikator Penilaian


Instrumen Penilaian


44

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP) PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI ILMU HUKUM UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

Recommend Documents