KONTRAK KULIAH
Mata Kuliah Kode Mata Kuliah SKS Dosen
: : : :
Hukum Advokasi dan Pemasyarakatan MKL-14 2 Dr. Edy Lisdiyono, SH.,M.Hum
PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI ILMU HUKUM UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG 2013 1
HALAMAN PENGESAHAN KONTRAK KULIAH
Mata Kuliah Kode Mata Kuliah SKS Dosen
: : : :
Hukum Advokasi dan Pemasyarakatan MKL-14 2 Dr. Edy Lisdiyono, SH.,M.Hum
Tanggal Kontrak
: 6 Maret 2013
Dosen dan Mahasiswa sepakat menjalankan kontrak kuliah sebagaimana yang ditetapkan dalam isi dokumen untuk Semester Gasal/Genap.
Perwakilan Mahasiswa
Perwakilan Dosen
Judi, SH Npm. 131003741010074
Dr. Edy Lisdiyono, SH.,M.Hum Nrp. 1111135
2
KONTRAK KULIAH Fakultas Program Program Studi Mata Kuliah Kode Mata Kuliah SKS Pengajar
: : : : : : :
Hukum Magister Ilmu Hukum Hukum Advokasi dan Pemasyarakatan MKL-14 2 Dr. Edy Lisdiyono, SH.,M.Hum
Semester/Tahun Akademik Hari Pertemuan
: :
Gasal 2013 / 2014 Kamis, 19.50 – 21.30 WIB
Tempat Pertemuan 1. Standar Kompetensi
: Ruang Adi Sucipto : Berpikir kritis, Memahami, Menjelaskan dan Menganalisa tentang Hukum Advokasi dan Pemasyarakatan yang sesuai dengan perkembangan hukum dalam masyarakat di Indonesia
2. Kompetensi Dasar
: Pada akhir kuliah mahasiswa mampu menjelaskan dan menemukan kebenaran ilmiah tentang Hukum Advokasi dan Pemasyarakatan
3. Metode Pembelajaran
: 1. Ceramah 2. Diskusi 3. Penugasan
4. Materi Pokok
: Pokok Bahasan I s/d XIII
5. Tugas
: a. Tugas Individu : Membuat Makalah dengan topik tentang 1. Peranan Hukumm Advokasi dan Pemasyarakatan 2. Pemberian Bantuan Bagi Masyarakat Miskin yang menghadapi masalah hukum
3
b. Tugas Kelompok
: Diskusi dengan topik Hukumm Advokasi dan Pemasyarakatan di Indonesia
6. Kriteria Penilaian
: Berpedoman pada Pedoman Akademik, Program Magister Program Studi Ilmu Hukum UNTAG Semarang. Nilai akhir merupakan kumulatif dari ujian Tengah Semester, Ujian Akhir Semester, tugas dan keaktipan kehadiran mahasiswa dalam kuliah
7. Prosentasi
: 1. Kehadiran dalam kuliah 2. Tugas 3. Ujian Tengah Semester 4. Ujian Akhir Semester
: 15 % : 20 % : 30 % : 35 % 100 %
Nilai A Nilai B Nilai C Nilai D Nilai E 8. Jadual Perkuliahan Pertemuan 1
: 81-100 : 61-80 : 41-60 : 21-40 : < 20
:
Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan Advokat, perkembangan mutakhir profe si beracara, dan moralitas sebagai etika dan profesi.di Indonesia
Sumber Pustaka 1. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, penerbit Prenada Media, Jakarta, 2005. 2. R. Subekti, hukum Acara Perdata, bina Cipta , jakarta, 1982. 3. Lasdin Wilas, Cakrawala Advokat Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1989.
4
Waktu T P U
Keterangan
2
Status Advokat, Peran Yuridis Profesi Advokat, dan Profesi Advokat dan Officium Nobile.
1. Mach. Faisal Salam,Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek, Penerbit Mandar Maju,bandung ,2001 2. E. Sumaryono, Etika Profesi Hukum, Kanisius, Yogyakarta,1995. 3. Adnan Buyung Nasution, Legal Assistence and Access to Justice in Indonesia, 1976.
3.
Hak - Hak bagi Advokat, Kewajiban Seorang Advokat, dan Larangan Bagi Advokat
1. Vide Darmawan, Hukuum Acara Pidana Suatu Pengantar, Djambatan, Jakarta, 1989 2. Ny. retno Wulan Sutanntio, Hukum Acara Perdata dlam teori dan Praktek 3. Heri Tahir, 2010, Proses Hukum yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta..
4.
Bantuan Hukum dan Penyantunan Terpidana dilihat dari latar belakang sejarah bantuan hukum
1. Adnan Buyung Nasution, 1982, Bantuan Hukum di Indonesia, Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Jakarta. 2. Frans Hendra Winata, Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum.
5.
Perwujudan nilai-nilai nasionalisme dalam perlindungan hukum bagi orang miskin
1. Abdul Hakim G. Nusantara, 1981, Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural dalam Abdul Hakim dan Mulyana W. Kusumah, Beberapa Pemikiran Mengenai Bantuan Hukum: Ke Arah Bantuan Hukum Struktural, Penerbit Alumni, Bandung. 2. Todung Mulya Lubis, 2005, Jalan Panjang Hak Asasi Manusia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
5
3. Undang - undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. 4. Undang - undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum 6.
Negara dan bantuan hukum di Indonesia
1. Heri Tahir, 2010, Proses Hukum yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta. 2. Herbert L. Packer, 1968, The Limits of The Criminal Sanction, Stanford University Press, California 3. Undang - undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman 4. Undang - undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum
7.
Ulangan Tengah Semester
Pertemuan I - VI
8.
Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat
1. Frans Hendra Winata, Bantuan Hukum-Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan Herbert L. Packer, 1968, The Limits of The Criminal Sanction, Stanford University Press, California 2. Abdul Hakim G. Nusantara, “Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural” dalam Abdul Hakim dan Mulyana W. Kusumah, Op. cit.¸hlm. 26. 3. Mulyana W. Kusumah, “Beberapa Masalah Sekitar Bantuan Hukum Struktural” dalam Abdul Hakim dan Mulyana W. Kusuma
9.
Bantuan
Hukum
Dalam
Proses 1. Mulyana W. Kusumah, “Beberapa Masalah Sekitar Bantuan Hukum Struktural” oleh Mulyana W.
6
90 Menit
Pemeriksaan Tersangka di Kepolisian.
Kusumah, sebagaimana dimuat dalam Abdul Hakim dan Mulyana W. Kusumah 2. Abdul Hakim G. Nusantara, “Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural” dalam Abdul Hakim dan Mulyana W. Kusumah, Op. cit.¸hlm. 26 3. Mulyana W. Kusumah, “Beberapa Masalah Sekitar Bantuan Hukum Struktural” dalam Abdul Hakim dan Mulyana W. Kusuma.
10.
Memberikan jaminan perlindungan hukum kepada masyarakat tidak mampu sesuai Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
1. Frans Hendra Winata, Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum, hlm. 26. 2. Sartono dan Bhekti Suryani, Prinsip-Prinsip Dasar Advokat 3. Subekti, Hukum Acara Perdata, (Bandung: Bina Cipta, 1977),..
11.
Bantuan Hukum Dalam Perkara Pidana, dan Bantuan Hukum Dalam Perkara Pidana Pada Tahap Pemeriksaan Tersangka di Tingkat Penyidikan di Kepolisian.
1. Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, 1987, Mengenal Lembaga Kejaksaan di Indonesia,Bina Aksara,Jakarta, 2. Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, Pembahasan KUHAP; Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi, Sinar Grafika, Jakarta, 3. Faisal, 2012, Menerobos Positivisme Hukum, Gramata Publishing, Jakarta
12.
Perlindungan Hak Hukum Individu dalam Proses Hukum Pidana di Indonesia, dan Penyelidikan dan Penyidikan di Kepolisian
1. Robert Meher Luhut M.P. Pangaribuan, 2013, Hukum Acara Pidana; Surat Resmi Advokat di Pengadilan, Papas Sinar Sinanti, Jakarta
7
2. Heri Tahir, 2010, Proses Hukum yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta 3. Adnan Buyung Nasution, Legal Assistence and Access to Justice in Indonesia, 1976. 13.
Proses Verifikasi dan Akreditasi, dan . Kelembagaan dan Regulasi
1. Rusli Muhammad, 2012, Lembaga Pengadilan Indonesia Beserta Keputusan Kontroversial, UII Yogyakarta Press, Yogyakarta 2. Binziad Kadafi, dkk, 2001, Advokat Indonesia Mencari Legitimasi; Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, Jakarta 3. Heri Tahir, 2010, Proses Hukum yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta
14.
Ujian Akhir Semester
Pertemuan I - XIII
8
90 Menit
