SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)
Mata Kuliah Kode Mata Kuliah SKS Dosen
: Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah : MKL-17 :2 : Prof. Dr. Yos Johan Utama, SH.,M.Hum
PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI ILMU HUKUM UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG 1
HALAMAN PENGESAHAN SAP Mata Kuliah Kode Mata Kuliah SKS Dosen
: Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah : MKL-17 :2 : Prof. Dr. Yos Johan Utama, SH.,M.Hum
Tanggal Verifikasi Pejabat yang Memverifikasi Tanggal Pengesahan Pejabat yang Mengesahkan
: 6 Januari 2014 : Sekretaris Bidang Akademik : 3 Februari 2014 : Ketua Program
Ketua Program
Prof. Dr. Liliana Tedjasaputro, SH, MH, MM NRP. 111124
Sekretaris Bidang Akademik
Dr. Mashari, SH, M.Hum NRP. 111124
2
Perwakilan Dosen
Prof. Dr. Yos Johan Utama, SH.,M.Hum NIP. 130321307
SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP) PERTEMUAN KE-I
Fakultas Program Program Studi Mata Kuliah Kode Mata Kuliah SKS
: : : : : :
Hukum Magister Ilmu Hukum Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah MKL-17 2
A. STANDAR KOMPETENSI Menekankan kemampuan untuk berpikir kritis dalam menemukan kebenaran ilmiah dalam perbendaharaan negara dalam pengaturan pengelolaan keuangan daerah. B. KOMPETENSI DASAR Mahasiswa mampu berpikir kritis dalam menjelaskan pengertian, sejarah dan perkembangan perbendaharaan negara dalam pengaturan pengelolaan keuangan daerah C. TUJUAN PEMBELAJARAN Setelah menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa mampu menemukan kebenaran ilmiah sebagai problem solving atau searching for the truth dalam perbendaharaan negara dalam pengaturan pengelolaan keuangan daerah D. MATERI POKOK Perbendaharaan negara dalam pengaturan pengelolaan keuangan daerah. E. METODE PEMBELAJARAN 1. Ceramah 2. Diskusi 3. Tanya Jawab 3
F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN Tahap Perkuliahan Kegiatan Awal
-
Kegiatan Inti
-
-
Kegiatan Akhir
-
Kegiatan Perkuliahan Waktu Membuat kesepakatan dengan mahasiswa 10 menit pengantar tentang materi yang diberikan sesuai dengan silabus. Menjelaskan tentang Nilai Nasionalisme dalam kaitannya dengan Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah Menjelaskan pengertian sosiologi hukum, 70 menit inti menjelaskan sejarah dan perkembangan perbendaharaan negara dalam pengaturan pengelolaan keuangan daerah. Mahasiswa mendengarkan; melakukan Tanya jawab tentang pengertian, sejarah dan perkembangan serta ruang lingkup perbendaharaan negara dalam pengaturan pengelolaan keuangan daerah Dosen merumuskan tentang perbendaharaan 20 menit evaluasi negara dalam pengaturan pengelolaan keuangan daerah Mahasiswa memberikan Komentar dan tanya jawab tentang perbendaharaan negara dalam pengaturan pengelolaan keuangan daerah.
G.ALAT DAN SUMBER BELAJAR Alat : LCD & Laptop Sumber : 1. Syukri Abdullah, 2008, Keuangan Daerah, Opini, Tata Kelola Pemerintahan, Epilson Group, Bandung 2. Ridwan HR, 2006, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers, Jakarta.
4
3. Philipus Hadjon, 1993, Pengantar Hukum Administrasi Negara, Gadjah Mada University pers, Yogyakarta. H.PENILAIAN Indikator Penilaian
: Aspek Soft Skill (Sikap dan Perilaku) 1. Kehadiran mahasiswa 2. Ketertiban dan ketenangan dalam mengikuti pembelajaran 3. Kepatuhan terhadap tata karma kampus 4. Keaktifan dalam umpan balik Aspek Hard Skill dilakukan dengan melalui: 1. Kemampuan dan Kualitas Jawaban
Instrumen Penilaian
: 1. Daftar hadir mahasiswa 2. Penandaan penilaian dalam daftar presensi mahasiswa
5
SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP) PERTEMUAN KE-II
Fakultas Program Program Studi Mata Kuliah Kode Mata Kuliah SKS
: : : : : :
Hukum Magister Ilmu Hukum Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah MKL-17 2
A. STANDAR KOMPETENSI Menekankan kemampuan untuk berpikir kritis dalam menemukan kebenaran ilmiah dalam Akuntasi Keuangan dan Penatausahaan Dokumen. B. KOMPETENSI DASAR Mahasiswa mampu berpikir kritis dalam menjelaskan Akuntasi Keuangan dan Penatausahaan Dokumen. C. TUJUAN PEMBELAJARAN Setelah menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa mampu menemukan kebenaran ilmiah sebagai problem solving atau searching for the truth dalam Akuntasi Keuangan dan Penatausahaan Dokumen. D. MATERI POKOK - Akuntasi Keuangan dan Penatausahaan Dokumen E. METODE PEMBELAJARAN 1. Ceramah 2. Diskusi 3. Tanya Jawab
6
F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN Tahap Perkuliahan Kegiatan Awal
-
Kegiatan Inti
-
Kegiatan Akhir
-
Kegiatan Perkuliahan Waktu Membuat kesepakatan dengan mahasiswa 10 menit pengantar tentang materi yang diberikan sesuai dengan silabus. Menjelaskan pengertian sosiologi hukum, 70 menit inti menjelaskan Akuntasi Keuangan dan Penatausahaan Dokumen Mahasiswa mendengarkan; melakukan Tanya jawab tentang Akuntasi Keuangan dan Penatausahaan Dokumen 20 menit evaluasi Dosen merumuskan Akuntasi Keuangan dan Penatausahaan Dokumen Mahasiswa memberikan Komentar dan tanya jawab Akuntasi Keuangan dan Penatausahaan Dokumen
G.ALAT DAN SUMBER BELAJAR Alat Sumber
H.PENILAIAN Indikator Penilaian
: LCD & Laptop : 1. Arifin P. Soeria Atmadja, 2005, Keuangan Negara Dalam Perspektif Hukum: Teori, Praktik dan Kritik, , Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas indonesia , Jakarta. 2. Tjandra Riawan, 2006, Hukum Keuangan Negara, Gramedia Widiasarana, Jakarta
: Aspek Soft Skill (Sikap dan Perilaku) 1. Kehadiran mahasiswa 2. Ketertiban dan ketenangan dalam mengikuti pembelajaran 3. Kepatuhan terhadap tata karma kampus 4. Keaktifan dalam umpan balik
7
Aspek Hard Skill dilakukan dengan melalui: 1. Kemampuan dan Kualitas Jawaban Instrumen Penilaian
: 1. Daftar hadir mahasiswa 2. Penandaan penilaian dalam daftar presensi mahasiswa
8
SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP) PERTEMUAN KE-III
Fakultas Program Program Studi Mata Kuliah Kode Mata Kuliah SKS
: : : : : :
Hukum Magister Ilmu Hukum Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah MKL-17 2
A. STANDAR KOMPETENSI Menekankan kemampuan untuk berpikir kritis dalam menemukan kebenaran ilmiah Pertanggungjawaban Keuangan, Laporan Keuangan dan Komite Satandar Akuntansi Pemerintahan. B. KOMPETENSI DASAR Mahasiswa mampu berpikir kritis untuk menjelaskan Pertanggungjawaban Keuangan, Laporan Keuangan dan Komite Satandar Akuntansi Pemerintahan C. TUJUAN PEMBELAJARAN Setelah menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa mampu menemukan kebenaran ilmiah sebagai problem solving atau searching for the truth mengenai Pertanggungjawaban Keuangan, Laporan Keuangan dan Komite Satandar Akuntansi Pemerintahan. D. MATERI POKOK Pertanggungjawaban Keuangan, Laporan Keuangan dan Komite Satandar Akuntansi Pemerintahan. E. METODE PEMBELAJARAN 1. Ceramah 2. Diskusi
9
3. Tanya Jawab 4. Penugasan F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN Tahap Perkuliahan Kegiatan Awal
Kegiatan Inti
-
-
Kegiatan Akhir
-
-
-
Kegiatan Perkuliahan Waktu Dosen memberikan tanya jawab tentang 10 menit pengantar Pertanggungjawaban Keuangan, Laporan Keuangan dan Komite Satandar Akuntansi Pemerintahan Menjelaskan pendekatan teoritis, Pertanggung 70 menit inti jawaban Keuangan, Laporan Keuangan dan Komite Satandar Akuntansi Pemerintahan Mahasiswa mendengarkan; melakukan Tanya jawab tentang Pertanggungjawaban Keuangan, Laporan Keuangan dan Komite Satandar Akuntansi Pemerintahan Dosen merumuskan tentang pendekatan teoritis, 20 menit evaluasi Pertanggung jawaban Keuangan, Laporan Keuangan dan Komite Satandar Akuntansi Pemerintahan Mahasiswa memberikan Komentar dan Tanya jawab tentang Pertanggung jawaban Keuangan, Laporan Keuangan dan Komite Satandar Akuntansi Pemerintahan Mahasiswa dapat memberikan problem solving untuk Pertanggung jawaban Keuangan, Laporan Keuangan dan Komite Satandar Akuntansi Pemerintahan
10
G.ALAT DAN SUMBER BELAJAR Alat : LCD & Laptop Sumber : 1. Muhammad Djafar Saidi, 2011, Hukum Keuangan Negara, Rajawali Pers, Makassar. 2. Wijaya, 2013, Peraturan Kebijakan, CV Duta Nusindo, Semarang. H. PENILAIAN Indikator Penilaian
: Aspek Soft Skill (Sikap dan Perilaku) 1. Kehadiran mahasiswa 2. Ketertiban dan ketenangan dalam mengikuti pembelajaran 3. Kepatuhan terhadap tata karma kampus 4. Keaktifan dalam umpan balik Aspek Hard Skill dilakukan dengan melalui: 1. Kemampuan dan Kualitas Jawaban
Instrumen Penilaian
: 1. Daftar hadir mahasiswa 2. Penandaan penilaian dalam daftar presensi mahasiswa 3. Tugas-Tugas
11
SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP) PERTEMUAN KE-IV
Fakultas Program Program Studi Mata Kuliah Kode Mata Kuliah SKS
: : : : : :
Hukum Magister Ilmu Hukum Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah MKL-17 2
A. STANDAR KOMPETENSI Menekankan kemampuan untuk berpikir kritis dalam menemukan kebenaran ilmiah Hubungan Tujuan Negara dengan Keuangan Negara dan Kewenangan Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Negara B. KOMPETENSI DASAR Mahasiswa mampu berpikir kritis untuk menjelaskan Hubungan Tujuan Negara dengan Keuangan Negara dan Kewenangan Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Negara C. TUJUAN PEMBELAJARAN Setelah menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa mampu menemukan Hubungan Tujuan Negara dengan Keuangan Negara dan Kewenangan Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Negara . D. MATERI POKOK Hubungan Tujuan Negara dengan Keuangan Negara dan Kewenangan Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Negara . E. METODE PEMBELAJARAN 1. Ceramah 2. Diskusi 3. Tanya Jawab 12
F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN Tahap Perkuliahan Kegiatan Awal
Kegiatan Inti
Kegiatan Akhir
Kegiatan Perkuliahan Waktu - Dosen menguraikan tentang Hubungan Tujuan 10 menit pengantar Negara dengan Keuangan Negara dan Kewenangan Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Negara - Dosen Memberikan Tanya Jawab tentang Hubungan Tujuan Negara dengan Keuangan Negara dan Kewenangan Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Negara - Dosen Menjelaskan Hubungan Tujuan Negara 70 menit inti dengan Keuangan Negara dan Kewenangan Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Negara - Dosen merumuskan tentang Hubungan Tujuan 20 menit evaluasi Negara dengan Keuangan Negara dan Kewenangan Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Negara - Mahasiswa memberikan Komentar dan Tanya jawab tentang Hubungan Tujuan Negara dengan Keuangan Negara dan Kewenangan Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Negara - Mahasiswa dapat memberikan problem solving mengenai Hubungan Tujuan Negara dengan Keuangan Negara dan Kewenangan Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Negara
G. ALAT DAN SUMBER BELAJAR Alat : LCD & Laptop Sumber : 1. Bohari, Hukum Anggaran Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 1995 2. Goedhart, Garis-Garis Besar Ilmu Keuangan Negara, Djambatan, Jakarta, 1973 13
3. Subagio, Hukum Keuangan Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 1991 H.PENILAIAN Indikator Penilaian
: Aspek Soft Skill (Sikap dan Perilaku) 1. Kehadiran mahasiswa 2. Ketertiban dan ketenangan dalam mengikuti pembelajaran 3. Kepatuhan terhadap tata karma kampus 4. Keaktifan dalam umpan balik Aspek Hard Skill dilakukan dengan melalui: 1. Kemampuan dan Kualitas Jawaban
Instrumen Penilaian
: 1. Daftar hadir mahasiswa 2. Penandaan penilaian dalam daftar presensi mahasiswa
14
SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP) PERTEMUAN KE-V
Fakultas Program Program Studi Mata Kuliah Kode Mata Kuliah SKS
: : : : : :
Hukum Magister Ilmu Hukum Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah MKL-17 2
A. STANDAR KOMPETENSI Menekankan kemampuan untuk berpikir kritis dalam menemukan kebenaran ilmiah tentang Proses Penyusunan dan Penetapan APBD. B. KOMPETENSI DASAR Mahasiswa mampu berpikir kritis untuk menjelaskan tentang Proses Penyusunan dan Penetapan APBD. C. TUJUAN PEMBELAJARAN Setelah menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa mampu menemukan kebenaran ilmiah sebagai problem solving atau searching for the truth tentang Proses Penyusunan dan Penetapan APBD. D. MATERI POKOK Proses Penyusunan dan Penetapan APBD. E. METODE PEMBELAJARAN 1. Ceramah 2. Diskusi 3. Tanya Jawab 4. Penugasan 15
F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN Tahap Perkuliahan Kegiatan Awal
-
Kegiatan Inti
-
Kegiatan Akhir
-
Kegiatan Perkuliahan Waktu Dosen menguraikan tentang Proses Penyusunan 10 menit pengantar dan Penetapan APBD. Dosen Memberikan Tanya Jawab tentang Proses Penyusunan dan Penetapan APBD. Dosen Menjelaskan tentang Proses Penyusunan 70 menit inti dan Penetapan APBD. Mahasiswa mendengarkan, melalukan Tanya jawab tentang Proses Penyusunan dan Penetapan APBD. Dosen merumuskan tentang tentang Proses 20 menit evaluasi Penyusunan dan Penetapan APBD. Mahasiswa memberikan Komentar dan Tanya jawab tentang Proses Penyusunan dan Penetapan APBD. Mahasiswa dapat menemukan kebenaran ilmiah tentang Proses Penyusunan dan Penetapan APBD.
G. ALAT DAN SUMBER BELAJAR Alat : LCD & Laptop Sumber : 1. John P. Due, Keuangan Negara, UI Pers, Jakarta, 1985 2. Kansil, Pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 1992 3. Nurjaman Arsyad, Keuangan Negara Indonesia, Jakarta, 1992 4. Undang-Undang Otonomi Daerah Terbaru, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006
16
H. PENILAIAN Indikator Penilaian
: Aspek Soft Skill (Sikap dan Perilaku) 1. Kehadiran mahasiswa 2. Ketertiban dan ketenangan dalam mengikuti pembelajaran 3. Kepatuhan terhadap tata karma kampus 4. Keaktifan dalam umpan balik Aspek Hard Skill dilakukan dengan melalui: 1. Kemampuan dan Kualitas Jawaban
Instrumen Penilaian
: 1. Daftar hadir mahasiswa 2. Penandaan penilaian dalam daftar presensi mahasiswa 3. Tugas-tugas
17
SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP) PERTEMUAN KE-VI
Fakultas Program Program Studi Mata Kuliah Kode Mata Kuliah SKS
: : : : : :
Hukum Magister Ilmu Hukum Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah MKL-17 2
A. STANDAR KOMPETENSI Menekankan kemampuan untuk berpikir kritis dalam Pengalokasian Dana Perimbangan Kepada Pemerintah Daerah dan Penerimaan Daerah. B. KOMPETENSI DASAR Mahasiswa mampu berpikir kritis untuk menjelaskan Pengalokasian Dana Perimbangan Kepada Pemerintah Daerah dan Penerimaan Daerah. C. TUJUAN PEMBELAJARAN Setelah menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa mampu menjelaskan Inland Revenue Authority Of Singapore (IRAS), dan tindak pedana serta sanksi di bidang perpajakan di Singapura. D. MATERI POKOK Pengalokasian Dana Perimbangan Kepada Pemerintah Daerah dan Penerimaan Daerah. E. METODE PEMBELAJARAN 1. Ceramah 2. Diskusi 3. Tanya Jawab 18
F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN Tahap Perkuliahan Kegiatan Awal
-
Kegiatan Inti
-
Kegiatan Akhir
-
-
Kegiatan Perkuliahan Waktu Dosen menguraikan tentang Pengalokasian 10 menit pengantar Dana Perimbangan Kepada Pemerintah Daerah dan Penerimaan Daerah. Dosen memberikan Tanya Jawab tentang Pengalokasian Dana Perimbangan Kepada Pemerintah Daerah dan Penerimaan Daerah. Dosen Menjelaskan Pengalokasian Dana 70 menit inti Perimbangan Kepada Pemerintah Daerah dan Penerimaan Daerah. Mahasiswa mendengarkan, melalukan Tanya jawab tentang Pengalokasian Dana Perimbangan Kepada Pemerintah Daerah dan Penerimaan Daerah. Dosen merumuskan tentang Pengalokasian Dana 20 menit evaluasi Perimbangan Kepada Pemerintah Daerah dan Penerimaan Daerah. Mahasiswa memberikan Komentar dan Tanya jawab tentang Pengalokasian Dana Perimbangan Kepada Pemerintah Daerah dan Penerimaan Daerah. Mahasiswa dapat menemukan kebenaran ilmiah tentang Pengalokasian Dana Perimbangan Kepada Pemerintah Daerah dan Penerimaan Daerah
G.ALAT DAN SUMBER BELAJAR Alat : LCD & Laptop Sumber : 1. Kansil, Pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 1992 19
2. Undang-Undang Otonomi Daerah Terbaru, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006 H. PENILAIAN Indikator Penilaian
: Aspek Soft Skill (Sikap dan Perilaku) 1. Kehadiran mahasiswa 2. Ketertiban dan ketenangan dalam mengikuti pembelajaran 3. Kepatuhan terhadap tata karma kampus 4. Keaktifan dalam umpan balik Aspek Hard Skill dilakukan dengan melalui: 1. Kemampuan dan Kualitas Jawaban
Instrumen Penilaian
: 1. Daftar hadir mahasiswa 2. Penandaan penilaian dalam daftar presensi mahasiswa
20
SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP) PERTEMUAN KE-VII
Fakultas Program Program Studi Mata Kuliah Kode Mata Kuliah SKS
: : : : : :
Hukum Magister Ilmu Hukum Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah MKL-17 2
A. STANDAR KOMPETENSI Mengerti dan memahami soal yang diberikan dalam ujian tengah semester. B. KOMPETENSI DASAR Mahasiswa mampu menjawab soal Ujian Tengah Semester. C. TUJUAN PEMBELAJARAN Kemampuan menjawab soal yang ditanyakan. D. MATERI POKOK Pertemuan I - VI E. METODE PEMBELAJARAN Tes Tertulis
21
F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN Tahap Perkuliahan Kegiatan Awal Kegiatan Inti Kegiatan Akhir
Kegiatan Perkuliahan Waktu Dosen membagi dan memberi penjelasan tentang 10 menit pengantar ujian tengah semester. Mahasiswa Menjawab soal ujian tengah semester 70 menit inti Dosen Mengumpulkan hasil ujian 10 menit evaluasi Mahasiswa mengevaluasi jawaban soal-soal ujian Tengah semester
G.ALAT DAN SUMBER BELAJAR Alat : LCD & Laptop H.PENILAIAN Indikator Penilaian
: Aspek Soft Skill (Sikap dan Perilaku) 1. Kehadiran mahasiswa 2. Ketertiban dan ketenangan dalam mengikuti pembelajaran 3. Kepatuhan terhadap tata karma kampus 4. Keaktifan dalam umpan balik Aspek Hard Skill dilakukan dengan melalui: 1. Kemampuan dan Kualitas Jawaban
Instrumen Penilaian
: 1. Daftar hadir mahasiswa 2. Penandaan penilaian dalam daftar presensi mahasiswa 3. Ujian Tengah Semester
22
SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP) PERTEMUAN KE-VIII
Fakultas Program Program Studi Mata Kuliah Kode Mata Kuliah SKS
: : : : : :
Hukum Magister Ilmu Hukum Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah MKL-17 2
A. STANDAR KOMPETENSI Menekankan kemampuan untuk berpikir kritis dalam menganalisis Dana Perimbangan dan Dana Bagi Hasil dan Pinjaman Daerah B. KOMPETENSI DASAR Mahasiswa mampu berpikir kritis untuk menjelaskan tentang Dana Perimbangan dan Dana Bagi Hasil dan Pinjaman Daerah C. TUJUAN PEMBELAJARAN Setelah menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa mampu menemukan kebenaran ilmiah sebagai problem solving atau searching for the truth tentang Dana Perimbangan dan Dana Bagi Hasil dan Pinjaman Daerah D. MATERI POKOK Dana Perimbangan dan Dana Bagi Hasil dan Pinjaman Daerah E. METODE PEMBELAJARAN 1. Diskusi 2. Tanya Jawab 3. Ceramah
23
F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN Tahap Perkuliahan Kegiatan Awal
⁻ ⁻
Kegiatan Inti
⁻
Kegiatan Akhir
⁻ ⁻ ⁻
Kegiatan Perkuliahan Waktu Dosen menjelaskan uraian tentang Dana 10 menit pengantar Perimbangan dan Dana Bagi Hasil dan Pinjaman Daerah Dosen memberikan Tanya jawab tentang Dana Perimbangan dan Dana Bagi Hasil dan Pinjaman Daerah Dosen menguraikan tentang Dana Perimbangan 70 menit inti dan Dana Bagi Hasil dan Pinjaman Daerah Mahasiswa mendengarkan, melalukan Tanya jawab tentang Dana Perimbangan dan Dana Bagi Hasil dan Pinjaman Daerah Dosen merumuskan tentang Dana Perimbangan 20 menit evaluasi dan Dana Bagi Hasil dan Pinjaman Daerah Mahasiswa memberikan Komentar dan Tanya jawab tentang Dana Perimbangan dan Dana Bagi Hasil dan Pinjaman Daerah Mahasiswa dapat menemukan kebenaran ilmiah tentang Dana Perimbangan dan Dana Bagi Hasil dan Pinjaman Daerah
G.ALAT DAN SUMBER BELAJAR Alat : LCD & Laptop Sumber : 1. Ibrahim, BUMN dan Kepentingan Umum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997 2. Nurjaman Arsyad, Keuangan Negara Indonesia, Jakarta, 1992 3. Philipus M. hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada Pers,Yogyakarta, 1987
24
H. PENILAIAN Indikator Penilaian
: Aspek Soft Skill (Sikap dan Perilaku) 1. Kehadiran mahasiswa 2. Ketertiban dan ketenangan dalam mengikuti pembelajaran 3. Kepatuhan terhadap tata karma kampus 4. Keaktifan dalam umpan balik Aspek Hard Skill dilakukan dengan melalui: 1. Kemampuan dan Kualitas Jawaban
Instrumen Penilaian
: 1. Daftar hadir mahasiswa 2. Penandaan penilaian dalam daftar presensi mahasiswa
25
SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP) PERTEMUAN KE-IX
Fakultas Program Program Studi Mata Kuliah Kode Mata Kuliah SKS
: : : : : :
Hukum Magister Ilmu Hukum Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah MKL-17 2
A. STANDAR KOMPETENSI Menekankan kemampuan untuk berpikir kritis dalam menemukan kebenaran ilmiah sebagai menganalisis Tujuan Pengelolaan Keuangan Daerah, Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah B. KOMPETENSI DASAR Mahasiswa mampu berpikir kritis untuk menjelaskan tentang Tujuan Pengelolaan Keuangan Daerah, Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah C. TUJUAN PEMBELAJARAN Setelah menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa mampu menemukan kebenaran ilmiah sebagai problem solving atau searching for the truth tentang Tujuan Pengelolaan Keuangan Daerah, Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah D. MATERI POKOK Tujuan Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Daerah.
Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan
26
E. METODE PEMBELAJARAN 1. Diskusi 2. Tanya Jawab 3. Ceramah F. LANGKAH - LANGKAH PEMBELAJARAN Tahap Perkuliahan Kegiatan Awal
-
-
Kegiatan Inti
-
-
Kegiatan Akhir
-
-
Kegiatan Perkuliahan Waktu Dosen menjelaskan uraian tentang Tujuan 10 menit pengantar Pengelolaan Keuangan Daerah, Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Dosen memberikan Tanya jawab tentang Tujuan Pengelolaan Keuangan Daerah, Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Dosen menguraikan Tujuan Pengelolaan 70 menit inti Keuangan Daerah, Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Mahasiswa mendengarkan, melalukan Tanya jawab tentang Tujuan Pengelolaan Keuangan Daerah, Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Dosen merumuskan tentang Tujuan Pengelolaan 20 menit evaluasi Keuangan Daerah, Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Mahasiswa memberikan Komentar dan Tanya jawab tentang Tujuan Pengelolaan Keuangan Daerah, Asas Umum Pengelolaan Keuangan 27
-
Daerah dan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Mahasiswa membentuk 10 (sepuluh) kelompok untuk menerima tugas kelompok. Mahasiswa dapat menemukan kebenaran ilmiah tentang Tujuan Pengelolaan Keuangan Daerah, Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah
G.ALAT DAN SUMBER BELAJAR Alat : LCD & Laptop Sumber : 1. Philipus M. hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada Pers,Yogyakarta, 1987 2. Arifin P. Soeria Atmadja, 2005, Keuangan Negara Dalam Perspektif Hukum: Teori, Praktik dan Kritik, , Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas indonesia , Jakarta 3. Ridwan HR, 2006, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers, Jakarta Kelsen, Hans, Dasar - Dasar Hukum Normatif, Bandung: Nusa Media, 2008 H. PENILAIAN Indikator Penilaian
: Aspek Soft Skill (Sikap dan Perilaku) 1. Kehadiran mahasiswa 2. Ketertiban dan ketenangan dalam mengikuti pembelajaran 3. Kepatuhan terhadap tata karma kampus 4. Keaktifan dalam umpan balik Aspek Hard Skill dilakukan dengan melalui: 1. Kemampuan dan Kualitas Jawaban
Instrumen Penilaian
: 1. Daftar hadir mahasiswa 2. Penandaan penilaian dalam daftar presensi mahasiswa
28
SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP) PERTEMUAN KE-X
Fakultas Program Program Studi Mata Kuliah Kode Mata Kuliah SKS
: : : : : :
Hukum Magister Ilmu Hukum Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah MKL-17 2
A. STANDAR KOMPETENSI Menekankan kemampuan untuk berpikir kritis dalam menemukan kebenaran ilmiah sebagai analisis Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Asas Umum dan Struktur APBD dan Penyusunan Rancangan APBD dan Penetapan APBD. B. KOMPETENSI DASAR Mahasiswa mampu berpikir kritis untuk menjelaskan tentang Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Asas Umum dan Struktur APBD dan Penyusunan Rancangan APBD dan Penetapan APBD C. TUJUAN PEMBELAJARAN Setelah menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa mampu menemukan kebenaran ilmiah sebagai problem solving atau searching for the truth tentang Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Asas Umum dan Struktur APBD dan Penyusunan Rancangan APBD dan Penetapan APBD D. MATERI POKOK Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Asas Umum dan Struktur APBD dan Penyusunan Rancangan APBD dan Penetapan APBD
29
E. METODE PEMBELAJARAN 1. Ceramah 2. Diskusi 3. Tanya Jawab F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN Tahap Perkuliahan Kegiatan Awal
-
-
Kegiatan Inti
-
-
Kegiatan Akhir
-
-
Kegiatan Perkuliahan Waktu Dosen menjelaskan uraian tentang Tugas dan 10 menit pengantar Wewenang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Asas Umum dan Struktur APBD dan Penyusunan Rancangan APBD dan Penetapan APBD Dosen memberikan Tanya jawab tentang Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Asas Umum dan Struktur APBD dan Penyusunan Rancangan APBD dan Penetapan APBD Dosen menguraikan tentang Tugas dan 70 menit inti Wewenang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Asas Umum dan Struktur APBD dan Penyusunan Rancangan APBD dan Penetapan APBD Mahasiswa mendengarkan, melalukan Tanya jawab tentang Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Asas Umum dan Struktur APBD dan Penyusunan Rancangan APBD dan Penetapan APBD Dosen merumuskan Tugas dan Wewenang 20 menit evaluasi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Asas Umum dan Struktur APBD dan Penyusunan Rancangan APBD dan Penetapan APBD Mahasiswa memberikan Komentar dan Tanya jawab tentang Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Asas Umum dan 30
-
Struktur APBD dan Penyusunan Rancangan APBD dan Penetapan APBD Mahasiswa dapat menemukan kebenaran ilmiah tentang Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Asas Umum dan Struktur APBD dan Penyusunan Rancangan APBD dan Penetapan APBD
G.ALAT DAN SUMBER BELAJAR Alat : LCD & Laptop Sumber : 1. Subagio, Hukum Keuangan Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 1991 2. Kansil, Pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 1992 3. Muhammad Djafar Saidi, 2011, Hukum Keuangan Negara, Rajawali Pers, Makassar H. PENILAIAN Indikator Penilaian
: Aspek Soft Skill (Sikap dan Perilaku) 1. Kehadiran mahasiswa 2. Ketertiban dan ketenangan dalam mengikuti pembelajaran 3. Kepatuhan terhadap tata karma kampus 4. Keaktifan dalam umpan balik Aspek Hard Skill dilakukan dengan melalui: 1. Kemampuan dan Kualitas Jawaban
Instrumen Penilaian
: 1. Daftar hadir mahasiswa 2. Penandaan penilaian dalam daftar presensi mahasiswa
31
SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP) PERTEMUAN KE-XI
Fakultas Program Program Studi Mata Kuliah Kode Mata Kuliah SKS
: : : : : :
Hukum Magister Ilmu Hukum Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah MKL-17 2
A. STANDAR KOMPETENSI Menekankan kemampuan untuk berpikir kritis dalam menemukan kebenaran ilmiah tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBD. B. KOMPETENSI DASAR Mahasiswa mampu berpikir kritis untuk menjelaskan tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBD. C. TUJUAN PEMBELAJARAN Setelah menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa mampu menemukan kebenaran ilmiah sebagai problem solving atau searching for the truth tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBD. D. MATERI POKOK Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBD E. METODE PEMBELAJARAN 1. Ceramah 2. Diskusi 3. Tanya Jawab 4. Penugasan 32
F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN Tahap Perkuliahan Kegiatan Awal
-
Kegiatan Inti
-
Kegiatan Akhir
-
Kegiatan Perkuliahan Waktu Dosen Menjelaskan tentang Pelaksanaan dan 10 menit pengantar Pertanggung jawaban APBD. Dosen memberikan Tanya jawab tentang Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban APBD. Dosen menguraikan tentang Pelaksanaan dan 70 menit inti Pertanggung jawaban APBD. Mahasiswa mendengarkan, melakukan Tanya jawab tentang Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban APBD. Dosen merumuskan tentang Pelaksanaan dan 20 menit evaluasi Pertanggung jawaban APBD. Mahasiswa memberikan Komentar dan Tanya jawab tentang Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban APBD. Mahasiswa dapat menemukan kebenaran ilmiah analisis tentang Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban APBD.
G.ALAT DAN SUMBER BELAJAR Alat : LCD & Laptop Sumber : 1. Nurjaman Arsyad, Keuangan Negara Indonesia, Jakarta, 1992 2. Philipus M. hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada Pers,Yogyakarta, 1987. 3. Goedhart, Garis-Garis Besar Ilmu Keuangan Negara, Djambatan, Jakarta, 1973
33
H. PENILAIAN Indikator Penilaian
: Aspek Soft Skill (Sikap dan Perilaku) 1. Kehadiran mahasiswa 2. Ketertiban dan ketenangan dalam mengikuti pembelajaran 3. Kepatuhan terhadap tata karma kampus 4. Keaktifan dalam umpan balik Aspek Hard Skill dilakukan dengan melalui: 1. Kemampuan dan Kualitas Jawaban
Instrumen Penilaian
: 1. Daftar hadir mahasiswa 2. Penandaan penilaian dalam daftar presensi mahasiswa 3. Tugas-tugas
34
SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP) PERTEMUAN KE-XII
Fakultas Program Program Studi Mata Kuliah Kode Mata Kuliah SKS
: : : : : :
Hukum Magister Ilmu Hukum Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah MKL-17 2
A. STANDAR KOMPETENSI Menekankan kemampuan untuk berpikir kritis dalam menemukan kebenaran ilmiah tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. B. KOMPETENSI DASAR Mahasiswa mampu berpikir kritis untuk menjelaskan tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. C. TUJUAN PEMBELAJARAN Setelah menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa mampu menemukan kebenaran ilmiah sebagai problem solving atau searching for the truth tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. D. MATERI POKOK Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. E. METODE PEMBELAJARAN 1. Ceramah 2. Diskusi 3. Tanya Jawab 35
F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN Tahap Perkuliahan Kegiatan Awal
-
Kegiatan Inti
-
Kegiatan Akhir
-
-
Kegiatan Perkuliahan Waktu Dosen Menjelaskan tentang Pemberian dan Pe 10 menit pengantar manfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dosen memberikan Tanya jawab tentang Pem berian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dosen menguraikan tentang Pemberian dan Pe 70 menit inti manfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Mahasiswa mendengarkan, melalukan Tanya jawab tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dosen merumuskan tentang Pemberian dan 20 menit evaluasi Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.. Mahasiswa memberikan Komentar dan Tanya jawab tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Mahasiswa dapat menemukan kebenaran Pem berian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
G.ALAT DAN SUMBER BELAJAR Alat : LCD & Laptop Sumber : 1. Arifin P. Soeria Atmadja, 2005, Keuangan Negara Dalam Perspektif Hukum: Teori, Praktik dan Kritik, , Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia , Jakarta. 36
2. John P. Due, Keuangan Negara, UI Pers, Jakarta, 1985 3. Kansil, Pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 1992 H. PENILAIAN Indikator Penilaian
: Aspek Soft Skill (Sikap dan Perilaku) 1. Kehadiran mahasiswa 2. Ketertiban dan ketenangan dalam mengikuti pembelajaran 3. Kepatuhan terhadap tata karma kampus 4. Keaktifan dalam umpan balik Aspek Hard Skill dilakukan dengan melalui: 1. Kemampuan dan Kualitas Jawaban
Instrumen Penilaian
: 1. Daftar hadir mahasiswa 2. Penandaan penilaian dalam daftar presensi mahasiswa
37
SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP) PERTEMUAN KE-XIII
Fakultas Program Program Studi Mata Kuliah Kode Mata Kuliah SKS
: : : : : :
Hukum Magister Ilmu Hukum Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah MKL-17 2
A. STANDAR KOMPETENSI Menekankan kemampuan untuk berpikir kritis dalam menemukan kebenaran ilmiah sebagai Kerugian Negara dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. B. KOMPETENSI DASAR Mahasiswa mampu berpikir kritis untuk menjelaskan tentang Kerugian Negara dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. C. TUJUAN PEMBELAJARAN Setelah menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa mampu menemukan kebenaran ilmiah sebagai problem solving atau searching for the truth tentang Kerugian Negara dalam Pengelolaan Keuangan Daerah D. MATERI POKOK Kerugian Negara dalam Pengelolaan Keuangan Daerah E. METODE PEMBELAJARAN 1. Ceramah 2. Diskusi 3. Tanya Jawab
38
F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN Tahap Perkuliahan Kegiatan Awal
-
Kegiatan Inti
-
Kegiatan Akhir
-
Kegiatan Perkuliahan Waktu Dosen Menjelaskan konsep Kerugian Negara 10 menit pengantar dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Dosen memberikan Tanya jawab tentang Kerugian Negara dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Dosen menguraikan tentang Kerugian Negara 70 menit inti dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Mahasiswa mendengarkan, melakukan Tanya jawab tentang Kerugian Negara dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Dosen merumuskan Kerugian Negara dalam 20 menit evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah. Mahasiswa memberikan Komentar dan Tanya jawab Kerugian Negara dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Mahasiswa dapat menemukan kebenaran ilmiah Kerugian Negara dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
G.ALAT DAN SUMBER BELAJAR Alat : LCD & Laptop Sumber : 1. Syukri Abdullah, 2008, Keuangan Daerah, Opini, Tata Kelola Pemerintahan, Epilson Group, Bandung 2. Ridwan HR, 2006, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers, Jakarta 3. Goedhart, Garis-Garis Besar Ilmu Keuangan Negara, Djambatan, Jakarta, 1973 4. Subagio, Hukum Keuangan Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 1991.
39
H.PENILAIAN Indikator Penilaian
: Aspek Soft Skill (Sikap dan Perilaku) 1. Kehadiran mahasiswa 2. Ketertiban dan ketenangan dalam mengikuti pembelajaran 3. Kepatuhan terhadap tata karma kampus 4. Keaktifan dalam umpan balik Aspek Hard Skill dilakukan dengan melalui: 1. Kemampuan dan Kualitas Jawaban
Instrumen Penilaian
: 1. Daftar hadir mahasiswa 2. Penandaan penilaian dalam daftar presensi mahasiswa
40
SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP) PERTEMUAN KE-XIV
Fakultas Program Program Studi Mata Kuliah Kode Mata Kuliah SKS
: : : : : :
Hukum Magister Ilmu Hukum Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah MKL-17 2
A. STANDAR KOMPETENSI Mengerti dan memahami soal yang diberikan dalam ujian akhir semester. B. KOMPETENSI DASAR Mahasiswa mampu menjawab soal Ujian Akhir Semester. C. TUJUAN PEMBELAJARAN Kemampuan menjawab soal yang ditanyakan. D. MATERI POKOK Pertemuan I - XIII E. METODE PEMBELAJARAN Tes Tertulis F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN Tahap Perkuliahan Kegiatan Awal
Kegiatan Perkuliahan Waktu Dosen membagi dan memberi penjelasan tentang 10 menit pengantar 41
Kegiatan Inti Kegiatan Akhir
ujian akhir semester. Mahasiswa Menjawab soal ujian akhiir semester 70 menit inti 10 menit evaluasi - Dosen Mengumpulkan hasil ujian - Mahasiswa mengevaluasi jawaban soal-soal ujian Tengah semester
G.ALAT DAN SUMBER BELAJAR Alat : LCD & Laptop H.PENILAIAN Indikator Penilaian: 1. Aspek Hard Skill ( Sikap dan Perilaku ) a. Keaktifan mahasiswa b. Ketertiban dan ketenangan dalam mengikuti pembelajaran c. Kepatuhan terhadap tata karma 2. Aspek Soft Skill dilakukan dengan melalui a. Keaktifan mahasiswa :15% b. Tugas-Tugas : ≥20% c.Ujian Tengah Semester :30% d.Ujian Akhir Semester :35%
42
