KONTRAK KULIAH
Mata Kuliah Kode Mata Kuliah SKS Dosen
: : : :
Peradilan Administrasi Negara MKL-21 2 Prof. Dr. Muchsan, SH
PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI ILMU HUKUM UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG 2013 1
HALAMAN PENGESAHAN KONTRAK KULIAH
Mata Kuliah Kode Mata Kuliah SKS Dosen
: : : :
Peradilan Administrasi Negara MKL-21 2 Prof. Dr. Muchsan, SH
Tanggal Kontrak
: 2 September 2013
Dosen dan Mahasiswa sepakat menjalankan kontrak kuliah sebagaimana yang ditetapkan dalam isi dokumen untuk Semester Gasal Gasal 2013/2014.
Perwakilan Mahasiswa
Perwakilan Dosen
Khalimi, SE Npm. 131003741010074
Prof. Dr. Muchsan, SH NIP. 130321307
2
KONTRAK KULIAH Fakultas Program Program Studi Mata Kuliah Kode Mata Kuliah SKS Pengajar
: : : : : : :
Hukum Magister Ilmu Hukum Peradilan Administrasi Negara MKL-21 2 Prof. Dr. Muchsan, SH
Semester Hari Pertemuan Tempat Pertemuan 1. Standar Kompetensi
: Gasal 2013/2014 : Sabtu, 14.50 – 16.30 WIB : Ruang MH. Tamrin : Berpikir kritis, Memahami, Menjelaskan dan Menganalisis tentang Peradilan Administrasi Negara sesuai dengan perkembangan hukum dalam masyarakat di Indonesia.
2. Kompetensi Dasar
: Pada akhir kuliah mahasiswa mampu menjelaskan dan menemukan kebenaran ilmiah tentang Peradilan Administrasi Negara sesuai dengan perkembangan hukum dalam masyarakat di Indonesia.
3. Metode Pembelajaran
: 1. Ceramah 2. Diskusi 3. Penugasan
4. Materi Pokok
: Pokok Bahasan I s/d XII
5. Tugas
:
a. Tugas Individu : Membuat Makalah dengan topik tentang 1. Indonesia adalah negara hukum 2. Sejarah peradilan administrasi
3
b. Tugas Kelompok : 6. Kriteria Penilaian
: Berpedoman pada Pedoman Akademik, Program Magister Program Studi Ilmu Hukum UNTAG Semarang. Nilai akhir merupakan kumulatif dari ujian Tengah Semester, Ujian Akhir Semester, tugas dan keaktipan kehadiran mahasiswa dalam kuliah.
7. Prosentasi
:
1. Kehadiran dalam kuliah 2. Tugas 3. Ujian Tengah Semester 4. Ujian Akhir Semester
Nilai A Nilai B Nilai C Nilai D Nilai E 8. Jadual Perkuliahan Pertemuan 1
Diskusi dengan topik hukum progresif
: 15 % : 20 % : 30 % : 35 % 100 %
: 81-100 : 61-80 : 41-60 : 21-40 : < 20
:
Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan
Sumber Pustaka
A. Negara Hukum dan Peradilan 1. Moch. Koesnardi & Bintan Saragih, Ilmu Administrasi Negara,Gaya Media Pertama,Jakarta, 1988 B. Sejarah Peradilan Administrasi
2. Magnis Frans Suseno, Etika Politik dan Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, Gramedia, Jakarta, 1987. 3. Moedjanto G., Konsep Kekuasaan Jawa Penerapannya oleh Raja-Raja Mataram, Kanisius, Yogyakarta, 1987.
4
Waktu T P U
Keterangan
4. Miriam Budiarjo (editor), Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia , Jakarta, 1988. 2
A. Peradilan Administrasi
1. Miriam Budiarjo (editor), Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia , Jakarta, 1988.
1. Peradilan Pada Umumnya
2. Peradilan Administrasi Murni 2. Utrech E., Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia, Penerbitan dan Balai B. Upaya Administratif Buku Indonesia,Jakarta 1957. 1. Upaya Administratif sebagai 3. Sjachran Basah.Beberapa Hal tentang Peradilan Adminstrasi Semu Hukum Acara Aministrasi, Bahan Penataran Hukum Administrasi Negara, Kerjasama 2. Upaya Administratif dan Per Indonesia-Belanda,Unpad, Bandung,Aguslindungan Hukum tus 1987 3. Upaya Administratif dan Per lindungan Hukum dalam Nega ra Hukum Pancasila 4. Upaya Administratif dan Kesa tuan Beracara 5. Upaya Adminstratif dalam Sis tem Peradilan Administrasi 6. Administratif Inggris 3.
Tribunals
A. Dilema Upaya Administratif 1. Kendala Upaya Administratif
di 1. Hadjon, Philipus M, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, PT. Bina Ilmu, surabaya, 1987.
2. Faktor-faktor Pendukung Upaya 2. Sudikno Mertokusumo,Hukum Acara Perda Administratif ta Indonesia,Liberty,Yogyakarta,1988. 3. Mengatasi Rintangan Upaya 3. Lotulung Paulus, Beberapa Sistem tentang Administratif Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah, 5
Buana Ilmu Populer, jakarta, 1986. B. Pola Ideal Upaya Administratif
4. Sjachran Basah, Ekisteni Tolok Ukur Badan Administratif di Indonesia,Alumni,Bandung 1. Badan (Majelis) Upaya Adminis 1985. tratif 2. Kedudukan Badan Upaya Administratif
(Majelis)
3. Hukum Acara Upaya Adminis tratif 4.
A. Atribusi, Delegasi dan Mandat B. Kekuasaan dan Kewenangan C. Keputusan
1. Indroharto, Usaha Memahami Undang – un dang tentang Peradlian Tata Usaha Nega ra, Sinar Harapan Jakarta, Jakarta, 1991. 2. Hadjon, Philipus M., Normatif Hukum Admi nistrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Pidato Guru Besar, Unair, Surabaya, Oktober, 1994. 3. Saragih Bintan R., MPR-RI, Suatu Pemi kiran tentang MPR di Masa Mendatang, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1992. 4. Rosjidi Ranggawidjaja, Hubungan Tata kerja antara MPR,DPR, dan Presiden, Man dar Maju, Bandung, 1991. 5. Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi dan Per kembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional, Binacipta, Bandung, tanpa tahun.
5.
A. Peraturan
1. Marbun SF., dan Mahfud, MD., Pokok-
6
B. Kebijaksanaan
Pokok Hukum Administrasi Liberty, Yogyakarta, 1987.
Negara,
2. Amrah Muslimin, Beberapa Asas - asas dan Pengertia - pengertian Pokok tentang Admi nistrasi dan Hukum Administrasi, Alumni, Bandung 1980. 3. Marcus Luqman, Freis Ermessen dalam Proses dan Pelaksanan Rencana Kota (Penelitian di Kodya Pontianak 1970 1990), (tesis) S2, Unpad, Bandung, 1996. 4. Utrech E., Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia, Penerbitan dan Balai Buku Indonesia,Jakarta 1957. 5. Smith De Stanley and Rodney Brazier, Constitusional and Administrative Law, Penguin, Books, 1986., PPS - Fak. Hukum UI, Jakarta, 2001. 6.
A. Asas-Asas Peradilan Adminis 1. The Liang Gie, Teori-teori Keadilan, Pener trasi bit Super 1977. B. Kekhususan Hukum Acara Pera 2. Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Alumni, dilan Administrasi Bandung, 1982. C. Kemudahan dalam Peradilan 3. Sudargo Gautama, Pengertian tentang Ne Administrasi gara Hukum, Alumni, Bandung, 1983. D. Kompetensi Peradilan Adminis 4. Sunarjati Hartono, Apakah the Rule of Law trasi itu ?, Alumni, Bandung, 1976. 5. Chaidir
Ali, Yurisprudensi Indonesia tentang Perbuatan Melawan Hukum oleh
7
Penguasa, Binacipta, Bandung, 1978. 7.
Ujian Tengah Semester
Pertemuan I - VI
8.
A. Gugatan
1. Stroink Frist AM &Racmat Soemitro, De Filosofishe Achterground Van Rechts praaken Adminintrtive
B. Gugatan dan Tengggang Waktu C. Gugatan dan Penundaan Pelaksanaan KTUN D. Gugatan Terhadap Hak Uji materiil E. Kejaksaan Sebagai Kuasa Hukum Tergugat
2. Buuren van, Peter JJ, Materiale onvankelijh kheid, Bahan Penataran Perdalilan adminis trasi, Kerjasama Indonesia-Belanda,Unpad, Bandung, Agustus, 1987. 3. Utrech E., Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia, Penerbitan dan Balai Buku Indonesia,Jakarta 1957. 4. Sjachran Basah. Beberapa Hal tentang Hukum Acara Aministrasi,Bahan Penataran Hukum Administrasi Negara, Kerjasama Indonesia-Belanda,Unpad,Bandung,Agustus 1987.
9.
A. Rapat Permusyawaratan dan pemeriksaan Persiapan B. Perdamaian C. Pemeriksaan Acara Biasa D. Masuknya Pihak Ketiga E. Upaya Hukum
1. Buuren van, Peter JJ, Materiale onvankelijh kheid, Bahan Penataran Perdalilan adminis trasi, Kerjasama Indonesia-Belanda,Unpad, Bandung, Agustus, 1987. 2. Indroharto, Usaha Memahami Undang undang tentang Peradlian Tata Usaha Negara,Sinar Harapan Jakarta,Jakarta,1991. 3. Hadjon, Philipus M, dkk., Pengantar hukum admininstrasi Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1994
8
90 Menit
10.
A. Surat atau Tulisan B. Keterangan Ahli C. Keterangan Saksi D. Pengakuan Para Pihak E. Pengetahuan Hakim
11.
A. Hakim Aktif B. Hubungan Hakim Administrasi dan Hakim Perdata C. Dasar Pengujian D. Putusan dan Pelaksanaannya
1. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Bandung, 1980. 2. Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1988 1. Rochmat Soemitro, Masalah Peradilan Administrasi dalam Hukum Pajak di Indonesia, Eresco, Bandung, 1976. 2. Sjachran Basah, Hukum Acara Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Administrasi (HAPLA), Rajawali Pers, Jakarta, 1989. 3. Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1988.
12.
A. Rumusan asas - asas umum pemerintahan yang baik di Belanda B. Peristilahan C. Bentuk dan Karakter
1. Murthadha Muthahari, Mizan, Bandung, 1992.
Keadilan
Ilahi,
2. Moch. S.EI Wa (terjemahan) Anshari Thojib, Sistem Politik dalam Pemerintahan Islam, Bina Ilmu, Surabaya, 1983. 3. Moch. Koesnoe, Nilai - Nilai Dasar Pembentukan Hukum nsional, (makalah), Praseminar Pembentukan Hukum Nasional, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta,1987. 4. Koentjoro Purbopronoto, Beberapa Catat an tentang Hukum Peradilan Administrasi
9
Negara dan Hukum Pemerintahan, Alumni , Bandung, 1978. 5. Utrech E., Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia, Penerbitan dan Balai Buku Indonesia,Jakarta 1957. 13.
A. Fungsi dan Macam, Kedudukan 1. Moch. Koesnoe, Nilai - Nilai Dasar Dalam Tata Hukum Indonesia, Pembentukan Hukum nsional, (makalah), Praseminar Pembentukan Hukum Nasional, B. Sumber - sumber Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Administrasi Indonesia, Yogyakarta,1987 C. Landasan Yuridis, Perincian Asas-asas Umum Pemerintahan 2. Marbun SF.,dan Mahfud,MD., Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Liberty, Yang Baik Yogyakarta, 1987
14.
Ujian Akhir Semester
Ujian Tertulis
90 Menit
10
