KONTRAK KULIAH
Mata Kuliah Kode Mata Kuliah SKS Dosen
: : : :
Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah MKL-17 2 Prof. Dr. Yos Johan Utama, SH.,M.Hum
PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI ILMU HUKUM UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG 2014 1
HALAMAN PENGESAHAN KONTRAK KULIAH Mata Kuliah Kode Mata Kuliah SKS Dosen
: : : :
Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah MKL-17 2 Prof. Dr. Yos Johan Utama, SH.,M.Hum
Tanggal Kontrak
: 5 Maret 2014
Dosen dan Mahasiswa sepakat menjalankan kontrak kuliah sebagaimana yang ditetapkan dalam isi dokumen untuk Semester Gasal/Genap.
Perwakilan Mahasiswa
Perwakilan Dosen
Martha Sari Wandoyo, SH Npm. 131003741010039
Prof. Dr. Yos Johan Utama, SH.,M.Hum NIP. 131696465
2
KONTRAK KULIAH Fakultas Program Program Studi Mata Kuliah Kode Mata Kuliah SKS Pengajar Semester/Tahun Akademik Hari Pertemuan Tempat Pertemuan 1. Standar Kompetensi
: : : : : : : : : : :
Hukum Magister Ilmu Hukum Hukum Pengelolaan Keuangan D\aerah MKL-17 2 Prof. Dr. Yos Johan Utama, SH.,M.Hum Genap 2013 / 2014 Kamis, Jam 18.10 – 19.50 WIB Ruang Adi Sucipto Berpikir kritis, Memahami, Menjelaskan dan Menganalisa tentang Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan perkembangan hukum dalam masyarakat di Indonesia
2.
Kompetensi Dasar
: Pada akhir kuliah mahasiswa mampu menjelaskan dan menemukan kebenaran ilmiah Tentang Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan perkembangan hukum dalam masyarakat di Indonesia.
3.
Metode Pembelajaran
:
4.
Materi Pokok
:
5.
Tugas
: a. Tugas Individu
1. Ceramah 2. Diskusi 3. Penugasan Pokok Bahasan I s/d XIII :
3
Membuat Makalah dengan topik tentang
1) Law as tool social engineering. 2) Hukum sebagai mekanisme pengintegrasi b. Tugas Kelompok : Diskusi dengan topik hukum progresif 6.
Kriteria Penilaian
: Berpedoman pada Pedoman Akademik, Program Magister Program Studi Ilmu Hukum UNTAG Semarang. Nilai akhir merupakan kumulatif dari ujian Tengah Semester, Ujian Akhir Semester, tugas dan keaktipan kehadiran mahasiswa dalam kuliah
Prosentasi
: 1. Kehadiran dalam kuliah 2. Tugas 3. Ujian Tengah Semester 4. Ujian Akhir Semester
Nilai A Nilai B Nilai C Nilai D Nilai E 7.
Pertemuan 1
Jadual Perkuliahan
: 15 % : 20 % : 30 % : 35 % 100 % : 81-100 : 61-80 : 41-60 : 21-40 : < 20
:
Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan Perbendaharaan negara dalam pengaturan pengelolaan keuangan daerah
Sumber Pustaka 1.
Syukri Abdullah, 2008, Keuangan Daerah, Opini, Tata Kelola Pemerintahan, Epilson Group, Bandung
4
T
Waktu P U
Keterangan
2
3.
4.
5.
2.
Ridwan HR, 2006, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers, Jakarta.
3.
Philipus Hadjon, 1993, Pengantar Hukum Administrasi Negara, Gadjah Mada University pers, Yogyakarta.
1.
Arifin P. Soeria Atmadja, 2005, Keuangan Negara Dalam Perspektif Hukum: Teori, Praktik dan Kritik,Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas indonesia , Jakarta.
2.
Tjandra Riawan, 2006, Hukum Keuangan Negara, Gramedia Widiasarana, Jakarta
Pertanggungjawaban Keuangan, Laporan Keuangan dan Komite Satandar Akuntansi Pemerintahan
1.
Muhammad Djafar Saidi, 2011, Hukum Keuangan Negara, Rajawali Pers, Makassar.
2.
Wijaya, 2013, Peraturan Kebijakan, CV Duta Nusindo, Semarang.
Hubungan Tujuan Negara dengan Keuangan Negara dan Kewenangan Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Negara
1.
Bohari, Hukum Anggaran Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 1995
2.
Goedhart, Garis-Garis Besar Ilmu Keuangan Negara, Djambatan, Jakarta, 1973
3.
Subagio, Hukum Keuangan Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 1991
1.
John P. Due, Keuangan Negara, UI Pers, Jakarta, 1985
Akuntasi Keuangan dan Penatausahaan Dokumen
Proses Penyusunan dan Penetapan APBD.
5
2.
Kansil, Pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 1992
3.
Nurjaman Arsyad, Keuangan Indonesia, Jakarta, 1992
4.
Undang-Undang Otonomi Daerah Terbaru, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006
Pengalokasian Dana Perimbangan Kepada Pemerintah Daerah dan Penerimaan Daerah
1.
Kansil, Pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 1992
2.
Undang-Undang Otonomi Daerah Terbaru, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006
7.
Ulangan Tengah Semester
Materi I - VI
8.
Dana Perimbangan dan Dana Bagi Hasil dan Pinjaman Daerah
1.
Ibrahim, BUMN dan Kepentingan Umum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
2.
Nurjaman Arsyad, Keuangan Indonesia, Jakarta, 1992
3.
Philipus M. hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada Pers,Yogyakarta, 1987
1.
Philipus M. hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada Pers,Yogyakarta, 1987
2.
Arifin P. Soeria Atmadja, 2005, Keuangan Negara Dalam Perspektif Hukum: Teori,
6.
9.
Tujuan Pengelolaan Keuangan Daerah, Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah
Negara
90 Menit
6
Negara
Praktik dan Kritik, , Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas indonesia , Jakarta
10.
11.
12.
Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Asas Umum dan Struktur APBD dan Penyusunan Rancangan APBD dan Penetapan APBD
Pelaksanaan dan jawaban APBD
Pertanggung
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3.
Ridwan HR, 2006, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers, Jakarta Kelsen, Hans, Dasar - Dasar Hukum Normatif, Bandung: Nusa Media, 2008
1.
Subagio, Hukum Keuangan Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 1991
2.
Kansil, Pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 1992
3.
Muhammad Djafar Saidi, 2011, Hukum Keuangan Negara, Rajawali Pers, Makassar.
1.
Nurjaman Arsyad, Keuangan Indonesia, Jakarta, 1992
2.
Philipus M. hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada Pers,Yogyakarta, 1987.
3.
Goedhart, Garis-Garis Besar Ilmu Keuangan Negara, Djambatan, Jakarta, 1973
1.
Arifin P. Soeria Atmadja, 2005, Keuangan Negara Dalam Perspektif Hukum: Teori, Praktik dan Kritik,Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas indonesia , Jakarta.
7
Negara
13.
14.
Kerugian Negara dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
Ujian Akhir Semester
2.
John P. Due, Keuangan Negara, UI Pers, Jakarta, 1985
3.
Kansil, Pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 1992
1.
Syukri Abdullah, 2008, Keuangan Daerah, Opini, Tata Kelola Pemerintahan, Epilson Group, Bandung
2.
Ridwan HR, 2006, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers, Jakarta
3.
Goedhart, Garis-Garis Besar Ilmu Keuangan Negara, Djambatan, Jakarta, 1973
4.
Subagio, Hukum Keuangan Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 1991
Materi I - XIII
90 Menit
8
