SILABUS PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI ILMU HUKUM UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

SILABUS

Mata Kuliah Kode Mata Kuliah SKS Dosen

: : : :

Peradilan Administrasi Negara MKL-21 2 Prof. Dr. Muchsan, SH

PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI ILMU HUKUM UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG 1

HALAMAN PENGESAHAN SILABUS

Mata Kuliah Kode Mata Kuliah SKS Dosen

: : : :

Peradilan Administrasi Negara MKL-21 2 Prof. Dr. Muchsan, SH

Tanggal Verifikasi Pejabat yang Memverifikasi Tanggal Pengesahan Pejabat yang Mengesahkan

: : : :

2 Januari 2014 Sekretaris Bidang Akademik 6 Februari 2014 Ketua Program

Ketua Program

Prof. Dr. Liliana Tedjasaputro, SH, MH, MM NRP. 111124

Sekretaris Bidang Akademik

Perwakilan Dosen

Dr. Mashari, SH, M.Hum NRP. 111124

Prof. Dr. Muchsan, SH NIP. 130321307

2

SILABUS Fakultas : Program : Program Studi : Mata Kuliah : Kode Mata Kuliah : SKS : Mata Kuliah Prasyarat: Standar Kompetensi :

Kompetensi Dasar Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian Negara Hukum dan Peradilan Administrasi

Hukum Magister Ilmu Hukum Peradilan Administrasi Negara MKL-21 2 Menekankan kemampuan untuk berpikir kritis dalam menemukan kebenaran ilmiah sebagai problem solving atau searching for the truth untuk penelitian dan pengembangan hukum ketenagakerjaan. Materi Pokok

A. Negara Hukum dan Peradilan Administrasi B. Sejarah Peradilan Administrasi

Penilaian

Kegiatan Pembelajaran 1. Menjelaskan pengertian Negara Hukum dan Peradilan Administrasi 2. Menjelaskan Negara Hukum Indonesia dan Peradilan Administrasi

Indikator Kehadiran Mahasiswa, Ketertiban dan Ketenangan dalam mengikuti pembelajaran. Kepatuhan terhadap tata karma kampus. Keaktifan dan umpan balik.

3. Menjelaskan tujuan Peradilan Administrasi.

Bentuk - Test lisan - Pengamatan - Evaluasi

Alokasi Waktu 2 x 50 menit

Sumber Belajar 1. Moch. Koesnardi & Bintan Saragih, Ilmu Negara, Gaya Media Pertama, Jakarta, 1988 2. Magnis Frans Suseno, Etika Politik dan Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, Gramedia, Jakarta, 1987. 3. Moedjanto G., Konsep Kekuasaan Jawa Penerapannya oleh Raja-Raja Mataram, Kanisius, Yogyakarta, 1987.

4. Menjelaskan Sejarah Peradilan Administrasi

4. Miriam Budiarjo 3

(editor), Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia , Jakarta, 1988. 2. Mahasiswa mampu menjelaskan Peradilan Administrasi Peradilan Pada Umumnya, Peradilan Administrasi Murni, Upaya Administratif, Upaya Administratif sebagai Peradilan Adminstrasu Semu, Upaya Administratif dan Perlindungan Hukum,Upaya Administratif dan Perlindungan Hukum dalam NegaraHukum Pancasila, Upaya Administratif dan Kesatuan Beracara,Upaya Adminstratif dalam Sistem Peradilan Administrasi, Administrative Tribunals di Inggris, dan Dilema Upaya Administratif

A. Peradilan Administrasi 1. Peradilan Pada Umumnya. 2. Peradilan Administrasi Murni. B. Upaya Administratif 1. Upaya Administratif sebagai Peradilan Adminstrasi Semu 2. Upaya Administratif dan Perlindungan Hukum 3. Upaya Administratif dan Perlindungan Hukum dalam Negara

1. Menjelaskan pengertian Peradilan Administrasi Peradilan Pada Umumnya 2. Menjelaskan Peradilan Administrasi Murni

Kehadiran Mahasiswa, Ketertiban dan Ketenangan dalam mengikuti pembelajaran. Kepatuhan terhadap tata karma kampus. Keaktifan dan umpan balik.

3. Menjelaskan Upaya Administratif 4. Menjelaskan Upaya Administratif sebagai Peradilan Adminstrasu Semu

- Test lisan - Pengamatan - Evaluasi

2 x 50 menit

1. Miriam Budiarjo (editor), Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia , Jakarta, 1988. 2. Utrech E., Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia, Penerbitan dan Balai Buku Indonesia,Jakarta 1957. 3. Sjachran Basah. Beberapa Hal tentang Hukum Acara Aministras,Bahan Penataran Hukum Administrasi Negara, Kerjasama IndonesiaBelanda,Unpad, Bandung,Agustus 1987.

5. Menjelaskan Upaya Administratif dan Perlindungan Hukum 6. Menjelaskan Upaya Administratif dan Perlindungan Hukum dalam Negara Hukum Pancasila 7. Menjelaskan Upaya Administratif dan Kesatuan Beracara 4

Hukum Pancasila 4. Upaya Administratif dan Kesatuan Beracara 5. Upaya Adminstratif dalam Sistem Peradilan Administrasi.

8. Menjelaskan Upaya Adminstratif dalam Sistem Peradilan Administrasi 9. Menjelaskan Administratif Tribunals di Inggris 10. Menjelaskan Dilema Upaya Administratif

C. Administrative Tribunals di Inggris. 3. Mahasiswa mampu menjelaskan Dilema Upaya Administratif, Kendala Upaya Administratif, Faktor - Faktor Pendukung Upaya Administratif, Mengatasi Rintangan Upaya Administratif, Pola Ideal Upaya Administratif, Badan (Majelis) Upaya Administratif, Kedudukan Badan (Majelis) Upaya Administratif, Hukum Acara Upya Adminstratif

A. Dilema Upaya Administratif 1. Kendala Upaya Administratif 2. Faktor - Faktor Pendukung Upaya Administratif 3. Mengatasi Rintangan Upaya Administratif B. Pola Ideal Upaya Administratif. 1. Badan (Majelis) Upaya

1. Menjelaskan Konfigurasi Politik Dalam Hukum Ketenagakerjaan. 2. Menjelaskan Politik Hukum Sebagai Kebijakan Dasar (Basic Policy) Pembentukan Peraturan Ketenagakerjaan.



2 x 50 menit

1. Hadjon, Philipus M, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, PT. Bina Ilmu , surabaya, 1987. 2. Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1988. 3. Lotulung Paulus, Beberapa Sistem tentang Kontrol Seg Hukum Terhadap Pemerintah, Buana Ilmu Populer, jakarta, 1986.

3. Menjelaskan Politik Hukum Sebagai Kebijakan Pemberlakuan Peraturan Ketenagakerjaan.

4. Sjachran Basah, 5

Administratif

Ekisteni Tolok Ukur Badan Administratif di Indonesia,Alumni, Bandung, 1985.

2. Kedudukan Badan (Majelis) Upaya Administratif 3. Hukum Acara Upya Adminstratif. 4. Mahasiswa mampu berpikir kritis dalam menjelaskan Atribusi, Delegasi, dan Mandat, , Kekuasaan dan Kewenangan ,Keputusan..

A. Atribusi, Delegasi dan Mandat

1. Menjelaskan Atribusi, Delegasi dan Mandat

B. Kekuasaan dan Kewenangan

2. Menjelaskan Kekuasaan dan Kewenangan

C. Keputusan

3. Menjelaskan Keputusan



2 x 50 menit

1. Indroharto, Usaha Memahami Undang undang tentang Peradlian Tata Usaha Negara, Sinar Harapan Jakarta, Jakarta, 1991. 2. Hadjon, Philipus M., Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Pidato Guru Bsar, Unair, Surabaya, Oktober, 1994. 3. Saragih Bintan R., MPR-RI, Suatu Pemikiran tentang MPR di Masa Mendatang, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1992. 4. Rosjidi Ranggawidjaja,

6

Hubungan Tatakerja antara MPR,DPR, dan Presiden, Mandar Maju, Bandung, 1991. 5. Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional, Binacipta, Bandung, tanpa tahun. 5. Mahasiswa mampu berpikir kritis dalam menjelaskan peraturan dan kebijaksanaan.

A. Peraturan B. Kebijaksanaan

1. Menjelaskan Peraturan 2. Menjelaskan Kebijaksanaan



2 x 50 menit

1. Marbun SF., dan Mahfud, MD., PokokPokok Hukum Administrasi Negara, Liberty, Yogyakarta, 1987. 2. Amrah Muslimin, Beberapa Asas - asas dan Pengertia pengertian Pokok tentang Administrasi dan Hukum Administrasi, Alumni, Bandung 1980. 3. Marcus Luqman, Freis Ermessen dalam Proses dan Pelaksanan Rencana Kota(Penelitian di Kodya Pontianak 1970 - 1990), (tesis)

7

S2, Unpad, Bandung, 1996. 4. Utrech E., Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia, Penerbitan dan Balai Buku Indonesia,Jakarta 1957. 5. Smith De Stanley and Rodney Brazier, Constitusional and Administrative Law, Penguin, Books, 1986. 6. Mahasiswa mampu berpikir kritis dalam menjelaskanAsas Asas Peradilan Administrasi, Kekhususan Hukum Acara Peradilan Administrasi, Kemudahan dalam Peradilan Admiinistrasi, Kompetensi Peradilan Administrasi

A. Asas - Asas Peradilan Administrasi

1. Menjelaskan AsasAsas Peradilan administrasi

B. Kekhususan Hukum Acara Peradilan Administrasi

2. Menjelaskan Kekhususan Hukum Acara Peradilan Administrasi Negara

C. Kemudahan dalam Peradilan Admiinistrasi

3. Menjelaskan Kemudahan dalam Peradilan Administrasi

D. Kompetensi Peradilan Administrasi


4. Menjelaskan kompetensi Peradilan Administrasi


2 x 50 menit

1. The Liang Gie, Teori teoro Keadlian, Penerbit Super 1977. 2. Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 1982. 3. Sudargo Gautama, Pengertian tentang Negara Hukum, Alumni, Bandung, 1983. 4. Sunarjati Hartono, Apakah the Rule of Law itu ?, Alumni, Bandung, 1976. 5. Chaidir Ali, Yurisprudensi

8

Indonesia tentang Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa, Binacipta, Bandung, 1978. 7. Ujian Tengah Semester Pertemuan I – VI 8. Mahasiswa mampu berpikir kritis dalam menjelaskan Gugatan,Gugatandan Tengggang Waktu,Gugatan dan Penundaan Pelaksanaan KTUN,Gugatan Terhadap Hak Uji materiil dan Kejaksaan Sebagai Kuasa Hukum Tergugat.

A. Gugatan B. Gugatan dan Tengggang Waktu C. Gugatan dan Penundaan Pelaksanaan KTUN D. Gugatan Terhadap Hak Uji materiil E. Kejaksaan Sebagai Kuasa Hukum Tergugat

1. Menjelaskan Gugatan 2. Menjelaskan Gugatan dan Tenggang waktu 3. Menjelaskan Gugatan dan Penundaan Pelaksanaan KTUN


4. Menjelaskan Gugatan Terhadap Hak Uji materiil 5. Menjelaskan Kejaksaan Sebagai Kuasa Hukum Tergugat

Ujian Tertulis

90 Menit

- Test lisan

2 x 50 menit

- Pengamatan - Evaluasi

1. Stroink Frist AM &Racmat Soemitro,De Filosofishe Achterground Van Rechtspraaken Adminintrtive 2. Buuren van, Peter JJ, Materiale onvankelijhkheid, Bahan Penataran Perdailan administrasi, Kerjasama IndonesiaBelanda,Unpad, Bandung, Agustus, 1987. 3. Utrech E., Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia, Penerbitan dan Balai Buku Indonesia,Jakarta 1957. 4. Sjachran Basah. Beberapa Hal tentang Hukum Acara Aministras,Bahan

9

Penataran Hukum Administrasi Negara, Kerjasama IndonesiaBelanda,Unpad, Bandung,Agustus 1987. 9. Mahasiswa mampu berpikir kritis tentang Rapat Permusyawaratan dan pemeriksaan Persiapan, Perdamaian, Pemeriksaan Acara Biasa, Pemeriksaan Acara Cepat, Masuknya Pihak Ketiga, dan Upaya Hukum

A. Rapat Permusyawarat an dan pemeriksaan Persiapan.

1. Menjelaskan pengertian Rapat Permusyawaratan dan pemeriksaan Persiapan

B. Perdamaian

2. Menjelaskan pengetrian Perdamaian

C. Pemeriksaan Acara Biasa. D. Masuknya Pihak Ketiga. E. Upaya Hukum.


- Test lisan - Pengamatan

2 x 50 menit

- Evaluasi

3. Menjelaskan tentang Pemeriksaan Acara Biasa.

2. Indroharto, Usaha Memahami Undang undang tentang Peradlian Tata Usaha Negara, Sinar Harapan Jakarta, Jakarta, 1991.

4. Menjelaskan Masuknya Pihak Ketiga 5. Menjelaskan Upaya Hukum.

10. Mahasiswa mampu berpikir kritis tentang Surat atau Tulisan,

A. Surat atau Tulisan.

1. Menjelaskan Surat atau Tulisan

B. Keterangan

2. Menjelaskan

1. Buuren van, Peter JJ, Materiale onvankelijhkheid, Bahan Penataran Perdailan administrasi, Kerjasama IndonesiaBelanda,Unpad, Bandung, Agustus, 1987.

3. Hadjon, Philipus M, dkk., Pengantar hukum admininstrasi Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1994 Kehadiran Mahasiswa, Ketertiban dan Ketenangan dalam 10


2 x 50 menit

1. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata,

Keterangan Ahli, Keterangan Saksi, Pengakuan Para Pihak, dan Pengetahuan Hakim

11. Mahasiswa mampu berpikir kritis tentang Hakim Aktif, Hubungan Hakim Administrasi dan Hakim Perdata, Dasar Pengujian, dan Putusan dan Pelaksanaannya

Ahli.

Keterangan Ahli

C. Keterangan Saksi.

3. Menjelaskan Keterangan Saksi

D. Pengakuan Para Pihak.

4. Pengakuan Para Pihak

E. Pengetahuan Hakim.

5. Pengetahuan Hakim

A. Hakim Aktif

1. Menjelaskan Hakim Aktif

B. Hubungan Hakim Administrasi dan Hakim Perdata.

2. Menjelaskan Hubungan Hakim Administrasi dn Hakim Pedata

C. Dasar Pengujian.

3. Menjelaskan Dasar Pengujian

D. Putusan dan Pelaksanaanya.

4. Menjelaskan Putusan dan Pelaksanaan- nya.

mengikuti pembelajaran. Kepatuhan terhadap tata karma kampus. Keaktifan dan umpan balik.

- Evaluasi


- Test lisan

Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Bandung, 1980. 2. Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1988

- Pengamatan

2 x 50 menit

- Evaluasi

1. Rochmat Soemitro, Masalah Peradilan Administrasi dalam Hukum Pajak di Indonesia, Eresco, Bandung, 1976. 2. Sjachran Basah, Hukum Acara Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Administrasi (HAPLA), Rajawali Pers, Jakarta, 1989. 3. Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1988.

12. Mahasiswa mampu berpikir kritis tentang Rumusan Asas - asas Umum Pemerintahan Yang Baik di Belanda,

A. Rumusan asas asas umum pemerintahan yang baik di

1. Menjelaskan Rumusan Asas Asas Pemerintahn Umum yang Baik di

Kehadiran Mahasiswa, Ketertiban dan Ketenangan dalam mengikuti pembelajaran. 11


2 x 50 menit

1. Murthadha Muthahari, Keadilan Ilahi, Mizan, Bandung, 1992. 2. Moch. S.EI Wa

Peristilahan, Bentuk dan Karakter

Belanda.

Belanda

B. Peristilahan.

2. Menjelaskan Peristilahan

C. Bentuk dan Karakter.

Kepatuhan terhadap tata karma kampus. Keaktifan dan umpan balik.

3. Menjelaskan bentuk dan karakter

(terjemahan) Anshari Thojib, Sistem Politik dalam Pemerintahan Islam, Bina Ilmu, Surabaya, 1983. 3. Moch. Koesnoe, Nilai - Nilai Dasar Pembentukan Hukum nsional, (makalah), Praseminar Pembentukan Hukum Nasional, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta,1987. 4. Koentjoro Purbopronoto, Beberapa Catatan tentang Hukum Peradilan Administrasi Negara dan Hukum Pemerintahan, Alumni , Bandung, 1978. 5. Utrech E., Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia, Penerbitan dan Balai Buku Indonesia,Jakarta 1957.

12

13. Mahasiswa mampu berpikir kritis tentang Fungsi dan Macam, Kedudukan Dalam Tata Hukum Indonesia, Sumber sumber Hukum Administrasi,Landasa n Yuridis, Perincian Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

14. Ujian Akhir Semester

A. Fungsi dan Macam, Kedudukan Dalam Tata Hukum Indonesia, B. Sumber sumber Hukum Administrasi C. Landasan Yuridis, Perincian Asasasas Umum Pemerintahan Yang Baik

1. Menjelaskan Fungsi dan Macam, Kedudukan Dalam Tata Hukum Indonesia 2. Menjelaskan Sumber - sumber Hukum Administrasi



2 x 50 menit

- Evaluasi

3. Menjelaskan Landasan Yuridis, Perincian Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

1. Moch. Koesnoe, Nilai - Nilai Dasar Pembentukan Hukum nsional, (makalah), Praseminar Pembentukan Hukum Nasional, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta,1987 2. Marbun SF., dan Mahfud, MD., PokokPokok Hukum Administrasi Negara, Liberty, Yogyakarta, 1987.

Pertemuan I – XIII

Ujian Tertulis

13

90 Menit

SILABUS PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI ILMU HUKUM UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

Recommend Documents