SILABUS
Mata Kuliah Kode Mata Kuliah SKS Dosen
: : : :
Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah MKL-17 2 Prof. Dr. Yos Johan Utama, SH.,M.Hum
PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI ILMU HUKUM UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG 1
HALAMAN PENGESAHAN SILABUS
Mata Kuliah Kode Mata Kuliah SKS Dosen
: Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah : MKL-17 : 2 : Prof. Dr. Yos Johan Utama, SH.,M.Hum
Tanggal Verifikasi Pejabat yang Memverifikasi Tanggal Pengesahan Pejabat yang Mengesahkan
: 6 Januari 2014 : Sekretaris Bidang Akademik : 3 Februari 2014 : Ketua Program
Ketua Program
Sekretaris Bidang Akademik
Perwakilan Dosen
Prof. Dr. Liliana Tedjasaputro, SH, MH, MM NRP. 111124
Dr. Mashari, SH, M.Hum NRP. 111124
Prof. Dr. Yos Johan Utama, SH.,M.Hum NIP. 130321307
2
SILABUS Fakultas Program Program Studi Mata Kuliah Kode Mata Kuliah SKS Mata Kuliah Prasyarat Standar Kompetensi
Kompetensi Dasar
: Hukum : Magister : Ilmu Hukum : Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah : MKL-17 :2 : : Menekankan kemampuan untuk berpikir kritis dalam menemukan kebenaran ilmiah sebagai problem solving atau searching for the truth untuk penelitian dan pengembangan HukumPengelolaan Keuangan Daerah Materi Pokok
Penilaian Indikator
Kegiatan pembelajaran
1. Mahasiswa mampu ber- Perbendaharaan negara Mahasiswa mempelaja pikir kritis dalam men- dalam pengaturan peng ri dan mendiskusikan jelaskan, mengidentifi- elolaan keuangan dae-rah perbendaharaan negara kasikan dan mensintesa dalam pengaturan pe perbendaharaan negara ngelolaan keuangan da dalam pengaturan pengerah. elolaan keuangan daerah.
Bentuk
Kehadiran mahasiswa, - Test lisan ketertiban dan ketenang- Pengamatan an dalam mengikuti pembelajaran. Kepatuh- - Evaluasi an terhadap tata karma kampus. Keaktifan dan umpan balik.
Alokasi waktu
Sumber belajar
2 x 50 1. Syukri abdullah, 2008, ke menit uangan daerah,opini,tata kelola pemerintahan,epil son group, bandung 2. Ridwan hr,2006,hukum administrasi negara, rajawali pers, jakarta. 3. Philipus hadjon,1993, pengantar hukum administrasi negara,gadjah mada university pers, yogyakarta.
2. Mahasiswa mampu Akuntasi keuangan dan Mahasiswa mempelaja Kehadiran mahasiswa, - Test lisan berpikir kritis dalam penatausahaan dokumen ri & mendiskusikan ketertiban dan ketenang- Pengamatan menjelaskan, mengakuntasi keuangan dan an dalam mengikuti 3
2 x 50 1. Arifin p.soeria atmadja, menit 2005,keuangan negara dalam perspektif hukum:
identifikasikan dan mensintesa akuntasi ke uangan dan penata usahaan dokumen
penatausahaan men
doku- pembelajaran. Kepatuh- - Evaluasi an terhadap tata karma kampus. Keaktifan dan umpan balik.
teori,praktik dan kritik, badan penerbit fakultas hukum universitas indone sia, jkt. 2. Tjandra riawan, 2006, hu kum keuangan negara, gramedia widiasarana, jakarta
3. Mahasiswa mampu berpikir kritis dalam menjelaskan pertang gungjawaban keuang an,laporan keuangan &komite standar aku ntansi pemerintahan
Pertanggungjawaban ke uangan,laporan keuang an dan komite standar akuntansi pemerintahan
4. Mahasiswa mampu berpikir kritis dalam menjelaskan, mengidentifikasikan&mensi ntesa hubungan tu juan negara dengan keuangan negara dan kewenangan daerah dalam pengelolaan keuangan negara
Hubungan tujuan nega ra dengan keuangan ne gara dan kewenangan daerah dalam penge lolaan keuangan negara
5. mahasiswa mampu Proses penyusunan berpikir kritis dalam penetapan apbd. menjelaskan, mengid entifikasi&mensin tesa tentang proses penyu
Mahasiswa mempelaja ri dan mendiskusikan pertanggung jawaban keuangan,laporan ke uangan dan komite standar akuntansi peme rintahan
Kehadiran mahasiswa, - Test lisan ketertiban dan ketenang- Pengamatan an dalam mengikuti pembelajaran. Kepatuh- - Evaluasi an terhadap tata karma kampus. Keaktifan dan umpan balik.
2 x 50 1. Muhammad djafar saidi, 2011,hukum keuangan ne menit gara, rajawali pers, makassar.
Mahasiswa mempelaja ri dan mendiskusikan hubungan tujuan nega ra dengan keuangan negara dan kewenang an daerah dalam peng elolaan keuangan nega ra
Kehadiran mahasiswa, - Test lisan ketertiban dan ketenang- Pengamatan an dalam mengikuti pembelajaran. Kepatuh- - Evaluasi an terhadap tata karma kampus. Keaktifan dan umpan balik.
2 x 50 1. Bohari,hukum anggaran menit negara, rajawali pers, jakarta, 1995
2. Wijaya, 2013, peraturan kebijakan, cv duta nusin do, semarang.
2. Goedhart, garis - garis besar ilmu keuangan negara,djambatan,jakarta, 1973 3. Subagio, hukum keuang an negara, rajawali pers, jakarta, 1991
& Mahasiswa mempelaja ri dan mendiskusikan proses penyusunan dan penetapan apbd.
Kehadiran mahasiswa, - Test lisan ketertiban dan ketenang- Pengamatan an dalam mengikuti pembelajaran. Kepatuh- - Evaluasi an terhadap tata karma 4
2 x 50 1. John p.due,keuangan menit nega ra, ui pers, jakarta, 1985 2. Kansil,pemerintahan dae rah di indonesia, sinar
sunan dan penetapan apbd.
kampus. Keaktifan dan umpan balik.
grafika, jakarta, 1992 3. Nurjaman arsyad,keuang an negara indonesia, jakarta, 1992 4. Undang-undang otonomi daerah terbaru, pustaka pelajar, yogyakarta, 2006
6. Mahasiswa mampu ber Pengalokasian dana per pikir kritis dalam men imbangan kepada peme jelaskan pengalokasian rintah daerah dan pene dana perimbangan kepa rimaan daerah da pemerintah daerah dan penerimaan daerah.
7. Ujian tengah semester
Menjelaskan pengaloka sian dana perimbangan kepada pemerintah dae rah& penerimaan daerah
Kehadiran mahasiswa, - Test lisan ketertiban dan ketenang- Pengamatan an dalam mengikuti pembelajaran. Kepatuh- - Evaluasi an terhadap tata karma kampus. Keaktifan dan umpan balik.
Pertemuan I – VI
8. Mahasiswa mampu Dana perimbangan dan Menjelaskan pengerti berpikir kritis dalam dana bagi hasil dan an dana perimbangan menjelaskan dana pe pinjaman daerah dan dana bagi hasil dan rimbangan & dana pinjaman daerah bagi hasil dan pin jaman daerah
Ujian Tertulis Kehadiran mahasiswa, - Test lisan ketertiban dan ketenang- Pengamatan an dalam mengikuti pembelajaran. Kepatuh- - Evaluasi an terhadap tata karma kampus. Keaktifan dan umpan balik.
2 x 50 1. Kansil,pemerintahan menit daerah di indonesia, sinar grafika, jakarta, 1992 2. Undang-undang otonomi daerah terbaru, pustaka pelajar, yogyakarta, 2006 90 Menit 2 x 50 1. Ibrahim,bumn dan kepen menit tingan umum, citra aditya bakti, bandung, 1997 2. Nurjaman arsyad,keuangan negara indonesia, jakarta, 1992 3. Philipus m.hadjon, peng antar hukum administrasi indonesia, gadjah mada pers,yogyakarta, 1987
9. Mahasiswa mampu ber Tujuan pengelolaan ke Menjelaskan tujuan pikir kritis dalam men uangan daerah, asas peng elolaan keuangan jelaskan tujuan pengelo umum pengelolaan ke daerah, asas umum laan keuangan daerah, uangan daerah dan pengelolaan keuangan
Kehadiran mahasiswa, - Test lisan ketertiban dan ketenang - Pengamatan an dalam mengikuti pembelajaran. Kepatuhan - Evaluasi 5
2 x 50 1. Philipus m.hadjon, peng menit antar hukum administrasi indonesia, gadjah mada pers,yogyakarta, 1987
asas umum penge pemegang lolaan keuangan daerah pengelolaan dan pemegang kekuasa daerah. an pengelolaan keuang an daerah.
kekuasaan daerah dan pemegang terhadap tata karma keuangan kekuasaan pengelolaan kampus. Keaktifan dan keuangan daerah. umpan balik.
2. Arifin. Soeria atmadja, 2005, keuangan negara dalam pers pektif hukum: teori,praktik dan kritik, badan penerbit fakultas hukum universitas indo nesia , jakarta 3. Ridwan hr,2006,hukum administrasi negara, raja wali pers,jakarta 4. Kelsen, hans, dasar dasar hukum normatif, bandung: nusa media, 2008
Menjelaskan tugas & wewenang pejabat pe ngelola keuangan dae rah, asas umum dan struktur apbd dan penyusunan rancangan apbd dan penetapan apbd
Kehadiran mahasiswa, - Test lisan ketertiban dan ketenang - Pengamatan an dalam mengikuti pembelajaran. Kepatuhan - Evaluasi terhadap tata karma kampus. Keaktifan dan umpan balik.
11. Mahasiswa mampu Pelaksanaan & pertang Menjelaskan kasus pe laksanaan dan pertang ber pikir kritis dalam gung jawaban apbd menjelaskan pelaksana gung jawaban apbd an & pertanggung jawaban apbd
Kehadiran mahasiswa, - Test lisan ketertiban dan ketenang - Pengamatan an dalam mengikuti pembelajaran. Kepatuhan - Evaluasi terhadap tata karma kampus. Keaktifan dan umpan balik.
10. Mahasiswa mampu ber pikir kritis dalam men jelaskan tugas dan wewenang pejabat pengelola keuangan daerah, asas umum dan struktur apbd dan penyusunan rancangan apbd dan penetapan apbd
Tugas & wewenang pe jabat pengelola keuang an daerah, asas umum dan struktur apbd dan penyusunan rancangan apbd dan penetapan apbd
2 x 50 1. Subagio,hukum keuangan menit negara,rajawalipers,jakarta, 1991 2. Kansil, pemerintahan dae rah di indonesia, sinar grafika, jakarta, 1992 3. Muhammad djafar saidi, 2011,hukum keuangan negara,rajawali pers, makassar.
6
2 x 50 1. Nurjaman arsyad,keuang menit an negara indonesia, jakarta, 1992 2. Philipus m.hadjon, peng antar hukum administrasi indonesia, gadjah mada
pers,yogyakarta, 1987 3. Goedhart, garis - garis besar ilmu keuangan negara,djambatan,jakarta, 1973 12. Mahasiswa mampu berpikir kritis dalam menjelaskan pemberi an & pemanfaatan in sentif pemungutan pa jak daerah dan retri busi daerah.
Pemberian & pemanfaat an insentif pemungutan pajak daerah dan retri busi daerah.
Menjelaskan pemberi an & pemanfaatan in sentif pemungutan pa jak daerah dan retribusi daerah.
Kehadiran mahasiswa, - Test lisan ketertiban dan ketenang - Pengamatan an dalam mengikuti pem belajaran. Kepatuhan ter - Evaluasi hadap tata karma kam pus. Keaktifan dan um pan balik.
2 x 50 1. John p.due, keuangan menit negara, ui pers, jakarta, 1985 2. Kansil,pemerintahan daer ah di indonesia, sinar grafika, jakarta, 1992 3. Nurjaman arsyad,keuang an negara indonesia, jakarta, 1992
13. Mahasiswa mampu Kerugian negara dalam Menjelaskan kerugian berpikir kritis tentang pengelolaan keuangan negara dalam pengelo kerugian negara da daerah laan keuangan daerah lam pengelolaan ke uangan daerah
14. Ujian Akhir semester
Kehadiran mahasiswa, - Test lisan ketertiban dan ketenang - Pengamatan an dalam mengikuti - Evaluasi pembelajaran. Kepatuhan terhadap tata karma kampus. Keaktifan dan umpan balik.
2 x 50 1. Syukri abdullah,2008, ke menit uangan daerah,opini,tata kelola pemerintahan, epil son group, bandung 2. Ridwan hr,2006,hukum administrasi negara, rajawali pers, jakarta 3. Goedhart, garis - garis besar ilmu keuangan negara,djambatan,jakarta, 1973 4. Subagio, hukum keuang an negara, rajawali pers, jakarta, 1991 90 Ujian Tertulis Menit
Pertemuan I – XIII
7
