SAMBUTAN MENTERI KEUANGAN REFLEKSI DAN APRESIASI KINERJA PENGELOLAAN DAN KEPATUHAN PELAPORAN BMN TAHUN 2011 GD.DHANAPALA 1 NOPEMBER 2012
Yang kami hormati Bapak/Ibu, Sekretaris Jenderal, Sekretaris Utama, dan Para Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon I, Kementerian Lembaga/Negara. Yang kami hormati Bapak/Ibu hadirin sekalian yang saya tidak bisa sebutkan satu per satu yang hadir pada acara Refleksi dan Apresiasi Pengelolaan Barang Milik Negara tahun 2011. Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat pagi, salam sejatera untuk kita semua. Bapak/Ibu yang saya hormati, Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunianya kita diberi kesehatan sehingga pada kesempatan yang baik ini kita bisa berkumpul dalam acara Refleksi dan Apresiasi Pengelolaan Barang MilikNegara tahun 2011. Tidak lupakami ucapkan terima kasih kepada para undangandan Kementerian Lembaga kami sungguh-sungguh berharap melalui kesempatan ini kita dapat memperbarui semangat dan komitmen bersama untuk terus melakukan upaya peningkatan kualitas peningkatan transparansidanakuntabilitaspengelolaanbarangmilik negara. Bapak/Ibu yang kami hormati, Kami pada hari ini akan terus mengulang-ulangi kalimat barang milik negara ini dan ini semua dalam rangka mewujudkan tata kelolapemerintahan yang bersih,transparan, dan akuntabel. Hadirin yang saya hormati, dalam era demokrasi dan keterbukaan ini, tuntutan masyarakat luas akan ada tata penggolahan yang baik terus mengemukamelalui berbagai forum media kesempatan.Hampir seluruhkomponen masyarakat secara kritis menuntut agar pencapaian hasil pembangunan pada umumnya dan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara pada khususnya, serta segala hal yang berhubungan dan pelayanan publik dilakukan secara transparan, dilakukan secara akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip clean and good governance.Olehkarena itu, kita selaku aparatur negara kita tidak ada pilihan kita harus menjawab kebutuhan dan tuntutan rakyat tersebut. Tuntutan itu menggulirkan reformasi dibidang pengelolaan keuangan negara yang telah kita lakukan dan upaya pemerintah untuk menjawab itu terlihat bahwa sejakada krisis Asia tahun 1997 dan 1998 yang menghantam Indonesia.Kita pada saat itu terkenadengan berat sekali karena kita sama-sama menggalami tahun 1997 dan 1998 itu tidak hanya ekonomi kita saja yang terpuruk, sampaiharus ikutdenganIMF, tetapi juga kita tidak dipercaya.Semua yang memberikan pinjaman kepada Indonesia menarik pinjaman atau kepercayaan danIndonesia tidak saja terpuruk padatingkatbungabank sampai 67%,bahkan ada krisis sosialdan krisis politik ditahun 1997 dan 1998 itu.
1
Jadi sejak itu kita canangkanuntukmelakukan reformasi itu dan reformasi dibidang keuangan itu ditandai dengan kita mencetuskan tiga paket Undang-Undang yaitu : 1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang No.15Tahun 2004, tentang Pemeriksaan danTanggungJawabKeuangan Negara.
Pengelolaan
Bapak/Ibu yang kami hormati, Kami ingin berikan backgroundkita disini adalah betul-betul forum yang baik sekali karena organisasi pemerintahan itu ada diBapak/Ibu yanghadir pada pertemuanhari ini, karenaBapak/Ibu adalah SekretarisJenderal, SekretarisUtama yang betul-betul jadi motor dari pada bergeraknya pemerintah. Jadi kesempatan ingin menyampaikan kita mungkin sedang membicarakan tentang bagaimana supaya pegawai negeri sipil betul-betul bisa berkarir sesuai jalur dengan jalurcarier profesional, malah dibicarakan tentang ada UndangUndang KSN Rancangan Undang-Undang KSN tujuannya supaya terjaga jalur karir profesional itu masih kita diskusikan dan relevan.Kalau kita sedikitangkat masalah iniuntukkarena kita ingin betul-betul mendapatkan yang terbaik. Kalau ada perubahan tujuannya untuk yang terbaik.Kita kalaupengendiakui oleh dunia atau masyarakat sebagaiprofesional tentu kita mesti berpikir secara profesional dan profesional itu sebagai pegawai negeri yang profesional ciri khasnya adalah ada kompetensi, ada keahlian, dan yang paling utama ada karakter. Kalau kita mau diakui profesional biasanya yang paling utama adalah kita mau bekerja dan bekerja itu kalau kita mau dikatakan baik atas dasar satu standar kerja yang baik yang terukur. Jadi kita tidak mau diakui prestasi mu baik atau buruk karena kedekatan dengan atasan hanya karena dia senang sama kita karena apa, kita juga pengendiukur atas goals yang kita tetapkan awal tahun.Goals yang kita tetapkan dalam rencana pembangunan jangka 5tahun dan bagaimana kita mencapai goals itu.Kalau kitabisa mencapai goals itu apakah secara kuantitafif atau kualitatif kalau kita berhasil exceeding,expectation itu kita profesional kalau kita tidak berhasil mencapai artinya kita tidak profesional. Jadi Bapak/Ibu ini sebetulnya ajakan, supaya kita sama-sama menggunakan kesempatan yang baik ini untuk sama-sama kita ingin menjadi profesional dibidang pengelolaan negara.Oleh karana itu,jalurkarirprofesional harus kita perjuangkan dan untuk bisa diakui sebagai profesional kita mau diukur kinerjanya atas dasar suatu goals dan pengukuran yang standar. Jadi kontrak kinerja berdasarkan balance scorecard bagaimana kita di nilai penting dan salah satu yang paling penting mengukur pencapaian-pencapaian keuangan. Oleh karena itu, kalau kita sebutkan ada Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Perbendaharaan Negara, ada Undang-Undang terkait dengan Pertanggungjawaban Keuangan Negara, itu tujuannya agar Bapak/Ibu dimasing-masing instansi mempelajari laporan keuangannya menyakinkan ada target-target keuangan yang jelas dan kalau itu tercapai Anda itu professional, kalau Anda tidak tercapai Anda tidak professional dan tidak berdasarkan karena ada yang senang atau tidak senang karena kedekatan atau apa saya bilang jangan. Jadi Bapak/Ibu oleh,karena itu kami ingin mengatakan sekarang kita bicara tentang barang milik negara di portfolio bapak/ibu juga ada barang milik negara, mohon maaf tadi ketika ada 2
pemaparandalam bentuk film itu lebih menceritakan tentang DirjenKekayaan NegaraatauKementrian Keuangan sebetulnya yang mesti kita tampilkan disitu adalah bagaimana Kementerian-Kementerian/Lembaga memperjuangkan supaya kekayaan negaranya itu terjaga dan bagaimana prestasinya.Saya ingin memberikan backgroundini karena ternyata, maafya, kita selalu hormat dengan pendahulu-pendahulu kita karena kalau tidak ada pendahulu kita tidak bisa menikmati Indonesia seperti sekarang. Tapi kitaharus akui bahwa barang milik negara sebelum tahun 2004 itu tidak ada yang mengurus, sekarang diera bapak/ibu sekalian kita urus dan kita miripkan dalam mengurus kepentingan negara itu di bapak/ibu sekalian. Kami ambil contoh, dulu kitapunya perkebunan karet dimana-mana kita punya perkebunan milik Inhutani dan lain-lain tanpa sadar kita lepas lokasinya di daerahJakarta Selatandidaerah ujung, daerah jalanradio luasnya mungkin 1.500hektar, kemudian menjadi realestate,menjadimall, lapangan golf dan lain-lain.Negara menikmati apa?.Kita punya perkebunan karet didaerah serpong kayaknya tidak digunakan, udahlah lepas saja.Kita tidak terlalu menjaga amanatdarifoundingfathers kita.Ternyata 5.000hektar itu kita lepas, jadinya real estate.Bukan main sampai sekarang pun masih banyak sisa apa yang didapat negara.Betul negara mendapatkan pajak dan apa, tapi opportunity cost sesuatu yang seharusnyakitaterima yang tidak jadi kitaterimaitubesarsekali,karena 5.000hektar itu luas sekali dan bagaimana kalau kita gunakan dengan cara yang baik. Jadi bapak/ibu mohon yang hadir disini, kami sama-sama hari ini bicara tentang bagaimana kita menjadiprofessional, bagaimana kita menjaga jalur karir professionalkarena masyarakat sedang menyoroti kita, bagaimana kita jaga barang milik negaraituyaback ground kita untuk disampaikan. Dalam perspektif pengelolaan kekayaan negara Undang-Undang No 1 tahun tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara merupakan lokomotif bagi perubahan paradigma manajemen aset negara.Penerbitan regulasi ini, menandai unifikasi pengolahan kekayaan negara, khususnya barang milik negara. Dalam fungsi PerbendaharaanNegara. Hal ini bermakna bahwa didalam siklus keuangan negara yang bermula dari perencanaan, penganggaraan, perbendaharaan, dan pemeriksaan maka subfungsi barang pengelolaanmilik negara merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari subfungsi lainnya dalam fungsi keuangan negarasecarautuh. Sebagai salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, serta bentuk pelaksanaangood governance, untuk pertama kalinya pemerintah telah menyusun laporan keuangan pemerintah pusat pada tahun 2004. Laporan keuangan pemerintah pusat tersebut merupakanmilestone, merupakan titik balik dalam perjalanan bangsa Indonesia, khususnya terkaitpertanggungjawabanLaporan Keuangan Pemerintah Indonesia karena telah disusun sesuai dengan prinsip-prinsip InternationalBased Practise. Bapak/Ibu sekalian saya mohon maaf, tadi kami ingin betul-betul memberikan gambaran bahwa yang kita bicarakan ini bukan keuangan, bukan Kementerian Keuangan.Yang kita bicarakan ini negara karena,di portfolio bapak/ibu, bapak/ibu juga mengendalikan soal keuangan.Kebetulan kami yang diberikan amanah untuk menjadi koordinatormenjadi bendahara umum negara yang ikut memberikan pengarahan-pengarahan secara teknis. Bapak/Ibu, bahasan yang ingin kami sampaikan adalah tadi betul,sejak kita melakukan sejak kita krisis, baru pertama kali kemudian kita berikan reform Undang-Undang Negara tahun 2003 dan tahun 2004. Sebelum tahun 2004, sejak Indonesia merdeka tahun 1945 sampai dengantahun 2004,Indonesia itu tidak punya laporan keuangan pemerintah yang baik. Laporan keuangan pemerintah kita itu dalam bentuk istilahnya itu adalah Perhitungan 3
anggaran negara PAM sebelumnyaini. Dan PAM itu yang ada adalah penerimaanpenerimaan negara berapa, pengeluaran-pengeluaran negara berapa, di audit oleh BPK dan BPK pun perlu mungkin waktu dua tahun untuk menyelesaikan audit itu. Jadi Bapak/Ibu tidak salah kalau kakak-kakak kita, senior-senior kita mindsetnya itu dari sisi yang penting penerimaan negara bagus, pengeluaran negara aman. Di dalam laporan keuangan itu bukan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akutansi yang based practice disitu tidak ada laporan realisasi anggaran, tidak ada analisa tentang kualitas daripada pengeluaran, tidak ada pencatatan tentang aset negara. Di dalam aset negara itu antara lain adalah Barang Milik Negara, tidak tercatat berapa liabilities atau kewajiban negara dan yang lebih parah lagi tidak ada catatan tentang ekuitas negara jadi kita gak terbiasa dengan itu. Bapak/Ibu kami sarankan begitu bapak/ibu begitu masuk menjabat sebuah yang pasti yang pertama bapak lakukan adalah tugas fungsi bapak adalah di review posisi keuangan, posisikewenangan, delegasidanwewenangmesti di review. Dan saya selalu katakan kalau kita di instansi pemerintah begitu menjabat punya masa honey moon Cuma enam bulan, setelah enam bulan semua masalah-masalah yang ada di bawahmu itu tanggung jawab mu. Jadi saya gak biasa kalau mendengar ada cerita bahwa saya gak tahu itu, kalau ada apaapa di bawahmu tanggungjawab. Karena itu adalah amanah dari negara kepada kita. Enam bulan itu kalau masih ada kurang-kurang kita mengerti, tetapi kalau sudah lebih dari enam bulan take responsibility. Saya ingin sampaikan kepada bapak/ibu karena kita sejak tahun 2005 baru punya laporan keuangan yang pake opini itu pun dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 itu laporan keuangan kita disclamer tidak memberikan opini. Kita di tahun 2010 bisa mendapatkan laporan keuangan untuk laporan keuanganta hun 2009 ituwajardenganpengecualian.Dan wajar dengan pengecualian itu didapat oleh kita semua karena laporan keuangan pemerintah pusat dikatakan wajar dengan pengecualian, tapi bapak/ibu sekalian laporan keuangan kita belum unqualified opinion atau wajar tanpa pengecualian. Dan untuk menjadi wajar tanpa pengecualian tantangan kita besar sekali, jadi ibarat kata kalau kita sekolah dapat angkas embilan itu sudah susah sekali tetapi kalau mau mendapatkan angka sembilan koma satu, sembilan koma dua itu lebih susah lagi. Sekarang ini kita lagi konsolidasi untuk menyamakan visi kita sebagai profesional untuk kita bisa menjaga amanah kita, supaya secara keuangan kita bisa pertanggungjawabkan pencapaian-pencapaian kita, dan nanti kita di akhir tugas dinyatakan sebagai pejabat yang amanah, sebagai orang yang berprestasi yang baik untuk kepentingan negaranya. Sejak tahun 2005, kita punya laporan keuangan dan ada asset dan liabilities-nya. Untuk tahun 2005 ternyata setelah kita periksa laporan keuangan kita itu aset negara cuma 1.100 triliun, negara Indonesia tercinta inicuma 1.100 triliun di tahun 2011 ternyata ini bisa meningkat menjadi 3000 triliun. 1.100 ternyata biasa naik 3000 triliun dan itu pasti karena bapak/ibu sekalian ngurusin aset negara. Barang milik Negara milik negara diurusin, aset milik Negara diurusin dan ada yang namanya proses inventarisasi penilaian dicatat, tetapi kalau status sengketa dan lain-lain kita tidak mungkin catat. Bapak/Ibu pasti tahu tahun 1997-1998 kita itu krisis, karena pada saat itu ada ketakutan krisis dunia terus begitu di cek di Indonesia. Indonesia gak bisa menjelaskan total hutangnya berapa, total yang akan jatuh tempo berapa, jadi persis seperti pada waktu krisis pertamina pada tahun 1974-1975. Sekarang kita harus jaga kredibilitas ketika kita dan terkadang mari kita berlomba-lomba menjaga aset milik negara sehingga nanti kita purna tugas kita bilang diperiode ibu dulu atau diperiode ayah dulu itu yang namanya asset negara tidak terurus kita bertugas dan kita bisa bikin menjadi sebesar ini. Jadi saya ambil contoh kemarin laporan 4
keuangan kita menjadi wajar tanpa pengecualian ini teman-teman yang di Pekerjaan Umum gak apa-apadisebut,karena temen-temen yang di Pekerjaan Umum sudah melakukan dengan begitu giat tetapi sampai detik terakhir tidak berhasil menyelesaikannya.Akhirnya ada catatan yaitu tanah jalan anyer panarukandari jaman Belanda itu udah ada tetapi kita belum berhasil mencatat itu sebagai assetnegara. Jadi itu jadi catatan dan mungkin 250 triliun ya,Pak Sekjen. 250triliun, kalau nanti Pak Sekjen selesaikan itu ditahun 2012 ini Pak Sekjen paling tidak mengamankan tambahan 250 triliun untuk Negara. Jadi itu yang saya katakan kita kerja memang belum terlalu baik remunerasinya tetapi kebanggaan bahwa kita menjaga negara, kita menjaga hak-hak negara itu yang musti kita lakukan gitu ya Pak Setjen itu contoh yang perlu kita lakukan. Bapak/ibu sekalian tadi itu asset 1.100triliun jadi 3.000triliun, coba kita lihat ekuitas kalau kita lihat dunia swasta pertama kali yang dilihat modal jadi kalau dunia melihat Indonesia juga lihat ekuitasnya berapa, ekuitasnya itu Indonesia tahun 2005 adalah(-169 triliun). Jadi masa negara kaya raya ekuitasnya minus tapi itu betul karena kewajiban kita hutang-hutang kita lebih besar daripada aset kita makanya mines tapi sekarang ekuitaskita 1.076 triliun jadi kita bisa membuat negara kita tambah kaya tetapi potensinya lebih besar lagi dan bapak/ibu sekalian kalau semua cinta sama IndonesiakarenaIndonesia ekonominya peringkat 16 terbesar Indonesia potensinya menjadi peringkat 6 terbesar, tapi kalau kita hanya melakukan kerja biasa-biasa saja kita,tidak akan capai nomer 6 tidak akan tercapaiPak.Namun kita lihat bagaimana Korea, Korea ketika ada krisis Asia, terpuruk namun cara mereka bangkit cepat sekali militandan apa yang terjadi kinerjanya bagus sekali. Kita juga mesti melakukan hal yang sama dan motornya adalah bapak/ibu sekalian,Sekretaris Jenderal, Sekretaris Utama, para Dirjen yang ada pada masing-masing Kementeriankarena Anda yang bisa mendorong institusi Anda untuk reportuntuk bergerak ke depan. Bapak/Ibu sekalian, jadi laporan ini laporan LKPP, merupakan laporan gabungan dari lembaga keuangan negara dan lembaga semuanya, tetapi pada saat itu kita opininya disclamertahun 2005, sekarang wajar dengan pengecualian. Permasalahan yang membuat kita punya opini disclamer pada tahun 2004 antara lain adalah Barang Milik Negara yang disajikan dengan nilai yang tidak wajar, misalnya ditulis Rp1 padahal itu nilainya tidak Rp1.Barang milik negara tidak diyakini keberadaanya.Tercatat ada tapi kita tidak tau ada dimana.Mungkin kebawa pulang sama penggurusnya dulu.Kemudian ada penatausahaan barang milik negara yang tidak tertib tertib. Guna meningkatkan kualitas opini Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, Pemerintah berupaya untuk terus meningkatkankualitas pengelolaan milik negara melalui reformasi hukum dan reformasi kelembagaan di bidang pengelolaankekayaan negara yaitu antara lain kita secara khusus bikin Dirjen Kekayaan Negara. Jadi Pak dirjen kekayaan negara, umurmu baru berapa tahun ?, 6 tahun dan tidak boleh cepet puasDirjen Kekayaan yang jadi fasilitator.Nanti diakhir sambutan saya ingin ubah kalau Pak Menteri boleh ubah-ubah sedikit peraturan. Jadi saya inginmasukan Ada 5 masukan dari bapak/ibu sekalian tentang bagaimana ini bisa lebih baik supaya kita dengar kemudian mendengar pengalaman yang lain.Kemudian untuk kami kalau itu untuk koreksi kepada kami, maka itu adalah perbaikan karena kami tahu misalnya, kalau kita datang keluar negri itu aset-aset negara di luar negri itu udah fully depreciatedsudah mangkrak, tetap saja statusnya masih aset negara tidak dihapuskan.Malah sewa tempat parkir bagi mobilyang rongsok itu lebih mahal dari pada kita menjual.Nah saya ingin dapat masukanmasukansupaya kita bisa perbaiki dan kita sebagai timsupaya kita bisa dikategorikan 5
profesional kita ada forum tentang itu. Jadi saya ingin sampaikan, bahwa reformasi dibidang pengolahan barang milik negara ditandai dengan lahirnya Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2006 tentang Penggolahan Barang Milik Negara ataupun Milik Daerah. Dengan peraturan itu perubahan peran pemerintah yang semula kita cuma menjadi aset atau aktiva distreter kita berubah menjadi aset atau aktiva manager hal ini berarti perlu ada perluasan cakupanpengolahan barang milik negara yang menuntut peran dantanggung jawab besar penyelenggaraan pemerintahan dalam penggolahan kekayaan negara. Disisi lain,paradigma baru ini juga membawa perubahan sistem laporan milik negara yang merupakan bagian integral dari laporan pelaksanaan anggaran. Selain itu, pemerintah juga menetapkan peraturan teknis di bidang penggolahan barang yaituPeraturan Menteri Keuangan No 96tahun 2007 yaitu cara pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik negara.JadiPeraturan Menteri Keuangan itu tentang penatausahaan barang milik negara jadi ini untuk supaya motivasi itu dulu bapak/ibu jalan Sudirman itu namanya tanah-tanah yang dipakaiHotel Hilton, yang dipakai Senayan City, yang dipakai Plaza Senayan itu semua milik negara itu yang ada apa itu namanya semua itu milik Negara tetapi kemudian kita tidak bisa kelola terus tidak mungkin menghasilkan yang baik kan ?.Itu kedepan musti kita tertibkan dan tetap kita tidak ada rencana untuk melakukan yang ekstrem.Cuma kita ingin sebagai Pegawai Negeri Sipil sebelumnya kakak-kakak kita tidak terlalu ngajarin kita untuk menjaga barang milik negara, kita yang harus jaga milik negara dan ini luas sekali. Kalau kita ambil pelajaran istilahnya kalau kita percaya kalau mau belajar event keNegara Cina, kita harus belajar.Nah salah satu pelajaran di Negara Cina adalah kalau punya asset jangan pernah lepasin, tanah kita ko ini kasiin warisan sama ayah jangan pernah kamu gadaikan, jangan pernah kamu lepas, pegang dengan baik-baik. Jadi ketika Cina pada kondisi yang paling hormat Cina dipaksa untuk menjual asetnya karena Cina pengalaman yang berat yang ribuan tahun Cina menggatakan yaudah disewa aja oh saya minta sewa free 999 tahun oh tidak 99 tahun. Jadi Hongkong itu disewa kan oleh Cina 99 tahun dan waktu berjalan 99 tahun itu akhirnya jalan dan akhirnya kembali dengan Airport dengan segala macam fasilitasnya nah pikirkan yang selalu ada di kita bahwa aset Negara harus kita jaga. Jadi ini ada peraturan dan peraturan itu bisa diperbaiki kalau ada kelemahan kita perbaiki tujuannya baik untuk menjaga kekayaan Negara. Upaya serius Pemerintah untuk memperbaiki kelolah kekayaan negara juga dikeluarkan peraturan Presiden no 47 tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara dimana setiap tugas dan fungsi Kementerian Negara terdapat fungsi penggolahan Barang Milik Negara atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab dari pada Kementrian itu. Hadirin yang saya hormati, guna tingkat melanjuti BPK laporan BPK atas laporan pemeriksaan laporan KPP dan upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan pemerintah secara rentek melakukan upaya penertipan barang milik negara dengan keputusan Presiden no 17 tahun 2007 pada Keputusan Presiden itu diatur tentang penertipan barang milik Negara berdasarkan Keppres itu Kementerian Keuangan dan Kementerian-Kementerian/Lembaga melakukan interpretasi dan penilaian atas barang milik negara disemua Kementrian Lembaga. Bapak/ibu ini background lagi, jadi kita akan menekan teori teks teori A, kita selama ini pendekatannya adalah yuk lapor-lapor kalau ga lapor nanti BPK akan koment supaya BPK tidak koment ayo kita kerja gitu. Kalau sekarang lebih baik kita sama-sama sepakat kita menjadi profesional dan kita betul-betul beresin apa yang jadi koreksi kita sehingga kita bisa jauh lebih baik dari apa yang di temukan BPK.Nah ini penting karena kita tahu keadaan 6
pemeriksanya,sudah ada Kepres,sudah ada KPP, tetapi itu tidak sekuat kalau memang hati kita sudah mau jaga dan kita mau memperbaiki kalau akan lebih baik itu yang kami yakini dan itu saya rasa kebanggaan kita sebagai PNS.Seluruh karir profesionel hasil barang penertipan barang milik negara akan memberikan kontribusi positif atas barang penyajian milik negara sehinga kemaren kita bisa mendapatkan wajar tanpa pengecualian.Peningkatan opini ini memang ada, peningkatan kinerja dari bapak/ibu sekalian, bapak/ibu sekalian itu kekuatan dalam slontan ingin menyampaikan penghargaan apresiasi atas pada seluruh bapak/ibu sekalian yang telah bersungguh-sungguh untuk membedahi pengolahan barang milik negara yang baik walaupun kita tidak mencapai wajar tanpa pengeculaian bapak/ibu. Hadirin yang kami hormati, ini kita jaga dan tingkatkan tren positif bidang BMN khususnya dan penetapan usaha BMN kedepan dan sebagai bentuk apresiasi untuk kualitas kerja dan koordinasi dari bapak/ibu sekalian,Kami dalam slontan ini ingin menyampaikan acara secara ini guna menlestarikan penggolahan barang milik negara pemberian apresiasi ini sekaligus upaya perloasi bidang kinerja Kementrian dan salah satu utama fariabel untuk menggukur kinerja kementrian terkait inplantasi penggolahan barang milik negara adalah opini dan BPK atas lembaga kita atau kementrian kita melalui iven ini diharapkan kementrian Keuangan juga dapat terus menantau secara berkelanjutan dan mementakan kualitas penggolahan dan penantaatan usaha barang milik negara serta sebagai indikator serta kementrian keuangan dalam membina maju kementrian untuk pro aktif dan efesien dalam menyelesaikan tidak lanjut ketemuan BPK. Kami meyakini bahwa kerja keras yang berkesinambungan dan di lembaga bapak dan kementrian bapak yang telah refleksikan dengan tren positif tahunan atas penggolahan tahunan milik negra merupakan perhujutan dari kesungguhan kementrian dan lembga terus membenah memajukan diri. Oleh karana itu pemberian apresiasi ini merupakan dalam bentuk penggakuan pemerintah atas kecapaian kinerja kementrian lembaga bapak/ibu dengan supaya diharapkan besar tertib artesialisasikan tertip fisik dan tertip hukum dalam penggolahan barang milik negara. Hadirin yang saya hormati ini, dalam slogan ini kami ucapkan selamat kepada kementerian/ lembaga yang meraih prestasi dibidang penggolahan BMN kerja sehat dan cerdas seluruh jajaran kementerian yangsaudara pimpin bawa hasil apresiasi Namun demikian kita tidak boleh terlena dan berpuas diri dengan hasil yang kita rahi bagi kementrian yang belum merahi prestasi dalam ini mohon jangan berkecil hati dan mari berlomba-lomba terus meningkatkan kinerja sehingga kementrian lembaga yang belum meraih opini kerja dalam penggecualian ini dapat merahi opini wajar tanpa pengecualian tahun depan dan bagi kementrian yang sudah merahi opini tanpa penggecualian mohon mempertahankan opini tersebut tugas berat dalam penggecualian atas LKPP tahun 2012 masih menanti kami bersiap dan berkomitmen sama-sama dengan bapak/ibu sekalian utuk terus berkerja keras dan kerja cerdas untuk menyelesaikan temuan-temuan BPK tahun 2011 dan salah satu temuan BPK tersebut adalah permasalahan dan pelaksanaan dan pencatatan intrisiasi dan penilaian atas asek-asek tetap dalam kementrian lembaga. Bapak/ibu sekalian yang satu yang sering diselorohkan itu adalah bapak/ibu kadang-kadang jajaran kita kalau diundang untuk membicarakan tentang bagaimana menyelesaikan tentang status BMN itu kalau diundang datangnya jam 11 gitu ngerti ga, karna tidak berkomitmen penuh untuk menyelesaikan itu tetapi kalau diundang sama dirjen anggaran dersemen diundang jam 11 dateng jam 8 gitu kan ayo kita balik bapak/ibu mesti naik kelas naik 7
kelasnya gini kita sekarang masih berkerja karana di koment oleh BPK dan Bapak Presidenselalu menekankan dalam sidang kabinet selalu dibilang umumkan ke publik semua harus melakukan pekerjaannya jadi BPK memberikan koment kita berusaha memberikan koment padahal harusnya kita sendiri kita harus selesaikan dulu ketika sudah dikoment sudah tidak ada komentarnya nah itu niat kita dan terus asek-asek yang masih gree yang tidak tau statusnya bukan dijaga untuk negara malahan dibiarkan saja ada rumah dinas, ada tanah milik negara itu semua harus dijaga tetapi yang ke-3 bapak/ibu ini belum ada dibudaya kita, kita pandai menggeluarkan uang mohon maaf iya kita itu di tahun 2005 itu kita punya anggaran 450 triliun sekarang itu sekarang udah di stribusi 1.600 triliun jadi udah naik 3x lipat dan itu belanja dan semua itu belanja yang fix asek atau harga total itu kita tidak menggandal kan pemeliharannyam jadi barang itu dipake terus dan dirawat dan tidak dipelihara dan akhirnya kalau tidak klom tiba-tiba mendadak tengah laut atau mendadak ga bisa terbang atau tidak salah dan kita kembali dari kita nah pada saat nanti kita refesi Undang-Undang sipil Negara kita ingin menjadi salah satu jalur profesionel dari pada pegawai negri kita bangga dan kita jaga itu kalau kita tidak tunjukan kriotasi ga mungkin kita bisa di anugrahi undang-undang betul-betul akan menjaga kors pegawai negri sipil ataupun pegawai TNI/Polri dipusat maupun di daerah. Jadi itu mohon betul-betul menjadi komitmen kalau tidak nanti kita bahas dalam tidak percaya dan tidak percaya itu direncanakan oleh masyarakat itu akan berat sekali kita tidak membalik presepsi itu. Jadi bapak/ibu sekalian itu nah saya itu saya mohon dijadikan proitas untuk berorganisasi maupun ada kondirnasi maupun penilaian jadikan itu peroitas dan tadi kelihatan dan bagaimana asek kita tumbuh lebih baik dan itu merupakan warisan kita kepada ketundan kepada ketidak penerus kita pada kesempatan yang baik ini saya mengharapkan seluruh kementrian dalam berkerja sama dengan kementrian keuangan dan semua jajaran yang ada untuk bisa menemukan atau bisa menuntasan pertemuan-pertemuan tersebut bapak/ibu saya mohon maaf saya ambil waktu cukup panjang untuk meringkas slontan ini dan saya mash pengen mengundang 5 komentar-komentar pendek untuk bisa kita menjadikan cukup bisa lebih baik kedepan dan kemudian masuk kepengacara penggarahan mungkin hari itu yang saya ingin sampaikan terima kasih.
Assalamualaikum Wr. Wb.
8
