DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA INSPEKTORAT JENDERAL PEDOMAN PELAPORAN AUDIT KINERJA UNTUK MENTERI KEUANGAN DAN PIMPINAN UNIT ESELON I

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA INSPEKTORAT JENDERAL

PEDOMAN PELAPORAN AUDIT KINERJA UNTUK MENTERI KEUANGAN DAN PIMPINAN UNIT ESELON I

JAKARTA Oktober 2009

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA INSPEKTORAT JENDERAL Pedoman Pelaporan Audit Kinerja Inspektorat Jenderal DAFTAR ISI

URAIAN

HALAMAN

Pendahuluan ( paragraf 1 – 3 )………………………………….………………….

1

Ruang Lingkup (paragraf 4) …………………………………………….………….

1

Substansi dan Kualitas Laporan (paragraf 5 –7)..........................................,......

1

Isi Laporan (paragraf 8 – 18)...............................................................................

2

•

Bentuk Laporan (paragraf 8)………………………………………………..

2

•

Judul, nama unit/kegiatan yang diaudit dan Sasaran Pengawasan Unggulan (paragraf 9).............................................................................

2

•

Ikhtisar Eksekutif (paragraf 10)……………………………………………..

2

•

Tujuan Laporan (paragraf 11)……………………………………………….

3

•

Ruang Lingkup Audit (paragraf 12)…………………………………………

4

•

Metodologi Audit (paragraf 13)………………………………………..........

4

•

Gambaran Umum (paragraf 14)…………………………………………….

5

•

Temuan, Rekomendasi dan Tanggapan Auditi (paragraf 15).................

5

•

Rencana Tindak Lanjut (paragraf 16)……………………………………..

6

•

Apresiasi (paragraf 17)………………………………..…………………….

6

•

Lampiran (paragraf 18) ……………………………………………………...

7

Format Laporan ( paragraf 19 -23 )........………………………………..................

7

Lampiran……………………………………………………………………………….

9

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA INSPEKTORAT JENDERAL Pedoman Pelaporan Audit Kinerja Inspektorat Jenderal _______________________________________________________________________________________

Pendahuluan 1.

Sejalan dengan langkah-langkah perubahan yang dilakukan pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan pengawasan, maka perubahan pada tahapan pelaporan juga menjadi hal yang sangat penting dan relevan untuk dilakukan. Bahkan mungkin, tahapan ini menjadi sangat penting karena dengan pengaturan bentuk dan substansi komunikasi yang tepat maka jajaran pimpinan Departemen diharapkan dapat dengan cepat memahami persoalan yang ada sehingga dapat dengan segera membuat keputusan yang diperlukan untuk pencapaian tujuan unitnya.

2.

Bentuk atau format pelaporan tentu saja harus sejalan dengan pendekatan penugasan pengawasan yang dilakukan serta sesuai dengan prinsip-prinsip komunikasi yang biasa umum digunakan oleh unit pengawasan intern lain. Oleh karenanya, laporan yang dikeluarkan sebagai bentuk pertanggung jawaban kegiatan pengawasan ITJEN akan terdiri dari; (1) laporan kepada pimpinan Departemen dan unit eselon I, (2) laporan kepada pimpinan unit operasional yang langsung di audit, dan (3) laporan tim audit lapangan kepada Inspektur dan penanggung jawab tematik atau project.

3.

Sesuai PMK.38/PMK.09/2009 tanggal 27 Februari 2009 Tentang Kebijakan Pengawasan Intern Departemen Keuangan tahun 2009, sebagian besar penugasan audit pengawasan unggulan dilakukan dengan menggunakan model tematik atau project.

Ruang Lingkup 4.

Pedoman ini hanya mengatur pola penyusunan laporan kepada pimpinan Departemen dan unit eselon I, sedangkan jenis laporan pengawasan yang lain akan diatur menggunakan pedoman yang berbeda.

Substansi dan Kualitas Laporan 5.

Secara umum, isi laporan berisi penjelasan mengenai kegiatan pengawasan yang dilakukan, hasil yang diperoleh, dan solusi atau penyelesaian baik dalam bentuk rekomendasi maupun kegiatan yang telah dilakukan. Dalam penyusunan uraian ketiga hal tersebut, hendaklah selalu memegang prinsip “prisma terbalik” yaitu penyajian uraian selalu dimulai dengan pokok-pokok penting atau pikiran yang akan disampaikan secara ringkas dan tajam yang selanjutnya didukung dengan penjelasan data dan informasi atas kegiatan serta hasil pengujian yang dilakukan secara lebih detil dan luas.

6.

Penyusunan uraian substansi laporan bersifat bebas namun tetap harus memberikan informasi penting yang diperlukan, karenanya contoh uraian yang diberikan pada pedoman ini bukan menjadi bentuk tetap yang harus ditiru.

7.

Laporan juga harus memenuhi persyaratan kualitatif penting lain seperti; (1) tepat waktu, yaitu agar hasil audit bermanfaat secara maksimal, maka laporan hasil audit harus disampaikan tepat waktu. Laporan audit yang dibuat dengan hati-hati tetapi terlambat

Pengawasan untuk Solusi________________________________________________________ 1

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA INSPEKTORAT JENDERAL Pedoman Pelaporan Audit Kinerja Inspektorat Jenderal _______________________________________________________________________________________ disampaikan, nilainya menjadi kurang bagi pengguna laporan. Selama audit berlangsung, dapat saja dipertimbangkan adanya laporan hasil audit sementara untuk hal yang material; (2) lengkap, yaitu laporan harus memuat semua informasi dari bukti yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan audit, memberikan pemahaman yang benar dan memadai atas hal yang dilaporkan, serta memenuhi persyaratan isi laporan hasil audit dan; (3) objektif, yaitu penyajian harus seimbang dalam isi dan redaksi. Kredibilitas suatu laporan ditentukan oleh penyajian bukti yang tidak memihak, sehingga pengguna laporan hasil audit dapat diyakinkan oleh fakta yang disajikan.

Isi Laporan 8.

Outline laporan terdiri dari: Daftar Isi Ikhtisar Eksekutif Tujuan Laporan Ruang Lingkup Audit Metodologi Audit Gambaran Umum Temuan, Rekomendasi dan Tanggapan Auditi Rencana Tindak Lanjut Apresiasi Lampiran

9.

Judul, berisi judul utama dan subjudul. Judul utama memuat uraian ringkas tema pengawasan unggulan dan nama unit/kegiatan yang diaudit, sedangkan sub judul menjelaskan topik dari simpulan hasil penugasan audit yang paling penting untuk disampaikan kepada pimpinan dan stakeholder dengan menggunakan bahasa yang santun. Antara judul utama dan subjudul dipisahkan dengan tanda titik dua (:). Contoh: LAPORAN HASIL AUDIT KINERJA ATAS PENETAPAN NILAI PABEAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PADA DJBC:

PERLU UPAYA PENGURANGAN PENGADILAN PAJAK

KASUS

BANDING

KE

10. Ikhtisar Eksekutif, berisi pokok-pokok penting dari hasil audit yang dituangkan dalam 3-4 paragraf, yaitu: • paragraf I memuat tujuan, ruanglingkup dan alasan utama dilakukannya audit, • paragraf II memuat metodologi audit dan simpulan hasil audit yang dapat menjawab secara langsung tujuan audit, • paragraf III memuat rekomendasi dan tindak lanjut yang sudah dan/atau akan dilaksanakan, dan • paragraf IV memuat penjelasan tambahan (explanatory paragraph) jika diperlukan.



Contoh: IKHTISAR EKSEKUTIF 1. Pelaksananaan audit ini bertujuan untuk membantu meningkatkan kinerja DJBC dalam penetapan nilai pabean dan pelayanan penyelesaian keberatan bea masuk dan cukai. Audit dilaksanakan dengan penekanan pada pengungkapan permasalahan yang menyebabkan DJBC mengalami kekalahan dalam sidang Pengadilan Pajak khususnya menyangkut materi yang dipersengketakan mengenai penetapan nilai pabean untuk dibahas dan dicarikan jalan keluarnya. Kegiatan audit dilakukan karena diperoleh informasi dari audit sebelumnya mengenai adanya ketidakpuasan masyarakat/ pengusaha atas keputusan atau penetapan yang dikeluarkan DJBC terkait dengan pemenuhan kewajiban kepabeanan dan cukai yang dianggap sewenangwenang.....dst. Disamping itu berdasarkan pengamatan langsung di lapangan diketahui bahwa proses penyelesaian permohonan keberatan yang diajukan sering berlarut-larut yang mengakibatkan tertundanya kepastian hukum dan dianggap merugikan pengusaha............. dst. 2. Inspektorat Jenderal telah melaksanakan audit atas kegiatan penetapan nilai pabean dan penyelesaian keberatan yang dilakukan pada 11 kantor DJBC untuk periode pelaksanaan kegiatan tahun 2007, 2008 dan 2009. Dari pelaksanaan audit diketahui bahwa terdapat: • Keputusan penolakan atau persetujuan permohonan keberatan yang tidak dilengkapi bukti pendukung kebenaran nilai transaksi, sehingga sebagian besar keputusan penolakan keberatan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Pajak...dst. • Sejumlah SPKPBM untuk penetapan nilai pabean tidak didukung dengan data dan dasar perhitungan yang jelas....dst. • ............. dst. 3. Kepada Ditjen Bea dan Cukai telah direkomendasikan untuk membuat peraturan pengenaan sanksi bagi PFPD yang sewenang-wenang melakukan penetapan nilai pabean tanpa didukung bukti dan dasar perhitungan yang jelas. Peraturan ini dapat merupakan bagian dari petunjuk pelaksanaan yang mengatur tata laksana penyelesaian keberatan. Saat ini DJBC telah melakukan perbaikan dengan melakukan tindakan ..................................................dst. Untuk selanjutnya DJBC akan menindaklanjuti temuan mengenai ..................dst paling lambat akhir bulan Maret 2010.. 4. ........dst. 11. Tujuan Laporan, berisi uraian bahwa laporan dimaksudkan untuk menyediakan informasi, rekomendasi dan penilaian yang independen kepada stakeholder mengenai pelaksanaan kegiatan auditi.



Contoh : TUJUAN LAPORAN 5. Laporan ini dibuat untuk menginformasikan hasil audit mengenai adanya praktik penyelesaian pekerjaan yang tidak benar karena adanya kelemahan kebijakan operasional dan tidak diantisipasinya risiko yang timbul atas kegiatan Penetapan Nilai Pabean dan Penyelesaian Keberatan, serta memberikan alternatif penyempurnaan sistem dan prosedur penetapan serta penyelesaian keberatan bea masuk dan cukai......dst. 12. Ruang Lingkup Audit, yaitu batasan audit yang memuat bidang/kegiatan yang diaudit, lokasi, sampel, dan periode waktu audit. Contoh: RUANG LINGKUP AUDIT 6. Audit dilaksanakan dengan penekanan pada pengungkapan permasalahan yang menyebabkan DJBC mengalami kekalahan dalam sidang Pengadilan Pajak khususnya menyangkut materi yang dipersengketakan mengenai penetapan nilai pabean untuk dibahas dan dicarikan jalan keluarnya. 7. Audit dilakukan atas kegiatan penetapan nilai pabean dan penyelesaian keberatan pada 11 kantor DJBC yaitu Direktorat Perencanaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai (Dit. PPKC), 2 buah Kantor Pelayanan Utama (KPU) dan 8 buah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) untuk periode tahun 2007, 2008 dan 2009. 13. Metodologi Audit, memuat penjelasan mengenai pendekatan yang digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penugasan untuk mencapai tujuan penugasan yang meliputi materialitas, metode uji petik, metode pengumpulan bukti, dan metode pengujian bukti, serta teknik dan mekanisme pelaporan, termasuk susunan tim yang bertanggungjawab atas kegiatan audit . Contoh: METODOLOGI AUDIT 8. Audit Kinerja dilaksanakan sesuai dengan Standar Audit Inspektorat Jenderal (SAINS) yang dikembangkan oleh Itjen Depkeu dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).


DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA INSPEKTORAT JENDERAL Pedoman Pelaporan Audit Kinerja Inspektorat Jenderal _______________________________________________________________________________________ 9. Pada setiap akhir penugasan audit pada 11 kantor DJBC dibuat Laporan Manajemen dan diserahkan kepada auditi untuk diminta tanggapan. Kemudian Laporan Manajemen beserta tanggapannya dikompilasi dan disusun draft laporan hasil audit kinerja yang diserahkan kepada Dirjen Bea dan Cukai pada tanggal 20 November 2009 untuk dibahas/diminta tanggapan. Setelah dibahas/mendapat tanggapan dari Dirjen Bea dan Cukai disusun Laporan Hasil Audit Kinerja yang bersifat final, kemudian diserahkan kepada Dirjen Bea Cukai dan Menteri Keuangan. 10. Pejabat/pegawai yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan audit dengan tema Penetapan Nilai Pabean dan Penyelesaian Keberatan pada DJBC, sesuai dengan Keputusan Irjen nomor Kep-17/IJ/2009 tanggal 17 Maret 2009 adalah: • Penanggungjawab: Inspektur II (Murtedjo/NIP 060075784) • Manajer Kegiatan : Hendry Purba/ NIP 060077056 • Anggota : 1) Raden Patrick Wahyudwisaksono/ NIP 740000327 2) Djamaluddin/ NIP 060050945 14. Gambaran Umum, menguraikan tentang kegiatan yang menjadi tema pengawasan dan isuisu/ hal-hal penting yang terkait didalamnya dengan tujuan untuk memahami kegiatan yang menjadi sasaran pengawasan, termasuk fakta-fakta, statistik, serta istilah yang digunakan. Contoh: GAMBARAN UMUM 11. Dalam rangka Reformasi Birokrasi, salah satu janji layanan unggulan yang telah ditetapkan DJBC adalah pelayanan proses Penyelesaian Keberatan di bidang Kepabeanan dan Cukai. Namun dalam kenyataannya menunjukkan bahwa dalam 3 tahun terakhir terjadi peningkatan permohonan banding yang cukup siknifikan, yaitu pada tahun 2008 sebanyak 856 berkas, pada tahun 2007 naik menjadi 1.532 berkas (180%) dan pada tahun 2008 naik menjadi 3.306 berkas (216%), dan berdasarkan data putusan banding pada tahun 2008 sebanyak 463 putusan ternyata 369 putusan (79,69%) dimenangkan oleh pemohon banding. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelayanan penyelesaian keberatan yang dijanjikan DJBC masih belum memuaskan para importir, dan jika dilihat lebih jauh ternyata diketahui bahwa apabila materi yang dipersengketakan di Pengadilan Pajak mengenai penetapan nilai pabean, umumnya para importir dimenangkan. 12. Keberatan adalah salah satu fasilitas Kepabeanan dan Cukai untuk memberikan kemudahan dalam rangka mendukung kelancaran arus barang di pelabuhan/bandar udara serta menghindarkan kerugian para importir, baik akibat kerusakan barang impor/ekspor karena proses pemeriksaan fisik barang, penutupan rekening cukai serta penetapan yang tidak tepat oleh petugas/pejabat DJBC maupun hasil audit pabean/cukai dan ketidaksetujuan lainnya.......dst. 13. Self assesment adalah ..........dst.



15. Temuan, Rekomendasi dan Tanggapan Auditi, menguraikan secara rinci temuan-temuan yang diungkap pada ikhtisar eksekutif serta saran tindakan perbaikan yang disampaikan kepada auditi dan tanggapan atas saran tersebut. Setiap temuan diberi judul temuan dan sedapat mungkin didukung dengan data kuantitas, gambar dalam bentuk tabel, diagram, matriks, foto, flowchart dan lain-lain. Penyajian temuan meliputi fakta/kejadian, ketentuan yang mengatur/kriteria yang disepakati/best practices, penyebab, dan dampak yang ditimbulkan serta rekomendasi. Rekomendasi berisi langkah-langkah yang sebaiknya dilakukan auditi agar tujuan kegiatan yang diaudit dapat tercapai. Tanggapan Auditi, berisi pernyataan bahwa langkah-langkah perbaikan telah, sedang, dan atau akan dilaksanakan Contoh: TEMUAN, REKOMENDASI, DAN TANGGAPAN AUDITI Penetapan Nilai Pabean Tidak Didukung dengan Data dan Dasar Perhitungan Yang Jelas 14. PFPD dalam menetapkan SPKPBM atas penetapan nilai pabean tidak didukung dengan data dan dasar perhitungan yang jelas. .........dst. (uraikan lebih lanjut... secara lengkap berikut penyebab, akibat dan rekomendasi berupa alternatif solusi dan tanggapan auditi.) Penetapan Keberatan Tidak Dilengkapi Bukti Pendukung 15. Keputusan permohonan keberatan tidak dilengkapi bukti pendukung kebenaran nilai transaksi- Keputusan menolak atau menerima permohonan keberatan tidak dilengkapi bukti pendukung kebenaran nilai transaksi, sehingga petugas keberatan tidak dapat menjelaskan kepada hakim alasan penolakan keberatan tersebut.....dst. (uraikan lebih lanjut... secara lengkap berikut penyebab, akibat dan rekomendasi berupa alternatif solusi dan tanggapan auditi) 16. ............. dst. 16. Rencana Tindak Lanjut, berisi penjelasan tindaklanjut yang sudah dan sedang dilakukan serta kesanggupan auditi untuk menindaklanjuti rekomendasi berikut rencana tindak spesifik. Contoh: RENCANA TINDAK LANJUT 17. DJBC telah melakukan perbaikan denganmelakukan tindakan................................dst. Untuk selanjutnya DJBC akan menindaklanjuti temuan mengenai..................dst paling lambat akhir bulan Maret 2010, dan akan melaporkan perkembangannya kepada Inspektur Jenderal setiap bulan.


DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA INSPEKTORAT JENDERAL Pedoman Pelaporan Audit Kinerja Inspektorat Jenderal _______________________________________________________________________________________ 17. Apresiasi kepada Auditi, berisi ucapan terimakasih kepada auditi dan pihak lain sehingga audit dapat terlaksana. Contoh APRESIASI 18. Inspektorat Jenderal DEPKEU menyampaikan terimakasih dan penghargaan atas bantuan dan kerjasama dari seluruh pejabat dan pegawai DJBC dan Pengadilan Pajak selama audit berlangsung. 18. Lampiran, berisi tabel, gambar, foto, grafik, dan diagram yang mendukung isi laporan. Contoh LAMPIRAN: Lampiran 1 ............dst. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lampiran 2 ..............dst.

Format Laporan 19. Bentuk laporan disesuaikan dengan tingkat penerima laporan. Semakin tinggi tingkat jabatan penerima laporan, maka semakin ringkas muatan/konten dari laporan. Laporan disiapkan oleh inspektur dan ditandatangani oleh Inspektur Jenderal. 20. Ukuran kertas yang digunakan adalah A4, sedangka jarak spasi pengetikan diatur sebagai berikut: Pengetikan isi laporan dilakukan dengan spasi 1; Jarak antara paragraf adalah 2 spasi; Jika judul bab lebih dari satu baris, maka jarak antar baris judul bab adalah 1 spasi; Jarak antara judul bab dan subbab adalah 2 spasi; Jarak antara subbab dan uraian atau sebaliknya adalah 2 spasi. Jarak antara uraian dan tabel/gambar atau sebaliknya adalah 2 spasi; Jarak antara nomor dan nama tabel/gambar dan tabel/gambar adalah 1 spasi.



21. Jenis dan Ukuran Huruf untuk sampul depan/cover laporan disesuaikan dengan tata letak cover, sedangkan untuk isi laporan diatur sebagai berikut: Huruf yang digunakan adalah Arial ukuran 11 Judul tema dan bab diketik rata kiri dengan huruf capital (huruf besar) dan ditebalkan; Judul Subbab dan pokok kalimat diketik rata kiri dan ditebalkan; Penulisan judul bab, subbab dan paragraf diawali dengan angka yang menggunakan sistem numerik. 22. Penggunaan tabel dan gambar sangat dianjurkan untuk membantu pembaca laporan dalam memahami isi laporan. Pada cover laporan dimasukkan gambar yang berkaitan dengan topik utama laporan sebagai latar belakang judul laporan. Yang tergolong gambar adalah gambar, foto, grafik, dan diagram. Ketentuan pembuatan tabel dan gambar adalah sebagai berikut: Setiap tabel/gambar diberi nomor dan nama Penomoran tabel/gambar menyertakan nomor bab dan subbab tempat tabel/gambar berada. Misalnya, tabel nomor urut 1 di bagian 3 diketik, Tabel 3.1 xxx (judul tabel/gambar). Nomor dan nama tabel/gambar diketik di atas tabel/gambar Tabel/gambar disajikan di pinggir kiri halaman atau simetris ditengah halaman. Tabel/gambar yang dimasukkan dalam laporan adalah tabel/gambar yang ringkas. 23. Struktur Laporan akan berbentuk: Sampul Depan/Cover (berisi logo, tulisan Inspektorat Jenderal, judul, nama auditi, tema pengawasan, nomor dan tanggal laporan) Sampul Dalam/Halaman Pertama (berisi Judul, nama auditi dan tema pengawasan) Daftar Isi Ikhtisar Eksekutif Tujuan Laporan Ruang Lingkup Audit Metodologi Audit Gambaran Umum Temuan, Rekomendasi dan Tanggapan Auditi Rencana Tindak Lanjut Apresiasi Lampiran Setiap halaman pada isi laporan diberi nomor halaman dan motto Itjen. Contoh Laporan Hasil Audit Kinerja terlampir.


LAMPIRAN

PEDOMAN PELAPORAN AUDIT KINERJA UNTUK MENTERI KEUANGAN DAN PIMPINAN UNIT ESELON I

9

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA INSPEKTORAT JENDERAL

LAPORAN HASIL AUDIT KINERJA ATAS PENETAPAN NILAI PABEAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PADA DJBC:

PERLU UPAYA PENGURANGAN KASUS BANDING KE PENGADILAN PAJAK

NOMOR LHA : LAP- 007/IJ/2009 TANGGAL : 31 DESEMBER 2009

LAPORAN HASIL AUDIT KINERJA ATAS PENETAPAN NILAI PABEAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PADA DJBC: PERLU UPAYA PENGURANGAN KASUS BANDING KE PENGADILAN PAJAK

NOMOR LHA : LAP- 007/IJ/2009 TANGGAL

: 31 DESEMBER 2009

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA INSPEKTORAT JENDERAL ________________________________________________________________________ DAFTAR ISI

URAIAN

HALAMAN

Ikhtisar Eksekutif (paragraf 1 – 4) ………………………...………………

1

Tujuan Laporan (paragraf 5)…..……………………………………………

2

Ruang Lingkup (paragraf 6-7 ) ...............................................................

2

Metodologi Audit (paragraf 8 – 10) ..………………………………………

2

Gambaran Umum ( paragraf 11 – 13) ........……………………………….

3

Temuan, Rekomendasi dan Tanggapan Auditi: 1. Keputusan permohonan keberatan tidak dilengkapi bukti pendukung kebenaran nilai transaksi (paragraf 14) .................

3

2. Penetapan nilai pabean tidak didukung dengan data dan dasar perhitungan yang jelas (paragraf 15) ..............................

3

3. dst................ (paragraf 16)

3

Rencana Tindak Lanjut (paragraf 17).....................................................

4

Apresiasi (paragraf 18) ………………….…………………………………..

4

Lampiran……………………………………………………………………….

5

Pengawasan untuk Solusi ________________________________________________ ii

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA INSPEKTORAT JENDERAL ________________________________________________________________________ LAPORAN HASIL AUDIT KINERJA ATAS PENETAPAN NILAI PABEAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PADA DJBC: PERLU UPAYA PENGURANGAN KASUS BANDING KE PENGADILAN PAJAK IKHTISAR EKSEKUTIF 1. Pelaksananaan audit ini bertujuan untuk membantu meningkatkan kinerja DJBC dalam penenetapan nilai pabean dan pelayanan penyelesaian keberatan bea masuk dan cukai. Audit dilaksanakan dengan penekanan pada pengungkapan permasalahan yang menyebabkan DJBC mengalami kekalahan dalam sidang Pengadilan Pajak khususnya menyangkut materi yang dipersengketakan mengenai penetapan nilai pabean untuk dibahas dan dicarikan jalan keluarnya. Kegiatan audit dilakukan karena diperoleh informasi dari audit sebelumnya mengenai adanya ketidakpuasan masyarakat/ pengusaha atas keputusan atau penetapan yang dikeluarkan DJBC terkait dengan pemenuhan kewajiban kepabeanan dan cukai yang dianggap sewenang-wenang.....dst. Disamping itu berdasarkan pengamatan langsung di lapangan diketahui bahwa proses penyelesaian permohonan keberatan yang diajukan sering berlarut-larut yang mengakibatkan tertundanya kepastian hukum dan dianggap merugikan pengusaha............. dst. 2. Inspektorat Jenderal telah melaksanakan audit atas kegiatan penetapan nilai pabean dan penyelesaian keberatan yang dilakukan pada 11 kantor DJBC untuk periode pelaksanaan kegiatan tahun 2007, 2008 dan 2009. Dari pelaksanaan audit diketahui bahwa terdapat: • Keputusan penolakan atau persetujuan permohonan keberatan yang tidak dilengkapi bukti pendukung kebenaran nilai transaksi, sehingga sebagian besar keputusan penolakan keberatan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Pajak...dst. • Sejumlah SPKPBM untuk penetapan nilai pabean tidak didukung dengan data dan dasar perhitungan yang jelas....dst. • ............. dst. 3. Kepada Dirjen Bea dan Cukai telah direkomendasikan untuk membuat peraturan pengenaan sanksi bagi PFPD yang sewenang-wenang melakukan penetapan nilai pabean tanpa didukung bukti dan dasar perhitungan yang jelas. Peraturan ini dapat merupakan bagian dari petunjuk pelaksanaan yang mengatur tata laksana penyelesaian keberatan. Saat ini DJBC telah melakukan perbaikan dengan melakukan tindakan ..................................................dst. Untuk selanjutnya DJBC akan menindaklanjuti temuan mengenai ..................dst paling lambat akhir bulan Maret 2010. 4. ........dst

Pengawasan untuk Solusi ________________________________________________ 1

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA INSPEKTORAT JENDERAL ________________________________________________________________________ TUJUAN LAPORAN 5. Laporan ini dibuat untuk menginformasikan hasil audit mengenai adanya praktik penyelesaian pekerjaan yang tidak benar karena adanya kelemahan kebijakan operasional dan tidak diantisipasinya risiko yang timbul atas kegiatan Penetapan Nilai Pabean dan Penyelesaian Keberatan, serta memberikan alternatif penyempurnaan sistem dan prosedur penetapan serta penyelesaian keberatan bea masuk dan cukai......dst. RUANG LINGKUP AUDIT 6. Audit dilaksanakan dengan penekanan pada pengungkapan permasalahan yang menyebabkan DJBC mengalami kekalahan dalam sidang Pengadilan Pajak khususnya menyangkut materi yang dipersengketakan mengenai penetapan nilai pabean untuk dibahas dan dicarikan jalan keluarnya. 7. Audit dilakukan atas kegiatan penetapan nilai pabean dan penyelesaian keberatan pada 11 kantor DJBC yaitu Direktorat Perencanaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai (Dit. PPKC), 2 buah Kantor Pelayanan Utama (KPU) dan 8 buah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) untuk periode tahun 2007, 2008 dan 2009. METODOLOGI AUDIT 8. Audit Kinerja dilaksanakan sesuai dengan Standar Audit Inspektorat Jenderal (SAINS) yang dikembangkan oleh Itjen Depkeu dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). 9. Pada setiap akhir penugasan audit pada 11 kantor DJBC dibuat Laporan Manajemen dan diserahkan kepada auditi untuk diminta tanggapan. Kemudian Laporan Manajemen beserta tanggapannya dikompilasi dan disusun draft laporan hasil audit kinerja yang diserahkan kepada Dirjen Bea dan Cukai pada tanggal 20 November 2009 untuk dibahas/diminta tanggapan. Setelah dibahas/mendapat tanggapan dari Dirjen Bea dan Cukai disusun Laporan Hasil Audit Kinerja yang bersifat final, kemudian diserahkan kepada Dirjen Bea Cukai dan Menteri Keuangan. 10. Susunan tim audit yang bertanggungjawab sesuai dengan Keputusan Irjen dengan nomor Kep-17/IJ/2009 tanggal 17 Maret 2009 tentang Susunan Tim Satuan Tugas Pencapaian Sasaran Pengawasan Unggulan Penetapan Nilai Pabean dan Penyelesaian Keberatan pada DJBC adalah: • Penanggungjawab: Murtedjo/NIP 060075784 • Manajer Kegiatan : Hendry Purba/ NIP 060077056 • Anggota : 1) Raden Patrick Wahyudwisaksono/ NIP 740000327 2) Djamaluddin/ NIP 060050945


DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA INSPEKTORAT JENDERAL ________________________________________________________________________ GAMBARAN UMUM 11. Dalam rangka Reformasi Birokrasi, salah satu janji layanan unggulan yang telah ditetapkan DJBC adalah pelayanan proses Penyelesaian Keberatan di bidang Kepabeanan dan Cukai. Namun dalam kenyataannya menunjukkan bahwa dalam 3 tahun terakhir terjadi peningkatan permohonan banding yang cukup siknifikan, yaitu pada tahun 2008 sebanyak 856 berkas, pada tahun 2007 naik menjadi 1.532 berkas (180%) dan pada tahun 2008 naik menjadi 3.306 berkas (216%), dan berdasarkan data putusan banding pada tahun 2008 sebanyak 463 putusan ternyata 369 putusan (79,69%) dimenangkan oleh pemohon banding. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelayanan penyelesaian keberatan yang dijanjikan DJBC masih belum memuaskan para importir, dan jika dilihat lebih jauh ternyata diketahui bahwa apabila materi yang dipersengketakan di Pengadilan Pajak mengenai penetapan nilai pabean, umumnya para importir dimenangkan. 12. Keberatan adalah salah satu fasilitas Kepabeanan dan Cukai untuk memberikan kemudahan dalam rangka mendukung kelancaran arus barang di pelabuhan/bandar udara serta menghindarkan kerugian para importir, baik akibat kerusakan barang impor/ekspor karena proses pemeriksaan fisik barang, penutupan rekening cukai serta penetapan yang tidak tepat oleh petugas/pejabat DJBC maupun hasil audit pabean/cukai dan ketidaksetujuan lainnya.......dst. 13. Self assesment adalah ..........dst. TEMUAN, REKOMENDASI, DAN TANGGAPAN AUDITI Penetapan Nilai Pabean Tidak Didukung dengan Data dan Dasar Perhitungan Yang Jelas 14. PFPD dalam menetapkan SPKPBM atas penetapan nilai pabean tidak didukung dengan data dan dasar perhitungan yang jelas. .........dst. (uraikan lebih lanjut... secara lengkap berikut penyebab, akibat dan rekomendasi berupa alternatif solusi dan tanggapan auditi.) Penetapan Keberatan Tidak Dilengkapi Bukti Pendukung 15. Keputusan permohonan keberatan tidak dilengkapi bukti pendukung kebenaran nilai transaksi- Keputusan menolak atau menerima permohonan keberatan tidak dilengkapi bukti pendukung kebenaran nilai transaksi, sehingga petugas keberatan tidak dapat menjelaskan kepada hakim alasan penolakan keberatan tersebut.....dst. (uraikan lebih lanjut... secara lengkap berikut penyebab, akibat dan rekomendasi berupa alternatif solusi dan tanggapan auditi) 16. ............. dst.


DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA INSPEKTORAT JENDERAL ________________________________________________________________________ RENCANA TINDAK LANJUT 17. DJBC telah melakukan perbaikan dengan melakukan tindakan.............................dst. Untuk selanjutnya DJBC akan menindaklanjuti temuan mengenai..................dst paling lambat akhir bulan Maret 2010, dan akan melaporkan perkembangannya kepada Inspektur Jenderal setiap bulan. APRESIASI 18. Inspektorat Jenderal DEPKEU menyampaikan terimakasih dan penghargaan atas bantuan dan kerjasama dari seluruh pejabat dan pegawai DJBC selama audit berlangsung.

Jakarta, 31 Desember 2009 INSPEKTUR JENDERAL

HEKINUS MANAO NIP 060052698


DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA INSPEKTORAT JENDERAL ________________________________________________________________________ Lampiran 1:


DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA INSPEKTORAT JENDERAL PEDOMAN PELAPORAN AUDIT KINERJA UNTUK MENTERI KEUANGAN DAN PIMPINAN UNIT ESELON I

Recommend Documents