DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA INSPEKTORAT JENDERAL DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI PERATURAN BERSAMA INSPEKTUR JENDERAL DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR: PER-04/IJ/2008 NOMOR: 07/BC/2008 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN MENDADAK KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR INSPEKTUR JENDERAL DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.04/2006 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 111/KMK.04/2003 tentang Pemeriksaan Mendadak Kepabeanan di Bidang Impor yang diperpanjang dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.04/2008 tanggal 22 Januari 2008, perlu diatur penyempurnaan petunjuk pelaksanaan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) perlu menetapkan Perubahan Keputusan Bersama Inspektur Jenderal dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Mendadak Kepabeanan di Bidang Impor; Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1996 tentang Penindakan di Bidang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 36; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3626); 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen Keuangan; 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2000 tentang Sususnan Organisasi dan Tugas Departemen; 5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 453/KMK.04/2002 tentang Tatalaksana Kepabenan di Bidang Impor; 6. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 30/KMK.05/1997 tentang Tatalaksana Penindakan di bidang Kepabeanan; 7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 131/KMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan; 8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/KMK.01/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
-2-
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 03/PMK.04/2008 tentang Perpanjangan Masa Berlaku Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 111/KMK.04/2003 tentang Pemeriksaan Mendadak Kepabeanan di Bidang Impor sebagaimana Telah Beberapa kali Diubah Terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.04/2006;
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN BERSAMA INSPEKTUR JENDERAL DAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN MENDADAK KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR Pasal 1
(1)
Pemeriksaan Mendadak Kepabeanan di Bidang Impor yang selanjutnya disebut Pemeriksaan Mendadak adalah pemeriksaan secara acak terhadap barang-barang impor, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 03/PMK.04/2008 tanggal 22 Januari 2008 tentang Perpanjangan Masa Berlaku Keputusan Menteri Keuangan Nomor 111/KMK.04/2003 tentang Pemeriksaan Mendadak Kepabeanan di Bidang Impor Sebagaimana Telah Beberapa Kali diubah Terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:114/PMK.04/2006;
(2)
Pemeriksaan Mendadak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam rangka meningkatkan kinerja aparat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam pelaksanaan tugas kepabeanan di Bidang Impor;
(3)
Pemeriksaan Mendadak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pemeriksaan secara acak terhadap barang impor untuk tujuan dipakai, impor sementara, diangkut lanjut, ditimbun di tempat penimbunan berikat dan diangkut ke tempat penimbunan sementara di kawasan pabean. Pasal 2
(1)
Pemeriksaan Mendadak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berkaitan dengan kebenaran jumlah, jenis, berat, kondisi, dan negara asal; termasuk pemberian atensi terhadap kewajaran nilai pabean;
(2)
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut: a. Atas barang impor yang terkena jalur hijau, pemeriksaan dilakukan setelah terbit Surat Persetujuan Pengeluaran Barang; b. Atas barang impor yang terkena jalur merah, pemeriksaan dilakukan setelah barang selesai diperiksa oleh pemeriksa barang.
(3)
Pemeriksaan sebagaimana di maksud dalam ayat (2), dilaksanakan dengan penerbitan Nota Hasil Intelijen (NHI) dan pemeriksaannya diserahkan kepada Tim Pemeriksaan Mendadak berdasarkan Pakta Integritas yang dibuat oleh pejabat/pegawai Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang terkait. Pasal 3
(1)
Untuk melkasanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Tim Pemeriksaan mendadak mendapatkan akses terhadap informasi yang diperlukan;
-3(2)
Akses informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi akses terhadap aplikasi Impor Barang secara lengkap berdasarkan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan digunakan semata-mata untuk kepentingan pelaksanaan pemeriksaan mendadak di bidang kepabeanan;
(3)
Untuk mendapatkan akses informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kantor Pelayanan Bea dan Cukai menyediakan monitor tersendiri untuk Tim Pemeriksaan Mendadak; Pasal 4
(1)
Pemeriksaan mendadak kepabeanan di bidang impor dilakukan oleh Tim Pemeriksaan Mendadak berdasarkan Surat Tugas yang diterbitkan oleh Inspektur Jenderal.
(2)
Surat Tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat dalam rangkap 4: a. b. c. d.
lembar 1 untuk Tim Pemeriksaan Mendadak; lembar 2 disampaikan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai; lembar 3 disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai; lembar 4 disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan. Pasal 5
(1)
Tim Pemeriksaan mendadak menetapkan secara acak barang impor yang akan diperiksa dengan Surat Penetapan Pemeriksaan Mendadak (SPPM) sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I.
(2)
Surat Penetapan Pemeriksaan Mendadak (SPPM) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai/Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan (P2) untuk diterbitkan Nota Hasil Intelijen (NHI).
(3)
Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai bertanggung jawab untuk segera menerbitkan Nota Hasil Intelijen (NHI) sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Pasal 6
Terhadap penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dilakukan pemeriksaan sebagai berikut: a.
Barang impor yang dikeluarkan untuk tujuan dipakai dan impor sementara dilakukan pemeriksaan fisik barang dan dokumen pendukung.
b.
Barang impor yang dikeluarkan untuk tujuan diangkut lanjut, ditimbun di tempat penimbunan berikat dan diangkut ke tempat penimbunan sementara di kawasan pabean lainnya dilakukan pemeriksaan kesesuaian nomor, jumlah, jenis dan merek kemasan dengan dokumen pengeluaran. Pasal 7
(1)
Tim Pemeriksaan Mendadak menetapkan lokasi pemeriksaan fisik barang.
(2)
Lokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah: a. Kawasan Berikat; atau b. Gudang tujuan barang impor, dalam hal barang yang mendapat jalur hijau dan/atau terdapat kesulitan dalam pelaksanaan pemeriksaan. Pasal 8
(1)
Importir dan/atau kuasanya wajib menyiapkan barang yang akan diperiksa.
(2)
Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dipenuhi, Tim Pemeriksaan Mendadak dapat melakukan pemeriksaan.
-4(3)
Resiko atas pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menjadi tanggung jawab importir/kuasanya. Pasal 9
(1)
Hasil pemeriksaan mendadak dituangkan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II.
dalam
Berita
Acara
Pemeriksaan
(2)
Rekapitulasi Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai pada setiap akhir periode pemeriksaan.
(3)
Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai mengadministrasikan dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Pasal 10
(1)
Dalam pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Tim Pemeriksaan Mendadak memberi atensi sebagai informasi terhadap kewajaran nilai pabean.
(2)
Atensi terhadap kewajaran nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan apabila terdapat selisih yang cukup mencolok antara nilai pabean dengan hasil perhitungan kembali atas dasar harga pasar, dan/atau data harga lainnya atas party/jenis barang yang dilakukan pemeriksaan mendadak.
(3)
Atensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), sebagai bahan audit plan bagi Kantor Wilayah DJBC, disampaikan dalam rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2). Pasal 11
(1)
Apabila dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) tidak ditemukan adanya pelanggaran kepabeanan, barang dikembalikan kepada importir/kuasanya (Lampiran III).
(2)
Apabila dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) ditemukan adanya pelanggaran kepabeanan, barang diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang kepabeanan. Pasal 12
Apabila dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) ditemukan indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dan/atau Tim Pemeriksaan Mendadak, ditindaklanjuti dengan pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang kepabeanan. Pasal 13 Tim Pemeriksaan Mendadak membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Mendadak kepada Inspektur Jenderal dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Pasal 14 Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai membantu terlaksananya kelancaran pelaksanaan Pemeriksaan Mendadak.
-5Pasal 15 (1)
Biaya yang timbul atas pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran Departemen Keuangan.
(2)
Pengusulan biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan. Pasal 16
Peraturan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2008. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bersama Inspektur Jenderal dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal, 28 April 2008 INSPEKTUR JENDERAL ttd,PERMANA AGUNG NIP 060044475
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, ttd,ANWAR SUPRIJADI NIP 120050332
LAIIPIRANI PERATURAN BERSAflAINSPEKTUR JENDEML DENGANDIREKTUR JENDEML BEADANCUKAI NO OR:...,.,..,............ TEI{TANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEXERIKSAANIENDADAK KEPABEA AN Dl BIDANGIMPOR
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIKINDONESIA INSPEKTORAT JENDERAL G6dungA Dep.i.@.
[email protected] t nt t tx ..d xtl Jl. Dr Wdiih t'to I J.k ,t 10710 TEmot P6 3tr32 JKT.I0@t
tu
l(021)3a101@ P$ 7624
SURATPENETAPAN PEIIERIKSMNiIENDADAK NOitOR: Spp[-.,,...,.t...,...mkpr 2008 Berd€sarkan K€pufusen MenteriKeuangan RepublikIndon$ieNomoa:11.1/KMK.O4/2003 tanggal25 Maret ')3 tenleng.Pem€riksaen Mendadak K€pab€anen Di Bidanglmporden SuratTugasInspeKurJenderal .Lrepartemen Keuangan Nomor: ST-....nJ/200.. tanggal ..............................2008. Dengglinikamimenetapkan bahwaakandilakukan pem€riksean mendadak teriidap berang-barang sebagaiman'i Jimaksuddatam: b. c, Jalur: Merah/ Hijau/ Prioritas
No.
Nomor Conteiner / party Barang
No.
Nomor Container/ Parttr Barang
TempatPemeiksaanFisikBarang o KawasanPabean o GudanglujuanBararElmpor
KetuaTim
.2008
II LAIIIPIRAN PERATURAN BERSAiIAINSPEKTUR JENDERAL OENGAN DIREKTUR JENDERALBEA DANCUKAI NO OR:.........,........... TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PET{ERIKSAAN IEI{OADAK KEPABEANANDI BIDANGIflPOR
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIKINDONESIA INSPEKTORAT JENDERAL C.dunCA O.p€ddn.n rcu..ssn L.nt j X &d Xll Jl. D., W.tidln No 1 Jddrt 10710 TMd Pd 3t t32 .r(T.1oo3t
T.b @20345,1656 s.rirl(02r) 3610162 Ps 7624
BERITAACARAPEIIERIKSAAN NOIOR : BA-.......J.......m .P11/2008 Pada hariini ....-............. t€nggal ........................bulan ...................tahlm duaribudelapan.
0 EksKapal 0lmpodir/PPJK 0 Container/Kemesan 0 Dokumenlmpor O NHI
"' :;;; : SPPB : Nomor:
I Nomor:..........-............................... Tanggal : ..........-............2008 : Nomor:.......................................... Tanggal 2OOB : ..........-............: Nomor:.....................-.................... Tanggal : ..........-............2008 ........................... Tanggal : ..........-............2008
HasilPemeriksaan :
Kesimpulan : Pemeriksaan disaksikan olehpemilik barang rtaukuasanya : Nama Tempat/ TanggalLahir AlametTempatl'ingg€l Pokerjaan Kartuldentitas(KTP/ SIM) D€mikienB€ritaAcaraPemerik6aandibuatdengansetjenamya. YangMenyaksikan P€medksaan 1. Nama/ Nlp Tandatangan 2. N.me/ NIP Tandatangan 3. Nama/ NIP llandatangen :
/ 0600. / 0600. / 0600.
pERAru"oNBERsAilrArNspEKruRT DEitcAN DTREKTUR Jeroenlu eel olr,t cuxlt
NOitORi ............
rENrA.{c;Hiliiiii--l'iilftil,ffii
PE]{ER|KSAAN ENDADAKXepleeer,tA{ Oi BIDAI{GIIUIPOR
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLTK INDONESTA INSPEKTOMT JENDEML G.dungA D€pcrbno t(ou.ng* L.nr.i D(..d Xtl Jr.u.w.ndlnNo I J.k rr. torro TErDI Po. 3ti32 JKt.1006r
T.lp (o21)3,a5a656 sdtt t(o21)3a10162 f'.w 7624
SURATPERNYATMN
Sehubungandengen PemeriksaanFisik Barangyang dilakukanoleh Tim perheriksean -*' MendadakInspektorat rderatDepertemenKeuangenrerhadapcontainirlpirry e"""ng i"-;"g"i llri-iii, NOIOR CONTAINER/PARTY BAMNG
Dengan ini kami selaku pemilik Barang/penerima Kuasa meny€takan*.behwa oarang yang tetah r rngkar/diperiksa tetahdikembatikan qetamkeedaanBAIKdanLENGKiP--
Tim Pemeriksaan Mendadak InspeKoratJonderalDepkeu
NIP
200a PemilikBarang/penerima Kuasa
