DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SALINAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : P-10/BC/2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN KEWAJIBAN PABEAN ATAS SEPEDA MOTOR DAN KAPAL PESIAR TERMASUK YACHT YANG PADA SAAT PEMASUKANNYA KE DALAM DAERAH PABEAN INDONESIA BELUM DISELESAIKAN KEWAJIBAN PABEANNYA DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, Menimbang : a. bahwa dalam rangka penegakan hukum dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat luas, akan dilaksanakan penindakan secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku terhadap barang dengan karakteristik yang mempunyai nilai ekonomi tinggi berupa sepeda motor dengan kapasitas silinder di atas 250cc dan Kapal Pesiar termasuk Yacht yang pada saat pemasukannya ke dalam Daerah Pabean Indonesia belum diselesaikan kewajiban pabeannya; b. bahwa upaya penindakan tersebut dimulai dengan pendekatan fiskal dengan memberi kesempatan kepada para pemilik barang sebagaimana dimaksud huruf a untuk menyelesaikan kewajiban pabean dengan cara melunasi Bea Masuk dan Pajak dalam rangka impor; c. bahwa berdasarkan persetujuan Presiden Republik Indonesia, Menteri Keuangan menginstruksikan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk menyiapkan petunjuk pelaksanaan dalam rangka penyelesaian kewajiban pabean dengan pendekatan fiskal dalam jangka waktu terbatas; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kewajiban Pabean Atas Sepeda Motor dan Kapal Pesiar termasuk Yacht Yang Pada Saat Pemasukannya Ke Dalam Daerah Pabean Indonesia Belum Diselesaikan Kewajiban Pabeannya; Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4661); 2. Keputusan Menteri Keuangan Pemberitahuan Pabean;

Nomor

101/KMK.05/1997

tentang

3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453/KMK.04/2002 tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KMK.03/2003; 4. Surat Menteri Keuangan Nomor S-167/MK.04/2007 tanggal 19 April 2007 perihal Pelaksanaan Penyelesaian Kewajiban Pabean dengan Pendekatan Fiskal Atas Barang Berupa Kapal Pesiar termasuk Yacht, Motor Besar, Jam Tangan Mewah, Perhiasan dan Barang-barang Bermerek Terkenal Lainnya Yang Pada Saat Pemasukannya Ke Dalam Daerah Pabean Indonesia Belum Diselesaikan Kewajiban Pabeannya; Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN KEWAJIBAN PABEAN ATAS SEPEDA MOTOR DAN KAPAL PESIAR TERMASUK YACHT YANG PADA SAAT PEMASUKANNYA KE DALAM DAERAH PABEAN INDONESIA BELUM DISELESAIKAN KEWAJIBAN PABEANNYA.

1

Pasal 1 (1)

Terhadap Sepeda Motor dengan kapasitas silinder melebihi 250cc dan Kapal Pesiar temasuk Yacht yang pada saat pemasukannya ke dalam Daerah Pabean Indonesia belum diselesaikan kewajiban pabeannya, wajib diselesaikan kewajiban pabeannya.

(2)

Penyelesaian kewajiban pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melunasi bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Pasal 2

(1)

Pemilik Sepeda Motor dengan kapasitas silinder melebihi 250cc dan Kapal Pesiar temasuk Yacht atau kuasanya mengajukan permohonan penyelesaian kewajiban pabean kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p. Direktur Teknis Kepabeanan sesuai contoh sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini dengan mendapatkan tanda terima.

(2)

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Sepeda Motor dengan kapasitas silinder melebihi 250cc dilampiri: a. fotokopi identitas pemilik (KTP); b. fotokopi NPWP; c. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; d. surat pernyataan kepemilikan sesuai dengan contoh yang ditetapkan dalam Lampiran II-a Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini; dan e. surat kuasa, apabila pengurusannya dikuasakan kepada pihak lain.

(3)

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Kapal Pesiar temasuk Yacht dilampiri: a. identitas pemilik kapal (KTP / Paspor); b. fotokopi NPWP; c. identitas kapal antara lain nama kapal, builder certificate, dan bill of sale yang telah dilegalisasi oleh notaris; d. perizinan yang telah diperoleh dari intansi terkait seperti surat izin berlayar dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut; e. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; f. surat pernyataan kepemilikan sesuai dengan contoh yang ditetapkan dalam Lampiran II-b Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini; dan g. surat kuasa, apabila pengurusannya dikuasakan kepada pihak lain. Pasal 3

(1)

Sebelum mengajukan permohonan penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), pemilik Sepeda Motor dengan kapasitas silinder melebihi 250cc dan Kapal Pesiar temasuk Yacht atau kuasanya mengajukan permohonan pemeriksaan fisik barang kepada: a. Direktur Teknis Kepabeanan; atau b. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai yang terdekat dengan lokasi barang.

(2)

Hasil pemeriksaan fisik barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sesuai contoh yang ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.

2

Pasal 4 (1)

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diproses sepanjang telah diterima pada tanggal 1 Juni 2007 sampai dengan 31 Desember 2007.

(2)

Terhadap Sepeda Motor dengan kapasitas silinder melebihi 250cc dan Kapal Pesiar temasuk Yacht yang tidak diajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 dilakukan penindakan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku. Pasal 5

(1)

Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang pemberian izin penyelesaian kewajiban pabean yang ditandatangani oleh Direktur Teknis Kepabeanan atas nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai sesuai contoh sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.

(2)

Dalam Keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan klasifikasi, pembebanan impor, dan nilai pabean serta besarnya bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang wajib dilunasi.

(3)

Penetapan nilai pabean dilakukan dengan menggunakan database harga pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, nilai jual kendaraan bermotor yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri, atau data harga lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.

(4)

Klasifikasi dan pembebanan impor ditetapkan berdasarkan Buku Tarif Bea Masuk Indonesia yang berlaku pada saat penetapan. Pasal 6

Pemilik atau kuasanya mengajukan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) secara manual disertai bukti pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor ke Kantor Pelayanan Bea dan Cukai (KPBC) yang ditunjuk, yaitu: a.

untuk Sepeda Motor dengan kapasitas silinder melebihi 250cc ke KPBC Medan, KPBC Batam, KPBC Pekan Baru, KPBC Jakarta, KPBC Bandung, KPBC Tanjung Emas, KPBC Tanjung Perak, KPBC Ngurah Rai, KPBC Balikpapan, atau KPBC Makassar; dan

b.

untuk Kapal Pesiar termasuk Yacht ke KPBC Belawan, KPBC Batam, KPBC Tanjung Priok I, KPBC Tanjung Emas, KPBC Tanjung Perak, KPBC Benoa, KPBC Balikpapan, KPBC Bitung, atau KPBC Makassar. Pasal 7

(1)

Pelunasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor dilakukan melalui bank devisa persepsi/pos persepsi.

(2)

Pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

(3)

Apabila sampai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang terutang belum dilunasi, dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) dari bea masuk dan pajak dalam rangka impor setiap bulan, bagian bulan dihitung satu bulan, dengan pelunasan paling lambat pada tanggal 30 April 2008.

3

(4)

Terhadap Sepeda Motor dengan kapasitas silinder melebihi 250cc dan Kapal Pesiar temasuk Yacht yang telah diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang tidak dilunasi sampai dengan tanggal 30 April 2008, maka Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku dan penyelesaian lebih lanjut dilakukan dengan penindakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 8

(1)

Terhadap Sepeda Motor dengan kapasitas silinder melebihi 250cc yang telah diselesaikan kewajiban pabeannya, diterbitkan Formulir A oleh Kepala KPBC tempat pengajuan PIB atau pejabat yang ditunjuknya.

(2)

Pendistribusian Formulir A dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pasal 9

Tatacara penyelesaian kewajiban pabean atas Sepeda Motor dengan kapasitas silinder melebihi 250cc dan Kapal Pesiar temasuk Yacht adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini. Pasal 10 Terhadap Sepeda Motor dengan kapasitas silinder melebihi 250cc yang merupakan hasil rakitan dari beberapa spare part produsen yang berbeda (modifikasi/customize) harus mendapatkan rekomendasi dari Departemen Perindustrian tentang identifikasi sepeda motor yang bersangkutan. Pasal 11 (1)

Kepala KPBC tempat penyelesaian kewajiban pabean melaporkan realisasi penyelesaian kewajiban pabean kepada Direktur Teknis Kepabeanan setiap bulan.

(2)

Direktur Teknis Kepabeanan melaporkan kewajiban pabean kepada Direktur Jenderal.

realisasi

penyelesaian

Pasal 12 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juni 2007 sampai dengan 30 April 2008.

SALINAN sesuai dengan aslinya Sekretaris Direktorat Jenderal u.b. Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Mei 2007 DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, ttd. ANWAR SUPRIJADI NIP 120050332

Nofrial NIP 060040274

4

Lampiran I-a Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-10/BC/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kewajiban Pabean Atas Sepeda Motor dan Kapal Pesiar termasuk Yacht Yang Pada Saat Pemasukannya Ke Dalam Daerah Pabean Indonesia Belum Diselesaikan Kewajiban Pabeannya

Contoh Permohonan Untuk Penyelesaian Sepeda Motor Yth. Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p. Direktur Teknis Kepabeanan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jalan Ahmad Yani, Jakarta Timur

Sehubungan dengan sepeda motor yang saya miliki belum memenuhi kewajiban pabean pada saat pemasukannya, dengan ini saya mengajukan permohonan izin penyelesaian kewajiban pabean atas sepeda motor tersebut dengan data: Merek dan Tipe Tahun Pembuatan Nomor Mesin Nomor Rangka Kapasitas Silinder Negara Asal Warna

1. 2. 3. 4. 5.

: : : : : : :

Sebagai bahan pemrosesan, bersama ini saya lampirkan: fotokopi identitas pemilik (KTP); fotokopi NPWP; Berita Acara Pemeriksaan (BAP); surat pernyataan kepemilikan; dan surat kuasa, apabila pengurusannya dikuasakan kepada pihak lain.

Untuk pengajuan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) akan saya lakukan di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai (KPBC): *) 1. 2. 3.

KPBC Medan KPBC Batam KPBC Pekan Baru

4. 5. 6. 7.

KPBC Jakarta KPBC Bandung KPBC Tanjung Emas KPBC Tanjung Perak

8. KPBC Ngurah Rai 9. KPBC Balikpapan 10. KPBC Makassar

Demikian permohonan ini saya buat dengan data yang sebenarnya dan saya akan segera menyelesaikan kewajiban pabean sesuai ketentuan yang berlaku. ................., ........................... 2007 Hormat saya,

.................. )

* Pilih salah satu SALINAN sesuai dengan aslinya Sekretaris Direktorat Jenderal u.b. Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, ttd. ANWAR SUPRIJADI NIP 120050332


5

Lampiran I-b Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-10/BC/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kewajiban Pabean Atas Sepeda Motor dan Kapal Pesiar termasuk Yacht Yang Pada Saat Pemasukannya Ke Dalam Daerah Pabean Indonesia Belum Diselesaikan Kewajiban Pabeannya

Contoh Permohonan Untuk Penyelesaian Kapal Pesiar / Yacht Yth. Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p. Direktur Teknis Kepabeanan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jalan Ahmad Yani, Jakarta Timur Sehubungan dengan kapal pesiar / yacht yang saya miliki belum memenuhi kewajiban pabean pada saat pemasukannya, dengan ini saya mengajukan permohonan izin penyelesaian kewajiban pabean dengan data: 1. Identitas Pemilik : a. Nama b. Alamat c. Kewarganegaraan d. Pekerjaan e. Nomor KTP/Paspor

: : : : :

2. Identitas Kapal : a. Nama Kapal : b. Bendera : c. Negara Asal : d. Tahun Pembuatan : e. Ukuran (panjang, lebar, dalam): f. Gross Tonage/Net Tonage : g. Kapasitas Penumpang : h. Bukti kepemilikan : Akte jual-beli / Akte Hibah / Akte Waris *) i. Tempat Sandar / Dermaga : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan : fotokopi identitas pemilik (KTP / Paspor); fotokopi NPWP; fotokopi identitas kapal antara lain nama kapal, builder certificate, bill of sale; fotokopi perizinan yang telah diperoleh dari intansi terkait; Berita Acara Pemeriksaan (BAP); surat pernyataan kepemilikan; surat kuasa, apabila pengurusannya dikuasakan kepada pihak lain.

Untuk pengajuan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) akan saya lakukan di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai (KPBC): *) 1. 2. 3.

KPBC Belawan KPBC Batam KPBC Tanjung Priok I

4. 5. 6.

KPBC Tanjung Emas KPBC Tanjung Perak KPBC Benoa

7. 8. 9.

KPBC Balikpapan KPBC Bitung KPBC Makassar

Demikian permohonan ini saya buat dengan data yang sebenarnya dan saya akan segera menyelesaikan kewajiban pabean sesuai ketentuan yang berlaku. ................., ........................... 2007 Hormat saya, .................. *) Pilih salah satu SALINAN sesuai dengan aslinya Sekretaris Direktorat Jenderal u.b. Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana



6

Lampiran II-a Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-10/BC/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kewajiban Pabean Atas Sepeda Motor dan Kapal Pesiar termasuk Yacht Yang Pada Saat Pemasukannya Ke Dalam Daerah Pabean Indonesia Belum Diselesaikan Kewajiban Pabeannya

Contoh Surat Pernyataan Untuk Sepeda Motor SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama

:

Alamat

:

No. Identitas

:

dengan ini menyatakan: 1. Sepeda Motor dengan data: Merek dan Tipe : Tahun Pembuatan : Nomor Mesin : Nomor Rangka : Kapasitas silinder : Warna : adalah benar dan sah milik saya. 2. Tidak akan melakukan perubahan merek/tipe dan tahun pembuatan atas kendaraan bermotor tersebut di atas. 3. Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan saya bersedia bertanggung jawab di depan hukum atas pernyataan saya ini. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan.

..............., ............................. 2007 Yang menyatakan, meterai 6000 ...........................

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, SALINAN sesuai dengan aslinya Sekretaris Direktorat Jenderal u.b. Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana

ttd. ANWAR SUPRIJADI NIP 120050332


7

Lampiran II-b Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-10/BC/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kewajiban Pabean Atas Sepeda Motor dan Kapal Pesiar termasuk Yacht Yang Pada Saat Pemasukannya Ke Dalam Daerah Pabean Indonesia Belum Diselesaikan Kewajiban Pabeannya

Contoh Surat Pernyataan Untuk Kapal Pesiar / Yacht SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama

:

Alamat

:

No. Identitas

:

dengan ini menyatakan: 1. Kapal Pesiar / Yacht dengan data: Nama Kapal Bendera Negara Asal Tahun Pembuatan Ukuran Tempat Sandar / Dermaga

: : : : : :

adalah benar dan sah milik saya. 2. Tidak akan melakukan perubahan data atas Kapal Pesiar / Yacht tersebut di atas. 3. Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan saya bersedia bertanggung jawab di depan hukum atas pernyataan saya ini. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan.

..............., ............................. 2007 Yang menyatakan, meterai 6000 ...........................

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, ttd. SALINAN sesuai dengan aslinya Sekretaris Direktorat Jenderal u.b. Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana

ANWAR SUPRIJADI NIP 120050332


8

Lampiran III-a Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-10/BC/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kewajiban Pabean Atas Sepeda Motor dan Kapal Pesiar termasuk Yacht Yang Pada Saat Pemasukannya Ke Dalam Daerah Pabean Indonesia Belum Diselesaikan Kewajiban Pabeannya

Contoh Berita Acara Pemeriksaan Untuk Sepeda Motor KOP SURAT KPBC

BERITA ACARA PEMERIKSAAN NOMOR: Berdasarkan Surat Tugas ………… (diisi nama jabatan penanda tangan surat tugas) nomor : ………… (diisi nomor surat tugas) tanggal ………… (diisi tanggal surat tugas), kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama / NIP Pangkat / Gol. Jabatan

: : :

2. Nama/NIP Pangkat / Gol. Jabatan

: : :

pada hari ini ………. tanggal ………………..(dalam huruf), di lokasi …………………………… (diisi lokasi pemeriksaan fisik barang secara detail), telah melaksanakan tugas pemeriksaan fisik atas Sepeda Motor dengan hasil sebagai berikut. Merek Tipe Tahun Pembuatan Nomor Rangka Nomor Mesin Kapasitas Silinder Warna

: : : : : : :

Hasil cek fisik: TEMPELKAN HASIL CEK FISIK NOMOR MESIN DI SINI

TEMPELKAN HASIL CEK FISIK NOMOR RANGKA DI SINI Foto barang terlampir. Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. .................., ....................2007 Pemeriksa I,

Pemeriksa II,

Nama : NIP :

Nama : NIP :



Mengetahui, Pemilik/kuasanya

Nama : DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, ttd. ANWAR SUPRIJADI NIP 120050332

9

Lampiran III-b Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-10/BC/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kewajiban Pabean Atas Sepeda Motor dan Kapal Pesiar termasuk Yacht Yang Pada Saat Pemasukannya Ke Dalam Daerah Pabean Indonesia Belum Diselesaikan Kewajiban Pabeannya

Contoh Berita Acara Pemeriksaan Untuk Kapal Pesiar / Yacht KOP SURAT KPBC

BERITA ACARA PEMERIKSAAN Berdasarkan Surat Tugas …………(diisi nama jabatan penanda tangan surat tugas) nomor : ……diisi nomor surat tugas tanggal …………(diisi tanggal surat tugas), kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama / NIP Pangkat / Gol. Jabatan

: : :

2. Nama/NIP Pangkat / Gol. Jabatan

: : :

pada hari ini ………. tanggal ………. (dalam huruf), di lokasi …………………………… (diisi lokasi pemeriksaan fisik barang secara detail), telah melaksanakan tugas pemeriksaan fisik atas kapal pesiar / yacht dengan hasil sebagai berikut. Jumlah barang Nama barang Merk Tipe/Model Ukuran Hull Material Kapasitas penumpang Tonage Mesin Tahun pembuatan Negara asal

: : : : : : : : : : :

angka (huruf ) unit; diisi kapal pesiar (yacht) diisi merk / nama kapal pesiar diisi tipe atau model diisi panjang, lebar dan tinggi; diisi fiberglass, kayu, aluminium atau lainnya; diisi jumlah kapasitas penumpang; diisi kapasitas gross weight / net weight diisi merk, tipe, kapasitas dan spesifikasi mesin lengkap diisi angka dan huruf diisi nama negara pembuat barang;

Foto barang (dari beberapa sisi eksterior dan interior) terlampir. Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. .................., ....................2007 Pemeriksa I,

Pemeriksa II,

Nama : NIP :

Nama : NIP :


Mengetahui, Pemilik/kuasanya

Nama :



10

Lampiran IV-a Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-10/BC/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kewajiban Pabean Atas Sepeda Motor dan Kapal Pesiar termasuk Yacht Yang Pada Saat Pemasukannya Ke Dalam Daerah Pabean Indonesia Belum Diselesaikan Kewajiban Pabeannya

Contoh Keputusan Direktur Jenderal untuk Sepeda Motor DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR: KEP-

/BC.2/MB/200..

TENTANG PEMBERIAN IZIN PENYELESAIAN KEWAJIBAN PABEAN ATAS SEPEDA MOTOR KEPADA ...................... DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, Membaca

: Surat permohonan Sdr. ....................... tanggal ...........

Menimbang : a. bahwa kendaraan Sepeda Motor sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini belum diselesaikan kewajiban pabeannya pada saat dimasukkan ke dalam Daerah Pabean Indonesia; b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas status sepeda motor dimaksud, kewajiban pabean yang terutang wajib dipenuhi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Pemberian Izin Penyelesaian Kewajiban Pabean Atas Sepeda Motor Kepada ................; Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4661); 2. Surat Menteri Keuangan Nomor S-167/MK.04/2007 tanggal 19 April 2007; 3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: ..... tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kewajiban Pabean Atas Sepeda Motor dan Kapal Pesiar termasuk Yacht Yang Pada Saat Pemasukannya Ke Dalam Daerah Pabean Indonesia Belum Diselesaikan Kewajiban Pabeannya; MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Pemberitan Izin Penyelesaian Kewajiban Pabean Atas Sepeda Motor Kepada ................ PERTAMA

: Memberikan izin kepada Sdr. .................... untuk menyelesaikan kewajiban pabean atas Sepeda Motor dengan data: Merek dan Tipe : Tahun Pembuatan : Nomor Mesin : Nomor Rangka : Kapasitas silinder : Warna :

11

KEDUA

: Izin Penyelesaian kewajiban pabean sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diberikan dengan ketentuan melunasi bea masuk dan pajak dalam rangka impor dengan pos tarif ....... dan nilai pabean CIF Rp. .... (...... dalam huruf .....), yakni: a. bea masuk dengan tarif pembebanan ..%, sebesar Rp. ...; b. Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif pembebanan 10%, sebesar Rp. ...; c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif pembebanan ..%, sebesar Rp. ...; d. Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor dengan tarif pembebanan ..%, sebesar Rp. ....

KETIGA

: (1) Yang berkepentingan diwajibkan untuk menyelesaikan kewajiban pabean dengan mengajukan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) ke Kantor Pelayanan Bea dan Cukai ............ disertai bukti pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor; (2) Penyelesaian kewajiban pabean sebagaimana dimaksud pada butir (1) dilakukan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini; (3) Apabila sampai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada butir (2), bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang terutang belum dibayar, maka dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) dari bea masuk dan pajak dalam rangka impor setiap bulan, dihitung sejak tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayarannya, dan bagian bulan dihitung satu bulan; (4) Apabila sampai dengan tanggal 30 April 2008 tidak dilakukan pelunasan atas bea masuk dan pajak dalam rangka impor, maka Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kekurangan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini disampaikan kepada: Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai ………. Asli Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada: Sdr. .......... dengan alamat …………. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal …………. a.n. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Direktur Teknis Kepabeanan

…………………




12

Lampiran IV-b Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-10/BC/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kewajiban Pabean Atas Sepeda Motor dan Kapal Pesiar termasuk Yacht Yang Pada Saat Pemasukannya Ke Dalam Daerah Pabean Indonesia Belum Diselesaikan Kewajiban Pabeannya

Contoh Keputusan Direktur Jenderal untuk Kapal Pesiar / Yacht DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR:

/BC.2/KAPAL/200.. TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELESAIAN KEWAJIBAN PABEAN ATAS KAPAL PESIAR / YACHT KEPADA ...................... DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, Membaca

: Surat permohonan Sdr. ....................... tanggal ...........

Menimbang : a. bahwa kapal pesiar atau yacht sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini belum diselesaikan kewajiban pabeannya pada saat dimasukkan ke dalam Daerah Pabean Indonesia; b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas status kapal pesiar / yacht, kewajiban pabean yang terutang wajib dipenuhi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal tentang Pemberian Izin Penyelesaian Kewajiban Pabean Atas Kapal Pesiar / Yacht Kepada ................; Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4661); 2. Surat Menteri Keuangan Nomor S-167/MK.04/2007 tanggal 19 April 2007; 3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: ..... tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kewajiban Pabean Atas Sepeda Motor dan Kapal Pesiar termasuk Yacht Yang Pada Saat Pemasukannya Ke Dalam Daerah Pabean Indonesia Belum Diselesaikan Kewajiban Pabeannya; MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Pemberitan Izin Penyelesaian Kewajiban Pabean Atas Kapal Pesiar / Yacht Kepada ................ PERTAMA

: Memberikan izin kepada Sdr. .................... untuk menyelesaikan kewajiban pabean atas Kapal Pesiar / Yacht dengan data: Nama Kapal Bendera Negara Asal Tahun Pembuatan Ukuran Tempat Sandar / Dermaga

: : : : : :

13

KEDUA

: Izin Penyelesaian kewajiban pabean sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diberikan dengan ketentuan melunasi bea masuk dan pajak dalam rangka impor dengan pos tarif ....... dan nilai pabean CIF Rp. .... (...... dalam huruf .....), yakni: a. bea masuk dengan tarif pembebanan ..%, sebesar Rp. ...; b. Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif pembebanan 10%, sebesar Rp. ...; c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif pembebanan ..%, sebesar Rp. ...; d. Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor dengan tarif pembebanan ..%, sebesar Rp. ....

KETIGA

: (1) Yang berkepentingan diwajibkan untuk menyelesaikan kewajiban pabean dengan mengajukan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) ke Kantor Pelayanan Bea dan Cukai ............ disertai bukti pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor; (2) Penyelesaian kewajiban pabean sebagaimana dimaksud pada butir (1) dilakukan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini; (3) Apabila sampai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada butir (2), bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang terutang belum dibayar, maka dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) dari bea masuk dan pajak dalam rangka impor setiap bulan, dihitung sejak tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayarannya, dan bagian bulan dihitung satu bulan; (4) Apabila sampai dengan tanggal 30 April 2008 tidak dilakukan pelunasan atas bea masuk dan pajak dalam rangka impor, maka Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kekurangan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini disampaikan kepada: Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai ………. Asli Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada: Sdr. .......... dengan alamat …………. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal …………. a.n. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Direktur Teknis Kepabeanan

…………………




14

Lampiran V-a Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-10/BC/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kewajiban Pabean Atas Sepeda Motor dan Kapal Pesiar termasuk Yacht Yang Pada Saat Pemasukannya Ke Dalam Daerah Pabean Indonesia Belum Diselesaikan Kewajiban Pabeannya

TATACARA PENYELESAIAN KEWAJIBAN PABEAN ATAS SEPEDA MOTOR DENGAN KAPASITAS SILINDER MELEBIHI 250CC 1. Pemilik atau kuasanya mengajukan permohonan pemeriksaan fisik barang kepada Direktur Teknis Kepabeanan atau Kepala KPBC dimana lokasi barang berada; 2. Direktur Teknis Kepabeanan atau Kepala KPBC dimana lokasi barang berada menunjuk pegawai untuk melakukan pemeriksaan fisik; 3. Pegawai yang ditunjuk melakukan pemeriksaan fisik barang dan membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sesuai contoh yang ditetapkan serta menyerahkan BAP kepada Pemilik atau kuasanya; 4. Pemilik atau kuasanya mengajukan permohonan penyelesaian Sepeda motor kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p. Direktur Teknis Kepabeanan sesuai contoh yang ditetapkan dengan dilampiri dokumen yang dipersyaratkan. 5. Pejabat yang menerima permohonan memberikan tanda terima kepada pemohon. 6. Direktur Teknis Kepabeanan melakukan penelitian atas kelengkapan permohonan yang bersangkutan: a. Dalam hal permohonan telah lengkap menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Pemberian Izin Penyelesaian Kewajiban Pabean Atas sepeda motor dengan mencantumkan penetapan klasifikasi, pembebanan impor, dan nilai pabean serta besarnya bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang wajib dilunasi; b. Dalam hal permohonan tidak lengkap, permohonan ditolak dengan menyampaikan alasan penolakan. 7. Staf Tata Usaha Direktorat Teknis Kepabeanan mengadministrasikan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai dimaksud dan mendistribusikannya kepada pemohon dan Kepala KPBC yang ditunjuk. 8. Pemilik atau kuasanya: a. membuat PIB dengan mencantumkan nomor dan tanggal Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai dalam kolom 19 (Skep fasilitas); b. melunasi bea masuk dan pajak dalam rangka impor melalui Bank Devisa Persepsi/Pos Persepsi dengan menerima Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak dalam rangka impor (SSPCP); c. mengajukan PIB secara manual disertai SSPCP ke KPBC yang ditunjuk. 9. KPBC yang ditunjuk: a. melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran pengisian PIB beserta SSPCP; b. memberikan nomor dan tanggal pendaftaran PIB, dengan tidak: 1) menetapkan jalur pengeluaran barang; 2) melakukan penetapan tarif dan nilai pabean; 3) menerbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB). c. menerbitkan Formulir A dan mendistribusikannya sesuai ketentuan yang berlaku.




15

Lampiran V-b Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-10/BC/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kewajiban Pabean Atas Sepeda Motor dan Kapal Pesiar termasuk Yacht Yang Pada Saat Pemasukannya Ke Dalam Daerah Pabean Indonesia Belum Diselesaikan Kewajiban Pabeannya

TATACARA PENYELESAIAN KEWAJIBAN PABEAN ATAS KAPAL PESIAR / YACHT 1. Pemilik atau kuasanya mengajukan permohonan pemeriksaan fisik barang kepada Kepala KPBC dimana lokasi barang berada; 2. Kepala KPBC dimana lokasi barang berada menunjuk pegawai untuk melakukan pemeriksaan fisik; 3. Pegawai yang ditunjuk melakukan pemeriksaan fisik barang dan membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sesuai contoh yang ditetapkan serta menyerahkan BAP kepada Pemilik atau kuasanya; 4. Pemilik atau kuasanya mengajukan permohonan penyelesaian Kapal Pesiar / Yacht kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p. Direktur Teknis Kepabeanan sesuai contoh yang ditetapkan dengan dilampiri dokumen yang dipersyaratkan. 5. Pejabat yang menerima permohonan memberikan tanda terima kepada pemohon. 6. Direktur Teknis Kepabeanan melakukan penelitian atas kelengkapan permohonan yang bersangkutan: a. dalam hal permohonan telah lengkap, menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Pemberian Izin Penyelesaian Kewajiban Pabean Atas Kapal Pesiar / Yacht dengan mencantumkan penetapan klasifikasi, pembebanan impor, dan nilai pabean serta besarnya bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang wajib dilunasi; b. dalam hal permohonan tidak lengkap, permohonan ditolak dengan menyampaikan alasan penolakan. 7. Staf Tata Usaha Direktorat Teknis Kepabeanan mengadministrasikan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai dimaksud dan mendistribusikannya kepada pemohon dan Kepala KPBC yang ditunjuk. 8. Pemilik atau kuasanya: a. membuat PIB dengan mencantumkan nomor dan tanggal Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai dalam kolom 19 (Skep fasilitas); b. melunasi bea masuk dan pajak dalam rangka impor melalui Bank Devisa Persepsi/Pos Persepsi dengan menerima SSPCP; c. mengajukan PIB secara manual disertai SSPCP ke KPBC yang ditunjuk. 9. KPBC yang ditunjuk: a. melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran pengisian PIB beserta SSPCP; b. memberikan nomor dan tanggal pendaftaran PIB, dengan tidak: 1) menetapkan jalur pengeluaran barang; 2) melakukan penetapan tarif dan nilai pabean; 3) menerbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB). c. menerbitkan Formulir A dan mendistribusikan sesuai peruntukannya. 10. Berdasarkan PIB beserta SSPCP, KPBC yang mengawasi lokasi Kapal Pesiar / Yacht: a. melakukan pembukaan segel terhadap Kapal Pesiar / Yacht yang masih dalam keadaan disegel. b. mengembalikan jaminan apabila pemilik menyerahkan jaminan sebelum dilakukan penyelesaian kewajiban pabean. SALINAN sesuai dengan aslinya Sekretaris Direktorat Jenderal u.b. Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana



16

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

Recommend Documents