DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI JL. Jenderal A. Yani Jakarta - 13320 Kotak Pos 108 Jakarta - 10002
Telepon : 4890308 Faksimili : 4890871
Jakarta, 17 Pebruari 1997 Kepada : 1. 2. 3. 4.
Sekretaris dan Para Direktur dan Kepala Pusat Para Kepala Kantor Wilayah I s.d. XII; Para Kepala Kantor Inspeksi di seluruh Indonesia; Para Kepala Perwakilan di luar negeri
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai SURAT EDARAN No. SE-10/BC/1997 TENTANG PEDOMAN PELAYANAN KEPABEANAN ATAS BARANG IMPOR
Sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 25/KMK.05/1997 tanggal 15 Januari 1997 tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor yang selanjutnya telah ditindaklanjuti dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-10/BC/1997 tanggal 31 Januari 1997 tentang Petunjuk Umum Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor. Dalam upaya memperlancar pelaksanaan ketentuan di atas, telah disiapkan pula suatu panduan khusus yang diperuntukkan bagi masyarakat usaha yang bergerak di bidang Kepabeanan dengan cara manual dan yang telah menggunakan sarana elektronik sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-09/BC/1997 tanggal 31 Januari 1997. Dengan adanya perangkat hukum berikut penunjangnya di atas, dan pedoman pelayanan kepabeanan atas barang impor ini sebagaimana terlampir, hal-hal yang menghambat kelancaran
3:27 PM 12/02/2001 c0217.doc
1
arus barang dan penanganan dokumen impor di pelabuhan diharapkan menjadi berkurang. Disertai dengan transparansi yang menyemangati pedoman di atas, kiranya hasil pelaksanaannya dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat usaha yang sekaligus dapat menunjang kinerja keberhasilan pelaksanaan tugas pokok Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terutama fungsinya sebagai trade facilitator dalam rangka peningkatan efisiensi dan daya saing perekonomian Indonesia. Demikian untuk dimaklumi dan dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab disertai perhatiannya dalam hal terdapat hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Inspeksi dapat mengambil langkah untuk mengantisipasi dan melaporkannya kepada Kami yang selanjutnya akan dijadikan bahan perbaikan jika dipandang perlu.
Direktur Jenderal Bea dan Cukai,
Soehardjo NIP 060013988
3:27 PM 12/02/2001 c0217.doc
2
PEDOMAN PELAYANAN KEPABEANAN ATAS BARANG IMPOR I.
PENGERTIAN 1.
Barang impor adalah barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean.
2.
Bukti Pembayaran adalah Surat yang menunjukkan bahwa suatu pembayaran atas suatu pungutan negara telah dilakukan, seperti Surat Setoran Bea Cukai (SSBC), Surat Setoran Pajak (SSP), Bukti Pembayaran Bea Cukai (BPBC) dan bukti pemungutan Pajak dalam rangka impor (KPU22).
3.
Customs Respons (cusres) adalah Dokumen UN/EDIFACT yang dikirim Bea Cukai sebagai respon terhadap dokumen yang telah diterima sebelumnya.
4.
EDI Network adalah jaringan EDI yang dikelola oleh EDI Provider.
5.
Electronik Data Interchange (EDI) adalah alir informasi bisnis antar organisasi secara otomatis, tanpa campur tangan manusia. Informasi ini terintegrasi dan mengalir ke dalam dan keluar suatu organisasi sistem bisnis management.
6.
Identitas Importir adalah data tentang importir antara lain nama, alamat, NPWP dan status importir.
7.
Identitas Kemasan atau Peti Kemas adalah merk, jenis, ukuran dan nomor kemasan atau peti kemas.
8.
Komputerisasi adalah kegiatan pelayanan pabean yang menggunakan bantuan komputer.
9.
Kongesti adalah suatu kondisi di tempat penimbunan sementara yang tidak memungkinkan lagi dilakukan penimbunan barang karena daya tampung TPS telah maksimal.
10.
Media Elektronik adalah disket atau hubungan langsung antar komputer.
11.
Nomor Penerimaan (Nopen) adalah nomor penerimaan PIB.
12.
Nota Hasil Intelijen (NHI) adalah produk intelijen yang dihasilkan oleh Kantor Pusat dan/atau Kantor Wilayah.
13.
Nota Informasi (NI) adalah produk informasi yang dihasilkan oleh Kantor Pabean.
14.
Nota Pemberitahuan adalah nota yang dibuat oleh Pejabat Bea dan Cukai tentang adanya pelanggaran ketentuan larangan/pembatasan impor.
15.
Nota Pembetulan adalah nota yang dibuat oleh Pejabat Bea dan Cukai tentang kekurangan atau kelebihan pembayaran Bea Masuk, Cukai dan Pajak dalam rangka impor dan sanksi administrasi berupa denda.
16.
Pejabat adalah Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995.
3:27 PM 12/02/2001 c0217.doc
3
17.
Pemberitahuan Impor Barang (PIB) adalah Pemberitahuan Pabean untuk pengeluaran barang untuk diimpor untuk dipakai dan diimpor sementara.
18.
Pemberitahuan Impor Barang Tertentu (PIBT) adalah PIB untuk barang impor tertentu antara lain barang pindahan, barang impor sementara yang dibawa penumpang, sarana angkutan laut dan udara, barang impor melalui jasa titipan, dan barang impor tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
19.
PIB Disket adalah disket yang didalamnya berisi data-data PIB.
20.
Profil adalah himpunan data tertentu yang digunakan oleh Pejabat Bea dan Cukai sebagai sarana untuk membuat keputusan atas penyelesaian impor barang.
21.
Secara Manual adalah proses pelayanan kepabeanan yang dilaksanakan tanpa menggunakan bantuan komputer.
II. KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT, PENIMBUNAN BARANG IMPOR
PEMBONGKARAN
DAN
A. KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT 1.
Pengangkut wajib menyerahkan Pemberitahuan mengenai Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (BC 1.0) dalam 2 (dua) lembar kepada Pejabat yang menangani Manifest;
2.
Untuk sarana pengangkut yang mempunyai jadwal kedatangan secara teratur dalam suatu periode tertentu, Pengangkut tidak perlu menyerahkan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut tetapi cukup menyerahkan suatu Jadwal Kedatangan Sarana Pengangkut.
3.
Setiap Perubahan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut sebagaimana dimaksud pada butir 1 atau Jadwal Kedatangan Sarana Pengangkut sebagaimana dimaksud pada butir 2, wajib diberitahukan kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada butir 1.
4.
Penyerahan Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada butir 1 dan butir 2 tidak diwajibkan bagi sarana pengangkut yang datang dari luar daerah pabean melalui darat.
5.
Penyerahan pemberitahuan sebagaimana pada butir 1 dan butir 2 dapat dilakukan secara manual atau melalui media elektronik;
6.
Pejabat yang menangani Manifest melakukan kegiatan sebagai berikut : 6.1.
6.2.
menerima dan membukukan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (BC 1.0) ke dalam Buku Catatan Pabean (BCP BC 1.0); dalam hal penyampaiannya melalui media elektronik, pembukuannya secara otomatis oleh komputer; menyerahkan 1 (satu) lembar Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut atau Jadwal Kedatangan Sarana Pengangkut (BC 1.0) kepada Pejabat yang memeriksa Sarana Pengangkut dan Pejabat yang memantau pembongkaran/penimbunan barang impor.
3:27 PM 12/02/2001 c0217.doc
4
6.3.
7.
menyerahkan tanda bukti penerimaan pemberitahuan mengenai Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut atau Jadwal Kedatangan Sarana Pengangkut.
Pejabat yang memeriksa Sarana Pengangkut melakukan kegiatan sebagai berikut : 7.1. 7.2. 7.3.
melakukan analisa profil dan/atau informasi yang diterima mengenai sarana pengangkut; melakukan pemeriksaan sarana pengangkut apabila berdasarkan analisa profil sarana pengangkut perlu dilakukan pemeriksaan; Membuat laporan hasil pemeriksaan sarana pengangkut (BCL 1.1) dan meneruskannya kepada Pejabat yang mengelola informasi.
8.
Pejabat yang mengelola informasi mengolah laporan hasil pemeriksaan sarana pengangkut sebagai bahan penerbitan Nota Informasi (BCF 1.2).
9.
Pengangkut wajib menyerahkan Pemberitahuan Kedatangan Barang Impor berupa : 9.1. 9.2. 9.3. 9.4. 9.5.
Manifest (BC 1.1), Daftar Penumpang dan/atau Awak Sarana Pengangkut, Daftar Bekal Kapal, Daftar Senjata Api Daftar Obat-Obatan termasuk Narkotika yang digunakan untuk kepentingan pengobatan,
dalam 3 (tiga) lembar, selambat-lambatnya 24 jam sejak kedatangan Sarana Pengangkut dalam bentuk tertulis atau melalui media elektronik dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris dengan huruf latin kepada Pejabat yang menangani Manifest. Khusus untuk pengangkut yang datang melalui darat, wajib menyerahkan Pemberitahuan kedatangan Barang Impor berupa Daftar Barang Impor yang diangkutnya. 10.
Penyerahan Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada butir 9 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : 10.1.
untuk sarana pengangkut melalui laut, “kedatangan sarana pengangkut” adalah saat sarana pengangkut tersebut membuang jangkar diperairan pelabuhan; 10.2. untuk sarana pengangkut melalui udara, “kedatangan sarana pengangkut” adalah saat sarana pengangkut tersebut mendarat dilandasan bandar udara. 10.3. untuk sarana pengangkut melalui darat, “kedatangan sarana pengangkut” adalah saat kedatangannya di Kantor Pabean setempat 11.
Untuk barang impor yang akan diangkut terus dan diangkut lanjut tujuan luar daerah pabean, Pengangkut wajib membuat Manifest secara terpisah dan menyerahkannya bersama-sama dengan Manifest sebagaimana dimaksud pada butir 9.
3:27 PM 12/02/2001 c0217.doc
5
12.
Pejabat yang menangani Manifest melakukan kegiatan sebagai berikut : 12.1. 12.2. 12.3. 12.4. 12.5. 12.6.
menerima Manifest (BC 1.1) dan daftar-daftar sebagaimana dimaksud pada butir 9, membukukannya ke dalam Buku Catatan Pabean (BCP BC 1.1); memberikan bukti penerimaan pemberitahuan (BCF 1.1) mengirimkan BC 1.1 lembar kedua kepada Pejabat yang memantau pembongkaran dan penimbunan barang, mengirim BC 1.1 lembar ketiga kepada Pejabat yang mengelola informasi, mengembalikan BC 1.1 untuk barang impor yang diangkut terus dan diangkut lanjut yang telah diberikan nomor pendaftaran kepada Pengangkut.
13.
Dalam hal Sarana Pengangkut dalam keadaan darurat, pengangkut dapat membongkar barang impor terlebih dahulu, dan dalam waktu selambat-lambatnya 72 jam setelah pembongkaran wajib menyerahkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada butir 9 ke Kantor Pabean terdekat.
14.
Dalam hal Sarana Pengangkut tidak mengangkut barang impor, pengangkut menyerahkan pemberitahuan nihil ke Kantor Pabean.
15.
Kewajiban penyerahan Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada butir 9 dikecualikan terhadap Sarana Pengangkut yang berlabuh tidak lebih dari 24 jam dan tidak melakukan kegiatan bongkar muat barang impor atau ekspor.
16.
Penatausahaan BC 1.0, BC 1.1 dan bukti penerimaannya diatur lebih lanjut dalam angka V.
B. PEMBONGKARAN DAN PENIMBUNAN 1.
Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut atau Jadwal Kedatangan Sarana Pengangkut yang telah diterima oleh Pejabat yang menangani Manifest sebagaimana dimaksud dalam angka II huruf A butir 1 dan/atau 2 merupakan persetujuan pembongkaran barang impor.
2.
Pejabat yang memantau pembongkaran/penimbunan barang impor melakukan kegiatan sebagai berikut : 2.1.
2.2. 2.3.
3.
menerima Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut atau Jadwal Kedatangan Sarana Pengangkut sebagaimana dimaksud dalam angka II huruf A butir 6.2 dan BC 1.1 lembar kedua dari Pejabat yang menangani Manifest; memantau pembongkaran dan penimbunan barang impor; melaporkan hal-hal yang dianggap perlu sehubungan dengan pembongkaran dan penimbunan barang impor sesuai contoh BCL 1.2 kepada Pejabat yang menangani Manifest dan Pejabat yang mengelola informasi.
Pejabat yang menangani Manifest melakukan kegiatan sebagai berikut :
3:27 PM 12/02/2001 c0217.doc
6
3.1.
3.2. 4.
meneliti lebih lanjut BC 1.1 yang bersangkutan berdasarkan laporan pemantauan pembongkaran dan penimbunan sesuai contoh BCL 1.2 sebagaimana dimaksud dalam butir 2 dan daftar bongkar yang diserahkan oleh pengangkut serta daftar timbun yang diserahkan oleh Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara atau Pengusaha Gudang atau lapangan penimbunan : -
dalam hal kedapatan jumlah kemasan/peti kemas kurang dibongkar atau ditimbun dan pengangkut atau Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara atau Pengusaha Gudang atau lapangan penimbunan sebagaimana dimaksud pada butir 3.1 tidak dapat mempertanggungjawabkan terjadinya kekurangan bongkar/timbun tersebut, menghitung Bea Masuk, Cukai dan Pajak dalam rangka impor berikut sanksi administrasi yang harus dibayar oleh Pengangkut atau Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara atau Pengusaha Gudang atau lapangan penimbunan dan memberitahukannya dengan contoh BCF 1.6 kepada Pejabat yang mengelola penagihan untuk melakukan penagihan;
-
dalam hal kedapatan jumlah kemasan/peti kemas lebih dibongkar atau ditimbun, menghitung sanksi administrasi yang harus dibayar oleh Pengangkut atau Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara atau Pengusaha Gudang atau lapangan penimbunan dan memberitahukannya dengan contoh BCF 1.6 kepada Pejabat yang mengelola penagihan untuk melakukan penagihan;
menyempurnakan BC 1.1 berdasarkan BCF 1.6.
Pembongkaran barang impor dilaksanakan di : 4.1. 4.2.
Kawasan Pabean; atau Tempat lain setelah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Pabean yang mengawasinya.
5.
Segera setelah selesai pembongkaran barang impor sebagaimana dimaksud pada butir 4, pengangkut atau kuasanya wajib menyampaikan daftar kemasan atau peti kemas yang telah dibongkar kepada Kantor Pabean.
6.
Penimbunan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dapat dilakukan di : 6.1. 6.2.
Tempat Penimbunan Sementara; atau Gudang atau lapangan penimbunan milik Importir setelah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Pabean.
7.
Segera setelah selesai penimbunan, pengusaha tempat penimbunan sebagaimana dimaksud pada butir 6 wajib menyampaikan daftar kemasan atau peti kemas yang telah ditimbun kepada Kantor Pabean.
8.
Tatacara pembongkaran dan penimbunan sebagaimana dimaksud dalam butir 4.2 dan butir 6.2 diatur lebih lanjut dalam angka VI huruf D
III. PENGELUARAN BARANG IMPOR 3:27 PM 12/02/2001 c0217.doc
7
A. PENGELUARAN BARANG DARI KAWASAN PABEAN 1.
Pengeluaran barang impor dari kawasan pabean dapat dilakukan untuk : 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.
diimpor untuk dipakai; diimpor sementara; ditimbun di tempat penimbunan berikat; diangkut ke Tempat penimbunan sementara di Kawasan pabean lainnya; diangkut terus atau diangkut lanjut; atau diekspor kembali;
B. PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI 1.
Pengeluaran barang impor untuk dipakai dilaksanakan dengan menggunakan : 1.1. 1.2.
1.3. 1.4. 1.5.
Pemberitahuan Impor Barang (BC 2.0) untuk barang impor sebagaimana dimaksud angka III huruf A butir 1.1. dan butir 1.2; atau Pemberitahuan Impor Barang tertentu (BC 2.1) untuk barang impor tertentu yaitu barang pindahan, barang impor sementara yang dibawa penumpang, barang impor melalui jasa titipan, sarana angkutan laut dan udara, dan barang impor tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai; atau Customs Declaration (BC 2.2) untuk barang penumpang dan awak sarana pengangkutan; atau Pencacahan dan Pembeaan Kiriman Pos (PPKP) untuk barang impor melalui PT (Persero) pos Indonesia; atau Pemberitahuan Lintas Batas;
2.
Pengeluaran barang impor untuk dipakai sebagaimana dimaksud butir 1.1. dilakukan dengan menyerahkan PIB (BC 2.0) yang dapat dilaksanakan dengan cara manual atau menggunakan media elektronik serta dapat dilakukan sesudah atau sebelum barang impor yang bersangkutan tiba di pelabuhan pemasukan yang selanjutnya dilaksanakan sesuai tatacara sebagaimana diatur dalam butir 5 dan butir 6;
3.
Pengeluaran barang diimpor untuk dipakai sebagaimana dimaksud pada butir 1.2 dilaksanakan sesuai tatacara sebagaimana diatur dalam angka III huruf B butir 6.4.
4.
Pengeluaran barang diimpor untuk dipakai yang dilakukan dengan menggunakan PPKP dan Pemberitahuan Lintas Batas ditetapkan secara tersendiri.
5.
Pengeluaran Barang Impor dengan menyerahkan PIB Secara Manual 5.1.
Importir mengisi PIB (BC 2.0) dalam 3 (tiga) lembar dan menghitung sendiri Bea Masuk, Cukai dan Pajak dalam rangka impor untuk kemudian melakukan pembayaran ke Bank Devisa Persepsi atau Kantor Pabean tempat pengeluaran barang dengan mendapatkan bukti pembayaran;
3:27 PM 12/02/2001 c0217.doc
8
5.2.
Dalam hal Importir mendapat fasilitas pembayaran berkala sebagaimana dimaksud dalam angka VI huruf G, Pembayaran Bea Masuk , Cukai dan Pajak dalam rangka impor dilakukan sesuai jangka waktu yang ditetapkan Kepala Kantor Pabean;
5.3.
Khusus untuk PIB yang dikembalikan sebagaimana dimaksud dalam butir 5.8.5. huruf b, Importir segera memperbaiki atau memenuhi hal-hal yang diminta oleh Pejabat yang memeriksa dokumen I dan menyerahkan kembali kepada Pejabat yang menerima dan merekam dokumen dengan mencantumkan nopen;
5.4.
Bank Devisa Persepsi atau Kantor Pabean menerima pembayaran Bea Masuk, Cukai dan Pajak dalam rangka impor berdasarkan PIB sebagaimana dimaksud dalam butir 5.1 dan membubuhkan nomor dan tanggal pembayaran pada PIB dan bukti pembayaran;
5.5.
Importir menyerahkan PIB (BC 2.0) sebagimana dimaksud dalam butir 5.1 beserta dokumen pelangkap pabean dan bukti pembayaran kepada Pejabat yang menerima dan merekam Dokumen Kantor Pabean tempat pengeluaran barang,
5.6.
Dalam hal identitas importir mengalami perubahan, perubahan tersebut wajib diberitahukan kepada Pejabat yang bersangkutan.
5.7.
Pejabat yang menerima dan merekam Dokumen melakukan kegiatan : 5.7.1. menerima berkas PIB (BC 2.0) baru atau perbaikan; 5.7.2. menerima pemberitahuan dari Pejabat yang mengelola penagihan tentang Importir yang mempunyai tunggakan Nota Pembetulan lebih dari 30 hari sejak tanggal pendaftaran PIB; 5.7.3. memeriksa identitas Importir dan apabila terdapat perbedaan antara yang tercantum dalam PIB dan yang tercantum dalam profil importir menginformasikan kepada Pejabat yang mengelola informasi guna penelitian lebih lanjut; 5.7.4. meneliti ada/tidaknya Nota Pembetulan yang belum diselesaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan : a. b.
apabila ada, PIB (BC 2.0) atas nama importir yang bersangkutan dikembalikan, apabila tidak ada, PIB dilayani dengan memberikan bukti penerimaan (BCF 2.1 A), yang mencantumkan nomor penerimaan (nopen) untuk PIB baru, sedangkan untuk PIB perbaikan, diberikan bukti penerimaan (BCF 2.1 A) yang mencantumkan nomor penerimaan (nopen) lama.
5.7.5. menyerahkan berkas PIB (BC 2.0) kepada Pejabat yang memeriksa dokumen. 5.7.6. mengembalikan berkas PIB (BC 2.0) sebagaimana dimaksud dalam butir 5.8.5 huruf b dan menerima kembali bukti penerimaan sebagaimana dimaksud pada 5.7.4 huruf b dari Importir. 5.8.
Pejabat yang memeriksa dokumen I melakukan kegiatan :
3:27 PM 12/02/2001 c0217.doc
9
5.8.1. meneliti kebenaran pengisian PIB (BC 2.0), kejelasan uraian jenis barang sedemikian rupa sehingga memudahkan untuk menetapkan klasifikasi dan penelitian Nilai Pabean barang impor serta kelengkapan dokumen pelengkap pabean; 5.8.2. meneliti pemenuhan persyaratan ketentuan pembatasan dan larangan impor serta fasilitas impor; 5.8.3. mencocokkan nomor tanda pembayaran yang tercantum di dalam PIB (BC 2.0) dengan bukti pembayaran; 5.8.4. menuangkan hasil penelitian butir 5.8.1 sampai dengan butir 5.8.3 ke dalam lembar penelitian BCF 2.2;
5.8.5. membuat keputusan hasil penelitian dokumen butir 5.8.4 sebagai berikut : a.
b.
diterima, membukukan dan mendaftarkan PIB (BC 2.0) ke dalam BCP BC 2.0 guna penetapan jalur pengeluaran barang; tidak diterima, mengembalikan berkas PIB (BC 2.0) kepada importir dengan menggunakan Nota Pengembalian (BCF 2.1 B) disertai dengan penjelasan tentang hal-hal yang harus diperbaiki atau dilengkapi;
5.8.6. Menetapkan jalur pengeluaran barang dengan memperhatikan NHI/NI, pemeriksa acak sebagai berikut : 5.8.6.1.hijau, tidak diperlukan pemeriksaan fisik, apabila : a. tidak ada NHI/NI, dan b. tidak terkena pemeriksaan acak. 5.8.6.2.merah, diperlukan pemeriksaan fisik, apabila : a. ada NHI/NI, dan/atau b. terkena pemeriksaan acak. 5.8.7. Dalam hal ditetapkan jalur hijau, selanjutnya melaksanakan penelitian kebenaran pembebanan, penghitungan dan pelunasan Bea Masuk, Cukai dan Pajak dalam rangka Impor, dan melakukan kegiatan sebagai berikut : 5.8.7.1.apabila tidak terdapat kesalahan pembebanan, penghitungan dan pelunasan Bea Masuk, Cukai dan Pajak dalam rangka impor : a.
menerbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) dalam 2 (dua) lembar yang pendistribusiannya sebagai berikut : -
3:27 PM 12/02/2001 c0217.doc
lembar kesatu, kepada Pejabat yang melaksanakan pengeluaran barang, lembar kedua, kepada importir untuk pengeluaran barang, 10
b.
mengirimkan berkas PIB ke Pejabat yang memeriksa dokumen II untuk penelitian Nilai Pabean.
5.8.7.2.apabila terdapat kesalahan pembebanan, penghitungan dan pelunasan Bea Masuk, Cukai dan Pajak dalam rangka Impor : a.
menerbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) dalam 2 (dua) lembar yang pendistribusiannya sebagai berikut : -
b.
lembar kesatu, kepada Pejabat yang melaksanakan pengeluaran barang, lembar kedua, kepada Importir untuk pengeluaran barang,
menerbitkan Nota Pembetulan dalam 4 (empat) lembar yang pendistribusiannya sebagai berikut: -
-
-
lembar kesatu, kepada Importir untu penyelesaian; dalam hal kekurangan pembayaran, lembar kedua kepada Pejabat yang mengelola penagihan guna pemantauan penyelesaian Nota Pembetulan yang bersangkutan; dalam hal kelebihan pembayaran, lembar kedua kepada Pejabat yang mengelola pengembalian; lembar ketiga dan keempat disematkan pada berkas PIB yang bersangkutan dan dikirimkan kepada Pejabat yang memeriksa dokumen II guna penelitian Nilai Pabean;
5.8.7.3.apabila terdapat barang impor yang berupa tembakau atau minuman mengandung etil alkohol yang dikemas untuk penjualan eceran, hanya dapat dikeluarkan dari kawasan pabean atau tempat lain yang berada dibawah pengawasan pabean setelah dilekati tanda Pelunasan atau Pengawasan Cukai sesuai ketentuan yang berlaku. 5.8.8. dalam hal ditetapkan jalur merah : 5.8.8.1.menerbitkan Surat Penetapan Jalur Merah untuk diserahkan kepada importir, dan 5.8.8.2.menerbitkan Instruksi Pemeriksaan BCF 2.3 B, 5.8.8.3.mengirimkan Instruksi Pemeriksaan BCF 2.3 B berikut Invoice/ Packing List kepada Pejabat yang melaksanakan pemeriksaan fisik, 5.8.8.4.mengirimkan berkas PIB ke Pejabat yang melaksanakan pemeriksaan dokumen II untuk penyelesaian lebih lanjut. 3:27 PM 12/02/2001 c0217.doc
11
5.9.
Pejabat yang melaksanakan pemeriksaan barang melakukan kegiatan sebagai berikut : 5.9.1. menerima Instruksi Pemeriksaan BCF 2.3 B berikut Invoice/Packing List dari Pejabat yang memeriksa dokumen I; 5.9.2. melakukan pemeriksaan fisik dan/atau mengambil contoh barang impor bila diperlukan serta menuangkan hasil pemeriksaan berikut kesimpulan pada kolom laporan Hasil Pemeriksaan yang tersedia pada Instruksi Pemeriksaan; pengambilan contoh barang impor yang bersangkutan dilakukan sedemikian rupa sehingga terjamin keamanannya; 5.9.3. menyerahkan Instruksi Pemeriksaan tersebut pada butir 5.9.2 beserta Invoice/Packing List kepada Pejabat yang memeriksa dokumen II untuk penyelesaian lebih lanjut.
5.10.
Pejabat yang memeriksa dokumen II melakukan kegiatan : 5.10.1. menerima berkas PIB jalur hijau dari Pejabat yang memeriksa dokumen I dan melakukan penelitian dan penetapan Nilai Pabean berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi penetapan nilai pabean sebagai berikut : a.
apabila Nilai Pabean yang diberitahukan dapat diterima, mengirimkan berkas PIB berikut penetapannya kepada Pejabat yang melaksanakan pendistribusian dokumen;
b.
apabila terdapat perbedaan Nilai Pabean yang mencolok, menerbitkan Informasi Nilai Pabean dan memberitahukan kepada Importir untuk mengirimkan Deklarasi Nilai Pabean (DNP) dan informasi lainnya yang berkaitan dengan Nilai Pabean;
c.
apabila Nilai Pabean yang diberitahukan berdasarkan penelitian mengakibatkan kekurangan pembayaran Bea Masuk, Cukai dan Pajak dalam rangka Impor : -
-
menerbitkan Nota Pembetulan dalam 4 (empat) lembar yang pendistribusiannya sebagaimana tercantum dalam butir 5.8.7, mengirimkan berkas PIB kepada Pejabat yang melaksanakan pendistribusian dokumen.
5.10.2. menerima berkas PIB jalur merah dari Pejabat yang memeriksa dokumen I, 5.10.3. menerima instruksi pemeriksaan yang telah dilengkapi Laporan Hasil Pemeriksaan berikut Invoice/Packing List serta contoh barang, bila ada, dari Pejabat yang melaksanakan pemeriksaan barang 5.10.4. meneliti lebih lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan dari Pejabat yang melaksanakan pemeriksaan barang dan membandingkannya dengan berkas PIB untuk menentukan kebenaran jumlah, jenis, klasifikasi, kewajaran Nilai Pabean berdasarkan ketentuan yang 3:27 PM 12/02/2001 c0217.doc
12
berlaku dan pemenuhan ketentuan pembatasan/larangan serta fasilitas impor; 5.10.5. menetapkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada butir 5.10.4 sebagai berikut : a.
dalam hal penelititan barang sesuai serta : i.
jenis dan jumlah
tidak terdapat kesalahan pembebanan, penghitungan dan pelunasan Bea Masuk, Cukai dan Pajak dalam rangka Impor : -
ii.
menunjukkan
menerbitkan SPPB dalam 2 (dua) lembar yang pendistribusiannya sesuai butir 5.8.7, mengirimkan berkas PIB kepada Pejabat yang melaksanakan pendistribusian dokumen;
terdapat kesalahan pembebanan, penghitungan dan pelunasan Bea Masuk, Cukai dan Pajak dalam rangka Impor yang mengakibatkan kekurangan pembayaran Bea Masuk, Cukai dan Pajak dalam rangka Impor : -
-
-
menerbitkan Nota Pembetulan dalam 4 (empat) lembar yang pendistribusiannya sebagai butir 5.8.7, menerbitkan SPPB dalam 2 (dua) lembar apabila kekurangan pembayaran dimaksud telah dibayar atau dipertaruhkan jaminan, dan mengirimkan berkas PIB kepada Pejabat yang melaksanakan pendistribusian dokumen;
iii. terdapat kesalahan pembebanan, penghitungan dan pelunasan Bea Masuk, Cukai dan Pajak dalam rangka Impor yang mengakibatkan kelebihan pembayaran Bea Masuk, Cukai dan Pajak dalam rangka impor : -
-
menerbitkan Nota Pembetulan dalam 4 (empat) lembar yang pendistribusiannya sebagai butir 5.8.7, menerbitkan SPPB dalam 2 (dua) lembar, dan mengirimkan berkas PIB kepada Pejabat yang melaksanakan pendistribusian dokumen;
iv. terdapat Nilai Pabean yang diberitahukan tidak dapat diterima; -
-
3:27 PM 12/02/2001 c0217.doc
menerbitkan Nota Pembetulan dalam 4 (empat) lembar yang pendistribusiannya sebagai butir 5.8.7, menerbitkan SPPB dalam 2 (dua) lembar apabila kekurangan pembayaran dimaksud telah dibayar atau dipertaruhkan jaminan, dan 13
-
b.
dalam hal hasil penelitian menunjukkan jenis barang tetapi jumlah barang tidak sesuai : i.
yang mengakibatkan kekurangan pembayaran Masuk, Cukai dan Pajak dalam rangka Impor : -
-
-
ii.
-
c.
sesuai
Bea
menerbitkan Nota Pembetulan dalam 4 (empat) lembar yang pendistribusiannya sebagai butir 5.8.7, menerbitkan SPPB dalam 2 (dua) lembar apabila kekurangan pembayaran dimaksud telah dibayar atau dipertaruhkan jaminan, dan mengirimkan berkas PIB kepada Pejabat yang melaksanakan pendistribusian dokumen;
yang mengakibatkan kelebihan pembayaran Masuk, Cukai dan Pajak dalam rangka Impor : -
Bea
menerbitkan Nota Pembetulan dalam 4 (empat) lembar yang pendistribusiannya sebagai butir 5.8.7, menerbitkan SPPB dalam 2 (dua) lembar, dan mengirimkan berkas PIB kepada Pejabat yang melaksanakan pendistribusian dokumen;
dalam hal hasil penelitian menunjukkan jenis barang tidak sesuai, tanpa mengindahkan jumlah barang impor, melakukan penelitian klasifikasi dan Nilai Pabean serta menetapkan sebagai berikut : i.
yang mengakibatkan kekurangan pembayaran Masuk, Cukai dan Pajak dalam rangka Impor : -
-
ii.
-
Bea
menerbitkan Nota Pembetulan dalam 4 (empat) lembar yang pendistribusiannya sebagai butir 5.8.7, menerbitkan SPPB dalam 2 (dua) lembar, dan mengirimkan berkas PIB kepada Pejabat yang melaksanakan pendistribusian dokumen;
yang mengakibatkan kelebihan pembayaran Masuk, Cukai dan Pajak dalam rangka Impor : -
3:27 PM 12/02/2001 c0217.doc
mengirimkan berkas PIB kepada Pejabat yang melaksanakan pendistribusian dokumen;
Bea
menerbitkan Nota Pembetulan dalam 4 (empat) lembar yang pendistribusiannya sebagai butir 5.8.7, menerbitkan SPPB dalam 2 (dua) lembar, dan 14
-
d.
dalam hal hasil penelitian menunjukkan adanya barang impor yang belum memenuhi ketentuan larangan/pembatasan impor : i.
menerbitkan lembar;
ii.
mendistribusikan Nota Pemberitahuan : -
iii.
e.
5.11.
mengirimkan berkas PIB kepada Pejabat yang melaksanakan pendistribusian dokumen;
Nota
Pemberitahuan
dalam
4 (empat)
lembar kesatu, untuk Importir; lembar kedua, untuk Pejabat yang mengelola Informasi; lembar ketiga, untuk Pejabat yang melaksanakan pengeluaran barang guna pelaksanaan penegahan; lembar keempat, untuk arsip;
menyelesaikan barang impor yang bersangkutan dengan menerbitkan SPPB apabila ketentuan larangan/pembatasan barang impor telah dipenuhi oleh Importir; dalam hal hasil penelitian menunjukkan adanya barang impor berupa hasil tembakau atau minuman mengandung etil alkohol yang dikemas untuk penjualan eceran hanya dapat dikeluarkan dari kawasan Pabean atau tempat lain yang berada di bawah pengawasan pabean setelah dilekati Tanda Pelunasan atau Pengawasan Cukai sesuai ketentuan yang berlaku.
Pejabat yang melaksanakan pengeluaran barang, melakukan kegiatan sebagai berikut : 5.11.1. menerima SPPB lembar pertama dari Pejabat yang memeriksa dokumen I atau Pejabat yang memeriksa dokumen II dan atas SPPB lembar kedua dari Importir; 5.11.2. membukukan SPPB ke dalam buku untuk SPPB; 5.11.3. mencocokkan data SPPB lembar pertama dan kedua; a. apabila kedapatan sesuai, barang dapat dikeluarkan; b. apabila kedapatan tidak sesuai barang ditegah pengeluarannya sampai dengan penyelesaian lebih lanjut; 5.11.4. mengawasi pengeluaran barang dengan mencocokkan SPPB dengan identitas kemasan atau peti kemas yang bersangkutan : a. apabila kedapatan sesuai, barang dapat dikeluarkan; b. apabila kedapatan tidak sesuai barang ditegah pengeluarannya sampai dengan penyelesaian lebih lanjut;
3:27 PM 12/02/2001 c0217.doc
15
c. apabila didapati kekurangan barang, memberikan catatan pada SPPB yang bersangkutan, yang penanganan selanjutnya ditetapkan dalam angka VII huruf I; 5.11.5. melakukan penegahan pengeluaran barang impor yang dikeluarkan berdasarkan jalur hijau segera setelah diterimanya Nota Hasil Intelijen (NHI) atau Nota Informasi (NI) sampai dengan diselesaikannya proses pemberian persetujuan pengeluaran barang oleh Pejabat yang memeriksa dokumen II yang tatacaranya tercantum didalam angka VII huruf H dan atas penegasan tersebut, dan mengisi kolom yang tersedia untuk penegahan pada SPPB yang bersangkutan; 5.11.6. memberikan catatan tentang pengeluaran barang pada SPPB sebagaimana dimaksud butir 5.11.4, kemudian mengirimkan SPPB lembar kesatu kepada Pejabat yang menangani Manifest untuk ditatausahakan lebih lanjut dan digunakan sebagai acuan untuk menutup pos BC 1.1; 5.11.7. memberikan kembali SPPB lembar kedua kepada Importir setelah diberi catatan pengeluaran. 5.12.
Pejabat yangmenangani Manifest melakukan kegiatan : 5.12.1. menutup Pos BC 1.1 yang bersangkutan berdasarkan SPPB yang diterima dari Pejabat yang melaksanakan pengeluaran barang sesuai tatacara sebagaimana tersebut dalam angka V; 5.12.2. mengirimkan SPPB lembar kesatu kepada Pejabat yang melaksanakan pendistribusian dokumen untuk disematkan pada PIB yang bersangkutan.
5.13.
Pejabat yang melaksanakan pendistribusian dokumen melaksanakan kegiatan: 5.13.1. menerima berkas PIB jalur hijau dan jalur merah yang telah diberikan persetujuan pengeluaran barang dari Pejabat yang memeriksa dokumen I atau II yang selanjutnya menatausahakannya sesuai tatacara sebagaimana dimaksud dalam angka V; 5.13.2. menerima SPPB lembar kesatu dari Pejabat yang menangani Manifest dan menyematkannya pada PIB yang bersangkutan guna kepentingan Verifikasi atau pemantauan pemberian fasilitas.
6.
Pengeluaran Barang Impor dengan Menggunakan PIB secara Elektronik 6.1.
pelaksanaan pengeluaran barang impor untuk dipakai menggunakan PIB secara elektronik dapat dilakukan dengan : 6.1.1. 6.1.2.
6.2.
menggunakan PIB disket; atau menggunakan Elektronik Data Intercange (EDI).
Pelaksanaan pengeluaran barang impor menggunakan PIB disket sebagaimana dimaksud dalam butir 6.1.1 dilakukan sebagai berikut :
3:27 PM 12/02/2001 c0217.doc
16
6.2.1. Importir menyiapkan PIB (BC 2.0) dengan mempergunakan program Aplikasi PIB dan selanjutnya melakukan : a. b.
pencetakan PIB (BC 2.0) dan; transfer data PIB ke disket.
6.2.2. Importir melakukan pembayaran ke Bank Devisa Persepsi atau Kantor Pabean. 6.2.3. Bank Devisa Persepsi atau Kantor Pabean menerima pembayaran Bea Masuk, Cukai dan Pajak dalam rangka Impor berdasarkan PIB sebagaimana dimaksud pada huruf a dan membubuhkan nomor dan tanggal pembayaran pada PIB dan bukti pembayaran; 6.2.4. Pengajuan PIB (BC 2.0) dilakukan sesuai tatacara sebagaimana dimaksud dalam angka I huruf B butir 5.5 disertai disket yang berisi data PIB (BC 2.0); 6.2.5. Pejabat yang menerima dan merekam dokumen melakukan kegiatan : a. b. c. d.
menerima berkas PIB baru atau PIB perbaikan beserta disket yang berisi data PIB; melakukan pengecekkan data dalam disket; melakukan transfer data dari Disket ke komputer Kantor Pabean; meneliti ada/tidaknya Nota Pembetulan yang belum diselesaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan; -
e.
f.
g. h.
apabila ada, akan memberikan tanda secara otomatis bahwa PIB (BC 2.0) yang bersangkutan tidak dapat dilayani; apabila tidak ada, PIB dilayani;
meneliti identitas Importir dan menuangkan hasilnya pada layar yang disediakan, yang selanjutnya oleh Pejabat yang mengelola Informasi dipergunakan untuk penelitian lebih lanjut; menyerahkan kembali kepada Importir disket beserta Tanda Penerimaan yang berisi nopen baru untuk PIB baru atau nopen lama untuk PIB perbaikan; mengembalikan berkas PIB beserta disket yang tidak dapat dilayani kepada Importir; menyerahkan berkas PIB kepada Pejabat yang memeriksa dokumen I;
6.2.6. Pejabat yang memeriksa dokumen Imelakukan kegiatan : a.
b. c. 3:27 PM 12/02/2001 c0217.doc
meneliti kebenaran pengisian PIB (BC 2.0), kejelasan uraian jenis barang sedemikian rupa sehingga memudahkan untuk menetapkan klasifikasi dan penelitian Nilai Pabean barang impor serta kelengkapan dokumen pelengkap pabean; meneliti pemenuhan persyaratan ketentuan pembatasan dan larangan impor serta fasilitas impor; mencocokan nomor tanda pembayaran yang tercatum di dalam PIB dengan bukti pembayaran; 17
d.
e.
menuangkan hasil penelititan huruf a sampai dengan huruf c pada layar yang disediakan dan komputer akan memutuskan diterima atau tidaknya PIB (BC 2.0) yang bersangkutan; menindaklanjuti keputusan tersebut huruf d sebagai berikut: -
dalam hal diterima, komputer memberikan nomor pendaftaran PIB (BC 2.0); dalam hal tidak diterima, Pejabat yang memeriksa dokumen I mengisikan pada layar yang disediakan penjelasan tentang hal-hal yang baru diperbaiki atau dilengkapi oleh Importir dan mengembalikan berkas PIB (BC 2.0) berikut hasil cetak Nota Pengembalian kepada Importir.
6.2.7. Pejabat yang memeriksa dokumen I meneliti data PIB yang telah diberikan nomor pendaftaran dan menuangkan hasil pada layar yang disediakan dengan memperhatikan NHI/NI, pemeriksaan acak, untuk penetapan lajur pengeluaran barang. 6.2.8. Selanjutnya komputer secara otomatis akan melaksanakan penelitian kebenaran pembebanan, penghitungan dan pelunasan Bea Masuk, Cukai dan Pajak dalam rangka Impor.
6.2.9. Komputer secara otomatis akan menetapkan jalur pengeluaran barang dan : a. b.
c.
mencetak SPPB untuk jalur hijau; mencetak SPPB dan Nota Pembetulan untuk jalur hijau dengan kesalahan pembebanan serta kesalahan penghitungan Bea Masuk dan Pajak dalam rangka Impor; mencetak Surat Penetapan Jalur Merah dan Instruksi Pemeriksaan dalam hal ada NHI/NI dan/atau terkena pemeriksaan acak;
6.2.10. Pejabat yang memeriksa dokumen I mendistribusikan : a. SPPB : -
lembar kesatu, kepada Pejabat yang melaksanakan pengeluaran barang; lembar kedua, kepada Importir untuk pengeluaran barang;
b. Nota Pembetulan : -
3:27 PM 12/02/2001 c0217.doc
lembar kesatu, kepada Importir untuk penyelesaian; dalam hal kekurangan pembayaran, lembar kedua kepada Pejabat yang mengelola penagihan guna pemantauan penyelesaian Nota Pembetulan yang 18
-
bersangkutan dan akan menjadi dasar informasi untuk tidak dilayaninya PIB atas nama Importir yang bersangkutan; dalam hal kelebihan pembayaran, lembar kedua kepada Pejabat yang mengelola pengembalian; lembar ketiga dan keempat disematkan pada berkas PIB yang bersangkutan.
c. Berkas PIB, kepada Pejabat yang melaksanakan pendistribusian dokumen; d. Surat penetapan jalur merah, kepada Importir; e. Instruksi Pemeriksaan beserta invoice/packing list, kepada Pejabat yang melaksanakan pemeriksaan barang; 6.2.11. Pejabat yang melaksanakan pemeriksaan barang melakukan kegiatan sebagai berikut : a. b.
c.
d.
menerima instruksi Pemeriksaan BCF 2.3 B berikut invoice/packing list dari Pejabat yang memeriksa dokumen I; melakukan pemeriksaan fisik dan/atau mengambil contoh barang impor bila diperlukan serta menuangkan hasil pemeriksaan berikut kesimpulannya pada kolom Laporan Hasil Pemeriksaan yang tersedia pada Instruksi Pemeriksaan; menyerahkan instruksi Pemeriksaan tersebut pada huruf beserta Invoice/Packing list kepada Pejabat yang memeriksa dokumen II untuk penyelesaian lebih lanjut; mengambil contoh barang impor yang bersangkutan, dalam hal diperlukan, sedemikian rupa sehingga terjamin keamanannya dan mengirimkannya kepada Pejabat yang memeriksa dokumen II.
6.2.12. Pejabat yang memeriksa dokumen II melakukan kegiatan : a.
menerima berkas PIB jalur hijau dari Pejabat yang memeriksa dokumen I melakukan penelitian dan penetapan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi penetapan Nilai Pabean sebagai berikut : i.
ii.
iii.
apabila Nilai Pabean yang diberitahukan dapat diterima, mengirimkan berkas PIB berikut penetapannya kepada Pejabat yang melaksanakan pendistribusian dokumen; apabila terdapat perbedaan Nilai Pabean yang mencolok, menerbitkan Informasi Nilai Pabean dan memberitahukan kepada Importir untuk mengirimkan Deklarasi Nilai Pabean (DNP) dan informasi lainnya yang berkaitan dengan Nilai Pabean; apabila Nilai Pabean yang diberitahukan mengakibatkan kekurangan pembayaran Bea Masuk, Cukai dan Pajak dalam rangka Impor : -
3:27 PM 12/02/2001 c0217.doc
secara otomatis mencetak Nota Pembetulan dalam 4 (empat) lembar yang 19
-
b.
menerima berkas PIB jalur merah dari Pejabat yang memeriksa dokumen I, menerima Instruksi Pemeriksaan yang telah dilengkapi Laporan Hasil Pemeriksaan berikut Invoice/Packing list serta contoh barang, bila ada, dari Pejabat yang melaksanakan pemeriksaan barang, meneliti lebih lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan dari Pejabat yang melaksanakan pemeriksaan barang dan membandingkannya dengan berkas PIB untuk menentukan kebenaran jumlah, jenis, klasifikasi, kewajaran Nilai Pabean berdasarkan ketentuan yang berlaku dan pemenuhan ketentuan pembatasan/larangan serta fasilitas impor; dan mengisikan hasil penelitian pada layar yang disediakan, menetapkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf d melalui komputer dengan hasil sebagai berikut :
c.
d.
e.
i.
dalam hal hasil penelitian menunjukkan jumlah barang sesuai serta :
jenis dan
-
tidak terdapat kesalahan pembebanan serta penghitungan Bea Masuk, Cukai dan Pajak dalam rangka Impor :
--
secara otomatis mencetak SPPB dalam 2 (dua) lembar yang pendistribusiannya sesuai butir 5.8.7, dan mengirimkan berkas PIB kepada Pejabat yang melaksanakan pendistribusian dokumen;
--
-
terdapat kesalahan pembebanan serta penghitungan Bea Masuk, Cukai dan Pajak dalam rangka Impor mengakibatkan kekurangan pembayaran Bea Masuk, Cukai dan Pajak dalam rangka Impor :
--
secara otomatis mencetak Nota Pembetulan dalam 4 (empat) lembar yang pendistribusiannya sesuai butir 5.8.7, secara otomatis mencetak SPPB dalam 2 (dua) lembar apabila kekurangan pembayaran dimaksud telah dibayar atau dipertaruhkan jaminan, dan mengirimkan berkas PIB kepada Pejabat yang melaksanakan pendistribusian dokumen;
--
--
-
3:27 PM 12/02/2001 c0217.doc
pendistribusiannya sebagaimana tercantum dalam butir 5.8.7, mengirimkan berkas PIB kepada Pejabat yang melaksanakan pendistribusian dokumen.
terdapat kesalahan pembebanan serta penghitungan Bea Masuk, Cukai dan Pajak dalam rangka Impor yang mengakibatkan 20
kelebihan pembayaran Bea Masuk, Cukai dan Pajak dalam rangka Impor : --
---
-
terdapat Nilai Pabean yang diberitahukan tidak dapat diterima:
--
secara otomatis mencetak Nota Pembetulan dalam 4 (empat) lembar yang pendistribusiannya sesuai butir 5.8.7, secara otomatis mencetak SPPB dalam 2 (dua) lembar apabila kekurangan pembayaran dimaksud telah dibayar atau dipertaruhkan jaminan, dan mengirimkan berkas PIB kepada Pejabat yang melaksanakan pendistribusian dokumen;
--
--
ii.
dalam hal ini penelitian menunjukkan jenis barang sesuai tetapi jumlah barang tidak sesuai : -
yang mengakibatkan kekurangan pembayaran Bea Masuk, Cukai dan Pajakdalam rangka Impor :
--
secara otomatis mencetak Nota Pembetulan dalam 4 (empat) lembar yang mendistribusikannya sesuai sesuai butir 5.8.7, secara otomatis mencetak SPPB dalam 2 (dua) lembar apabila kekurangan pembayaran dimaksud telah dibayar atau dipertaruhkan jaminan, dan mengirimkan berkas PIB kepada pejabat yang melaksanakan pendistribusian dokumen;
--
--
-
yang mengakibatkan kelebihan pembayaran Bea Masuk, Cukai dan Pajak dalam rangka impor :
--
secara otomatis mencetak Nota Pembetulan dalam 4 (empat) lembar yang pendistribusiannya sesuai butir 5.8.7, secara otomatis mencetak SPPB dalam 2 (dua) Lembar, dan mengirimkan berkas PIB kepada Pejabat yang melaksanakan pendistribusian dokumen;
---
3:27 PM 12/02/2001 c0217.doc
secara otomatis mencetak Nota Pembetulan dalam 4 (empat) lembar yang pendistribusiannya sesuai butir 5.8.7, secara otomatis mencetak SPPB dalam 2 (dua), dan mengirimkan berkas PIB kepada Pejabat yang melaksanakan pendistribusian dokumen;
21
iii.
Dalam hal hasil penelitian menunjukkan jenis barang tidak sesuai, tanpa mengindahkan jumlah barang impor, melakukan penelitian klasifikasi dan nilai pabean serta menetapkan sebagai berikut : -
yang mengakibatkan kekurangan Bea Masuk, Cukai dan Pajak dalam rangka impor :
--
secara otomatis mencetak nota pembetulan dalam 4 (empat) lembar yang pendistribusiannya sesuai butir 5.8.7, secara otomatis mencetak SPPB dalam 2 (dua) lembar apabila kekurangan pembayaran dimaksud telah dibayar atau dipertaruhkan jaminan, dan mengirimkan berkas PIB kepada Pejabat yang tidak melaksanakan pendistribusian dokumen;
--
--
-
yang mengakibatkan kelebihan pembayaran Bea Masuk, Cukai dan Pajak dalam rangka impor :
--
secara otomatis mencetak Nota pembetulan dalam 4 (empat) lembar yang pendistribusiannya sesuai butir 5.8.7, secara otomatis mencetak SPPB dalam 2 (dua) lembar, dan mengirimkan berkas PIB kepada Pejabat yang melaksanakan pendistribusian dokumen;
---
iv.
dalam hal hasil penelitian menunjuk adanya barang impor yang belum memenuhi ketentuan larangan/ pembatasan impor : -
secara otomatis mencetak Nota Pemberitahuan dalam 4 (empat) lembar;
-
mendistribusikan Nota Pemberitahuan :
---
lembar kesatu, untuk Importir; lembar kedua, untuk Pejabat yang mengelola informasi; lembar ketiga, untuk Pejabat yang melaksanakan pengeluaran barang guna pelaksanaan penegahan; lembar keempat, untuk arsip;
--
--
3:27 PM 12/02/2001 c0217.doc
menyelesaikan barang importir yang bersangkutan dengan pencetakan SPPB apabila ketentuan larangan/pembatasan barang impor telah dipenuhi oleh importir;
22
v.
dalam hal hasil penelitian menujukkan adanya barang impor berupa hasil tembakau atau minuman mengandung etik alkohol yang dikemas untuk eceran hanya dapat dikeluarkan dari kawasan Pabean atau tempat lain yang berada dibawah pengawasan Pabean setelah dilekati Tanda Pelunasan atau Pengawasan Cukai sesuai ketentuan yang berlaku.
6.2.13. Pejabat yang melaksanakan pengeluaran barang, melakukan kegiatan sebagai berikut : a.
b. c.
menerima SPPB lembar pertama dari Pejabat yang memeriksa dokumen I atau Pejabat yang memeriksa dokumen II dan SPPB lembar kedua dari Importir; membukukan SPPB ke dalam buku untuk SPPB; mencocokkan data SPPB lembar kedua dengan data yang terdapat pada layar yang disediakan : -
d.
mengawasi pengeluaran barang dengan mencocokkan SPPB dengan identitas kemasan atau peti kemas yang bersangkutan : -
-
e.
f.
3:27 PM 12/02/2001 c0217.doc
apabila kedapatan sesuai, barang dapat dikeluarkan; apabila kedapatan tidak sesuai barang ditegah pengeluarannya sampai dengan penyelesaian lebih lanjut;
apabila kedapatan sesuai, barang dapat dikeluarkan; apabila kedapatan tidak sesuai barang ditegah pengeluarannya sampai dengan penyelesaian lebih lanjut; apabila didapati kekurangan barang, memberikan catatan pada SPPB dan pada layar yang disediakan yang bersangkutan, yang penanganan selanjutnya ditetapkan dalam angka VII huruf I;
melakukan penegahan pengeluaran barang impor yang dikeluarkan berdasarkan jalur hijau segera setelah diterimanya Nota Hasil Intelijen (NHI) atau Nota Informasi (NI) sampai dengan diselesaikannya proses pemberian persetujuan pengeluaran barang oleh Pejabat yang memeriksa dokumen II yang tatacaranya tercantum di dalam angka VII huruf H dan atas penangguhan tersebut, mengisi kolom yang tersedia untuk penangguhan pada SPPB dan pada layar yang disediakan yang bersangkutan; memberikan catatan tentang barang pada SPPB sebagaimana dimaksud huruf d, kemudian mengirimkan SPPB lembar kesatu kepada Pejabat yang menangani Manifest 23
g.
untuk ditatausahakan lebih lanjut dan digunakan sebagai acuan untuk menutup pos BC 1.1; memberikan kembali SPPB lembar kedua kepada Importir setelah diberi catatan pengeluaran.
6.2.14. Pejabat yang menangani Manifest melakukan kegiatan : a.
b.
menutup pos pada BC 1.1 yang bersangkutan berdasarkan SPPB yang diterima dari Pejabat yang melaksanakan pengeluaran barang sesuai tatacara sebagaimana tersebut dalam angka V; mengirimkan SPPB lembar kesatu kepada Pejabat yang melaksanakan pendistribusian dokumen untuk disematkan pada PIB yang bersangkutan.
6.2.15. Pejabat yang melaksanakan melaksanakan kegiatan : a.
b.
6.3.
pendistribusian
dokumen
menerima berkas PIB yang telah diberikan persetujuanpengeluaran barang dari Pejabat yang memeriksa dokumen I atau Pejabat yang memeriksa dokumen II yang selanjutnya menatausahakannya sesuai tatacara sebagaimana dimaksud dalam angka V; menerima SPPB lembar kesatu dari Pejabat yang menangani Manifest dan menyematkannya pada PIB yang bersangkutan guna kepentingan verifikasi.
Pengeluaran barang impor menggunakan Electronic Data Intercange (EDI) sebagaimana dimaksud dalam angka III huruf B butir 6.1.2 dilakukan sebagai berikut : 6.3.1. Importir menyiapkan PIB (BC 2.0) dengan mempergunakan program Aplikasi PIB, selanjutnya mengirimkan secara elektronik melalui EDI Network: a. b.
data PIB ke Kantor Pabean, perintah bayar (Payment Order) kepada Bank Devisa untuk keperluan pembayaran Bea Masuk, Cukai dan Pajak dalam rangka impor.
PIB (BC 2.0) dalam bentuk hardcopy berikut dokumen pelengkap pabean diserahkan kepada : -
-
3:27 PM 12/02/2001 c0217.doc
Pejabat yang melaksanakan pendistribusian dokumen selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diterimanya cusres tentang persetujuan pengeluaran barang dalam hal jalur hijau; Pejabat yang memeriksa dokumen segera setelah diterimanya cusres tentang Pemberitahuan Penetapan Jalur Merah. 24
6.3.2. Komputer Kantor Pabean : a. mengirimkan respons (cusres) berupa penolakan pemasukan data PIB, dalam hal terdapat Nota Pembetulan yang belum diselesaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan; atau b. mengirimkan cusres berupa nomor penerimaan (nopen) yang diberikan secara otomatis terhadap data PIB yang diterimanya, dalam hal tidak terdapat Nota Pembetulan yang belum diselesaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan; dan 6.3.3. Pejabat yang memeriksa dokumen I melakukan kegiatan : a.
b. c.
d.
meneliti kejelasan uraian jenis barang sedemikian rupa sehingga memudahkan untuk menetapkan klasifikasi dan penelitian Nilai Pabean barang impor; mencocokkan data bukti pembayaran yang dikirimkan oleh bank devisa (credit advice) menuangkan hasil penelitian butir a dan butir b ke dalam komputer yang akan memutuskan secara otomatis diterimaatau tidaknya data PIB yang bersangkutan untuk dilayani; menindaklanjuti keputusan tersebut butir c sebagai berikut: -
dalam hal diterima, komputer akan memberikan nomor pendaftaran (BC 2.0); dalam hal tidak diterima, Pejabat yang memeriksa dokumen mengisikan pada layar yang disediakan penjelasan tentang hal-hal yang harus diperbaiki atau dilengkapi oleh importir, dan komputer akan mengirimkan Cusres berupa Nota Pengembalian kepada Importir;
-
6.3.4. Pejabat yang memeriksa dokumen I meneliti data PIB yang telah diberikan nomor pendaftaran dan menuangkan hasilnya pada layar yang disediakan dengan memperhatikan NHI/NI, pemeriksaan acak, untuk penetapan jalur pengeluaran barang. 6.3.5. Selanjutnya komputer secara otomatis akan melaksanakan penelitian kebenaran pembebanan, penghitungan dan pelunasan Bea Masuk, Cukai dan Pajak dalam rangka impor. 6.3.6. Komputer secara otomatis akan menetapkan jalur pengeluaran barang: a.
dalam hal ditetapkan jalur hijau : i.
apabila tidak terdapat kesalahan pembebanan, penghitungan dan pelunasan Bea Masuk, Cukai dan Pajak dalam rangka Impor : -
3:27 PM 12/02/2001 c0217.doc
secara otomatis mencetak Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) dan mengirimkannya kepada Pejabat yang melaksanakan pengeluaran barang; 25
-
ii.
apabila tidak terdapat kesalahan pembebanan, penghitungan dan pelunasan Bea Masuk, Cukai dan Pajak dalam rangka Impor : -
-
iii.
secara otomatis mencetak Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) dan mengirimkannya kepada Pejabat yang melaksanakan pengeluaran barang; komputer mengirimkan cusres berupa nomor pendaftaran dan persetujuan pengeluaran barang;
apabila terdapat kesalahan pembebanan, penghitungan dan pelunasan Bea Masuk, Cukai dan Pajak dalam rangka Impor : -
-
-
iv.
secara otomatis mencetak Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) dan mengirimkannya kepada Pejabat yang melaksanakan pengeluaran barang; secara otomatis mencetak Nota Pembetulan yang pendistribusiannya sebagai berikut :
--
lembar kesatu, --dalam hal kekurangan pembayaran, dikirimkan kepada Pejabat yang mengelola penagihan guna pemantauan penyelesaian Nota Pembetulan yang bersangkutan; --dalam hal kelebihan pembayaran, dikirimkan kepada Pejabat yang mengelola pengembalian;
--
lembar kedua dan ketiga, kepada Pejabat yang melaksanakan pendistribusian dokumen untuk disematkan pada berkas PIB yang bersangkutan;
komputer mengirimkan cusres berupa nomor pendaftaran, persetujuan pengeluaran barang dan Nota Pembetulan; apabila terdapat kesalahan pembebanan, penghitungan dan pelunasan Bea Masuk, Cukai dan Pajak dalam rangka Impor :
-
3:27 PM 12/02/2001 c0217.doc
komputer mengirimkan cusres berupa nomor pendaftaran dan persetujuan pengeluaran barang;
secara otomatis mencetak Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) dan mengirimkan26
nya kepada Pejabat yang melaksanakan pengeluaran barang; secara otomatis mencetak Nota Pembetulan yang pendistribusiannya sebagai berikut :
-
--
lembar kesatu, dalam hal kekurangan pembayaran, dikirimkan kepada Pejabat yang mengelola penagihan guna pemantauan penyelesaian Nota Pembetulan yang bersangkutan; --dalam hal kelebihan pembayaran, dikirimkan kepada Pejabat yaang mengelola pengembalian; ---
--
-
v.
b.
lembar kedua dan ketiga, kepada Pejabat yang melaksanakan pendistribusian dokumen untuk disematkan pada berkas PIB yang bersangkutan; komputer mengirimkan cusres berupa nomor pendaftaran, persetujuan pengeluaran barang dan Nota Pembetulan;
apabila terdapat barang impor berupa hasil tembakau atau minuman mengandung etil alkohol yang dikemas untuk penjualan eceran, hanya dapat dikeluarkan dari kawasan Pabean atau tempat lain yang berada di bawah pengawasan pabean setelah dilekati Tanda Pelunasan atau Pengawasan Cukai sesuai ketentuan yang berlaku. dalam hal ditetapkan jalur merah :
-
secara otomatis mencetak Instruksi pemeriksaan;
-
komputer mengirimkan cusres berupa nomor pendaftaran, pemberitahuan jalur merah dan pemberitahuan agar menyerahkan PIB dalam bentuk hardcopy berikut dokumen pelengkap pabean kepada Pejabat yang memeriksa dokumen I;
6.3.7. Pejabat yang memeriksa dokumen I menerima berkas PIB dari Importir dalam hal ditetapkan jalur merah dan mengirimkan Instruksi pemeriksaan beserta Invoice/Packing list kepada Pejabat yang melaksanakan pemeriksaan barang; 6.3.8. Pejabat yang melaksanakan pemeriksaan barang melakukan kegiatan sebagai berikut : a.
3:27 PM 12/02/2001 c0217.doc
menerima Instruksi Pemeriksaan BCF 2.3 B berikut Invoice/Packing List dari Pejabat yang memeriksa dokumen I; 27
b.
c.
d.
melakukan pemeriksaan fisik dan/atau mengambil contoh barang impor bila diperlukan serta menuangkan hasil pemeriksaan berikut kesimpulannya pada kolom Laporan Hasil Pemeriksaan yang tersedia pada Instruksi Pemeriksaan; menyerahkan Instruksi Pemeriksaan tersebut pada huruf b beserta Invoice/Packing list kepada Pejabat yang memeriksa dokumen II. mengabil contoh barang impor yang bersangkutan, dalam hal diperlukan, sedemikian rupa sehingga terjamin keamanannya dan mengirimkannya kepada Pejabat yang memeriksa dokumen II.
6.3.9. Pejabat yang memeriksa dokumen II melakukan kegiatan : a.
menerima PIB jalur hijau dari Pejabat yang memeriksa dokumen I yang berasal dari jalur hijau, dan melakukan penelitian dan penetapan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi penetapan Nilai Pabean sebagai berikut :
i. ii.
Nilai Pabean yang diberitahukan dapat diterima; Nilai Pabean yang diberitahukan terdapat perbedaan yang mencolok : -
secara otomatis mencetak Informasi Nilai Pabean
-
komputer mengirimkan cusres kepada Importir untuk mengirimkan Deklarasi Nilai Pabean (DNP) dan informasi lainnya yang berkaitan dengan Nilai Pabean;
iii. Nilai Pabean yang diberitahukan mengakibatkan kekurangan pembayaran Bea Masuk, Cukai dan Pajak dalam rangka Impor : -
-
b. c.
3:27 PM 12/02/2001 c0217.doc
secara otomatis mencetak Nota Pembetulan dalam 3 (tiga) lembar yang pendistribusiannya sebagaimana tercantum pada butir 5.8.7 komputer mengirimkan cusres berupa Nota Pembetulan.
menerima berkas PIB jalur merah dari Pejabat yang memeriksa dokumen I, menerima Instruksi pemeriksaan yang telah dilengkapi Laporan Hasil Pemeriksaan berikut Invoice/Packing list serta 28
d.
e.
i.
contoh barang, bila ada, dari Pejabat yang melaksanakan pemeriksaan barang, meneliti lebih lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan dari Pejabat yang melaksanakan pemeriksaan barang dan membandingkannya dengan berkas PIB untuk menentukan kebenaran jumlah, jenis, klasifikasi , kewajaran Nilai Pabean berdasarkan ketentuan yang berlaku dan pemenuhan ketentuan pembatasan/larangan serta fasilitas impor; dan mengisikan hasil penelitian pada layar yang disediakan, menetapkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada butir d melalui komputer dengan hasil sebagai berikut : dalam hasil penelitian menunjukkan jenis dan jumlah barang sesuai serta : -
--
---
-
--
--
--
--
-
3:27 PM 12/02/2001 c0217.doc
tidak terdapat kesalahan pembebanan serta penghitungan Bea Masuk, Cukai dan Pajak dalam rangka Impor : secara
otomatis mencetak SPPB dan mengirimkannya kepada Pejabat yang melaksanakan pengeluaran barang; mengirimkan berkas PIB kepada Pejabat yang melaksanakan pendistribusian dokumen; komputer mengirimkan cusres berupa persetujuan pengeluaran barang; terdapat kesalahan pembebanan serta penghitungan Bea Masuk, Cukai dan Pajak dalam rangka Impor yang mengakibatkan kekurangan pembayaran Bea Masuk, Cukai dan Pajak dalam rangka Impor : secara otomatis mencetak Nota Pembetulan dalam 3 (tiga) lembar yang pendistribusiannya sebagaimana tercantum pada butir 5.8.7, secara otomatis mencetak SPPB apabila kekurangan pembayaran dimaksud telah dibayar atau dipertaruhkan jaminan, dan mengirimkan berkas PIB kepada Pejabat yang melaksanakan pendistribusian dokumen; komputer mengirimkan cusres berupa Nota Pembetulan, apabila kekurangan pembayaran telah dibayar atau dipertaruhkan jaminan, komputer mengirimkan cusres berupa persetujuan pengeluaran barang; terdapat kesalahan pembebanan serta penghitungan Bea Masuk, Cukai dan Pajak dalam rangka Impor yang mengakibatkan 29
kelebihan pembayaran Bea Masuk, Cukai dan Pajak dalam rangka Impor : --
---
--
-
--
--
---
ii.
terdapat Nilai Pabean yang diberitahukan tidak dapat diterima: secara otomatis mencetak Nota Pembetulan dalam 3 (tiga) lembar yang pendistribusiannya sebagaimana tercantum pada butir 5.8.7, secara otomatis mencetak SPPB apabila kekurangan pembayaran dimaksud telah dibayar atau dipertaruhkan jaminan, dan mengirimkan berkas PIB kepada Pejabat yang melaksanakan pendistribusian dokumen; komputer mengirimkan cusres berupa Nota Pembetulan, apabila kekurangan pembayaran telah dibayar atau dipertaruhkan jaminan, komputer mengirimkan cusres berupa persetujuan pengeluaran barang;
dalam hal hasil penelitian menunjukkan jenis barang tetapi jumlah barang tidak sesuai :
sesuai
-
yang mengakibatkan kekurangan pembayaran Bea Masuk, Cukai dan Pajak dalam rangka Impor :
--
secara otomatis mencetak Nota Pembetulan dalam 3 (tiga) lembar yang pendistribusiannya sebagaimana tercantum pada butir 5.8.7, secara otomatis mencetak SPPB apabila kekurangan pembayaran dimaksud telah dibayar atau dipertaruhkan jaminan, dan
--
3:27 PM 12/02/2001 c0217.doc
secara otomatis mencetak Nota Pembetulan dalam 3 (tiga) lembar yang pendistribusiannya sebagaimana tercantum pada butir 5.8.7, secara otomatis mencetak SPPB,dan mengirimkan berkas PIB kepada Pejabat yang melaksanakan pendistribusian dokumen; komputer mengirimkan cusres berupa berupa Nota Pembetulan, dan persetujuan pengeluaran barang;
30
--
--
mengirimkan berkas PIB kepada Pejabat yang melaksanakan pendistribusian dokumen; komputer mengirimkan cusres berupa Nota Pembetulan, apabila kekurangan pembayaran telah dibayar atau dipertaruhkan jaminan, komputer mengirimkan cusres berupa persetujuan pengeluaran barang;
-
yang mengakibatkan kelebihan pembayaran Bea Masuk, Cukai dan Pajak dalam rangka Impor :
--
secara otomatis mencetak Nota Pembetulan dalam 3 (tiga) lembar yang pendistribusiannya sebagaimana tercantum pada butir 5.8.7, secara otomatis mencetak SPPB,dan mengirimkan berkas PIB kepada Pejabat yang melaksanakan pendistribusian dokumen; komputer mengirimkan cusres berupa berupa Nota Pembetulan, dan persetujuan pengeluaran barang;
---
--
iii. dalam hal hasil penelitian menunjukkan jenis barang tidak sesuai tanpa mengindahkan jumlah barang impor, melakukan penelitian klasifikasi dan Nilai Pabean serta menetapkan sebagai berikut : -
yang mengakibatkan kekurangan pembayaran Bea Masuk, Cukai dan Pajak dalam rangka Impor :
--
secara otomatis mencetak Nota Pembetulan dalam 3 (tiga) lembar yang pendistribusiannya sebagaimana tercantum pada butir 5.8.7, secara otomatis mencetak SPPB apabila kekurangan pembayaran dimaksud telah dibayar atau dipertaruhkan jaminan, dan mengirimkan berkas PIB kepada Pejabat yang melaksanakan pendistribusian dokumen; komputer mengirimkan cusres berupa Nota Pembetulan, apabila kekurangan pembayaran telah dibayar atau dipertaruhkan jaminan, komputer mengirimkan cusres berupa persetujuan pengeluaran barang;
--
--
--
3:27 PM 12/02/2001 c0217.doc
yang mengakibatkan kelebihan pembayaran Bea Masuk, Cukai dan Pajak dalam rangka Impor : 31
--
---
--
iv.
dalam hasil penelititan menunjukkan adanya barang impor yang belum memenuhi ketentuan larangan/pembatasan impor: -
secara otomatis mencetak Nota Pembetulan dalam 3 (tiga) lembar;
-
mendistribusikan Nota Pemberitahuan :
--
lembar kesatu, untuk Pejabat yang mengelola informasi; lembar kedua, untuk Pejabat yang melaksanakan pengeluaran baran guna pelaksanaan penegahan; lembar ketiga, untuk arsip;
--
--
v.
secara otomatis mencetak Nota Pembetulan dalam 3 (tiga) lembar yang pendistribusiannya sebagaimana tercantum pada butir 5.8.7, secara otomatis mencetak SPPB,dan mengirimkan berkas PIB kepada Pejabat yang melaksanakan pendistribusian dokumen; komputer mengirimkan cusres berupa berupa Nota Pembetulan, dan persetujuan pengeluaran barang;
komputer mengirimkan cusres berupa Nota Pemberitahuan; menyelesaikan barang impor yang bersangkutan dengan pencetakan SPPB apabila ketentuan larangan/pembatasan barang impor telah dipenuhi importir;
dalam hal hasil penelitian menujukkan adanya barang impor hasil tembakau atau minuman mengandung etil alkohol yang dikemas untuk penjualan eceran hanya dapat dikeluarkan dari kawasan pabean atau tempat lain yang berada di bawah pengawasan pabean setelah dilekati Tanda Pelunasan atau Pengawasan Cukai sesuai ketentuan yang berlaku.
6.3.10. Pejabat yang melaksanakan pengeluaran barang, melakukan kegiatan sebagai berikut : a. menerima SPPB lembar pertama dari Pejabat yang memeriksa dokumen I atau Pejabat yang memeriksa dokumen II dan SPPB lembar kedua dari Importir; b. membukukan SPPB kedalam buku untuk SPPB; c. mencocokkan data SPPB lembar kedua dengan data yang terdapat pada layar yang disediakan : 3:27 PM 12/02/2001 c0217.doc
32
-
apabila kedapatan sesuai, barang dapat dikeluarkan; apabila kedapatan tidak sesuai barang ditegah pengeluarannya sampai dengan penyelesaian lebih lanjut;
d. mengawasi pengeluaran barang dengan mencocokan SPPB dengan identitas kemasan atau peti kemas yang bersangkutan : -
-
apabila kedapatan sesuai, barang dapat dikeluarkan; apabila kedapatan tidak sesuai barang ditegah pengeluarannya sampai dengan penyelesaian lebih lanjut; apabila didapati kekurangan barang, memberikan catatan pada SPPB dan pada layar yang disediakan yang bersangkutan, yang penanganan selanjutnya ditetapkan dalam angka VII huruf I;
e. melakukan penegahan pengeluaran barang impor yang dikeluarkan berdasarkan jalur hijau segera setelah diterimanya Nota Hasil Intelijen (NHI) atau Nota Informasi (NI) sampai dengan diselesaikannya proses pemberian persetujuan pengeluaran barang oleh Pejabat yang memeriksa dokumen II yang tatacaranya tercantum didalam angka VII huruf H dan atas penegahan tersebut, mengisi kolom yang tersedia untuk penegahan pada SPPB dan pada layar yang disediakan yang bersangkutan; f. memberikan catatan tentang pengeluaran barang pada SPPB sebagaimana dimaksud pada huruf d, kemudian mengirimkan SPPB lembar kesatu kepada Pejabat yang menangani Manifest untuk ditatausahakan lebih lanjut dan digunakan sebagai acuan untuk menutup pos BC 1.1; g. memberikan kembali SPPB lembar kedua kepada Importir setelah diberi catatan pengeluaran. 6.3.11. Pejabat yang menangani Manifest melakukan kegiatan : a. menutup pos BC 1.1 yang bersangkutan berdasarkan SPPB yang diterima dari Pejabat yang melaksanakan pengeluaran barang sesuai tatacara sebagaimana tersebut dalam angka V; b. mengirimkan SPPB lembar kesatu kepada Pejabat yang melaksanakan pendistribusian dokumen untuk disematkan pada PIB yang bersangkutan. 6.3.12. Pejabat yang melaksanakan melaksanakan kegiatan :
pendistribusian
dokumen
a. menerima berkas PIB yang telah diberiksan persetujuan pengeluaran barang dari Pejabat yang memeriksa dokumen I atau Pejabat yang memeriksa dokumen II yang selanjutnya 3:27 PM 12/02/2001 c0217.doc
33
menatausahakannya sesuai tatacara sebagaimana dimaksud dalam angka V; b. menerima SPPB lembar kesatu dari Pejabat yang menangani Manifest dan menyematkannya pada PIB yang bersangkutan guna kepentingan verifikasi atau pemantauan pemberian fasilitas. 6.4.
Pengeluaran Barang Impor dengan PIBT berupa : 6.4.1. 6.4.2. 6.4.3. 6.4.4. 6.4.5.
barang pindahan; barang impor sementara yang dibawa oleh penumpang; barang impor melalui jasa titipan; sarana angkutan laut dan udara; barang impor tertentu yang akan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
dilaksanakan dengan menggunakan Pemberitahuan Impor Barang Tertentu (PIBT) BC 2.1. 6.5.
Importir mengisi PIBT (BC 2.1) dalam 2 (dua) lembar dan menyerahkannya dilampiri dengan dokumen pelengkap pabean ke Pejabat yang melaksanakan pengeluaran barang.
6.6.
Pejabat yang melaksanakan pengeluaran barang melakukan kegiatan : 6.6.1. menerima berkas PIBT ; 6.6.2. meneliti identitas Importir; 6.6.3. mencatat PIBT pada BCP BC 2.1 dan membubuhkan nomor urut pendaftaran dari BCP yang bersangkutan; 6.6.4. melakukan pemeriksaan barang; 6.6.5. menetapkan klasifikasi dan pembebanan dengan menggunakan BTBMI; 6.6.6. menetapkan Nilai Pabean; 6.6.7. menghitung Bea Masuk dan/atau Cukai dan Pajak dalam rangka Impor; 6.6.8. menyerahkan berkas PIBT kepada Importir untuk : a. pembayaran Bea Masuk dan/atau Cukai dan Pajak dalam rangka Impor dengan bukti pembayaran Kantor Pabean sesuai penetapan Pejabat yang melaksanakan pengeluaran barang, atau b. penyerahan jaminan atas barang impor sementara. 6.6.9. menerima pembayaran dan/atau penyerahan jaminan; 6.6.10. menerbitkan SPPB dalam 2 (dua) lembar untuk pengeluaran barang; 6.6.11. mengeluarkan barang berdasarkan SPPB lembar kesatu dan kedua, dan menyerahkan SPPB lembar kesatu setelah pengeluaran dilaksanakan kepada Pejabat yang menangani Manifest untuk penutupan pos BC 1.1 serta mengirimkan PIBT kepada Pejabat yang melaksanakan pendistribusian dokumen;
3:27 PM 12/02/2001 c0217.doc
34
6.6.12. menyimpan SPPB lembar kedua dan PIBT yang disertai jaminan, sampai dengan penyelesaian lebih lanjut atas barang impor sementara; 6.6.13. menyerahkan uang pembayaran Bea Masuk, Cukai dan Pajak dalam rangka Impor yang diterima pada hari itu kepada Pejabat yang menatausahakan penerimaan;
7.
Pengeluaran barang untuk impor sementara 7.1.
Dalam pengeluaran barang untuk diimpor sementara, 7.1.1. Importir mengisi PIB (BC 2.0) dalam 4 (empat) lembar dan menghitung sendiri Bea Masuk dan Pajak dalam rangka Impor yang harus dibayar untuk barang yang mendapatkan keringanan Bea Masuk dan menyiapkan jaminan sebesar selisih antara Bea Masuk, Cukai dan Pajak dalam rangka impor yang terhutang dan Bea Masuk, Cukai dan Pajak dalam rangka Impor yang telah dibayar; sedangkan untuk barang yang mendapatkan pembebasan, importir menyerahkan jaminan sebesar Bea Masuk, Cukai dan Pajak dalam rangka Impor yang terhutang. 7.1.2. Importir menyerahkan PIB 9BC 2.0) dan dokumen pelengkap pabean serta bukti pembayaran beserta jaminan kepada Pejabat yang menerima dan merekam dokumen di Kantor Pabean tempat pengeluaran barang;
7.2.
Pejabat yang menerima dan merekam melakukan kegiatan sama dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka III huruf B butir 5.7.
7.3.
Pejabat yang memeriksa dokumen melakukan kegiatan sama dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka III huruf B butir 5.8. dengan catatan : 7.3.1. Untuk pengeluaran barang impor sementara ditetapkan jalur pengeluaran barang merah dengan tingkat pemeriksaan barang 100%; 7.3.2. Dalam hasil pemeriksaan fisik kedapatan tidak sesuai dengan yang tercantum pada PIB Importir segera mengajukan permohonan penyempurnaan keputusan pemberian persetujuan impor sementara kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan dilampiri : a. b. c.
nota hasil pemeriksaan fisik; rekomendasi dari Kepala Kantor Pabean setempat; penyesuaian besarnya jumlah jaminan yang harus diserahkan.
7.4.
Pejabat yang melaksanakan pengeluaran barang melaksanakan kegiatan sama dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam angka III huruf B butir 5.14.
7.5.
Pejabat yang menangani Manifest melakukan kegiatan sama dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam angka III huruf B butir 5.15.
3:27 PM 12/02/2001 c0217.doc
35
8.
7.6.
Pejabat yang melaksanakan pendistribusian dokumen meneruskan PIB, yang diterima dari Pejabat yang memeriksa dokumen II, kepada Pejabat yang mengelola fasilitas untuk dijadikan bahan pengawasan dan penyelesaian lebih lanjut.
7.7.
Khusus barang impor sementara yang diimpor dalam rangka ATA atau CPD-Carnet, Triptiek berlaku ketentuan pengeluaran barang impor sebagaimana diatur di dalam ketentuan ATA atau CPD-Carnet, Triptiek.
Pengeluaran Barang Untuk Ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat 8.1.
Pengeluaran barang impor dari kawasan pabean dengan tujuan untuk ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat digunakan pemberitahuan pabean (BC 2.3) yang telah diisi oleh importir dalam 3 (tiga) lembar dan diajukan ke Kantor Pabean yang mengawasi Tempat Penimbunan Berikat;
8.2.
BC 2.3 lembar pertama dan kedua diajukan kepada Pejabat yang menangani Manifest di kawasan Pabean tempat barang impor yang bersangkutan dibongkar sedangkan lembar ketiga untuk arsip Importir;
8.3.
Pejabat yang menangani Manifest sebagaimana dimaksud pada butir 82 melakukan kegiatan sebagai berikut : 8.3.1. menerima BC 2.3 lembar kesatu dan kedua dan mengadakan penelitian dan mencocokkan dengan pos BC 1.1 yang ada padanya, a.
b.
apabila kedapatan sesuai, melakukan penutupan pada pos BC 1.1 yang bersangkutan, selanjutnya memberikan persetujuan pengeluaran barang pada BC 2.3 lembar kesatu dan kedua yang bersangkutan dan menyampaikannya kepada Pejabat yang melaksanakan pengeluaran/ pemasukan barang; apabila kedapatan tidak sesuai BC 2.3 lembar kesatu dan kedua dikembalikan kepada yang bersangkutan.
8.3.2. menyimpan BC 2.3 lembar kedua yang diterima kembali dari Pejabat yang melaksanakan pengeluaran barang sebagai arsip. 8.4.
Pejabat yang melaksanakan pengeluaran barang melakukan kegiatan sebagai berikut : 8.4.1. menerima BC 2.3 lembar kesatu dan kedua dari Pejabat yang menangani Manifest dan melaksanakan pengeluaran barang setelah diadakan pencocokkan identitas kemasan atau peti kemas yang tercantum di BC 2.3 dan kemasan atau peti kemas yang bersangkutan serta menyerahkan BC 2.3 lembar kesatu kepada Pengangkut untuk melindungi pengangkutan sampai dengan di Tempat Penimbunan Berikat yang bersangkutan; 8.4.2. mengirim kembali BC 2.3 lembar kedua setelah diberikan catatan pengeluaran seperlunya kepada Pejabat yang menangani Manifest guna ditatausahakan sebagai arsip.
3:27 PM 12/02/2001 c0217.doc
36
9.
Pengeluaran Barang untuk diangkut ke Tempat Penimbunan Sementara di Kawasan Pabean lainnya 9.1.
Pengeluaran barang impor dari kawasan pabean dengan tujuan untuk ditimbun di Tempat Penimbunan Sementara di kawasan pabean lainnya digunakan pemberitahuan pabean (BC 1.2) yang telah diisi oleh importir dalam 3 (tiga) lembar.
9.2.
Importir mengajukan BC 1.2 lembar kesatu dan kedua kepada Pejabat yang menangani Manifest di kawasan pabean tempat barang impor yang bersangkutan dibongkar sedangkan lembar ketiga untuk arsip importir.
9.3.
Pejabat yang menangani Manifest melakukan kegiatan sebagai berikut : 9.3.1. menerima BC 1.2 dan mengadakan penelitian dan mencocokkan dengan BC 1.1 yang ada padanya; 9.3.2. apabila kedapatan sesuai, membubuhkan dan memberikan nomor pendaftaran berdasarkan BCP BC 1.2 serta menutup BC 1.1 yang bersangkutan selanjutnya memberikan persetujuan pengeluaran barang berdasarkan BC 1.2 yang bersangkutan dan menyampaikan kepada Pejabat yang melaksanakan pengeluaran barang atau Pejabat yang mengawasi pemuatan barang; 9.3.3. menyerahkan lembar kesatu BC 1.2 kepada importir guna pelaksanaan pengeluarannya setelah mengisi jangka waktu yang ditetapkan untuk menentukan kapan barang yang harus sampai dan dibongkar di tempat tujuan dan menandatanganinya; 9.3.4. mengirim lembar kedua BC 1.2 ke Kantor Pabean yang mengawasi Tempat Penimbunan Sementara dikawasan pabean lainnya; 9.3.5. apabila kedapatan tidak sesuai BC 1.2 lembar kesatu dan kedua dikembalikan kepada yang bersangkutan.
9.4.
Pejabat yang melaksanakan pengeluaran barang melakukan kegiatan sebagai berikut : 9.4.1. menerima BC 1.2 dan melaksanakan pengeluaran barang setelah diadakan pencocokan identitas kemasan atau peti kemas yang tercantum di BC 1.2 dan kemasan atau peti kemas yang berangkutan; 9.4.2. mengirim kembali BC 1.2 setelah diberikan catatan pengeluaran seperlunya kepada Pejabat yang menangani Manifest untuk pemantauan penyelesaiannya.
10.
9.5.
Pejabat yang menangani Manifest menerima kembali BC 1.2 dan mengadakan pengawasan penyelesaian pengangkutan dimaksud dengan memantau pengembalian BC 1.2 dari Kantor Pabean tempat tujuan.
9.6.
Penatausahaan hasil pemantauan dimaksud dilaksanakan sesuai dengan tatacara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka V.
Pengeluaran Barang untuk Diangkut Lanjut
3:27 PM 12/02/2001 c0217.doc
37
10.1.
Pengeluaran barang impor dari kawasan pabean dengan tujuan untuk diangkut lanjut digunakan Pemberitahuan Pabean (BC 1.2) yang diisi oleh pengangkut atau pemilik barang dalam 3 (tiga) lembar.
10.2.
Pengangkut atau Pemilik Barang mengajukan BC 1.2 lembar kesatu dan kedua kepada Pejabat yang menangani Manifest di kawasan pabean tempat impor yang bersangkutan dibongkar, sedangkan lembar ketiga untuk arsip Pengangkut atau Pemilik Barang; dalam hal BC 1.2 ditandatangani oleh Pemilik Barang wajib diserahkan jaminan sebesar Bea Masuk, Cukai dan Pajak dalam rangka impor.
10.3.
Pejabat yang menangani Manifest menerima BC 1.2 dan mengadakan penelitian dan mencocokkan dengan BC 1.1 yang ada padanya : 10.3.1. apabila kedapatan sesuai, membukukan dan memberikan nomor pendaftaran berdasarkan BCP BC 1.2 serta menutup BC 1.1 yang bersangkutan selanjutnya memberikan persetujuan pengeluaran barang berdasarkan BC 1.2 yang bersangkutan dan menyampaikan kepada Pejabat yang melaksanakan pengeluaran barang atau Pejabat yang mengawasi pemuatan barang; a.
b.
menyerahkan lembar pertama BC 1.2 kepada Importir atau Pengangkut guna pelaksanaan pengeluarannya setelah mengisi jangka waktu yang ditetapkan untuk menentukan kapan barang harus sampai dan dibongkar di tempat tujuan dan menandatanganinya; mengirimkan lembar kedua BC 1.2 ke Kantor Pabean tujuan
10.3.2. apabila kedapatan tidak sesuai BC 1.2 dikembalikan kepada yang bersangkutan. 10.4.
Pejabat yang melaksanakan pengeluaran/pemasukan barang atau Pejabat yang mengawasi pemuatan barang melakukan kegiatan : 10.4.1. menerima BC 1.2 dan melaksanakan pengeluaran barang setelah diadakan pencocokan identitas kemasan atau peti kemas yang tercantum di BC 1.2 dan kemasan atau peti kemas yang bersangkutan; 10.4.2. mengirim kembali BC 1.2 setelah diberikan catatan pengeluaran seperlunya kepada Pejabat yang menangani Manifest guna ditatausahakan sebagai arsip.
11.
10.5.
Pejabat yang menangani Manifest menerima kembali BC 1.2 dan mengadakan pengawasan penyelesaian pengangkutan dimaksud butir 10.3 dengan memantau pengembalian BC1.2 dari Kantor Pabean tempat tujuan.
10.6.
Dalam hal pengeluaran barang ditujukan untuk diangkut lanjut keluar daerah pabean, Pejabat yang mengawasi pemuatan mengembalikan BC 1.2 lembar kesatu yang telah diberi catatan tentang pemuatan kepada yang menangani Manifest.
Pengeluaran Barang Impor Untuk Diekspor Kembali
3:27 PM 12/02/2001 c0217.doc
38
11.1.
Terhadap barang yang telah diimpor yaitu barang-barang yang karena: 11.1.1. salah kirim; 11.1.2. tidak sesuai pesanan; 11.1.3. perubahan peraturan; 11.1.4. lainnya; yang masih berada di dalam kawasan pabean dapat diekspor kembali dengan menggunakan Pemberitahuan Ekspor Barang Tertentu (BC 3.1).
11.2.
Importir atau Pengangkut mengisi dan menyerahkan BC 3.1 kepada Pejabat yang menangani Manifest;
11.3.
Pejabat yang menangani Manifest melakukan kegiatan sebagai berikut: 11.3.1. menerima BC 3.1 dan membukukan ke dalam BCP BC 3.1 serta memberikan nomor pendaftaran; 11.3.2. mengadakan penelitian atau mencocokkan dengan pos BC 1.1 yang bersangkutan; a.
apabila kedapatan sesuai : -
b.
11.4.
menutup pos BC 1.1 yang bersangkutan; memberikan persetujuan pemuatan barang dan menyampaikannya kepada Pejabat yang melaksanakan pengeluaran barang atau Pejabat yang mengawasi pemuatan barang guna pengawasan pemuatannya;
apabila kedapatan tidak sesuai BC 3.1 dikembalikan kepada yang bersangkutan.
Pejabat yang melaksanakan pengeluaran barang melakukan kegiatan: 11.4.1. menerima BC 3.1 dan melaksanakan pengawasan pemuatan barang yang bersangkutan setelah diadakan pencocokkan identitas kemasan atau peti kemas barang eks-impor yang bersangkutan dengan hasil sesuai; 11.4.2. dalam hal tidak sesuai pemuatan ditangguhkan; 11.4.3. mengirim kembali BC 3.1 setelah diberikan catatan pemuatan seperlunya kepada Pejabat yang menangani Manifest;
IV. PENEGAHAN BARANG IMPOR 1.
Pejabat berwenang melakukan penegahan terhadap : 1.1.
Barang impor yang berada di Kawasan Pabean yang oleh pemiliknya akan dikeluarkan ke peredaran bebas tanpa memenuhi kewajiban pabean yang dapat meliputi :
3:27 PM 12/02/2001 c0217.doc
39
1.1.1. data fisik kemasan atau peti kemas kedapatan tidak sesuai dengan data pada SPPB; 1.1.2. adanya Nota Hasil Intelijen (NHI) atau Nota Informasi (NI); 1.1.3. adanya perintah tertulis dari Ketua Pengadilan Negeri karena diduga hasil pelanggaran hak atas kekayaan Intelektual yang dilindungi di Indonesia; 1.1.4. terdapat bukti yang cukup bahwa barang impor tersebut merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran hak atas kekayaan intelektual yang dilindungi di Indonesia. 1.2.
2.
Barang impor yang keluar dari Kawasan Pabean yang berdasarkan petunjuk yang cukup belum memenuhi sebagian atau seluruh kewajiban pabeannya.
Penegahan tidak dapat dilakukan terhadap : 2.1. 2.2.
2.3.
Paket atau barang yang disegel oleh Penegak Hukum lain atau Dinas Pos; Barang yang berdasarkan hasil pemeriksaan ulang atau pemberitahuan atau dokumen pelengkap pabean menunjukkan adanya kekurangan pembayaran Bea Masuk; Barang yang diduga merupakan hasil pelanggaran hak atas kekayaan intelektual yang tidak dimaksudkan untuk tujuan komersial berupa : 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 2.3.4.
barang bawaan penumpang; barang awak sarana pengangkut; barang pelintas batas; barang kiriman melalui pos atau jasa titipan.
3.
Penegahan hanya dapat dilakukan dengan Surat Perintah Penegahan (BCF 1.3 A) dari Kepala Kantor Pabean atas nama Direktur Jenderal.
4.
Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada butir 3 diterbitkan dengan bahan pertimbangan : 4.1. 4.2. 4.3. 4.4.
4.5.
diterimanya informasi dan atau intelijen mengenai pengapalan / pengiriman barang impor tertentu; hasil pencocokan antara BC 1.1 dengan dokumen sarana pengangkut yang diperoleh pada saat pemeriksaan alat pengangkut; jumlah koli dan jenis kemasan pembongkaran yang diinformasikan oleh petugas pengawas pembongkaran; Adanya perintah tertulis dari Ketua Pengadilan Negeri karena diduga merupakan hasil pelanggaran hak atas kekayaan intelektual yang dilindungi di Indonesia; Terdapat bukti yang cukup bahwa barang impor tersebut merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran hak atas kekayaan intelektual yang dilindungi di Indonesia;
5.
Dalam keadaan mendesak penegahan dapat dilakukan tanpa Surat Perintah Penegahan dengan syarat segera melaporkan kepada Kepala Kantor Pabean selambat-lambatnya 1 x 24 jam setelah pelaksanaan penegahan dilaksanakan.
6.
Pejabat yang melaksanakan penegahan wajib :
3:27 PM 12/02/2001 c0217.doc
40
6.1. 6.2.
6.3.
6.4.
7.
membuat Berita Acara Penegahan (BCF 1.3 B) menyampaikan Surat Bukti Penegahan (BCF 1.3 C) kepada Pemilik Barang atau Kuasanya, dengan tanda penerimaan berupa pembubuhan tanggal dan tanda tangan setelah dilakukan tindakan penegahan; dalam hal yang bersangkutan tidak bersedia membubuhkan tanda tangan maka Pejabat yang melaksanakan penegahan membuat catatan atau keterangan tentang hal itu; menyampaikan pemberitahuan tertulis (BCF 1.3 D) kepada Pemilik Barang atau Kuasanya bahwa barang yang ditegah tersebut dinyatakan sebagai barang yang Dikuasai Negara yang menyebutkan alasannya;
Pejabat menyelesaikan barang impor yang ditegah dengan cara sebagai berikut: 7.1.
Diselesaikan sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 30/KMK.05/1997 yakni : 7.1.1. diserahkan kembali kepada pemiliknya, 7.1.2. dimusnahkan karena barang tersebut busuk, 7.1.3. dilelang, karena sifatnya tidak tahan lama, merusak, berbahaya, atau pengurusannya memerlukan biaya tinggi, sepanjang bukan merupakan barang yang dilarang atau dibatasi, 7.1.4. diserahkan kepada penyidik sebagai bukti dalam proses penyidikan, 7.1.5. dalam hal menyangkut barang yang dilarang atau dibatasi, menjadi milik negara.
7.2.
dalam hal barang impor yang ditegah pengeluarannya karena diduga hasil pelanggaran hak atas kekayaan intelektual : 7.2.1. apabila setelah sepuluh hari sejak pelaksanaan penegahan, tidak ada perpanjangan berupa surat perintah tertulis dari Ketua Pengadilan Negeri dan Pemilik barang telah menyelesaikan semua ketentuan pabean; 7.2.2. apabila hasil pemeriksaan perkara, membuktikan bahwa barang impor tersebut tidak merupakan atau tidak berasal dari pelanggaran hak atas kekayaan intelektual berdasarkan surat dari Pengadilan Negeri setempat dan pemilik atau kuasanya telah menyelesaikan semua ketentuan pabean;
7.3.
8.
dalam hal pengeluaran barang impor yang telah memperoleh jalur hijau terkena NHI/NI diselesaikan berdasarkan tatacara sebagimana tersebut pada angka VII huruf H.
Sistem dan Mekanisme Penerbitan, Pendistribusian dan Penyelesaian Nota Informasi (NI) 8.1.
Pejabat yang berwenang menerbitkan Nota Informasi adalah : 8.1.1. Kepala Kantor Pabean; 8.1.2. Pejabat yang mengelola informasi atas nama Kepala Kantor Pabean;
8.2.
Bahan untuk penerbitan Nota Informasi (NI) bersumber pada :
3:27 PM 12/02/2001 c0217.doc
41
8.2.1. diterimanya informasi dan atau intelijen (NHI) mengenai pengapalan/ pengiriman barang impor tertentu; 8.2.2. hasil pencocokan antara BC 1.1 dengan dokumen sarana pengangkut yang diperoleh pada saat pemeriksaan sarana pengangkut; 8.2.3. jumlah koli dan jenis kemasan yang dinyatakan dalam BC 1.1 tidak sesuai dengan hasil pembongkaran berdasarkan informasi yang diperoleh dari kegiatan pengawasan pembongkaran, pemuatan dan penimbunan; 8.2.4. Profil importir, komoditi, pemasok,PPJK dan sarana pengangkut. 8.3.
Nota Informasi (NI) diterbitkan dengan cara: 8.3.1. Nota Informasi dibuat secara tertulis dan dikirimkan melalui kurir dengan menggunakan buku ekspedisi; 8.3.2. dalam keadaan mendesak Nota Informasi dapat disampaikan secara lisan, dan segera disusul dengan Nota Informasi tertulis.
8.4.
Nota Informasi didistribusikan kepada : 8.4.1. Pejabat yang memeriksa dokumen I, untuk keperluan penetapan jalur; 8.4.2. Pejabat yang melaksanakan pengeluaran barang untuk keperluan penangguhan pengeluaran barang; 8.4.3. Kepala Kantor Pabean sebagai laporan.
8.5.
Tindak lanjut penerbitan/penerimaan Nota Informasi adalah sebagi berikut : 8.5.1. Pejabat yang memeriksa dokumen I setelah menerima NI : a. menetapkan jalur merah apabila NI diterima sebelum penetapan jalur; b. meneruskan NI dan menerbitkan instruksi Pemeriksaan kepada Pejabat yuang melaksanakan pemeriksaan barang apabila barang sudah ditetapkan jalur hijau dan belum dikeluarkan; c. membuat Laporan Kebenaran Hasil Nota Informasi (LKHNI); d. menyampaikan LKHNI kepada Pejabat yang mengelola informasi dengan tembusan kepada Kepala Kantor Pabean;
8.6.
Pejabat yang melaksanakan pengeluaran barang setelah menerima NI: 8.6.1. menegah barang impor yang akan dikeluarkan apabila barang masih berada di TPS; 8.6.2. segera memberitahukan kepada Pejabat yang mengelola informasi tentang keberadaan barang; 8.6.3. mengisi kolom yang tersedia pada SPPB yang bersangkutan tentang penegahan dimaksud.
8.7.
Pejabat yang melaksanakan penegahan :
3:27 PM 12/02/2001 c0217.doc
42
8.7.1. melakukan penegahan; 8.7.2. membuat Surat Bukti / Pemberitahuan Penegahan; 8.7.3. mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pabean untuk menerbitkan Surat Perintah Penegahan dalam waktu 24 jam sejak penegahan dilakukan; 8.7.4. melaporkan LKHNI yang diterima dari pejabat yang memeriksa dokumen kepada penerbit Nota Hasil Intelijen (NHI) apabila NI berdasarkan NHI; 8.7.5. mengevaluasi LKHNI untuk pemutakhiran profil; 8.7.6. melaporkan hasil evaluasi LKHNI kepada Kepala Kantor Pabean; 8.7.7. menyelesaikan penegahan setelah menerima keputusan penyelesaiannya. 8.8.
Setiap selesai pelaksanaan tindakan penegahan barang impor dan adanyan NHI/NI, Pejabat yang melaksanakan penegahan atau Pejabat yang mengelola Informasi membuat laporan : 8.8.1. laporan pelaksanaan penegahan barang impor; 8.8.2. laporan hasil pengawasan intelijen/informasi.
V. PENATAUSAHAAN Penatausahaan ini terdiri dari : a. Penatausahaan atas Dokumen Impor; b. Penatausahaan atas Barang Impor; c. Penatausahaan atas Penerimaan Negara A. PENATAUSAHAAN ATAS DOKUMEN IMPOR 1.
Penatausahaan Rencana Kedatangan/Keberangkatan Sarana Pengangkut (BC 1.0) dan manifest (BC 1.1) 1.1.
Pejabat yang menangani Manifest melakukan kegiatan sebagai berikut : 1.1.1. menerima BC 1.0 dalam 2 (dua) lembar pengangkut dan pembukuannya kedalam BCP BC1.0; 1.1.2. mengirimkan informasi tentang rencana kedatangan sarana pengangkut kepada pejabat yang memeriksa sarana pengangkut; 1.1.3. menerima BC 1.1 dan daftar bekal dari kapal pengangkut; 1.1.4. membukukan BC 1.1 kedalam BCP BC 1.1 dan memberi nomor BC 1.1 berdasarkan nomor urut BCP tersebut; 1.1.5. menyerahkan bukti penerima BC 1.1 sesuai contoh BCF 1.1 kepada pengangkut ; 1.1.6. menerima dan meneliti Surat Permohonan Perubahan Manifest yang diajukan oleh pengangkut tentang : a. perubahan merk, nomor dan jenis koli yang terdapat dari manifest (Redress); b. pemecahan pos manifest dalam hal barang konsolidasi; c. penambahan/pengurangan pos manifest.
3:27 PM 12/02/2001 c0217.doc
43
1.1.7. menyerahkan hasil penelitian permohonan sebagai mana dimaksud pada butir 1.1.6 kepada Kepala Kantor Pabean atau pejabat yang ditunjuk untuk mendapatkan keputusan lebih lanjut dengan disertai penetapan sanksi Administrasi bila ada; 1.1.8. melakukan penutupan pos BC 1.1 dengan cara : a. mencoret dengan garis dua, memakai tinta merah pada nomor urut pos BC 1.1 yang diselesaikan; b. memberikan catatan pada kulit luar file/map : 1.1.9. menyimpan BC 1.0, BC 1.1 dan Daftar Bekal Kapal dengan cara : a. memasukkan ke dalam file/map tersendiri; b. memberikan catatan pada kulit luar file/map : Manifest ........................ tanggal ..................... ; Nama kapal .................... voyage ..................... ; Jumlah pos ...................................................... ; 1.1.10. meneliti pos BC 1.1 yang masih terbuka yang jangka waktu penimbunannya telah dilampaui; 1.1.11. membuat daftar tentang barang impor yang dinyatakan sebagai barang yang tidak dikuasai sesuai BCF 1.5; 1.1.12. mengirimkan BCF 1.5 kepada Pejabat yang mengelola Tempat Penimbunan Pabean; 2.
Penatausahaan Pemberitahu barang Impor yang diangkut lanjut (BC 1.2) dengan tujuan Dalam Daerah Pabean 2.1.
Pejabat yang menangani manifest dipelabuhan pemuat melakukan kegiatan sebagai berikut : 2.1.1. menerima BC 1.2 dalam 3 (tiga) lembar yang dibuat dan ditandatangani oleh pengangkut atau Pemilik Barang; 2.1.2. meneliti kebenaran dan kelengkapan pengisian BC 1.2; 2.1.3. membukukan BC 1.2 ke dalam BCP BC 1.2 Tujuan dalam Daerah Pabean dan memberikan nomor berdasarkan nomor urut BCP tersebut; 2.1.4. meneliti pemenuhan kewajiban mempertaruhkan jaminan sebesar Bea Masuk, Cukai dan Pajak dalam rangka impor yang terutang, dalam hal pengangkutan barang untuk diangkut lanjut oleh pemilik barang atau kuasanya; 2.1.5. mengisi jangka waktu yang ditetapkan untuk menetukan kapan barang harus sampai dan dibongkar ditempat tujuan dalam daerah pabean; 2.1.6. memberikan persetujuan untuk dimuat/diangkut lanjut; 2.1.7. menandatangani dan mendistribusikan BC 1.2 : a. lembar kesatu ke Pejabat yang mengawasi pemuatan barang guna mencocokan identitas kemasan atau petikemas;
3:27 PM 12/02/2001 c0217.doc
44
b. lembar kedua ke Kantor Pabean tempat tujuan sebagai alat kontrol; c. lembar ketiga disimpan sebagai arsip; 2.1.8. menutup pos BC 1.1 dengan BC 1.2 yang telah diberi catatan oleh Pejabat yang mengawasi pemuatan barang atau Pejabat yang melaksanakan pengeluaran barang setelah meneliti kecocokan data antara pos BC 1.1 dan BC 1.2 dengan cara : a. mencoret dengan garis dua memakai tinta merah nomor urut pos BC 1.1 b. mencatat nomor dan tanggal BC 1.2 pada kolom keterangan pos BC 1.1 tersebut; 2.1.9. menutup pos BC 1.2 pada BCP BC 1.2 dengan cara : a.
dalam hal BC 1.2 lembar kedua dan asli surat pengantar telah kembali dari kantor Pabean Tujuan : -
b.
mencoret nomor urut pos BC 1.2 pada BCP BC 1.2 memakai tinta merah; mencatat nomor dan tanggal surat pengantar pada kolom keterangan BCP BC 1.2;
dalam hal BC 1.2 lembar kedua ternyata tidak diterima kembali dalam jangka waktu 14 hari setelah waktu yang ditentukan sebagaimana tersebut pada butir 2.1.5, mengirimkan pemberitahuan kepada Kantor Pabean tempat tujuan untuk mendapatkan informasi tentang penyelesaian pembongkaran party barang dimaksud. setelah diperoleh jawaban baik barang maupun BC 1.2 tidak diterima, maka membuat pemberitahuan kepada pejabat yang mengelola penagihan untuk dilakukan penagihan dengan SPKPBM terhadap Pemilik Barang, dan BCP BC 1.2 tersebut baru ditutup dengan SPKPBM yang bersangkutan;
2.1.10. menyimpan BC 1.2 lembar kedua dan ketiga serta surat pengantar sebagai arsip. 2.2.
Pejabat yang menangani kegiatan sebagai berikut :
Manifest di Pelabuahan Tujuan melakukan
2.2.1. menerima BC 1.2 lembar kesatu dari pengangkut atau Pemilik Barang; 2.2.2. menerima BC 1.2 lembar kedua dari Kantor Pabean asal barang; 2.2.3. mencocokan BC 1.2 lembar kesatu dengan lembar kedua; 2.2.4. membukukan BC 1.2 pada Buku Penerima BC 1.2; 2.2.5. mengirimkan BC 1.2 lembar kesatu ke Pejabat yang memantau pembongkaran/penimbunan barang untuk pencocokan identitas kemasan atau peti kemas; 2.2.6. menerima kembali BC 1.2 lembar kesatu yang telah diberi catatan pembongkaran/penimbunan dari Pejabat yang memantau pembongkaran/penimbunan barang; 3:27 PM 12/02/2001 c0217.doc
45
2.2.7. memindahkan catatan pembongkaran/penimbunan yang terdapat pada BC 1.2 lembar kesatu ke dalam BC1.2 lembar kedua; 2.2.8. mengirim BC 1.2 lembar kedua yang telah diberi catatan tentang pembongkaran/penimbunan dengan surat pengantar ke Kantor Pabean asal sebagai pemberitahuan bahwa barang telah dibongkar dan ditimbun; 2.2.9. menerima SPPB dari Pejabat yang melaksanakan pengeluaran barang dalam hal BC 1.2 diselesaikan dengan PIB guna penutupan Buku Penerimaan BC 1.2 yang bersangkutan; 2.2.10. menutup pos BC 1.2 pada Buku Penerimaan BC 1.2 dengan cara : a. mencoret dengan garis dua memakai tinta merah pada nomor urut Buku Penerimaan BC 1.2; b. mencatat nomor dan tanggal SPPB pada kolom keterangan Buku Penerimaan BC 1.2; 2.2.11. menyimpan BC 1.2 lembar kesatu sebagai arsip. 3.
Penatausahaan Pemberitahuan Barang Impor Yang Diangkut Lanjut Tujuan Luar Daerah Pabean Langsung 3.1.
Pejabat yang menangani Manifest dipelabuhan pemuatan yang merupakan pelabuhan akhir dalam daerah pabean melakukan kegiatan sebagai berikut : 3.1.1. menerima BC 1.2 dalam 3 (tiga) lembar yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengangkut; 3.1.2. meneliti kebenaran dan kelengkapan pengisian BC 1.2; 3.1.3. membukukan BC 1.2 kedalam BCP BC 1.2 Tujuan Luar Daerah Pabean dan memberikan nomor urut BCP tersebut; 3.1.4. mengisi jangka waktu yang ditetapkan untuk menentukan kapan barang harus selesai dimuat; 3.1.5. memberi persetujuan untuk dimuat/diangkut lanjut; 3.1.6. menandatangani BC 1.2; 3.1.7. mendistribusikan BC 1.2 : a. lembar kesatu ke Pejabat yang mengawasi pemuatan barang; b. lembar kedua dan ketiga disimpan sebagi arsip; 3.1.8. menutup pos manifest BC 1.1 setelah meneliti kecocokan data BC 1.2 dengan : a. mencoret dengan garis dua memakai tinta merah nomor urut pos BC 1.1 yang bersangkutan; b. mencatat nomor dan tanggal BC 1.2 pada kolom akhir pos BC 1.1 tersebut; 3.1.9. menutup pos BC 1.2 pada BCP BC 1.2 setelah menerima kembali BC 1.2 lembar kesatu dari Pejabat yang mengawasi pemuatan barang yang telah diisi catatan telah dimuat/angkut lanjut dengan cara mencoret dengan garis dua nomor urut pos BC 1.2 pada BCP BC 1.2 memakai tinta merah;
3:27 PM 12/02/2001 c0217.doc
46
3.1.10. menyimpan BC 1.2 lembar kesatu, kedua dan ketiga sebagai arsip; 3.2.
4.
Penatausahaan Pemberitahuan Barang Impor yang diangkut lanjut tujuan luar daerah pabean melalui Tempat Penimbunan Sementara untuk barangbarang yang akan diangkut lanjut sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor 575/KMK.05/1996 tanggal 18 September 1996, diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
Penatausahaan Pemberitahuan Barang Impor Yang Diangkut Lanjut Tujuan Luar Daerah Pabean Melalui Pelabuhan di Dalam Daerah Pabean 4.1.
Pejabat yang menangani Manifest di pelabuhan pemuatan yang bukan merupakan pelabuhan akhir di dalam daerah pabean, melakukan kegiatan sebagai berikut : 4.1.1. menerima BC 1.2 dalam 3 (tiga) lembar yang dibuat dan ditandatangani oleh pengangkut; 4.1.2. meneliti kebenaran dan kelengkapan pengisian BC 1.2; 4.1.3. membukukan BC 1.2 ke dalam BCP BC 1.2 Tujuan Luar Daerah Pabean dan memberikan nomor berdasarkan nomor urut BCP tersebut; 4.1.4. mengisi jangka waktu yang ditetapkan untuk menetukan kapan barang harus sampai dan/atau dibongkar di pelabuhan singgah terakhir dalam daerah pabean; 4.1.5. memberi persetujuan untuk dimuat/diangkut lanjut; 4.1.6. menandatangani BC 1.2; 4.1.7. mendistribusikan BC 1.2 : a. lembar kesatu ke Pejabat yang mengawsai pemuatan barang; b. lembar kedua ke Kantor Pabean tempat singgah terakhir sebagai alat kontrol; c. lembar ketiga disimpan sebagai arsip; 4.1.8. menutup pos manifest BC 1.1 setelah meneliti kecocokan data BC 1.2 dengan cara : a. mencoret dengan garis dua memakai tinta merah nomor urut pos BC 1.1 yang diselesaikan; b. mencatat nomor dan tanggal BC 1.2 pada kolom akhir pos BC 1.1 tersebut;
4.1.9. menutup pos BC 1.2 pada BCP BC 1.2 dengan cara : a. dalam hal BC 1.2 lembar kedua dan asli surat pengantar telah diterima kembali dari Kantor Pabean pelabuhan singgah terakhir dalam daerah pabean : -
3:27 PM 12/02/2001 c0217.doc
mencoret nomor urut pos BC 1.2 pada BCP BC 1.2 memakai tinta merah; 47
-
mencatat nomor dan tanggal surat pengantar pada kolom keterangan BCP BC 1.2;
b. dalam hal BC 1.2 lembar kedua ternyata tidak diterima kembali dalam jangka waktu 16 hari setelah waktu yang telah ditentukan sebagimana tersebut dalam butir 4.1.4, mengirimkan pemberitahuan kepada Kantor Pabean Pelabuhan singgah terakhir dalam daerah pabean untuk mendapatkan informasi tentang penyelesaian pengangkutan lanjut party barang dimaksud. Setelah diperoleh jawaban bahwa baik barang maupun BC 1.2 tidak diterima, maka membuat pemberitahuan kepada Pejabat yang mengelola penagihan untuk dilakukan penagihan dengan SPKPBM terhadap pengangkut, dan BCP BC 1.2 tersebut baru ditutup dengan SPKPBM yang bersangkutan; 4.1.10. menyimpan BC 1.2 lembar kedua dan ketiga serta surat pengantar sebagai arsip; 5.
Penatausahaan Pemberitahuan Pengangkutan Barang Asal Daerah Pabean Dari Satu Tempat ke Tempat Lain Melalui Luar Daerah Pabean (BC 1.3) 5.1.
Pejabat yang menangani Manifest di Kantor Pabean asal melakukan kegiatan sebagai berikut: 5.1.1. menerima BC 1.3 dari Pengangkut dalam 3 (tiga) lembar; 5.1.2. membukukan BC 1.3 ke dalam BCP BC 1.3 dan memberikan nomor berdasarkan nomor urut BCP tersebut; 5.1.3. mengisi jangka waktu yang ditetapkan untuk menentukan kapan barang harus sampai dan/atau dibongkar ditempat tujuan; 5.1.4. memberikan persetujuan untuk dimuat/diangkut lanjut; 5.1.5. menandatangani BC 1.3; 5.1.6. mendistribusikan BC 1.3 : a. lembar kesatu, kepada pengangkut untuk melindungi pengangkutan; b. lembar kedua, ke Kantor Pabean tujuan pengiriman barang sebagai alat kontrol; c. lembar ketiga, sebagai arsip; 5.1.7. melakukan penyegelan terhadap party barang tersebut; 5.1.8. menyimpan berkas BC 1.3 dan Berita Acara Penyegelan.
5.2.
Pejabat yang menangani Manifest di Kantor Pabean tujuan melekukan kegiatan sebagai berikut : 5.2.1. menerima BC 1.3 lembar kesatu sebagaimana dimaksud pada butir 5.1.6 huruf a dari pengangkut; 5.2.2. menerima BC 1.3 lembar kedua seagaimana dimaksud pada butir 5.1.6 huruf b dari Kantor Pabean asal barang; 5.2.3. mencocokkan BC 1.3 lembar kesatu dengan lembar kedua yang diterima dari Kantor Pabean asal;
3:27 PM 12/02/2001 c0217.doc
48
5.2.4. membukukan BC 1.3 pada buku untuk BC 1.3; 5.2.5. mengirimkan BC 1.3 lembar kesatu ke pejabat yang memantau pembongkaran/pernimbunan barang untuk pencocokkan identitas kemasan/peti kemas dan keadaan segel guna pengeluaran barang; 5.2.6. menerima kembali BC 1.3 lembar pertama yang telah diberi catatan pengeluaran barang oleh pejabat yang memantau pembongkaran/penimbunan barang; 5.2.7. membuat catatan pengeluaran yang terdapat pada BC 1.3 lembar kesatu ke dalam lembar BC 1.3 lembar kedua; 5.2.8. mengirim BC 1.3 lembar kedua yang telah diberi catatan pengeluaran dengan surat pengantar ke Kantor Pabean Asal pemuatan sebagai pemberitahuan bahwa barang telah dibongkar dan dikeluarkan; 5.2.9. menutup pos BC 1.3 pada Buku Bantu BC1.3 dengan cara mencoret dengan garis dua memamkai tinta merah pada nomor urut Buku Bantu BC 1.3 berdasarkan BC 1.3 lembar kesatu yang diterima dari Pejabat yang memantau pembongkaran/penimbunan barang; 5.2.10. menyimpan BC 1.3 lembar kesatu sebagai arsip. 6.
Penatausahaan Pemberitahuan Impor Barang (BC 2.0) 6.1.
Pejabat yang melaksanakan pendistribusian dokumen melakukan kegiatan sebagai berikut : 6.1.1. Menerima PIB dalam 3 (tiga) lembar berikut dokumen pelengkap pabeannya yang telah diberikan SPPB dari pejabat yang memeriksa dokumen II dan menerima SPPB dari Pejabat yang menangani Manifest untuk disematkan pada PIB yang bersangkutan; 6.1.2. mengelompokkan berkas PIB berdasarkan kelompok : a. PIB biasa; b. PIB fasilitas pembebasan bersyarat; c. PIB penangguhan pembayaran; 6.1.3. mendistribusikan PIB biasa dan PIB pembebasan bersyarat : a. lembar kesatu untuk disimpan sebagai arsip; b. lembar kedua kepada Biro Pusat Statistik; c. lembar ketiga kepada Bank Indonesia Bagian Pengolahan Data; 6.1.4. untuk PIB Penangguhan Pembayaran mengirimkan PIB lembar kesatu sampai dengan ketiga kepada Pejabat yang menangani fasilitas; 6.1.5. mencatat data impor dari tiap-tiap PIB untuk keperluan monitoring kegiatan impor pada Buku Bantu; 6.1.6. menyusun Laporan Harian Penerimaan dan Devisa Impor dari tiap-tiap PIB dan menyiapkan Laporan Penerimaan dan Devisa Impor secara bulanan dan tahunan;
3:27 PM 12/02/2001 c0217.doc
49
6.1.7. menyimpan berkas PIB secara tertib untuk memudahkan penemuan kembali secara cepat apabila diperlukan; 6.1.8. mengirimkan PIB fasilitas penangguhan lembar kesatu sampai dengan ketiga kepada Pejabat yang menangani fasilitas; 6.1.9. dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan larangan/pembatasan impor berdasarkan Nota Pemberitahuan, melakukan kegiatan sebagai berikut: a. menerima PIB yang belum diberikan SPPB beserta Nota Pemberitahuan dari Pejabat yang melaksanakan pemeriksaan dokumen; b. mengirimkan berkas PIB kepada Kantor Wilayah; 6.1.10. menerima dan menyimpan PIBT yang telah selesai dari Pejabat yang melaksanakan pengeluaran barang. 6.2.
Pejabat yang menangani fasilitas melakukan kegiatan sabagai berikut: 6.2.1. menerima PIB Penangguhan dari Pejabat yang melaksanakan pendistribusian dokumen; 6.2.2. mengelompokkan PIB Penangguhan Pembayaran dalam : a. PIB penangguhan pembayaran fasilitas impor sementara; b. PIB penangguhan pembayaran fasilitas pengeluaran barang dengan jaminan; c. PIB dengan fasilitas pembayaran berkala; d. PIB dengan fasilitas PIB berkala; 6.2.3. mencatat data PIB penangguhan pembayaran ke dalam buku bantu khusus untuk keperluan monitoring penyelesaian penangguhan sebagai berikut: a. Buku bantu impor sementara bagi PIB fasilitas impor sementara; b. Buku bantu impor pengeluaran dengan jaminan bagi PIB fasilitas; c. Buku bantu impor dengan pembayaran berkala bagi PIB fasilitas pembayaran berkala; d. Buku bantu PIB berkala bagi PIB berkala; 6.2.4. menerima dan membukukan jaminan dari importir yang dapat berupa jaminan Bank, Customs Bond, Jaminan Tunai ke dalam Buku Catatan Pabean untuk Jaminan; 6.2.5. melakukan pemantauan penyelesaian fasilitas penangguahn pembayaran; 6.2.6. menerima dan meneliti kebenaran/kelengkapan bukti penyelesaian fasilitas penangguahan pembayaran; 6.2.7. membuat Laporan Bulanan tentang : a. b. c. d.
3:27 PM 12/02/2001 c0217.doc
Kegiatan impor dengan fasilitas impor sementara; Kegiatan impor dengan fasilitas impor dengan jaminan; Kegiatan impor dengan fasilitas pembayaran berkala; Kegiatan impor dengan fasilitas PIB berkala; 50
6.2.8. menyimpan berkas PIB penangguhan pembayaran beserta Jaminannya sampai dengan diselesaikan fasilitas penangguhan pembayaran oleh yang bersangkutan. 7.
Penatausahaan Pemberitahuan Pengangkutan Barang Impor dari Satu Tempat ke Tempat Lain Dalam Pengawasan Pabean (BC 2.3) 7.1.
Pejabat yang menangani Manifest malakukan kegiatan sebagai berikut: 7.1.1. menerima pemberitahuan BC 2.3 lembar kesatu dan kedua yang telah diberi nomor oleh Kantor Pabean yang mengawasi kawasan pabean tempat penimbunan; 7.1.2. membukukan BC 2.3 ke dalam Buku Bantu BC 2.3; 7.1.3. menutup BC 1.1 yang bersangkutan berdasarkan BC 2.3 setelah mengadakan penelitian seperlunya dan memberikan persetujuan pengeluaran barang; 7.1.4. mengirimkan BC 2.3 lembar kesatu ke Pejabat yang melaksanakan pengeluaran barang guna pengeluaran barang yang selanjutnya untuk melindungi pengangkutan barang ke Kantor Pabean tujuan (penerbit BC 2.3) 7.1.5. menyimpan BC 2.3 lembar kedua sebagai arsip.
8.
Penatausahan pemberitahuan barang impor yang diekspor kembali (BC 3.1) 8.1.
Pejabat yang menangani Manifest melakukan kegiatan sebagai berikut: 8.1.1. menerima BC 3.1 dalam 2 (dua) lembar yang ditandatangani oleh importir; 8.1.2. meneliti kebenaran pengisian BC 3.1 dan dokumen pelengkapnya; 8.1.3. membukukan BC 3.1 ke dalam BCP BC 3.1 dan memberikan nomor berdasarkan nomor urut BCP tersebut; 8.1.4. memberikan persetujuan untuk dimuat; 8.1.5. menandatangani BC 3.1 dan mendistribusikan : a. b.
lembar kesatu, untuk Pejabat yang mengawasi pemuatan barang guna pengawasan pemuatan; lembar kedua, kepada Biro Pusat Statistik;
8.1.6. memantau proses penyelesaian BC 3.1 dimaksud; 8.1.7. menerima kembali BC 3.1 beserta outward manifest yang telah diberi catatan pemuatan oleh Pejabat yang mengawasi pemuatan barang; 8.1.8. menutup pos BC 1.1 yang bersangkutan berdasarkan BC 3.1; 8.1.9. menyimpan BC 3.1 lembar kesatu sebagai arsip.
B. PENATAUSAHAAN BARANG IMPOR 3:27 PM 12/02/2001 c0217.doc
51
1.
terhadap barang impor yang dinyatakan sebagai barang tidak dikuasai, Pejabat yang mengelola Penimbunan Pabean melakukan kegiatan sebagai berikut ; 1.1. 1.2. 1.3.
1.4. 1.5.
1.6.
menerima BCF 1.5 dari Pejabat yang menangani Manifest beserta party barangnya; melakukan pencacahan untuk mengetahui jumlah jenis barang secara rinci ; membukukan BCF 1.5 dalam Buku Catatan Pabean Barang yang Dikuasai Negara sesuai contoh Lampiran III Keputusan Menteri Keuangan No. 236/KMK.05/1996; menyimpan barang dimaksud ditempat penimbunan pabean atau tempat lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai; memberitahukan secara tertulis kepada pemilik barang bahwa barang tersebut akan dilelang apabila kewajiban pabeannya tidak diselesaikan dalam jangka waktu 60 hari sejak disimpan di tempat penimbunan pabean mengambil tindakan pengamanan yang dianggap perlu terhadap barang tidak dikuasai dan mengusulkan kepada Kepala Kantor Pabean untuk : 1.6.1. segera dilakukan pemusnahan terhadap a. b.
barang yang busuk; barang kena cukai berupa minuman yang mengandung etil alkohol, konsentrat yang mengandung etil alkohol dan hasil tembakau;
1.6.2. segera dilakukan pelelangan terhadap barang yang sifatnya tidak tahan lama rusak, berbahaya atau pengurusannya memerlukan biaya tinggi dengan memberitahukan secara tertulis kepada pemiliknya; 1.6.3. dinyatakan menjadi barang milik negara terhadap: a. barang yang merupakan barang yang dilarang impornya kecuali terhadap barang tersebut penyelesaiannya ditetapkan lain berdasarkan peraturanpenundang-undangan yang berlaku; b. barang yang dibatasi yang tidak diselesaikan oleh pemiliknya dalam jangka waktu 60 (enampuluh) hari terhitung sejak disimpan di TPP; 1.6.4. terhadap barang yang dinyatakan tidak dikuasai yang merupakan barang milik pemerintak yang telah dibukukan dalam BCP Barang Tidak Dikuasai segera memberitahukan kepada departemen atau instansi yang mengimpor barang tersebut bahawa peruntuknanya akan ditentukan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan jika tidak diselesaikan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh ) hari sejak disimpan di TPP; 1.7.
membuat Rencana Pelelangan Barang yang berisi barang siap lelang dengan memperhatikan urutan tahun, bulan, dan tanggal penyimpanan di tempat penimbunan pabean, kecuali barang yang karena sifatnya tidak tahan lama, rusak, berbahaya, atau pengurusanya memerlukan biaya tinggi;
3:27 PM 12/02/2001 c0217.doc
52
1.8.
2.
mengusulkan kepada Kepala Kantor Pabean untuk membentuk panitia lelang, guna melaksanakan lelang barang tidak dikuasai sebagaimana tercantum pada rencana pelelangan barang yang kewajiban pabeannya tidak diselesaikan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak disimpan di TPP;
Terhadap barang yang dikuasai negara Pejabat yang mengelola Tempat Penimbunan Pabean melakukan kegiatan sebagai berikut : 2.1. 2.2. 2.3.
2.4. 2.5.
2.6.
menerima daftar barang yang dikuasai negara dari Pejabat yang melakukan penegahan beserta party barangnya; melakukan pencacahan untuk mengetahui jumlah dan jenis barang secara rinci; membukukan barang yang dikuasai negara ke dalam Buku Catatan Pabean Barang yang Dikuasai Negara sesuai contoh Lampiran IV Keputusan Menteri Keuangan No. 236 /KMK.05/ 1996; menyimpan barang dimaksud ditempat penimbunan pabean atau tempat lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai; mengumumkan melalui papan pengumuman atau media massa terhadap barang dan atau sarana pengangkut yang ditinggalkan dikawasan pabean oleh pemilik yang tidak dikenal yang kemudian dinyatakan sebagai barang yang dikuasai negara selama waktu 30 hari sejak disimpan ditempat penimbunan pabean atau tempat lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai; menyerahkan kembali kepada pemiliknya dalan jangka waktu 30 hari sejak penyimpanan di tempat penimbunan terhadap barang yang dinyatakan dikuasai negara, berupa : a.
barang dan atau sarana pengangkut yang ditegah oleh Pejabat yang melaksanakan penegahan; b. barang dan atau sarana pengangkut yang ditinggalkan di kawasan pabean oleh pemilik yang tidak dikenal ; yang
bukan merupakan merupakan dalam hal : -
2.7.
pelanggaran ketentuan undang-undang,
telah dilunasi bea masuk yang terutang; apabila merupakan barang yang dilarang atau dibatasi, telah menyerahkan dokumen atau keterangan yang diperlukan sehubungan dengan larangan atau pembatasan impor;
menyerahkan kembali kepada pemiliknya dalan jangka waktu 30 hari sejak penyimpanan di tempat penimbunan terhadap barang yang dinyatakan dikuasai negara, berupa : a. barang dan atau sarana pengangkut yang ditegah oleh Pejabat yang melaksanakan penegahan; b. barang dan atau sarana pengangkut yang ditinggalkan di kawasan pabean oleh pemilik yang tidak dikenal;
yang merupakan pelanggaran ketentuan undang-undang, dalam hal :
3:27 PM 12/02/2001 c0217.doc
53
2.8.
barang tersebut secara fisik tidak diperlukan untuk bukti di pengadilan; telah diserahkan uang pengganti yang besarnya melebihi harga; telah dilunasi bea masuk yang terutang;
mengusulkan kepada Kepala Kantor Pabean untuk : 2.8.1. segera dilakukan pemusnahan terhadap a. barang yang busuk; b. barang kena cukai berupa minuman yang mengandung etil alkohol, konsentrat yang mengandung etil alkohol dan hasil tembakau; 2.8.2. segera dilakukan pelelangan terhadap barang yang sifatnya tidak tahan lama rusak, berbahaya atau pengurusannya memerlukan biaya tinggi dengan memberitahukan secara tertulis kepada pemiliknya; 2.8.3. dinyatakan menjadi barang milik negara terhadap: a. barang yang merupakan barang yang dilarang impornya kecuali terhadap barang tersebut penyelesaiannya ditetapkan lain berdasarkan peraturanpenundang-undangan yang berlaku; b. barang yang dibatasi yang tidak diselesaikan oleh pemiliknya dalam jangka waktu 60 (enampuluh) hari terhitung sejak disimpan di TPP;
2.9.
3.
Terhadap barang yang dinyatakan sebagai barang yang menjadi milik negara, Pejabat yang mengelola Tempat Penimbunan Pabean melakukan kegiatan sebagai berikut: 3.1. 3.2.
3.3.
3.4.
C.
membuat rencana pelelangan barang terhadap barang yang dikuasai negara yang tidak diselesaikan kewajiban pabeannya dalam jangka waktu yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
membuat daftar barang yang dinyatakan sebagai barang milik negara; menyimpan barang yang menjadi milik negara di Tempat Penimbunan Pabean atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai; membukukan barang yang menjadi milik negara ke dalam Buku Catatan Pabean untuk Barang yang menjadi milik negara sesuai contoh Lampiran V Keputusan Menteri Keuangan No. 236/KMK.05/1996; membuat laporan tentang daftar barang-barang yang dinyatakan sebagai barang milik negara dan menyampaikannya kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk diteruskan kepada Menteri Keuangan guna mendapatkan keputusan peruntukkannya.
PENATAUSAHAAN PENERIMAAN NEGARA 1.
Penatausahaan Penerimaan Negara dalam Rangka Impor
3:27 PM 12/02/2001 c0217.doc
54
1.1.
Pejabat yang menatausahakan penerimaan melakukan kegiatan sebagai berikut: 1.1.1. menerima pembayaran Bea Masuk, Cukai, Bunga, Denda Administrasi, dan Pajak Dalam Rangka impor yang dibayar melalui Kantor Pabean berdasarkan: a. PIB; b. NotaPembetulan; c. SPKPBM; 1.1.2. meneliti kebenaran Penghitungan jumlah yang dibayar; 1.1.3. dalam hal pembayaran berdasarkan SPKPBM di samping meneliti jumlah setoran, juga meneliti apakah atas setoran tersebut harus dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan atau tidak; 1.1.4. menyerahkan tanda bukti penerimaan Bea Masuk, Cukai , Denda Administrasi, Bunga, dan Pajak dalam rangka impor kepada pembayar; 1.1.5. mencatat data jumlah penerimaan Bea Masuk Cukai, Denda Administrasi, Bunga dan Pajak dalam rangka impor ke dalam Buku Catatan Penerimaan dan Buku Penerimaan Harian; 1.1.6. menyetorkan Bea Masuk Cukai, Denda Administrasi, Bunga dan Pajak dalam rangka impor ke Kas Negara dengan ketentuan: a. menyetorkan seluruh penerimaan Bea Masuk, Cukai dan Denda Administrasi, Bunga dan Pajak Dalam rangka Impor ke kas negara melalui Bank Devisa Persepsi; b. apabila pada lokasi / kota di Kantor Pabean berada tidak terdapat Bank Devisa Persepsi, maka penyetoran dapat dilakukan pada Kantor PT (Persero ) Pos Indonesia; c. seluruh penerimaan pada hari itu harus disetorkan selambatlambatnya pada hari kerja berikutnya; d. untuk penyetoran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi atau Bunga digunakan formulir SSBC dalam rangkap 4(empat); e. untuk penyetoran sejenis pungutan per Mata Anggaran Penerimaan (MAP) menggunakan suatu formulir SSBC masing-masing dalam rangkap 4 (empat); f. untuk PPN, PPnBM, dan PPh Pasal 22 digunakan formulir SSP dalam rangkap 5(lima); g. untuk penyetoran setiap jenis pajak per Mata Anggaran Penerimaan (MAP) menggunakan suatu formulir SSP dalam rangkap 5(lima). 1.1.7. menerima bukti penyetoran berupa SSBC lembar ke- 1 dan keempat serta SSP lembar ke-1, ketiga dan kelima yang telah dibubuhkan tanda penerimaan oleh Bank Devisa Persepsi atau PT.(Persero) Pos Indonesia; 1.1.8. menyampaikan pemberitahuan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di tempat kedudukan Kantor Pabean atas:
3:27 PM 12/02/2001 c0217.doc
55
a. pemungutan dan penyetoran pajak dalam rangka impor ke rekening Kas Negara; b. pemberitahuan dimaksud menngunakan formulir surat pemberitahuan pajak dalam rangka impor yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak dilampiri SSP lembar ketiga yang diterima dari Bank Devisa Persepsi/ Kantor PT.(Persero) Pos Indonesia dan dokumen lainnya yang tersebut pada surat pemberitahuan itu. 1.1.9. menyimpan bukti penyetoran berupa SSBC dan SSP dalam map khusus sebagai arsip; 1.1.10. membuat laporan harian penerimaan Bea Masuk, Cukai, Denda Admnistrasi, atau Bunga yang dibayar melalui Kantor Pabean dalam bentuk: a. laporan harian penerimaan Bea Masuk, Cukai dan Pajak dalam Rangka impor yang dibayar berdasarkan PIB; b. laporan harian penerimaan Bea Masuk, Cukai dan Pajak dalam Rangka Impor yang bukan berasal dari PIB. 1.1.11. menerima laporan harian penerimaan Bea Masuk Cukai, Denda Administrasi, Bunga yang dibayar berdasarkan PIB dari Pejabat yang melaksanakan pendistribusian dokumen, 1.1.12. menyusun laporan penerimaan harian dan devisa impor dengan menggunakan sumber data: a. laporan penerimaan yang dibayarkan berdasarkan PIB dari Pejabat yang melaksanakan pendistribusian dokumen; b. laporan penerimaan yang dibayarkan bukan berdasarkan PIB; 1.1.13. menyusun laporan penerimaan dan devisa impor secara bulanan, tahunan dan menyiapkan laporan penerimaan dan devisa impor secara periodik bila diperlukan; 1.1.14. menyiapkan laporan sebagaimana dimaksud pada butir 1.1.10 sampai dengan butir 1.1.12 untuk keperluan informasi dan evaluasi penerimaan Kantor Pabean; 1.1.15. menyimpan berkas laporan penerimaan dan devisa impor sebagai arsip; 2.
Penatausahaan Penagihan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan Bunga serta Pajak dalam Rangka Impor 2.1.
Pejabat yang mengelola penagihan melakukan kegiatan sebagai berikut: 2.1.1. menerima, meneliti Nota Usulan Tagihan Tambah Bayar, dalam hal penagihan piutang merupakan: a. hasil pelaksanaan verifikasi dokumen impor; b. piutang Denda Administrasi yang tidak diakibatkan oleh kekurarangan pembayaran bea masuk; c. hasil pelaksanaan Audit di bidang Kepabeanan;
3:27 PM 12/02/2001 c0217.doc
56
d. Nota Pembetulan tentang kekurangan pembayaran Bea Masuk, Cukai dan Pajak dalam rangka impor yang tidak dilunasi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pendaftaran PIB. 2.1.2. menyiapkan SPKPBM sesuai contoh lampiran I Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 234/KMK.05/1996 tanggal 1 April 1996 dengan catatan Penghitungan tagihan piutang dimaksud jumlahnya dibulatkan dalam rupiah penuh; 2.1.3. membukukan SPKPBM ke dalam BCP Penagihan Pembayaran; 2.1.4. mengirimkan; a. SPKPBM lembar kesatu kepada pihak yang berutang; b. SPKPBM lembar kedua kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai; c. SPKPBM lembar ketiga kepada Kepala Kantor Wilayah DJBC yang membawahi Kantor Pabean DJBC penerbit SPKPBM; 2.1.5. menyiapkan Surat Teguran sesuai contoh lampiran II Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 234/KMK.05/1996 tanggal 1 April 1996 dalam hal setelah jangka wakin 30 (tiga puluh} hari sejak dikeluarkan SPKPBM, Importir, Pengangkut, Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara Pengusaha Tempat Penimbunan Berikat, atau PPJK belum melunasi kewajibannya; 2.1.6. apabila dalam batas waktu 14 (empat belas) hari sejak dikeluarkan Surat Teguran, pihak yang berutang belum melunasi kewajibannya menyiapkan penerbitan : a. surat Penyerahan Penagihan Piutang Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, dan Bunga sesuai contoh lampiran IV Surat Keputusan Menteri Keuangam nomor 234/KMK.05/1996 tanggal 1 April 1996 kepada Kepala Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N) di wilayah Importir, Pengangkut Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara pengusaha Tempat Penimbunan Berikat, atau Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan berdomisili untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan b. surat Pemberitahuan Piutang Pajak dalam Rangka Impor sesuai contoh lampiran III Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 234/KMK.05/1996 tanggal 1 April 1996 kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayab Importir, Pengangkut, Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara Pengusaha Tempat Penimbunan Berikat, atau Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan peundang-undangan perpajakan yang berlaku; 2.1.7. menerima laporan dari Kepala KP3N tentang pelaksanaan serta perkembangan pengurusan penagihan piutang;
3:27 PM 12/02/2001 c0217.doc
57
2.1.8. menerima dan meneliti Bukti Pelumasan utang yang dibayar melalui bank devisa persepsi berupa: a. b.
Surat Setoran Bea Cukai (SSBC) sepanjang mengenai utang Bea masuk, Cukai, Denda Administrasi, dan Bunga; Surat Setoran Pajak (SSP) sepanjang mengenai utang PPN, PPnBM, dan PPh Pasal 22 dalam rangka impor;
pelunasan utang dapat juga dilakukan melalui Kantor Pabean dengan mendapat Bukti Pembayaran Bea dan Cukai (BPBC) sepanjang mengenai utang Bea Masuk, Cukai, Denda Admmistrasi, dan Bunga dan KPU22 sepanjang mengenai utang PPN, PPnBM, dan PPh Pasal 22 dalam rangka impor. 2.1.9. meneliti tagihan piutang Bea Masuk dan atau Denda Admimstrasi yang tidak dilunasi sampai tamggal jatuh tempo SPKPBM untuk menghitung pengenaan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya yang dihitung sejak tanggal jatuh tempo SPKPBM sampai dengan hari pembayaran, bagian bulan dihitung satu bulan penuh dengan untuk selama-lamanya 24 (dua puluh empat) bulan; 2.1.10. menyampaikan data PPh Pasal 22 dalam rangka impor yang tidak atau kurang dibayar setelah tahun takwim kepada Kepala KPP di wilayah pihak yang berutang berdomisili, untuk diproses lebih lanjut; 2.1.11. menyimpan berkas SPKPBM sebagai arsip; 2.1.12. dalam hal penanganan PIB dengan Nota Pembetulan tentang kekurangan pembayaran Bea Masuk, Cukai dan Pajak dalam rangka impor melakukan kegiatan sebagai berikut: a.
b. c.
d.
e.
f.
g.
3.
menerima Nota Pembetulan atas PIB jalur hijau dari Pejabat yang memeriksa dokumen yang berisi tentang kekurangan pembayaran Bea Masuk, Cukai dan Pajak dalam rangka impor atas PIB jalur hijau; membukukan Nota Pembetulan ke dalam Buku Bantu Catatan PIB dengan Nota Pembetulan, memantau pelaksanaan pelunasan pembayaran kekurangan Bea Masuk Cukai dan Pajak dalam rangka impor dan mencatat penyelesaiannya; membuat daftar nama importir yang tidak melunasi pembayaran Kekurangan Bea Masuk Cukai dan Pajak dalam rangka impor dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pendaftaran PIB, menyerahkan daftar nama importir dimaksud huruf d kepada Pejabat yang menerima dan merekam dokumen, sebagai dasar untuk tidak melayani PIB atas nama importir yang bersangkutan; membuat SPKPBM terhadap Nota Pembetulan yang telah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pendaftaran PIB tidak dilunasi; dalam hal menerima nota pembetulan atas PIB jalur merah, menerima jaminan dari Pejabat yang memeriksa dokumen dan melakukan pemantauan penyelesaian pembayarannya.
Penatausahaan Pengembalian Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan Bunga
3:27 PM 12/02/2001 c0217.doc
58
3.1.
Pejabat yang mengelola pengembalian melakukan kegiatan sebagai berikut: 3.1.1. menerima permohonan pengembalian Bea Masuk, Denda Administrasi, dan Bunga dari Importir, Pengangkut, Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara, pengusaha Tempat Penimbunan Berikat, atau pengusaha pengurusan jasa Kepabeanan sesuai contoh lampiran I Keputusan Menteri Keuangan nomor 233/KMK.05/1996 tangga 1 April 1996 yang dilampiri dengan asli bukti pembayaran Bea Masuk dan/atau Denda Administrasi dan/atau Bunga serta dokumen yang memuat bukti-bukti yang menjadi dasar permohonan tersebut, 3.1.2. meneliti secara silang tentang kebenaran dan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan untuk pemberian pengembalian dan ada atau tidaknya tunggakan tagihan negara; 3.1.3. menyiapkan Keputusan Kepala Kantor Pabean atas nama Menteri Keuangan tentang Surat Keputusan Pengembalian Bea Masuk (SKPBM) dalam ramgkap 5 (lima) sesuai contoh lampiran II Keputusan Menteri Keuangan nomor 233/KMK.05/1996 tanggal 1 April 1996 apabila permohonan pengembalian Bea Masuk dan/atau Denda Administrasi dan/atau Bunga disetujui; 3.1.4. mendistribusikan SKPBM dengan peruntukan sebagai berikut: a. SKPBM lembar I untuk yang mendapatkan pengembalian; b. SKPBM lembar 2 untuk Direktur Jenderal Bea dan Cukai; c. SKPBM lembar 3 untuk Kepala KPKN mitra kerja Bank tempat penyetoran bea masuk dan/atau Denda Admmistrasi dan /atau Bunga yang bersangkutan; d. SKPBM lembar 4 untuk Bank yang ditunjuk untuk membayar pengembalian bea masuk dan/atau Denda Administrasi dan/atau Bunga; e. SKPBM lembar 5 untuk Kantor Pabean yang menerbitkan SKPBM. 3.1.5. menyiapkan Surat Perintah Membayar Kembali bea masuk (SPMKBM) dengan menggunakan formulir sesuai contoh lampiran 111 Keputusan Menteri Keuangan nomor 233 /KMK.05/1996 tanggal 1 April 1996 yang dibuat dalam rangkap 6 (enam); 3.1.6. membukukan SPMKBM ke dalam BCP Pengembalian bea masuk dan membelikan nomor SPMKBM berdasarkan nomor urut BCP, 3.1.7. mendistribusikan SPMKBM dengan peruntukan sebagai berikut: a. SPMKBM lembar 1 untuk yang mendapatkan pengembalian guna ditunaikan pada Bank yang ditunjuk, b. SPMKBM lembar 2 untuk KPKN; c. SPMKBM lembar 3 untuk Bank penunai sebagai penguji SPMKBM lembar 1; d. SPMKBM lembar 4 untuk yang mendapatkan pengembalian; e. SPMBM lembar 5 untuk Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
3:27 PM 12/02/2001 c0217.doc
59
f.
SPMKBM lembar 6 untak Kantor Pabean yang menerbitkan SPMKBM.
3.1.8. menyimpan lembar SKPBM dan SPMKBM yarg diperuntukkan untuk Kantor Pabean terkait sebagai arsip;
VI KEMUDAHAN-KEMUDAHAN A. PEMBERITAHUAN PENDAHULUAN (PRE NOTIFCATION) 1.
Untuk memperlancar penyelesaian pengeluaran barang impor dari Kawasan Pabean, importir dapat mengajukan PIB (BC 2.0) kepada Kantor Pabean tempat pengeluaran barang sebelum kedatangan sarana pengangkut,
2.
Importir wajib menyerahkan copy atau fax AWB dan atau House AWB (HAWB), B/L dan atau House B/L (HB/L), yang telah ditandasahkan oleh Pengangkut untuk barang impor yang bersangkutan.
3.
Tatalaksana pembayaran Bea Masuk, Cukai dan Pajak dalam rangka Impor dan pemeriksaan dokumen sama dengan tatalaksana yang tercantum dalam angka IlI.
4.
Penerbitan dan penycrahan SPPB kepada Importir dilaksanakan setelah diserahkan BC 1.1 untuk barang impor yang bersangkutan.
B. PENGELUARAN BARANG DENGAN DOKUMEN PELENGKAP PABEAN DAN JAMINAN 1.
Pengeluaran barang impor tertentu dengan menggunakan dokumen pelengkap pabean disertai jaminan dimaksudkan untuk memberikan pelayanan segera.
2.
Pelayanan segera hanya dapat dilaksanakan terhadap brang impor sebagai berikut: 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9.
3.
organ tubuh manusia antara lain ginjal, kornea mata, darah; jenazah dan abu jenazah; barang yang dapat merusak lingkungan antara lain bahan yang mengandung radiasi; barang milik Perwakilan Negara Asing atau Organisasi Internasional yang ditetapkan Menteri Keuangan; binatang hidup; tumbuhan hidup; surat kabar, majalah yang peka waktu; dokumen yang diurus oleh perusahaan jasa titipan; barang lainnya yang mendapat ijin dan Direktur Jenderal yang karena sifatnya memerlukan pelayanan segera.
Pengeluaran barang impor dengan pelayanan segera dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
3:27 PM 12/02/2001 c0217.doc
60
3.1.
3.2.
4.
Importir menghitung sendiri Bea Masuk, Cukai, dan Pajak Dalam rangka Impor yang seharusnya dibayar berdasarkan dokumen pelenkap pabean seperti invoice,packing list untuk mengetahui besarnya jaminan yang akan diserahkan kepada Pejabat yang mengawasi pengeluaran barang kecuali untuk barang yang bebas Bea Masuk atau tarifnya 0%; Importir mengajukan dokumen pelengkap pabean dan jaminan sebesar Bea Masuk, Cukai dan Pajak dalam rangka impor kepada Pejabat yang mengawasi pengeluaran barang;
Pejabat yang mengawasi pengeluaran barang melakukan kegiatan sebagai berikut: 4.1. 4.2. 4.3.
4.4.
4.5. 4.6.
meneliti dapat tidaknya barang yang bersangkutan diberikan pelayanan segera; meneliti kebenaran penghitungan jaminan yang diserahkan dan menyampaikannya kepada Pejabat yang menangani fasilitas; mengeluarkan instruksi pemeriksaan dan menyerahkan dokumen pelengkap pabean kepada Pejabat yang melaksanakan pemeriksaan barang untuk mengetahui kesesuaian barang impor yang bersangkutan; menerbitkan SPPB dalam 2 (dua) lembar apabila berdasarkan Nota Hasil Pemeriksaan Fisik jumlah, jenis barang sesuai dengan dokumen pelengkap pabean; SPPB lembar kedua diserahkan kepada Importir guna pengeluaran barang; memberikan persetujuan pengeluaran barang apabila SPPB lembar pertama sesuai dengan SPPB lembar kedua yang diberikan oleh importir.
5.
Pejabat yang melaksanakan pemeriksaan fisik menuangkan hasil pemeriksaan ke dalam Nota Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya dikirimkan kembali kepada Pejabat yang mengawasi pengeluaran barang;
6.
Pejabat yang melaksanakan pengeluaran barang, setelah pengeluaran barang impor diselesaikan mengirimkan SPPB lembar kedua Nota Hasil Pemeriksaan, dokumen pelengkap pabean dan jaminan kepada Pejabat yang menangani fasilitas sambil menunggu diajukannya PIB definitif, sedangkan SPPB lembar kesatu diserahkan kepada Pejabat yang menangani Manifest untuk penutupan BC 1.1.
7.
Importir harus menyelesaikan PIB definitif sesuai tata cara sebagaimana dimaksud dalam angka III huruf B butir 5.5 sampai dengan butir 5.16 dengan mendapatkan penetapan jalur hijau tanpa diterbitkan SPPB dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal pengeluaran barang impor guna menarik kembali jaminan yang telah diserahkan.
8.
Dalam hal kewajiban sebagaimana tersebut pada butir I tidak dipenuhi, jaminan dicairkan dan permohonan pelayanan segera untuk dan atas nama importir yang bersangkutan tidak diberikan lagi.
9.
Pejabat yang menangani fasilitas mengembalikan jaminan kepada Importir apabila P1B yang diterima dari Pejabat yang melaksanakan pendistribusian kedapatan sesuai dengan data yang ada di dalam dokumen pelengkap pabean sebagaimana dimaksud pada butir 6.
C. PEMERIKSAAN BARANG IMPOR DI GUDANG ATAU PEKARANGAN PE-NIMBUNAN IMPORTIR 3:27 PM 12/02/2001 c0217.doc
61
1.
Kemudahan pemeriksaan barang impor di gudang atau pekarangan penimbunan Importir dapat diberikan dengan syarat, Importir yang bersangkutan telah mendapatkan izin untuk menimbun barang impor di gudang atau pekarangan Importir yang bersangkutan.
2.
PIB yang diajukan oleh Importir untuk penyelesaian kewajiban pabean atas barang impor yang bersangkutan dilayani sesuai tata cara pengeluaran barang impor sebagaimama dimaksud dalam angka III.
3.
Dalam hal pengeluaran barang impor ditetapkan dengan jaur merah, pemeriksaan barang dilakukan oleh Pejabat di gudang atau pekarangan penimbunan Importir.
D. PEMBONGKARAN DAN PENIMBUNAN BARANG IMPOR DI TEMPAT LAIN SELAIN KAWASAN PABEAN DAN TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA 1.
Pembongkaran dan penimbunan barang impor di tempat lain selain kawasan pabean 1.1.
Pembongkaran dan penimbunan barang impor di tempat lain selain kawasan pabean, hanya dapat dilakakan dalam hal: 1.1.1. keadaan darurat (force majeur); atau 1.1.2. karena sifat barang yang bersangkutan sehingga tidak dapat dibongkar di kawasan pabean; atau 1.1.3. karena kendala teknis sehingga tidak dapat dilakukan pembongkaran; atau 1.1.4. kongesti yang harus dinyatakan secara tertulis oleh Pengusaha Pelabuhan laut/udara; atau 1.1.5. tempat tersebut telah memenuhi syarat untuk dapat dilakukan pembongkaran;
1.2.
Pembongkaran dan penimbunan tersebut butir 1.1 wajib mendapatkan persetujuan Kepala Kantor Pabean yang wilayah kerjanya meliputi tempat pembongkaran dan penimbunan,
1.3.
Untuk mendapatkan persetujuan tersebut butir 1.2, Pengangkut mengajukan permohonan secara tertulis dengan menyebutkan alasannya dan melaporkan copy manifest (BC 1.1) berikut dokumen pelengkap/pendukungnya;
1.4.
Kepala Kantor Pabean meneliti permohonan pendukungnya kemudian memberikan keputusannya:
dan
dokumen
1.4.1. Dalam hal permohonan disetujui Kepala Kantor Pabean menunjuk Pejabat yang mengawasi pembongkaran/penimbunan barang untuk mengawasi pembongkaran dan penimbunannya serta mengambil tindakan guna pengamanan hak keuangan negara; 1.4.2. Dalam hal permohonan tidak disetujui, Kepala Kantor Pabean memberitahukan kepada yang bersangkutan.
3:27 PM 12/02/2001 c0217.doc
62
2.
1.5.
Persetujuan tersebut butir 1.2 tidak diperlukan dalam hal sarana pengangkut dalam keadaan darurat, tetapi setelah pembongkaran harus segera melaporkan kepada Kantor Pabean terdekat dalam waktu 72 jam;
1.6.
Pejabat yang mengawasi pembongkaran/penimbunan barang membuat laporan sesuai contoh BCL 1.2 kepada Kepala Kantor Pabean;
Penimbunan barang impor di tempat lain selain Tempat Penimbunan Sementara 2.1.
Barang impor dapat ditimbun di tempat lain selain di Tempat Penimbunan Sementara atas persetujuan Kepala Kantor Pabean dalam hal: 2.1.1. kongesti yang dinyatakan oleh pengusaha pelabuhan laut/udara; 2.1.2. barang impor yang karena sifatnya memerlukan pengawasan khusus (a.l. barang peka cahaya barang yang mengandumg radioaktif, hewan ternak, tumbuhan dan lain-lain); 2.1.3. keadaan darurat (misalnya kebakaran, kebanjiran); 2.1.4. secara teknis tidak dapat ditimbun di TPS; 2.1.5. bahan baku dan mesin-mesin untuk industri; 2.1.6. barang impor untuk keperluan proyek pemerintah atau ABRI; 2.1.7. barang kebutuhan pokok yang diimpor oleh BULOG; 2.1.8. barang impor untuk industri strategis (BPIS); 2.1.9. barang impor yang mendapat fasilitas pembayaran berkala/PIB berkala.
2.2.
Untuk mendapatkan persetujuan tersebut, Importir mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pabean yang wilayah kerjanya meliputi tempat pembongkaran dengan menyebutkan alasan dan melampirkan data yang mendukung permohonan tersebut.
2.3.
Kepala Kantor Pabean meneliti permohonan pendukungnya kemudian memberikan keputusannya:
dan
dokumen
2.3.1. dalam hal permohonan disetujui, Kepala Kantor Pabean menunjuk Pejabat yang memantau pembongkaran/penirnbunan barang untuk mengawasi penimbunan barang impor serta mengambil tindakan guna pengamanan hak keuangan negara; 2.3.2. dalam hal permohonan tidak disetujui, Kepala Kantor Pabean memberitahukan kepada yang besangkutan; 2.4.
3.
Pejabat yang mengawasi pembongkaran/penimbunan barang membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Kantor Pabean sesuai contoh BCL 1.2.
Untuk pengeluaran barang impor sebagaimana tersebut butir 1 dan dilaksanakan sesuai tata cara sebagaimana tersebut angka III.
2
E. PEMERIKSAAN BARANG IMPOR DI GUDANG ATAU PEKARANGAN PE-NIMBUNAN IMPORTIR
3:27 PM 12/02/2001 c0217.doc
63
1.
Kemudahan pemeriksaan barang impor di gudang atau pekarangan penimbunan importir dapat diberikan dengan syarat, Importir yang bersangkutan telah mendapatkan ijin untuk menimbun barang impor di gudang atau pekarangan Importir yang bersangkutan.
2.
PIB yang diajukan oleh importir untuk penyelesaian kewajiban pabean atas barang impor yang bersangkutan dilayani sesuai tata cara pengeluaran barang impor sebagaimana dimaksud dalam angka III.
3.
Dalam hal pengeluaran barang impor diputuskan dengan jalur merah, maka Pejabat yang melaksanakan pemeriksaan barang melakukan pemeriksaan barang di gudang atau pekarangan penimbunan Importir.
4.
Setelah melakukan pemeriksaan barang, Pejabat yang melaksanakan pemeriksan barang membuat Nota Pemeriksaan dan menyerahkan Nota Pemeriksaan dan instruksi Pemeriksaan serta berkas dokumen pelengkap pabean kepada Pejabat yang memeriksa dokumen untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam angka III.
F. PEMERIKSAAN PENDAHULUAN DAN PENGAMBILAN CONTOH UNTUK PEMBUATAN PIB 1.
Pemeriksaan Pendahuluan dan pengambilan contoh untuk pembuatan PIB hanya dapat dilakukan dalam hal importir sulit menetapkan sendiri klasifikasi dan/atau penghitungan Nilai Pabean sebagai dasar untuk penghitungan Bea Masuk, Cukai dan Pajak dalam rangka impor dari barang yang diimpornya karena uraian dan/atau rincian Nilai Pabean dan/atau mutu barang yang tercantum dalam dokumen pelengkap pabean tidak jelas.
2.
Untuk mendapatkan persetujuan pemeriksaan pendahuluan dan/atau pengambilan contoh, importir mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pabean dengan menyebutkan alasannya.
3.
Kepala Kantor Pabean meneliti permohonan tersebut dan memberikan keputusannya: 3.1.
3.2.
dalam hal permohonan disetujui, menunjuk Pejabat yang melaksanakan pemeriksaan barang untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan barang impor guna pengambilan contoh dan menyerahkannya kepada yang bersangkutan; dalam hal permohonan tidak disetujui, memberitahukan kepada yang bersangkutan.
4.
Untuk penyelesaian pengeluaran barang impor yang bersangkutan, contoh barang dan hasil pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam butir 3.1 dilampirkan pada berkas PIB pada saat pengajuan ke Kantor Pabean.
5.
Terhadap barang impor yang tersebut pada butir I tidak tertutup kemungkinan diadakannya pemeriksaan ulang oleh Kantor Pabean.
3:27 PM 12/02/2001 c0217.doc
64
G. PENANGGUHAN PEMBAYARAN BEA MASUK, CUKAI DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR 1.
Penangguhan pembayaran bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor adalah kemudahan pembayaran Bea Masuk Cukai dan Pajak dalam rangka impor yang diberikan oleh Kepala Kantor Pabean tempat penimbunan kepada Importir yang memenuhi persyaratan untuk dapat diberikan penangguhan pembayaran Bea Masuk, Cukai dan Pajak dalam rangka impor atas barang yang di impor dalam jangka waktu 60 (enam puluh hari) yang dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat yang ditunjuknya.
2.
Importir yang mendapatkan kemudahan penangguhan pembayaran Bea Masuk, Cukai dan Pajak dalam rangka impor sebagaimana dimaksud dalam butir 1 wajib menyerahkan Jaminan kepada Kepala Kantor Pabean guna pengeluaran barang yang diimpornya.
3.
Penangguhan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dapat diberikan terhadap barang yang diimpor : a. b. c. d. e.
4.
oleh Importir yang mendapat kemudahan pembayaran berkala; untuk pembangunan proyek yang mendesak; untuk keperluan penanggulangan keadaan darurat; yang memerlukan pelayanan segera; yang akan memperoleh fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor sebelum keputusan tentang pembebasan atau keringanannya ditetapkan.
Tatacara pengeluaran barang impor yang mendapatkan fasilitas penangguhan pembayaran Bea Masuk, Cukai dan Pajak dalam rangka impor dilaksanakan sesuai ketentuan pengeluaran barang impor sebagaimana tercantum pada angka III dengan menggunakan : a. b.
PIB dan jaminan; atau dokumen pelengkap pabean dan jaminan.
5.
PIB atau dokumen pelengkap pabean yang telah mendapatkan SPPB diserahkan kepada Pejabat yang melaksanakan pendistribusian yang selanjutnya akan menyerahkan kepada Pejabat yang mengelola fasilitas guna pemantauan penyelesaiannya.
6.
Pendefinitifan PIB atau dokumen pelengkap pabean sebagaimana dimaksud pada butir 4 dilaksanakan setelah diterimanya penetapan pembebasan atau keringanan yang berkaitan dengan pemberian penangguhan dimaksud dengan tatacara sebagai berikut : 6.1.
Importir menyiapkan dan menyerahkan PIB definitif yang mencantumkan nomor dan tanggal PIB atau dokumen pelengkap pabean sebagaimana dimaksud pada butir 4 dan melampirkan copy PIB atau dokumen pelengkap pabean beserta penetapan pembebasan atau keringanan yang berkaitan dengan pemberian penangguhan dimaksud kepada Pejabat yang menerima dan merekam dokumen;
3:27 PM 12/02/2001 c0217.doc
65
6.2.
Penyelesaian lebih lanjut dari PIB definitif dilaksanakan sesuai tatacara sebagaimana dimaksud dalam angka III huruf B butir 5.5 sampai dengan butir 5.16 dengan mendapatkan penetapan jalur hijau tanpa diterbitkan SPPB;
6.3.
dalam hal terdapat kewajiban pembayaran bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor : 6.3.1. pelunasan melalui Bank Devisa : -
-
-
mengisi SSBC dan SSP atas Bea Masuk, Cukai dan Pajak dalam rangka impor yang terhutang sesuai penetapan pembebasan atau keringanan; mengajukan SSBC dan SSP beserta berkas P1B untuk pembayaran Bea Masuk Cukai dan Pajak dalam rangka impor kepada Bank Devisa Persepsi; menyampaikan bukti pembayaran beserta berkas PIB ke Pejabat yang menerima dan merekam dokumen.
6.3.2. pelunasan melalui Kantor Pabean: -
-
-
6.4.
7.
mengisi BPBC dan KPU 22 atas Bea Masuk, Cukai dan Pajak dalam rangka impor yang terhutang sesuai penetapan pembebasan atau keringanan; melakukan pembayaran Bea Masuk, Cukai dan Pajak dalam rangka impor ke Pejabat yang menerima pembayaran pada Kantor Pabean setempat; menyampaikan bukti pembayaran beserta berkas PIB ke Pejabat yang menerima dan merekam dokumen.
Pelunasan sebagaimana dimaksud pada butir 6.3 dapat dilaksanakan dengan memperhitungkan jaminan yang dipertaruhkan;
Apabila setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada butir 1 Importir belum melunasi kewajibannya, pelunasan Bea Masuk Cukai dan Pajak dalam rangka impor yang terhutang dengan cara mencairkan jaminan atau dilakukan penagihan atas kekurangan pembayaran sesuai dengan ketentuan disertai sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 38 Undang-Undang No. 10 tahun 1995;
H. PEMBAYARAN BERKALA 1.
Pembayaran berkala adalah kemudahan pembayaran Bea Masuk Cukai dan Pajak dalam rangka impor yang diberikan oleh Kepala Kantor Pabean tempat penimbunan kepada Importir Produsen yang memenuhi persyaratan untuk menangguhkan pembayaran Bea Masuk, Cukai dan Pajak dalam rangka impor atas barang yang di impor dalam satu periode tertentu.
2.
Importir Produsen mendapatkan kemudahan Pembayaran berkala sebagaimana dimaksud dalam butir 1 setelah menyerahkan Jaminan Bank atau Customs Bond dengan persyaratan mempunyai reputasi yang baik selama 12 (duabelas) bulan terakhir.
3:27 PM 12/02/2001 c0217.doc
66
3.
Jaminan Bank atau Customs Bond sebagaimana dimaksud dalan butir 2 dapat digantikan dengan jaminan tertulis apabila importir Produsen telah terbukti melakukan kewajibannya dengan baik selama 6 (enam) bulan terakhir setelah diserahkannya jaminan di maksud.
4.
Tatacara pengeluaran barang impor yang mendapatkan fasilitas pembayaran berkala dilaksanakan sesuai ketentuan pada angka III dengan pengecualian sebagai berikut: 4.1. 4.2. 4.3.
5.
Pembayaran Bea Masuk Cukai dan Pajak dalam rangka impor sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dilakukan secara berkala selambat-lambatnya pada setiap akhir bulan atas impor yang dilakukan pada bulan yang bersangkutan, dengan ketentuan : 5.1.
5.2.
6.
Importir tidak perlu melakukan pembayaran Bea Masuk Cukai dan Pajak dalam rangka impor setiap kali melakukan importasi; PIB atas barang yang diimpor dapat diajukan kepada Pejabat Bea dan Cukai tanpa dilampiri bukti pembayaran untuk pengeluaran barangnya; Terhadap PIB dengan pembayaran berkala pengeluaran barang impornya ditetapkan melalui jalur hijau kecuali ada NHI/NI atau random;
Dalam hal akhir bulan pada bulan yang bersangkutan jatuh pada hari minggu atau hari libur resmi, pembayaran dilakukan pada hari kerja sebelumnya. Dalam hal akhir bulan pada bulan yang bersangkutan jatuh pada akhir Tahun Anggaran, pembayaran dilakukan pada hari kerja terakhir minggu ketiga.
Untuk pelunasan Bea Masuk, Cukai dan Pajak dalam rangka impor atas barang-barang impor yang dikeluarkan dengan Pembayaran Berkala, importir Produsen melakukan kegiatan sebagai berikut: 6.1.
dalam hal pelunasan melalui Bank Devisa: 6.1.1. mengisi SSBC dan SSP atas Bea Masuk, Cukai dan Pajak dalam rangka impor yang terhutang untuk PIB dalam periode yang bersangkutan; 6.1.2. mengajukan SSBC dan SSP beserta berkas P1B untuk pembayaran Bea Masuk Cukai dan Pajak dalam rangka impor kepada Bank Devisa Persepsi; 6.1.3. menyampaikan bukti pembayaran beserta berkas PIB ke Kantor Pabean setempat.
6.2.
dalam hal pelunasan melalui Kantor Pabean: 6.2.1. mengisi BPBC dan KPU 22 atas Bea Masuk, Cukai dan Pajak dalam rangka impor yang terhutang untuk PIB dalam periode yang bersangkutan, 6.2.2. melakukan pembayaran Bea Masuk, Cukai dan Pajak dalam rangka impor ke Pejabat yang menerima pembayaran pada Kantor Pabean setempat;
3:27 PM 12/02/2001 c0217.doc
67
7.
dalam hal jumlah Bea Masuk, Cukai dan Pajak dalam rangka impor yang seharusnya dibayar teryata lebih besar dari jumlah jaminan yang dipertaruhkan. barang impor yang bersangkutan tetap dapat diberikan persetujuan pengeluaran dengan catatan kekurangan pembayaran tersebut harus dibayar pada saat pelunasan Bea Masuk Cukai dan Pajak dalam rangka impor sebagaimana dimaksud dalam butir 6.
8.
Apabila setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada butir 5 importir Produsen belum melunasi kewajibannya maka dikenakan sanksi berupa: 8.1.
8.2.
9.
pencabutan fasilitas Pembayaran Berkala dalam jangka waktu l (satu) tahun terhitung mulai bulan berikutnya dari bulan saat tidak dipenuhinya kewajiban tersebut, dan pelunasan Bea Masuk Cukai dan Pajak dalam rangka impor yang terhutang dengan cara mencairkan jaminan atau dilakukan penagihan atas kekurangan pembayaran sesuai dengan ketentuan disertai sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 38 Undang-Undang No. 10 tahun 1995,
Apabila importir Produsen yang mendapat fasilitas Pembayaran Berkala melakukan pelanggaran ketentuan impor yang berlaku, dilakukan pencabutan fasilitas Pembayaran Berkalanya oleh Kepala Kantor Pabean untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
I. PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG (PIB) BERKALA 1.
PIB berkala adalah PIB yang berisi data barang impor yang telah dikeluarkan terlebih dahulu dengan dokumen pelengkap pabean dalam periode yang telah ditetapkan.
2.
Penyelesaiam barang dengan PIB berkala adalah kemudahan pengeluaran barang impor yang diberikan oleh Kepala Kantor Pabean tempat penimbunan kepada importir yang memenuhi persyaratan reputasi baik dan telah mendapatkan fasilitas pembayaran berkala.
3.
Barang impor yang dapat dikeluarkan dengan PIB berkala adalah yang: 3.1. 3.2. 3.3.
diimpor dalam frekuensi impor yang tinggi serta perlu segera digunakan; diimpor melalui saluran pipa atau jaringan transmisi; atau berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Bea dan Cukai dapat diberikan kemudahan pengajuan PIB berkala.
4.
Pengeluaran barang impor dapat dilakukan dengan menggunakan dokumen pelengkap pabean yang setelah memenuhi jangka waktu yang ditetapkan harus telah diserahkan PIB berkala dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
5.
PIB berkala tersebut butir 4 harus dilampiri seluruh copy dokumen pelengkap pabean yang telah digunakan dalam pengeluaran barang impor.
6.
Dalam hal Importir yang mendapat fasilitas PIB berkala tidak memenuhi kewajiban dalam waktu yang ditetapkan atau melakukan pelanggaran ketentuan
3:27 PM 12/02/2001 c0217.doc
68
impor yang berlaku, fasilitas PIB berkala yang telah diberikan dicabut oleh Kepala Kantor Pabean untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
VII.
7.
Pembayaran Bea Masuk, Cukai dan Pajak dalam rangka impor dilaksanakan sesuai ketentuan pembayaran berkala.
8.
Tatalaksana pengeluaran barang berlaku ketentuan sebagaimana ketentuan angka VI huruf B mengenai pengeluaran barang impor yang menggunakan dokumen pelengkap pabean.
LAIN - LAIN A. NILAI DASAR PENGHITUNGAN BEA MASUK, DAN NILAI PABEAN 1.
Nilai Dasar Penghitungan Bea Masuk (NDPBM) yang dipergunakan sebagai dasar penghitungan Nilai Pabean adalah NDPBM yang berlaku pada saat dilakukannya pembayaran Bea Masuk, Cukai dan Pajak dalam rangka impor.
2.
NDPBM sebagaimama tersebut pada butir1 ditetapkan oleh Menteri Keuangan secara berkala.
3.
Nilai Pabean untuk penghitungan Bea Masuk sesuai ketentuan yang berlaku.
B. KLASIFIKASI DAN PEMBEBANAN 1.
Penetapan klasifikasi dan pembebanan impor serta pemberlakuan ketentuan-ketentuan impor lainnya untuk penghitungan Bea Masuk, Cukai dan Pajak dalam rangka impor berpedoman pada Buku Tarif Bea Masuk indonesia.
2.
Penetapan klasifikasi dan pembebanan barang impor dapat dilakukan sebelum penyerahan Pemberitahuan Pabean (Pre Entry Classification) atas permohonan yang bersangkutan yang tatacaranya diatur sesuai ketentuan yang berlaku.
C. PEMBULATAN DAN PENGHITUNGAN NILAI PABEAN, BEA MASUK, CUKAI, DENDA ADMMISTRASI, BUNGA DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR 1.
2. 3. 4.
5.
Nilai Pabean yang dijadikan dasar penghitungan Bea Masuk, Cukai dan Pajak dalam rangka impor adalah hasil pembulatan dari perkalian antara NDPBM dengan nilai CIF dalam valuta asing. Bea Masuk, Cukai dam Pajak dalam rangka impor dihitung untuk setiap jenis barang impor yang tercantum dalam PIB dan dibulatkan dalam Rupiah penuh. Bea Masuk yang harus dibayar adalah hasil pembulatan dari perkalian antara Nilai Pabean dengan % tarif pembebanan. Cukai yang harus dibayar adalah hasil pembulatan dari perkalian antara Harga Dasar yang merupakan jumlah Nilai Pabean dam Bea Masuk atau Harga Jual Eceran barang kena cukai dengan % tarif barang kena cukai yang bersangkutam atau hasil perkalian dari jumlah barang kena cukai dikalikan dengan tarif cukai. PPN, PPnBM dam PPh Pasal 22 impor yang harus dibayar adalah hasil pembulatan dari perkalian antara % tarif PPN, PPnBM dan PPh Pasal 22 Impor dengan hasil penjumlahan antara Nilai Pabean dan Bea Masuk yang benar-benar dibayar.
3:27 PM 12/02/2001 c0217.doc
69
6. 7. 8.
pembulatan sebagaimana dimaksud pada butir 1 sampai dengan 5 adalah dalam Rupiah penuh yang pelaksanaannya dengan menghilangkan bagian Rupiah. untuk menghitung Denda Administrasi dan Bunga diberlakukan ketentuan pembulatan sebagaimana dimaksud pada butir 6. dalam hal terjadi perbedaan penghitungan antara Importir dan Kamtor Pabean yang disebabkan oleh pembulatan, perbedaan tersebut diabaikan.
D. PENETAPAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA 1.
Penetapan sanksi administrasi berupa denda atas pelanggaran ketentuan Kepabeanan yang terjadi di Kantor Pabean dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pabean atas nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai berdasarkam usulan: 1.1. 1.2. 1.3. 1.4.
2.
Usulan penetapan sanksi administrasi tersebut dilampiri: 2.1.
2.2. 2.3. 3.
Berita Acara Wawancara untuk pelanggaran-pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 3, 4, 5, 8; Pasal 11 ayat 3, 4; Pasal 44 ayat 3; Pasal 81 ayat 3 Undang-Undang nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan; Resume Berita Acara Wawancara; Dokumen-dokumen terkait.
Pelaksanaan penetapan sanksi administrasi dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1996 dengan menerbitkan Nota Pembetulan (BCF 2.4) dalam 4 (empat) lembar yang pendistribusiannya sebagai berikut: 3.1. 3.2. 3.3.
4.
Pejabat yang mengelola informasi; Pejabat yang menangani Manifest; Pejabat yang menangani fasilitas; Pejabat yang memeriksa dokumen.
lembar kesatu, kepada yang bersangkutan untuk penyelesaian; lembar kedua kepada Pejabat yang mengelola penagihan guna pemantauan penyelesaian Nota Pembetulan yang bersangkutan; lembar ketiga dan keempat disematkan pada berkas PIB yang bersangkutan bila ada;
Pejabat yang mengelola penagihan memantau pelaksanaan butir 3.
E. PENYUSUNAN DAN PEMUTAKHIRAN PROFIL 1.
Jenis Profil antara lain : 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.
Profil Komoditi; Profil Importir; Profil Pemasok; Profil Harga; Profil Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK). Profil Sarana Pengangkut;
3:27 PM 12/02/2001 c0217.doc
70
2.
Profil Komoditi adalah himpunan data komoditi yang disusun berdasarkan klasifikasi Buku Tarif Bea Masuk indonesia (BTBMI) dan elemen data lainnnya yang meliputi: 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13.
klasifikasi tarif; uraian barang; tarif Bea Masuk (BM); Pajak Pertambahan Nilai (PPN); Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBm); Asean PTA/CEPT; Global System of Trade Preferences (GSTP); tarif Cukai; pengaturan tata niaga impor; larangan impor; komoditi rawan; fasilitas pelayanan segera; fasilitas lainnya.
3.
Profil Importir adalah Data Importir sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran DJBC Nomor: SE-090/BC.6/1996 tanggal 8 Juli 1996 yaitu himpunan data importir yang melakukan kegiatan impor dalam wilayah kerja Kantor Pabean yang bersangkutan.
4.
Elemen data Profil importir meliputi: 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5.
nama perusahaan dan jenis barang yang diimpor; identitas, meliputi No. SIUP, NPWP, API dan nama pemilik/ direktur; alamat, meliputi jalan, kota, propinsi, telepon, fax dan teleks; past record, meliputi jenis pelanggaran, tanggal pelanggaran, tindakan yang diambil; keterangan (modus operandi, jumlah pelanggaran, data sarana angkut yang digunakan, alamat tidak lengkap/ tidak benar dan lain-lain).
5.
Profil Pemasok adalah himpunan data Pemasok yang mempunyai reputasi negatif yang mengirim barang ke dalam wilayah kerja Kantor Pabean bersangkutan dalam masa 1 tahun terakhir.
6.
Elemen data Profil Pemasok: 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6.
nama pemasok; alamat; kantor pemasukan barang; barang yang biasa dipasok; negara asal barang; pelabuhan /negara muat;
7.
Profil Harga adalah himpunan data harga barang impor untak suatu periode tertentu yang digunakan sebagai sarana untuk menguji kawajaran pemberitahuan Nilai Pabean untuk dasar menetapkan Nilai Pabean menggunakam nilai transaksi barang identik (Metode II), nilai transaksi barang serupa (Metode III) dan menggunakan data yang tersedia di Daerah Pabean (Metode VI).
8.
Elemen data Profil Harga meliputi:
3:27 PM 12/02/2001 c0217.doc
71
8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5. 8.6. 8.7. 8.8. 8.9. 8.10. 8.11. 8.12. 8.13. 8.14.
klasifikasi tarif; uraian barang; tipe/model, ukuran, keadaan, merek; kemasan; negara asal/ muat barang; jumlah barang; berat bruto barang; berat neto barang; tanggal invoice / B/L / AWB; harga satuan; harga total; nama importir; nama pemberitahu; nama pemasok.
9.
Profil Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) adalah Data Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran DJBC Nomor: SE-090/BC.6/1996 tanggal 8 Juli 1996.
10.
Elemen data Profil Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) meliputi: 10.1. 10.2. 10.3. 10.4. 10.5.
nama perusahaan dan bidang usaha; identitas, meliputi SIUP, NPWP dan nama direktur tenaga ahli pabean, nomor dan tanggal ijin/rekomendasi Direktur Jenderal Bea dan Cukai; alamat melipah jalan, kota propinsi, telepon, fax dan teleks; past record meliputi jenis pelanggaran, tanggal pelanggaran dan tindakan yang telah diambil; keterangan (modus operandi jumlah pelanggaran, alamat tidak lengkap/tidak benar dan lain-lain).
11.
Profil Pengangkut adalah Data Perusahaan Pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Surat daran DJBC Nomor: SE-090/BC.6/1996 tanggal 8 Juli 1996.
12.
Elemen data profil pengangkut meliputi: 12.1. 12.2. 12.3. 12.4.
nama perusahaan dan bidang usaha; nomor dan tanggal Surat Ijin, NPWP, dan nama pemilik/ direktur; alamat kantor meliputi jalan kota propinsi, telepon, fax, dan telex; data armada meliputi: 12.4.1. Nama dan bendera sarana pengangkut; 12.4.2. status (charter, milik, keagenan); 12.4.3. kode type; 12.4.4. DWT; 12.4.5. GRT; 12.4.6. HP/ merek mesin; 12.4.7. tahun pembuatan;
12.5. 12.6.
past record meliputi: jenis pelanggaran, tanggal pelanggaran, tindakan yang telah diambil; keterangan (jumlah pelanggaran, modus operandi dan lain-lain).
3:27 PM 12/02/2001 c0217.doc
72
13.
Penyusunan dan pemutakhiran untuk: 13.1.
13.2.
Profil Importir, Profil Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) dan Profil Pengangkut sebagaimana diatur dalam Surat Edaran DJBC Nomor SE- 090/BC.6/1996 tanggal 8 Juli 1996, Profil Harga sebagaimana diatur dalam Surat Edaran DJBC
F. KETENTUAN JAM KERJA KANTOR PABEAN 1.
Jam kerja Kantor Pabean adalah sebagaimana ditentukan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Nomor 71/KMK.01/1996 jo. Nomor 338/KMK.01/1996.
2.
Kepala Kantor Pabean memberikan pelayanan setiap hari selama 24 (dua puluh empat) jam terhadap kegiatan: 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5.
3.
penanganan manifest; pemeriksaan sarana pengangkut; pengawasan pembongkaran, pemuatan dan penimbunan barang; penanganan pengeluaran dan pemasukan barang yang telah mendapatkan persetujuan pengeluaran dan pemasukan barang; penanganan barang penumpang dan barang yang mendapat fasilitas pelayanan segera;
Kepala Kantor Pabean mengatur pergantian petugas yang melayani kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir 2.
G. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG RE-IMPOR 1.
Yang dimaksud dengan barang re-impor adalah barang berasal dari dalam daerah pabean yang karena sesuatu hal diimpor kembali yaitu: 1.1.
1.2. 1.3. 1.4.
2.
barang ekspor pada umumnya yang terpaksa harus diimpor kembali karena tidak laku, tidak memenuhi kontrak pembelian, tidak memenuhi ketentuan impor di negara tujuan ekspor; barang yang telah selesai diperbaiki, dikerjakan atau diuji dari luar daerah pabean; barang yang telah selesai digunakan di luar daerah pabean dalam rangka pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan di luar daerah pabean; barang yang telah selesai digunakan untuk keperluan pameran, pertunjukan atau perlombaan di luar daerah pabean.
Penyelesaian barang re-impor tersebut diberlakukan ketentuan seperti barang impor pada umumnya sebagaimana tercantum dalam angka III, dengan ketentuan sebagai berikut: 2.1. 2.2.
untuk barang butir 1.1 dan 1.4, Bea Masuknya dibebaskan dan/atau fasilitas yang pernah diterimanya harus dikembalikan kepada negara; untuk barang butir 1.2, dipungut Bea Masuk Cukai dan Pajak dalam rangka impor atas bagian yang diganti atau diperbaiki dan biaya pengerjaan/perbaikan serta ongkos angkut dan asuransi
3:27 PM 12/02/2001 c0217.doc
73
2.3.
3.
untuk barang butir 1.3, Bea Masuknya dibebaskan apabila dapat dibuktikan bahwa identitas barang yang bersangkutan adalah benar barang yang pernah dikeluarkan.
Disamping membuat PIB/PIBT yang dilampiri dokumen pelengkap pabean importir Pejabat menyerahkan juga copy PEB/PEBT pada waktu ekspornya dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan pengeluaran barang re-impor tersebut.
H. PENYELESAIAN PENGELUARAN BARANG DENGAN JALUR HIJAU YANG MENDAPATKAN NHI/NI 1.
Pejabat yang mengelola informasi mengirimkan NHI/NI dalam 3 (tiga) lembar dan mendistribusikannya sebagai berikut: 1.1. 1.2. 1.3.
Pejabat yang memeriksa dokumen, untuk keperluan penetapan jalur; Pejabat yang melaksanakan pengeluaran barang untuk keperluan penangguhan pengeluaran barang; Kepala Kantor Pabean sebagai laporan.
2.
Barang impor yang telah mendapat SPPB, ditegah pengeluarannya oleh Pejabat yang melaksanakan pengeluaran barang segera setelah menerima NHI/NI dari yang mengelola informasi;
3.
Pejabat yang mengelola informasi membuat Berita Acara Penegahan;
4.
Pejabat yang memeriksa dokumen I mengeluarkan instruksi pemeriksaan fisik berdasarkan NHI/NI dan berkas PIB yang bersangkutan serta memberitahukan kepada Pejabat yang mengelola informasi untuk pemeriksaan fisik;
5.
Dalam hal berkas PIB telah berada di Pejabat yang melaksanakan pendistribusian dokumen, Pejabat yang memeriksa dokumen I meminjam berkas PIB yang bersangkutan untuk proses pemeriksaan fisik;
6.
Pejabat yang melaksanakan pemeriksaan barang melakukan pemeriksaan berdasarkan instruksi pemeriksaan dan Dokumen Pelengkap Pabean: 6.1.
bila dalam pemeriksaan fisik kedapatan sesuai, berkas instruksi pemeriksaan dan nota hasil pemeriksaan segera dikirimkan kepada Pejabat yang mengelola informasi guna mencabut penegahan barang dan pengeluaran barang impor dilaksanakan berdasarkan SPPB yang bersangkutan, selanjunya pengeluaran barang dilaksanakan oleh Pejabat yang melaksanakan pengeluaran barang dan berkas instruksi pemeriksaan dan nota hasil pemeriksaan segera dikembalikan oleh Pejabat yang mengelola informasi kepada Pejabat yang memeriksa dokumen I;
6.2.
bila dalam pemeriksaan fisik kedapatan tidak sesuai, penyelesaian lebih lanjut sesuai tatacara sebagaimana tersebut dalam angka III huruf B butir 5.13, dengan catatan apabila men yangkut ketentuan larangan dan/atau pembatasan barang impor, penegahan barang dilanjutkan sambil menunggu proses penyelesaian lebih lanjut;
3:27 PM 12/02/2001 c0217.doc
74
7.
Pejabat yang memeriksa dokumen I menyematkan berkas instruksi pemeriksaan dan nota hasil pemeriksaan pada PIB yang berangkutan untuk diserahkan kembali kepada Pejabat yang melaksanakan pendistribusian dokumen,
I. PENGELUARAN BARANG DARI KAWASAN PABEAN 1.
Pejabat yang melaksanakan pengeluaran barang menerima SPPB lembar-l dari Pejabat yang memeriksa dokumen I atau II dan mencatatnya pada Buku untuk SPPB;
2.
Pejabat yang melaksanakan pengeluaran barang menunjuk Petugas yang melaksanakan pengeluaran barang;
3.
Untuk mengeluarkan barang dari kawasan pabean Importir menyerahkan SPPB lembar kedua kepada Petugas yang melaksanakan pengeluaran barang;
4.
Petugas yang melaksanakan pengeluaran barang melakukan kegiatan: 4.1. 4.2.
4.3.
4.4.
mencocokkan SPPB lembar kedua dengan SPPB lembar ke-1; mencocokkan data yang ada pada SPPB dengan data yang ada pada kemasan atau peti kemas barang impor yang akan dikeluarkan dari kawasan pabean; setelah barang impor selesai dikeluarkan memberikan catatan setentangnya di kolom yang telah disediakan pada kedua lembar SPPB tersebut; mengirimkan kembali SPPB lembar-1 dan lembar-2 kepada Pejabat yang melaksanakan pengeluaran barang;
5.
Pejabat yang melaksanakan pengeluaran barang menerima kembali SPPB bersangkutan dan mengirimkan SPPB lembar-l ke Pejabat yang menangani Manifest,
6.
Dalam hal barang impor eksep, Petugas yang melaksanakan pengeluaran barang melakukan kegiatan: 6.1. 6.2. 6.3.
mencatat jumlah kemasan atau petikemas yang dikeluarkan pada SPPB yang bersangkutan; menyerahkan SPPB lembar kedua kepada importir untuk ditunjukan pada pengeluaran barang berikutnya; mengirirnkan SPPB lembar pertama eksep tersebut ke Pejabat yang melaksanakan pengeluaran barang.
7.
Pejabat yan melaksanakan pengeluaran barang menyimpan SPPB lembar kesatu sampai dengan diselesaikan eksep-nya.
8.
Penyelesaian eksep dilakukan sebagai berikut: 8.1.
8.2.
Importir menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala Kantor Pabean bahwa barang impor eksep telah tiba dan ditimbun di kawasan pabean; Kepala Kantor Pabean memberikan disposisi pelayanan atas surat pemberitahuan tersebut untuk penyelesaian eksepnya;
3:27 PM 12/02/2001 c0217.doc
75
8.3. 8.4.
8.5.
8.6.
8.7.
Importir menyerahkan surat pemberitahuan tersebut beserta SPPB lembar kedua eksep kepada Pejabat yang melaksanakan pengeluaran barang; Pejabat yang melaksanakan pengeluaran barang meminjam PIB barang impor yang bersangkutan dan dokumen pelengkap pabean dari Pejabat yang melaksanakan pendistribusian dokumen untuk dasar pembuatan instruksi pemeriksaan fisik; Pejabat yang melaksanakan pengeluaran barang mengirimkan instruksi pemeriksaan fisik beserta Invoice/Packing List kepada Petugas yang ditunjuk memeriksa barang eksep; Petugas yang ditunjuk memeriksa barang eksep melaksanakan pemeriksaan fisik dau menuangkanhasilnya ke dalam Nota basil Pemeriksaan dan menyampaikarmya kepada Pejabat yang melaksanakan pengeluaran barang; Pejabat yang melaksanakan pengeluaran barang meneliti hasil pemeriksaan fisik: 8.7.1. apabila kedapatan sesuai menunjuk Petugas Pengeluaran Barang untuk pelaksanaan pengeluaran barang dan mengembalikan berkas PIB kepada Pejabat yang melaksanakan pendistribusian dokumen; 8.7.2. apabila kedapatan tidak sesuai menyerahkan berkas PIB, SPPB lembar kesatu beserta Nota Hasil Pemeriksaan kepada Pejabat yang memeriksa dokumen untuk proses lebih lanjut.
8.8.
Petugas yang melaksanakan pengeluaran barang mengeluarkan barang berdasarkan SPPB eksep dan mencatat penyelesaian pengeluarannya pada SPPB bersangkutan serta menyerahkannya kembali kepada Pejabat yang melaksanakan pengeluaran barang.
8.9.
Pejabat yang melaksanakan pengeluaran barang menyerahkan SPPB lembar kesatu yang telah diberikan catatan pengeluaran barang eksepnya oleh Petugas yang melaksanakan pengeluaran barang kepada Pejabat yang menangani Manifest untuk penutupan pos BC 1.1 dan selanjutnya meneruskan SPPB lembar kedua kepada Pejabat yang melaksanakan pendistribusian dokumen.
Direktur Jenderal, ttd.
Soehardjo NIP .060013988
3:27 PM 12/02/2001 c0217.doc
76
PETUNJUK PENGISIAN LEMBAR PENETAPAN JALUR (LPJ), PENETAPAN JALUR PENGELUARAN BARANG, DAN TINGKAT PEMERIKSAAN (BCF 2.2.) 1.
TATACARA PENGISIAN LPJ: 1.1.
Nomor urut 1 (satu) kolom 3 (tiga) diisi —> “H” bila barang impor dalam rangka CEPT
1.2.
Nomor urut 2 (dua) kolom 3 (tiga) diisi —> “M” bila barang impor sementara
1.3.
Nomor urut 3 (tiga) kolom 3 (tiga) diisi —> “M” bila barang impor kembali (eks fasilitas)
1.4.
Nomor urut 4 a (empat a) kolom 3 (tiga) diisi —> “M” bila terdapat NHI/NI tentang past record importir
1.5.
Nomor urut 4 b (empat b) kolom 3 (tiga) diisi —> "M" bila terdapat NHI/NI tentang komoditi rawan
1.6.
Nomor urut 4 a (empat a) kolom 3 (tiga) diisi —> “M" bila terdapat NHI/NI tentang sebab lainnya
1.7.
Nomor urut 5 (lima) kolom 3 (tiga) diisi—> “M” bila terkena pemeriksaan acak
1.8.
Nomor urut 6 (enam) kolom 3 (tiga) diisi
—> “=“ bila pembebanan sesuai —> “-” bila pembebanan mengakibatkan kekurangan penghitungan —> “+” bila pembebanan mengakibatkan kelebihan penghitungan 1.9.
Nomor urut 6 b (enam b) kolom 3 (tiga) diisi
—> “=“ bila kurs sesuai. —> “-” bila kurs mengakibatkan kekurangan penghitungan. —> “+” bila kurs mengakibatkan kelebihan penghitungan. 1.10.
Nomor urut 6 b (enam b) kolom 3 (tiga) diisi
---> “=” bila kalkulasi sesuai. ---> “-” bila kalkulasi mengakibatkan kekurangan penghitungan. ---> “+” bila kalkulasi mengakibatkan kelebihan penghitungan. 2.
KETERANGAN PENETAPAN JALUR PENGELUARAN BARANG.
Ketentuan penetapan jalur Pemeriksaan Barang adalah sebagai berikut: -
apabila pada kolom 3 tidak ada M, ditetapkan Jalur Hijau. apabila pada kolom 3 ada M, ditetapkan Jalur Merah.
3:27 PM 12/02/2001 c0217.doc
77
3.
TINGKAT PEMERIKSAAN BARANG (KHUSUS UNTUK JALUR MERAH) -
Pemeriksaan fisik dilakukan 10% dari jumlah partay barang paling sedikit 2 (dua) kemasan. Apabila pada pemeriksaan fisik kedapatan jumlah dan atau jenis barang tidak sesuai, pemeriksaan ditingkatkan menjadi 100%.
Direktur Jenderal Bea Dan Cukai,
Soehardjo NIP .060013988
3:27 PM 12/02/2001 c0217.doc
78
