DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SALINAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-03/BC/2009 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN YANG AKAN DIRAKIT MENJADI KENDARAAN BERMOTOR UNTUK TUJUAN EKSPOR

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, Menimbang:

a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/PMK.011/2008 tanggal 4 Februari 2008 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang dan Bahan Yang Akan Dirakit Menjadi Kendaraan Bermotor Untuk Tujuan Ekspor, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.04/2008 tanggal 10 November 2008, dipandang perlu untuk mengatur tata cara pelaksanaannya; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk mengoptimalkan pelayanan dan memberikan kepastian hukum perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang dan Bahan Yang Akan Dirakit Menjadi Kendaraan Bermotor Untuk Tujuan Ekspor;

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); 2. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005; 3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/PMK.011/2008 tanggal 4 Februari 2008 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang dan Bahan Yang Akan Dirakit Menjadi Kendaraan Bermotor Untuk Tujuan Ekspor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.04/2008 tanggal 10 November 2008.

Menetapkan:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN YANG AKAN DIRAKIT MENJADI KENDARAAN BERMOTOR UNTUK TUJUAN EKSPOR.

/Pasal 1

Pasal 1 Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan : 1. Barang dan Bahan adalah bagian dan perlengkapan kendaraan bermotor untuk dirakit menjadi kendaraan bermotor; 2. Completely Built Up yang selanjutnya disingkat dengan CBU adalah kendaraan bermotor dalam keadaan utuh; 3. Completely Knocked Down yang selanjutnya disingkat dengan CKD adalah kendaraan bermotor dalam keadaan terbongkar sama sekali sesuai dengan yang ditetapkan dari Departemen Perindustrian. 4. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban kepabeanan, yaitu a. Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai; b. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Madya; c. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai. Pasal 2 Atas barang dan bahan yang diimpor untuk dirakit menjadi kendaraan bermotor yang nyatanyata untuk tujuan diekspor dapat diberikan pembebasan bea masuk. Pasal 3 Pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada importir yang memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. mempunyai reputasi sangat baik yang tercermin dari profil perusahaan; b. mempunyai bidang usaha (nature of bussiness) yang jelas dan spesifik; c. tidak pernah menyalahgunakan fasilitas di bidang kepabeanan selama 1 (satu) tahun terakhir; d. tidak pernah salah memberitahukan jumlah barang, jenis barang, dan/atau nilai pabean selama 1 (satu) tahun terakhir; dan e. telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut tidak mendapat opini disclaimer atau adverse. Pasal 4 (1) Pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada perusahaan yang mengimpor barang dan bahan yang akan dirakit menjadi kendaraan bermotor dalam bentuk Completely Built Up (CBU) dan/atau Completely Knocked Down (CKD) dan nyata-nyata untuk tujuan diekspor oleh perusahaan pengimpor yang bersangkutan. (2) Kendaraan bermotor yang akan diekspor dalam keadaan CKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diekspor sebagai unit kendaraan bermotor secara bersama-sama sebagai satu kesatuan. (3) Kebutuhan barang dan bahan untuk memproduksi satu unit kendaraan bermotor dalam bentuk CBU dan CKD (konversi) dibuat oleh perusahaan dan telah diverifikasi serta disetujui oleh surveyor independen. Pasal 5 (1) Untuk mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, perusahaan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai Up. Direktur Fasilitas Kepabeanan dengan menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal ini.

/(2) Permohonan…

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dengan : a. Rencana Impor Barang (RIB) paling lama untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan berupa perkiraan jumlah dan nilai kebutuhan barang dan bahan yang diperlukan dalam masa periode pembebasan yang akan dimintakan pembebasan bea masuknya, dengan menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal ini; b. Konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Surveyor Independen; c. Rencana Ekspor Kendaraan Bermotor untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan yang memuat elemen data jumlah, jenis, merek, dan spesifikasi teknis kendaraan bermotor serta negara tujuan ekspor, dengan menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal ini; d. Kontrak antara perusahaan pengimpor barang dan bahan kendaraan bermotor dengan perusahaan pembuat/perakit kendaraan bermotor; e. Data tentang kapasitas terpasang perusahaan pembuat/perakit kendaraan bermotor, dengan melampirkan fotocopy izin Usaha Tetap dan/atau Izin Perluasan yang dimiliki perusahaan pembuat/perakit; f. Jaminan tertulis dari pimpinan tertinggi perusahaan pemohon, dengan menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal ini; g. Nomor Induk Kepabeanan (NIK); h. Fotokopi Laporan Keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik; i. Surat penetapan sebagai Importir Jalur Prioritas yang masih berlaku dan/atau Surat pernyataan bermaterai dari pimpinan tertinggi perusahaan pemohon yang menyatakan bahwa perusahaan : 1) tidak pernah menyalahgunakan fasilitas di bidang kepabeanan selama 1 (satu) tahun terakhir; dan 2) tidak pernah salah memberitahukan jumlah barang, jenis barang, dan/atau nilai pabean selama 1 (satu) tahun terakhir. j. Fotokopi Izin Usaha Tetap dan/atau Izin Perluasan perusahaan pemohon yang dikeluarkan oleh Departemen / Instansi terkait yang telah dilegalisir atau dengan menunjukan asli dokumennya kepada Pejabat Direktorat Fasilitas Kepabeanan untuk dilegalisir; dan k. Profil Perusahaan. Pasal 6 (1) Atas permohonan dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Direktur Fasilitas Kepabeanan melakukan penelitian. (2) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Fasilitas Kepabeanan memberikan persetujuan atau penolakan. (3) Dalam hal permohonan disetujui, Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.b Direktur Fasilitas Kepabeanan atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Surat Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak surat permohonan dan dokumen diterima dengan lengkap yang memuat rincian mengenai: a. Rencana Impor Barang; b. Jenis unit kendaraan bermotor yang akan diekspor; c. Merk dan tipe; d. Kategori/jenis;

/e. Kapasitas …

e. Kapasitas silinder; f.

Kapasitas penumpang;

g. Nomor pos tarif sesuai Buku Tarif Bea Masuk Indonesia; h. Negara tujuan ekspor; i.

Perkiraan nilai ekspor per unit;

j.

Total nilai ekspor;

k. Kantor Pabean tempat pemuatan ekspor; l.

Tanggal berakhirnya surat keputusan

(4) Dalam hal permohonan tidak lengkap, Direktur Fasilitas Kepabeanan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak surat permohonan diterima, memberitahukan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi data yang diperlukan. (5) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemohon belum melengkapi persyaratan, permohonan tidak diproses lebih lanjut. (6) Dalam hal permohonan ditolak, Direktur Fasilitas Kepabeanan atas nama Direktur Jenderal menerbitkan Surat Penolakan dengan menyebutkan alasannya dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak surat permohonan dan dokumen diterima secara lengkap. (7) Surat Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal ditetapkan. Pasal 7 (1) Perusahaan wajib mempertanggungjawabkan impor barang dan bahan yang mendapat fasilitas pembebasan bea masuk, dengan mengekspor barang dan bahan yang telah dirakit menjadi kendaraan bermotor sebelum tanggal berakhirnya keputusan mengenai pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3). (2) Dalam hal perusahaan tidak mengekspor barang dan bahan yang telah dirakit menjadi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan wajib membayar bea masuk dan/atau cukai yang terutang sesuai tarif dan nilai pabean pada saat diimpor, dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) sampai dengan 500% (lima ratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (3) Pemenuhan kewajiban yang timbul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diselesaikan pada Kantor Pabean tempat pemasukan barang. Pasal 8 (1) Selain mengekspor barang dan bahan yang telah dirakit menjadi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), perusahaan dapat menyelesaikan kewajibannya dengan : a. Menjual barang dan bahan yang rusak ke Daerah Pabean Indonesia Lainnya dengan membayar bea masuk yang terutang sesuai tarif dan nilai pabean pada saat diimpor, dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) sampai dengan 500% (lima ratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar sesuai ketentuan yang berlaku; dan/atau b. Mengekspor barang dan bahan.

/(2) Penyelesaian…

(2) Penyelesaian kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Pabean tempat pemasukan atas nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai sesuai tata cara sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal ini. Pasal 9 (1) Perusahaan yang mendapat fasilitas pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib menyampaikan laporan kepada Direktur Audit dengan tembusan kepada Direktur Fasilitas Kepabeanan berupa : a. Laporan realisasi impor barang dan bahan yang mendapat pembebasan bea masuk secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal keputusan mengenai pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VI Peraturan Direktur Jenderal ini b. Laporan realisasi ekspor kendaraan bermotor yang atas importasi barang dan bahannya mendapatkan pembebasan bea masuk secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal keputusan mengenai pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VII Peraturan Direktur Jenderal ini c. Laporan barang dan bahan impor yang mendapat pembebasan bea masuk yang diselesaikan dengan dijual atau diekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal keputusan mengenai pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VIII Peraturan Direktur Jenderal ini. d. Laporan akhir realisasi impor dan ekspor kendaraan bermotor yang barang dan bahan impornya mendapatkan pembebasan Bea Masuk paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya masa berlaku keputusan mengenai pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IX Peraturan Direktur Jenderal ini. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan audit oleh Direktur Audit. (3) Direktur Fasilitas Kepabeanan melaksanakan pengawasan mengenai kepatuhan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 10 Pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dicabut, dalam hal : a. pemohon tidak melakukan impor barang dan bahan bersangkutan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut sejak tanggal keputusan mengenai pembebasan bea masuk ditetapkan; atau b. perusahaan tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. Pasal 11 (1) Terhadap importasi barang dan bahan yang diimpor untuk dirakit menjadi kendaraan bermotor yang nyata-nyata untuk tujuan diekspor yang dilakukan sejak tanggal 26 Agustus 2007 sampai dengan tanggal ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 16/PMK.011/2008 j.o. Nomor 171/PMK.011/2008, dapat diberikan pembebasan bea masuk dengan ketentuan : a. Importasi yang masih dalam proses vooruitslag, dapat diselesaikan dengan menggunakan pemberitahuan pabean impor; b. Importasi yang menggunakan fasilitas vooruitslag dan sedang dalam proses penagihan, maka penagihannya tidak dilanjutkan;

/c. Importasi…

c. Importasi yang sudah dibayar bea masuknya, dapat diberikan pengembalian bea masuk. (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dilakukan setelah perusahaan memperoleh Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang dan Bahan Yang Akan Dirakit Menjadi Kendaraan Bermotor Untuk Tujuan Ekspor. (3) Tata cara penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kepabeanan yang berlaku. Pasal 12 Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Februari 2009 20Jhj05 Direktur Jenderal, ttd Anwar Suprijadi NIP 120050332 Salinan Sesuai Dengan Aslinya; Sekretaris Direktorat Jenderal u.b. Kepala Bagian Organisasi Dan Tata Laksana Salinanttd,sesuai dengan aslinya Sekretaris Direktorat Jenderal u.b. Kepala HarryBagian Mulya Organisasi dan Tatalaksana NIP 060079900

NIP 060040274

LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-03/BC/2008 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN YANG AKAN DIRAKIT MENJADI KENDARAAN BERMOTOR UNTUK TUJUAN EKSPOR

Nomor Lampiran Hal

: Tanggal... : : Permohonan Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang dan Bahan Yang Akan Dirakit Menjadi Kendaraan Bermotor Untuk Tujuan Ekspor Berdasarkan PMK Nomor 16/PMK.011/2008 tanggal 4 Februari 2008 jo. Nomor 171/PMK.011/2008 tanggal 11 November 2008.

Yth. Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p. Direktur Fasilitas Kepabeanan di Jakarta Yang bertanda tangan dibawah ini, kami pimpinan dari: Nama Perusahaan : NIK : NPWP : Bidang Usaha : Izin Usaha Nomor : Alamat Kantor : Telepon : Pejabat yang bisa dihubungi

tanggal

:

Faksimili : Telp.:

Dengan ini mengajukan permohonan Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang dan Bahan Yang Akan Dirakit Menjadi Kendaraan Bermotor Untuk Tujuan Ekspor. Bersama ini kami lampirkan dokumen pendukung antara lain: 1. Rencana Impor Barang (RIB) untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan berupa perkiraan jumlah dan nilai kebutuhan barang dan bahan yang diperlukan dalam masa periode……………………; 2. Konversi kebutuhan barang dan bahan, yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Surveyor Independen; 3. Rencana Ekspor Kendaraan Bermotor untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan; 4. Kontrak antara perusahaan pengimpor barang dan bahan kendaraan bermotor dengan perusahaan pembuat/perakit kendaraan bermotor; 5. Data tentang kapasitas terpasang perusahaan pembuat/perakit kendaraan bermotor; 6. Jaminan tertulis dari pimpinan tertinggi perusahaan; 7. Fotokopi Laporan Keuangan tahun terakhir yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik; 8. Surat penetapan sebagai Importir Jalur Prioritas yang masih berlaku dan/atau Surat pernyataan bermaterai dari pimpinan tertinggi perusahaan pemohon yang menyatakan bahwa perusahaan : 1) tidak pernah menyalahgunakan fasilitas di bidang kepabeanan selama 1 (satu) tahun terakhir; dan 2) tidak pernah salah memberitahukan jumlah barang, jenis barang, dan/atau nilai pabean selama 1 (satu) tahun terakhir. 9. Fotokopi Izin Usaha Tetap/Izin Perluasan; 10. Fotokopi Nomor Identitas Kepabeanan (NIK); 11. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan 12. Profil Perusahaan. Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan kami akan mematuhi semua peraturan yang menjadi dasar pemberian insentif fiskal ini. Pemohon Cap Perusahaan

Materai Nama Terang* Jabatan

* Ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan yang tercantum dalam API / API-P / APIT

DIREKTUR JENDERAL, Salinan Sesuai Dengan Aslinya; Sekretaris Direktorat Jenderal u.b. Kepala Bagian Organisasi Dan Tata Laksana ttd,Harry Mulya NIP 060079900

ttd ANWAR SUPRIJADI NIP 120050332

LAMPIRAN II

Halaman ………….. dari …………..

Rencana Impor Barang Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.011/2008 Nama Perusahaan NPWP Periode Impor/ Produksi Jenis Kendaraan Yang Akan Diproduksi Untuk Rencana Produksi Pelabuhan Pemasukan

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-03/BC/2008 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN YANG AKAN DIRAKIT MENJADI KENDARAAN BERMOTOR UNTUK TUJUAN EKSPOR

:

: : : : :

unit

Negara

Nomor Uraian Barang

Urut

Asal

Total Spesifikasi Teknis

Jumlah

Satuan

Perkiraan Harga (C&F/CIF)

TOTAL PERKIRAAN HARGA (C&F/CIF) ........... , ...... Pemohon Kasubdit Pembebasan u.b. Kasi Pembebasan Mutlak * Ditandatangani oleh pimpinan perusahaan

Salinan Sesuai Dengan Aslinya; Sekretaris Direktorat Jenderal Margaretha W. S. u.b. Kepala Bagian Organisasi Dan Tata Laksana ttd,Harry Mulya NIP 060079900

(Nama Terang) * Jabatan DIREKTUR JENDERAL, ttd ANWAR SUPRIJADI NIP 120050332

LAMPIRAN III


Rencana Ekspor Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.011/2008 Nama Perusahaan NPWP Pelabuhan Muat Periode Ekspor Nomor Uraian Barang Urut


: : : : Spesifikasi Teknis (Merk, Tipe, kategori, kapasitas dll)

Nomor Pos Tarif

Negara Tujuan Ekspor

Perkiraan Harga Jumlah

Satuan

Per satuan

TOTAL PERKIRAAN HARGA ........... , ...... Pemohon SALINAN sesuai dengan aslinya Kasubdit Pembebasan u.b. Kasi Pembebasan Mutlak * Ditandatangani oleh pimpinan perusahaan

(Nama Terang) * Jabatan DIREKTUR JENDERAL,

Margaretha W. S. Salinan Sesuai Dengan Aslinya; Sekretaris Direktorat Jenderal u.b. Kepala Bagian Organisasi Dan Tata Laksana ttd,-

Harry Mulya NIP 060079900


Total

LAMPIRAN IV PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-03/BC/2008 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN YANG AKAN DIRAKIT MENJADI KENDARAAN BERMOTOR UNTUK TUJUAN EKSPOR

JAMINAN TERTULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama

: (pimpinan perusahaan)

Jabatan

: (nama jabatan pimpinan perusahaan)

Alamat

: (alamat perusahaan)

Berdasarkan Akta Notaris (nomor) tanggal (tanggal) yang dibuat dihadapan (nama notaris) notaris di (tempat) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama: Nama Perusahaan

: (nama perusahaan)

NPWP

: (NPWP)

Alamat

: (alamat sesuai NPWP)

Dengan ini menyatakan dan menjamin kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai : 1. Bahwa (Nama Perusahaan) akan membayar penuh semua kewajiban pembayaran yang timbul sebagai akibat dari Penyalahgunaan Fasilitas berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.011/2008 tanggal 4 Februari 2008 jo. Nomor 171/PMK.011/2008 tanggal 11 November 2008 dan dalam melaksanakan kewajiban pabean lainnya; 2. Bahwa (Nama Perusahaan) memberikan kuasa penuh dan hak mendahulu kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas segala tagihan yang menjadi kewajiban (Nama Perusahaan) dalam hal (Nama Perusahaan) tidak memenuhi kewajiban pembayaran sebagaimana dimaksud pada butir (1). Demikian pernyataan ini dibuat dengan benar. ................., tanggal, bulan, tahun

materai Rp. 6000 Stempel Perusahaan Tandatangan/ Nama (Pimpinan Perusahaan)

DIREKTUR JENDERAL, ttd Salinan Sesuai Dengan Aslinya; Sekretaris Direktorat Jenderal u.b. Kepala Bagian Organisasi Dan Tata Laksana ttd,-


ANWAR SUPRIJADI NIP 120050332

LAMPIRAN V PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-03/BC/2008 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN YANG AKAN DIRAKIT MENJADI KENDARAAN BERMOTOR UNTUK TUJUAN EKSPOR

Tata Cara Pengajuan Permohonan Penjualan Barang dan Bahan Yang Rusak atau Ekspor Barang dan Bahan Yang Mendapat Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang dan Bahan Yang Akan Dirakit Menjadi Kendaraan Bermotor Untuk Tujuan Ekspor

1.

Pimpinan perusahaan penerima fasilitas mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pabean tempat pemasukan barang dan bahan.

2.

Permohonan wajib menyebutkan alasannya serta dilengkapi dengan : a. Daftar barang dan bahan, meliputi jenis barang, spesifikasi teknis, jumlah barang, nomor dan tanggal SKMK (berikut nomor urut dalam lampiran), nomor dan tanggal PIB, pelabuhan pemasukan dan pemuatan ekspor barang (dalam hal ekspor), yang telah ditandatangani pimpinan perusahaan dan cap perusahaan. b. Fotokopi kartu NPWP. c. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Keuangan pemberian fasilitas. d. Fotokopi laporan realisasi impor. e. Fotokopi Nomor Identitas Kepabeanan (NIK).

3.

Kepala Kantor Pabean atas nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai menerbitkan surat persetujuan atau surat penolakan.

4.

Penyelesaian kewajiban kepabeanan terhadap barang dan bahan yang telah mendapat persetujuan dimaksud butir 3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kepabeanan yang berlaku.

DIREKTUR JENDERAL, ttd ANWAR SUPRIJADI NIP 120050332 Salinan Sesuai Dengan Aslinya; Sekretaris Direktorat Jenderal u.b. Kepala Bagian Organisasi Dan Tata Laksana ttd,-


LAMPIRAN VI


Laporan Realisasi Impor Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.011/2008 Nama Perusahaan Periode Impor Nomor & Tanggal SKMK Nomor Urut

: : :

PIB Nomor


Tanggal

Nomor Urut Lamp. I SKMK

Jenis barang

Jumlah Satuan

Nilai Impor (C&F/CIF)

TOTAL NILAI IMPOR (C&F/CIF) ………………., ……………………… SALINAN sesuai dengan aslinya Kasubdit Pembebasan u.b. Kasi Pembebasan Mutlak

Margaretha W. S. Salinan Sesuai Dengan Aslinya; NIP 060028927 Sekretaris Direktorat Jenderal u.b. Kepala Bagian Organisasi Dan Tata Laksana ttd,-


Pimpinan Perusahaan

DIREKTUR JENDERAL, ttd ANWAR SUPRIJADI NIP 120050332

Keterangan

LAMPIRAN VII PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-03/BC/2008 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN YANG AKAN DIRAKIT MENJADI KENDARAAN BERMOTOR UNTUK TUJUAN EKSPOR


Laporan Realisasi Ekspor Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.011/2008 Nama Perusahaan Periode Ekspor Nomor & Tanggal SKMK Nomor Urut

: : :

PEB Nomor

Tanggal

Nomor Urut Lamp. II SKMK

Jenis barang

Jumlah Satuan

Nilai Ekspor

TOTAL NILAI EKSPOR ………………., ……………………… SALINAN sesuai dengan aslinya Kasubdit Pembebasan u.b. Kasi Pembebasan Mutlak

Margaretha W. S. Salinan Sesuai Dengan Aslinya; NIP 060028927 Sekretaris Direktorat Jenderal u.b. Kepala Bagian Organisasi Dan Tata Laksana ttd,-


Pimpinan Perusahaan

DIREKTUR JENDERAL, ttd ANWAR SUPRIJADI NIP 120050332

Keterangan

LAMPIRAN VIII PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-03/BC/2008 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN YANG AKAN DIRAKIT MENJADI KENDARAAN BERMOTOR UNTUK TUJUAN EKSPOR


Laporan Penjualan atau Ekspor Barang dan Bahan Yang Diimpor Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.011/2008 Nama Perusahaan Periode Impor Nomor & Tanggal SKMK Nomor Urut

: : :

PIB Nomor

Tanggal

Nomor Urut Lamp. I SKMK

Jenis barang

Jumlah Satuan

Dokumen Penyelesaian Dijual Diekspor

Nomor & tanggal Bukti Pembayaran Surat Persetujuan BM dan Denda

Kondisi Barang rusak/baik*

………………., ……………………… SALINAN sesuai dengan aslinya Kasubdit Pembebasan u.b. Kasi Pembebasan Mutlak

Pimpinan Perusahaan

* coret salah satu Margaretha W. S. NIP 060028927

DIREKTUR JENDERAL, ttd

Salinan Sesuai Dengan Aslinya; Sekretaris Direktorat Jenderal u.b. Kepala Bagian Organisasi Dan Tata Laksana ttd,Harry Mulya NIP 060079900

ANWAR SUPRIJADI NIP 120050332

LAMPIRAN IX


Laporan Realisasi Impor dan Ekspor Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.011/2008 Nama Perusahaan Periode Impor/Produksi Nomor & Tanggal SKMK Nomor Urut

PIB No.

Tgl.


: : : Nomor Urut Lamp. I SKMK

Jenis barang

TOTAL NILAI IMPOR

SALINAN sesuai dengan aslinya Kasubdit Pembebasan u.b. Kasi Pembebasan Mutlak

Jumlah Satuan

Nilai Impor

PEB No. Tgl.

Nomor Urut Lamp. II SKMK

Jenis barang

Jumlah Satuan

TOTAL NILAI EKSPOR

………………., ………………………

Pimpinan Perusahaan DIREKTUR JENDERAL, Margaretha W. S. Salinan Sesuai Dengan Aslinya; NIP 060028927 Sekretaris Direktorat Jenderal u.b. Kepala Bagian Organisasi Dan Tata Laksana ttd,Harry Mulya NIP 060079900

Nilai Ekspor


DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

Recommend Documents