DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA INSPEKTORAT JENDERAL DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAl PERATURAN BERSAMA INSPEKTUR JENDERAL DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAl NOMOR: PER- 0l/lJ/2007 NOMOR: P- 04/BC/2007 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN BERSAMA INSPEKTUR JENDERAL DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAl NOMOR: 10/IJ/2003 NOMOR: 08/BC/2003 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN MENDADAK KEPABEANAN Dl BIDANG IMPOR
INSPEKTUR JENDERAL DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAl
Menimbang :
a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 114/PMK.04/2006 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 111/KMK.04/2003 tentang Pemeriksaan Mendadak Kepabeanan di Bidang Impor, perlu diatur penyempumaan petunjuk pelaksanaan; b. - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) perlu menetapkan Perubahan Keputusan Bersama lnspektur Jenderal dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Mendadak Kepabeanan di Bidang Impor;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1995 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612), jo. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1996 tentang Penindakan di Bidang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1996 Nomor 36; Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3626); 3. Keputusan Presiden Republik lndonesia Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen Keuangan; 4. Keputusan Presiden Republik lndonesia Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen;
5. Keputusan Menteri Keuangan Republik lndonesia Nomor: 453/KMK.04/2002 tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor; 6. Keputusan Menteri Keuangan Republik lndonesia 30/KMK.05/1997 tentang Tatalaksana Penindakan di Kepabeanan;
Nomor: Bidang
7. Keputusan
Menteri Keuangan Republik lndonesia Nomor: 466/KMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan;
Republik lndonesia Nomor: 8. Keputusan Menteri Keuangan 444/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Kantor Pelayanan Bea dan Cukai; 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.04/2006 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Republik lndonesia Nomor: 111/KMK.04/2003 tentang Pemeriksaan Mendadak Kepabeanan di Bidang Impor;
10. Keputusan Bersama lnspektur Jenderal dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: 10/IJ/2003 Nomor: 08/BC/2003 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Mendadak Kepabeanan di Bidang Impor.
MEMUTUSKAN Menetapkan :
PERATURAN BERSAMA INSPEKTUR JENDERAL DENGAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAl TENTANG PERUBAHAN PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN MENDADAK KEPABEANAN Dl BIDANG IMPOR
(1) Pemeriksaan Mendadak Kepabeanan di bidang lmpor yang selanjutnya disebut Pemeriksaan Mendadak adalah pemeriksaan secara acak terhadap barang-barang impor, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 114/PMK.04/2006 tanggal 27 November 2006 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 111/KMK.04/2003 tentang Pemeriksaan Mendadak Kepabeanan di Bidang Impor; (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam rangka meningkatkan kinerja aparat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam pelaksanaan tugas kepabeanan di Bidang Impor; (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berkaitan dengan kebenaran jumlah, jenis, berat, kondisi, dan negara asal; termasuk pemberian atensi terhadap kewajaran nilai pabean; (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. Atas barang impor yang terkena jalur hijau, pemeriksaan dilakukan setelah terbit Surat Persetujuan Pengeluaran Barang; b. Atas barang impor yang terkena jalur merah, pemeriksaan dilakukan setelah barang selesai diperiksa oleh pemeriksa barang. (5) Pemeriksaan sebagaimana di maksud dalam ayat (4), dibuatkan Nota Hasil lntelijen (NHI) dan pelaksanaan pemeriksaannya oleh Tim Pemeriksaan Mendadak.
(1) Untuk melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Tim Pemeriksaan Mendadak mendapatkan akses terhadap informasi yang diperlukan;
(2) Akses informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi akses terhadap aplikasi lmpor Barang secara lengkap;
(3) Untuk mendapatkan akses informasi sebagaimana di maksud dalam ayat (2), Kantor Pelayanan Bea dan Cukai menyediakan monitor tersendiri untuk Tim Pemeriksaan Mendadak:
Pemeriksaan Mendadak Kepabeanan di Bidang lmpor meliputi pemeriksaan secara acak terhadap barang impor untuk tujuan dipakai, impor sementara, diangkut lanjut, ditimbun di tempat penimbunan berikat dan diangkut ke tempat penimbunan sementara di kawasan pabean.
(1) Pemeriksaan mendadak kepabeanan di bidang impor dilakukan oleh Tim Pemeriksaan Mendadak berdasarkan Surat Tugas yang diterbitkan oleh lnspektur Jenderal. (2) Surat Tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat dalam rangkap 4: a. lembar 1 untuk Tim Pemeriksaan Mendadak. Is. lembar 2 disampaikan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai. c. lembar 3 disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai. d. lembar 4 disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai. %,
(1) Tim Pemeriksaan mendadak menetapkan secara acak barang impor yang akan diperiksa dengan Surat Penetapan Pemeriksaan Mendadak (SPPM) sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I. (2) Surat Penetapan Pemeriksaan Mendadak (SPPM) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai/Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan (P2) untuk diterbitkan Nota Hasil lntelijen (NHI).
Terhadap penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan pemeriksaan sebagai berikut: (1) Barang impor yang dikeluarkan untuk tujuan dipakai dan impor sementara dilakukan pemeriksaan fisik barang dan dokumen pendukung. (2) Barang impor yang dikeluarkan untuk tujuan diangkut lanjut, ditimbun di tempat penimbunan berikat dan diangkut ke tempat penimbunan sementara di kawasan pabean lainnya dilakukan pemeriksaan kesesuaian nomor, jumlah, jenis dan merek kemasan dengan dokumen pengeluaran.
(1) Tim Pemeriksaan Mendadak menetapkan lokasi pemeriksaan fisik barang. (2) Lokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah: a. Kawasan pabean, atau b. Gudang tujuan barang impor, dalam hal barang yang mendapat jalur hijau danlatau terdapat kesulitan dalam pelaksanaan pemeriksaan. Pasal 8
(1) lmportir dan/atau kuasanya wajib menyiapkan barang yang akan diperiksa.
(2) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dipenuhi, Tim Pemeriksaan Mendadak dapat melakukan pemeriksaan. (3) Resiko atas pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menjadi tanggung jawab importir/kuasanya. (4) Pelaksanaan pemeriksaan dokumen/barang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang pemeriksaan kepabeanan.
(1) Hasil pemeriksaan mendadak dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II. (2) Rekapitulasi Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai pada setiap akhir periode pemeriksaan. (3) Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai mengadministrasikan dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Pasal 10 (1) Dalam pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Tim Pemeriksaan Mendadak memberi atensi sebagai informasi terhadap kewajaran nilai pabean. (2) Atensi terhadap kewajaran nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan apabila terdapat selisih yang cukup mencolok antara nilai pabean dengan hasil perhitungan kembali atas dasar harga pasar, danlatau data harga lainnya atas party/jenis barang yang dilakukan pemeriksaan mendadak. (3) Atensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), sebagai bahan audit plan bagi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, disampaikan dalam rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal9 ayat 2. Pasal 11
(1) Apabila dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak ditemukan adanya pelanggaran kepabeanan, barang dikembalikan kepada importir/kuasanya (Lampiran Ill). (2) Apabila dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditemukan adanya pelanggaran kepabeanan, barang diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang kepabeanan. Pasal 12 Apabila dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) ditemukan indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dan/atau Tim Pemeriksaan Mendadak, ditindaklanjuti dengan pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang kepegawaian. Pasal 13 Tim Pemeriksaan Mendadak membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Mendadak kepada lnspektur Jenderal dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Pasal 14 Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai membantu terlaksananya kelancaran pelaksanaan Pemeriksaan Mendadak. Pasal 15 (1) Biaya yang timbul atas pelaksanaan Peraturan ini dibebankan pada mata anggaran Departemen Keuangan.
(2) Pengusulan biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh lnspektorat Jenderal Departemen Keuangan.
Peraturan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2007. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bersama lnspektur Jenderal dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Februari 2007 BEA D
Yfi MANA AGUNG D.
%,
LAMPIRAN I PERATURAN BERSAMA INSPEKTUR JENDERAL DENGAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : ……………………………………………… TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN MENDADAK KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA INSPEKTORAT JENDERAL Gedung A Departemen Keuangan Lantai IX s.d XII Jl. Dr. Wahidin No.1 Jakarta 10710
Telp (021) 3454656 Sentral (021) 3810162 Psw 7624
Tromol Pos 31132 JKT 10031
Faksimili (021) 3847448
SURAT PENETAPAN PEMERIKSAAN MENDADAK NOMOR : SPPM-……./……./TIM.PM/2007 Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 111/KMK.04/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Pemeriksaan Mendadak Kepabeanan Di Bidang Impor dan Surat Tugas Inspektur Jenderal Departemen Keuangan Nomor : ST-…./IJ/200.. tanggal ……………….. 2007. Dengan ini kami menetapkan bahwa akan dilakukan pemeriksaan mendadak terhadap barang-barang sebagaimana dimaksud dalam : a. Dokumen : PIB/BC.1.2/BC.2.3/………………..Nomor : ………………….. Tanggal …….-……..-2007 b. Nama Importir …………………………………………………………………………………… c. Jalur : Merah / Hijau / Prioritas d.
No.
Nomor Container / Party Barang
No.
Nomor Container / Party Barang
e. Tempat Pemeriksaan Fisik Barang
Kawasan Pabean
Gudang tujuan Barang Impor ………….., ……………………….2007 Ketua Tim
………………………………….. NIP ……………………………..
Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai / Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Memerintahkan
Catatan
Sdr. 1. ……………………………. / 060…………
NHI
2. ……………………………. / 060………… Untuk membantu kelancaran pelaksanaa pemeriksaan Ttd.
…………………….. NIP ………………..
Nomor : ……………………………. Tanggal : ……….. - ………- 2007
LAMPIRAN II PERATURAN BERSAMA INSPEKTUR JENDERAL DENGAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : ……………………………………………… TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN MENDADAK KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA INSPEKTORAT JENDERAL Gedung A Departemen Keuangan Lantai IX s.d XII Jl. Dr. Wahidin No.1 Jakarta 10710
Telp (021) 3454656 Sentral (021) 3810162 Psw 7624
Tromol Pos 31132 JKT 10031
Faksimili (021) 3847448
BERITA ACARA PEMERIKSAAN NOMOR : BA-……./……../TIM.PM/2007 Pada hari ini ………………… tanggal …………………. Bulan tahun dua ribu tujuh. 1. Nama Pangkat 2. Nama Pangkat 3. Nama Pangkat
: : : : : :
………………………………………………………………./ NIP : 0600……………….. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………./ NIP : 0600……………….. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………./ NIP : 0600……………….. ……………………………………………………………………………………………….
telah melakukan pemeriksaan atas barang impor dengan uraian : Eks Kapal : ………………………………………………………………………………… Importir / PPJK : ………………………………………………………………………………… Container / Kemasan : ………………………………………………………………………………… Dokumen Impor : PIB : Nomor : ……………… Tanggal : ……-……..-2007 : SPPB : Nomor : ……………… Tanggal : ……-……..-2007 : ………. : Nomor : ……………… Tanggal : ……-……..-2007 NHI : Nomor : ………………………………. Tanggal : ……-……..-2007 Hasil Pemeriksaan : ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… Kesimpulan : ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… Pemeriksaan disaksikan oleh pemilik barang atau kuasanya : Nama : ………………………………………………………………………………… Tempat / Tanggal Lahir : ………………………………………………………………………………… Alamat Tempat Tinggal : ………………………………………………………………………………… Pekerjaan : ………………………………………………………………………………… Kartu Identitas (KTP / SIM) : ………………………………………………………………………………… Demikian Berita Acara Pemeriksaan dibuat dengan sebenarnya. Yang menyaksikan Pemeriksaan
1. Nama / NIP Tanda tangan 2. Nama Tanda tangan
( …………………………..)
3. Nama / NIP Tanda tangan
:
……………………………../ 0600………
: :
……………………………../ 0600………
: : :
……………………………../ 0600………
LAMPIRAN III PERATURAN BERSAMA INSPEKTUR JENDERAL DENGAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : ……………………………………………… TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN MENDADAK KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA INSPEKTORAT JENDERAL Gedung A Departemen Keuangan Lantai IX s.d XII Jl. Dr. Wahidin No.1 Jakarta 10710
Telp (021) 3454656 Sentral (021) 3810162 Psw 7624
Tromol Pos 31132 JKT 10031
Faksimili (021) 3847448
SURAT PERNYATAAN
Sehubungan dengan Pemeriksaan Fisik Barang yang dilakukan oleh Tim Pemeriksaan Mendadak Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan terhadap Container/Party Barang sebagai berikut : NOMOR
NOMOR CONTAINER/PARTY BARANG
Dengan ini kami selaku Pemilik Barang/Penerima Kuasa menyatakan bahwa barang yang telah dibongkar/diperiksa telah dikembalikan dalam keadaan BAIK dan LENGKAP.
Tim Pemeriksaan Mendadak Inspektorat Jenderal Depkeu
………………………………. NIP ………………………….
……………………., ………………………..2007 Pemilik Barang/Penerima Kuasa
……………………………………….
