BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah Struktur pengendalian intern (SPI) sangat penting bagi kelangsungan hidup perusahaan. Menurut Standar Profesional Akuntan Publik pada SA 319 par 06 struktur pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan yaitu keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Menurut Tawaf (1999) pengendalian intern meliputi kebijakan, susunan organisasi, serta semua cara-cara dan peraturan yang terkoordinasi yang dianut untuk mencapai tujuan oleh satuan usaha. Perusahaan yang memiliki struktur pengendalian intern yang memadai akan dapat merencanakan dan mengendalikan operasi perusahaan untuk mencapai sasaran atau tujuan perusahaan. Kebijakan-kebijakan yang digunakan dalam pengendalian intern digunakan untuk menjamin ditaatinya atau dipatuhinya peraturan-peraturan yang berlaku. Struktur pengendalian intern yang tidak memadai atau tidak efektif dijalankan oleh perusahaan akan mengakibatkan dampak negatif bagi perusahaan. Kemungkinan terjadinya kesalahan-kesalahan, ketidakakuratan, ketidaktelitian akan semakin besar. Peraturan-peraturan akan dengan mudah dapat dilanggar akibat tidak adanya pengawasan atau pengendalian yang kuat. Sehingga
110
memungkinkan terjadinya penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh manajemen. Seperti maraknya tindakan korupsi dan penyelewengan hak dan kewajiban. Dan akibatnya perusahaan tidak mampu mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan. Salah satu cara untuk menghindari dampak negatif dari pengendalian intern yang lemah adalah dengan melakukan pengawasan (controlling). Fungsi pengawasan dan pengendalian dalam perusahaan dilakukan oleh Pengawas Intern atau Badan Pengawas. Peran Pengawas Intern sangat penting dalam suatu perusahaan terutama berkaitan dengan struktur pengendalian intern. Tugas pemeriksaan intern yang dilakukan oleh pengawas intern merupakan kegiatan penting untuk menilai apakah semua kebijakan yang ditetapkan telah dilaksanakan dengan tepat. Apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan, pengawas intern harus segera melakukan tindakan koreksi. Sehingga dengan adanya pengawas intern, kesalahan-kesalahan, penyelewengan, serta kekeliruan yang terjadi dapat diminimalkan agar tujuan perusahaan dapat dicapai. Salah satu lembaga keuangan yang dalam struktur organisasinya juga memiliki pengawas intern adalah Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Fungsi pengawasan di LPD disebut dengan nama Badan Pengawas. Menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2007, LPD adalah lembaga keuangan milik desa yang bertempat di desa. LPD merupakan salah satu unsur kelembagaan Desa Pakraman yang menjalankan fungsi keuangan Desa Pakraman untuk mengelola potensi keuangan Desa Pakraman.
11 2
Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pengurus dan Pengawas Internal LPD, tugas dari Badan Pengawas adalah mengawasi
pengelolaan
memberikan
saran,
LPD;
memberikan
pertimbangan,
dan
petunjuk
ikut
kepada
pengurus;
menyelesaikan
masalah;
mensosialisasikan keberadaan LPD; mengevaluasi kinerja pengurus secara berkala dan; menyusun dan menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada paruman desa. Berdasarkan hal tersebut, Badan Pengawas dapat berfungsi sebagai Internal Auditor karena pengawas LPD merupakan orang dalam LPD yang diberi tugas untuk mengawasi jalannya kebijakan dan pengelolaan usaha LPD. Hal ini sesuai dengan tujuan dari internal auditor yaitu membantu semua tingkat manajemen agar
tanggung
jawab
tersebut
dilaksanakan
secara
efektif
(Bambang
Hartadi,2004). Penelitian ini dilaksanakan di LPD di Kecamatan Tabanan. Dipilihnya Kecamatan Tabanan sebagai lokasi penelitian karena jumlah kredit yang disalurkan oleh LPD di Kecamatan Tabanan tergolong besar yaitu sebesar Rp. 58.687.304.000 dapat dilihat pada tabel 1.1. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa LPD di Kecamatan Tabanan masih memiliki kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet yang cukup besar yaitu masing-masing sebesar 7,6%; 2,5%; dan 0,4% dari jumlah kredit yang disalurkan. Tabel 1.1 Klasifikasi Kredit LPD di Kecamatan Tabanan (Rp.000) Klasifikasi Kredit Kecamatan Tabanan Lancar 52.525.394 Kurang Lancar 4.457.471 Diragukan 1.472.200 Macet 232.239 Jumlah 58.687.304 Sumber: PLPDK Tabanan, 2011
312
Persentase 89,5% 7,6% 2,5% 0,4% 100%
Besarnya jumlah kredit kurang lancar, diragukan, dan macet tersebut diperkirakan karena belum efektifnya struktur pengendalian intern LPD dan kurangnya peran dari Badan Pengawas LPD itu sendiri. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Candra Purna Wijaya (2010), kredit yang memiliki nilai yang sangat besar memerlukan struktur pengendalian intern yang memadai dan peran Badan Pengawas untuk memudahkan pengawasan kredit. Selain melihat pada kelancaran kreditnya, dapat juga dilihat dari jumlah aset dan labanya. LPD di Kecamatan Tabanan memiliki jumlah aset dan jumlah laba terbesar kedua di Kabupaten Tabanan. Jumlah asetnya mencapai Rp. 69.144.497.000 dan jumlah labanya mencapai Rp. 2.089.649.000. Berdasarkan pengamatan dan wawancara terhadap beberapa pengurus LPD terdapat kecenderungan bahwa Badan Pengawas belum melakukan fungsi pengawasan secara efektif. Hal tersebut terjadi karena beberapa faktor antara lain (1) Badan Pengawas memang tidak memiliki kompetensi dalam bidangnya, (2) Badan Pengawas tidak memiliki waktu untuk melakukan fungsi pengawasan sebab fungsi badan pengawas yang ex-officio sebagai bendesa adat, dan (3) tidak ada kontrol terhadap Badan Pengawas itu sendiri. Fungsi Badan Pengawas sangat penting sehingga di dalam menjalankan tugasnya Badan Pengawas dituntut untuk memiliki independensi, keahlian profesional, dan pengalaman kerja. Halim (2008:46) mendefinisikan independensi sebagai suatu sikap mental yang dimiliki auditor untuk tidak memihak dalam melakukan audit. Dalam Mayangsari (2003) disebutkan bahwa independensi adalah sikap yang diharapkan dari seorang auditor untuk tidak mempunyai kepentingan pribadi dalam
13 4
pelaksanaan tugasnya, yang bertentangan dengan prinsip integritas dan objektivitas. Setiap Badan Pengawas harus memelihara integritas dan objektivitas dalam tugas pengawasannya serta harus independen dari semua kepentingan atau pengaruh yang tidak layak (Eka Desyanti dan Dwi Ratnadi, 2008). Webster’s Ninth New Collegiate Dictionary (1983) dalam Murtanto (1999) mendefinisikan keahlian merupakan keterampilan dari seorang ahli. Ahli didefinisikan sebagai seseorang yang memiliki tingkat keterampilan tertentu atau pengetahuan yang tinggi dalam subjek tertentu yang diperoleh dari pelatihan atau pengalaman. Hayes Roth dkk (1983) dalam Murtanto (1999) mendefinisikan keahlian sebagai keberadaan dari pengetahuan tentang suatu lingkungan tertentu, pemahaman terhadap masalah-masalah yang timbul dalam lingkungan tersebut, dan keterampilan untuk memecahkan permasalahan tersebut. Berdasarkan definisi tersebut, seorang Badan Pengawas harus memiliki pengetahuan, keahlian, dan disiplin di dalam menjalankan tugas pengawasannya. Desyanti (2008) menyatakan bahwa pengetahuan auditor tentang audit akan
semakin
berkembang
dengan
bertambahnya
pengalaman
bekerja.
Pengalaman kerja akan meningkat seiring dengan semakin meningkatnya kompleksitas kerja. Semakin berpengalaman seorang Badan Pengawas maka semakin mampu dia menghasilkan kinerja yang lebih baik dalam tugas-tugas yang semakin kompleks termasuk dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap penerapan struktur pengendalian intern. Badan Pengawas yang telah memiliki independensi, keahlian profesional, dan pengalaman kerja akan mampu mempengaruhi efektivitas struktur
14 5
pengendalian intern LPD. Dalam penelitian Eka Desyanti dan Dwi Ratnadi (2008), Winda Lestari (2010), Dwi Pradnya Dewi (2011), dikemukakan bahwa independensi, keahlian profesional, dan pengalaman kerja Badan Pengawas berpengaruh signifikan terhadap efektivitas struktur pengendalian intern. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada LPD di Kecamatan Tabanan, sesuai dengan hukum adat bahwa badan pengawas memiliki perangkapan tugas sebagai bendesa adat yang disebut ex-officio. Dengan adanya perangkapan tugas tersebut tingkat independensi yang dimiliki oleh badan pengawas menjadi berkurang. Oleh karena badan pengawas diangkat dari bendesa adatnya, kemungkinan keahlian yang dimiliki pun kurang maksimal walaupun hampir semua badan pengawas LPD di Kecamatan Tabanan sudah memiliki pengalaman kurang lebih 5 tahun bekerja. Hal tersebut belum menjamin bahwa struktur pengendalian intern LPD akan efektif diterapkan. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Apakah independensi, keahlian profesional, dan pengalaman kerja Badan Pengawas secara simultan berpengaruh positif terhadap efektivitas struktur pengendalian intern Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Tabanan? 2) Apakah independensi Badan Pengawas berpengaruh positif terhadap efektivitas struktur pengendalian intern Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Tabanan?
15 6
3) Apakah keahlian profesional Badan Pengawas berpengaruh positif terhadap efektivitas struktur pengendalian intern Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Tabanan? 4) Apakah pengalaman kerja Badan Pengawas berpengaruh positif terhadap efektivitas struktur pengendalian intern Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Tabanan?
1.2. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 1.2.1. Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah pada latar belakang, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui pengaruh independensi, keahlian profesional, dan pengalaman kerja Badan Pengawas secara simultan terhadap efektivitas struktur pengendalian intern Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Tabanan? 2) Untuk mengetahui pengaruh independensi Badan Pengawas terhadap efektivitas struktur pengendalian intern Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Tabanan? 3) Untuk mengetahui pengaruh keahlian profesional Badan Pengawas terhadap efektivitas struktur pengendalian intern Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Tabanan?
16 7
4) Untuk mengetahui pengaruh pengalaman kerja Badan Pengawas terhadap efektivitas struktur pengendalian intern Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Tabanan?
1.2.2. Kegunaan penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kegunaan teoritis dan kegunaan praktis yang dijabarkan sebagai berikut: 1) Kegunaan Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan di bidang akuntansi khususnya mengenai audit, selain itu dapat menjadi acuan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian di bidang yang sama. 2) Kegunaan Praktis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan bahan referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan masalah audit pada LPD di Kecamatan Tabanan.
1.3. Sistematika Penyajian BAB I
Pendahuluan Bab ini menjelaskan latar belakang masalah yang mendorong dilakukannya penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika penyajian.
17 8
BAB II
Kajian Pustaka Bab ini menguraikan landasan teori yang berkaitan dengan pembahasan masalah yaitu mengenai independensi, keahlian profesional, pengalaman kerja, struktur pengendalian intern, dan penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini serta hipotesis penelitian.
BAB III Metodologi Penelitian Bab ini menyajikan lokasi penelitian, objek penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data. BAB IV Pembahasan Hasil Penelitian Bab ini menguraikan data-data yang diperoleh dan diolah serta dikumpulkan untuk dilakukan pembahasan sesuai dengan tujuan penelitian BAB V
Simpulan dan Saran Bab ini menyajikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran dari hasil penelitian.
18
9
