sebab itu perlu dipertimbangkan oleh para pejabat pemerintahan yang berwenang dalam menetapkan kebijakan. Dengan demikian, pergeseran paradigma hukum dalam pelayana publik, dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan, nilai, dan budaya masyarakat. DAFTAR PUSTAKA Basah, Sjachran. 1986. Tiga Tulisan Tentang Hukum, Bandung, : Armiko. Burhan Bungin eds, 2003. Metologi Penelitian Sosial, Surabaya : Airlangga, Press. Geoge Retrzer. 2003. Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda, Jakarta : Raja Grafindo Persada. Kuntjoroningrat. 1993. Metode-metode Penelitian Masyarakat, Jakarta : Ikrar Mandiri Alam. Marbun, SF, dkk. 2001. Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara, Jogyakarta :UII. Press. Muchsin dan Fadilah Putra. 2002. Hukum dan Kebijakan Publik, Malang Averroes. Milles dan Huberman Press. 1992. Analisis Data Kualitatif, Jakarta : Universitas Indonesia. Rahardjo, Satjipto. 1989. Hukum dan Masyarakat, Bandung : Angkasa. Salam, Dharma Setyawan. 2004. Otonomi Daerah dalam Perspektif Lingkungan Nilai dan Sumber Daya, Jakarta : Djambatan.
PENGARUH PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KINERJA PEGAWAI TERHADAP ADMINISTRASI KEUANGAN Oleh : Asep Sumarsana, SE., MM. ABSTRACT Influence Of Construction of Finance Management and Officer Performance to Financial Administration Quality in BPKAD Sub-Province of Sukabumi.This research is instructed to analyse some factors influencing the Financial Administration Quality, that is : Construction of Finance Management and Officer Performance. Research executed in Sub-Province of Sukabumi. Method Research the used is survey method. this Research responder is all officer in BPKAD Sub-Province of Sukabumi selected by using sampling random stratified counted 90 people. Instrument the used is Construction of Finance Management instrument, Officer Performance and Financial Administration Quality as according to his indicator.Hypothesis test done by using F-Test and tTest.This Research result find that : First: there are positive influence of Construction of Finance Management (X1) and of Officer Performance (X2) by together to Financial Administration Quality (Y), determination coefficient R2 = 0.,974 and regression equality Ŷ = 8,545 + 0,409X1 + 0,449X2; Second : There are positive influence of Construction of Finance Management (X1) to Financial Administration Quality (Y); There are positive influence of Officer Performance (X2) to Financial Administration Quality . (Y).Pursuant to research result, please conclude that Financial Administration Quality can be improved to through the make-up of Construction of Finance Management and make-up of Officer Performance .
Hal 155
PENDAHULUAN Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara yang sangat luas dan memiliki beribu-ribu pulau membutuhkan suatu sistem pemerintahan daerah yang kuat dan efektif. Sistem ini diperlukan tidak saja sebagai alat untuk melaksanakan berbagai program pemerintah di berbagai daerah tetapi juga sebagai alat pengikat persatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tuntutan masyarakat tentang proses pencapaian keadilan dalam penyelenggaraan berkehidupan di bidang ekonomi, politik dan sosio – kultural, dan penegakan hukum, maupun penghargaan terhadap hak asasi manusia, tidak lagi bisa ditawar – tawar, harapan dan tuntutan masyarakat agar proses demokratisasi untuk terciptanya masyarakat demokratis yang berkeadilan berjalan lebih cepat, merupakan gambaran sebuah dinamika dari bangsa Indonesia dalam menjawab tantangan perubahan jaman dan memberikan visi dalam upaya menciptakan masa depan yang lebih baik bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam rangka menopang aspirasi masyarakat tersebut, penyelenggaraan otonomi daerah merupakan salah satu upaya strategis yang memerlukan pemikiran yang matang, mendasar dan berdimensi jauh kedepan. Pemikiran itu kemudian dirumuskan dalam kebijakan otonomi daerah yang sifatnya menyeluruh dan dilandasi oleh prinsip – prinsip dasar demokratisasi dan keadilan disertai oleh kesadaran akan keanekaragaman kehidupan kita bersama sebagai bangsa. Pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia dengan diberlakukannya kebijakan pemerintah tentang Otonomi Daerah dan secara efektif berlaku sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana telah direvisi oleh UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 telah menimbulkan harapan baru bagi daerah dalam meningkatkan peran dan kemandirian dalam mengelola kewenangan dan tanggung jawabnya untuk pelayanan masyarakat dan pembangunan daerah. Dengan demikian Otonomi Daerah sebagaimana dirumuskan dalam UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 secara
eksplisit merupakan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai urusan penyelenggaraan pemerintahan di Daerah bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat di Daerah sesuai dengan aspirasi dan prakarsa Daerah. Hal ini berarti otonomi menjadi hal yang sangat penting bagi Daerah. Otonomi yang diberikan kepada Daerah Kabupaten dan Kota didasarkan pada asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Pembangunan Daerah dalam kaitan Otonomi Daerah pada hakekatnya merupakan suatu proses dimana Pemerintah Daerah dan masyarakat secara bersama-sama mengelola sumber daya yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Pencapaian tujuan pembangunan dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, baik rencana jangka panjang (long-term planning), rencana jangka menengah (medium-term planning) maupun rencana jangka pendek (short-term planning). Kebijakan dilaksanakan dalam rencana jangka panjang dan jangka menengah disebut rencana strategis (strategic plan), sedangkan jangka pendek disebut rencana tindak (action plan). Tahapan perencanaan tersebut lebih ditujukan pada periodesasi pencapaian tujuan daerah. Perencanaan Anggaran Daerah sebagai bagian tak terpisahkan dari upaya pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah dan jangka panjang pada setiap tahunnya, memiliki peran dan posisi strategis dalam upaya mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena secara umum, anggaran merupakan gambaran kebijakan dan rencana kerja pemerintah dalam bentuk satuan uang. Oleh karena itu, agar menjadi sebuah instrumen yang efektif, anggaran Daerah harus direncanakan dan dibuat sekomprehensif mungkin. Dari artikel yang telah dikemukakan, penulis merasa tertarik untuk membahas Pengaruh Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Pegawai terhadap Kualitas Administrasi Keuangan di BPKAD Kabupaten Sukabumi. TEORI PEMERINTAHAN Hal 156
Menurut Suradinata (2006:5) “pemerintah sebagai kata benda mempunyai makna sebagai sesuatu kekuasaan untuk memerintah suatu negara, sedangkan pemerintahan adalah suatu kegiatan, proses atau suatu prosedur bagaimana menjalankan perbuatan pemerintahan dari suatu negara”. Secara konseptual kata pemerintah dalam batasan yang lebih lengkap dipahami sebagai organisasi negara yang menjalankan kekuasaan. Sedangkan pengertian tentang pemerintahan secara lebih luas dapat dipelajari dari definisi Strong (dalam Suradinata, 1998:5) sebagai berikut : Government in the broader sense, is changed with the maintenance of the piace and security of state within and without. It must, therefore have first military power, or the control of armed forces, secondly, legislative power or the mean’s of making laws, thirdly financial power or the ability to extract sufficient money from the community to defray the cost of defending of state and enforcing the law it makes on the state’s behalf. (Pemerintah dalam arti luas adalah mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan negara kedalam maupun keluar. Oleh karena itu pertama harus mempunyai kekuatan tentara, atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, selanjutnya yang kedua harus mempunyai kekuatan legislative dalam arti membuat undang-undang, ketiga harus mempunyai kekuatan financial, yaitu kekuasaan untuk mengumpulkan atau menarik uang (pajak) dari masyarkat untuk menutupi pembiayaan dalam pemerintahan negara dan melaksankan hokum untuk dan atas nama negara). Sementara itu Pamuji (2002:24), mengemukakan bahwa pemerintahan yang berasal dari kata government paling sedikit mempunyai empat arti, yaitu : a. Menunjuk kegiatan atau proses memerintah, yaitu melaksankan kontrol atas pihak lain (the activity or process of governing);
b. Menunjuk masalah-masalah (hal ikhwal) negara dalam mana kegiatan atau proses diatas dijumpai (state of affairs); c. Menujuk orang-orang (maksudnya pejabat-pejabat) yang dibebani tugas-tugas untuk memerintah (people charged with of the duty of government); d. Menujuk cara metode atau system dengan nama sesuatu masyarakat tertentu diperintah (the manner method or system by which a particular society governed). Menurut Rasyid (2007:11) berpendapat bahwa secara umum tugas-tugas pokok pemerintahan mencakup tujuh bidang pelayanan : Pertama, menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar, dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan yang dapat menggulingkan. Kedua, Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya gontokan-gontokan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi di dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai. Ketiga, Menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatar belakangi keberadaan mereka. Jaminan keadilan ini terutama harus tercermin melalui keputusankeputusan pengadilan dimana kebenaran diupayakan pembuktiannya secara maksimal, dan di mana konstitusi dan hukum yang berlaku dapat ditafsirkan dan diterapkan secara adil dan tidak memihak, serta dimana perselisihan bisa didamaikan. Keempat, Melakukan pekerjaan umum dan memberi pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin tidak dikerjakan oleh lembaga non pemerintah atau yang akan lebih baik jika di kerjakan oleh pemerintah. Ini antara lain mencakup pembangunan jalan, penyediaan fasilitas pendidikan yang terjangkau oleh mereka yang berpendapatan rendah, pelayanan pos dan pencegahan penyakit menular. Kelima, Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial : membantu orang miskin dan memelihara Hal 157
orang-orang cacat, jompo dan anak terlantar; menampung serta menyalurkan para gelandangan ke sektor kegiatan produktif dan semacamnya. Keenam, Menetapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas, seperti mengendalikan laju inflasi, mendorong pencciptaan lapangan kerja baru, memajukan perdagangan domestik dan antar bangsa, serta kebijakan lain yang secara langsung menjamin peningkatan ketahanan ekonomi negara dan masyarakat. Ketujuh, Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup seperti air, tanah dan hutan. Pemerintah juga berkewajiban mendorong kegiatan penelitian dan pengembangan untuk pemanfaatan sumber daya alam yang mengutamakan keseimbangan antara eksploitasi dan reservasi.
Ketujuh bidang yang diutarakan tersebut memberikan gambaran bahwa fungsi pemerintahan jangkauan tugasnya sangat luas dan kompleks, dan tentu tanggung jawab yang dipikul oleh pemerintahan juga berat. Untuk memikul tugas yang berat itu selain diperlukan konstitusi, hukum, etika, manajemen, yang tidak kalah penting adalah aparatur negara yang handal dan bertanggung jawab. Berdasarkan artikel diatas, maka konstelasi hubungan antara ketiga variabel tersebut, yaitu Pembinaan Pengelolaan Keuangan (X1) dan Kinerja Pegawai (X2) sebagai variabel bebas, sedangkan Kualitas Administrasi Keuangan (Y) sebagai variabel terikat, sehingga dapat divisualisasi dalam tabel berikut ini :
Hal 158
X1
ε ryx1 Rx1x2
X2
ryx2
Y Gambar 2.1 Model Penelitian
Hal 159
Keterangan : X1 : Variabel Pembinaan Pengelolaan Keuangan X2 : Variabel Kinerja Pegawai Y : Variabel Kualitas Administrasi Keuangan ε : Epsilon = variabel-variabel lainnya di luar X1 dan X2 yang tidak diteliti. HIPOTESIS PENELITIAN Hipotesis penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah : 1. Ho : b1 = b2 = 0 ; tidak terdapat pengaruh Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Pegawai secara bersama-sama terhadap Kualitas Administrasi Keuangan. H1 : salah satu atau kedua bi 0 ; terdapat pengaruh Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Pegawai secara bersama-sama terhadap Kualitas Administrasi Keuangan. Jika F hitung > F tabel, maka Ho ditolak dan H1 diterima. 2. Ho : b1 = 0 ; tidak terdapat pengaruh Pembinaan Pengelolaan Keuangan terhadap Kualitas Administrasi Keuangan. H1 : b1 0 ; terdapat pengaruh Pembinaan Pengelolaan Keuangan terhadap Kualitas Administrasi Keuangan. Jika t hitung > t tabel, maka Ho ditolak dan H1 diterima. 3. Ho : b2 = 0 ; tidak terdapat pengaruh Kinerja Pegawai terhadap Kualitas Administrasi Keuangan H1 : b2 0 ; terdapat pengaruh Kinerja Pegawai terhadap Kualitas Administrasi Keuangan. Jika t hitung > t tabel, maka Ho ditolak dan H1 diterima. PEUBAH (VARIABEL) DAN PENGUKURANNYA Variabel adalah konsep yang mempunyai bermacam-macam nilai. Dalam hal terdapat hubungan antara dua variabel, misalnya antara variabel Y dan variabel X, maka jika variabel Y disebabkan oleh variabel X, maka variabel Y dinamakan variabel dependen dan variabel X adalah variabel bebas. Dalam penelitian ini, Variabel bebas
pertama adalah Pembinaan Pengelolaan Keuangan yang merupakan skor yang diperoleh dari pengukuran dengan menggunakan angket yang menggambarkan Pembinaan Pengelolaan Keuangan di BPKAD Kabupaten Sukabumi. Tujuan utama pengelolaan Keuangan pemerintah daerah dapat diringkaskan sebagai berikut: (1) tanggung jawab; (2) memenuhi kewajiban keuangan; (3) kejujuran; (4) hasil guna dan daya guna; dan (5) pengendalian. Adapun ciriciri utama pengelolaan keuangan yang baik: yakni (1) sederhana, (2) lengkap, (3) berhasil guna, (4) berdaya guna, dan (5) mudah disesuaikan. Dengan demikian, dimensi untuk variabel bebas pertama ini adalah: 1. Sederhana Hal ini dapat diukur dengan indikator: a) Kemudahan dipahami dan dipelajari; b) Kemungkinan diikuti tanpa salah; c) Kecepatan memberikan hasil; d) Kemudahan diperiksa dari luar dan dari dalam. 2. Lengkap Hal ini dapat diukur dengan indikator: a) Keabsahan penerimaan; b) Keabsahan pengeluaran. 3. Hasil guna Hal ini dapat diukur dengan indikator: a) Pencapaian tujuan; b) Peraturan; 4. Daya guna Hal ini dapat diukur dengan indikator: a) Biaya; b) Jumlah petugas c) Perolehan hasil. 5. Mudah disesuaikan Hal ini dapat diukur dengan indikator: a) Kemudahan penerapan; b) Kemudahan penyesuaian; Kinerja Pegawai adalah variabel bebas kedua, yang merupakan skor yang diperoleh dari pengukuran dengan menggunakan angket yang menggambarkan tingkat Kinerja Pegawai di BPKAD Kabupaten Sukabumi, adalah : 1. Penggunaan sarana Hal ini dapat diukur dengan indikator : a. Pemeliharaan peralatan Hal 160
b. Penggunaan peralatan secara tepat guna c. Pemanfaatan hasil kerja d. Mengurangi keborosan 2. Volume kerja Hal ini dapat diukur dengan indikator : a. Kesesuaian target dan realisasi b. Kesesuaian jadwal penyelesaian tugas c. Kesesuaian tugas prosedur kerja 3. Kecepatan pelayanan Hal ini dapat diukur dengan indikator a. Kesederhanaan prosedur pelayanan b. Kepastian waktu dan biaya c. Trasparansi informasi pelayanan Variabel terikat dalam penelitian ini Kualitas Administrasi Keuangan merupakan skor yang diperoleh dari pengukuran dengan menggunakan angket yang menggambarkan Kualitas Administrasi Keuangan di BPKAD Kabupaten Sukabumi. Dengan demikian, dimensi untuk variabel terikat ini adalah: 1. Efektifitas Hal ini dapat diukur dengan indikator: a. Tujuan b. Sasaran 2. Efisiensi Hal ini dapat diukur dengan indikator: a. Waktu b. Dana c. Pegawai d. Sarana 3. Proses Hal ini dapat diukur dengan indikator: a. Perencanaan b. Pelaksanaan c. Evaluasi Berbagai variabel, dimensi dan indikator yang disebutkan di atas, dapat dilihat pada tabel berikut :
Hal 161
Tabel VARIABEL, DIMENSI DAN INDIKATOR PENELITIAN Variabel
Dimensi
Pembinaan Pengelolaan Keuangan (X1)
1 Sederhana
1 2 3 4
2 Lengkap 3 Hasil Guna 4 Daya Guna
Kinerja Pegawai (X2)
5 Mudah disesuaikan 1 Penggunaan Sarana
2 Volume Kerja
1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3
3 Kecepatan pelayanan
1 2 3
Kualitas Administrasi Keuangan (Y)
1 Efektifitas 2 Efisiensi
3 Proses
Butir Pernyataan Kemudahan dipahami dan 1,2 dipelajari Kemungkinan diikuti tanpa 3,4 salah Kecepatan memberikan 5 hasil Kemudahan diperiksa dari 6 luar dan dari dalam Keabsahan penerimaan 7 Keabsahan pengeluaran 8 Pencapaian tujuan 9 Peraturan 10 Biaya 11 Jumlah petugas 12 Perolehan hasil 13 Kemudahan penerapan 14 Kemudahan penyesuaian 15 Pemeliharaan peralatan 1,2 Penggunaan peralatan 3,4 secara tepat guna Pemanfaatan hasil kerja 5,6 Mengurangi keborosan 7,8 Kesesuaian target dan 9 realisasi Kesesuaian jadwal 10 penyelesaian tugas Kesesuaian tugas prosedur 11 kerja Kesederhanaan prosedur 12,13 pelayanan Kepastian waktu dan biaya 14 Trasparansi informasi 15 pelayanan Tujuan 1 Sasaran 2,3 Waktu 4 Dana 5 Pegawai 6,7 Sarana 8,9 Perencanaan 10,11 Pelaksanaan 12,13 Evaluasi 14,15 Indikator
1 2 1 2 3 4 1 2 3
Hal 162
POPULASI Nazir (2009:27) mengatakan bahwa “Unsur atau unit elementer adalah sebuah objek pada mana akan dilakukan pengukuranpengukuran. Kumpulan-kumpulan dari unitunit elementer tesebut disebut populasi”. Dengan demikian, Populasi penelitian ini adalah seluruh pegawai di BPKAD Kabupaten Sukabumi. SAMPEL DAN PROSEDUR PENARIKAN SAMPEL Dalam hal ini, penulis menggunakan simple random sampling, artikel ini merupakan suatu keseluruhan yang homogen. Untuk mencari suatu ketepatan yang lebih tajam terhadap masalah, maka diperlukan pembagian dahulu atas kelas-kelas atau subpopulasi. Stratified Random Sampling adalah sampel yang ditarik dengan memisahkan elemen-elemen populasi dalam kelompokkelompok yang tidak overlapping yang disebut strata, dan kemudian memilih sebuah sampel secara random dari tiap stratum. Dengan demikian, besarnya sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
Hal 163
Tabel PENARIKAN SAMPEL : NO 1 2 3 4 5
RESPONDEN Kepala Badan Sekretaris Badan Kepala Bidang Ka. Sub Bidang Staff JUMLAH
POPULASI 1 1 3 15 70 90
SAMPEL 1 1 3 15 70 90
Hal 164
PROSEDUR PENGUMPULAN DATA Artikel ini menggunakan metoda penelitian deskriptif analisis. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui survai, yakni dengan menggunakan angket kuisioner, di tujukan untuk mendapatkan data primer dari responden yang di tetapkan sebagai sampel dalam penelitian ini. Penelitian ini di lakukan dengan mengumpulkan data-data kualitatif, yang selanjutnya akan di sajikan dalam bentuk angka (di kuantifikasikan) untuk diuji secara verifikatif sesuai dengan rancangan analisis data. Angket yang diajukan kepada responden berjumah 45 pernyataan. Untuk variabel Pembinaan Pengelolaan Keuangan sebanyak 15 pernyataan, variabel Kinerja Pegawai sebanyak 15 pernyataan dan variabel Kualitas Administrasi Keuangan sebanyak 15 pernyataan. Pernyataan tersebut di susun sedemikian rupa secara terperinci dan lengkap harus dijawab responden dengan memilih salah satu alternatif jawaban yang disediakan, dengan ketentuan “angket yang digunakan dalam penelitian ini disusun menurut model skala Likers dirumuskan dengan 5 kategori”. Pernyataan yang dikemukaan bersifat kualitatif, untuk keperluan analisis data ini disesuaikan dengan sifat pernyataan kuisioner. Pernyataan yang bersifat positif diberi skor 5,4,3,2,1 dan untuk penyataan yang bersifat negatif diberi skor 1,2,3,4,5. Penentuan skor adalah : a. Jawaban Sangat Setuju b. Jawaban Setuju c. Jawaban Ragu-ragu d. Jawaban Tidak Setuju e. Jawaban Sangat Tidak Setuju
(SS) dengan skor 5 (S) dengan skor 4 (R) dengan skor 3 (TS) dengan skor 2 (STS) dengan skor 1
ANALISIS DATA Selah data-data terkumpul, selanjutnya dianalisis. Tahap ini merupakan tahap yang paling penting dan sangat menentukan. Pada tahap analisis, data di olah dan di proses menjadi kelompokkelompok, di klasifikasikan, di kategorikan dan di manfaatkan untuk memperoleh kebenaran sebagai jawaban dari masalah-masalah dalam hipotesis yang diajukan dalam penelitian. Untuk mengolah data yang diperoleh, penulis menggunakan dua metoda sekaligus, yaitu : 1. Analisis deskriptif kuantitatif, yakni interpretasi dan pengukuran atas data-data hasil penelitian yang berwujud angka-angka, dan 2. Analisis deskriptif kualitatif, yakni pembahasan dan penyimpulan atas data-data hasil penelitian yang dinyatakan dengan tulisan, kata-kata atau kalimat. Penelitian yang dilakukan ini bermaksud untuk mengungkapkan adanya hubungan / pengaruh antara variabel bebas (independent variable) dengan variabel terikat (dependent variable). Dalam statistika, metode analisis yang sesuai dengan permasalahan tersebut adalah analisis regresi, dimana satu variabel terikat dipengaruhi oleh beberapa variabel bebas. Variabel terikat adalah variabel yang diasumsikan hanya muncul karena pengaruh variabel bebas tersebut. Pada bagian sebelumnya telah ditentukan bahwa variabel terikat pada penelitian ini adalah Kualitas Administrasi Keuangan (Y), sedangkan variabel bebasnya adalah Pembinaan Pengelolaan Keuangan (X1) dan Kinerja Pegawai (X2). Dalam menganalisis data dalam penelitian ini, penulis menggunakan Analisis Variansi (ANOVA). Untuk menguji hipotesa 1 dilakukan dengan uji F dengan rumus sebagai berikut : Fhitung = MSR MSE Apabila Fhitung > F tabel, maka Ho ditolak dan H1 diterima sedangkan bila Fhitung < F tabel, maka Ho diterima dan H1 ditolak. Untuk menguji hipotesa 2 dan 3 dilakukan dengan uji t dengan rumus sebagai berikut : 165
t
hitung
bi
=
Se (bi)
MSE
Se (bi) =
SSXi (1-r²12) Apabila thitung > t tabel, maka Ho ditolak dan H1 diterima sedangkan bila thitung < t tabel, maka Ho diterima dan H1 ditolak. Secara sistematis, hubungan fungsional variabel terikat (Y) dan variabel-variabel bebas X1 dan X2 dapat dinyatakan sebagai berikut : Ŷ
=
a + b1 X1 + b2
X2
Persamaan di atas disebut dengan model linear multiple (berganda). Disebut linear karena semua variabel yang terlibat pangkatnya satu dan berganda karena variabel bebasnya lebih dari satu. Untuk mengukur seberapa besar suatu variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat dapat dihitung dengan suatu besaran yang disebut dengan koefisien determinasi yang dinyatakan dalam persentase (%) dan dinotasikan dengan R², dengan rumus sebagai berikut : R² = SSR SST
166
HASIL PENELITIAN Berdasarkan hasil pengumpulan data baik primer maupun sekunder, diperoleh gambaran hasil penelitian. Data diolah berdasarkan data yang telah terkumpulkan melalui alat pengumpul data. Sesuai jumlah responden yang ditetapkan sebelumnya, jumlah angket yang disebarkan kepada responden sebanyak 90 angket dan dikembalikan secara keseluruhan. Setelah data angket (kuesioner) dipilah-pilah, ternyata secara keseluruhan memenuhi syarat dan layak untuk dianalisis. Kemudian dengan menggunakan alat bantu computer program SPSS 13.0 for Windows, data dianalisis dan diinterpretasikan guna memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Gambaran hasil penelitian dari masing-masing variabel penelitian, yaitu Pembinaan Pengelolaan Keuangan (X1), Kinerja Pegawai (X2) dan Kinerja Pegawai (Y) di BPKAD Kabupaten Sukabumi, diuraikan pada bagian deskripsi data berikut ini. Adapun distribusi frekuensi skor variabel Pembinaan Pengelolaan Keuangan dapat dilihat didalam tabel frekuensi sebagai berikut: Tabel Frekuensi Skor Pembinaan Pengelolaan Keuangan Persen No Skor Frekuensi Persen Komulatif 1 55 1 1.1 1.1 2 56 6 6.7 7.8 3 58 9 10.0 17.8 4 59 10 11.1 28.9 5 60 15 16.7 45.6 6 61 14 15.6 61.1 7 62 10 11.1 72.2 8 63 14 15.6 87.8 9 64 11 12.2 100.0 Total 90 100.0 Sumber data : Hasil olahan Angket (2006). Berdasarkan Tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa sebanyak 14 (15,60%) responden memiliki skor nilai dalam kelompok nilai rata-rata dan sebanyak 35 (38,90%) responden memiliki skor nilai dalam kelompok diatas rata-rata. Sedangkan sisanya 41 (45,60%) responden memiliki skor nilai dalam kelompok dibawah rata-rata. Selanjutnya distribusi skor jawaban responden tentang Pembinaan Pengelolaan Keuangan tersebut dapat disajikan dalam bentuk histogram, sebagaimana tampak didalam gambar sebagai berikut: x1 30
20
Frequency
10
Std. Dev = 2.32 Mean = 60.7 N = 90.00
0 56.0
x1
58.0
60.0
62.0
64.0
Gambar Histogram Variabel Pembinaan Pengelolaan Keuangan
Dari gambar terlihat bahwa penumpukan batang yang lebih banyak terjadi pada kelas interval yang ketiga hingga kelima. Adapun jumlah proporsinya mencapai 64 (71,20%) dari keseluruhan responden, dan termasuk didalam kelompok nilai rata-rata sampai diatas rata-rata. Dengan demikian 167
berdasarkan batas-batas data yang telah terkumpulkan tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa Pembinaan Pengelolaan Keuangan di BPKAD Kabupaten Sukabumi tergolong dalam kategori relatif cukup memuaskan. Variabel Kinerja Pegawai dari 90 responden memiliki rata-rata nilai skor sebesar 60,54 median 61,00 dengan standar deviasi 2,478 dan varian 6,138. Variabel ini memiliki rentang data sebanyak 10, dengan nilai terendah 55 dan tertinggi 65 (dari rentang teoritis 15 – 75). Dengan demikian jumlah skor seluruhnya adalah 5449. Adapun distribusi frekuensi skor jawaban responden tentang variabel Kinerja Pegawai, seperti terlihat didalam tabel frekuensi sebagaimana disajikan didalam tabel sebagai berikut: Tabel Frekuensi Skor Kinerja Pegawai Persen No Skor Frekuensi Persen Komulatif 1 55 2 2.2 2.2 2 56 6 6.7 8.9 3 57 5 5.6 14.4 4 58 6 6.7 21.1 5 59 10 11.1 32.2 6 60 11 12.2 44.4 7 61 11 12.2 56.7 8 62 18 20.0 76.7 9 63 14 15.6 92.2 10 64 4 4.4 96.7 11 65 3 3.3 100.0 Total 90 100.0 Sumber data : Hasil olahan Angket (2006) Berdasarkan Tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa sebanyak 11 (12,20%) responden memiliki skor nilai dalam kelompok rata-rata dan sebanyak 50 (55,50%) responden memiliki skor nilai dalam kelompok diatas rata-rata. Sedangkan sisanya sebanyak 29 (32,30%) responden memiliki skor nilai dalam kelompok dibawah rata-rata. Selanjutnya distribusi skor jawaban responden tentang Kinerja Pegawai tersebut, dapat disajikan dalam bentuk histogram, seperti tampak didalam gambar sebagai berikut: x2 40
30
Frequency
20
10 Std. Dev = 2.48 Mean = 60.5 N = 90.00
0 56.0
58.0
60.0
62.0
64.0
66.0
x2
Gambar Histogram Variabel Kinerja Pegawai Dari gambar terlihat bahwa penumpukan batang yang lebih banyak terjadi pada kelas interval yang ketiga hingga kelima. Adapun jumlah proporsinya mencapai 58 (64,40%) dari keseluruhan responden, dan termasuk didalam kelompok nilai rata-rata hingga diatas rata-rata. Dengan demikian 168
dalam batas-batas data yang telah terkumpulkan tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa tingkat Kinerja Pegawai di BPKAD Kabupaten Sukabumi tergolong dalam kategori cukup memuaskan. Variabel Kualitas Administrasi Keuangan dari 90 responden memiliki rata-rata nilai skor sebesar 60,54 median 61,00 dengan standar deviasi 1,909 dan varian 3,644. Variabel Kualitas Administrasi Keuangan di BPKAD Kabupaten Sukabumi tersebut memiliki rentang data sebanyak 6, dengan nilai terendah 57 dan tertinggi 63 (dari rentang teoritis 15 – 75). Dengan demikian jumlah skor seluruhnya adalah 5449.
169
Tabel Frekuensi Skor Kualitas Administrasi Keuangan No Skor Frekuensi Persen 1 2 3 4 5 6 7
57 58 59 60 61 62 63 Total Sumber data : Hasil olahan Angket (2006)
10 7 4 22 13 18 16 90
11.1 7.8 4.4 24.4 14.4 20.0 17.8 100.0
Persen Komulatif 11.1 18.9 23.3 47.8 62.2 82.2 100.0
Selanjutnya distribusi skor jawaban responden tentang Kualitas Administrasi Keuangan di BPKAD Kabupaten Sukabumi tersebut, dapat disajikan dalam bentuk histogram, sebagaimana tampak didalam gambar di bawah ini. Dari berikut terlihat bahwa penumpukan batang yang lebih banyak terjadi pada kelas interval yang keempat. Adapun jumlah proporsinya mencapai 22 (24,40%) dari keseluruhan responden, dan termasuk didalam kelompok dibawah rata-rata hingga diatas rata-rata. y 30
20
Frequency
10
Std. Dev = 1.91 Mean = 60.5 N = 90.00
0 57.0
58.0
59.0
60.0
61.0
62.0
63.0
y
GambarHistogram Variabel Kualitas Administrasi Keuangan Dengan demikian dalam batas-batas data yang terkumpulkan tersebut, dapat dikemukakan bahwa tingkat Kualitas Administrasi Keuangan di BPKAD Kabupaten Sukabumi tergolong dalam kategori yang kategori relatif belum memuaskan. KESIMPULAN 1. Terdapat pengaruh yang positif Pembinaan Pengelolaan Keuangan (X1) dan Kinerja Pegawai (X2) secara bersama-sama terhadap Kualitas Administrasi Keuangan (Y). Melalui uji signifikansi dengan menggunakan distribusi F, diperoleh nilai F hitung sebesar 1642,904, sementara harga kritis nilai F tabel dengan derajat bebas pembilang 2 penyebut 87 pada (0,05) diperoleh nilai F tabel sebesar 3,0718 sehingga terbukti bahwa F hitung (1642,904) > F tabel (3,0718). Dengan demikian bahwa variabel Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Pegawai secara bersama-sama dapat meningkatkan Kualitas Administrasi Keuangan di BPKAD Kabupaten Sukabumi. 2. Terdapat pengaruh yang positif Pembinaan Pengelolaan Keuangan (X1) terhadap Kualitas Administrasi Keuangan (Y). Melalui uji signifikansi dengan statistik uji t, diperoleh nilai t hitung untuk b1 sebesar 21,437 sedangkan t tabel dengan derajat bebas 87 pada (0,025) adalah sebesar 1,980. Dengan demikian t hitung (21,437) > t tabel (1,980). Hal ini menunjukkan bahwa 170
Pembinaan Pengelolaan Keuangan dapat meningkatkan Kualitas Administrasi Keuangan di BPKAD Kabupaten Sukabumi. 3. Terdapat pengaruh yang positif Kinerja Pegawai (X2) terhadap Kualitas Administrasi Keuangan (Y). Melalui uji signifikansi dengan statistik uji t, diperoleh nilai t hitung untuk b2 sebesar 25,104 sedangkan t tabel dengan derajat bebas 87 pada (0,025) adalah sebesar 1,980. Dengan demikian t hitung (25,104) > t tabel (1,980). Hal ini menunjukkan bahwa Kinerja Pegawai dapat meningkatkan Kualitas Administrasi Keuangan di BPKAD Kabupaten Sukabumi. 4. Berdasarkan perhitungan SPSS, besarnya nilai koefisien determinasi yang diperoleh adalah sebesar 0,974. Hal ini menunjukkan bahwa 97,40% keragaman variabel Kualitas Administrasi Keuangan disebabkan oleh perbedaan keragaman variabel Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Pegawai, sisanya sebanyak 2,60% disebabkan oleh faktor lain yang tidak diteliti. DAFTAR PUSTAKA Arikunto, Suharsimi, 2005. Prosedur Penelitian, Rineka Cipta, Jakarta Gie, The Liang, 2008, Pertumbuhan Pemerintahan daerah di Negara RI, Gunung Agung. Jakarta. ______________, 2000, Hubungan Keuangan Pusat-Daerah (elemen-elemen Penting dalam studi Hubungan Keuangan Pusat-Daerah, Jakarta. ______________, 2004. Ensiklopedia Administrasi, Jakarta: Gunung Agung Gunawan, Benny, 2009, Diktat Metodologi Penelitian, Program Pasca Sarjana STIAMI, Jakarta. Handoko, T. Hari, 2008, Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia, Yogyakarta, BPFE ______________, 2005, Manajemen Sumber Daya Manusia, BPFE, Yogyakarta. Hasibuan, Malayu S.P, 2004, Manajemen Sumber Daya Manusia dan Kunci Keberhasilan, CV. Haji Masagung, Jakarta. ______________, 2003, Manajemen Sumber Daya Manusia, Cetakan Ke Lima Jakarta, Penerbit H. Masagung. ______________, 2009. Manajemen, Dasar, Pengertian dan Masalah, Jakarta, Haji Mas Agung Jucius, Michael G, 2009, Personnel Management, Homewood, Illinois. Kansil, C.S.T. 2004, Hukum Tata Negara Republik Indonesia, Jakarta : Ghalia ______________, 2005, Hukum Tata Pemerintahan Indonesia, Ghalia Kaho, Joseph Riwu, 2005, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Jakarta, Raja Grafindo Persada Kaho, Joseph Riwu, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, (Identifikasi Beberapa Faktor yang mempengaruhi penyelenggaraannya, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007 Kosasih, Ahmad, 2002. Telaah Islam Atas Motivasi Kerja (dalam Buku Nilai dan Makna Kerja dalam Islam), Jakarta : Nuansa Madani Kusnardi, Moh, 2003, Ilmu Negara, Gaya Media Pratama, Jakarta. Manullang M., 2006, Manajemen Personalia, Cetakan VII, Ghalia Indonesia. _____________. 2002. Manajemen Personalia, Jakarta : Ghalia Indonesia. Meitasari, 1998, Psikologi Industri/Organisasi Modern, Acan, Jakarta. Morgan, Clifford T. dkk. (2006), Introduction to Psychology, Nee York : Prentice-Hall Co Ndraha, Taliziduhu, 2007, Metodologi Ilmu Pemerintahan, Jakarta, Rineka Cipta __________, 2009, Teori Budaya Organisasi Pegangan Belajar Bahan Diskusi, kerjasama IIPUnpad __________, 2002, Pembangunan Masyarakat, Jakarta : Rineka Cipta Nawawi, Hadari, 2007, Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis Yang Kompetitif, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. Nawawi, Hadari dan Martini Hadari, 2004, Ilmu Administrasi. Jakarta : Ghalia Nazir, Moh. 2005. Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta Pamuji S, 2005, Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia, Jakarta, Bumi Aksara __________, 2002. Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia, Bumi Aksara, Jakarta 171
Rasyid, M. Ryass, 2007, Makna Pemerintahan, Jakarta : PT. Yasrif Watampone __________, 2008, Kajian Awal Birokrasi Pemerintahan dan Politik Orde Baru, Jakarta : PT. Yasrif Watampone Robbins, Stephen P. 2009, Organizational Behavior. New York, Prentice-Hall Co __________, 2006, Teori Organisasi : Struktur, Desain dan Aplikasi terj. Jusuf Udaya. Jakarta, Arcan Santoso, Singgih,. SPSS Versi 10, Mengolah Data Statistik Secara Profesional, : PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2001 Salusu, J, 2009, Pengambilan keputusan Strategik, Grasindo, Jakarta. Savas, E.S. 2007, Privatisation : The Key to Better Government, New York : Ghathan House Publisher Inc Siagian, Sondang P., 2006, Manajemen Sumber Daya Manusia, Bumi Aksara Jakarta. __________, Manajemen Sumber Daya Manusia, Cetakan Keenam, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 2007 __________, 2007, Pemimpin dan Kepemimpinan Pemerintahan, Jakarta : Gramedia __________, 2005, Manajemen Sumber Daya Manusia, Ed. 1, Jakarta, Bumi Aksara __________, 2008, Administrasi Pembangunan, Jakarta : Haji Masagung Siagian, Sondang P, 2009, Proses Pengelolaan Pembangunan Nasional, Jakarta, Gunung Agung Soedjono, Iman, 2002. Teknik Memimpin Pegawai dan Pekerja, Aksara Baru, Jakarta Stoner, James, 2009. Manajemen Jilid II, Jakarta: PT. Prehallindo Stoner, James A.F. and Charles Wankel, 1996. Management, 3rd edition, Prentice-Hall International Inc., Englewood Cliffs, New Jersey Sugiyono, 2008, Edisi ke 5), Metode Penelitian Administrasi, Bandung, CV. Alfabeta Suradinata, Ermaya, 2007. Pemimpin dan Kepemimpinan Pemerintahan, Pendekatan Budaya, Modal dan Etika, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta __________, 2008. Filsafat dan Metodologi Ilmu Pemerintahan, Bandung: Ramadhan __________, 2006. Manajemen Sumber Daya Manusia : Suatu Tinjauan Wawasan Masa Depan, Ramadan, Bandung __________, 2005, Psikologi Kepegawaian dan Peranan Pimpinan Dalam Motivasi Kerja, Bandung : CV. Ramadhan Sutarto, 2000, Dasar-dasar Organisasi, Gadjah Mada Universitas, Press. Syamsi, Ibnu, 2006. Ensiklopedi Umum dan Pembangunan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta Tambunan, M., 2002. Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Sekretariat Jenderal Departemen Dalam Negeri, Jakarta Timpe, A. Dal, 2001, Kreativitas, Elex Media Komputindo, Jakarta. Widjaja, Albert, 2007, Budaya Politik dan Pembangunan Ekonomi, LP3ES, Jakarta.
172
Panduan Untuk Penulis Tujuan dan Ruang Lingkup Jurnal Infomans adalah suatu jurnal ilmu-ilmu informatika dan manajemen berskala nasional yang mencakup berbagai pokok persoalan dalam kajian ilmu-ilmu informatika dan manajemen. Secara khusus jurnal menaruh perhatian, namun tidak hanya terbatas pada pokok-pokok persoalan tentang perkembangan ilmu informatika dan manajemen. Tujuan dari jurnal ini adalah menyebar-luaskan pemikiran-pemikiran konseptual maupun hasil-hasil penelitian yang telah dicapai. Penyerahan Naskah Penulis diharuskan menyerahkan 3 (tiga) eksemplar naskah disertai softcopy dalam kepada : Redaksi Jurnal Infomans, Lembaga Penelitian STMIK Sumedang, Jalan Angkrek Situ No. 19 Telp./Faks. 0261-207395 Sumedang 45323, e-mail
[email protected], disertai dengan surat pernyataan bahwa naskah belum pernah diterbitkan dan tidak sedang dalam proses penerbitan pada jurnal lain. Setelah melalui proses review yang dilakukan oleh 2 penelaah, penulis diharuskan menyerahkan 1 (satu) eksemplar naskah yang telah direvisi oleh penulis (naskah akhir), disertai softcopy. Format Naskah Artikel yang dimuat dalam jurnal ini dapat berupa kajian konseptual dan atau hasil-hasil penelitian pada masing-masing disiplin ilmu atau interdisiplin. Secara umum, sistematika artikel terdiri atas pendahuluan/introduksi yang menguraikan latar belakang dan permasalahan yang dikaji yang ditunjang oleh referensi yang relevan, metode, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan/rekomendasi. Pada kajian yang bersifat konseptual, bagian metode dapat ditiadakan bila dianggap tidak perlu. Naskah ditulis pada kertas berukuran A4, dengan panjang tulisan maksimal 20 halaman berspasi satu, termasuk daftar pustaka, gambar, tabel, dan lampiran. Setiap halaman memiliki batas kiri-kanan dan atas-bawah 3 cm. Naskah ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Naskah dimulai dengan halaman pertama yang memuat: o Judul singkat dan lengkap o Nama penulis, afiliasi, dan alamat korespondensi o Abstrak bisa dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, tidak lebih dari 250 kata. Abstrak mencakup permasalahan, metode, dan temuan serta kesimpulan o Abstract dalam bahasa Inggris, tidak lebih dari 200 kata. Kata-kata kunci {Key words} Tuliskan maksimal 5 kata-kata kunci {key words). Gambar dan Tabel o Untuk kepentingan penyuntingan, gambar dan tabel disertakan secara terpisah dari badan karangan (tidak dimasukan ke dalam teks). Dalam hal ini, penulis menunjukkan di mana gambar dan atau tabel harus diletakkan pada badan karangan. o Gambar yang akan ditampilkan dalam jurnal adalah gambar hitam-putih. Bila menginginkan, penulis dapat menyertakan gambar berwarna. o Gambar dalam bentuk file elektronik, diharapkan ditulis dengan format JPG. o Gambar dan tabel diberi nomor sebagai berikut: Gambar 1., Gambar 2, dst. Tabel 1, Tabel 2, dst. o Gambar dan tabel yang substansinya sama, ditampilkan salah satu. Penulisan subjudul (heading) pada setiap bagian Subjudul semuanya dicetak tebal ditulis dengan huruf Capitalize Each Word, misal: Intranet Solusi Pembelajaran Internet di Sekolah. Daftar pustaka Kepustakaan yang dicantumkan dalam daftar pustaka hanya kepustakaan yang dikutip atau yang dijadikan rujukan dan ditulis dalam teks. Penulisan rujukan dalam badan karangan dilakukan sebagai berikut : 173
Apabila terdiri dari satu orang penulis, ditulis sebagai berikut; McGraw (1995) atau (McGraw, 1995) Apabila terdiri dari dua orang penulis, ditulis sebagai berikut: McGraw & Martin (1995) atau (McGraw & Martin, 1995) Apabila terdiri dari tiga orang penulis atau lebih, ditulis sebagai berikut: McGraw et al. (1995) atau (McGraw et al., 1995). Kata/istilah et al., hanya digunakan untuk referensi berbahasa asing. Untuk referensi berbahasa Indonesia digunakan istilah dkk., misalnya Sugiyono, dkk. (1996).
174
