Pengelolaan Keuangan BLU Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU
PROSES BISNIS
2
DASAR HUKUM
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PENDIDIKAN TINGGI
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 74 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 180/PMK.05/2016 TENTANG PENETAPAN DAN PENCABUTAN PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM PADA SATUAN KERJA INSTANSI PEMERINTAH
3
PENGELOLAAN KEUANGAN BLU PENGERTIAN BLU Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
KARAKTERISTIK BLU 1. Berkedudukan sebagai instansi pemerintah (asetnya merupakan kekayaan negara yang tidak dipisahkan) 2. Menghasilkan barang/jasa yang seluruh/sebagian dijual kepada masyarakat 3. Tidak mengutamakan mencari keuntungan 4. Dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan produktivitas ala korporasi
FLEKSIBILITAS BLU, a.l.: 1. Pendapatan dapat digunakan langsung, dengan melakukan pengesahan ke KPPN 2. Flexible budget dengan ambang batas 3. Investasi jangka pendek untuk pengelolaan kas 4. Melakukan utang jangka pendek 5. Menghapuskan barang inventaris dengan alasan efisiensi dan efektivitas 6. Surplus digunakan pada tahun anggaran berikutnya dan defisit dimintakan dari APBN
TUJUAN BLU Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa
4
Karakteristik Kelembagaan
• Sumber pendapatan dari jasa layanan/PNBP fungsional. • Seluruh pendapatan harus disetor ke Kas Negara. • Dapat menggunakan PNBP fungsional atas ijin Menkeu. • Tidak mempunyai fleksibilitas pengelolaan keuangan. • Pertanggungjawaban dg SPM. • Sisa anggaran lebih di akhir tahun tdk dpt digunakan lagi. • Kekayaan negara tidak dipisahkan.
• Motif: not-for-profit. • Memberikan layanan quasi public goods, tidak internal service dan bukan administratif. • Mempunyai PNBP yang signifikan (> =Rp 15 miliar). • Dapat menggunakan PNBP secara langsung. • Mempunyai fleksibilitas pengelolaan keuangan negara. • Pertanggungjawaban dg SP3B. • Surplus dapat digunakan pada tahun anggaran berikutnya. • Kekayaan negara tidak dipisahkan.
• Motif: Profit. • Memberikan layanan private goods (rivalry dan excludability). • Seluruh pendapatan operasional mampu menutupi seluruh biaya operasional dan investasi. • Pendapatan usaha bukan merupakan PNBP. • Mempunyai otonomi/fleksibilitas manajerial yang luas. • Surplus dapat digunakan dan untuk investasi langsung. • Mampu berkontribusi terhadap PNBP laba pemerintah. • Kekayaan negara yang dipisahkan.
Asas BLU
Kementerian Negara/Lembaga
BLU
1. Unit kerja K/L untuk tujuan pemberian layanan umum berdasarkan kewenangan yang didelegasikannya. 2. Bagian perangkat pencapaian tujuan K/L sehingga status hukum BLU tidak terpisah dari K/L. 3. Menteri/pimpinan lembaga bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikan kepada BLU dari segi manfaat layanan. 4. Pejabat yang ditunjuk mengelola BLU bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikannya. 5. BLU menyelenggarakan kegiatan tanpa mengutamakan mencari keuntungan. 6. RKA serta LK dan kinerja BLU disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari RKA serta LK dan kinerja K/L. 7. BLU mengelola penyelenggaraan layanan umum sejalan dengan praktik bisnis yang sehat.
Persyaratan, Penetapan, & Pencabutan 1. Persyaratan Substantif Teknis Administratif
2. Penetapan
Penuh / Bertahap
Pengusulan
Menteri/pim. lembaga
Menkeu
3. Pencabutan Penerapan PPK- BLU berakhir apabila: • Dicabut oleh Menkeu sesuai kewenangannya; • Dicabut oleh Menkeu berdasarkan usul dari menteri/pim lembaga, sesuai kewenangannya. • Berubah statusya menjadi Badan Hukum dengan kekayaan negara yg dipisahkan.
Implementasi PPK BLU Meliputi: 1. Penganggaran 2. Pelaksanaan 3. Akuntabilitas
8
Penganggaran
9
Tahapan Penganggaran Renstra K/L • Tahunan; • Disertai prakiraan RBA tahun berikutnya. Ketentuan:
RSB BLU
PMK-92/PMK.05/2011 PER-20/PB/2012
5 th an RBA BLU Memuat seluruh program, kegiatan, anggaran penerimaan/pendapatan, anggaran pengeluaran/belanja, estimasi saldo awal kas, dan estimasi saldo akhir kas BLU, basis akrual, ambang batas, pola flexible budget
RKA-K/L
DIPA BLU 10
Perencanaan dan Penganggaran
BLU RSB RBA disusun berdasarkan basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya. RBA BLU disusun berdasarkan kebutuhan dan kemempuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, dan APBN Paling sedikit mencakup seluruh pendapatan dan belanja, seluruh arus kas, serta jumlah dan kualitas jasa dan/atau barang
(5 tahunan)
RBA BLU (1 tahunan)
Menteri/pim lembaga
Menkeu
RENSTRA-K/L
RKA K/L
Disertai dngn usulan SPM & biaya dr keluaran yg akan dihasilkan
RKA K/L dan RBA BLU Dikaji kembali standar biaya dan anggaran BLU
RBA BLU Definitif Dok PA BLU
APBN
Mengesahkan Dok PA (max) 31 Des
Jika 31 Des belum disahkan, BLU dapat melakukan pengeluaran max angka dok PA thn lalu
• Mjd lampiran dari perjanjian kinerja yg ditandatangani oleh menteri/pim lembaga dgn pim BLU. • Mjd dasar penarikan dana yg bersumber dr APBN oleh BLU.
Standar dan Tarif Layanan Standar SPM Standar Pelayanan Minimum
• • •
BLU menggunakan SPM yang ditetapkan oleh menteri/ pim lembaga. SPM dapat diusulkan oleh BLU. SPM harus mempertimbangkan : kualitas layanan, pemerataan dan kesetaraan layanan, biaya serta kemudahan untuk mendapatkan layanan. Ketentuan: PMK-100/PMK.05/2016
Tarif Layanan • •
Atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana. Mempertimbangkan aspek: Kontinuitas dan pengembangan layanan; Daya beli masyarakat; Asas keadilan dan kepatutan; dan Kompetisi yang sehat
1. Pengusulan Tarif
Pemimpin BLU
2. Penyapaian Usulan Tarif
Menteri/pim lembaga
3. Penetapan Tarif
Menkeu
Pelaksanaan
13
Penarikan dana dengan SPM ke KPPN
Alokasi APBN
Jasa layanan BLU Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain Hibah Terikat/ Hibah tidak terikat
Rupiah Murni (RM) : Belanja Pegawai (51) Belanja Barang (52) Belanja Modal (53)
Sumber Pendanaan
PNBP BLU: Belanja Barang (52) Belanja Modal (53)
PENERAPAN FLEXIBLE BUDGET BUDGET
REALISASI
% Ambang Batas
RKAKL DIPA
FLEXIBLE
P E N D A P A T A N
B E L A N J A
P E N D A P A T A N
B E L A N J A
P E N D A P A T A N
B E L A N J A
Pendapatan dan Belanja
Pendapatan • Rupiah Murni (APBN) • PNBP Pendapatan jasa layanan Hibah tidak terikat Hibah terikat Hasil kerjasama BLU Hasil usaha lainnya
Belanja a. b.
c. d.
e.
f.
Belanja BLU tediri dari unsur biaya yang sesuai dengan struktur biaya yang dituangkan dalam RBA definitif. Fleksibel berdasarkan kesetaraan antara volume kegiatan pelayanan dengan jumlah pengeluaran mengikuti praktik bisnis yang sehat. Fleksibilitas pengelolaan belanja berlaku dlm ambang batas sesuai dgn yang ditetapkan dlm RBA. Belanja BLU yang melampaui ambang batas fleksibilitas harus mendapat persetujuan Menkeu atas usulan menteri/pim lembaga. Dalam hal kekurangan anggaran, BLU dapat mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBN kepada Menkeu melalui menteri/pim lembaga. Belanja BLU dilaporkan sebagai belanja barang dan jasa K/L.
Pengelolaan Kas Memanfaatkan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tabahan. Dilakukan sebagai investasi jangka pendek pada instrumen keuangan dengan risiko rendah (instrumen Deposito)
Merencanakan penerimaan dan pengeluaran kas
PENGELOLAAN Mendapatkan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek
Melakukan pemungutan pendapatan/tagihan
KAS Kas Pengelolaan
Melakukan pembayaran. Penarikan dana yang bersumber dari APBN dengan menerbitkan SPM
Menyimpan kas dan mengelola rekening bank
Pengelolaan Piutang dan Utang Piutang a. b.
c.
BLU dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi lainnya yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLU. Piutang BLU dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan praktik bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Piutang dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat oleh pejabat yang berwenang, yang nilainya ditetapkan secara berjenjang.
Utang a.
b. c. d. e. f. g.
BLU dapat memiliki utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan peminjaman dengan pihak lain. Utang BLU di kelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab, sesuai dengan praktik bisnis yang sehat. Pemanfaatan utang yang berasal dari perikatan peminjaman jangka pendek ditujukan hanya untuk belanja operasional. Pemanfaatan utang yang berasal dari perikatan peminjaman jangka panjang ditujukan hanya untuk belanja modal. Perikatan peminjaman dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang berdasarkan nilai pinjaman. Pembayaran kembali utang merupakan tanggung jawab BLU. Hak tagih atas utang BLU menjadi kadaluarsa setelah 5 tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang
Investasi
Keuntungan yang diperoleh dari investasi jangka panjang merupakan pendapatan BLU.
BLU tidak dapat melakukan investasi jangka panjang, kecuali atas persetujuan Menkeu.
Pengelolaan Aset
Ketentuan: • • •
•
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.05/2016 Tentang Pengelolaan Aset Pada Badan Layanan Umum; Peraturan Menteri Keuangan Tentang Tarif Layanan bagi masing-masing BLU.
KETENTUAN UMUM, OBJEK, ASAS, DAN PRINSIP Ketentuan Umum
Prinsip
BLU bertugas mengelola aset pada BLU. Hasil pengelolaan aset BLU digunakan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan BLU dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Objek Pengelolaan aset pada BLU meliputi: • pelaksanaan pengelolaan Aset BLU; dan • pelaksanaan pengelolaan aset pihak lain.
Asas Pengelolaan aset pada BLU dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.
Pelaksanaan Pelaksanaan pengelolaan aset meliputi perencanaan dan penganggaran, penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan. Pelaksanaan pengelolaan aset berpedoman pada ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Menteri ini.
•
tidak mengganggu kegiatan pemberian pelayanan umum kepada masyarakat;
•
biaya dalam rangka pelaksanaan kerjasama tidak dapat dibebankan pada Rupiah Murni APBN;
•
Aset BLU dapat digunakan sebagai dasar penerbitan surat berharga setelah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan; dan
•
tidak berakibat terjadinya pengalihan Aset BLU kepada pihak lain.
Pelaksanaan pengelolaan aset dapat dilakukan dengan mekanisme KSO atau KSM. Biaya yang timbul dalam rangka persiapan pelaksanaan KSO atau KSM dapat dibebankan pada Rupiah Murni APBN.
KSO/KSM (1) Tujuan • meningkatkan penyediaan pelayanan umum kepada masyarakat; • mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Aset BLU; dan • meningkatkan pendapatan BLU yang dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLU sesuai RBA.
Perencanaan • Pemimpin BLU menyusun rencana KSO dan/atau KSM yang paling sedikit menjelaskan secara ringkas mengenai maksud dan tujuan, bentuk, dan hasil analisis dan evaluasi dari aspek teknis, aspek keuangan, dan aspek hukum. • Analisis dan evaluasi dari aspek teknis termasuk berupa spesifikasi teknis/kualifikasi dan/atau kegiatan terkait objek KSO dan/atau KSM. • Analisis dan evaluasi dari aspek keuangan termasuk proyeksi pendapatan dan biaya yang timbul dari pelaksanaan KSO dan/atau KSM. • Analisis dan evaluasi dari aspek hukum termasuk kelengkapan bukti kepemilikan aset, resiko, dan/atau rekam jejak Mitra. • Rencana KSO dan/atau KSM dicantumkan dalam RBA.
Pelaksanaan • • • •
Pemimpin BLU melakukan KSO dan/atau KSM dalam rangka Tugas dan Fungsi pada BLU. KSO dan/atau KSM dilaksanakan dengan melibatkan pihak lain sebagai Mitra. KSO dan/atau KSM dituangkan dalam naskah perjanjian antara pemimpin BLU dengan Mitra. Tarif yang dikenakan kepada masyarakat terhadap layanan yang dihasilkan dari KSO dan/atau KSM ditetapkan oleh pemimpin BLU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan BLU.
Mitra • • • • • • • • •
pemerintah daerah; badan usaha milik negara; badan usaha milik daerah; BLU; BLU daerah; perusahaan swasta; yayasan; koperasi; dan/atau perorangan.
KSO/KSM (2) Bentuk “Sewa” (A) Tanah dan Bangunan Aset BLU
Bangun-Serah-Guna (B) Bangun-Guna-Serah (C)
Selain Tanah dan/atau Bangunan
KSO Aset Pihak Lain
SDM/Managerial BLU
KSM SDM/Managerial Pihak Lain
Peralatan dan Mesin
termasuk aset tak berwujud yang terdiri atas: • perangkat lunak komputer(software); • lisensi dan franchise; • hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang; • hak cipta (copyright), paten, dan hak kekayaan intelektual lainnya; • merk dagang; • karya seni yang mempunyai nilai sejarah/budaya; dan • aset tak berwujud lainnya.
KSO/KSM (3) KSO
KSM
Aset BLU
Aset Pihak Lain
Tanah dan bangunan
SDM/ Managerial BLU
SDM/ Managerial Pihak Lain
BSG (B)
BGS (C)
Selain Tanah dan/atau Bangunan
Keputusan pemimpin BLU
Keputusan pemimpin BLU
Keputusan pemimpin BLU
Keputusan pemimpin BLU
Keputusan pemimpin BLU
Keputusan pemimpin BLU
Keputusan pemimpin BLU
Max = 15 tahun Dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi
Max = 30 tahun •Hanya berlaku untuk 1 kali perjanjian dan tidak dapat dilakukan perpanjangan. •Dapat melanjutkan kerjasama dengan bentuk KSO Tanah dan Bangunan (A).
Max = 30 tahun •Hanya berlaku untuk 1 kali perjanjian dan tidak dapat dilakukan perpanjangan. •Dapat melanjutkan kerjasama dengan bentuk KSO Tanah dan Bangunan (A).
Dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi, dan penyesuaian klausul dalam perjanjian
Memperhitungkan masa manfaat
Max = 5 tahun Dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi, dan penyesuaian klausul dalam perjanjian
Max = 5 tahun Dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi, dan penyesuaian klausul dalam perjanjian
Kompensensi tetap (wajib) Imbal Hasil (dapat)
Kompensensi tetap dan/atau imbal hasil
Kompensensi tetap dan/atau imbal hasil
Kompensensi tetap, imbal hasil, dan/atau manfaat ekonomi lainnya.
Imbal hasil
Imbalan
Imbalan
Lelang
Lelang
Penunjukan langsung, perizinan, atau lelang
Lelang
Perizinan
Lelang
“Sewa” (A)
Penunjukan langsung
Peralatan dan Mesn
Pemimpin BLU menetapkan standar pedoman operasional yang diperlukan sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
