1 Pengelolaan Keuangan Satker BLU Kemenristekdikti dan Pengaruhnya Terhadap Opini Laporan Keuangan Kemenristekdikti Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, C...
Pengelolaan Keuangan Satker BLU Kemenristekdikti dan Pengaruhnya Terhadap Opini Laporan Keuangan Kemenristekdikti Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, CFrA, CA. ANGGOTA III BPK RI JAKARTA, 2 MARET 2017
Perlu Audit
SIKLUS KEUANGAN NEGARA PENYUSUNAN
APBN/RAPBD/RKAP
UU 15/2004 Psl 20, 23, 26
PERTANGGUNG
PEMBAHASAN
JAWABAN
RAPBN/RAPBD/RKA
PELAKSANAAN
P DGN
APBN/APBD/RKAP
DPR/DPRD/RUPS
RISIKO PENYIMPANGAN PENETAPAN UU
PENGAWASAN DAN
APBN/PERDA
PEMERIKSAAN
APBD/RKAP
Temuan Audit - Administrasi - Pidana
PENCATATAN DAN
PELAKSANAAN
PELAPORAN
APBN/APBD/RKAP
Sesuai dengan: -UU Paket Keuangan Negara - Peraturan Menteri Keu/Menteri Teknis -Peraturan Kepala Daerah
Pasal 4, UU No. 15 tahun 2004 ttg. PPTKN
Pemeriksaan Keuangan
Laporan Keuangan
PSP 03, SPKN PER BPK RI No.1/2007
Pemeriksaan Kinerja
Ekonomi, Efisiensi, Efektivitas
PSP 05, SPKN PER BPK RI No.1/2007
Pemeriksaan Dgn Tujuan Tertentu
1. Hal lain di bidang keuangan 2. Investigatif 3. SPIP
PSP 07, SPKN PER BPK RI No.1/2007 1. KEP BPK No. 8 Tahun 2013, ttg Pelaksanaan Pemeriksaan Investigatif 2. KEP BPK No. 1 Tahun 2015, ttg Pelimpahan Wewenang PKKN Negara/Daerah kpd Kalan
KEP BPK RI No.2 Tahun 2013 ttg Penyampaian Unsur Pidana kpd APH
Gambaran Umum BLU (UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 68-69) • BLU dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. • Kekayaan BLU merupakan kekayaan negara/daerah yang tidak dipisahkan. • Pembinaan keuangan BLU pemerintah pusat dilakukan oleh Menteri Keuangan dan pembinaan teknis dilakukan oleh menteri teknis yang bertanggung jawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan. • BLU dibentuk untuk penyediaan barang dan/atau jasa kepada masyarakat yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas (PP No. 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU)
Laporan Keuangan BLU (PMK NOMOR 215/PMK.05/2016)
• Laporan keuangan BLU terdiri atas: LRA; Laporan Perubahan Saldo Anggaran
Lebih; Neraca; Laporan Operasional; Laporan Arus Kas; Laporan Perubahan Ekuitas; dan CaLK. • Laporan Keuangan BLU menjadi lampiran Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga. BLU memberikan informasi transaksi eliminasi dan konsolidasi, serta komponen laporan keuangan yang dapat digabungkan ke dalam laporan keuangan tingkat UAPPA- E l yang secara organisatoris membawahi BLU • Satker yang menyelenggarakan pola pengelolaan keuangan BLU wajib menyusun Laporan Keuangan dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual (PSAP 13-PMK 217/2015).
Konsolidasi LK BLU ke LK Kementerian • Laporan keuangan BLUdisampaikan secara berkala kepada menteri/pimpinan
lembaga/gubernur/ bupati/ walikota,sesuai dengan kewenangannya, untuk dikonsolidasikan dengan laporan keuangan kementerian negara/lembaga/SKPD/pemerintah daerah (PP 23/2005 Pasal 27 ayat (4)) • Penggabungan laporan keuangan BLU pada laporan keuangan kementerian negara/lembaga/SKPD/pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (PP 23/2005 Pasal 27 ayat (7)). “PERMASALAHAN DI BLU DAPAT MEMPENGARUHI OPINI LK BLU DAN LK KEMENTERIAN”
Tugas Dewan Pengawas PMK Nomor 95/PMK.05/2016 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum)
Melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola BLU mengenai pengelolaan BLU, baik dari aspek layanan maupun aspek pengelolaan keuangan
Larangan Dewan Pengawas (PMK Nomor 95/PMK.05/2016 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum)
1. Memanfaatkan posisi sebagai Dewan Pengawas, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kepentingan pribadi, keluarga, maupun golongan tertentu;
2. Menduduki jabatan lain yang berakibat pada terjadinya benturan kepentingan dalam pengawasan BLU atau munculnya halangan yang mengganggu kemampuan untuk bertindak secara bebas dalam pengawasan BLU;
3. Mengintervensi pelaksanaan kegiatan operasional BLU yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola BLU melebihi kewenangan Dewan Pengawas.
BLU pada Kemenristekdikti • Merupakan BLU yang kegiatannya menyediakan barang atau jasa layanan umum yaitu penyelenggaraan pendidikan, serta pelayanan jasa penelitian dan pengujian, yaitu Perguruan Tinggi;
• Dari 143 (seratus empat puluh tiga) satker Kemenristekdikti, terdapat 29 (dua puluh sembilan) satker diantaranya merupakan satker yang menerapkan pola keuangan Badan Layanan Umum (BLU) yang berkewajiban menyampaikan laporan keuangannya untuk dikonsolidasi dengan laporan keuangan kementerian.
PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENRISTEKDIKTI • Memberikan
opini atas kewajaran LK Kemenristekdikti dengan memperhatikan: • Kesesuaian LK Kemenristekdikti dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP berbasis akrual);
• Kecukupan pengungkapan LK Kemenristekdikti sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP berbasis akrual);
• Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
• Efektivitas Sistem Pengendalian Intern
PENGARUH LK BLU TERHADAP LK KEMENRISTEKDIKTI TA. 2015 Laporan Keuangan satker BLU memberikan pengaruh signifikan terhadap Opini atas Laporan Keuangan Kemenristekdikti TA 2016. Opini LK Kemenristekdikti TA 2015 adalah Wajar Dengan Pengecualian pada akun-akun sebagai berikut: 1. Kas Lainnya dan Setara Kas dan Kas pada BLU 2. Piutang Bukan Pajak dan Piutang dari Kegiatan Operasional BLU 3. Persediaan dan Persediaan BLU 4. Konstruksi Dalam Pengerjaan dan Konstruksi Dalam Pengerjaan BLU 5. Beban Barang dan Jasa
Permasalahan pada PTN BLU sesuai Hasil Pemeriksaan BPK • • • • • •
LK BLU Tidak disusun sesuai Standar (SAK dan SAP). Pendapatan tidak disetorkan ke Rekening BLU. Penerimaan BLU digunakan Langsung tanpa melalui mekanisme pengesahan.
Pengajuan Pertanggungjawaban berupa SP3B BLU Tidak Tertib. Tarif Biaya dan Layanan belum Mendapat Persetujuan Menteri Keuangan.
Kas BLU tidak menggambarkan saldo kas secara riil.
