KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
KEBIJAKAN PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI DAN PENYAMPAIAN LHKPN/LHKASN DI LINGKUNGAN KEMENRISTEKDIKTI
INTEGRITAS, PROFESIONAL, SEJAHTERA
AGENDA PEMBAHASAN
1
Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI
2
Pemantauan Penyampaian LHKPN
3
Pemantauan Penyampaian LHKASN
4
Kebijakan Pemberantasan KKN
2
AGENDA PEMBAHASAN
1
Kebijakan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Audit BPK RI
3
PENGENDALIAN INTERN PP NOMOR 60 TAHUN 2008
SPIP memberikan keyakinan yang memadai bagi: 1. Tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, 2. Keandalan laporan keuangan, 3. Pengamanan aset negara, dan 4. Ketaatan terhadap peraturan perundangundangan Menristekdikti wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan berpedoman pada SPIP
Dilakukan Pengawasan Intern Oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
Definisi Pengawasan Intern: Seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. 4
OPINI LHP BPK RI - KEMRISTEKDIKTI
TAHUN 2010 2011 2012 2013 2014 2015
RISTEK WTP WTP WTP WDP WTP-DPP
DIKBUD TMP TMP WDP WTP WTP WDP
2016 : WTP 5
Daftar Temuan LHP BPK RI atas LK 2015 SPI No
Uraian Temuan
1
Kebijakan akuntansi Kementerian Ristekdikti berbasis akrual belum disusun sehingga perlakuan akun akun tertentu pada masing-masing Satuan Kerja berbeda beda
2
Sistem Pengendalian Intern Pengelolaan Kas Bank khususnya pada Satuan Kerja BLU tidak tertib
3
Kelemahan dalam pengendalian pengelolaan dana beasiswa bagi tenaga pendidik dan kependidikan
4
Pengendalian atas Pengelolaan Kegiatan Penelitian Tidak Memadai
5
Pengendalian atas Pengelolaan Aset Tetap kurang tertib: a. Pemanfaatan Aplikasi SIMAK-BMN masih kurang memadai (aplikasi kurang sempurna,masih selisih dengan SAIBA, tidak tertib menginput data, terdapat asset yang belum tercakup dalam SIMAK). b. Belum melakukan inventarisasi kembali setelah tahun 2009. c. Penatausahaan Aset Tetap Tanah pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Belum Optimal. d. Aset Tanah dan Rumah Dinas UNSRAT Masih Dikuasai oleh Pihak Lain e. Terdapat Selisih Tanah Dalam Laporan Keuangan dengan Fisik Tanah yang Dikuasai oleh 6 Universitas Minimal Seluas 2.090.410,50 m2 Senilai Rp1.629.183.432.236,13
Daftar Temuan LHP BPK atas LK 2015 Kepatuhan No
Uraian
Jumlah Temuan
1
Pendapatan
3 Temuan
2
Belanja Pegawai
4 Temuan
3
Belanja Barang
36 Temuan
4
Belanja Modal
6 Temuan
Jumlah
49 Temuan
7
Kelompok Pendapatan. 1.
2.
3.
Terdapat penggunaan langsung penerimaan Satker Kemenristekdikti sebesar Rp39,10 Miliar, penerimaan TA 2015 belum disetor sebesar Rp3,99 miliar serta kerugian negara sebesar Rp40,06 Juta. Kekurangan Penerimaan atas Pemanfaatan Aset Satuan Kerja oleh Pihak Ketiga Sebesar Rp2,05 Miliar dan Kehilangan Potensi Pendapatan Sebesar Rp2,15 Miliar. Potensi Pendapatan Sewa Rumah Negara Golongan II Tahun 2013 - 2015 Sebesar Rp21.879.738.472,46 belum ditetapkan.
Kelompok Belanja Pegawai. 1.
2.
3. 4.
Kelebihan Pembayaran Tunjangan Kepada Dosen Atau Pegawai Yang Melaksanakan Tugas Belajar Sebesar Rp4.046.014.924,00. Dosen yang Sudah Tidak Aktif Melaksanakan Tugas Belum Ditetapkan Keputusan Pemberhentiannya dan Terdapat Gaji Dosen yang Masih Dibayarkan dan Disimpan oleh Bendahara Gaji Sebesar Rp557,47 Juta. Pembayaran Uang Makan Tahun Anggaran 2015 untuk Dosen PNS Lebih Sebesar Rp311, 264.250,00. Kelebihan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Tahun 2015 Sebesar Rp591.285.874,00
Kelompok Belanja Barang. Terdapat 36 item temuan, diantaranya : 1. 2. 3.
4.
Pembayaran Honorarium Penelitian kepada Tim Peneliti Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp206,84 Miliar. Pertanggungjawaban Dana Penelitian Tidak Layak Direalisasikan Sebesar Rp410,19 Juta Pengadaan Barang dan Jasa pada Kegiatan Penelitian Tidak Sesuai dengan Keadaan Sebenarnya Sebesar Rp1,13 Miliar Dana Penelitian atas Tim Penelitian yang Tidak Mengikuti Monev External Sebesar Rp1,99 Miliar Belum Dikembalikan Ke Kas Negara
Kelompok Belanja Barang. Terdapat 36 item temuan, diantaranya : 5. 6.
7. 8.
Dana Penelitian Dikenakan Pemotongan di Beberapa Perguruan Tinggi Sebesar Rp4,04 Miliar Terdapat Sisa Dana Penelitian Tahun 2015 Sebesar Rp39,85 Miliar Belum Dipertanggungjawabkan dan Dana atas Penelitian Batal Belum Dikembalikan Sebesar Rp226,05 Juta Pertanggungjawaban atas Belanja Barang untuk Kegiatan Operasional Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp6,65 Miliar Belanja Insentif Tahunan dan Tunjangan Hari Raya kepada PNS dan Non PNS pada Tiga Satuan Kerja Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp6,48 Miliar.
Kelompok Belanja Barang. Terdapat 36 item temuan, diantaranya : 9.
Pembayaran Uang Saku Rapat dan Honorarium TA 2015 (BA 042) Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp7,34 Miliar. 10. Pembayaran Honorarium dan Uang Saku Fullboard Kegiatan Sebesar Rp206,49 Juta Tidak Sesuai Ketentuan. 11. Kelebihan Pembayaran Honorarium Kegiatan untuk Pengelolaan Bantuan Sosial pada Tidak Memiliki Dasar Hukum dan Merupakan Tupoksi Pengelola Pusat Sebesar Rp1,70 Miliar 12. Pembayaran Honorarium pada Kemenristekdikti Merugikan Negara Sebesar Rp21,99 Miliar dan Tidak Diyakini Kewajarannya Sebesar Rp2,64 Miliar.
Kelompok Belanja Barang. Terdapat 36 item temuan, diantaranya : 13.
Pembayaran Honorarium dan Uang Saku Fullboard Kegiatan Sebesar Rp206,49 Juta Tidak Sesuai Ketentuan. 14. Pembayaran Honorarium Narasumber/Jasa Profesi Tidak Diyakini Kewajarannya Sebesar Rp10,16 Miliar dan Berindikasi Merugikan Negara Sebesar Rp7,94 Miliar 15. Pembayaran Honorarium Narasumber Minimal Sebesar Rp2,25 Miliar Tidak Sesuai Ketentuan. 16. Pembayaran Uang Saku/Harian Perjalanan Dinas dan Transport Lokal Minimal Sebesar Rp167,64 Juta Tidak Sesuai Ketentuan 17. Pembayaran Uang Saku Rapat Dalam Kantor Minimal Sebesar Rp633,77 Juta Tidak Sesuai Ketentuan 18. Pembayaran Tim Pelaksana/Sekretariat Pelaksana Kegiatan dan Panitia Penyelenggara Kegiatan Minimal Sebesar Rp278,30 Juta Tidak Sesuai Ketentuan.
Kelompok Belanja Modal. 1. 2. 3.
4.
5. 6.
Pembayaran pekerjaan pada 58 paket pekerjaan di 19 satker Kemeristekdikti tidak sesuai dengan volume terpasang sebesar Rp9,09 miliar Kelebihan Pembayaran Pekerjaan pada Sepuluh Satker Kemenristekdikti Sebesar Rp6,12 Miliar Klaim Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung dan Pengadaan Peralatan Laboratorium pada Lima Satker Belum Dicairkan Sebesar Rp3,81 Miliar dan Kekurangan Klaim Bank Garansi (BG) Sebesar Rp2,03 Miliar pada 5 Satker Denda Keterlambatan Penyelesaian Pelaksanaan 40 Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung pada 12 Satker Kemenristekdikti Belum Dikenakan Minimal Sebesar Rp7,10 Miliar pada 12 PTN Kekurangan Pemotongan Pajak Penghasilan dari Usaha Konstruksi Sebesar Rp155,34 Juta Kegiatan Pengadaan pada Lima Universitas Memboroskan Keuangan Negara Sebesar Rp7,08 Miliar
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Pasal 20 UU No. 15 /2004 ttg Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara :
• Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. • Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. • Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. 15
Peraturan BPK No. 2 /2010 ttg Pemantauan Pelaksanaan Tinjut Rekomendasi LHP BPK-RI : • Jawaban / tanggapan kepada BPK dibuktikan dgn tanda terima dari BPK • Jawaban atau penjelasan dilampiri dengan dokumen bukti pendukung • Apabila sebagian atau seluruh rekomendasi tidak dapat dilaksanakan sesuai jangka waktu, wajib memberikan alasan yang sah, meliputi kondisi: • Force majeur • Subjek atau objek rekomendasi dalam proses peradilan • Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien dan ekonomis antara lain perubahan struktur organisasi dan/atau regulasi • Apabila rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dalam jangka waktu tanpa alasan yang sah, BPK melaporkan kepada instansi yang berwenang.
16
PMK No. 116 /2007 ttg Penyusunan Rencana Tindak dan Monitoring Penyelesaian Tinjut Pemerintah Thd Temuan Pemeriksaan Keuangan oleh BPK-RI atas LKKL, LKBUN, dan LKPP :
• Menteri/Pimpinan Lembaga wajib menyampaikan laporan monitoring penyelesaian tindak lanjut thd temuan pemeriksaan BPK atas LKKL kepada Menteri Keuangan • Laporan monitoring disusun oleh aparat pengawasan intern pada K/L • Laporan monitoring disampaikan paling lambat setiap akhir bulan Juli dan November tahun berjalan serta akhir bulan Maret tahun berikutnya, sampai dengan batas penyelesaian yang telah ditetapkan dalam rencana tindak. • Dalam rangka penyelesaian dan monitoring tindak lanjut terhadap temuan pemeriksaan keuangan BPK di lingkungan K/L, Menteri/Pimpinan Lembaga terkait membentuk Tim Penyelesaian dan Monitoring Tindak Lanjut • Tim memberikan rekomendasi dalam penyusunan rencana tindak melaksanakan evaluasi penyelesaian, dan monitoring pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut • Tim menyampaikan laporan secara berkala kepada Menteri/Pimpinan Lembaga terkait dan Menteri Keuangan 17
REKAPITULASI PROGRES TINDAK LANJUT LHP BPK TAHUN 2015
Laporan
Temuan
Rek
SR
BS
BT
TT
SPI
29
84
16
-
68
-
Kepatuhan
51
152
40
-
112
-
80
236
56
-
180
-
Rek SR BS BT TT
= = = = =
Rekomendasi Sesuai Rekomendasi Belum Sesuai Rekomendasi Belum Tindaklanjut Tidak Dapat ditindaklanjuti 18
Data Hasil Pemeriksaan LK 2015 BPK RI atas SPI dan progres Tindak lanjut Jumla No.
Satker
h Satker
1 2 3
Unit Utama PTN Kopertis
Rek SR BS BT TT
5 25 -
= = = = =
Tindak Lanjut Temua Rekomenda n
si
SR
BS
BT
29 29 -
56 46 -
9 9 -
17 28 -
30 9
TT
Nilai Nilai Rekomendasi Tindak Lanjut 201.600.000 505.453.219 -
496.500.000 -
Rekomendasi Sesuai Rekomendasi Belum Sesuai Rekomendasi Belum Tindaklanjut Tidak Dapat ditindaklanjuti 19
Rekapitulasi Progres Tindak Lanjut LHP 2015 BPK RI atas Kepatuhan Jumlah
No.
Satker
1
Unit Utama
7
2
PTN
3
Kopertis
Temuan
Rekomenda
Tindak Lanjut
Nilai Rekomendasi
si
SR
BS
BT TT
51
66
6
20
40
17.733.111.925
27
51
105
25
58
22
138.836.302.914
5
3
5
2
3
Satker
Rek SR BS BT TT
= = = = =
-
Nilai Tindak Lanjut 416.222.981 13.329.832.62 8 -
Rekomendasi Sesuai Rekomendasi Belum Sesuai Rekomendasi Belum Tindaklanjut Tidak Dapat ditindaklanjuti 20
Rekonsiliasi Data Hasil Pemeriksaan LK 2015 BPK RI atas
No.
Satker
1
UPN Yogyakarta
2
Temuan Rekomendasi
Tindak Lanjut SR
BS
BTL
TDTL
1
0
0
1
0
UNY
17
5
9
3
0
3
Unud
19
10
8
1
0
4
Unsyiah
2
0
2
0
0
5
Unnes
21
17
3
1
0
6
UNJ
9
0
2
7
0
7
Unand
13
0
0
13
0
8
UB
32
21
8
3
0
9
Politeknik Negeri Banyuwangi
1
1
0
0
0
10
IPB
4
0
0
4
0
11
ITS
16
7
6
3
0
12
Ditjen Belmawa
Rp 201,600,000.00 6 Rekomendasi Sesuai Rekomendasi Belum Sesuai Rekomendasi Belum Tindak Lanjut Tidak Dapat diTindak Lanjuti
0
4
2
0
Rek SR BS BTL TDTL
= = = = =
Nilai
Rp 722,641,434.00
Nilai
Sisa
Rp 46,500,000.00 Rp 676,141,434.00
Rp 201,600,000.00
21
Rekonsiliasi Data Hasil Pemeriksaan LK 2015 BPK RI atas Temuan
No.
Satker
1
UPN Jakarta
2
Unsrat
3
Unri
4
Universitas Sulawesi Barat
5
Unimed
6
Unhas
7
UGM
8 9
Rekomendasi
Politeknik Negeri Pontianak Politenik Negeri Indramayu
10
Politeknik Negeri Madura
11
Ditjen Kelembagaan
Rek SR BS BTL TDTL
= = = = =
Tindak Lanjut Nilai
SR
BS
BTL
TDTL
1
0
0
1
0
22
4
13
5
0
27
6
1
19
1
1
1
0
0
0
10
3
6
1
0
25
0
0
25
0
8
0
0
8
0
1
1
0
0
0
1
1
0
0
0
1
1
0
0
0
2
0
0
2
0
Rekomendasi Sesuai Rekomendasi Belum Sesuai Rekomendasi Belum Tindak Lanjut Tidak Dapat diTindak Lanjuti
Nilai
Sisa
22
Rekonsiliasi Data Hasil Pemeriksaan LK 2015 BPK RI atas
No.
Satker
1
UT
2
USU
3
UPN Jawa Timur
4
Unsoed
5
Unram
6
Unib
7
Ditjen SDID
8
Diten Risbang
Temuan Rekomendasi
SR
BS
BTL
TDTL
12
8
4
0
0
6
0
0
6
0
1
0
0
1
0
5
4
3
0
12
0
0
12
0
15
4
8
3
0
6
0
0
6
0
4
1
3
0
0
12
Rek SR BS BTL TDTL
= = = = =
Tindak Lanjut Nilai
Rp
358,468,219.00
Rekomendasi Sesuai Rekomendasi Belum Sesuai Rekomendasi Belum Tindak Lanjut Tidak Dapat diTindak Lanjuti
Nilai
Rp
Sisa
450,000,000.00
23
Rekonsiliasi Data Hasil Pemeriksaan LK 2015 BPK RI atas Temuan No.
Satker
1
Tindak Lanjut
Rekomenda si
Nilai
SR
Unit Utama
66
17.733.111.925
6
2
PTN
105
3
Kopertis
5 Rek SR BS BTL TDTL
= = = = =
138.836.302.914 25 -
2
TD BS BTL TL
Nilai
20
40
-
58
22
-
13.329.832.628
3
-
-
-
Sisa
416.222.981 17.316.888.944 125.506.470.28 6
Rekomendasi Sesuai Rekomendasi Belum Sesuai Rekomendasi Belum Tindak Lanjut Tidak Dapat diTindak Lanjuti 24
AGENDA PEMBAHASAN
2
Pemantauan Kewajiban Penyampaian LHKPN
25
KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LHKPN /LHKSN 1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN 2. Permenristekdikti No. 43 tahun 2015 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kemenristekdikti. 3. Surat dari Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti No:2754/A.A2/SE/2016 perihal Kewajiban Penyampaian LHKPN dan LHKASN 4. Surat edaran dari Inspektur Jenderal Kemenristekdikti No : 961/G.G1.1/KP/2016 perihal 26 Kewajiban Penyampaian LHKPN/LHKASN
KEWAJIBAN PN terkait LHKPN [UU Nomor 28 tahun 1999]
Pasal 5, Ayat (2) • Bersedia diperiksa harta kekayaannya sebelum, selama, dan sesudah menjabat
Pasal 5, Ayat (3) • Melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya sebelum dan sesudah menjabat 27 7
PEJABAT WAJIBLHKPN DI KEMENRISTEKDIKTI 1. Menteri 2. Pimpinan Tinggi Madya 3. Pimpinan Tinggi Pratama 4. Koordinator Kopertis 5. Sekretaris Pelaksanan Kopertis 6. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri 7. Administrator 8. Pengawas 9. Kuasa Pengguna Anggaran 10. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar 11. Pejabat Pembuat Komitmen 12. Auditor 13. Pejabat Pengada Barang/Jasa 14. Bendahara penerimaan 15. Bendaharan Pengeluaran 16. Bendahara Pengeluaran Pembantu. 28 7
LHKPN DI UNIT UTAMA No
Nama Unit
LHKPN Wajib Lapor
Sudah Lapor
Belum Lapor
%
1
Sekretariat Jenderal
130
130
0
100.00%
2
Inspektorat Jenderal
35
35
0
100.00%
3
Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan
53
46
7
4
Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti
67
60
7
5
Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti
49
48
1
6
Ditjen Riset dan Pengembangan
75
75
0
7
Ditjen Penguatan Inovasi
61
60
1
470
454
16
JUMLAH
86.79% 89.55% 97.96% 100.00% 98.36% 96,60%
29
LHKPN DI SATKER RISTEKDIKTI
No
LHKPN
Nama Unit Wajib Lapor
Sudah Lapor
Belum Lapor
% 40.78%
1
PTN-BH
2.511
1.024
1.487
2
PTN (PTNB, BLU & Satker)
9.650
5.187
4.463
3
Politeknik
1.516
1.106
410
72.96%
4
Kopertis
161
152
9
13.838
7.469
6.369
94.41% 53.97%
JUMLAH
53.75%
30
Prosentase Pejabat yang telah menyerahkan LHKPN Kopertis Politeknik PTN (PTNB, BLU & Satker) PTN-BH Ditjen Penguatan Inovasi Ditjen Riset dan Pengembangan Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti Ditjen Pembelajaran dan… Inspektorat Jenderal Sekretariat Jenderal 0.00%
20.00%
40.00% %
60.00%
80.00%
100.00%
120.00% 31
AGENDA PEMBAHASAN
3
Kebijakan Penyampaian LHKASN
32
KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LHKPN /LHKSN 1. 2. 3. 4. 5.
Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN Permenristekdikti No. 43 tahun 2015 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kemenristekdikti. Surat Edaran Men PAN RB No. 1 tahun 2015 tentang penyampaian LHKASN Surat dari Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti No:2754/A.A2/SE/2016 perihal Kewajiban Penyampaian LHKPN dan LHKASN Surat Edaran dari Inspektur Jenderal Kemenristekdikti No : 961/G.G1.1/KP/2016 perihal Kewajiban Penyampaian LHKPN/LHKASN 33
LHKASN DI UNIT UTAMA No
Nama Unit
LHKASN Wajib Lapor
Sudah Lapor
Belum Lapor
%
1
Sekretariat Jenderal
483
476
7
98.55%
2
Inspektorat Jenderal
23
23
0
100.00%
3
Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan
41
41
0
4
Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti
58
51
7
5
Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti
45
45
0
6
Ditjen Riset dan Pengembangan
87
85
2
7
Ditjen Penguatan Inovasi
-
-
-
-
737
721
16
97.83% 34
JUMLAH
100.00% 87.93% 100.00% 97.70%
LHKASN DI SELURUH SATKER
LHKASN No
Nama Unit
Wajib Lapor
Sudah Lapor
Belum Lapor
% 91.19%
1
PTN-BH
2.714
2.475
239
2
PTN (PTNB, BLU & Satker)
32.243
21.422
10.821
3
Politeknik
6.263
5.513
750
88.02%
4
Kopertis
2.966
2.105
861
70.97%
44.186
31.515
12.671
71.32%
JUMLAH
66.44%
35
Prosentase Karyawan yang telah menyerahkan LHKASN Kopertis Politeknik PTN (PTNB, BLU & Satker) PTN-BH Ditjen Penguatan Inovasi Ditjen Riset dan Pengembangan Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti Ditjen Pembelajaran dan… Inspektorat Jenderal Sekretariat Jenderal 0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
120.00%
% 36
TERIMA KASIH
KEMENTERIAN RISTEK DAN PENDIDIKAN TINGGI 37
Data LHKPN dan LHKASN Inspektorat I No
Nama Satker Unit Utama
I.1 I.2 I.3 I.4 I.5 II.1 II.2 II.3 II.4 II.5 III.1 III.2 III.3 III.4 IV.1 IV.2 IV.3 IV.4 IV.5 IV.6
673453 | Sekretariat Jenderal 673449 | Direktorat Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Pusat Data dan Informasi Iptek Dikti Pusat Penelitian Iptek Pusat Pendidikan dan Pelatihan Satker Kopertis 415052 | Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah I Medan 415052 | Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah III Jakarta 189789 | Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IV Bandung 189904 | Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VI Semarang 532497 | Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XII Ambon Satker PTN BH 015123 | PTN BH - UNIVERSITAS INDONESIA 414964 | PTN BH - INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER 189815 | PTN BH - UNIVERSITAS DIPONEGORO 025142 | PTN BH - UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA Satker PTN BLU 414989 | PTN BLU - UNIVERSITAS BRAWIJAYA 415061 | PTN BLU - UNIVERSITAS ANDALAS 415128 | PTN BLU - UNIVERSITAS LAMPUNG 415253 | PTN BLU - UNIVERSITAS UDAYANA 415165 | PTN BLU - UNIVERSITAS MULAWARMAN 189662 | PTN BLU - UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
LHKPN Jumlah Jumlah Sudah Belum 130 0 46 7
LHKASN Jumlah Jumlah Sudah Belum
2
Jumlah Belum 0 7 0 0 0 0
2
0
74
1
17
1
63
2
0
17
1
11
1
5
5
5
5
1
239
0 1
0 239
25
49
25
49
150
150
150
150
126
204
126
204
0 73 104 435 41 23 57
0 0 0 1331 234 75 236
52
1
Total
15
73 104 122 41 23 57
59
Jumlah Sudah 130 46 0 0 0 0
1
0 160 234 75 236
313
1171
38
Data LHKPN dan LHKASN Inspektorat I V.1 V.2 V.3 V.4 V.5 V.6 V.7 V.8 V.9 V.10 V.11 V.12 V.13 V.14 V.15 V.16 V.17 V.18 V.19 V.20 V.21 V.22 V.23 V.24 V.25 V.26 V.27 V.28 V.29
Satker PTN 414995 | UNIVERSITAS JEMBER 415021 | UNIVERSITAS SYIAH KUALA 415247 | UNIVERSITAS PATTIMURA 415103 | UNIVERSITAS JAMBI 415290 | UNIVERSITAS CENDRAWASIH 021546 | UNIVERSITAS SILIWANGI 065328 | UNIVERSITAS SAMUDRA 552581 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA UNIVERSITAS PN VETERAN YOGYAKARTA 415180 | UNIVERSITAS NEGERI MANADO 415222 | UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR 506315 | INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA 189925 | INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA 415083 | INSTITUT SENI INDONESIA PADANG PANJANG 250162 | INSTITUT SENI DAN BUDAYA INDONESIA TANAH PAPUA 663129 | POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG 576761 | POLITEKNIK NEGERI BANDUNG 576850 | POLITEKNIK NEGERI BANJARMASIN 051158 | POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI 130657 | POLITEKNIK NEGERI KETAPANG 576740 | POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG 052262 | POLITEKNIK NEGERI MADIUN 576935 | POLITEKNIK NEGERI MANADO 576782 | POLITEKNIK NEGERI SEMARANG 576736 | POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA 576914 | POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI KUPANG 576867 | POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI SAMARINDA 576799 | POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA Akademi Komunitas Pacitan
0 90 1943 409 139 564 456 118 171 79 65 433 51 399 139
0 353 324 8 60 612 15 43 53 0 102 4 0 73 168
3
2
0
17
14
560 201
101 80
274 18
12 0
469 173 190 160 132
7
627 224 18 48 321 27 18 522 243 218 184 152 0
147 100 1 0 13 4 37 11 0 118 52 104 1
90 304 101 139 115 390 77 171 79 65 67 51 81 62
353 30 5 60 142 15 18 53 0 102 2 0 2 7
3
2
1
14
16
67 23 18 48 47 9 18 53 70 28 24 20 0
46 20 1 0 1 4 37 4 0 9 0 13 1
1639 308
294 3
449 66 41
470 0 25
366
2
318 77
71 161
109 52 91
39
DATA LHKPN DI INSPEKTORAT II per 8 Desember 2016)
No
Satker 100%
No
Satker <50% (urutan dari % terendah)
1
UHO
1
POLTEK UJUNG PANDANG
2
UNAIR
2
UGM
3
UBT
3
UNIMED
4
ISI DENPASAR
4
UBB
5
POLTEK BENGKALIS
5
UNHAS
6
POLMAN
6
UNIV TEUKU UMAR
7
ITJEN
7
IPB
8
ITK
8
POLTEK MEDAN
9
KOPERTIS XI
9
UPN JAKARTA
10
KOPERTIS II
10
UNSRAT
11
POLTEK INDRAMAYU
11
UNESA
12
KOPERTIS X
13
POLTEK CILACAP
14
POLTEK KUPANG
15
POLTEK BENGKALIS
40
DATA LHKASN DI INSPEKTORAT II per 8 Desember 2016) No
Satker 100%
No
Satker blm 100% (data tdk lengkap)
1
KOPERTIS X
1
DITJEN KELEMBAGAAN
2
ITJEN
2
DITJEN INOVASI
3
POLITEK MADURA
3
UNS
4
POLITEK BENGKALIS
4
UHO
5
UNIV MUSAMUS
6
UTU
7
UPN VET JAKARTA
8
UBT
9
ISI DENPASAR
10
POLTEK FAKFAK
11
POLTEK KUPANG
12
POLTEK LHOKSEUMAWE
13
POLTEK BATAM
14
KOPERTIS XI
15
KOPERTIS XIII
16
AKN ACEH BARAT
41
HASIL JOINT AUDIT BPKP DI INSPEKTORAT II per 8 Desember 2016)
No
Satker
No
Satker
1
IPB
16
UPN VET JAKARTA
2
UNAIR
17
UNIV BORNEO TARAKAN
3
UNHAS
18
UNIV BANGKA BELITUNG
4
UNS
19
UNIMED
5
UNSRI
20
POLTEK NEG JEMBER
6
UHO
21
POLTEK NEG KUPANG
7
UNIV NEG GORONTALO
22
POLTEK NEG PONTIANAK
8
UNIV NEG MALANG
23
POLTEK NEG UJUNG P
9
UNESA
24
KOPERTIS XI
10
UNSRAT
11
UNLAM
12
UNIV MUSAMUS
13
UNIV KHAIRUN
14
UNIV TIDAR
15
UNIV SULAWESI BARAT
42
Lingkup Joint Audit 2016: KDP&RSP; Saldo Kas, Piutang, Persediaan, Aset; BMN Hasil Joint Audit BPKP dari 24 ST, 20% sdh ada laporan
SATKER INSPEKTORAT JENDERAL DITJEN KELEMBAGAAN IPTEK DAN DIKTI DITJEN PENGUATAN INOVASI LBM EIJKMAN UNIV GAJAH MADA IPB UNIV AIRLANGGA UNIV HASANUDDIN UNIV NEGERI SURAKARTA UNIV SRIWIJAYA UNIV RIAU UNIV HALU OLEO UNIV NEGERI GORONTALO UNIV NEGERI MALANG UNIV NEGERI SURABAYA UNIV SAM RATULANGI UNIV LAMBUNG MANGKURAT UNIV MUSAMUS MERAUKE UNIV KHAIRUN UNIV TIDAR UNIV TEUKU UMAR UNIV SULAWESI BARAT UPN VETERAN JAKARTA UNIV BORNEO TARAKAN
LHKPN
LAP HARTA KEKAYAAN
35
SDH LAP OR 35
67 61
60 60
135 176 110 567 245 353 297 310 363 263 80 441 150 76 147 31 63 29 83 115
14 48 110 139 198 269 204 310 198 218 164 155 121 0 82 29 16 15 28 115
WAJIB LAPOR
AUDIT BPK 2016
LHKASN
WAJIB LAPOR
SDH LAPOR
23
23 43
153
90
2230
533 1881 190 812
674 1238 555 1365 1224 1913 1382 566 25 68
232 1195 754 734 457 10 94 21 35 54 106 243
SESUAI REK
PROSES
V V V V V V V V V V V
BELUM TL
JOINT AUDIT BPKP
ST ST ST ST ST
V V V
ST ST & LAP ST ST ST ST ST ST & LAP ST
V
ST & LAP ST ST & LAP
43
UNIV BANGKA BELITUNG
58
14
75
74
UNIV NEGERI MEDAN
83
12
1168
764
ISBI BANDUNG
32
13
268
116
ISI DENPASAR
60
60
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN
20
20
17
13
POLMAN BANDUNG
52
52
166
165
POLTEK NEGERI AMBON
35
20
354
235
POLTEK NEGERI BENGKALIS
35
35
36
36
4
4
0
0
16
12
6
6
0
0
65
61
332
285
ST
2
2
287
ST
POLTEK NEGERI LHOKSEUMAWE
15
14
165
POLTEK NEGERI MEDIA KREATIF
38
26
190
173
POLTEK NEGERI PONTIANAK POLTEK NEGERI UJUNG PANDANG
61 51
55 3
339 399
262 206
POLTEK NEGERI MEDAN
83
25
385
205
POLTEK NEGERI MADURA
10
8
12
12
POLTEK NEG BATAM
34
25
KOPERTIS WILAYAH II
10
10
708
208
KOPERTIS WILAYAH V
15
0
644
615
KOPERTIS WILAYAH X
6
6
72
72
KOPERTIS WILAYAH XI
17
17
40
KOPERTIS WILAYAH XIII
5
3
134
AKN ACEH BARAT
1
0
6
POLTEK NEGERI CILACAP POLTEK NEG FAKFAK POLTEK NEG INDRAMAYU POLTEK NEG JEMBER POLTEK NEGERI KUPANG
5,036 %
3,116 61.87
ST V
ST
11
ST ST & LAP
35
16,522
ST
11,601 70.22
44
NO
PERGURUAN TINGGI NEGERI
WAJIB LHKPN
LAPOR LHKPN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
AKADEMI KOMUNITAS NEGERI PUTRA SANG FAJAR BLITAR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA ISBI ACEH KOPERTIS IX SULAWESI KOPERTIS VII KOPERTIS VIII DENPASAR KOPERTIS XIV PAPUA DAN PAPUA BARAT POLITEKNIK MARITIM NEGERI INDONESIA POLITEKNIK NEGERI BALI POLITEKNIK NEGERI BALIKPAPAN POLITEKNIK NEGERI JAKARTA POLITEKNIK NEGERI NUSA UTARA POLITEKNIK NEGERI PADANG POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA POLITEKNIK NEGERI SAMBAS POLITEKNIK NEGERI SUBANG POLITEKNIK NEGERI TANAH LAUT POLITEKNIK PERIKANAN NEGERI TUAL POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PANGKAJENE KEPULAUAN POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PAYAKUMBUH UNIVERSITAS BENGKULU UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN UNIVERSITAS MALIKUSSALEH UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI (UMRAH) UNIVERSITAS MATARAM UNIVERSITAS NEGERI PADANG UNIVERSITAS NUSA CENDANA UNIVERSITAS PADJAJARAN UNIVERSITAS PALANGKA RAYA UNIVERSITAS PAPUA UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAWA TIMUR UNIVERSITAS SEMBILANBELAS NOVEMBER KOLAKA UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA UNIVERSITAS TADULAKO UNIVERSITAS TANJUNG PURA UNIVERSITAS TERBUKA UNIVERSITAS TIMOR
1 158 32 5 15 14 16 9 5 43 15 68 25 59 73 19 8 8 25 35 33 35 266 280 106 15 158 148 311 453 280 67 101 51 235 122 5 404 126 46
0 110 23 5 15 14 16 9 4 43 14 13 16 59 45 19 8 7 25 34 18 22 86 172 34 9 101 111 107 303 136 15 52 29 214 103 5 247 89 35
41
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
148
94
4023
2461
TOTAL
BELUM LAPOR
9 0
1 0 55 0
1
180 108 6 57 37
52 49 22 21 157
54
% 0.0% 69.6% 71.9% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 80.0% 100.0% 93.3% 19.1% 64.0% 100.0% 61.6% 100.0% 100.0% 87.5% 100.0% 97.1% 54.5% 62.9% 32.3% 61.4% 32.1% 60.0% 63.9% 75.0% 34.4% 66.9% 48.6% 22.4% 51.5% 56.9% 91.1% 84.4% 100.0% 61.1% 70.6% 76.1% 63.5%
45
61.17%
LHKPN NO.
NAMA UNIT WAJIB LAPOR
SUDAH LAPOR
BELUM LAPOR
%
1
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA IPTEK DAN DIKTI
49
48
1
2
DIREKTORAT JENDERAL RISET DAN PENGEMBANGAN
75
75
0
100
124
123
1
100
TOTAL
46
No
Unit Kerja 1Universitas Padjadjaran 2Universitas Sumatera Utara 3Institut Teknologi Bandung 4Universitas Malikussaleh 5Universitas Mataram 6Universitas Papua 7Politeknik Negeri Nusa Utara 8Politeknik Pertanian Negeri Pangkep 9Akademi Komunitas Negeri Blitar 10Universitas 19 November Kolaka 11Universitas Bengkulu 12Universitas Jenderal Soedirman 13Universitas Maritim Raja Ali Haji 14Universitas Negeri Padang 15Universitas Nusa Cendana 16Universitas Palangkaraya 17Universitas Pembangunan Nasional Veteran Surabaya 18Universitas Singaperbangsa Karawang 19Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 20Universitas Tadulako 21Universitas Tanjungpura 22Universitas Terbuka 23Universitas Timor 24Universitas Trunojoyo 25Institut Seni Budaya Indonesia Aceh 26Institut Teknologi Sumatera 27Kopertis Wilayah VII 28Kopertis Wilayah VIII 29Kopertis Wilayah IX 30Kopertis Wilayah XIV 31Politeknik Negeri Bali 32Politeknik Negeri Balikpapan 33Politeknik Negeri Jakarta 34Politeknik Negeri Malang 35Politeknik Maritim Negeri Indonesia 36Politeknik Negeri Padang 37Politeknik Negeri Samarinda 38Politeknik Negeri Subang 39Politeknik Negeri Tanah Laut 40Politeknik Perikanan Negeri Tual 41Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya 42Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh 43Politeknik Negeri Sambas
Jumlah Wajib LHKASN 3202
Mengumpulkan
Belum Mengumpulkan 0
3202
1464 174
607 169
857 5
67 834 1565 76 796 857 204 248 7 531 1330 1149 1549 66 431 0 22
60 15 1308 49 464 295 132 116 7 317 111 992 1103 39 131 0 22 78 597 603 7 484 30 250 506 12 323 358 2 4 50 186 294 8
7 819 259 27 332 562 72 132
7 492 483 532 12 417 4 123 240 303 8
Ket PTN BH - belum PTN BH - belum BELUM BELUM BELUM BELUM
0%
41% 97%
90% 2% 84% 64% 58% 47%
214 1219 157 446 27 300 0 0
60%
30% 0 100%
0 8
98%
86%
233 26 0 94 1
52% 100% 77%
0 54 9 0
100%
47
100%
No
Unit Utama
Jumlah Wajib LHKASN
1 Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 2 Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan 3
Mengumpulkan
Belum Mengumpulkan
%
45 84
84
0
100
129
48
