INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENRISTEKDIKTI Dr. Yusrial Bachtiar, Ak., MM., CA. Percepatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Jakarta, 16 Desember 2016
INTEGRITAS, PROFESIONAL, SEJAHTERA
AGENDA PEMBAHASAN
1
Definisi Kerugian Negara
2
Sumber Informasi Kerugian Negara
3
Tata Kerja Penyelesaian Kerugian Negara
2
1
Definisi Kerugian Negara
3
4
5
TINDAK PIDANA KORUPSI
1. MELANGGAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 2. MERUGIKAN NEGARA 3. MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN
6
DEFINISI KERUGIAN NEGARA UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA UNDANG-UNDANG NO. 15 TAHUN 2006 TENTANG BPK
͒Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai͓ Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:
Yang dimaksud dengan ͒secara nyata telah ada kerugian negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. 7
KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
Kerugian atas keuangan negara secara luas meliputi seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena: Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan usaha Milik Negara/Badan usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara/daerah.
8
9
1
Sumber Kerugian Negara
10
Sumber Kerugian Negara 1. Laporan Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional (BPK, BPKP, Itjen) 2. Pelanggaran perjanjian/kontrak pemborongan pekerjaan konstruksi/jasa dengan pihak ke tiga 3. Pelanggaran perjanjian/kontrak tunjangan tugas belajar PNS/Swasta yang mendapat beasiswa dari pemerintah 4. Penyalahgunaan wewenang oleh Bendaharawan/bukan Bendahara 5. Pencurian, perampokan, kecelakaan, force mayure (bencana alam, kebakaran, dan lain-lain) 11
Temuan Hasil Audit LK 2015 Kelompok Pendapatan. 1.
2. 3.
Terdapat penggunaan langsung penerimaan Satker Kemenristekdikti sebesar Rp39,10 Miliar, penerimaan TA 2015 belum disetor sebesar Rp3,99 miliar serta kerugian negara sebesar Rp40,06 Juta. Kekurangan Penerimaan atas Pemanfaatan Aset Satuan Kerja oleh Pihak Ketiga Sebesar Rp2,05 Miliar dan Kehilangan Potensi Pendapatan Sebesar Rp2,15 Miliar. Potensi Pendapatan Sewa Rumah Negara Golongan II Tahun 2013 - 2015 Sebesar Rp21.879.738.472,46 belum ditetapkan.
13
A
TATA KERJA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
14
Tata Kerja Penyelesaian Kerugian Negara
Sumber Kerugian Negara
TPKN
Pimpinan Satker
Sesjen
BPK
15
Tugas TPKN 1. 2. 3. 4. 5. 6.
7. 8. 9.
Membantu pimpinan instansi dalam memproses penyelesaian kerugian negara Menginventarisasi kasus kerugian negara Menghitung jumlah kerugian negara Mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti-bukti pendukung perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian negara Menginventarisasi harta kekayaan milik bendahara yang dapat dijadikan jaminan penyelesaian kerugian negara Membantu proses penyelesaikan kerugian melalui pembuatan surat tanggungjawab mutlak Memberikan pertimbangan kepada pimpinan instansi tentang kerugian negara sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan pembebanan semenara Menatausahakan penyelesaian kerugian negara Menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian kerugian negara kepada Menteri dengn tembusan kepada BPK 16
Laporan Pimpinan Satker tentang KN Pimpinan Satker wajib melaporkan kepada Sekretaris Jenderal ttg Kerugian Negara dalam bentuk uang, sekurang-kurangnya berisi: 1. LHP ditempat Kejadian Perkara dari Kepolisian 2. LHP dari TPKN 3. Berita acara pemeriksaan keuangan 4. Register penutupan Kas 5. Surat keterangan dari KPPN ttg uang yang sdh dipertanggungjawabakan namun belum diberikan 6. Surat keterangan dari KPA ttg uang yang sdh dipertanggungjawabkan 7. Fotocopy rekening koran bank 8. Fotocopy daftar gaji 9. Fotocopy buku kas umum
17
Laporan Pimpinan Satker tentang KN Pimpinan Satker wajib melaporkan kepada Sekretaris Jenderal ttg Kerugian Negara dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya berisi: 1. LHP ditempat Kejadian Perkara dari Kepolisian 2. LHP dari TPKN 3. Berita acara pemeriksaan barang 4. Fotocopy buku/daftar inventaris barang 5. Berita acara penaksiran harga barang oleh KPKNL 6. Fotocopy surat penunjukan penanggungjawab barang 7. Fotocopy dokumen kepemilikan barang
18
Laporan Pimpinan Satker tentang KN Pimpinan Satker wajib melaporkan kepada Sekretaris Jenderal ttg Kerugian Negara dalam bentuk tunjangan/beasiswa tugas belajar, sekurang-kurangnya berisi: 1. Surat perjanjian tugas belajar 2. Rincian biaya yang sdh diterima 3. Surat keterangan tidak melaksanakan tugas setelah selesai dari tugas belajar dari pimpinan satker.
19
Tugas Sekretaris Jenderal dalam TPKN
Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, menetapkan jumlah kerugian negara berdasarkan pertimbangan laporan TPKN, laporan hasil pengawasan fungsional, dan hasil verifikasi.
20
Penyelesaian Kerugian Negara 1. Damai: a. Mengganti/mengembalikan secara tunai b. Mencicil dengan membuat SPTJM dan jaminan yang memadai 2. Tuntutan Perbendaharaan oleh BPK RI 3. Tuntutan Ganti Rugi oleh Menteri Ristekdikti
21
22
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI AUDITOR FORENSIK - LSP AF Berlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi No.: BNSP-LSP-082-ID Th. 2012
1
2
3
Sakitnya tuh di sini
4
Pengertian Fraud
Fraud (kecurangan) adalah suatu perbuatan yang sengaja untuk menipu atau membohongi, suatu tipu daya atau cara-cara yang tidak jujur untuk mengambil atau menghilangkan uang, harta, hak yang sah milik orang lain baik karena suatu tindakan atau dampak tindakan itu sendiri. Black Law Dictionary (8th Ed.)
5
Menurut O’Gara 2004 : Penipuan mencakup berbagai penyimpangan dan tindakan ilegal yang ditandai dengan penipuan disengaja. Hal ini dapat dilakukan untuk kepentingan atau merugikan organisasi dan oleh orang luar maupun di dalam organisasi.
6
Menurut Jones dan Bates (1990) : Fraud terjadi dimana seseorang memperoleh kekayaan atau keuntungan keuangan melalui kecurangan atau penipuan. Kecurangan semacam ini menunjukkan adanya keinginan yang disengaja.
7
Menurut SKKNI AF: Fraud adalah Perbuatan yang disengaja atau diniatkan untuk menghilangkan uang atau harta seseorang dengan cara akal bulus, penipuan atau cara lain yang tidak fair
8
Unsur-unsur Fraud
Unsur-unsur dalam setiap fraud: 1. Perbuatan melanggar hukum 2. Dilakukan orang dalam atau luar organisasi 3. Dilakukan dengan cerdik, tipu daya dan ketidakjujuran 4. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok 5. Langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain.
9
Korban Fraud
Setiap organisasi atau individu dapat menjadi sasaran dari perbuatan fraud: 1. Perusahaan 2. Organisasi nonprofit 3. Instansi pemerintah 4. Perorangan 5. Dan lain-lain
10
Modus Fraud Cara-cara melakukan antara lain fraud: 1. Rekayasa laporan keuangan 2. Penyimpangan pengadaan 3. Pendapatan/penerimaan tidak dilaporkan atau dilaporkan terlalu kecil 4. Pengeluaran mark-up atau fiktif 5. Pencurian atau penyalahgunaan aset 6. Pemerasan dan suap 7. Dll.
11
Aksioma Fraud Aksioma atau batasan fraud adalah: Fraud dilakukan dengan cara sembunyi dan berusaha untuk menutupi perbuatannya Untuk membuktikan bahwa fraud telah terjadi, diusahakan membuktikan bahwa fraud tidak terjadi. Untuk membuktikan bahwa fraud tidak terjadi, diusahakan membuktikan bahwa fraud sudah terjadi Fraud menurut jenisnya terdiri dari inhern fraud dan system control fraud yaitu: Inhern faud terjadi secara alamiah yang melekat dalam setiap bentuk kegiatan dimana seseorang dimungkinkan untuk melakukan fraud. System control fraud terjadi karena lemahnya sistem pengendalian intern dan biasanya pelaku mempunyai pengetahuan tentang bagaimana suatu sistem pengendalian intern bekerja. 12
13
Apakah Forensik?
Forensik (berasal dari bahasa Yunani Forensis yang berarti de at" atau "perdebatan") adalah bidang ilmu pengetahuan yang digunakan untuk membantu proses penegakan keadilan/hukum melalui proses penerapan ilmu atau sains.
14
Singleton/Bologna/Lindquist: Forensic accounting refers to the comprehensive view of fraud investigation. It includes: 1. The audit of accounting records to prove or disprove a fraud. 2. The interview process of all related parties to a fraud. 3. The act of serving as an expert witness. 15
David O’Reagan: Forensic auditing. Investigative auditing undertaken specifically to support actions in a court of law. Forensic auditing is associated with practices like investigation of money laundering transactions, and it is often aimed at uncovering fraudulent and illegal activity. 16
Ron Durkin (Clifton Gunderson, LLP) Fore si accounting involves the application of specialized knowledge and investigative skills to collect, analyze, and evaluate evidential matter and to interpret and communicate findings in the courtroom, boardroom, or other legal and administrative venues. 17
Menurut SKKNI Audit Forensik Suatu metodologi dan pendekatan khusus dalam menelisik kecurangan (fraud), atau audit yang bertujuan untuk membuktikan ada atau tidaknya fraud yang dapat digunakan dalam proses litigasi
18
19
1. Melalui Pencegahan dan Pendeteksian Fraud,
membantu manajemen: Mendorong setiap personal dalam perusahaan mengenal
fraud Menyadarkan setiap personal dalam perusahaan peduli pada program anti fraud Melakukan evaluasi berkala mengenai kecukupan sistem pencegahan fraud dalam perusahaan Bersama-sama pihak terkait dalam perusahaan merancang dan mengimplementasikan sistem pencegahan fraud Mendeteksi fraud yang mungkin telah terjadi terhadap entitas baik yang dilakukan pegawai internal maupun yang dilakukan pihak lain. 20
2.
Melalui audit forensik dan penghitungan kerugian akibat fraud a.l.: Apabila ada indikasi terjadi fraud, melalui audit forensik memastikan apakah suatu fraud telah atau tidak terjadi. Memperoleh dan mengumpulkan bukti-bukti dan menyimpulkan bahwa fraud terjadi atau tidak terjadi. Menghitung kerugian keuangan bagi entitas atau pihak lain akibat terjadinya fraud. Menyediakan informasi dan bukti yang kuat sebagai dasar pengambilan keputusan oleh pimpinan mengenai fraud yang terjadi. Menyediakan informasi dan bukti sebagai dasar penyelesaian perselisihan kontrak, kewajiban klaim produk, pelanggaran patent dan trademark. Menyediakan informasi dan bukti sebagai dasar penyelasaian perselisihan antara rekan bisnis, pemegang saham, dan pihak lainnya. Menyediakan informasi dan bukti sebagai dasar penyelesaian klaim asuransi baik bagi tertanggung maupun bagi maskapai asuransi. Bila diperlukan penyelesaian secara hukum, bukti-bukti dan simpulan audit 21 forensik dapat digunakan dalam proses litigasi.
3. Melalui penelusuran aset: Membantu mengidentifikasi keberadaan aset terkait dengan fraud. Membantu pengembalian atau pemulihan aset terkait dengan fraud. 4.
Melalui pemberian pernyataan secara keahlian: Memberikan keterangan berdasarkan keahliannya kepada
penyidik atau penegak hukum mengenai hasil audit forensik atas suatu kasus fraud, dalam proses hukum atau litigasi. Memberikan keterangan ahli di dalam sidang pengadilan, mengenai hasil audit fornesik atas suatu kasus fraud.
22
Kerugian Akibat Fraud
Survei The Association of Certified Fraud Examiners’ (ACFE) menggambarkan kerugian akibat fraud pada organisasi di AS sebagai berikut: 2004: 6% dari pendapatan tahunan 2006: 5% dari pendapatan tahunan 2008: 7% dari pendapatan tahunan
23
Pendeteksian Fraud
How is Fraud detected?
Tips/Whistleblowers (40%) Internal Audits/Internal Controls (31%) Accident (20%) External Audits (8%) Notified by Police (1%) Sumber: Robert E Farrell, CFE Principal, White Collar Investigations 24
Pendeteksian Fraud oleh Auditor Internal
IIA Standard 1200, Proficiency and Due Professional Care Auditor internal mempunyai pengetahuan cukup untuk mengevaluasi risiko
fraud dalam organisasinya, tapi tidak harus ahli dalam pendeteksian fraud.
IIA Standard 2060, Reporting to Senior Management and the
Board Auditor internal harus melaporkan risiko fraud yang ditemukan dalam
investigasi berdasarkan IIA Standard 2120, Risk Management. IIA Standard 2210, Engagement Objectives Saat auditor internal mengembangkan tujuan audit, harus diperhatikan kemungkinan adanya fraud.
Sumber: Journal of Forensic & Investigative Accounting, Vol. 3, Issue 1 25
26
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI AUDITOR FORENSIK - LSP AF Berlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi No.: BNSP-LSP-082-ID
27
Banyak kecurangan dilakukan oknum pegawai yang
membawa dampak kesulitan bagi Pimpinan Instansi dan Direksi Perusahaan Peningkatan Transaksi ekonomi dan maraknya kejahatan, membutuhkan keahlian audit forensik untuk mencegah, mendeteksi dan mengungkapkan berbagai bentuk kecurangan. Hasil Audit untuk mengungkap kecurangan belum maksimal BPKP, Mabes POLRI dan Kejaksaan Agung menyepakati pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi Auditor Forensik 28
LSP AF
Keputusan Menteri Nakertrans No. Kep. 46/Men/II/2009
tanggal 27 Februari 2009 tentang :
KUALIFIKASI KOMPETENSI LEVEL 7 29
Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)
Rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 30
KOMPETENSI AUDITOR FORENSIK
Auditor forensik memiliki kemampuan dalam menjalankan profesinya: Mencegah dan mendeteksi fraud dalam organisasi Melaksanakan audit forensik dan menghitung kerugian akibat fraud Melakukan penelusuran aset terkait fraud Memberikan pernyataan secara keahlian di depan penyidik dan dalam sidang pengadilan 31
32
PERPRES RI No. 8 Tahun 2012 tanggal 17 Januari 2012 tentang
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
• KKNI terdiri atas 9 jenjang kualifikasi • Jenjang 7 s.d. 9 dikelompokkan dala JABATAN AHLI” 33
33
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) ini adalah suatu konsep pengembangan dan penjenjangan Sumber Daya Manusia Indonesia secara umum, sehingga pada setiap level kompetensi dapat disetarakan di dunia Internasional.
34
34
35
Pengembangan Karir Berbasis 36 Pelatihan Kerja
Pengembangan 36 Karir Berbasis Pengalaman
KKNI
37
37
LSP AF
CFrA
Auditor Forensik
SKKNI Bidang Audit Forensik Bab II A
38
LSP AF
SKKNI - AF
Unit Kompetensi
Elemen Kompetensi
Kriteria Unjuk Kerja
Pencegahan dan Pendeteksian Kecurangan
6
22
76
Pelaksanaan Audit Forensik
6
19
60
Pemberian Pernyataan Secara Keahlian
3
12
44
Penghitungan Kerugian dan Penelusuran Aset
12
41
152
27
94
332
Sub Bidang
Jumlah
39
LSP AF
Strata 1/Diploma 4
Sertifikasi Auditor Forensik Diklat Teknis Audit
CFrA
Diklat Audit Forensik
Auditor Forensik 3 th audit keuangan, audit operasional atau
3 th penyelidikan/ penyidikan kasus korupsi atau
3 th pendeteksian dan pencegahan fraud 40
LSP AF
PROSES ASESMEN
Pelaksanaan uji kompetensi Perencanaan uji kompetensi Konsultasi pra uji
Asesmen mandiri Permohonan/Pendaftaran Asesmen
41
Ujian Tulis (Pilihan Ganda/Essay/Kasus) Simulasi Keterangan Ahli Didepan Penyidik
Simulasi Keterangan Ahli Dalam Sidang Pengadilan 42
LSP AF
Sinergi Pembentukan AF
Penyelenggara Diklat
Melaksanakan Diklat
Menyediakan Bahan Ajar: • Modul • Bahan Tayangan • Kasus Simulasi/Praktik
Metode dan Materi Diklat
Melaksanakan Sertifikasi Membuat Panduan Diklat
Metode dan Materi Uji Kompetensi 43
PENDIRI: BPKP, Kepolisian Negara RI, Kejaksaan Agung RI AKTE PENDIRIAN: Akte Notaris Risbert, SH., MH. No. 28 tgl 27 November 2008 TUJUAN: Melaksanakan sertifikasi kerja bagi profesi Auditor Forensik berdasarkan standar kompetensi kerja yang telah ditetapkan. KEGIATAN: 1. Melaksanakan Uji Kompetensi Auditor Forensik 2. Menerbitkan Sertifikasi Kompetensi 3. Melakukan akreditasi – Uji Kompetensi (UJK) 4. Kegiatan lain yang sesuai dengan tujuan LSP-AF dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
46
47
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI AUDITOR FORENSIK
LSP AF
49
