Inspektur I Kemenristekdikti 30 NOVEMBER 2016
1
• • • • • • •
• • • • • • •
PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; PMK Nomor 226/PMK.06/2011 Tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara PMK Nomor 87 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan BMN. PMK Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan BMN; PMK Nomor 57 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN PMK Nomor 83 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan BMN; PMK Nomor 90 Tahun 2014 tentang Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah; PMK Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian BMN PMK Nomor 71 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan BMN yang tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa dan Perubahan2 nya. PP71 Tahun 2010 tentang SAP PMK Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat PMK Nomor 136/PMK.05/2016 tentang Pengelolaan Aset pada BLU PMK Nomor 4/Pmk.06/2015Tentang Pendelegasian Kewenangan Dan Tanggung Jawab Tertentu Dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang2
3
RESIKO PENYIMPANGAN • Perencanaan kebutuhan dibuat tidak sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya • Pengadaan aset tidak sesuai dengan Peraturan yang berlaku • Penyalahgunaan fungsi aset • Adanya aset yang belum tercatat/dibukukan • Tidak diketahui keberadaan Aset • Kategori kondisi aset tidak sesuai dengan laporan • Aset yang tercatat tidak ada dasar pencatatannya • Pendistribusian / mutasi barang tidak dilengkapi dengan administrasi yang cukup • Inventarisasi/sensus terhadap BMN tidak pernah dilakukan • Pengamanan aset yang kurang memadai 4
Resiko Penyimpangan (lanjutan 1) • TANAH/Bangunan tidak didukung dengan Bukti Pemilikan (bersertifikat/IMB) • Terdapat BMN yang tidak ada nilainya • BAST tidak mencantumkan nilai • BMN yang Rusak Berat/hilang/susut/tdk mendukung tupoksi belum di proses penghapusannya • Penyajian BMN dalam Neraca tidak sesuai SAP
• BMN dikuasai pihak lain/ketiga • BMN hilang/rusak • Hibah BMN yang diterima belum dicatat 5
Resiko Penyimpangan (lanjutan 2) • SDM pelaksana SIMAK-BMN kurang faham SAP • Terdapat perbedaan saldo Aset dalam Neraca, SIMAK BMN dan hasil opname fisik • Aset berpotensi tidak dimanfaatkan • Aset Tetap digunakan oleh Pribadi dan Pihak Ketiga tidak sesuai Tupoksi • Kerjasama Pemanfaatan Aset dengan Pihak Ketiga tidak memiliki perikatan yang jelas dan tidak memberikan Konstribusi kepada Penerimaan Negara serta tanpa Persetujuan Menkeu • Prosedur Pengelolaan Aset tidak sesuai dengan Ketentuan 6
PERENCANAAN KEBUTUHAN BMN KEGIATAN MERUMUSKAN RINCIAN KEBUTUHAN BMN UNTUK MENGHUBUNGKAN PENGADAAN BARANG YANG TELAH LALU DENGAN KEADAAN SEKARANG SEBAGAI DASAR DALAM MENGAMBIL TINDAKAN YANG AKAN DATANG
RUANG LINGKUP : 1. 2. 3. 4. 5.
PENGADAAN PEMELIHARAAN PEMANFAATAN PEMINDAHTANGANAN PENGHAPUSAN
OBYEK : 1. TANAH 2. GEDUNG DAN BANGUNAN 3. PERALATAN DAN MESIN 4. JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN 5. ASET TETAP LAINNYA
KELUARAN : 1. RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA (RKBMN) 2. RENCANA KEBUTUHAN TAHUNAN BARANG MILIK NEGARA (RKTBMN) 7
PENGADAAN Kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya (K/L/D/I) yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan memperoleh barang/jasa KEGIATAN PENGADAAN
KEBUTUHAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
MELALUI SWAKELOLA
DIPERLUKAN KEGIATAN PENGADAAN
BAGAIMANA CARA PENGADAANNYA (HOW)
PERATURAN PERUNDANGAN YANG TERKAIT
RENCANA UMUM PENGADAAN
MELALUI PENYEDIA BARANG / JASA 8
PENGGUNAAN
Kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan
YANG TIDAK DITETAPKAN STATUS PENGGUNAANNYA : 1. BMN/D BERUPA BARANG PERSEDIAAN, KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN, DAN BMN/D UNTUK HIBAH 2. BMN DEKON DAN DTP 3. BARANG LAINNYA YANG DITETAPKAN PENGELOLA
9
PEMANFAATAN Pendayagunaan Barang Milik Negara yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kementerian negara/lembaga, dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun serah guna/bangun guna serah dengan tidak mengubah status kepemilikan HARUS DIDASARKAN PERTIMBANGAN TEKNIS DENGAN MEMPERHATIKAN KEPENTINGAN NEGARA/DAERAH DAN KEPENTINGAN UMUM OLEH PENGELOLA BARANG ATAS BMN DLM PENGUASAANNYA
SEWA
OLEH PENGELOLA BRG DG PERSETUJUAN KADA ATAS BMD DLM PENGUASAANNYA
PINJAM PAKAI
OLEH PENGGUNA BARANG DG PERSETUJUAN PENG BRG ATAS BMN DLM PENGUASAANNYA
KERJASAMA PEMANFAATAN
BGS ATAU BSG
OLEH PENGGUNA BARANG DG PERSETUJUAN PENG BRG ATAS BMD ATAS PENGUASAANNYA
KERJASAMA PENY INFRASTRUKTUR 10
JANGKA WAKTU PALING LAMA
SEWA
PIHAK YG DPT MENYEWA : 1. PEMDA 2. BUMN/D 3. UNIT PENUNJANG KEG PEMERINTAH 4. SWASTA 5. BADAN HKM LAINNYA
OBYEK SEWA : 1. BMN TANAH/BANGUNAN YG BERADA PADA PENGELOLA BARANG 2. BMN SEBAGIAN TANAH/BANGUNAN YG PENGGUNAANNYA PADA PB 3. BMN SELAIN TANAH/BANGUNAN YG PENGGUNAANNYA PADA PB
5 TAHUN DPT DIPERPANJANG
PERIODESITAS SEWA : PER TAHUN PER BULAN PER HARI PER JAM
11
PINJAM PAKAI
PIHAK YG DPT PINJAM PAKAI : PEMDA
Penyerahan penggunaan BMN antara Pem pusat dengan Pem. Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu berakhir BMN tsb diserahkan kembali kepada Pem pusat. OBYEK PINJAM PAKAI : 1. BMN TANAH/BANGUNAN YG BERADA PADA PENGELOLA BARANG 2. BMN SEBAGIAN TANAH/BANGUNAN YG PENGGUNAANNYA PADA PENGGUNA BR 3. BMN SELAIN TANAH/BANGUNAN YG PENGGUNAANNYA PADA PENGGUNA BR
JANGKA WAKTU PALING LAMA
5 TAHUN DAN DAPAT DIPERPANJANG
SYARAT : 1. BMN BELUM/TIDAK DIGUNAKAN PENGELOLA BARANG ATAU PENGGUNA BARANG DALAM MENJALANKAN TUSINYA 2. HARUS DIPERGUNAKAN SESUAI SURAT PERJANJIAN 3. BIAYA PEMELIHARAAN MENJADI BEBAN PEMINJAM 4. HARUS DIKEMBAlIKAN DENGAN KONDISI SESUAI PERJANJIAN
12
KERJASAMA PEMANFAATAN
Pendayagunaan BMN oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya
PIHAK YG DPT KERJASAMA: 1. BUMN 2. BUMN 3. BADAN HUKUM LAINNYA
OBYEK KERJASAMA : 1. BMN TANAH/BANGUNAN YG BERADA PADA PENGELOLA BARANG 2. BMN SEBAGIAN TANAH/BANGUNAN YG PENGGUNAANNYA PADA PB 3. BMN SELAIN TANAH/BANGUNAN YG PENGGUNAANNYA PADA PB JENIS PENERIMAAN NEGARA : A. KONSTRIBUSI TETAP B. PEMBAGIAN KEUNTUNGAN
JANGKA WAKTU PALING LAMA
30 TAHUN DAN DAPAT DIPERPANJANG
TARIF DITENTUKAN PANITIA PENILAI
13
BGS/ BSG
PIHAK YG DPT BGS/BSG: 1. BUMN 2. BUMN 3. BADAN HUKUM LAINNYA
OBYEK PINJAM PAKAI : 1. TANAH YG BERADA PADA PENGELOLA BARANG 2. TANAH YG PENGGUNAANNYA PADA PENGGUNA BARANG KEWAJIBAN: A. KONSTRIBUSI DISETOR KE KAS NEG B. DILARANG MENGGADAIKAN, MENJAMINKAN ATAU MEMINDAHTANGAKAN C. MEMELIHARA
JANGKA WAKTU PALING LAMA
30 TAHUN DAN DAPAT DIPERPANJANG NILAI LIMIT TANAH TERENDAH DAN NILAI KONSTRIBUSI OLEH PENGELOLA BARANG BERDSRKN PENILAI YANG DITUNJUK
14
KERJASAMA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR
PIHAK YG DPT KPI : 1. BADAN USAHA
MITRA MEMBAYAR KONTRIBUSI YANG DITETAPKAN OLEH TIM
Kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan DALAM RANGKA: 1. MENGOPTIMALKAN BMN/D 2. MENINGKATKAN PENERIMAAN NEGARA/PENDAPATAN DAERAH BARANG YANG BISA DI KPI : 1. BMN PADA PENGELOLA BARANG 2. BMD PADA GUB/BUP/WLKOTA 3. BMN PD PENGGUNA BARANG 4. BMD SEBAGIAN T/B YANG MSH DIGUNAKAN PENGGUNA BARANG 5. BMD SELAIN T/B
JANGKA WAKTU PALING LAMA
30 TAHUN DAN DAPAT DIPERPANJANG
DILAKUKAN MELALUI TENDER KECUALI BMD KHUSUS
15
PEMELIHARAAN & PENGAMANAN
PENGAMANAN ADMINISTRASI
PENGAMANAN FISIK
PENGAMANAN HUKUM
1. BMN TANAH HARUS DISERTIFIKASI A.N. PEMERINTAH RI ATAU PEMDA 2. BMN BANGUNAN HARUS DILENGKAPI BUKTI KEPEMILIKAN A.N. PEMERINTAH RI ATAU PEMDA 3. BMN NON T/B DILENGKAPI BUKTI KEPEMILIKAN A.N. PENGGUNA ANGGARAN 4. BMD NON T/B DILENGKAPI BUKTI KEPEMILIKAN A.N. PEMDA
1. PENGELOLA ANGGARAN, PENGGUNA ANGGARAN DAN KPB BERTANGGUNGJAWAB ATAS PEMELIHARAAN BMN DALAM PENGUASAANNYA 2. BMN DIMANFAATKAN PIHAK LAIN, BIAYA PEMELIHARAAN MENJADI TANGGUNG JAWAB PEMINJAM
16
PENILAIAN PROSES KEGIATAN PENELITIAN YANG SELEKTIF DIDASARKAN PADA DATA/FAKTA YANG OBYEKTIF DAN RELEVAN DENGAN MENGGUNAKAN METODE/TEKNIK TERTENTU UNTUK MEMPEROLEH NILAI BMN DILAKUKAN DALAM RANGKA PENYUSUNAN NERACA, PEMANFAATAN, DAN PEMINDAHTANGANAN
PENYUSUNAN NERACA : SESUAI SAP 1. BMN dicatat/dibukukan sebesar Historical Cost (biaya perolehan) 2. Biaya perolehansemua biaya yang dikeluarkan sampai BMN siap digunakan. 3. Apabila biaya perolehan tidak tersedia, digunakan harga taksiran.
PEMANFAATAN DAN PEMINDAHTANGANAN: 1. UNTUK T/B DILAKUKAN OLEH PENILAI PEMERINTAH ATAU PENILAI PUBLIK YANG DITETAPKAN OLEH PENGELOLA BRG/GUBERNUR/ BUPATI/ WALIKOTA, KECUALI UNTUK RUSUNAWA 2. UNTUK NON T/B DILAKUKAN OLEH TIM PENILAI YANG DITETAPKAN OLEH 17 PENGGUNA BARANG
PENGHAPUSAN Tindakan menghapus Barang Milik Negara dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna Barang /Kuasa Pengguna Barang / Pengelola Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya
PIHAK YANG MELAKUKAN PENGHAPUSAN : 1. Pengelola Barang 2. Pengguna Barang
SEBAB PENGHAPUSAN : 1. PEMINDAHTANGANAN 2. KEPUTUSAN PENGADILAN 3. PENYERAHAN KEPADA PENGGUNA BARANG 4. SEBAB-SEBAB LAIN SEPERTI RUSAK BERAT, HILANG, SUSUT, MENGUAP, KADALUARSA, MATI/CACAT/ TIDAK PRODUKTIF, KEADAAAN KAHAR
18
PEMINDAHTANGANAN Pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara sebagai tindak lanjut dari Penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal pemerintah
PENJUALAN
TUKAR MENUKAR
HIBAH
PENYERTAAN MODAL19
PENATAUSAHAAN Rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN sesuai ketentuan yang berlaku
INVENTARISASI
PEMBUKUAN
PELAPORAN
Kegiatan meyakini fisik BMN yang ada dalam Penguasaannya, mencocokkan dan memutakhirkan dengan daftar dan merekonsiliasi dengan data yang dimiliki unit kerja terkait
Kegiatan menyusun daftar barang (DB), buku barang (BB), kartu identitas barang (KIB), kartu barang (KB), buku penerimaan Negara bukan pajak (Buku PNBP)
Mempertanggungjawabkan pengelolaan BMN kepada unit kerja di atasnya dalam bentuk: laporan DB (termasuk informasi mutasi BMN), laporan hasil inventarisasi, dan laporan barang (LB)20
PMK NOMOR 4/PMK.06/2015 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB TERTENTU DARI PENGELOLA BARANG KEPADA PENGGUNA BARANG
Penggunaan - Penetapan Status Penggunaan - Penggunaan Sementara
Pemindahtanganan - Penjualan - Hibah
Pemusnahan - BMN tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; atau - terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penghapusan Akibat sebab-sebab lain yang merupakan sebab-sebab secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan seperti rusak berat yang tidak bernilai ekonomis, hilang, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati/cacat berat/tidak produktif untuk tanaman/hewan, dan sebagai akibat dari keadaan kahar (force majeure).
Klasifikasi Pendelegasian Kewenangan No
Ruang Lingkup
Pendelegasian Kewenangan
Obyek Pendelegasian
1.
Penggunaan
Menetapkan 1. PSP 2. Penggunaan Sementara
1. Alutsista; 2. STB dg nilai perolehan sd Rp.100.000.000,00 per unit/satuan yg tdk mempunyai dokumen kepemilikan
2.
Pemindahtanganan
Persetujuan *) 1. Penjualan 2. Hibah
1. Penjualan STB dg nilai perolehan s.d Rp.100.000.000,00 per unit/satuan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan bongkaran BMN karena perbaikan (renovasi, rehabilitasi, atau restorasi).
Klasifikasi Pendelegasian Kewenangan No
2.
Ruang Lingkup
Pemindahtanganan
Pendelegasian Kewenangan
Persetujuan *) 1. Penjualan 2. Hibah
Obyek Pendelegasian
2. Hibah a. BMN yang dari awal perolehan dimaksudkan untuk dihibahkan dalam rangka kegiatan pemerintahan *); b. STB dg nilai perolehan s.d Rp.100.000.000,00 per unit/satuan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan c. bongkaran BMN karena perbaikan (renovasi, rehabilitasi, atau restorasi).
*BMN yang dari awal perolehan dimaksudkan untuk dihibahkan dalam rangka kegiatan pemerintahan 1. BMN yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan, yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN; contoh: Urusan Bersama pada Kemendagri dan Kemen PU. 2. BMN yang berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 3. BMN yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak; Contoh: BMN yang diperoleh dari perjanjian dengan negara donor/Lembaga International dimana BMN tersebut untuk diserahkan kepada PEMDA/ Masyarakat setempat);
4. BMN yang diperoleh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Contoh: UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Pemerintah (Kementerian Sosial) menerima sumbangan dari masyarakat dan akan menyalurkan bantuan/sumbangan kepada Fakir Miskin.
Klasifikasi Pendelegasian Kewenangan
No 3.
Ruang Lingkup Pemusnahan
Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Pemusnahan
Obyek Pendelegasian 1. Persediaan; 2. Aset Tetap Lainnya berupa Hewan, Ikan dan Tanaman; atau 3. STB dengan nilai perolehan sampai dengan Rp.100.000.000, per unit/satuan yg tdk mempunyai dokumen kepemilikan. 4. bongkaran BMN karena perbaikan (renovasi, rehabilitasi, atau restorasi).
Klasifikasi Pendelegasian Kewenangan No 4.
Ruang Lingkup Penghapusan
Pendelegasian Kewenangan
Obyek Pendelegasian
Persetujuan Penghapusan 1. Persediaan; sebagai akibat dari sebab- 2. Aset Tetap Lainnya: sebab lain berupa Hewan, Ikan dan Tanaman; atau 3. STB dengan nilai perolehan sampai dengan Rp.100.000.000, per unit/satuan yg tdk mempunyai dokumen kepemilikan.
TERIMA KASIH
27
