KEPUTUSAN INSPEKTUR JENOERAt OEPARTEMEN KESEHTAN Rf NOMOR : 01T.PS.00.00.214.09. TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN INSPEKTORAT JENOERAL OEPKES RI TAHUN 2010
INSPEKTUR JENOERAL OEPARTE'MEN KESEHATAN RI
Menimbang
: a. bahwa dalam rangka menjamin terlaksananya penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di bidang kesehatan secara efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good governance) perlu adanya pengawasan. b. bahwa dalam percepatan pemberantasan KKN perl u adanya pengawasan yang profesional dan akuntabel. c. bahwa untuk meningkatkan kualitas pengawasan program pembangunan kesehatan, perlu ditetapkan Keputusan Inspektur Jenderal Dep,kes RI tentang Kebijakan Pengawasan Tahun 2010.
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
14. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan , Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian; 15. Keputusan Presiden RI Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 16. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 dan perubahannya tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; 17.lnstruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; 18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/03/M.PAN/02/2006 tentang Kebijakan Pengawasan Nasional Aparat Pengawasan Intern Pemerintah tahun 2006; 19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; RI Nomor 20. Peraturan Menteri Kesehatan 1575/MENKES/PER/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan; RI Nomor 21. Keputusan Menteri Kesehatan 238/Menkes/SKlIV/2009 tentang Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Departemen Kesehatan RI; 22.lnstruksi Menteri Kesehatan RI Nomor 234/Menkesl IMSIII/2005 tentang Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; 23. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur SE/0211npan/01/2005 tentang Negara Nomor Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang 8ebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara;
tentang tentang
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 6. Undang-Undang Nomor 32 Pemerintahan Daerah;
Tahun
2004
tentang
7. Undang-Undang Nomer 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nemer 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 9. Peraturan Pemerintah Nemer 65 Tahun 2005 tentang Pedeman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM); 10. Peraturan Pemerintah Nemer 79 Tahun 2005 tentang Pedeman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nemer 8 Tahun 2006 tentang Pelaperan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Depkes; 12. Peraturan Pemerintah Nemer 7 Tahun 2008 tentang Dana Dekensentrasi dan Tugas Pembantuan; 13. Peraturan Pemerintah Nemer 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
MEMUTUSKAN Menetapkan Pertama
KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL DEPARTEMEN KESEHATAN RI TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN INSPEKTORAT JENDERAL DEPARTEMEN KESEHATAN RI TAHUN 2010;
Kedua
Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan RI Tahun 2010 sebagaimana dimaksud diktum pertama tercantum dalam lampiran keputusan ini;
Ketiga
Kebijakan Pengawasan sebagaimana dimaksud diktum kedua agar digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan RI;
Keempat
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Pada tanggal
Jakarta Januari 2010
-
Faig Bahfen
NIP. 19501130 197507 1 001
Lampiran
KEPUTUSANINSPEKTURJENDERAL
DEPARTEMEN KESEHATAN RI
NOMOR : 01T.PS.OO.OO.214.09 ....... .
TENTANG
KEBIJAKAN PENGAWASAN
INSPEKTORAT JENDERAL DEPKES RI
TAHUN 2010
BABI
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Pembangunan kesehatan diarahkan untuk mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang murah/gratis dan berkualitas terutama untuk penduduk miskin, penduduk di wilayah daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan. Untuk mencapai sasaran dan melaksanakan prioritas pembangunan kesehatan yang telah diitetapkan dihadapkan pada kenyataan tersedianya anggaran pemerintah yang terbatas. Seiring dengan hal tersebut Menteri Kesehatan antara lain mengharapkan agar perencanaan dan penganggaran pembangunan kesehatan disusun secara terpadu. Dengan upaya ini, pembiayaan kesehatan yang terbatas akan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Perencanaan dan penganggaran terpadu antar program, antar pusat dan daerah dapat meniadakan berbagai kegi'atan yang tumpang tindih dan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran serta dapat membuat langkah-Iangkah untuk percepatan penyerapan anggaran. Setiap tahun telah dilaporkan berbagai upaya untuk mengatasi hambatan dalam meningkatkan penyerapan APBN, namun hasilnya belum dapat diwujudkan. Pengelolaan keuangan negara diharapkan dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Untuk mencapai hal tersebut MenterilPimpinan lembaga wajib melakukan pengendalian intern pemerintahan, sebagaimana secara tegas dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pasal2 ayat (1). Salah satu faktor penting yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian intern pemerintah adalah efektifitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Oleh karena itu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah perlu melakukan pembenahan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan supaya dapat memberikan masukan bagi Kementerian Negara. Peran Aparat Pengawasan Internal yang saat ini sedang dikembangkan meliputi peningkatan efektifitas manajemen risiko (risk management), pengendalian dan tata pemerintahan yang baik (good governance) Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1575/MENKESI PER/XII2005 tanggal 16 Nopember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan, Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Departemen Kesehatan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Da'iam melaksanakan tug as tersebut, Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan mempunyai fungsi : 1. penyiapan perum usan kebijakan Departemen d1i bidang pengawasan. 2. pelaksanaan pengawasan kinerja, pengawasan keuangan, pengawasan untuk tujuan tertentu 3. penyusunan laporan hasil pengawasan 4. pelaksanaan urusan administrasi dan dukungan teknis Inspektorat Jenderal. Untuk dapat melaksanakan peran pengawasan secara optimal perlu ditetapkan prioritas sasaran pengawasan yang dituangkan kedalam Kebijakan Pengawasan. Kebijakan pengawasan ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya pengawasan oleh Inspektorat Jenderal Depkes berjalan lebih efektif, yang pada gilirannya dapat memberi kontribusi nyata bagi terselenggaranya pemerintahaan yang baik (good governance) serta terciptanya aparatur yang bersih dan bertanggung jawab be bas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di lingkungan Departemen Kesehatan. B. Ruang Lingkup
Pengawasan sebagai salah satu fungsi organik manajemen sesungguhnya dilaksanakan oleh setiap manajemen sesuai tingkatan dan ruang lingkupnya. Setiap pimpinan suatu kegiatan/program melekat tugas pengawasan dalam lingkup kegiatan/programnya. Ruang lingkup kebijakan pengawasan ini diarahkan sebagai dasar perumusan kegiatan pengawasan di lingkungan Inspektorat Jenderal. Namun demikian mengingat keberhasilan pengawasan di lingkungan Departemen Kesehatan bukan semata tanggung jawab Inspektorat Jenderal maka kebijakan pengawasan ini hendaknya menjadi salah satu referensi dalam melaksanakan pengawasan oleh pimpinan Unit Organisasi lainnya.
c.
Maksud dan Tujuan
Kebijakan pengawasan dimaksud merupakan serangkaian keputusan yang harus dijadikan pedoman dalam menentukan arah pelaksanaan kegiatan karena dalam kebUakan pengawasan terkandung kegiatan-kegiatan strategis dan prioritas yang selanjutnya perlu dirumuskan secara jelas dan terinci dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Hasil pengawasan diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi terselenggarannya manajemen pemerintahan dibidang kesehatan yang baik, agar dapat terwujudnya akuntabilitas publik, transparan, dan terciptanya aparatur pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab 2
Tujuan penyusunan Kebijakan pengawasan adalah : 1. Menetapkan arah kebijakan, program dan kegiatan peng'awasan di lingkungan Departemen Kesehatan tahulil 2010. 2. Meningkatkan pelaksanaan pengawasan supaya dapat berjalan efektif dan efisien serta memberikan sumbangan nyata bagi kelancaran tugas pokok dan fungsi Departemen Kesehatan dalam mencapai keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan . 3. Menjadi dasar penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2010. D. Pengertian-Pengertian
1. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap tugas dan fungsi satuan organisasi atau satuan kerja dengan tujuan untuk memastikan apakah pelaksanaan tug as dan fungsi telah sesuai dengan rencana, kebijakaln yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan. 2. Audit atau pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara. 3. Standar audit adalah kriteria atau ukuran mutu untuk melakukan kegiatan audit yang wajib dipedomani oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah 4. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pad a tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi mel'alui kegiatan yang efektif dan efisien, kendala pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. 5. Pengawasan Fungsional atau Wasnal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan secara fungsional, baik intern maupun ekstern pemerintah, terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat agar sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan.
3
6. Pengawasan Masyarakat atau Wasmas adalah pengawasan yang dilakukan oleh warga masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, disampaikan secara lisan atau tulisan kepada aparatur pemerintah yang berkepentingan, berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan atau pengaduan yang bersifat membangun, baik secara langsung maupun melalui media masa. 7. Audit Kine~a merupakan audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi dan efektivitas. 8. Audit dengan tujuan tertentu mencakup audit yang tidak termasuk dalam audit kinerja, antara lain audit investigatif, audit atas penyelenggaraan SPIP, dan audit atas hal-hal lain dibidang keuangan. 9. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan. 10. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. 11. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 12. Satuan Organisasi adalah unit organisasi di mana diselenggarakan Ike giatan-kegiatan administrasi yang di dalamnya terdapat pejabat-pejabat yang mengurusi administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan administrasi umum. 13. Satuan Kerja adalah unit organisasi yang melaksanakan administrasi tertentu dan tidak memenuhi unsur yang menangani urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan administrasi umum. 14. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional, tugas teknis penunjang, dan tugas teknis yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat. 15. Auditor adalah pejabat fungsional PNS dilingkungan Instansi Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 16. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rang ka 4
pe!aksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana dilaksanakan untuk instansi vertikal pusat dan di daerah.
yang
17. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan. 18. Penilaian Resiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah 19. Kode Etik adalah pernyataan tentang pri,nsip moral dan nilai yang digunakan oleh auditor sebagai pedoman tingkah laku dalam melaksanakan tugas pembantuan .
5
BAB II KEBIJAKAN PENGAWASAN TAHUN 2010
A. Tujuan Pengawasan Pengawasan Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Departemen Kesehatan bertujuan untuk : 1. Memberikan keyakinan yang memada,i atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Departemen Kesehatan. 2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelengga /iaan tugas dan fungsi Departemen Kesehatan. 3. Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Departemen Kesehatan.
B. Sasaran Pengawasa n Sasaran pengawasan Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan adalah sebagai berikut : 1. Terwujudnya sistem pengendalian intern pada unit kerja yang menerapkan administrasi akuntabel di lingkungan Departemen Kesehatan . 2. Terciptanya sistem kelembagaan & tata pemerintahan di lingkungan Departemen Kesehatan yang bersih, efisien, transparan, dan akuntabel. . 3. Tercapainya cakupan pengawasan hingga 100% dari, program kerja pengawasan tahunan yang ditetapkan. 4. Berkurangnya secara nyata praktek KKN di lingkungan Departemen Kesehatan.
c. Arah Kebijakan Pengawasan Kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan tahun 2010 diarahkan pada peningkatan peran dan fungsi pengawasan intern pemerintah, guna membantu dan mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance), pelayanan publik dilaksanakan sesuai kebijakan dan rencana yang ditetapkan serta mendorong agar tujuan pembangunan kesehatan dapat dicapai secara hemat, efisien , efektif dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). 6
Kebijakan pengawasan tahun 2010 mencakup keseluruhan proses kegiatan mulai dari aspek kebijakan, penyusunan rencana, pelaksanaan sampai dengan manfaat suatu kegiatan untuk mendapatkan suatu penilaian yang obyektif, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam mewujudkan penyelenggaraan tugas di lingkungan Departemen Kesehatan. Arah kebijakan pengawasan dal'am rangka pelaksanaan pembangunan kesehatan tahun 2010, diuraikan sebagai berikut : 1. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pengawasan untuk mewujudkan keterpaduan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (pengawasan fungsional, pengendalian intern dan pengawasan masyarakat). 2. Peningkatan kualitas pengawasan melalui supervisi secara memadai yang dilaksanakan pada setiap tahapan audit untuk memastikan tercapainya sasaran, dan meningkatnya kemampuan auditor serta penatausahaan dokumen audit dalam bentuk kertas kerja audit yang tertib dan sistematis 3. Percepatan pelaksanaan tindak lanjut hasil-hasil pengawasan. 4. Penilaian kinerja secara tepat untuk dilakukan tindakan secara dini dan dapat memberikan masukan bagi pengelola maupun penanggung j,awab program. 5. Peningkatan pembinaan dan memberikan konsultasi pengawasan kepada penanggung jawab program tentang masalah yang ditemukan dalam pengawasan untuk mencegah dan memperkecil terjadinya penyimpangan. 6. Peningkatan kerjasama di bidang pengawasan melalui koordinasi integrasi dan sinkronisasi dengan Aparat Pengawas Fungsional baik intern maupun ekstern pemerintah dalam rangka sinergi pengawasan. 7. Pencegahan dan pemberantasan KKN antara lain melalui pemberian rekomendasi yang tegas bagi pelaku KKN sesuai ketentuan yang berlaku. 8. Peningkatan kualitas pengawasan melalui pengembangan, peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pengawasan serta penyusunan NSPK pengawasan program kesehatan. 9. Percepatan penerapan PP Nomor 60 tahun 2008 tentang SPIP di lingkungan Departemen Kesehatan.
D. Prinsip Pengawasan Dalam rangka mel'aksanakan arah kebijakan pengawasan, Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan menetapkan prinsip-prinsip pengawasan sebagai berikut : 1. Aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan , pelaporan dan evaluasi yang dilakukan secara terkoordinasi, integrasi dan sinkronisasi (konsisten);
7
2. Mendorong tercapainya kelembagaan yang tangguh, sumber daya yang profesional, dan ketatal'aksanaan yang mudah, cepat, tepat dan akurat; 3. Penanganan pengaduan atau pengawasan masyarakat sesuai mekanisme dan prosedur yang jelas, transparan tepat sasaran, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat berdasarkan peratura n perundang-undangan; 4. Mengoptimalkan kendali mutu audit melalui pelaksanaan sesuai standar audit dan kode etik serta supervisi setiap tahapan audit dan didokumentasikan dalam kertas kerja audit. 5. Mengoptimalkan peranan dan hasil pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat yang akan mewujudkan aparatur yang bersih dan akuntabel; 6. Mendorong pembentukan suatu sistem yang mampu mencegah terjadinya korupsi, ko'lusi, dan nepotisme serta bentuk penyimpangan lainnya; 7. Inventarisasi dan analisa kelemahan, menerapkan standar audit, kode etik dan standar kompetensi auditor untuk meningkatkan kinerja organisasi; 8. Memantapkan implementasi pakta integritas, kepribadian yang jujur, berani, bijaksana, profesional, independen, bertanggung jawab dan obyektif; 9. Memberikan saran tindak lanjut terhadap penyelesaian masalah dengan pendekatan hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik.
E. Program dan Kegiatan Pengawasan Tahun 2010
Kebijakan pengawasan tersebut dilaksanakan melalui program dan kegiatan pengawasan sebagai berikut : 1. Kegiatan Utama a. Audit
Pengawasan terhadap pelaksanaan tug as di lingkungan Departemen Kese hatan dilakukan oleh Inspektorat Jenderal antara lain melalui audit.
8
Mengaeu pada PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, audit o,leh Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan terdiri dari : 1) Audit Kinerja yaitu audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi dan efelktivitas. Pada tahun 2010 Inspektorat Jenderal Depkes memprogramkan audit kinerja terdiri dari : a) Audit Kinerja terhadap Penggunaan Dana APBN dan PHLN pad a Kantor Pusat, Kantor Daerah serta Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. b) Audit Kinerja terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. e) Audit kine~a terhadap pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Badan Layanan Umum Rumah Sakit serta Program Jarninan Kesehatan Masyarakat. d) Audit Kinerja terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi (Anggaran Fungsi Pendid,ikan).
Program
e) Audit Kinerja terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Jemaah Haji yang dilaksanakan dengan tahap pra operasional penyelenggaraan haji, tahap operasional penyelenggaraan haji dan tahap pasca operasional penyelenggaraan haji. 2) Audit Dengan Tujuan Tertentu yaitu audit yang tidak termasuk dalam audit kinerja. Audit Dengan Tujuan Tertentu yang diprogramkan pad a tahun 2010 meliputi : a) Audit Tujuan Tertentu Pengadaan Barang dan Jasa (post audit) pad a seluruh satker di 'lingkungan Kantor Pusat ; b) Audit Pelayanan Publik dengan mengaeu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) di lingkungan Departemen Kesehatan (Pelaksanaan Desa Siaga termasuk Poskestren); e) Audit Tujuan Tertentu terhadap Pelaksanaan "Save Papua"; d) Audit Tujuan Tertentu terhadap Anggaran Stimulus, dan Anggaran 069 (Anggaran 999 .06) Departemen Kesehatan; e) Audit Tujuan Tertentu terhadap pelaksanaan Bantuan Luar Negeri pada Rumah Sakit (Bantuan Korea , NICE, Bantuan Jerman (KfW) dan NICE; 9
f) Audit Investigasi atas penintahlinstruksi pimpinan berdasarkan pengaduan masyarakat, instruksi Menteri Kesehatan, instruksi Inspektur Jenderal, usulan Sekretaris Inspektorat Jenderal/para Inspektur; g) Audit Khusus atas perintah/instruksi pimpinan berdasarkan pengaduan masyarakat, instruksi Menteri Kesehatan, Instruksi Inspektur Jenderal, usulan Sekretaris Inspektorat Jenderal/para Inspektur; h) Audit Dengan Tujuan lainnya menurut skala prioritas (Audit tematik pelaksanaan program kesehatan, misalnya Kesehatan Ibu, Kesehatan Anak, Pemberantasan Tb-Paru, Gizi buruk dll).
b. Reviu Reviu merupaka n salah satu bentuk kegiatan pengawasan berupa penilaian terhadap hasil kegiatan suatu instansi pemerintah. Salah satu bentuk reviu yang sangat penting dan menjadi kewajiban Inspektorat Jenderal adalah reviu terhadap laporan keuangan berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang PelaporanKeuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Departemen Kesehatan yang akan disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk dikonsolidasikan sebagai bag ian pertanggungjawaban keuangan pemerintah. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan akurasi, keandalan dan keabsahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Sasaran reviu adalah untuk memperoleh keyakinan bahwa laporan keuangan Departemen Kesehatan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Reviu dilakukan secara paralel dengan pelaksanaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan Departemen Kesehatan. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Departemen Kesehatan tahun 2007 dinyatakan disclaimer, kemudian pad a tahun 2008 dinyatakan Wajar dengan Pengecualian. Untuk mempertahankan supaya tidak terjadi disclaimer, Inspektorat Jenderal tahun 2010 memprogramkan sebagai berikut : 1) Reviu atas Laporan Keuangan Departemen Kesehatan tahun 2009.
c.
2)
Reviu atas Laporan Keuangan Departemen Kesehatan tahun 2010 semester I.
3)
Pra Reviu dan Penyempurnaan Inventarisasi BMN.
Pemantauan 10
Inspektorat Jenderal wajib untuk memantau tindak lanjut dari pengawasan intern, ekstern dan rekomendasi hasil pengawasan masyarakat dan mendorong pimpinan instansi untuk memperhatikan dan melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan. Dalam tahun 2010 Inspektorat Jenderal pemantauan tindak lanjut, terdini dari :
memprogramkan
1) Monitoring/pemantauan tindak lanjut hasil audit atas temuan Inspektorat Jenderal Depkes, BPK-RI dan BPKP pad a Unit Kerja/UPT di lingkungan Departemen Kesehatan.Terhadap auditan yang belum melaksanakan tindak lanjut lebih dari 60 (enam puluh) hari dapat diterapkan sanksi yang tegas sesuai ketentuan yang berlaku. 2) Pemutakhiran Data pelaksanaan tindak lanjut atas temuan hasil pengawasan dengan Unit Utama, BPKP, Depdagrillnspektorat Propinsi dan MENPAN. 3) Pemantauan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi diimplementasikan di lingkungan Inspektorat Jenderal Depkes melalui antara lain : a) Eselon II ke atas dan auditor wajib melaporkan harta kekayaannya kepada KPK; b) Pemantauan Pelaksanaan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara konsisten untuk mencegah Iberbagai macam kebocoran dan pemborosan penggunaan keuangan Negara (Lembar Kendali APIP) . d. Evaluasi
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang ditetapkan melalui PP Nomor 60 tahun 2008 merupakan lapisan pengawasan terdepan yang menjadi benteng pertahanan terhadap setiap upaya penyimpangan dan hambatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Setiap unit dalam suatu instansi perlu menyelenggarakan sistem pengendalian intern, yang secara berkala dievaluasi secara mandiri (self assesment).
11
Inspektorat Jenderal melakukan evaluasi terhadap hasi,1 pengawasan dan menyampaikan kepada Unit Utama di lingkungan Departemen Kesehatan bahwa pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern yang benar dapat berperan sebagai early warning system atau alat kendali yang dapat memberikan peringatan dini terhadap kemungkinan te~adinya penyimpangan dan memberikan jaminan kualitas (quality assurance) bagi penyelenggaraan pemerintahan.
e. Pembinaan Pengawasan Dalam rangka lebih memperjelas ruang lingkup pelaksanaan pengawasan Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan menyelenggarakan Pembinaan Pengawasan dengan materi hasil pengawasan. Berdasarkan Kepmenkes Nomor 238 Tahun 2009 tentang pelaksanaan SPIP di lingkungan Depkes RI, Inspektorat Jenderal mengkoordinir Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan Departemen Kesehatan. Sosialisasi PP Nomor 60 tahun 2008 diprogramkan tahun 2010 di lingkungan Unit Utama. 2.
Kegiatan Penunjang a.
Sinergi Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan
Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Depkes dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah lainnya dUakukan dengan prinsip sinergisme yaitu kerjasama yang saling mendukung satu sama lain sehingga tercipta koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik program pengawasan maupun manajerial. Ke~a sam a fungsional dilakukan dalam bentuk "joint audit" atau joint evaluasi antara lain dengan BPKP atau Kementerian Negara Lainnya (Depkeu) . b.
Pengumpulan Data Awal Bahan Pengawasan
Sejalan dengan PP Nomor 60 tahun 2008 dan standar audit dinyatakan bahwa kewajiban APIP antara lain menyusun rencana pengawasan dengan prioritas pada kegiatan yang mempunyai risiko terbesar terhadap pencapaian tujuan organisasi . Dalam rangka memenuhi kebutuhan perencanaan dan penugasan audit perlu data dan bahan yang dapat dipergunakan untuk penyusunan rencana audit, sehingga penyusunan program kerja audit lebih terarah, dengan memperhatikan risk based audit. Kegiatan Pengumpulan dan Pengolahan Data diprogramkan tahun 2010 antara lain untuk
12
identifikasi program dan kegiatan untuk bahan perencanaan dan persiapan pemeriksaaJn. c. Pendidikan dan Pelatihan Berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, kapabilitas, dan profesionalisme SDM Pengawasan, perlu terus ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan pengawasan yang meliputi diklat sertifikasi JFA, diklat penjenjangan struktural, diklat manajemen pengawasan, diklat teknis substansi (antara la,in termasuk diklat pengawasan program, diklat evaluasi kinerja). Program Pendidikan dan Pelatihan tahun 2010 terdiri dari : 1) Diklat Penjejangan Struktural untuk PIM IV, PIM III', PIM II dan PIM I yang pelaksanaannya disesuaikan dengan rencana kebutuhan pengembangan SDM Itjen dan program Badan PPSDM Kesehatan dan LAN; 2) Diklat JFA untuk Tingkat Ahli (PNS baru), Tingkat Ketua TIM (sesuai hasil psikotest), Tingkat Pengendali Teknis, Tingkat Pengendali Mutu. Untuk Diklat Tingkat Ahli dan Ketua Tim dapat diselenggarakan secara mandiri kerjasama dengan Pusdiklatwas BPKP; 3) Diklat Substansi Audit (diklat program kesehatan sesuai prioritas dan diusulkan oleh Inspektur), Diklat Investigasi (Pusdiklat Kejaksaan). 4) Diklat sertifikasi berbasis kompetensi (Leadership, QIA dll). d. Pengembanga,n dan Studi di bidang pengawasan Selain Pendidikan dan Pelatihan perlu pula dilakukan SDM Pengawasan melalui : 1) Forum seperti Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS), diskusi, studi kasus berbagai masalah yang berhubungan dengan pengawasan dalam rangka meningkatkan dan memelihara konsep pendidikan dan pelatihan berkelanjutan (continuing professional education) .
2) Mendukung dan mengikutsertakan pegawai Inspektorat Jenderal dalam kegiata n seminar/temu karya ilmiah yang relevan dan 13
i.
Kegiatan Penunjang Lainnya
Kegiatan Inspektorat Jenderal yang juga merupakan kegiatan penunjang meliputi kewajiban penyusunan laporan berkala (bulanan, triwulanan, tahunan), Rapat Kerja Inspektorat Jenderal, penyusunan kebijakan pengawasan, penyusunan UPKPT dan PKPT, penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta klarifikasi atas pengaduan masyarakat. 3. Koordinasi Pengawasan a.
Rapat Koordinasi Pengawasan
Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat pusat dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara berdasarkan Perpres No. 9 Tahun 2005, sedangkan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dikoordinasikan oleh Departemen Dalam Negeri berdasarkan UU, Nomor 32 Tahun 2004 yang selanjutnya dijabarkan dalam PP No. 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Untuk meningkatkan koordinasi pengawasan di antara jajaran APIP perlu dHaksanakan Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) guna diperoleh kesamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan, memantapkan sinergi pengawasan, dan sekaligus mengeliminasi adanya tumpang-tindih pelaksanaan audit. Rakorwas diselenggarakan dalam bentuk Rakorwas Nasional yang diikuti unsur APIP Pusat dan Daerah dengan tujuan untuk membahas isu-isu pengawasan yang relevan. Kegiatan rapat koordinasi pengawasan Inspektorat Jenderal Depkes yaitu koordinasi antara Inspektorat Jenderal Depkes dengan Pimpinan Satker di lingkungan Departemen Kesehatan, dilaksanakan dalam bentuk pertemuan atau rapat kerja pengawasan yang membahas kebijakan pengawasan, dan tindak lanjut hasill pengawasan APF yang dilakukan secara regional. b.
Koordinasi Pelaporan
Koordinasi pelaporan dilakukan melalui pengmman laporan hasil pengawasan Inspektorat Jenderal ke BPK-RI dan ke APIP lainnya yang memerlukan, diantaranya Inspektorat Provinsi/Kab IKota (Iaporan hasil audit dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan).
15
BAB III
INDIKATOR KINERJA
Dalam rangka reformasi birokrasi di bidang perencanaan dan penganggaran untuk RPJMN 2010 - 2014 dilakukuan restrukturisasi program dan kegiatan dengan tujuan untuk meletakan prinsip dasar penerapan anggaran berbasis kinerja. Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan tahun 2010 menetapkan program dan kegiatan prioritas, sasaran, indikator outcome, indikator output serta target sebagai berikut :
Ptrsalla.o;;e NSPK J Siandar Audit I Pen!,>aW3S3n yang leJah dlletapi.;M dan dilalsanahn
100
Persenl:lSc Icrlali.!iilll:snya Program Keqa Peng21wasan Ti'lhunan. Sal!.cr I AudlliWl dihn~l;ung3fl Depanen'letl
100
KesehalOlll PeBenla..; e reJ,;omendas. hzuil pengawnun dJ1::W1ilhn bagi pellg.tmbilan t.cpulusan ptmpman ~il J,;er)D S Perscntase le"..."VI l:lporan hnsil penga\\':lSatl yang
100 60
100
Persenln.'((! NSPK I SI:Uldar Audil l Pengaw:lSOUl
y;v,~
100
dllel3p1iarJ dM dllaksan.u.an Per.ienla.... .: h.:rlali.silIlanya Pro!,;ram Kelja Pmg3wasOU'l Tatu.Wlan . Salker I Aooll
.'ILS3n digunakan pengamtnlan Lepulusan ptmplnan 16111 J,;erja 5 PersefllllSe I~rnuan lapor.m h:lS11 ~l::.was3r1 yang
dan pembioRan pdaksanaan Dlljen PP & PL dan BallbangLcs
100
baGi
100 60
Persenllse laporan huil audil Ditjen YanrMd dan Se1:jen tepat waktu (8)
2 Persenlase NSPK I S(:mdar Audll l PensawU:1O )':lng
100 100
dllctapkan dan di13ks3nalall
3 Persent:1Sc lerlat;s
100
K~eh3lnll
Persmlase IcLomendasi ha... il pencawasan digunal.:an hagi pengambilan kepulusan plmpinan unit kerja 5 Persenlasc lemuoan lapoDn h3Sil pengaw:lS:1O )'lll1g
100 60
100 2 Pers efllase NSPK I S.,andar Audll I Pengawnsan yan~ dLtelspkan dan dilaiafUlakan PersclltllSi: lerla};,sOInlWlYo Pro~r.:.m Kerj;a Pengawasan Tahun;ln . Saller i Audll;u1 JIILl lykunJ;M Depane~
u~lnh
100 100
Ke:o; d l."u:m
Per5efU:lSe rd.MlCndasl hlSll lleng:I\\'a5;v1 d Lgunat;:an b3g i Ilcng:unbllllil leputusan lumpman lUli, hIP' S PerstrUa5C Ic muan l.:.porGn hasll penga\\3....an yDllg
100
pemnglr;:at3Jl dulungM sumbcr da\'a sebag:b pCn~aw;tSiU'l
40
16
17
BABIV PENUTUP
Kebijakan pengawasan ditetapkan untuk dijadikan pedoman dalam menentukan arah pelaksanaan kegiatan pengawasan yang berada dalam tatanan sistem manajemen pengawasan Itjen Depkes, untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran Organisasi Itjen dalam rangka pencapaian tujuan. Bagi Pimpinan Unit Organisasi di lingkungan Departemen Kesehatan hendaknya kebijakan pengawasan In! menjadi referensi dal'am pelaksanaan program kesehatan terutama dalam membangun sistem dan melaksanakan pengawasan di lingkup tugas dan kewenangannya. Lebih lanjut diharapkan Kebijakan pengawasan ini dapat diterjemahkan lebih operasional kedalam bentuk 'kegiatan pengawasan yang pada akhirnya dapat mendorong terciptanya pengawasan yang lebih efektif dan efisien di lingkungan Departemen Kesehatan.
Jakarta,
Januari 2010
-
Faig Bahfen
NIP 19501130 197507 1 001
17
