LOKAKARYA LAYANAN KERJASAMA DAN INFORMASI
PTNB 2016 KEBIJAKAN KERJASAMA DAN LAYANAN INFORMASI/KEHUMASAN KEMENRISTEKDIKTI Biro Kerjasama dan Komunikasi Publik 22 September 2016
1
OUTLINE PAPARAN
Layanan Kerjasama Pelayanan Publik & Layanan Informasi Publik Pengelolaan Kehumasan 2
STRUKTUR BIRO KERJASAMA & KOMUNIKASI PUBLIK Subbagian Kerjasama Dalam Negeri
Bagian Kerjasama
Subbagian Kerjasama Luar Negeri Subbagian Sistem Informasi Kerjasama Subbagian Komunikasi Lembaga
Bag. Komunikasi Publik
Subbagian Komunikasi Media Massa Subbagian Komunikasi Internal dan Layanan Informasi Publik Subbagian Publikasi dan Pemberitaan
Bag. Publikasi Dokumentasi
Subbagian Dokumentasi dan Perpustakaan Subbagian Tata Usaha
3
LAYANAN KERJASAMA
4
DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019; 5
Bentuk Kerja Sama
Tujuan 1. menciptakan mekanisme penyusunan dan pelaporan kerja sama di Kementerian 2. mewujudkan keselarasan dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan pendidikan tinggi 3. meningkatkan koordinasi antar unit di Kementerian
Kerja Sama Dalam Negeri
• • • •
Kerja Sama Luar Negeri
•
Kerja sama dengan kementerian/lembaga; Kerja sama dengan pemerintah daerah; dan Kerja sama dengan badan hukum. Kerja sama dengan pemerintah dan/atau badan hukum di negara lain (kerja sama bilateral); Kerja sama dengan dua atau lebih negara dan/atau badan hukum internasional (kerja sama multilateral).
6
PENYUSUNAN KERJASAMA Tahapan
Kerja Sama Dalam Negeri
Kerja Sama Luar Negeri
Penjajakan
Dilakukan oleh Unit Pemrakarsa dengan mengidentifikasi kerja sama dan koordinasi dengan mitra/ pihak lain.
Perundingan
Dilakukan oleh Unit Pemrakarsa dengan melibatkan unit kerja yang menangani kerja sama di Unit Pemrakarsa. Hasil perundingan berupa proposal dan/atau draft naskah kerja sama. 1. Proposal dan/atau draft naskah kerja sama yang ditandatangani oleh Menteri disampaikan oleh Unit Pemrakarsa kepada Sekretaris Jenderal. 2. Proposal dan/atau draft naskah kerja sama yang diprakarsai oleh Direktorat Jenderal/ Inspektorat Jenderal atau Direktorat dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal/ Inspektur Jenderal atau Direktur disampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal/ Sekretaris Inspektorat Jenderal. 3. Proposal dan/atau draft naskah kerja sama yang diprakarsai oleh Pusat atau Biro yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atau Kepala Pusat/ Kepala Biro disampaikan kepada Biro Kerja Sama dan Komunikasi Publik. 4. Proposal dan/atau draft naskah kerja sama digunakan sebagai bahan perumusan naskah kerja sama.
Perumusan naskah
Perumusan naskah kerja sama dikoordinasikan oleh: 1. Biro Kerja Sama dan Komunikasi Publik bagi naskah kerja sama yang ditandatangani oleh Menteri atau Sekretaris Jenderal atau Kepala Pusat/Kepala Biro; 2. Sekretaris Direktorat Jenderal bagi naskah kerja sama yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal atau Direktur; dan 3. Sekretaris Inspektorat Jenderal bagi naskah kerja sama yang ditandatangani oleh Inspektur Jenderal. 4. Perumusan naskah kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Unit Pemrakarsa, Biro Hukum dan Organisasi dan unit kerja/instansi terkait.
• Perumusan naskah kerja sama luar negeri dikoordinasikan oleh Biro Kerja Sama dan Komunikasi Publik. • Perumusan naskah kerja sama dilakukan dengan melibatkan Unit Pemrakarsa, Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Luar Negeri, dan unit kerja/instansi terkait lainnya. • Perumusan naskah kerja sama luar negeri wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
Proses penandatanganan naskah kerja sama menjadi tanggung jawab Unit Pemrakarsa.
Proses penandatanganan naskah kerja sama menjadi tanggung jawab Unit Pemrakarsa.
Penandatanganan
1. 2. 3. 4. 5.
perlindungan terhadap sumber daya genetik, pengetahuan, dan budaya tradisional; Perjanjian alih material (Material Transfer Agreement); kekayaan intelektual; alih teknologi; dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia.
7
PERUMUSAN NASKAH KERJASAMA Telaah Aspek Substansi dan Program
Telaah Aspek Hukum
• Unit Pemrakarsa, Biro Kerja Sama dan Komunikasi Publik, dan unit terkait lainnya bagi naskah kerja sama yang ditandatangani oleh Menteri atau Sekretaris Jenderal atau Kepala Pusat/Kepala Biro; • Unit Pemrakarsa, Sekretariat Direktorat Jenderal, dan unit terkait lainnya bagi naskah kerja sama yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal atau Direktur; dan • Sekretariat Inspektorat Jenderal dan unit terkait lainnya bagi naskah kerja sama yang ditandatangani oleh Inspektur Jenderal. • dilakukan dengan mengkaji isi naskah kerja sama yang meliputi: 1)tujuan; 2)ruang lingkup; 3)bentuk; 4)pembiayaan; 5)jangka waktu; 6)keterkaitan kerja sama dengan program yang mendukung kebijakan Kementerian; 7)hal-hal lain yang dianggap perlu.
• Biro Hukum dan Organisasi dan unit terkait lainnya bagi naskah kerja sama yang ditandatangani oleh Menteri atau Sekretaris Jenderal atau Kepala Pusat/Kepala Biro; • Sekretariat Direktorat Jenderal, dan unit terkait lainnya bagi naskah kerja sama yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal atau Direktur; dan • Sekretariat Inspektorat Jenderal dan unit terkait lainnya bagi naskah kerja sama yang ditandatangani oleh Inspektur Jenderal. • Telaah aspek hukum dilakukan dengan mengkaji isi naskah kerja sama terhadap penerapan kaedah hukum dan format naskah kerja sama.
8
PELAPORAN KERJASAMA
Unit pemrakarsa harus menyampaikan laporan setiap kegiatan kerja sama yang dilaksanakan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
Laporan dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester dan diunggah ke aplikasi sistem informasi kerja sama kementerian (SIKMA).
9
SISTEM INFORMASI KERJASAMA • SIKMA merupakan sistem informasi kerjasama, berfungsi sebagai pusat informasi, komunikasi, dan proses pengusulan yang berkaitan dengan kerjasama baik itu kerjasama luar negeri maupun dalam negeri di Kemenristekdikti. • Database Kerja Sama Luar Negeri dan Kerja Sama Dalam Negeri Ristekdikti beserta LPNK dibawah koordinasinya (LAPAN, LIPI, BPPT, BAPETEN, BSN & BATAN) > SIKMA. • Database Kerja Sama Perguruan Tinggi > Silemkerma. 10
PELAYANAN PUBLIK & LAYANAN INFORMASI PUBLIK
11
Visi Presiden – Pemerintah Terbuka “Untuk itu, pemerintah semua tingkat, dari pusat sampai daerah, BUMN, perguruan tinggu, institusi lain, harus segera berubah ke arah pemerintah yang terbuka atau open government”
”Hanya dengan mengadopsi prinsip Pemerintah Terbuka, Pemerintah di semua tingkatan akan bisa membangun legitimasi, membangun memperkuat kepercayaan publik.”
15 Desember 2015
Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik di Istana Negara
“Pilihannya hanya ada dua, menjadi negara terbuka atau tertutup. Pikiran saya bagi Indonesia yang tepat adalah kita menjadi negara yang terbuka.”
17 Mei 2016
Penghargaan Asia Journalist Association – Ajou University
12
9 Agenda Pembangunan 2015-2019 | Nawacita Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara
Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik
Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya
Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia
Melakukan revolusi karakter bangsa
Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan
Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya
Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia
13
Sub Agenda – Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis, dan Terpercaya Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik
Penyempurnaan dan Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN)
Meningkatkan Peranan dan Keterwakilan Perempuan dalam Politik dan Pembangunan
Membangun Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan
Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Proses Pengambilan Kebijakan Publik
14
Arah Kebijakan & Strategi 2016 – 2019
Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis, dan Terpercaya
Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja
1. Pembentukan PPID
2. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang keterbukaan informasi publik 3. Publikasi semua proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan
Penerapan e-government untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan
anggaran 4. Penyediaan ruang partisipasi publik dalam menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik 5. Pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat diakses publik
Penerapan Open Government
6. Pengelolaan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional
15
RENAKSI OGI 2016-2017 (RISTEKDIKTI)
No
Aksi
Sasaran
Indikator 2016
1. 2.
Penguatan keterbukaan informasi publik di Perguruan Tinggi Negeri
Mewujudkan keterbukaan informasi publik di perguruan tinggi negeri
Tersusunnya Peraturan Menteri Ristekdikti mengenai Pengelolaan Informasi Publik Implementasi pilot project penguatan keterbukaan informasi di Perguruan Tinggi Negeri di 5 PTN (1 PTN Badan Hukum, 2 PTN Badan Layanan Umum, dan 2 PTN Satuan Kerja) sebagai pelaksanaan dari Permenristekdikti terkait Pengelolaan Informasi Publik di lingkup Ristek Dikti
Indikator 2017
100 % PTN sudah memahami dan menjalankan ketentuan Permenristekdikti mengenai Pengelolaan Informasi Publik di lingkup Ristekdikti dan Piloting project di 6 PTN (3 PTN Badan Layanan Umum, dan 3 PTN Satuan Kerja)
16
STRUKTUR BARU
PPID KEMENRISTEKDIKTI Koordinator PPID
PPID di Kementerian
PPID PTN BH
DASAR HUKUM • UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi Publik PERMEN SEBELUMNYA
• Permendikbud No. 50 Tahun 2011 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan • Permenristek No. 02/M/PER/V/2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Kementerian Riset dan Teknologi
17
Program Pelayanan Publik dalam RPJMN 2015-2019 Pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pusat dan daerah
Pendampingan operasionalisasi PPID
Penguatan egovernment
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK MELALUI PROGRAM PTSP (PP NO 97/2014)
Penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik
Penetapan quick wins pelayanan publik K/L/Pemda dan Nasional
Peningkatan kualitas dan standarisasi kelembagaan pelayanan perizinan.
Penerapan SPM yang terintegrasi dalam perencanaan dan penganggaran
Penetapan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik melalui Citizen charter 18
SALURAN LAYANAN “PINTU”
Tatap Muka (Offline)
Helpdesk PINTU
PEMOHON
Internet
Pelayanan Teknis
Kelembagaan, Kemahasiswaan, Periinan, Sertifikasi dll.
Permohonan Informasi
PPID
Pengaduan & Aspirasi
1. Pengaduan Umum 2. Pengaduan Layanan
E-Mail
Twitter
Tanpa Tatap Muka (Online)
Facebook
Call Center 1500661
E-Layanan 19
20
Layanan Teknis yang Terintegrasi dalam “PINTU” Pembelajaran dan Kemahasiswaan • Penyetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Luar Negeri
Sumber Daya Iptek Dikti • Sertifikasi Dosen • Peningkatan Kualifikasi Dosen • Registrasi Dosen
Kelembagaan • Izin Pendirian Perguruan Tinggi • Izin Pembukaan Program Studi • Akreditasi Pranata Litbang • Perizinan Mahasiswa Asing / Tenaga Ahli Asing / Tenaga Sukarela
Riset dan Pengembangan • Perizinan Peneliti Asing (tahap selanjutnya)
Umum • Mutasi Pegawai (tahap selanjutnya)
21
PEMBAGIAN FUNGSI LOKET LOKET LOKET 1 - 3 Pembelajaran& Kemahasiswaan
JENIS LAYANAN Layanan Penyetaraan Ijazah Lulusan PT Luar Negeri
1. Sertifikasi Dosen LOKET 4 Sumber daya Iptek Dikti
2. Layanan Registrasi Pendidik 3. Layanan Penilaian Angka Kredit (PAK) 4. Peningkatan Kualifikasi Dosen 1. Izin Belajar Mahasiswa Asing 2. Layanan Akreditasi Pranata Penelitian dan pengembangan
LOKET 5 Kelembagaan
3. Silemkerma Layanan usulan perizinan Kelembagaan perguruan tinggi a. Usul Pendirian Perguruan Tinggi b. Usul Perubahan Perguruan Tinggi c. Usul Pembukaan Program Studi
22
PEMBAGIAN FUNGSI LOKET LOKET LOKET 6 PUSDATIN
JENIS LAYANAN 1. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) 1. Uji kompetensi 2. Akreditasi Jurnal Nasional
LOKET 7 (HELPDESK) Layanan Informasi Program, Kebijakan dan Kegiatan Ristekdikti
3. Puspiptek (Graha Widya Bhakti; Wisma Tamu Puspiptek; Wisata Iptek; Balai Pengobatan) 4. Program Inkubasi Bisnis Teknologi (Ditjen Inovasi) 5. Izin Mahasiswa Asing, Izin Peneliti Asing, Klinik Penjaminan Mutu 6.Dan Program/Kebijakan/Layanan Ristekdikti lainnya
LOKET 8 (HELPDESK)
1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 2. Layanan Pengaduan dan Aspirasi (LAPOR!) 23
LAYANAN PENGADUAN PUBLIK Lapor Menteri http://lapormenteri.ristekdikti.go.id/
Saluran Yang Dikelola Internal
Tanya Ristekdikti http://tanya.ristekdikti.go.id/
Saluran yang disediakan KSP
LAPOR! Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat www.lapor.go.id 24
LAYANAN PENGADUAN PUBLIK
Sarana aspirasi dan pengaduan berbasis media sosial pertama yang berprinsip mudah, terpadu, dan tuntas untuk pengawasan program pembangunan dan pelayanan publik di Indonesia.
www.lapor.go.id
Telah ditetapkan sebagai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) sesuai amanat UU 25/2009 jo. Perpres 76/2013
25
26
Interface LAPOR!
27
PENGELOLAAN KEHUMASAN
28
29
Persepsi
1. Hanya kliping koran
2. Berada di posisi tidak penting, atau level bawah
tentang Humas Pemerintah 3. Menyampaikan yang baik-baik cenderung menutupi keburukan pimpinan atau lembaga
30
Paradigma Baru Humas Pemerintah
1
Menjadi bagian dari pemutus keputusan dan pemberi saran kepada pimpinan lembaga
2 3
Berada pada posisi yang strategis .
Aware terhadap perkembangan media Aik conten content content maupun TI 31
4
Humas tidak boleh bohong, menutupi fakta dan data. Namun juga tidak selalu harus menyatakan semuanya.
5
Menguasai materi atau konsep terkait sebuah kebijakan lembaganya.
Humas harus bisa membatasi mana yang bisa di-share ke media dan yang tidak.
32
PENGELOLAAN KOMUNIKASI KEHUMASAN
33
Pengelolaan Humas Selalu update informasi tentang kebijakan Lembaga
Memperoleh akses kepada semua pejabat di Lembaga. Membangun relationship dengan pihak luar lembaga maupun masyarakat.
34
Membangun hubungan dengan media massa Prinsip utama : Wartawan mudah mengakses informasi
Harus berdasarkan data yang benar dan akurat dari Kementrian
Cepat merespon pertanyaan dari Wartawan
Jangan menjawab pertanyaan yang belum paham jawabannya
Tidak boleh jawab no comment
35
36
KEGIATAN SUBBAGIAN KOMUNIKASI MEDIA MASSA
JUMPA PERS / EKSPOSE PROGRAM Kegiatan Jumpa Pers dan Program Eskpose Unggulan merupakan upaya untuk mempublikasikan dan mensosialisasikan berbagai kebijakan dan hasil-hasil pembangunan bidang riset, teknologi dan pendidikan tinggi secara cepat, tepat, dan akurat kepada masyarakat, serta untuk meluruskan pemahaman yang keliru dan kurang tepat terhadap berbagai isu aktual kebijakan riset, teknologi dan pendidikan tinggi yang berkembang di masyarakat melalui pemberitaan media massa, baik media cetak maupun media elektronik. 37
KEGIATAN SUBBAGIAN KOMUNIKASI MEDIA MASSA
MEDIA GATHERING
Kegiatan Media Gathering adalah upaya untuk menjalin hubungan yang efektif dengan antara Kementerian Ristekdikti dengan para jurnalis media massa, baik media cetak maupun media elektronik melalui kegiatan yang dikemas dengan menarik dan diselaraskan dengan agenda tahunan Kementerian Ristekdikti seperti peringatan Hari Pendidikan Nasional dan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional sehingga agenda tahunan tersebut mendapatkan ekspose yang besar di media massa. 38
KEGIATAN SUBBAGIAN KOMUNIKASI MEDIA MASSA
PRESS TOUR
Press Tour adalah salah satu upaya untuk memperkenalkan kebijakan, program, kegiatan Kemenristekdikti secara lebih dekat kepada para jurnalis, dengan cara mengajak langsung para jurnalis datang ke lokasi program dan kegiatan Kemenristekdikti di daerah agar wartawan dapat melihat langsung perkembangannya dan dapat diberitakan kepada masyarakat melalui berita yang positif.
39
KEGIATAN SUBBAGIAN KOMUNIKASI MEDIA MASSA
MONITORING & ANALISIS MEDIA
Kegiatan Monitoring Media merupakan pemantauan secara rutin harian terhadap perkembangan berita, isu, dan informasi aktual tentang riset, teknologi dan pendidikan tinggi yang dimuat media cetak dan online, sebagai bahan informasi bagi kementerian. 40
KEGIATAN SUBBAGIAN KOMUNIKASI MEDIA MASSA
MONITORING & ANALISIS MEDIA Hasil monitoring terhadap berita hardnews, feature, tajuk, foto berita, artikel, surat pembaca maupun advertorial tersebut dihimpun dan dikemas dalam format kliping sebagai bahan informasi yang diberikan kepada para pimpinan di lingkungan unit-unit utama. Analisis diperlukan untuk menilai pro dan kontra media massa terhadap kebijakan Kementerian Ristekdikti juga untuk melihat kecenderungan isu yang makin menghangat atau mulai menurun pemberitaannya bsebagai bahan evaluasi dalam pengambilan keputusan selanjutnya oleh pemangku pimpinan Kemenristekdikti.
Rencana Provider Monitoring dan Analisis Media Tahun 2016
PT. Binokular Media Utama 41
KEGIATAN SUBBAGIAN KOMUNIKASI MEDIA MASSA
MONITORING & ANALISIS MEDIA
Alamat akses : http://ristekdikti.binokular.net 42
TERIMA KASIH
43
