OPTIMALISASI KEHUMASAN PEMERINTAH PADA RAPAT KOORDINASI INFORMASI DAN KEHUMASAN Oleh; Drs. H. A. Ridani, MM Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag Kaltim Tahun 2012
HUMAS
Hubungan Masyarakat (Indonesia)
/
Public Relation (English)
DEFINISI KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR : 371 tahun 2007 TENTANG KODE ETIK HUMAS PEMERINTAHAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Ayat 6 Humas Pemerintahan adalah segenap tindakan yang dilakukan oleh suatu Instansi / perusahaan dalam usaha membina hubungan yang harmonis dengan khalayak internal dan eksternal dan membina martabat instansi / pemerintahan dalam pandangan khalayak guna memperoleh pengertian, kepercayaan, kerja sama, dan dukungan dari khalayak dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya
lanjutan Ayat 7 Lembaga Humas pemerintahan adalah unit organisasi dalam suatu lembaga pemerintahan yang melakukan fungsi Manajemen bidang komunikasi dan informasi
TUGAS
HUMAS / PUBLIC RELATION
Menjadi sarana untuk menciptakan image suatu Instansi / Perusahaan baik ke dalam maupun keluar – juga merupakan Sebagai sumber informasi (source of information) dan Sebagai saluran komunikasi (channel of comunication)
FUNGSI
HUMAS / PUBLIC RELATION
1. mengabdi kepada kepentingan umum 2. memelihara komunikasi yang baik 3. menitik beratkan moral dan langkah-langkah yang baik
GAMBARAN Kinerja Humas Instansi / Perusahaan / Pemerintahan
Informasi & komunikasi
Humas
Citra positif
Buah Citra Positif: 1. memperoleh pengertian 2. memperoleh kepercayaan 3. ada kerja sama 4. memperoleh dukungan
Khalayak (masyarakat) Internal / eksternal
TUJUAN
HUMAS / PUBLIC RELATION
Citra positif Kemampuan yang baik Saling menghargai Saling pengertian Toleransi
HUMAS KANWIL KEMENAG PROV. KALTIM
URAIAN TUGAS 1. Dokumentasi (Handy cam & Foto) 2. Membuat Berita 3. Kliping berita 4. Terbitkan majalah, buku sambutan, agenda, kalender. 5. Distribusi buku/majalah ke daerah 6. Melakukan hubungan dengan media cetak dan elektronik 7. Kelola website 8. Cetak Spanduk dan Baleho 9. Pengelola jadwal kegiatan kanwil 10. Kelola monitor schedulle 11. Rekap undangan, petugas baca doa dan rohaniwan 12. Melayani tamu Kakanwil dari pusat dan daerah 13. Koordinasi dengan bidang dan pihak terkait tentang kegiatan Kakanwil 14. Kelola upacara dan acara resmi Kakanwil 15. Edit Sambutan dan Materi Kakanwil
I. REALITAS DAN PROBLEMA PEMERINTAH DI ERA REFORMASI 1. Keterbukaan Informasi, dan Kemerdekaan Pers. 2. Pemerintah telah banyak melakukan perubahan dan perbaikan menuju tatanan yang lebih baik, berbagai kemajuan dan prestasi monumental telah diraih. 3. Namun pencapaian dan prestasi itu belum terkomunikasikan dengan baik untuk membangun citra dan reputasi pemerintah yang lebih positif.
4. Hal itu antara lain disebabkan dua hal penting, yaitu trend sikap redaksional media dan belum optimalnya fungsi kehumasan pemerintah. 5. Pemerintah berkomitmen penuh mendukung keterbukaan informasi dan kemerdekaan pers. Faktanya; iklim kondusif tersebut cenderung disalahmengerti dan disalahgunakan oleh media. 6. Pemerintah menghadapi situasi yang dilematis antara komitmen terhadap kemerdekaan pers, trend sikap redaksional media, dan ketebatasan kehumasan pemerintah.
II. Realitas Kehumasan Pemerintah Saat Ini 1. Kesenjangan antara realitas kehumasan pemerintah dan tantangan yang dihadapi. 2. Persoalan dan keterbatasan yang dihadapi humas pemerintah: persoalan wawasan dan pemahaman, kapasitas dan Kecakapan. 3. Persoalan struktural kelembagaan (terdapat banyak jumlah dan jenis satker).
III. Urgensi Revitalisasi Kehumasan Pemerintah 1. Revitalisasi struktural kelembagaan. 2. Revitalisasi SDM kehumasan. 3. Hal-hal urgen dan mendesak untuk direspon dan diselesaikan. 4. Menuju idealitas Humas Pemerintah.
CERMINAN KINERJA HUMAS : KINERJA/PERFORMANCE HUMAS ( PR ) SAAT INI BELUM OPTIMAL, SEHINGGA BERDAMPAK PADA RENDAHNYA DUKUNGAN RIIL DARI MASYARAKAT TERHADAP SETIAP KEBIJAKAN PEMERINTAH.
PERAN YG DIHARAPKAN: MENSINERJIKAN POTENSI-POTENSI
KEHUMASAN
MELAKUKAN AKTIFITAS KEHUMASAN
YG DIARAHKAN UTK MEMBANGUN KEMBALI SEMANGAT KEBANGSAAN
MELAKUKAN DISEMINASI KEBIJAKAN
PEMERINTAH DAN FASILITASI LAYANAN INFORMASI, DLM RANGKA MEMBERIKAN PEMAHAMAN KEPADA MASYARAKAT DAN STAKEHOLDER.
HAK POTENSI PEJABAT HUMAS Kemampuan mengamati dan mengawasi instansi
berdasarkan fakta, perencanaan kerja, berkomunikasi dan mengevaluasi problem yang dihadapi instansi.
Kemampuan menarik perhatian, melalui Kegiatan
publikasi yang kreatif, inovatif, dinamis dan menarik terhadap publik sasarannya.
Kemampuan untuk mempengaruhi pendapat
umum melalui kekuatan public relation dalam merekayasa opini public yang searah dengan kebijakan organisasi / instansi dalam posisi saling menguntungkan.
Kemampuan menjalin suasana saling percaya,
toleransi, saling menghargai, good will dan lainnya dengan public internal maupun eksternal.
KONTRIBUSI YG SEHARUSNYA DILAKUKAN OLEH HUMAS : MELAKUKAN SOSIALISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH
DLM RANGKA MEMBANGUN KESAMAAN PERSEPSI MASYARAKAT;
MEMBANGUN CITRA POSITIF DAN SEMANGAT
KOHESIVITAS SOSIAL MASY.
MEMBANGUN JEJARING ATAU “LINK-FUNCTION” DARI
SELURUH POTENSI KEHUMASAN PEMERINTAH ( PUSAT DAN DAERAH ).
MENDISEMINASIKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
SEKTOR (NASIONAL – REGIONAL DAN LOKAL ), MELALUI SIMPUL-SIMPUL INFORMASI YG BERADA DI SATKER KEHUMASAN PEMERINTAH.
MENJAGA KONTINYUITAS SEBARAN INFORMASI
POSITIF, MELAKUKAN PRA-CONDITIONING DAN MENETRALISIR INFORMASI YG ANOMALI DAN NEGATIF.
Solusi Sesuai apa yang disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Pada Pertemuan Bakohumas di Bali
1. Sampaikan kebenaran, tell the truth 2. Public Relation harus direncanakan dan dilaksanakan terus-menerus 3. Gunakan bahasa atau cara yang tepat, efektif dan positif 4. Gunakan teknologi, termasuk teknologi informatika 5. Lakukan evaluasi
BEBERAPA PERATURAN TENTANG KEHUMASAN: 1.SE SEKJEN NOMOR: SJ/B.VIII/3/HM.00/959/2012,TGL 8 MARET 2012, TTG PENINGKATAN PENYEBARAN INFORMASI MELALUI MEDIA MASSA 2.SE SEKJEN NOMOR: SJ/B.VIII/2/HM.00/3147/2011, TANGGAL 9 AGUSTUS 2011 TTG PEMASANGAN SPANDUK, BALIHO, DAN JENIS PUBLIKASI RUANG TERBUKA LAINNYA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA 3.UNDANG-UNDANG N0M0R 14 TAHUN 2008TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK 4.PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008
SEKIAN
WASSALAM 20
