PENGELOLAAN ASET TETAP TERKAIT OPINI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH Oleh: Yuan Candra Djaisin, SE, MM, Ak, CPA PERWAKILAN BPK-RI PROV. JAWA TIMUR
JENIS PEMERIKSAAN • Pemeriksaan Keuangan • Pemeriksaan Kinerja • Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
PEMERIKSAAN KEUANGAN • Pemeriksaan atas laporan keuangan • Bertujuan untuk: ¾memberikan
keyakinan
(reasonable assurance)
yang
memadai
¾apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, ¾sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif p selain p prinsip p akuntansi yyang g berlaku umum di Indonesia.
OPINI • Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan memuat OPINI • Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria: ¾ Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), ¾ Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), disclosures) ¾ Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan ¾ Efektivitas sistem pengendalian intern.
JENIS OPINI • Wajar Tanpa Pengecualian (WTP – Unqualified) • Wajar Dengan Pengecualian (WDP – Qualified) • Tidak Wajar (TW – Adverse) • Tidak Memberikan Opini (TMP – Disclaimer)
JENIS OPINI 1 Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified) 1. ¾Sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum 2. Wajar 2 W j Dengan D Pengecualian P li (Qualified Q lifi d) ¾Ketiadaan bukti kompeten yang cukup ¾Ketidakcukupan catatan akuntansi ¾Pembatasan terhadap p lingkup g p audit ¾Penyimpangan terhadap prinsip akuntansi yang berlaku umum
JENIS OPINI 3 Tidak Wajar (Adverse) 3. ¾Penyimpangan terhadap prinsip akuntansi yang berlaku umum yang berdampak material terhadap seluruh isi laporan keuangan 4. Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer) ¾K ti d ¾Ketiadaan bukti b kti kompeten k t yang cukup k ¾Ketidakcukupan catatan akuntansi ¾Pembatasan terhadap lingkup audit Yang berdampak material terhadap seluruh isi laporan keuangan
ASERSI • Auditor menguji dan mengevaluasi asersi: ¾Keberadaan dan Keterjadian ¾Kelengkapan ¾Hakk dan d Kewajiban b ¾Penilaian dan Alokasi ¾Penyajian y j dan Pengungkapan g g p
KEBERADAAN (existence) • Apakah aset tetap yang tercatat/dibeli/dibangun benar-benar ada fisiknya?
Contoh permasalahan: ¾Aset ¾Aset ¾Aset ¾Aset ¾Aset
tetap tetap tetap p tetap tetap
fiktif, hilang, telah dihibahkan,, dikuasai pihak lain, telah dihapus. dihapus
KEBERADAAN (existence) • Apakah aset tetap yang tercatat/dibeli/dibangun sesuai dengan pesanan/kontrak?
Contoh permasalahan: ¾Kekurangan volume
KETERJADIAN (occurence) • Apakah aset tetap yang tercatat/dibeli/dibangun benar-benar terjadi dalam tahun bersangkutan?
Contoh permasalahan: ¾Aset tetap diadakan tahun 2009 dicatat tahun 2010, ¾Aset tetap diadakan tahun 2011 dicatat tahun 2010, ¾Aset tetap belum selesai 100% dicatat telah selesai 100% ((realisasi keuangan g melebihi realisasi fisik),
KELENGKAPAN (completeness) • Apakah aset tetap tercatat/dilaporkan?
yang
ada
seluruhnya
telah
Contoh permasalahan: ¾ Aset tetap yang dibeli/dibangun tidak dicatat ¾ Aset tetap yang berasal dari hibah/donasi/sitaan/rampasan tidak dicatat ¾ Aset tetap yang dipinjam pakai tidak dicatat ¾ Aset tetap yang dimanfaatkan pihak lain tidak dicatat ¾ Aset tetap fasum fasos tidak dicatat ¾ Aset tetap yang telah diterima, namun belum lunas, belum dicatat aset tetap (pembelian angsuran) ¾ Aset bersejarah yang digunakan sebagai kantor tidak dicatat aset tetap
HAK DAN KEWAJIBAN • Apakah aset tetap yang tercatat/dilaporkan didukung oleh bukti kepemilikan yang andal?
C t h permasalahan: Contoh l h ¾ Aset tetap tidak didukung bukti kepemilikan sama sekali (minimal bukti pembayaran atau berita acara serah terima) • Apakah aset tetap yang tercatat/dilaporkan benar-benar milik pemerintah daerah yang bersangkutan?
Contoh permasalahan: ¾ Aset tetap milik pihak lain (spt milik provinsi atau pusat atau pemda lain) dicatat sebagai aset tetap
PENILAIAN DAN ALOKASI • Apakah nilai aset tetap dapat diukur dengan andal?
Contoh permasalahan: ¾ Nilai aset tetap p di neraca tidak sama dengan g nilai aset tetap di masing-masing SKPD. ¾ Nilai tercatat aset tetap tidak sesuai biaya perolehannya. ¾ Nilai tercatat aset tetap tidak diketahui dasarnya. ¾ Aset tetap tidak ada nilainya (nol) ¾ Aset tetap yang berasal dari hibah/donasi/rampasan tidak id k dinilai di il i sebesar b h harga wajarnya j
PENILAIAN DAN ALOKASI • Apakah nilai aset tetap telah mencakup nilai yang dikapitalisasi?
Contoh permasalahan: ¾ Biaya pengurusan hak atas tanah tidak dikapitalisasi dalam nilai aset tetap tanah. ¾ Biaya pemusnahan bangunan lama pada tanah yang dibeli tidak dikapitalisasi pada aset tetap tanah ¾ Nilai aset tetap hanya sebesar biaya pembelian/konstruksi, tidak mencakup biaya lain yang dapat diatribusikan secara langsung. ¾ Pengeluaran yang menambah masa manfaat tidak dikapitalisasi ¾ Pemda belum mempunyai kebijakan akuntansi terkait kapitalisasi aset tetap
PENILAIAN DAN ALOKASI • Apakah nilai aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pekerjaan telah disusutkan?
Contoh permasalahan: ¾ Belum ada kebijakan akuntansi mengenai penyusutan ¾ Aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pekerjaan tidak disusutkan
PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN • Apakah aset tetap substansi aset tetap?
yang
dicatat
telah
memenuhi
C t h permasalahan: Contoh l h ¾ aset tetap yang masa manfaatnya dibawah 12 bulan dicatat sebagai aset tetap, tetap ¾ aset tetap yang masa manfaatnya lebih dari 12 bulan tidak dicatat sebagai aset tetap, tetap ¾ aset tetap yang akan diserahkan atau dihibahkan dicatat sebagai aset tetap ¾ aset tidak berwujud dicatat sebagai aset tetap ¾ aset tanah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga (BSG/BGS) dicatat aset tetap
PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN • Apakah p aset tetap p telah diklasifikasi dengan g tepat? p
Contoh permasalahan: ¾ Aset tetap belum selesai dicatat sebagai aset tetap bangunan/jalan/jembatan/irigasi/jaringan ¾ Tanah yyang g digunakan g untuk bangunan, g jjalan, irigasi, g dan jaringan tidak dicatat sebagai aset tetap tanah ¾ Aset tetap yang tidak digunakan (rusak) masih dicatat sebagai aset tetap ¾ Aset tetap yang sudah diserahkan sebagai penyertaan modal d l BUMD masih ih tercatat sebagai b i aset tetap. ¾ Biaya perolehan tanah dan bangunan (diatas tanah) dicatat dalam aset tetap tanah (tidak ada pemisahan antara nilai tanah dan nilai bangunan)
PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN • Apakah aset tetap di neraca telah didukung daftar aset daerah?
Contoh permasalahan: ¾ Nilai Nil i asett tetap t t di neraca tidak tid k didukung did k d ft asett daftar daerah ¾ Jumlah aset tetap dalam daftar aset daerah yang mendukung nilai neraca tidak sama dengan daftar aset masing masing-masing masing SKPD.
PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN • Apakah aset bersejarah (bangunan bersejarah, monumen, tugu, candi, karya seni) telah diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dan tidak dicatat sebagai aset tetap?
Contoh permasalahan: ¾ Aset bersejarah dicatat sebagai Aset Tetap dalam Neraca ¾ Aset bersejarah tidak diungkapkan dalam CALK dalam unit.
PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN • Apakah p aset tetap p telah dijelaskan j secara memadai dalam CALK?
Contoh permasalahan: p ¾ Tidak ada penjelasan mengenai dasar penilaian (biaya perolehan/nilai wajar) ¾ Tidak ada penjelasan mengenai nilai awal tahun, mutasi tahun berjalan (penambahan, pengurangan) d nilai dan il i akhir. khi ¾ Tidak ada penjelasan mengenai kebijakan akuntansi (penyusutan kapitalisasi) (penyusutan, ¾ Tidak ada penjelasan mengenai rincian Konstruksi dalam Pekerjaan (kontrak, (kontrak tingkat penyelesaian, penyelesaian jangka waktu, uang muka,termin, retensi)
