LAPORAN AKHIR. Analisis Implementasi Peraturan Terkait. Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan (LKTP)

 

LAPORAN AKHIR

Analisis Implementasi Peraturan Terkait Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan (LKTP)

PUSAT PENGKAJIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI BADAN PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN 2016

RINGKASAN EKSEKUTIF Latar Belakang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.64 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1998 tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan (“PP IKTP”) mewajibkan perusahaan untuk menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan dalam rangka meningkatkan jenis dan jumlah perusahaan yang tercatat di dalam database pemerintah. Laporan Keuangan Tahunan yang disajikan dan disampaikan kepada pemerintah ini juga perlu ditingkatkan daya guna informasinya sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku. Kewajiban untuk melakukan penyampaian laporan berdasarkan PP IKTP tersebut ditujukan kepada perusahaan, dimana definisi perusahaan dalam peraturan dimaksud, yaitu setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang

didirikan dan berkedudukan dalam wilayah

Negara Republik Indonesia. Setiap perusahaan yang termasuk dalam lingkup kategori PP IKTP tersebut wajib menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan kepada Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang perdagangan. Bagi

pemerintah,

Laporan

Keuangan

Tahunan

Perusahaan

(“LKTP”) merupakan sumber informasi dalam membina pelaku usaha di dalam

negeri.

Lebih

lanjut

bagi

dunia

swasta/para

pelaku

usaha/perusahaan, informasi mengenai LKTP tersebut salah satunya adalah dapat dipergunakan dalam rangka untuk mencari dan menemukan perusahaan yang dapat dijadikan sebagai mitra bisnis yang berada di seluruh Indonesia atau bahkan negara lain yang memiliki perusahaan di Indonesia,

sehingga

diharapkan

bisa

mendorong

peningkatan

pertumbuhan investasi maupun perekonomian di dalam negeri. Meskipun sudah berjalan Otonomi Daerah sesuai dengan amanat dari Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ii    

Perkembangan LKTP dari tahun ke tahun tetap berjalan stabil. Pelaku usaha tetap melakukan pelaporan LKTP kepada Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Distribusi, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan. Pemerintah

pusat

pada

tahun

2000

mengeluarkan

Kepmenperindag No.121 tahun 2002 tentang Ketentuan Penyampaian LKTP. Didalamnya diaur tentang definisi LKTP, yaitu laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik atau Instansi Pemerintah atau Lembaga Tinggi Negara yang memiliki kewenangan menerbitkan undangan

laporan yang

akuntan

berlaku.

berdasarkan

Akuntan

publik

peraturan yang

perundang-

ditunjuk

dalam

Kepmenperindag No.121 tahun 2001 adalah akuntan yang memiliki izin dari Menteri Keuangan untuk menjalankan pekerjaan sebagai akuntan publik. Setelah pelaku usaha mengirimkan LKTP ke Kemendag, maka mereka menerima Surat Tanda Penerimaan Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan

(“STP-LKTP”),

yang

merupakan

tanda

bukti

bahwa

perusahaan yang bersangkutan telah menyampaikan LKTP secara lengkap dan benar. Biasanya STP-LKTP ini diterima pelaku usaha 1 (satu) bulan setelah LKTP diterima oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan. Permasalahan muncul karena ternyata pada saat yang bersamaan para pelaku usaha/perusahaan juga harus menyampaikan Laporan Keuangannya kepada pihak lain/pemerintah selain Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Distribusi Ditjen Dagri Kementerian Perdagangan antara lain: (a) Kementerian Hukum dan HAM, (b) Kementerian Keuangan, (c) OJK, (d) BKPM dan (e) Bappebti. Selain itu ternyata Kementerian/Lembaga lain sudah menerapkan sistem pelaporan Laporan Keuangan secara online seperti

Ditjen Pajak Kemenkeu dengan e-SPT atau e-filling, BKPM

dengan NSWi dan OJK dengan SPE-OJK. Sedangkan di Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Distribusi Ditjen Dagri masih menggunakan metode

iii    

pelaporan dalam bentuk penyerahan dokumen-dokumen fisik (hardcopy) dan belum bisa secara online. Tujuan Penelitian a. Menganalisis hubungan peraturan terkait LKTP dengan peraturan perundangan lainnya. b. Menganalisis efektivitas peraturan terkait LKTP c. Merumuskan usulan kebijakan terkait LKTP Metodologi Penelitian Analisis yang digunakan dalam melihat hubungan antara UndangUndang No.3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, Peraturan Pemerintah No.64 tahun 1999 tentang IKTP dan Kepmenperindag No.121 tahun 2002 tentang ketentuan Penyampaian LKTP dengan peraturan perundangan-undangan terkait lainnya yang bersifat evaluasi deskriptif dengan

menggunakan

analisis

ketentuan

hukum

formal.

Dalam

melakukan analisis implementasi terkait LKTP digunakan metode analisis Yuridis Normatif. Yuridis Normatif ini dipergunakan untuk melakukan penelusuran peraturan

terhadap

norma-norma

perundang-undangan

penyampaian

Laporan

hukum

yang

Keuangan

yang

mengatur

Tahunan

terdapat

tentang

dalam

kewajiban

Perusahaan

(LKTP),

penelusuran terhadap sistematika hukum, dan penelusuran terhadap penyesuaian peraturan-peraturan hukum serta untuk memperoleh data maupun

keterangan

yang

terdapat

dalam

berbagai

literatur

di

perpustakaan, jurnal serta hasil penelitian, koran, majalah, situs internet dan sebagainya (Sugono, 1996). Ada tiga (3) alat pengumpulan data yaitu (a) studi dokumen atau bahan pustaka, (b) pengamatan atau observasi dan (c) diskusi kelompok terfokus atau Focus Group Discussion (FGD). Ketiga alat tersebut ini dipergunakan secara bersama-sama atau tersendiri (Soekanto, 1984).

iv    

Hubungan Peraturan LKTP dengan Peraturan Perundangan Lainnya serta Permasalahannya. PP IKTP mewajibkan perusahaan untuk menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan (LKTP). PP IKTP tersebut mewajibkan perusahaan untuk menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan dalam rangka menjalankan amanat pemerintah dan suatu wujud kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana sasaran dari penyampaian LKPT tersebut adalah untuk meningkatkan kelompok jenis bidang usaha dan jumlah perusahaan yang tercatat dalam database pemerintah. Penyajian Laporan Keuangan Tahunan ini juga perlu ditingkatkan daya guna informasinya sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku. Perusahaan1 berdasarkan PP IKTP ini wajib menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan kepada Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Distribusi, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan. Namun, hingga saat ini terdapat keluhan dari para stakeholder, bahwa kerap kali terjadi duplikasi regulasi terkait penyampaian Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan, yaitu ke Ditjen PDN, Ditjen Pajak Kemenkeu, Kemenhukham, BKPM, OJK, dan Bappebti2. Selain daripada itu, mencuat pertanyaan yang sangat mendasar tentang manfaat yang diperoleh para stakeholder setelah melaksanakan kewajibannya untuk menyampaikan LKTP.                                                                                                                         1

 Perusahaan  yaitu  setiap  bentuk  usaha  yang  melakukan  kegiatan  secara  tetap  dan  terus  menerus   dengan   tujuan   memperoleh   keuntungan   dan   atau   laba,   baik   yang   diselenggarakan   oleh   orang   perorangan  maupun  badan  usaha  yang  berbentuk  badan  hukum  atau  bukan  badan  hukum  yang   didirikan  dan  berkedudukan  di  Indonesia.   2  Sebenarnya    terhadap  penyampaian  LKTP  kepada  beberapa  instansi  pemerintah  yang  berbeda   tidak   dapat   dijadikan   sebagai   dasar   keberatan   dari   perusahaan   untuk   tidak   mengerjakan   segala   sesuatu   yang   merupakan   kewajibannya   berdasarkan   ketentuan   peraturan   perundang-­‐undangan   yang  berlaku.  Hanya  saja  perlu  untuk  dilakukan  klarifikasi  apakah  permintaan  yang  diajukan  oleh   masing-­‐masing  instansi  pemerintah  tersebut  terdapat  variabel-­‐variabel  khusus  yang  merupakan   faktor  pembeda  dan  dalam  penyusunannya  memerlukan  adanya  waktu  maupun  keahlian  khusus.   Namun   apabila   ternyata   format   LKTP   yang   disampaikan   tidak   (jauh)   berbeda   antara   instansi   pemerintah   yang   satu   dengan   instansi   pemerintah   yang   lain,   maka   yang   perlu   dilakukan   oleh   perusahaan   hanya   mempersiapkan   set   dokumen   yang   harus   disampaikan   sesuai   dengan   peruntukkannya.   Terlebih   hal   ini   merupakan   sesuatu   kegiatan   tahunan   yang   secara   rutin   dilakukan.  

v    

Rekomendasi Menyatukan pemahaman terhadap kewajiban penyampaian LKTP terkait dengan adanya materi yang duplikatif antara Kementerian Perdagangan, Kementerian Hukum dan HAM, BKPM, dan OJK, maka perlu dilakukan antara lain: a. Koordinasi antar Kementerian dan Lembaga tentang LKTP. b. Sosialisasi

terhadap

pelaku

usaha

tentang

pentingnya

penyampaian LKTP selama ini telah dilakukan dan akan terus dilakukan. Esensi dari sosialisasi ini adalah menjelaskan bahwa meskipun ada duplikasi penyampaian LKTP tetapi ada perbedaan tujuan dari pelaku usaha melaporkan LKTP tersebut dengan dasar hukum yang berbeda-beda juga. Membuat sistem penyampaian LKTP melalui media online agar supaya bisa membuat para pelaku usaha lebih cepat dan efisien dalam pelaporannya seperti yang telah diterapkan oleh Ditjen Pajak, BKPM dan OJK. Dibentuk suatu tim yang terlatih dan memiliki dasar keahlian dalam rangka meningkatkan kualitas/mutu dan kemampuan dalam menganalisis data LKTP dari aspek ekonomi dan hukum, sehingga keluaran analisisnya dapat dijadikan sebagai gambaran perekonomian Indonesia dan relevan untuk dipergunakan sebagai acuan dalam memprediksi bagaimana perkembangan bisnis di sektor tertentu pada masa yang akan datang. Selain itu Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Distribusi diperkenankan untuk meminta bantuan pihak ketiga dalam menganalisis data LKTP seperti kepada Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan (BPPP) atau konsultan independen. Menjalin kerja sama yang dituangkan dalam suatu Memorandum of Understanding/Nota Kesepahaman atau bahkan dengan adanya suatu perjanjian penunjukan dengan Kantor Akuntan Publik dan Ikatan Akuntan Publik terkait sosialisasi kewajiban penyampaian LKTP kepada seluruh vi    

perusahaan di Indonesia. Berdasarkan hasil temuan survey di lapangan, didapati bahwa pelaku usaha patuh dalam menyampaikan LKTP. Kecenderungan ini terjadi dikarenakan adanya masukan informasi yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik yang secara khusus dipekerjakan oleh perusahaan dimaksud. Melakukan revisi terhadap Kepmenperindag No.121 Tahun 2002 tentang Ketentuan Penyampaian LKTP, terutama disebabkan oleh karena adanya pemisahan kelembagaan antara Kementerian Perindustrian dengan Kementerian Perdagangan. Selain daripada itu juga ada perubahan

nomenklatur

Direktorat

Bina

Usaha

dan

Pendaftaran

Perusahaan menjadi Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Distribusi. Lebih jauh lagi terkait dengan ketentuan Pasal 12 ayat (3)-nya, yang perlu lebih disederhanakan dalam teknis pelaporan sehingga memudahkan para pelaku usaha, terutama menghilangkan bentuk laporan yang ditentukan berupa disket dan memaksimalkan sistem pelaporan secara online. Mempercepat

pemberian

bukti

penyampaian

LKTP

dari

sebelumnya 1 (satu) bulan setelah diterima oleh Direktorat Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan menjadi 7 (tujuh) hari kerja sesuai dengan Kepmenperindag

No.121/MPP/Kep/2/2002

tentang

Ketentuan

Penyampaian LKTP.

vii    

KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, laporan “ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN TERKAIT LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN PERUSAHAAN (LKTP)” dapat diselesaikan. Kegiatan

ini

dilatarbelakangi

dengan

diberlakukannya

Peraturan

Pemerintah No.64 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1998 tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan yang bertujuan meningkatkan jenis dan jumlah perusahaan yang wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan serta meningkatkan daya guna informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tahunan maupun komponen laporan keuangan tahunan yang wajib disampaikan perusahaan perlu diubah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku. Informasi tersebut bagi pemerintah dapat dijadikan bahan masukan dalam rangka merumuskan kebijakan yang mengarah kepada

iklim

usaha

yang

kondusif.

Bagi

swasta/para

pelaku

usaha/perusahaan, informasi tersebut dapat digunakan untuk melihat prospek bisnis, investasi maupun potensi pesaing usaha. Kegiatan ini diselenggarakan secara swakelola oleh Pusat Pengkajian Perdagangan Dalam Negeri, dengan tim peneliti terdiri dari Kumara Jati sebagai koordinator dan anggotanya terdiri dari

Firman

Mutakin, Bagus Wicaksena, Yudha Hadian Nur, Nasrun, Riffa Utama, dan Selfi Menanti serta dibantu oleh tenaga ahli Ari Wahyudi. Disadari bahwa laporan ini masih terdapat berbagai kekurangan, maka kami mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun. Dalam kesempatan ini tim menyampaikan terima kasih terhadap berbagai pihak yang telah membantu terselesainya laporan ini. Sebagai akhir kata semoga hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi pimpinan dalam merumuskan kebijakan di bidang perdagangan efektivitas regulasi terkait LKTP. Jakarta,

April 2016

Pusat Pengkajian Perdagangan Dalam Negeri viii    

ABSTRAK Analisis Implementasi Peraturan Terkait Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan (LKTP) Terdapat

kebijakan

yang

mewajibkan

pelaku

usaha

untuk

menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan (LKTP) kepada Kementerian Perdagangan. Pada saat LKTP merupakan salah satu syarat dalam perpanjangan TDP trend penyampaian LKTP meningkat sebesar 1,3%. Namun, sejak tahun 2007 dimana LKTP tidak menjadi persyaratan dalam perpanjangan TDP, trend penyampaian LKTP menurun sebesar 2,4%. Pada tahun 2007 tercatat 2.517 LKTP dan tahun 2014 hanya 2.191 LKTP. Berdasarkan analisis yuridis normatif, terjadinya penurunan penyampaian LKTP akibat adanya: peraturan perundangan lain yang mengatur penyampaian LKTP, regulasi Kemendag yang membuat penyampaian LKTP tidak optimal, pemahaman pelaku usaha terkait LKTP masih rendah, serta sistem penyampaian LKTP di Kemendag masih dilakukan secara manual. Beberapa rekomendasi yang bisa disampaikan yaitu: (1) Menyatukan penyampaian LKTP menjadi satu pintu sebagai kebijakan jangka panjang. (2) Mengusulkan LKTP kembali menjadi salah satu syarat perpanjangan TDP untuk perusahaan dengan aset paling sedikit Rp.25 miliar.(3) Menjalin kerja sama dengan Kantor Akuntan Publik dalam

melakukan

sosialisasi

kewajiban

penyampaian

LKTP.

(4)

Menerapkan sistem penyampaian LKTP di Kemendag secara online. (5) Melakukan analisis terhadap data LKTP sehingga dapat dijadikan informasi yang bermanfaat bagi pelaku usaha. Kata kunci: Implementasi Peraturan, Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan (LKTP), dan Yuridis Normatif

ix    

ABSTRACT Analysis of Implementation of Regulations Related to the Company's Annual Financial Statements (LKTP) There is a policy which requires businesses for an Company's Annual Financial Statements (LKTP) to the Ministry of Commerce. At the time of LKTP is a prerequisite for the extension of the delivery LKTP TDP trend increased by 1.3%. However, since 2007 where LKTP not be a requirement in the extension of TDP, the trend of delivering LKTP decreased by 2.4%. In 2007, there were 2,517 LKTP and in 2014 only 2,191 LKTP. Based on normative analysis, the decrease in delivery due to their LKTP: other legislation governing the submission LKTP, the Ministry of Trade regulations which make the delivery LKTP not optimal, understanding LKTP related businesses is still low, as well as delivery systems LKTP in the Ministry of Trade is still done manually. Some of the recommendations can be submitted, namely: (1) Putting LKTP delivery into the door as a long-term policy. (2) Propose LKTP back to being one of the requirements for the extension TDP company with assets of at least IDR 25 billion. (3) Establish cooperation with the public accounting firm in socializing LKTP delivery obligations. (4) Implement the delivery system in the Ministry of Trade LKTP online. (5) Conduct an analysis of the data LKTP so it can be useful information for businesses. Keywords: Implementation Regulations, the Company's Annual Financial Statements (LKTP), and normative juridical

x    

DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL....................................................................................i RINGKASAN EKSEKUTIF.......................................................................ii KATA PENGANTAR................................................................................viii ABSTRAK................................................................................................ix DAFTAR ISI.............................................................................................xi DAFTAR TABEL......................................................................................xiv DAFTAR GAMBAR..................................................................................xiv DAFTAR LAMPIRAN...............................................................................xiv

BAB

I

BAB II

: PENDAHULUAN............................................................1 1.1.

Latar Belakang....................................................1

1.2.

Perumusan Masalah...........................................2

1.3.

Tujuan Penelitian................................................4

1.4.

Keluaran Penelitian.............................................4

1.5.

Manfaat Penelitian..............................................5

1.6.

Ruang Lingkup....................................................5

1.7.

Sistematika Laporan...........................................5

: TINJAUAN PUSTAKA..................................................7 2.1.

Dasar Hukum Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan (LKTP)............................................7

2.2.

Implementasi dan Efektivitas Dalam Perspektif Hukum................................................................10

2.3.

Hasil Penelitian Terdahulu.................................11

xi    

BAB III

: METODE PENGKAJIAN...............................................14 3.1.

Metode Analisis..................................................14

3.2.

Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data.......16

3.2.1. Jenis dan Sumber Data....................................16 3.2.2. Metode Pengumpulan Data..............................16 3.3.

BAB IV

:

Kerangka Pemikiran...........................................17

ANALISIS EFEKTIVITAS PERATURAN LKTP...........19 4.1.

Hubungan Keputusan Menperindag No.121 Tahun 2002

dengan

Peraturan

Perundang-undangan

terkait lainnya.....................................................19 4.2

Efektifitas implementasi Keputusan Menperindag No.121 Tahun 2002...........................................26

4.2.1. Ketentuan Mekanisme Penyampaian LKTP...26 4.2.2. Pelaksanaan Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan (LKTP).........................27 4.2.3. Keberadaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan Setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas..................31 4.2.4. Kendala Dalam Penyampaian LKTP..............32

xii    

BAB V

:

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN ..35 5.1.

Kesimpulan.........................................................35

5.2.

Rekomendasi Kebijakan.....................................37

DAFTAR PUSTAKA...............................................................................39 LAMPIRAN.............................................................................................42

xiii    

DAFTAR TABEL Tabel 3.1.

Inventarisasi Masalah Peraturan LKTP..........................14

Tabel 4.1.

Jumlah Perusahaan Yang Melaporkan LKTP Tahun 2014....................................................................28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1.

Kerangka Pemikiran Analisis..............................17

Gambar 4.1.

Hubungan Peraturan LKTP dengan Peraturan Perundang-undangan Lainnya...........25

Gambar 4.2.

Faktor Penyebab Belum Efektifnya Penyampaian LKTP...................................................................34

DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1. Kuesioner.......................................................................42 Lampiran 2. Surat Undangan.............................................................46

xiv    

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar belakang Pembangunan nasional merupakan tolok ukur bagi pemerintah dalam menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bangsa. Salah satu cara

dalam

mendatangkan

devisa

negara

guna

meningkatkan

pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah melalui pengembangan dan peningkatan investasi dalam negeri, yang dilakukan dengan upaya memotivasi dan mengajak investor, baik dari dalam maupun luar negeri. Dengan begitu akan tercipta lowongan-lowongan pekerjaan baru bagi masyarakat. Oleh karena itu penciptaan iklim investasi yang kondusif sangat diperlukan, yang bukan hanya untuk menarik minat investor baru, tetapi juga dalam rangka membangun industri yang berdaya saing tinggi untuk meningkatkan produksi barang dalam pemenuhan konsumsi, bukan hanya terbatas untuk konsumsi domestik melainkan juga diperuntukkan dalam rangka meningkatkan nilai tambah produk dalam perdagangan dunia. Pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh lembaga usaha perdagangan menjadi sebuah keharusan bagi pemerintah, yaitu dalam rangka menciptakan tertib dan optimalisasi iklim usaha di Indonesia. Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah adalah melalui pemberlakuan kebijakan wajib menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan (LKTP) terhadap setiap perusahaan yang berdiri dan beroperasi di Indonesia. Pemerintah berharap dengan diberlakukannya kebijakan LKTP ini akan memberikan dampak yang positif, yaitu terciptanya iklim usaha yang kondusif dan lebih bertanggung jawab, guna meningkatkan iklim usaha di Indonesia. Selain itu, pemberlakuan LKTP juga sebagai upaya pemerintah dalam melaksanakan program pelayanan prima kepada dunia usaha. Secara teknis, pemberlakuan LKTP bagi setiap perusahaan memberikan manfaat kepada pemerintah dalam rangka pembinaan, 1    

pengarahan, pengawasan dan penciptaan iklim usaha yang sehat. Laporan Keuangan juga sangat bermanfaat bagi pemerintah dalam mengikuti perkembangan dunia usaha di setiap daerah. Selain itu LKTP juga dimanfaatkan sebagai informasi dan data bagi pemerintah untuk memantau perkembangan dunia usaha di dalam negeri. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.64 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1998 tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan (IKTP) mengamanatkan bahwa semua perusahaan wajib memberikan Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan yang terdiri dari Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan catatan atas laporan keuangan yang mengungkapkan utang piutang termasuk kredit bank dan daftar penyertaan modal. Dalam tatanan teknis, kewajiban LKTP diatur dalam

Kepmenperindag

Penyelenggaraan

Nomor

Pendaftaran

LKTP

234/MPP/Kep/6/2000 yang

esensinya

tentang mengatur

mekanisme pelaporan dan isi/pokok subyek pelaporan. 1.2 Perumusan Masalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.64 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1998 tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan (“PP IKTP”) mewajibkan perusahaan untuk menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan dalam rangka meningkatkan jenis dan jumlah perusahaan yang tercatat di dalam database pemerintah. Laporan Keuangan Tahunan yang disajikan dan disampaikan kepada pemerintah ini juga perlu ditingkatkan daya guna informasinya sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku. Kewajiban untuk melakukan penyampaian laporan berdasarkan PP IKTP tersebut ditujukan kepada perusahaan, dimana definisi perusahaan dalam peraturan dimaksud, yaitu setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau 2    

bukan badan hukum yang

didirikan dan berkedudukan dalam wilayah

Negara Republik Indonesia. Setiap perusahaan yang termasuk dalam lingkup kategori PP IKTP tersebut wajib menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan kepada Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang perdagangan. Bagi

pemerintah,

Laporan

Keuangan

Tahunan

Perusahaan

(“LKTP”) merupakan sumber informasi dalam membina pelaku usaha di dalam

negeri.

Lebih

lanjut

bagi

dunia

swasta/para

pelaku

usaha/perusahaan, informasi mengenai LKTP tersebut salah satunya adalah dapat dipergunakan dalam rangka untuk mencari dan menemukan perusahaan yang dapat dijadikan sebagai mitra bisnis yang berada di seluruh Indonesia atau bahkan negara lain yang memiliki perusahaan di Indonesia,

sehingga

diharapkan

bisa

mendorong

peningkatan

pertumbuhan investasi maupun perekonomian di dalam negeri. Meskipun sudah berjalan Otonomi Daerah sesuai dengan amanat dari Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Perkembangan LKTP dari tahun ke tahun tetap berjalan stabil. Pelaku usaha tetap melakukan pelaporan LKTP kepada Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Distribusi, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan. Pemerintah

pusat

pada

tahun

2000

mengeluarkan

Kepmenperindag No.121 tahun 2002 tentang Ketentuan Penyampaian LKTP. Didalamnya diaur tentang definisi LKTP, yaitu laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik atau Instansi Pemerintah atau Lembaga Tinggi Negara yang memiliki kewenangan menerbitkan undangan

laporan yang

akuntan

berlaku.

berdasarkan

Akuntan

publik

peraturan yang

perundang-

ditunjuk

dalam

Kepmenperindag No.121 tahun 2001 adalah akuntan yang memiliki izin dari Menteri Keuangan untuk menjalankan pekerjaan sebagai akuntan publik. Setelah pelaku usaha mengirimkan LKTP ke Kemendag, maka mereka menerima Surat Tanda Penerimaan Laporan Keuangan Tahunan 3    

Perusahaan

(“STP-LKTP”),

yang

merupakan

tanda

bukti

bahwa

perusahaan yang bersangkutan telah menyampaikan LKTP secara lengkap dan benar. Biasanya STP-LKTP ini diterima pelaku usaha 1 (satu) bulan setelah LKTP diterima oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan. Selain itu, UU No.3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (WDP) merupakan dasar pembentukan regulasi terkait LKTP dalam hal pengenaan sanksi dan pembinaan. Permasalahan muncul karena ternyata pada saat yang bersamaan para pelaku usaha/perusahaan juga harus menyampaikan Laporan Keuangannya kepada pihak lain/pemerintah selain Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Distribusi Ditjen Dagri Kementerian Perdagangan antara lain: (a) Kementerian Hukum dan HAM, (b) Kementerian Keuangan, (c) OJK, (d) BKPM dan (e) Bappebti. Selain itu, sejak tahun 2007, trend penyampaian LKTP menurun sebesar 2,4% dimana pada tahun 2007 tercatat 2.517 LKTP dan tahun 2014 hanya 2.191 LKTP. Berdasarkan hal tersebut, maka pertanyaan penelitiannya adalah: “Bagaimana efektivitas implementasi peraturan terkait LKTP?” 1.3 Tujuan Penelitian Berdasarkan permasalahan dan pertanyaan di atas, tujuan dari analisis ini adalah: a.

Menganalisis hubungan peraturan terkait LKTP dengan peraturan perundangan lainnya.

b.

Menganalisis efektivitas peraturan terkait LKTP.

c.

Merumuskan usulan kebijakan terkait LKTP.

1.4 Keluaran Penelitian Berdasarkan tujuan di atas, maka keluaran yang diharapkan dari analisis ini adalah: a. Hubungan peraturan terkait LKTP dengan peraturan perundangan lainnya. b. Peraturan pelaksana terkait LKTP yang efektif. 4    

c. Rumusan usulan kebijakan dalam rangka peningkatan efektivitas regulasi terkait LKTP. 1.5 Manfaat Penelitian Analisis ini diharapkan bermanfaat bagi: a. Referensi bagi unit teknis di Kementerian Perdagangan dan kementerian terkait lainnya, akademisi dan peneliti; b. Pelaksanaan peraturan terkait LKPT yang efisien, implementatif, serta memberikan timbal balik bagi para stakeholder. 1.6 Ruang Lingkup Analisis ini memiliki ruang lingkup sebagai berikut: a. Peraturan terkait LKTP yang terdiri dari Kepmenperindag, Peraturan Pemerintah, Undang-Undang Penanaman Modal, Undang-Undang Pasar

Modal,

Undang-Undang

Peraturan

Berjangka

Komoditi,

Undang-undang Perseroan Terbatas, dan Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh). b. Faktor regulasi dan non regulasi terkait kepatuhan perusahaan menyampaikan LKTP.

1.7 Sistematika Laporan Laporan analisis terdiri dari 5 Bab dengan rincian sebagai berikut: Bab I. Pendahuluan. Pada Bab ini akan dibahas mengenai latar belakang meliputi permasalahan tujuan penelitian, keluaran penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penelitian. Bab II. Tinjauan Pustaka. Pada Bab ini dibahas tinjauan literatur mengenai telaah kebijakan yang terkait LKTP dari sisi yuridis. Pada bagian ini juga akan ditelaah hasil penelitian terdahulu mengenai metodologi yang terkait dengan analisis.

5    

Bab III. Metodologi. Pada Bab ini dipaparkan kerangka penelitian serta metode analisis dengan pendekatan hukum normatif dan deskriptif sesuai dengan realita. Bab IV. Analisis Efektivitas Peraturan LKTP. Pada Bab ini dibahas hubungan Keputusan Menperindag No.121 Tahun 2002 dengan Peraturan Perundang-undangan

terkait

lainnya

serta

efektifitas

implementasi

Keputusan Menperindag No.121 Tahun 2002 oleh pelaku usaha. Bab V. Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan. Bab ini menyajikan efektivitas

pelaksanaan

peraturan

terkait

LKTP

dan

selanjutnya

berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, disampaikan rekomendasi kebijakan yang diharapkan menghasilkan kebijakan terkait LKTP yang efektif.

6    

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Dasar Hukum Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1998 tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan, dalam rangka lebih meningkatkan efisiensi dan daya saing perekonomian nasional, maka pemerintah menilai perlu untuk disediakan kemudahan untuk memperoleh informasi keuangan tahunan perusahaan. Oleh karena itu pemerintah menetapkan ketentuan tentang informasi Keuangan Tahunan Perusahaan dalam suatu bentuk Peraturan Pemerintah. Keadaan ini juga didukung peristiwa yang terjadi pada

tahun 1998

dimana terjadi krisis moneter yang menimpa Indonesia, sehingga diperlukan data yang valid untuk melihat bagaimana perkembangan ekonomi di Indonesia yang salah satunya diwakili oleh kebijakan tentang laporan keuangan tahunan perusahaan. Selanjutnya,

berdasarkan

Peraturan

Pemerintah

Republik

Indonesia Nomor 64 tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1998 tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan, dalam rangka meningkatkan jenis dan jumlah perusahaan yang wajib menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan dipandang perlu memperluas ruang lingkup pelaksanaan Peraturan Pemerintan Nomor 24 Tahun 1998 tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan. Perusahaan

yang

wajib

menyampaikan

Laporan

Keuangan

Tahunan Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Laporan keuangan ini dianggap dokumen 7    

umum yang dapat diketahui oleh masyarakat. Keadaan ini sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi

Publik,

yang

mengatur

bahwa

informasi

merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik juga merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Selain itu Pengelolaan informasi publik merupakaan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi. Dalam hal ini Kementerian Perdagangan merupakan pengelola informasi publik berupa Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan (berdasarkan pasal 7 Kepmenperindag No.121/MPP/Kep/2/2002). Wajib

penyampaian

Laporan

Keuangan

Tahunan

Perusahaan bertujuan mencatat dan mendokumentasi bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan

sumber

informasi

resmi

untuk

semua

pihak

yang

berkepentingan meliputi Neraca, Laporan Laba-Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan yang mengungkapkan utang piutang termasuk kredit bank dan daftar penyertaan

modal

(berdasarkan

pasal

4

Kepmenperindag

No.121/MPP/Kep/2/2002). Sifat LKTP adalah terbuka untuk semua pihak dimana setiap pihak yang berkepentingan berhak memperoleh keterangan yang diperlukan dengan cara mendapatkan salinan atau petikan resmi dari keterangan yang tercantum dalam LKTP yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini oleh Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Distribusi (d/h 8    

Direktorat Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan). Informasi yang dapat diberikan dalam bentuk dokumen (hardcopy), CD-Rom atau informasi melalui internet. Untuk mendapatkan informasi LKTP dapat diperoleh dengan berlangganan atau atas dasar permintaan dan dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

(berdasarkan

pasal

12

Kepmenperindag

No.121/MPP/Kep/2/2002). Penyampaian wajib LKTP dilakukan dengan cara mengisi formulir LKTP yang ditetapkan oleh menteri dalam bidang perdagangan pada Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Distribusi (d/h Direktorat Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan). Penyampaian LKTP ini wajib bagi setiap perusahaan yang berstatus kantor pusat, berkedudukan dan menjalankan kegiatan usahanya di wilayan negara Republik Indonesia. Kewajiban perusahaan berlaku bagi perusahaan yang berbentuk: a. Perseroan yang memenuhi salah satu kriteria: 1) Merupakan Perseroan Terbuka (PT. Tbk). 2) Memiliki bidang usaha yang berkaitan dengan pengerahan dana masyarakat. 3) Mengeluarkan surat pengakuan utang. 4) Memiliki jumlah aktiva atau kekayaan paling sedikit Rp.25 miliar. 5) Merupakan

debitur

yang

laporan

keuangan

tahunannya

diwajibkan oleh bank untuk diaudit. b. Perusahaan asing yang melakukan kegiatan usaha di wilayah negara Republik Indonesia menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta berwenang untuk mengadakan perjanjian. c. Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Daerah. 9    

2.2. Implementasi dan Efektivitas Dalam Perspektif Hukum Pengertian implementasi hukum menurut Winarno (2002), yaitu alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Sedangkan definisi implementasi dari Gaffar (2009), yaitu suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Dari dua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa definisi implementasi yaitu aktifitas

untuk

menerapkan

kebijakan/hukum

kepada

masyarakat

sehingga dapat membawa hasil yang memberikan manfaat bagi para stakeholder. Sementara untuk efektivitas menurut Kurniawan (2005) yaitu kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Lebih lanjut, definisi efektivitas menurut Hidayat (1986), yaitu suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target kuantitas, kualitas dan waktu telah tercapai. Berdasarkan kedua definisi efektivitas diatas, maka efektifitas dapat didefinisikan sebagai suatu besaran yang menjelaskan seberapa jauh target kuantitas, kualitas dan waktu dapat dicapai tanpa adanya tekanan pada saat pelaksanaannya. Konsep efektivitas ini sangat penting dalam rangka melihat seberapa besar peraturan LKTP dapat bermanfaat bagi pemerintah sebagai pembinaan, pengarahan, pengawasan dan penciptaan iklim usaha yang sehat serta memantau perkembangan bisnis di dalam negeri (berdasarkan bagian menimbang pada UU No.3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan / WDP). Selain itu pelaku usaha juga bisa 10    

mensosialisasikan keadaan perusahaannya untuk promosi atau mencari investor serta mendapatkan informasi kondisi perusahaan lain. Apabila peraturan wajib lapor LKTP ini dianggap efektif, maka pemerintah dianggap sudah berhasil dalam melakukan pelayanan publik terutama terkait Undang-undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Sedangkan, definisi pelayanan publik menurut Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.25 tahun 2004, yaitu segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima layanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundangan-undangan. 2.3. Hasil Penelitian Terdahulu Penelitian tentang penyampaian laporan keuangan secara berkala memiliki dampak positif bagi perusahaan dalam hal trasparansi. Oleh karena itu, kepatuhan suatu perusahaan terhadap kewajiban pelaporan keuangan merupakan aspek penting dalam membangun citra positif kinerja perusahaan, selama peraturan tersebut efektif dan efisien. Pengaruh kepatuhan suatu perusahaan dapat disebabkan oleh faktor finansial dan non-finansial. Ksa (2003) menganalisis tentang faktor-faktor yang menentukan kepatuhan perusahaan publik terhadap regulasi informasi. Metode yang digunakan yaitu dengan menggunakan model persamaan regresi logistik untuk melihat perbedaan antara kepatuhan perusahaan publik sebelum dan sesudah diterapkan peraturan tentang kewajiban penyampaian laporan berkala. Hasilnya menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan menurun

dengan

diterapkan

regulasi

baru

dengan

faktor

yang

menentukan yaitu pergantian auditor, keterlambatan laporan audit dan opini auditor. Astuti (2007) dan Permana (2012) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi

ketepatan

waktu

penyampaian

laporan

keuangan 11  

 

perusahaan

di

Bursa

Efek

Indonesia.

Penelitian

Astuti

(2007)

menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan dan kepemilikan perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan, sedangkan penelitian Permana (2012) menemukan bahwa profitabilitas, opini audit dan ukuran perusahaan yang berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan. Dalam perspektif lain, kepatuhan penyampaian laporan dapat juga dilihat dari sisi hukum. Dhesinta (2015) meneliti tentang mekanisme pengelolaan keuangan desa dari metode analis yuridis. Metode yang digunakan yaitu yuridis normatif dimana penelitian difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Analisis bahan hukum dikumpulkan dengan metode penafsiran hukum dengan tahapan: (1) identifikasi fakta hukum, (2) pemeriksaan bahan hukum, dan (3) penerapan hukum. Penelitian ini menyimpulan bahwa pengelolaan keuangan bergantung pada regulasi/kelembagaan, tata laksana, pengawasan dan SDM. Terkait dengan aspek-aspek tersebut di tingkat pengelolaan keuangan desa masih mendapat catatan khusus yang perlu diperhatikan. Terdapat juga penelitian dari Laksmono (2012) dan Mansyur (2013) yang mengkaji dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif tentang notaris berdasarkan peraturan Menteri Hukum dan HAM, tetapi penelitian ini lebih terkait tentang kasus di pengadilan. Sementara itu, penelitian dengan pendekatan yuridis normatif umum digunakan untuk melihat keberadaan suatu regulasi secara utuh sehingga dapat diambil kesimpulan apakah suatu regulasi sudah sesuai dengan tujuannya, seperti dalam hal pengendalian atau pembinaan. di Putra (2013) juga menganalisis tentang perundang-undangan terkait tindak pidana jual beli organ tubuh dengan metodologi yuridis normatif yang memiliki implikasi pada peraturan kesehatan. Serta Utama (2007) menganalisis tentang mekanisme pembentukan akta pendirian koperasi dengan pendekatan yuridis normatif yang mengacu pada peraturan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan 12    

kesimpulan secara umum bahwa keberadaan peraturan yang dibutuhkan untuk pengawasan. Dalam

kaitannya

dengan

penerapan

LKTP,

dasar

hukum

pembinaan dan pengenaan sanksi bagi pihak yang tidak mematuhi ketentuan diatur dalam Undang-Undang tentang Wajib Daftar Perusahaan (UU WDP). Pelaksanaan Undang-Undang dimaksud secara langsung atau tidak langsung akan berdampak pada efektivitas pelaksanaan LKTP. Terkait pelaksanaan UU WDP, Puska PDN (2013) yang melakukan analisis tentang pelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan (WDP) di Era Otonomi Daerah. Metode yang digunakan yaitu Descriptive evaluative dengan menggunakan dasar analisis ketentuan hukum normatif. Selain itu juga digunakan metode analisis Regulatory Impact Assessment (RIA). Hasil analisis menunjukkan bahwa efektivitas UU WDP berkaitan dengan implementasi Undang-Undang Perseroan terbatas dalam hal kewajiban daftar perusahaan. Dalam hal ini, UU WDP mengatur sanksi tindak pidana kejahatan sedangkan UU PT tidak mengatur adanya sanksi serta mengefektifkan pengelolaan WDP di daerah. Jika dikaitkan dengan LKTP, perusahaan yang telah mendaftarkan badan usahanya pada kembaga pemerintah sebagai pelaksanaan UU WDP seharusnya juga menunjukkan kepatuhan dalam menyampaikan LKTP.

13    

BAB III METODE PENGKAJIAN 3.1 Metode Analisis Metode analisis yang digunakan untuk menjawab tujuan pertama adalah analisis deskriptif dengan membandingkan beberapa peraturan terkait LKTP. Analisis deskriptif peraturan disampaikan dalam bentuk tabulasi data kualitatif yang terdiri dari substansi peraturan, keselarasan antar peraturan, dan relevansinya dengan program penyederhanaan seperti yang dijelaskan dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Inventarisasi Masalah Peraturan LKTP Pasal Dalam Peraturan terkait LKTP (PP No.64 tahun 1999 dan Kepmenperindag No.121 tahun 2002)

Selaras/Tidak Dengan Peraturan PerundangUndangan Yang Lain

Relevan/Tidak Dengan Semangat Debirokratisasi dan Deregulasi

Pasal 1

Selaras/tidak ? Peraturan perundang-udangan apa?

Relevan/tidak

Pasal 2

.

.

Pasal 3

.

.

.

.

.

.

.

.

. dan seterusnya

dan seterusnya

dan seterusnya

Pasal 14

Selaras/tidak ? Peraturan perundang-udangan apa?

Relevan/Tidak

Sumber: Puska PDN (2013), diolah

14    

Untuk menjawab tujuan kedua penelitian, digunakan analisis ketentuan hukum normatif seperti yang dijelaskan oleh Soekanto dan Mamudji (2009). Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah analisis yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan analisis terhadap masalah hukum. Dalam penelitian ini, permasalahan yang diangkat adalah adanya tren penurunan penyampaian LKTP kepada Kementerian Perdagangan. Tahapan kedua analisis hukum normatif adalah analisis yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban). Analisis yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu menggambarkan gejalagejala di lingkungan masyarakat terhadap pelaksanaan peraturan terkait LKTP dimasyarakat, pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Dalam penelitian ini, terdapat 3 macam bahan pustaka yang dipergunakan yaitu : a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang– undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan di dalam analisis: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, UU PT, PP No.64 tahun 1999 tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan (IKTP) dan

Kepmenperindag

No.121

tahun

2002

tentang

Ketentuan

Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan (LKTP), Permendag, dll b. Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. Bahan hukum 15    

sekunder dalam penelitian ini adalah hasil wawancara mendalam yang dilakukan di daerah survey. c. Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier itu diartikan sebagai bahan hukum lainnya yang dianggap penting dan terkait dengan analisis. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier dapat berupa hasil studi suatu kebijakan, termasuk regulasi terkait pelaporan keuangan, yang menggunakan pendekatan hukum.

Analisis hukum normatif yang dilakukan lebih ditujukan kepada pendekatan

undang-undang

(statute

approach)

dan

pendekatan

implementasi. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan LKTP. Pendekatan implementasi dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap cara implementasi dari peraturan terkait LKTP di daerah survey.

3.2 Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data 3.2.1 Jenis dan Sumber Data Data yang diperlukan dalam analisis ini adalah data primer dan skunder. Data primer diperoleh dari pelaku usaha, pemerintah melalui instansi yang memiliki kebijakan kewajiban penyampaian LKTP bagi pelaku usaha, dan akuntan publik. Data skunder diperoleh dari instansi terkait, buku, jurnal, artikel, internet dan literatur lain yang memiliki hubungan dengan topik analisis. 3.2.2 Metode Pengumpulan Data Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam di Jawa Barat dan Jawa Timur dengan panduan kuesioner. Pemilihan responden dilakukan secara purposive dengan ketentuan minimal pelaku usaha

pernah

melakukan

penyampaian

LKTP

ke

Kementerian 16  

 

Perdagangan. Hasil pengumpulan data primer kemudian dikonfirmasi dengan kelompok ahli (expert judgement) dalam format diskusi. 3.3 Kerangka Pemikiran Dalam analisis ini ditekankan pada hubungan peraturan serta efektivitas peraturan terkait LKTP dengan peraturan lainnya dengan kerangka pemikiran sebagai berikut

Terkait LKTP

Analisis Yuridis Normatif (Dhesinta dan Andini,  2015)

Efektivitas

• • •

Rekomendasi Kebijakan

Tidak duplikatif Selaras

•

Implementatif karena stakeholder menerima manfaat Diketahui dan diterima Masyarakat

Hubungan Peraturan Dit.Binus KEMENDAG

K/L  Lain

UU,PP  dan Kepmenperindag

UU,  Kep.   K/L  lain

Studi pustaka dan Analisis Yuridis Normatif (Puska PDN,  2013)

Sumber: konsep penulis Gambar 3.1 Kerangka Pemikiran Analisis Pelaksanaan peraturan terkait LKTP diharapkan dapat efektif dalam mencapai tujuan pemerintah dan memberikan manfaat bagi pelaku usaha. Dalam praktiknya, efektivitas peraturan LKTP dapat dipengaruhi oleh keberadaan peraturan lain, baik yang bersifat peraturan pelaksana setingkat

menteri

ataupun

undang-undang.

Hal

ini

dikarenakan

kompleksitas dan tumpang tindih peraturan terkait penyampaian laporan

17    

keuangan

dapat

berdampak

pada

kepatuhan

perusahaan

atas

penyampaian LKPT kepada Kementerian Perdagangan. Dari sisi hubungan peraturan LKTP dengan peraturan perundangundangan yang lain, duplikasi dan keselarasan antar peraturan terkait LKTP menjadi aspek penting. Sedangkan dari sisi efektivitas peraturan terkait LKTP akan dilihat implementasi dari peraturan ini oleh pemangku kepentingan yang diindikasikan dengan persepdi seberapa besar para stakeholder terutama pelaku usaha bisa menerima manfaat dari regulasi LKTP serta seberapa jauh masyarakat mengetahui dan menerima regulasi LKTP yang ada.

18    

BAB IV ANALISIS EFEKTIVITAS PERATURAN LKTP

Ada beberapa peraturan Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan (LKTP) yang dibuat pemerintah pusat. Beberapa kementerian / lembaga membuat regulasi terkait kewajiban penyampaian laporan keuangan dari pelaku usaha yang terkait dengan tugas dan fungsi instansi tersebut. Perlu dilihat bagaimana hubungan antara regulasi-regulasi yang masih berlaku dan apakah regulasi tersebut tumpang tindih. 4.1. Hubungan Keputusan Menperindag No.121 Tahun 2002 dengan Peraturan Perundang-undangan terkait lainnya Peraturan yang pertama yaitu Undang-undang Republik Indonesia No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal beserta peraturan turunannya. Undang-undang ini dibuat sesuai dengan amanat yang tercantum

dalam

Ketetapan

Majelis

Permusyawaratan

Rakyat

No.XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, kebijakan penanaman modal selayaknya selalu mendasari ekonomi kerakyatan yang melibatkan pengembangan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Selain itu tujuan Undang-undang ini dibuat untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia. Lalu, peningkatan penanaman modal juga dapat meningkatkan potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Lebih lanjut, regulasi ini juga dibuat untuk menghadapi perubahan perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional maka perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional. 19    

Pada tahun 2010, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) membuat Peraturan Kepala BKPM no.7 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Penanaman Modal yang merupakan turunan dari UU No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Regulasi ini mengatur tentang kewajiban penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang diantaranya berisi tentang: a. Keterangan perusahaan yang melakukan penanaman modal b. Investasi (modal tetap dan modal kerja) dan sumber pembiayaan (laba ditanam kembali). Selain itu juga diatur tentang sanki administratif yaitu: peringatan tertulis, pembatasan pembekuan dan pencabutan kegiatan usaha. Peraturan yang kedua yaitu Undang-undang Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (WDP) beserta peraturan turunannya. Undangundang ini dibuat dengan menimbang bahwa kemajuan dan peningkatan pembangunan nasional pada umumnya dan perkembangan kegiatan ekonomi pada khususnya yang menyebabkan pula berkembangnya dunia usaha dan perusahaan, memerlukan adanya Daftar Perusahaan yang merupakan

sumber

informasi

resmi

untuk

semua

pihak

yang

berkepentingan mengenai identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di Indonesia. Adanya Daftar Perusahaan ini diharapkan bisa digunakan pemerintah untuk melakukan pembinaan, pengarahan, pengawasan dan menciptakan iklim dunia usaha yang sehat karena Daftar Perusahaan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari setiap kegiatan usaha sehingga dapat lebih menjami perkembangan dan kepastian berusaha bagi dunia usaha. Turunan dari UU No.3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan yaitu PP No.64 tahun 1999 tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan (IKTP) dan Kepmenperindag No.121 tahun 2002 tentang

Ketentuan

Penyampaian

Laporan

Keuangan

Tahunan 20  

 

Perusahaan (LKTP). PP No.64 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1998 tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan dibuat dalam rangka meningkatkan jenis dan jumlah perusahaan yang wajib menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan sehingga dipandang perlu untuk memperluas ruang lingkup pelaksanaan PP No.24 tahun 1998 dari sebelumnya perusahaan yang harus melaporkan LKTP asetnya paling sedikit Rp. 50 miliar menjadi asetnya paling sedikit Rp.25 miliar. Dengan direvisinya regulasi tersebut maka jumlah pelaku usaha yang diwajibkan melapor LKTP menjadi bertambah. Turunan yang lain dari UU No.3 tahun 1982 tentang WDP yaitu Keputusan

Menteri

No.121/MPP/Kep/2/2002

Perindustrian tentang

Ketentuan

dan

Perdagangan

Penyampaian

Laporan

Keuangan Tahunan Perusahaan (LKTP). Regulasi ini dibuat dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan PP no.64 tahun 1999 tentang perubahan atas PP No.24 tahun 1998 tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan.Dalam peraturan ini dijabarkan secara lebih detail mengenai jenis perusahaan apa saja yang harus menyampaikan LKTP serta format laporannya. Peraturan yang ketiga yaitu Undang-undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan turunnuya. Undang-undang ini dibuat karena pasar modal mempunya peran yang strategis dalam pembangunan nasional sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi bagi masyarakat. Selain itu pasar modal diharapkan dapat berkembang karena dibutuhkan adanya landasan hukum yang kukuh untuk lebih menjamin kepastian hukum pihak-pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal serta melindungi kepentingan masyarakat pemodal dari praktek yang merugikan. Turunan dari UU No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal ini yaitu Keputusan Ketua Bapepam Lembaga Keuangan No.KEP-346/BL/2011 tahun 2011 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Perusahaan Publik. Pertimbangan dibuatnya regulasi ini yaitu sejalan dengan perubahan 21    

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) sehubungan dengan adanya program konvergensi PSAK ke International Financial Reporting Standard

(IFRS)

maka

dipandang

perlu

untuk

menyempurnakan

Peraturan Nomor X.K.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-36/PM/2003 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala. Dalam peraturan ini juga diatur bahwa perusahaan publik wajib menyampaikan laporan keuangan (neraca, laba-rugi, arus kas, laporan posisi keuangan, dan catatan laporan keuangan) yang diaudit Akuntan Publik. Sampai saat ini tercatat terdapat 523 perusahaan yang sudah go public dan sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia. Sanksi yang bisa terapkan yaitu: peringatan tertulis, denda, pembatasan, pembekuan, dan pencabutan izin usaha. Peraturan yang keempat yaitu Undang-Undang No.10 tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi beserta peraturan turunannya. Undang-undang ini dibuat dalam upaya untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik, untuk mendukung upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional yang berkaitan dengan perdagangan global, serta agar Perdagangan Berjangka Komoditi dapat terselenggara secara teratur, wajar, efisien, efektif, dan terlindunginya masyarakat dari tindakan yang merugikan serta memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang melakukan kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi. Lembaga / pelaku usaha yang wajib menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan yaitu: bursa berjangka, lembaga kliring berjangka, pialang berjangka, penasehat berjangka, dan pengelola sentra dana berjangka.

Sanksi yang bisa

diberikan kepada pelanggar yaitu denda maskimal Rp.1 miliar untuk bursa berjangka dan denda Rp. 200 juta untuk yang lainnya. Peraturan yang kelima yaitu Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta peraturan turunannya. Undangundang ini dibuat dengan menimbang bahwa perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip 22    

kebersamaan,

efisiensi

berkeadilan,

berkelanjutan,

berwawasan

lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu dalam rangka lebih meningkatkan pembangunan perekonomian nasional yang sekaligus memberikan landasan yang kokok bagi dunia usaha dalam menghadapi perkembangan perekonomian di era globalisasi pada masa mendatang, maka dipandang perlu untuk didukung oleh suatu undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas yang dapat menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif. Lebih lanjut, perseroan terbatas seabgai salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan. Turunan peraturan dari UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH03.AH.01.01 tahun 2009 tentang Daftar Perseroan. Peraturan ini dibuat karena peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M-01.HT.01.01 tahun 2008 tentang Daftar Perseroan belum optimal dalam mendukung peningkatan pelayanan administrasi Perseroan yang akurat, cepat, efisien, dan efektif sehingga perlu diganti. Bagian dalam Laporan Keuangan yang perlu dilaporkan terkait dengan peraturan ini yaitu: neraca, laporan laba-rugi, arus kas, perubahan ekuitas dan catatan lainnya. Wajib diaudit oleh akuntan publik bila menghimpun dana dari masyarakat, persero, perusahaan terbuka, dan asetnya diatas Rp. 50 miliar. Berdasarkan data dari BPS (2014), diprediksi jumlah perusahaan skala sedang dan besar yang wajib menyampaikan LKTP berjumlah sekitar 23.941 perusahaan. Peraturan yang keenam yaitu Undang-undang No.36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan beserta peraturan turunannya. Undang23    

undang ini dibuat dalam upaya mengamankan penerimaan negara yang semakin

meningkat,

sederhana,

stabil,

mewujudkan lebih

sistem

memberikan

perpajakan

keadilan,

dan

yang

netral,

lebih

dapat

menciptakan kepastian hukum serta transparansi. Turunan dari UU No.36 Tahun 2008 ini yaitu Peraturan Menteri Keuangan No.208/PMK.03/2009 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Perhitungan

Menteri

Keuangan

Nomor

255/PMK.03/2008

Tentang

Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Dalam Tahun Pajak Berjalan yang Harus Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa, dan Wajib Pajak Lainnya yang berdasarkan Ketentuan Diharuskan Membuat Laporan Keuangan Berkala Termasuk Wajib Pajak Pribadi Pengusaha Tertentu. Regulasi ini dibuat dalam rangka lebih memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan penghitungan besarnya angsuran Pajak Penghasilan dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu perlu mengatur kembali batasan mengenai Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu. Regulasi ini mengatur bahwa setiap SPT Pajak Badan dengan penerimaan bruto Rp.60 juta atau lebih harus dilampiri laporan keuangan. Adapun penjelasan tentang hubungan dan keterkaitan antar peraturan tentang LKTP dijelaskan dalam Gambar 4.1 berikut.

24    

(1)  UU  No.25   Tahun  2007   tentang   Penanaman   Modal   Peraturan  Kepala   BKPM  No.7   Tahun  2010   tentang Pelaksanaan   Penanaman   Modal Wajib  menyampaikan   Laporan  Kegiatan   Penanaman  Modal   (LKPM):(1)Keterangan   Perusahaan.(2)Invest asi  (modal  tetap  dan   modal  kerja) dan   sumber  pembiayaan   (laba ditanam   kembali). Sanksi   administratif:   peringatan  tertulis;   pembatasan,   pembekuan  dan   pencabutan  kegiatan   usaha  

(2)  UU  No.3   Tahun  1982   tentang  Wajib   Daftar   Perusahaan PP No.64  Tahun   1999  tentang   IKTP

Kepmenperindag No.  121 Tahun   2002  tentang Ketentuan   Penyampaian LKTP

(3)  UU  No.  8  Tahun   1995  tentang  Pasar   Modal

(4)  UU  No.10  Tahun   2011  tentang   Perdagangan   Berjangka  Komoditi  

Keputusan  Ketua   BappepamLK  No.  346 tahun  2011  tentang   Penyampaian  LK   Perusahaan  Publik

PP No.49  tahun  2014   tentang   Penyelenggaraan   Perdagangan   Berjangka  Komoditi

Perusahaan  publik   wajib  menyampaikan   laporan  keuangan   (neraca,  laba-­‐rugi,   arus  kas,  laporan   posisi  keuangan,  dan   catatan  laporan   keuangan)  yang   diaudit  Akuntan   Publik. (523  perusahan)

Bursa  Berjangka,   Lembaga  Kliring   Berjangka,  Pialang   Berjangka,   Penasehat  Berjangka   dan  Pengelola  Sentra   Dana  Berjangka   Wajib   menyampaikan   Laporan  Keuangan   Tahunan

Sanksi  administrasi:   peringatan  tertulis;   denda;  pembatasan,   pembekuan,   pencabutan  izin   usaha.

Sanksi  denda maksimal  Rp.1   miliar  utk  Bursa   Berjangka  dan   Rp.200  juta  utk   lainnya.

(5)  UU  No.40   Tahun  2007   tentang   Perseroan   Terbatas Permen  Hukum   dan  HAM  No.3   tahun  2009  tentang   Daftar Perseroan Laporan  keuangan  :   neraca,  laporan   laba  rugi,  arus  kas,   perubahan  ekuitas   dan  catatan   lainnya.  Wajib   diaudit  oleh   akuntan  publik  bila:   menghimpun  dana   masyarakat,   persero,  tbk,  aset   diatas  Rp.50  miliar. (23.941   perusahaan  sedang   dan  besar)

(6)  UU  No.36   Tahun  2008 tentang  Pajak   Penghasilan

PermenKeu   No.208  Tahun   2009  tentang   Penghitungan   Besarnya   Angsuran  PPh   dalam  tahun   Pajak  berjalan   yang  harus   dibayar  sendiri   oleh  wajib  pajak   baru  diwajibkan   membuat  LK   berkala. Setiap  SPT  Pajak   Badan  dengan   penerimaan   bruto  Rp.60  juta   atau  lebih  harus   dilampiri   Laporan   Keuangan

Sumber: BKPM, Kemendag,Kemenkeu, Kemenhukham (diolah) Gambar 4.1 Hubungan Peraturan LKTP dengan Peraturan Perundang-undangan Lainnya

25    

4.2 Efektivitas Implementasi Keputusan Menperindag No.121 Tahun 2002 Efektivitas peraturan terkait LKTP dapat dilihat dari 2 (dua) hal yaitu keselarasan dengan peraturan lain yang berpotensi tumpang tindih dan infrastruktur yang mendukung efektivitas penyampaian laporan. Efektivitas dari sisi regulasi dianalisis dari keberadaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan sebagai dasar pembinaan dan

pengenaan

sanksi

pelaksanaan

penyampaian

LKTP

kepada

Kementerian Perdagangan serta keberadaan regulasi lain terkait LKTP yang diatur dalam ketentuan pelaksana seperti Peraturan Menteri atau Undang-Undang (UU) yang dijadikan landasan kebijakan instansi lain.

4.2.1 Ketentuan Mekanisme Penyampaian LKTP Sesuai dengan Keputusan Menperindag No.121 Tahun 2002, LKTP diwajibkan bagi perusahaan yang berbentuk: a. Perseroan yang memenuhi salah satu kriteria: 1) Merupakan Perseroan Terbuka (PT. Tbk); 2) Memilik i bidang usaha yang berkaitan dengan pengerahan dana masyarakat; 3) Mengeluarkan surat pengakuan utang; 4) Memiliki

jumlah

aktiva

atau

kekayaan

paling

sedikit

Rp

25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah); atau 5) Merupakan debitur yang laporan keuangan tahunannya diwajibkan oleh Bank untuk diaudit b. Perusahaan asing yang melakukan kegiatan usaha di wilayah negara Republik Indonesia menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta berwenang untuk mengadakan perjanjian; c. Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Daerah. 26    

d. LKTP yang disampaikan kepada Kementerian Perdagangan wajib diaudit oleh Akuntan Publik atau Instansi Pemerintah atau Lembaga Tinggi Negara yang memiliki kewenangan menerbitkan laporan akuntan khusus untuk PERSERO, PERUM dan Perusahaan Daerah. e. Dalam LKTP, harus menyampaikan Neraca, Laporan Rugi-Laba, Laporan Perubahan Equitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas laporan keuangan yang antara lain mengungkapkan utang piutang termasuk kredit bank dan investasi perusahaan. f. Informasi dalam LKTP bersifat terbuka, dan bagi yang berkepentingan dapat diperoleh dengan biaya sebesar Rp 5.000 per lembar yang merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). g. Perusahaan yang tidak menyampaikan LKTP dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. 4.2.2

Pelaksanaan

Penyampaian

Laporan

Keuangan

Tahunan

Perusahaan (LKTP) Secara umum, terlihat jumlah perusahaan yang melaporkan Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan di tahun 2014. Perusahaan di sektor perdagangan dan perindustrian merupakan dua sektor terbanyak yang patuh dalam menyampaikan LKTP. Hal ini dimungkinkan terjadi karena nuansa regulasi LKTP yang diatur dalam Keputusan Menperindag No.121 Tahun 2002 seolah-olah hanya untuk perusahaan yang bergerak di bidang perindustrian dan perdagangan. Sementara sektor lain seperti properti, perkebunan, pembiayaan, perbankan dan asuransi juga relatif baik dalam penyampaian LKTP. Kelima sektor ini terindikasi memiliki keuangan yang cukup baik sehingga memiliki

tingkat

kepatuhan

yang

baik

dalam

melaporkan

LKTP.

Perusahaan di sekor peternakan memiliki jumlah paling kecil dalam hal kepatuhan penyampaian LKTP karena masih banyak perusahaan kecil dan menengah di sektor peternakan sehingga mereka belum memiliki sistem akuntansi dan pembuatan laporan keuangan yang baik. 27    

Tabel 4.1 Jumlah Perusahaan Yang Melaporkan LKTP Tahun 2014 No  

Sektor  Industri  

Jumlah  Perusahaan  Yang  Melaporkan  LKTP  

1  

Peternakan  

10  

2  

Hotel  dan  turisme  

31  

3  

Konstruksi  

43  

4  

Investasi  

59  

5  

Pertambangan  

68  

6  

Asuransi  

74  

7  

Perbankan  

81  

8  

Pembiayaan  

92  

9  

Perkebunan  

196  

10  

Properti  

257  

11  

Industri  

497  

12  

Perdagangan  

582  

Sumber: Direktorat pendaftaran perusahaan dan pelaku distribusi, 2016  

4.2.2.1 Pelaksanaan Penyampaian LKTP di Jawa Timur Jumlah pelaku usaha di Jawa Timur yang melakukan pelaporan Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan (LKTP) berjumlah sekitar 36 perusahaan yang tersebar di sektor industri, perdagangan, energi, dan jasa perbankan dengan bentuk usaha Perusahaan Terbatas (PT) terbuka atau tertutup (Kemendag, 2016) dimana beberapa di antaranya merupakan satu grup usaha. Dalam survey ini, dilakukan pengambilan sampel yang diharapkan sudah mewakili sektor tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa 75% responden mengetahui informasi terkait kewajiban LKTP dari Kantor Akuntan Publik (KAP) dan 25% responden dari Kementerian Perdagangan. Penyampaian LKTP dilakukan dalam 2 (dua) bentuk, yaitu dokumen fisik (hard copy) dan 28    

dokumen elektronik (soft copy) yang disampaikan pada bulan Juni setiap tahunnya. Terkait dengan institusi pelaporan keuangan selain LKTP, 25% dari responden juga melaporkan laporan keuangan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), 50% kepada Bank Indonesia dan/atau Bank

Kreditur, 25% kepada Otoritas Jasa Keuangan, 25%

kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), dan 25% kepada Kementerian BUMN. Kewajiban lapor kepada institusi tersebut didasarkan pada ketentuan dan perundangan yang berlaku. Lebih lanjut, terdapat beberapa persepsi dari responden terhadap pelaksanaan kewajiban penyampaian LKTP, antara lain: a. Kepmenperindag Nomor 234/MPP/Kep/6/2000 memiliki sanksi yang berat atas ketidak-patuhan pelaku usaha. b. Mekanisme penyampaian LKTP belum efektif karena dilakukan secara manual dan belum terintegrasi dengan instansi lain yang juga mengatur kewajiban penyampaian laporan keuangan. c. Kewajiban penyampaian LKTP belum diikuti dengan pemberian manfaat bagi pelaku usaha sehingga fungsi pembinaan dan/atau pengawasan dari kebijakan tersebut belum optimal. d. Kepmenperindag Nomor 234/MPP/Kep/6/2000 menjamin kerahasiaan data yang dilaporkan dengan pemberlakuan pembatasan bagi akses publik.

Kebijakan terkait kewajiban penyampaian LKTP dinilai responden masih diperlukan dan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi pelaku usaha. Oleh karena itu diperlukan beberapa perbaikan, diantaranya: a. Mekanisme pelaporan LKTP dapat dilakukan terintegrasi dengan instansi lain yang memiliki kewenangan serupa. b. Penyampaian LKTP dapat dilakukan secara online dan bekerja sama dengan Kantor Akuntan Publik (KAP). Dengan demikian, pelaksanaan LKTP dapat dilakukan secara terkoordinir dan satu pintu. 29    

c. Kewajiban penyampaian LKTP dapat memberikan manfaat bagi pelaku usaha, seperti pemanfaatan informasi sektoral, kemudahan perizinan, hingga dukungan publikasi oleh pemerintah terhadap corporate branding dalam rangka Good Corporate Governance (GCG).

4.2.2.2 Pelaksanaan Penyampaian LKTP di Jawa Barat Pada umumnya perusahaan yang melakukan LKTP di Jawa Barat mengetahui informasi terkait LKTP berasal dari 2 (dua) sumber yaitu Kantor

Akuntan

Publik

(KAP)

yang

melakukan

audit

keuangan

diperusahaan dan perusahaan induk. Perusahaan yang melakukan LKTP di Jawa Barat berasal dari berbagai sektor seperti: perbankan, industri, perdagangan, konstruksi, properti, telekomunikasi dan listrik. Untuk Sektor perbankan pada umumnya melakukan LKTP dikarenakan adanya ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melampirkan bukti bahwa perusahaan telah memenuhi kewajiban penyampaian LKTP kepada Kementerian Perdagangan sebagai salah satu syarat laporan tahunan kepada OJK. Sementara untuk sektor lainnya, kepatuhan perusahaan dalam menyampaikan LKTP lebih didorong oleh kesadaran hukum pelaku usaha yang disampaikan oleh KAP. Sementara jika dilihat dai kepemilikan modal, perusahaan dengan Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) juga melakukan LKTP ke Kementerian Perdagangan karena didorong oleh kesadaran hukum. Perusahaan

dengan

PMA

juga

mempersepsikan

kewajiban

menyampaikan LKTP kepada Kementerian Perdagangan merupakan bagian dari transparansi, berbeda dengan laporan keuangan yang disampaikan kepada BKPM yang merupakan salah satu ketentuan dalam investasi. Oleh karena itu, LKTP yang dilaporkan ke Kementerian Perdagangan sifatnya lebih sederhana dibanding laporan keuangan tahunan yang di laporkan ke BKPM. 30    

Secara umum, persepsi pelaku usaha di Jawa Barat terhadap peraturan terkait LKTP adalah sebagai berikut: a. Informasi

terkait

penyampaian

LKTP

kepada

Kementerian

Perdagangan tidak disosialisasikan secara detil. Adapun kepatuhan pelaku usaha dalam menyampaikan LKTP dikarenakan kesadaran hukum setelah menerima informasi dari KAP. Dalam hal ini, KAP juga memberikan jasa pelayanan penyampaian LKTP bagi pelaku usaha sebagai bagian dari paket audit keuangan perusahaan. b. Perusahaan yang melakukan LKTP pada umumnya tidak mengetahui fungsi dari LKTP dan tidak merasakan manfaat dari LKTP.

4.2.3 Keberadaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pelaksanaan LKTP tidak terlepas dari keberadaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (UU WDP) mengingat UU dimaksud merupakan dasar hukum pengenaan sanksi dan pembinaan penyampaian LKTP. Secara konsep, UU WDP mewajibkan seluruh badan usaha untuk mendaftarkan statusnya kepada Kementerian Perdagangan secara periodik dalam waktu tertentu. Asumsinya, jika pelaku

usaha

melakukan

pendaftaran,

maka

akan

diikuti

oleh

penyampaian LKTP. Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa jumlah penyampaian LKTP akan mendekati jumlah pendaftaran perusahaan. Namun demikian, kondisi tersebut menjadi berbeda setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Puska PDN (2013) menjelaskan bahwa terhadap perusahaan-perusahaan lain, selain dari perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas ditentukan mutlak untuk tetap tunduk pada ketentuan UU WDP. Sedangkan terhadap perusahan berbentuk perseroan terbatas oleh mayoritas kalangan ditafsirkan untuk tidak tunduk pada ketentuan UU 31    

WDP, melainkan hanya tunduk pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 29 UU PT dan atas penundukan terhadap pasal tersebut sudah dianggap sebagai bentuk ketaatan terhadap perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Puska PDN (2013) juga menjelaskan bahwa terjadi penurunan pendaftaran perusahaan kedalam database Kementerian Perdagangan secara umum dikarenakan 2 faktor, yaitu (a) berlakunya UUPT; dan (b) otonomi

daerah.

UUPT

memberikan

kontribusi

yang

signifikan

dikarenakan pola pendaftaran yang dilakukannya telah sedemikian rupa tersistematisir dan bentuk perusahaan yang pertumbuhannya sangat pesat adalah perusahaan berbentuk perseroan terbatas, khususnya jika dibandingkan dengan jenis-jenis perusahaan lainnya yang ada dan diatur dalam UUPT. Apabila diperhatikan secara seksama penurunan yang terjadi secara drastis tersebut asumsi dasarnya adalah pada perusahaanperusahaan berbentuk perseroan terbatas yang berhenti melakukan pendaftaran perusahaan kepada Kementerian Perdagangan (Puska PDN, 2013). Meskipun demikian ada hal yang substansi di dalam pasal 29 UUPT dibandingkan pasal 9 UUWDP. Definisi Daftar Perseroan relatif lebih kecil ruang lingkupnya dibandingkan dengan definisi Daftar Perusahaan. Oleh karena itu sebenarnya kedua undang-undang ini masih dapat berjalan bersama-sama karena jenis perusahaan di dalam UUWDP relatif lebih luas kriterianya seperti seperti Badan Hukum seperti Koperasi, Persekutuan, Perseorangan serta perusahaan bentuk lainnya harus melakukan pendaftaran perusahaan. 4.2.4 Kendala Dalam Penyampaian LKTP Selama periode 2004-2007, tren penyampaian LKTP meningkat sebesar 1,3%. Hal ini disebabkan LKTP merupakan salah satu syarat dalam perpanjangan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dimana ketentuan TDP diatur dalam Kepmenperindag Nomor 596/MPP/Kep/2004 tentang 32    

Standar Penyelenggaraan WDP, khususnya dalam Bagian Kedua tentang Perubahan, Pembaharuan, Pembatalan dan Penghapusan. Namun pada periode 2007-2014, tren penyampaian LKTP menurun sebesar 2,4% karena Permendag No.37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan sebagai revisi dari Kepmenperindag Nomor 596/MPP/Kep/2004, tidak lagi mensyaratkan LKTP dalam pendaftaran perusahaan baru dan pembaharuan TDP. Sebagai informasi, TDP diperlukan sebagai salah satu syarat diterbitkannya Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP). Kondisi ini menyebabkan pelaku usaha tidak merasa penting menyampaikan LKTP karena tidak berdampak terhadap SIUP yang perlu dimilikinya. Selain itu, pemahaman hukum dari pelaku usaha terhadap regulasi terkait kewajiban penyampaian LKTP masih rendah akibat kurangnya sosialisasi. Faktor lain yang dianggap sebagai kendala dalam penyampaian LKTP kepada Kementerian Perdagangan adalah sistem penyampaian yang masih dilakukan secara manual. Hal ini relatif berbeda dengan beberapa instansi lain yang telah membangun sistem penyampaian LKTP melalui aplikasi online seperti: a. Ditjen Pajak Kementerian Keuangan dengan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan dengan transkrip kutipan elemen-elemen dari Laporan Keuangan menggunakan e-SPT atau e-filling. b. BKPM dengan NSWi (National Single Window for Investment) atau Laporan Kegiatan Penanaman Modal. c. OJK dengan Sistem Pelaporan Emiten atau Perusahaan Publik OJK (SPE-OJK) dengan aplikasi E-Reporting. Secara umum, pelaksanaan LKTP dinilai belum efektif yang disebabkan oleh dua hal, yaitu faktor regulasi yang masih menunjukkan adanya potensi tumpang tindih dan lemahnya law enforcement. Sementara aspek non regulasi yang merupakan tatanan teknis yang meliputi aplikasi pelaporan yang belum optimal, pelaporan yang belum online, belum dirasakannya manfaat kepatuhan pelaku usaha terhadap 33    

peraturan LKTP, dan masih minimnya sosialisasi. Berkaitan dengan hal tersebut, 72,7% responden mempersepsikan bahwa regulasi terkait LKTP diperlukan oleh Kementerian Perdagangan sebagai salah satu basis data pembinaan namun masih memerlukan revisi agar pelaksanaannya lebih efektif.

Gambar 4.2 Faktor Penyebab Belum Efektifnya Penyampaian LKTP

34    

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

5.1. Kesimpulan 1. Peraturan

LKTP

selain

diatur

dalam

Kepmenperindag

No.121/MPP/Kep/2/2002 tentang Ketentuan Penyampaian LKTP juga diatur dalam peraturan lain dengan format yang relatif serupa. Beberapa peraturan diantaranya: a. UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terutama pasal 66-69 terkait Laporan Tahunan, yang secara teknis diatur dalam Permen Hukum dan HAM Nomor M.HH-03.AH.01.01 tahun 2009 tentang Daftar Perseroan dimana pelaku usaha wajib menyampaikan Laporan Keuangan pada saat awal pembentukan perusahaan dan saat terjadi perubahan organisasi perusahaan. b. UU No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal terutama pasal 15 terkait kewajiban membuat laporan kegiatan penanaman modal, yang secara teknis diatur dalam Peraturan Kepala BKPM No.7 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.13 Tahun 2009 tentang Pedoman

dan

Penanaman

Tata

Modal

Cara terutama

Pengendalian terkait

Pelaksanaan

Laporan

Kegiatan

Penanaman Modal (LKPM) yang disampaikan secara tahunan dan pada saat terjadi perubahan investasi. c. UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal terutama pasal 8589 terkait Pelaporan dan Keterbukaan Informasi, yang secara teknis diatur dalam Keputusan Ketua Bappepam LK Nomor:KEP346/BL/2011

tentang

Penyampaian

Laporan

Keuangan

Perusahaan Publik yang saat ini menjadi kewenangan OJK. Penyampaian Laporan Keuangan dilakukan secara rutin setiap tahun untuk perusahaan yang sudah go public. 35    

d. UU No.10 Tahun 2011 Perubahan Atas UU No.32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, terutama pasal 6, huruf k mengenai penetapan persyaratan keuangan minimum dan kewajiban pelaporan bagi pihak yang memiliki ijin usaha terkait perdagangan berjangka komoditi; yang secara teknis diatur

PP

No.49

tahun

2014

tentang

Penyelenggaraan

Perdagangan Berjangka Komoditi terkait Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Penasehat Berjangka dan Pengelola Sentra Dana Berjangka Wajib menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan. e. UU No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang secara teknis diatur Permenkeu No.208/PMK.03/2009 tahun 2009 tentang

perubahan

atas

Permenkeu

No.255/PMK.03/2008

tentang Penghitungan Besarnya Angsuran PPh. Peraturan ini mengatur kewajiban bagi wajib pajak perusahaan/badan untuk melampirkan LKTP didalam laporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak. Dalam ketentuan ini, LKTP yang dilampirkan bersifat rahasia dan tidak terbuka untuk publik. 2. Peraturan terkait LKTP dipersepsikan belum efektif karena beberapa

kendala antara lain: a. Adanya

peraturan

perundangan

lain

yang

mengatur

penyampaian Laporan Keuangan yang formatnya menyerupai LKTP yaitu: 1) UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terutama pasal 66-69 terkait Laporan Tahunan 2) UU No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal terutama pasal 15 3) UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal terutama pasal 85-89

36    

4) UU No.10 Tahun 2011 Perubahan Atas UU No.32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, terutama pasal 6, huruf k 5) UU No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang secara teknis diatur Permenkeu No.208/PMK.03/2009 tahun 2009

tentang

perubahan

No.255/PMK.03/2008

tentang

atas

Permenkeu

Penghitungan

Besarnya

Angsuran PPh. b. Pemahaman hukum dari pelaku usaha terhadap regulasi terkait kewajiban penyampaian LKTP masih rendah akibat kurangnya sosialisasi. c. Sistem penyampaian LKTP di Kemendag masih dilakukan secara manual. Berdasarkan diskusi terbatas seyogyanya dibangun sistem penyampaian LKTP melalui aplikasi online seperti pada: 1) Ditjen Pajak Kementerian Keuangan dengan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan dengan transkrip kutipan elemenelemen dari Laporan Keuangan menggunakan e-SPT atau efilling. 2) BKPM

dengan

NSWi

(National

Single

Window

for

Investment) atau Laporan Kegiatan Penanaman Modal 3) OJK dengan Sistem Pelaporan Emiten atau Perusahaan Publik OJK (SPE-OJK) dengan aplikasi E-Reporting. 5.2. Rekomendasi Kebijakan Berdasarkan hasil survey, 72,7% responden pelaku usaha wajib LKTP mendukung adanya peraturan LKTP namun perlu penyempurnaan yang meliputi: kemudahan penyampaian, tidak duplikasi dengan peraturan lainnya, dan memberikan manfaat bagi pelaku usaha.

37    

Rekomendasi kebijakan yang bisa diajukan oleh Pusat Pengkajian Perdagangan Dalam Negeri, Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan yaitu: 1. Melakukan analisis terhadap data LKTP sehingga dapat dijadikan informasi yang bermanfaat bagi pelaku usaha. 2. Menyatukan penyampaian LKTP menjadi satu pintu sebagai kebijakan jangka panjang. Kondisi ini berimplikasi terhadap keberadaan peraturan-peraturan terkait kewajiban penyampaian Laporan Keuangan/LKTP. Perlu diusulkan institusi yang akan menjadi pengelola LKTP. Untuk Kementerian/Lembaga lainnya yang memerlukan informasi LKTP dapat melakukan Memorandum of Understanding (Nota Kesepahaman) dengan institusi pengelola LKTP. 3. Mengusulkan

LKTP

kembali

menjadi

salah

satu

syarat

perpanjangan TDP untuk perusahaan dengan aset paling sedikit Rp.25 miliar. 4. Menjalin kerja sama dengan Kantor Akuntan Publik terkait sosialisasi kewajiban penyampaian LKTP oleh pelaku usaha mengingat kepatuhan pelaku usaha dalam menyampaikan LKTP akibat adanya informasi dari Kantor Akuntan Publik. Esensi dari sosialisasi antara lain menjelaskan bahwa meskipun ada duplikasi penyampaian LKTP tetapi terdapat perbedaan tujuan regulasi terkait LKTP. 5. Menerapkan sistem penyampaian LKTP di Kemendag secara online. Untuk itu perlu melakukan revisi terhadap Kepmenperindag No.121/MPP/Kep/2/2002 tentang Ketentuan Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan terutama terkait dengan Pasal 12 ayat 3, dimana perlu penyederhanaan teknis pelaporan dengan menghilangkan bentuk laporan disket dan mengganti dengan sistem pelaporan online.

38    

DAFTAR PUSTAKA

Astuti, Christina Dwi. (2007). Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan. Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi dan Keuangan Publik, Vol.2, No.1, Januari 2007. Bapepam dan LK. (2011). Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No.Kep-346/BL/2011 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Dhesinta, W.S. dan Andini, A.P. (2015). Analisis Yuridis Mekanisme Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Guna Terwujudnya Pembangunan Desa. Makalah Penelitian, Fakultas Hukum UGM. Djalil, Sofyan. (2000). Good Corporate Governance. Seminar Corporate Governance di Universitas Sumatera Utara tanggal 26 Juni 2000. Gaffar, Afan. (1999). Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Hidayat. (1986). Definisi Efektifitas. Angkasa. Bandung. Ksa,

Agrianti. (2003). Faktor-faktor yang Menentukan Kepatuhan Perusahaan Publik Terhadap Regulasi Informasi di Indonesia. Makalah penelitian di Simposium Nasional Akuntansi VI, Surabaya 16-17 Oktober 2003.

Kurniawan, Agung. (2005). PEMBARUAN, Yogyakarta.

Transformasi

Pelayanan

Publik.

Laksmono, Yan Andriyanto. (2012). Analisis Yuridis Terhadap Pemberhentian Sementara Notaris Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.M.02.PR.08.10 Tahun 2004. Mansyur. Andi Ahmad. (2013). Analisis Yuridis Normatif Terhadap Pemalsuan Akta Otentik Yang Dilakukan Oleh Notaris. Jurnal Karya Ilmiah, Kemendikbud, Universitas Brawijaya.

39    

Permana, A. E.V. (2012). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan. Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Lampung. Puska PDN. (2013). Analisis Pelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan di Era Otonomi Daerah. Kajian Penelitian BPPKP, Kemendag. Putra, Frengky Andri. (2013). Analisis Yuridis Perundang-undangan Terkait Tindak Pidana Jual Beli Organ Tubuh untuk Kepentingan Transplantasi Organ Ginjal. Jurnal Ilmiah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Universitas Brawijaya. Republik Indonesia. (1982). Undang-undang No.3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Sekretariat Negara. Jakarta. Republik Indonesia. (1995). Undang-undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Sekretariat Negara. Jakarta. Republik Indonesia. (2002). Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.121/MPP/Kep/2/2002 tentang Ketentuan Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan. Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Jakarta. Republik Indonesia. (2007a). Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sekretariat Negara. Jakarta. Republik Indonesia. (2007b). Undang-undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Sekretariat Negara. Jakarta. Republik Indonesia. (2008). Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sekretariat Negara. Jakarta. Republik Indonesia. (2011). Undang-undang No.10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Sekretariat Negara. Jakarta. Soekanto, Soerjono. (1984). Pengantar Penelitian Hukum. UI-Press. Jakarta. Soekanto, S. dan Mamudji, S. (2009). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan ke – 11. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. Sugono, Bambang. (1996). Metodologi Penelitian Hukum. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 40    

Utami,

Dewi Ratnaning. (2007). Tinjauan Yuridis Mekanisme Pembentukan Akta Pendirian Koperasi Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor:01/Per/M.KUKM/I/2006. Skripsi Universitas Jember Fakultas Hukum.

Winarno, Budi. (2008). Kebijakan Publik Teori dan Proses. PT Buku Kita. Jakarta.

41    

LAMPIRAN Lampiran 1. Kuesioner

KUESIONER     Kegiatan    :              Analisis  Implementasi  Peraturan  terkait     Laporan  Keuangan  Tahunan  Perusahaan  (LKTP)   PETUNJUK  PENGISIAN  DATA   Kami   berharap   Bapak/Ibu   dapat   memberikan   informasi   yang   sebenarnya,   Semua   informasi   yang   didapat   dari   hasil   survey   ini,   akan   dianalisis   dan   ditabulasi   secara   gabungan   sehingga   informasi   yang   diperoleh   akan   bersifat  RAHASIA   dan   hanya   akan   digunakan   untuk   penelitian   semata.   Atas   bantuan   dan   partisipasinya,   kami   mengucapkan  terima  kasih.   LEMBAGA  PELAKSANA  SURVEY   Pusat  Kebijakan  Perdagangan  Dalam  Negeri   Badan  Pengkajian  dan  Pengembangan  Perdagangan     Kementerian  Perdagangan    Republik  Indonesia   Jl.  M.I.  Ridwan  Rais  No.  5,  Gedung  Utama  Lantai  15  Jakarta  Pusat   Telp.  021-­‐23528692,  Fax.  021-­‐23528692   Tim  Survey     Nama   Kumara  Jati   Firman  Mutakin   Bagus  Wicaksena   Yudha  Hadian  Nur   Riffa  Utama   Selvi  Menanti   Ari  Wahyudi  Hertanto  

e-­‐mail  address  

No.  Telp  

[email protected]    

08128512283  

[email protected]    

085781118823  

[email protected]  

08161862527  

[email protected]  

08122173471  

[email protected]  

0818186354  

[email protected]  

081310351379  

[email protected]  

0858801  23180  

      42    

  I.  

WILAYAH    RESPONDEN    

1  

Propinsi  

:    

2  

Kabupaten/  Kota  

:    

  II.  

IDENTITAS    RESPONDEN    

3  

Nama  Instansi/   Perusahaan  

:    

4  

Alamat  

:    

 

 

 

5  

No.  Telp  

:    

6  

Email  

:    

7  

Bidang  Usaha  

:   PT/KOPERASI/CV/FA/PO/BPL/LAINNYA  .....................................  

8  

Nama  Responden  

:    

 

                   ………………………,…………………       2016                                  (……………………………………………)           43    

II.  

PERTANYAAN  

No  

Pertanyaan  Tertutup  

Ya  

9.  

Apakah  perusahaan  ini  membuat  Laporan   Keuangan  Tahunan  Perusahaan  rutin  tiap  tahun?  

 

 

 

10.   Apakah  Laporan  Keuangan  Tahunan  Perusahaan   ini  dilaporkan  ke  instansi  pemerintah  tertentu?   Alasan  

 

 

 

11.   Apakah  saudara/i  mengetahui  adanya  ketentuan   tentang  wajib  penyampaian  Laporan  Keuangan   Tahunan  Perusahaan?  

 

 

 

12.   Apakah  perusahaan  ini  membuat  Laporan   Keuangan  Tahunan  yang  diaudit  oleh  Akuntan   Publik?  

 

 

 

13.   Apakah  pernah  ada  pihak  lain  yang  menanyakan   perizinan  usaha/  laporan  keuangan  seperti   petugas  pajak  atau  calon  investor?  

 

 

 

14.   Apakah  menurut  saudara/i  Laporan  Keuangan     Tahunan  Perusahaan  memiliki  manfaat  bagi  bisnis   saudara/i?  

 

 

15.   Apakah  selama  ini  pemerintah  melalui   Kementerian  terkait  telah  memberikan  sosialisasi   tentang  peraturan  wajib  penyampaian  Laporan   Keuangan  Tahunan  Perusahaan?  

 

 

 

Tidak  

Keterangan  

                44    

No  

Pertanyaan  Terbuka  

Penjelasan  

16.   Apa  saran  saudara/i  mengenai  peraturan  Laporan   Keuangan  Tahunan  Perusahaan  ini?  Tetap   ada/direvisi/dihapus?  Mengapa?  

 

17.   Apa  benefit/keuntungan  yang  diinginkan  apabila   peraturan  wajib  penyampaian  Laporan  Keuangan   Tahunan  Perusahaan  ini  tetap  ada?  (Misalnya:   dipermudah  membuat/memperpanjang  Tanda  Daftar   Perusahaan,  sosialisasi,  promosi,  keringanan  pajak,  dll)  

 

                                    45    

Lampiran 2. Surat Undangan Nomor   :   April  2016  

 /BPPP.2/UND/04/2016              

               

                         

       Jakarta,                

Lampiran   :    1  (Satu)  Berkas   Hal  

:    Undangan  Diskusi  Terbatas  Analisis  Implementasi  Peraturan  Terkait    

 

     Laporan  Keuangan  Tahunan  Perusahaan  (LKTP)  

Yth.  Sdr.     (mohon  lihat  lampiran)     Di              JAKARTA     Pada  tahun  2016,  Pusat  Pengkajian  Perdagangan  Dalam  Negeri  (Puska  Dagri),   Badan  Pengkajian  dan  Pengembangan  Perdagangan,  Kementerian  Perdagangan  sedang   melakukan  Analisis  Implementasi  Peraturan  Terkait  Laporan  Keuangan  Tahunan   Perusahaan  (LKTP)  yang  bertujuan  menganalisis  efektivitas  peraturan.  Sampai  dengan   saat  ini  kegiatan  analisis  sudah  pada  tahap  penyempurnaan  laporan  akhir  khususnya   pada  bab  Kesimpulan  dan  Rekomendasi  Kebijakan  (terlampir).  Dalam  rangka   mendapatkan  masukan  dari  para  stakeholders,  maka  kami  bermaksud   menyelenggarakan  diskusi  terbatas  tersebut  pada:     Hari/tanggal  

:    Selasa,  28  April  2016  

Waktu  

 

:    Pukul  14.00  WIB  s.d.  17.00.    

Tempat  

 

:    Ruang  Rapat  Puska  Dagri  ,  Gedung  Utama  lantai  15        Jalan  M.I.  Ridwan  Rais  No.  5    Jakarta  10110  

  Demikian,  atas  perhatian  dan  kehadiran  Bapak/Ibu,  kami  menyampaikan    terima   kasih.            Kepala            Pusat  Pengkajian  Perdagangan   Dalam  Negeri                Ninuk  Rahayuningrum               46    

Lampiran  Surat   Nomor   :                 /BPPP.2/UND/04/2016   Tanggal  

:                April  2016  

      DAFTAR  UNDANGAN         1.

Direktur  Bina  Usaha  dan  Pelaku  Distribusi,  Direktorat  Jenderal  Perdagangan  Dalam   Negeri,  Kementerian  Perdagangan    

2.

Deputi  Bidang  Pengendalian  Pelaksanaan  Penanaman  Modal,     Badan  Koordinasi  Penanaman  Modal  (BKPM)  

3.

Kepala  Eksekutif  Pengawas  Pasar  Modal,  Otoritas  Jasa  Keuangan  

4.

Direktur  Penyuluhan,  Pelayanan,  dan  Hubungan  Masyarakat,  Direktorat  Jenderal   Pajak,  Kementerian  Keuangan.  

5.

Pengurus  Ikatan  Akuntan  Indonesia  

6.

Pimpinan  PT.  Mitsui  Indonesia  

47    

Lampiran  Surat   Nomor   :                 /BPPP.2/UND/04/2016   Tanggal  

:                April  2016  

FORMULIR  KESEDIAAN  HADIR   Bersama  ini  kami  sampaikan  bahwa:     Nama  

:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    

Nama  Instansi  

:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    

Alamat  

:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    

 

 

Telepon  

:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    

HP  

:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    

Email  

:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    

 

 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    

 

Berminat  dan  bersedia  untuk  mengikuti  Diskusi  secara  penuh  pada  hari  Selasa,   tanggal    28  April    2016.  Konfirmasi  kehadiran  mohon  dapat  disampaikan  melalui   Sdri.  Reli  atau  Sdri.  Try  Asrini  Telp/Fax  :  021-­‐23528692.   Demikian  kami  sampaikan,  atas  perhatiannya  kami  ucapkan  terima  kasih   Hormat  kami       Nama  Peserta     48    

Lampiran  Surat   Nomor    :           /BPPP.2/UND/04/2016   Tanggal  :            April  2016       SUSUNAN  ACARA   DISKUSI  TERBATAS  ANALISIS  IMPLEMENTASI  PERATURAN     TERKAIT  LAPORAN  KEUANGAN  TAHUNAN  PERUSAHAAN  (LKTP)   Kamis,  28  April  2016,     Ruang  Rapat  Puska  Dagri  -­‐  Kemendag     No.  

Waktu  

Acara  

Pembicara/Fasilitator  

1.  

14:00  –  14:30   Pendaftaran    

Panitia  

2.  

14:30  –15:00   Pembukaan  

Kepala  Pusat  Pengkajian   Perdagangan  Dalam   Negeri  

3.  

15:00  –  16:15   Pemaparan  Hasil  Sementara   Analisis  Implementasi   Peraturan  Laporan   Keuangan  Tahunan   Perusahaan  (LKTP)  

 

4.  

16:15  –  16:45   Diskusi    

Tim  Analisis    

5.  

16:45  –  17:00   Penutupan  

Kepala  Pusat  Pengkajian   Perdagangan  Dalam   Negeri  

Tim  Analisis  

49