Urgensi Aspek Pengawasan Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan BLU Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU
BLU untuk Indonesia yang Lebih Baik
…mendukung terwujudnya bangsa yang maju dan sejahtera KEMENKEU
Pembinaan pengelolaa n keuangan
…. BLU yang baik, dengan ciri kinerja, a.l:
Kinerja Sehat dan Akuntabel (Compliance & Performance)
…peningkatan pelayanan … sinergi pembinaan untuk mendorong terwujudnya tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel…...
…keterbukaan pengelolaan …modernisasi pengelolaan bisnis
Good BLU Governance & Clean BLU
…mengembangkan teknikteknik dan inovasi baru
K/L TEKNIS
Pembinaan teknis layanan
Pelayanan yang berkualitas dengan standar layanan minimal Layanan yang Efisien dan Produktif SDM Profesional dengan Sistem Remunerasi, Reward & Punishment yang mendorong kinerja 2
DASAR HUKUM
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PENDIDIKAN TINGGI
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 74 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 180/PMK.05/2016 TENTANG PENETAPAN DAN PENCABUTAN PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM PADA SATUAN KERJA INSTANSI PEMERINTAH
3
PENGELOLAAN KEUANGAN BLU PENGERTIAN BLU Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
KARAKTERISTIK BLU 1. Berkedudukan sebagai instansi pemerintah (asetnya merupakan kekayaan negara yang tidak dipisahkan) 2. Menghasilkan barang/jasa yang seluruh/sebagian dijual kepada masyarakat 3. Tidak mengutamakan mencari keuntungan 4. Dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan produktivitas ala korporasi
FLEKSIBILITAS BLU, a.l.: 1. Pendapatan dapat digunakan langsung, dengan melakukan pengesahan ke KPPN 2. Flexible budget dengan ambang batas 3. Investasi jangka pendek untuk pengelolaan kas 4. Melakukan utang jangka pendek 5. Menghapuskan barang inventaris dengan alasan efisiensi dan efektivitas 6. Surplus digunakan pada tahun anggaran berikutnya dan defisit dimintakan dari APBN
TUJUAN BLU Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa
4
Karakteristik Kelembagaan
• Sumber pendapatan dari jasa layanan/PNBP fungsional. • Seluruh pendapatan harus disetor ke Kas Negara. • Dapat menggunakan PNBP fungsional atas ijin Menkeu. • Tidak mempunyai fleksibilitas pengelolaan keuangan. • Pertanggungjawaban dg SPM. • Sisa anggaran lebih di akhir tahun tdk dpt digunakan lagi. • Kekayaan negara tidak dipisahkan.
• Motif: not-for-profit. • Memberikan layanan quasi public goods, tidak internal service dan bukan administratif. • Mempunyai PNBP yang signifikan (> =Rp 15 miliar). • Dapat menggunakan PNBP secara langsung. • Mempunyai fleksibilitas pengelolaan keuangan negara. • Pertanggungjawaban dg SP3B. • Surplus dapat digunakan pada tahun anggaran berikutnya. • Kekayaan negara tidak dipisahkan.
• Motif: Profit. • Memberikan layanan private goods (rivalry dan excludability). • Seluruh pendapatan operasional mampu menutupi seluruh biaya operasional dan investasi. • Pendapatan usaha bukan merupakan PNBP. • Mempunyai otonomi/fleksibilitas manajerial yang luas. • Surplus dapat digunakan dan untuk investasi langsung. • Mampu berkontribusi terhadap PNBP laba pemerintah. • Kekayaan negara yang dipisahkan.
Asas BLU
Kementerian Negara/Lembaga
BLU
1. Unit kerja K/L untuk tujuan pemberian layanan umum berdasarkan kewenangan yang didelegasikannya. 2. Bagian perangkat pencapaian tujuan K/L sehingga status hukum BLU tidak terpisah dari K/L. 3. Menteri/pimpinan lembaga bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikan kepada BLU dari segi manfaat layanan. 4. Pejabat yang ditunjuk mengelola BLU bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikannya. 5. BLU menyelenggarakan kegiatan tanpa mengutamakan mencari keuntungan. 6. RKA serta LK dan kinerja BLU disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari RKA serta LK dan kinerja K/L. 7. BLU mengelola penyelenggaraan layanan umum sejalan dengan praktik bisnis yang sehat.
Kondisi Riel BLU
BLU
Problem Umum • Transparansi/akuntabilitas terkait dengan pengelolaan keuangan internal; • Penetapan target PNBP lebih rendah dibandingkan realisasi tahun sebelumnya; • Terjadinya kasus hukum yang melibatkan pengelola BLU; • Kepatuhan terhadap regulasi Pola Pengelolaan Keuangan BLU; • Over capacity SDM; • Idle cash; • Pengelolaan aset tetap.
Berpotensi secara teknis mengganggu pencapaian tujuan BLU
Evaluasi Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan BLU (Berdasarkan Hasil Monev 2015 dan 2016) Problema teknis berulang pada aspek: 1. Penganggaran yang belum sesuai dengan ketentuan; 2. Transparansi dan akuntabilitas yang masih perlu dibenahi; 3. Optimalisasi aset tetap dalam rangka Revenue Generating Activity yang masih rendah; 4. Masih kurang efektifnya keberadaan dewas; 5. Remunerasi dan penilaian kinerja belum terlaksana dengan baik; 6. Optimalisasi Idle Cash masih perlu ditingkatkan.
Contoh Kasus Permasalahan yang melibatkan pengelola: 1. Kasus pengelolaan kerjasama antara Universitas Jenderal Soedirman dengan P.T. Antam; 2. Kasus penggelapan dana Universitas Bengkulu oleh Bendahara Pengeluaran; 3. Temuan BPK pada pelaksanaan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada Universitas Lampung yang menemukan penjaminan sertifikat deposito pada Bank BTN; 4. Terjadinya selisih pencatatan kas antara BLU Unmul dan KPPN Samarinda lebih kurang Rp 40 Milyar; 5. Terjadinya selisih pencatatan kas antara BLU Unud dan KPPN Denpasar Rp 2,7 Milyar.
Pengawasan, Pemeriksaan, Penilaian Kinerja Pengawasan
Pemeriksaan
• Pengawasan oleh Dewan Pengawas yang terdiri dari unsur pejabat dari Kementerian Negara/Lembaga, Kementerian Keuangan, dan tenaga ahli (profesional). • Dewan Pengawas menyampaikan laporan pengawasan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga, Menteri Keuangan, dan Dirjen Perbendaharaan terdiri atas Laporan Periodik, Laporan Khusus, dan Laporan Akhir Dewas.
INTERNAL Pemeriksaaan dilaksanakan oleh Satuan Pemeriksaan Intern (SPI). EKSTERNAL Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Penilaian Kinerja
Penialian kinerja BLU Pusat dilakukan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pembinaan PK BLU, meliputi: a. Penilaian Tingkat Kesehatan BLU (Aspek Keuangan dan Aspek Pelayanan). b. Penilaian Capaian Kontrak Kinerja BLU, berdasarkan kontrak kinerja antara pemimpin BLU dengan Dirjen Perbendaharaan.
Peran Dewas BLU Principal
• Aspek Layanan • Apek Keuangan
Agency
Referensi: • PP Nomor 23 Tahun 2005 • PMK Nomor 95/PMK.05/2016
K/L & Kemenkeu P e m b i n a a n
BLU
Penanggungjawab pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum
Wakil Principal
Dewas
Unit kerja K/L yang bertujuan memberikan layanan umum
Melakukan Pengawasan dan memberikan nasehat kepada pejabat pengelola BLU Memberikan pendapat dan saran kepada Menteri mengenai RSB dan RBA yang disusun oleh Pengelola BLU Mengetahui kebijakan dan tindakan yang dilaksanakan oleh Pengelola BLU
Target Implementasi Pola PK BLU
Dewas
BPK
Itjen
BLU
Pejabat Pengelola BLU
SPI
Manajemen kas Manajemen piutangutang Investasi Pemanfaatan aset KSO Pengadaan Barang/jasa
Proses Bisnis
Kinerja Layanan Publik 12
