STUDI INTE ERPRETAT TIF TENTA ANG POLA A PENGELOLAAN KE EUANGAN N BADA AN LAYAN NAN UMUM M (PPK-BL LU) PADA B BALAI BES SAR KESEHAT TAN PARU MASYARA AKAT SUR RAKARTA
AH PUBLIK KASI NASKA
D Disusun oleh:: INEST TI LITASW WARI NIM M B2001003 355
FAK KULTAS E EKONOMI DAN BISN NIS UNIVERSITAS MUH HAMMADIY YAH SURA AKARTA 2016
8Dd
LAI^N^N
Ulm (}PruLr,
P(,dt4@b@iilpdblhwGkJ
ABSTRAKSI Penelitian ini dilakukan untuk Menggambarkan dan menjelaskan konsep Pola Pengelolaan Keuangan di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta sebelum menjadi Badan Layanan Umum.. Menggambarkan dan menganalisa implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) pada Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta. Menggambarkan dan menganalisa kinerja keuangan dan laporan keuangan Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta setelah mengimplementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU). Mengidentifikasi dan menjelaskan kendala yang dihadapi oleh Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta dalam kinerja keuangan dan laporan saat mengimplementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU). Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan interpretative. Subjek penelitian ini adalah pihak-pihak yang mengetahui pelaksanaan BLU dan PPK-BLU khususnya kinerja keuangan dan laporan keuangan serta masuk dalam kriteria informan yang dibutuhkan. Subjek penelitian yaitu, Kasubbag Keuangan BBKPM Surakarta serta Kepala Urusan Akuntansi dan Verifikasi BBKPM Surakarta. Teknik analisa data yang digunakan adalah dengan metode analisa interpretative. Hasil penelitian menunjukan Sebelum BBKPM Surakarta menjadi BLU pengelolaan keuangannya menggunakan Rencana Strategis untuk sisi perencanaan jangka menengahmya. Sedangkan, dokumen penganggrannya menggunakan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Pengelolaan pendapatan operasional yang didapat langsung disetorkan ke kas negara terlebih dahulu setelah disetorkan baru bisa digunakan. Instansi bukan BLU juga tidak boleh melakukan utang piutang dan investasi jangka panjang. Implementasi PPK-BLU di BBKPM Surakarta sudah berjalan dengan baik, BBKPM Surakarta sudah mengimplementasi syarat administratif seperti Rencana Strategi Bisnis, Rencana Bisnis Anggaran dan Laporan Keuangan menggunakan Standar Akuntansi Keuangan serta Standar Akuntansi Pemerintah. Setelah menjadi BLU, kinerja BBKPM Surakarta khususnya kinerja keuangan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Ini membuktikan bahwa BBKPM Surakarta sudah mengimplementasi PPK-BLU dengan baik. BBKPM Surakarta masih menghadapi kendala dalam pengimplementasian PPK-BLU khususnya kinerja keuangan diantaranya ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, harus membuat laporan keuangan lebih dari satu laporan keuangan, keterbatasan SDM dalam membuat laporan keuangan, keterbatasan aplikasi yang ada, membuat laporan dengan cara manual dan belum terealisasinya rasio subsidi pasien, membuat BBKPM Surakarta belum memenuhi target skor yang diharapkan Pemerintah. Kata kunci : Pengelolaan keuangan, PPK-BLU,Balai besar Kesehatan Paru Masyarakat
ABSTRAK
This study was conducted to Describe and explain the concept of Financial Management at the Center for Lung Health Community Surakarta before becoming Public Service Agency. Describe and analyze the implementation of the Financial Management of Public Service Agency (PPK-BLU) at the Great Hall of the People Lung Health Surakarta. Describe and analyze the financial performance and financial statements of the Center for Public Health Lung Surakarta after implementing Financial Management Public Service Agency (PPK-BLU). Identify and explain the constraints faced by the Center for Public Health Lung Surakarta in financial performance and statements when implementing Financial Management Public Service Agency (PPK-BLU). This type of research is qualitative interpretative approach. The subjects were parties know BLUDs implementation and PPK-BLU particularly financial performance and financial reports as well as included in the criteria required informant. The subject of research is, Kasubbag BBKPM Surakarta Finance and Head of Accounting and Verification BBKPM Surakarta. Data analysis technique used is the interpretative analysis method. The results showed Before BBKPM Surakarta be BLU financial management using strategic plan for the medium-term planning. Meanwhile, budgeting document using the Work Plan Budget (RKA). Management of operating income earned directly deposited into the state treasury advance can only be used once deposited. Agencies not BLU also abstains debts and long-term investment. Implementation PPK-BLU in Surakarta BBKPM already well underway, BBKPM Surakarta already implementing the administrative requirements such as Business Strategy Plan, Business Plan Budget and Financial Statements using the Financial Accounting Standards as well as the Government Accounting Standards. After becoming BLU, performance BBKPM Surakarta in particular financial performance has increased from year to year. This proves that BBKPM Surakarta already implementing PPK-BLU well. BBKPM Surakarta still facing obstacles in implementing PPK-BLU particularly financial performance including timely submission of financial statements, should make financial reports more than one financial statement, limited human resources in financial reporting, the limitations of existing applications, create reports manually and not realization subsidies patient ratio, making BBKPM Surakarta not meet Government targets expected score. Keywords: financial management, PPK-BLU, a large hall Lung Health Community
yang
PENDAHULUAN Pada tahun 2003, pemerintah
fleksibel
untuk
menetapkan
praktek-praktek
bisnis
yang
sehat
mengeluarkan dua peraturan keuangan
dalam rangka memberikan pelayanan
negara yaitu UU No. 17 tahun 2003,
maksimal kepada masyarakat dengan
mengatur keuangan negara. UU No. 1
tetap
tahun 2004, mengatur pembendaharaan
efisisensi,
negara. Pada tahun 2005 pemerintah
Badan
mengeluarkan
tambahan
Layanan Umum adalah alat pemerintah
mengatur
dalam
yaitu
peraturan
UU
No.
15,
menonjolkan dan
prduktivitas,
efektifitas
melalui
Umum.
Badan
Layanan
pembaharuan
pemeriksaan keuangan negara. Sejak
keuangan
dikeluarkannya
meningkatkan kinerja pelayanan publik
ketiga
peraturan
sektor
manajemen
publik
untuk
telah
yang berbasis pada hasil, akuntabiltas,
efisien,
tranparan dan profesionalitas. Badan
profesional, akuntanbel dan transparan.
Layanan Umum menyediakan barang
Ketiga peraturan tersebut juga merubah
atau jasa kepada masyarakat dan tidak
pola
terpusat
mengutamakan keuntungan. Ada tiga
menjadi pola desentralisasi. Dengan
syarat pokok apabila sebuah instansi
perubahan-perubahan
akan menjadi Badan Layanan Umum,
tersebut sistem pemerintahan berubah
menjadi
lebih
pemerintahan
yang
tersebut,
penggunaan dana pemerintah menjadi
yaitu
lebih jelas dan tepat sasaran, dari yang
persyaratan teknis dan persyaratan
hanya membiayai input dan proses
administratif.
berubah arah menjadi fokus pada
adalah persyaratan yang terkait dengan
output. Semua perubahan yang terjadi
peyelenggaraan
memberikan
masalah
teknis adalah persyaratan yang terkait
yang
dengan kinerja pelayanan dan kinerja
semakin
untuk
tingginya
dibutuhkan sumber
solusi
dana
pemerintah daya
yang
sedangkan dimiliki
persyaratan
keuangan. adalah
substantif,
Persyaratan
umum.
Persyaratan
persyaratan
subtantif
Persyaratan
administratif
terkait
dengan
kelengkapan dokumen seperti pola tata
pemerintahan terbatas. yang
kelola, rencana strategis bisnis, standar
telah dikeluarkan tersebut, pemerintah
layanan minimal, laporan keuangan
merubah pola pengelolaan
dan laporan audit/atau bersedia diaudit.
Dengan
undang-undang
keuangan
Balai
Besar
Kesehatan
Paru
Balai
Besar
Kesehatan
Paru
Masyarakat (BBKPM) sebagai salah
Masyarakat (BBKPM) Surakarta yang
satu fasilitas pelayanan kesehatan dapat
semula di bawah pembinaan Direktorat
menjadi tempat penelitian maupun
Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat di
pengembangan pemeliharaan kesehatan
alihkan di bawah pembinaan Direktorat
masyarakat khususnya penyakit paru
Jenderal
sehingga dapat meningkatkan derajat
(dahulu bernama Direktorat Jenderal
kesehatan
BBKPM
Bina Pelayanan Medik) dan sebagai
Surakarta sebagai UPT Pusat dari
upaya untuk memberikan kemudahan
Kementerian Kesehatan RI mempunyai
serta peningkatan pelayanan kepada
visi “Menjadi Pusat Pelayanan Prima
masyarakat, maka BBKPM Surakarta
Kesehatan Paru Masyarakat” sesuai
telah
dengan tupoksinya menyelenggarakan
Kementerian
pelayanan
Upaya
Pengelola Keuangan Badan Layanan
Kesehatan Perorangan (UKP) maupun
Umum (PK BLU). Untuk menjaga dan
Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)
menjamin mutu pelayanan kesehatan,
meliputi
BBKPM
masyarakat.
dan
kegiatan
pelayanan
spesialistik
dan
kesehatan
rujukan
paru
diantaranya Pelayanan Rawat Jalan Paru
(Poliklinik
dan
Penunjang
Bina
Upaya
mendapat
Kesehatan
kepercayaan Keuangan
Surakarta
dari
sebagai
telah
mengupayakan sertifikasi ISO semua pelayanan di tahun 2011. Dengan adanya BBKPM dapat
Kesehatan), Pelayanan Gawat Darurat
meningkatkan
(IGD) paru dan Pelayanan Rawat Inap
kepada masyarakat dan mendukung
Paru,
upaya Kementerian Kesehatan untuk
kegiatan
promosi
dan
pelayanan
pemberdayaan masyarakat di bidang
memberikan
kesehatan paru, kegiatan pendidikan
bermutu, merata dan terjangkau yang
dan
diaplikasikan
latihan
kesehatan
paru
serta
pelayanan
kesehatan
melalui
kesehatan
peningkatan
kegiatan penelitian dan pengembangan
akses masyarakat terhadap pelayanan
kesehatan paru.
kesehatan yang berkualitas dan jangan
Seiring
dengan
reformasi
organisasi di Kementerian Kesehatan, maka sejak bulan Januari tahun 2011
melupakan pasien yang tidak mampu.
TINJAUAN PUSTAKA
dibentuk dalam rangka memajukan
Landasan Teori
kesejahteraan
umum
dan
mencerdaskan
kehidupan
bangsa
1. Pengertian
Pola
Pengelolaan
Keuangan Badan layanan Umum
dengan
memberikan
fleksibilitas
(PPK-BLU)
dalam
pengelolaan
keuangan
Badan Layanan Umum adalah
berdasarkan prinsip ekonomi dan
instansi di lingkungan pemerintah
produktifitas dan penerapan praktek
yang dibentuk untuk memberikan
bisnis yang sehat. Dalam peraturan
pelayanan
masyarakat
ini, praktek bisnis yang sehat adalah
berupa penyediaan barang dan/ atau
penyelenggaraan fungsi organisasi
jasa
berdasarkan
kepada
yang
dijual
tanpa
kaidah-kaidah
mengutamakan mencari keuntungan
manajemen yang baik dalam rangka
dan dalam melakukan kegiatannya
pemberian layanan yang bermutu
didasarkan pada prinsip efisiensi
dan manajemen berkesinambungan.
dan
produktivitas,
hal
tersebut
dinyatakan dalam pasal 1 UU No. 1 tahun
2004.
3. Karakteristik
Badan
Layanan
Umum BLU memiliki karakteristik
Organisasi
pemerintahan yang termasuk dalam
tertentu
Badan
dengan instansi pemerintah lainnya,
Layanan
Umum
(BLU)
yang
adalah pelayanan kesehatan seperti
yaitu
rumah
Binbangkum BPK, 2008):
sakit,
BBKPM
dan
puskesmas, sedangkan contoh dalam pelayanan
pendidikan
adalah
sekolah negeri dan universitas, lalu ada
pelayanan
lisensi
serta
(Sie
membedakannya
Infokum-Ditama
a. Berkedudukan sebagai lembaga pemerintah yang tidak dipisahkan dari kekayaan negara. b. Menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan masyarakat.
penyiaran. 2. Tujuan dan Azaz Dibentuknya Badan Layanan Umum (BLU)
c. Tidak bertujuan untuk mencari laba.
Seperti yang tertuang di PP
d. Dikelola secara otonom dengan
No.23 Tahun 2005 Pasal 68 ayat 1,
prinsip efisiensi dan produktifitas
Badan
ala korporasi.
Layanan
Umum
(BLU)
e. Rencana kerja, anggaran, dan pertanggungjawabannya
5. Akuntansi,
Akuntansi keuangan
induk.
maupun
baik
pendapatan
sumbangan
dapat
dapat
terdiri
dan
BLU
laporan
diselenggarakan
sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), sesuai dengan jenis layanannya. Dalam hal tidak
digunakan secara langsung. g. Pegawai
dan
Pertanggung Jawaban
dikonsolidasikan pada instansi
f. Penerimaan
Pelaporan
dari
terdapat
standar
akuntansi
pegawai negeri sipil dan bukan
keuangan, BLU dapat menerapkan
pegawai negeri sipil.
standar spesifik
h. BLU bukan subyek pajak. 4. Persyaratan
Umum
Badan
industri
setelah
yang
mendapat
persetujuan dari menteri keuangan. Dalam rangka pertanggungjawaban
Layanan Umum Jika
akuntansi
suatu
organisasi
atas
pengelolaan
keuangan
pemerintah sudah memenuhi ketiga
kegiatan
syarat yang telah diberikan, maka
menyusun dan menyajikan laporan
dapat ditetapkan sebagai Badan
keuangan dan laporan kinerja.
Layanan
Umum
oleh
Menteri
Keuangan / Gubernur / Walikota / Bupati. Penetapan status BLU dapat diberikan ketiga
secara syarat
penuh tersebut
BLU
6. Perbandingan Satuan kerja Non BLU dengan Satuan kerja BLU 7. Pengertian Kinerja Pengukuran
apabila telah
pelayanannya
dan
merupakan
kinerja
salah
satu
elemen
memuaskan,
penting dalam sistem pengendalian
sedangkan persyaratan subtantif dan
manajemen suatu organisasi, yang
persyaratan teknis telah terpenuhi
dapat
tetapi
administratif
mengendalikan
belum terpenuhi secara memuaskan,
aktivitas.Setiap
maka status BLU bertahap akan
terukur
diberikan
diketahui
dilaksanakan
secara
persyaratan
kepada
pemerintah tersebut.
organisasi
digunakan
untuk aktivitas-
aktivitas
kinerjanya
agar
tingkat
efisiensi
harus dapat dan
efektifitasnya. Suatu aktivitas yang tidak memiliki ukuran kinerja akan
sulit
bagi
menentukan tersebut
untuk
penerusan pinjaman dan tabungan
aktivitas
pegawai Standar Pelayanan Minimal
gagal
BLU seperti dalam bab VIII pasal
dalam
56 Peraturan Menteri Dalam Negeri
organisasi apakah
sukses
(Mahmudi,
atau
2005,
Nomor 61 Tahun 2007 tentang
Meidyawati). 8. Aspek-Aspek
Pengukuran
Pedoman
Teknis
Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum
Kinerja Bastian
(2002,
dalam
Mahendra) mengemukakan bahwa
10. Penilaian Kinerja Keuangan dan Pelaporan Keuangan Agar
setiap organisasi terlepas dari besar,
keuangan
instansi-
jenis, sektor atau spesialisasinya
instansi yang menjadi BLU tetap
memerlukan
sehat dan mempunyai prosedur yang
pengukuran
kinerja
jelas maka dari itu pemerintah
pada aspek-aspek 9. Penilaian Kinerja Badan Layanan
mengeluarkan UU No. 23 tahun 2005 tentang peraturan PPK-BLU
Umum Pelayanan
Badan
Layanan
dan seiring berjalannya BLU, pada
Umum (BLU) terbagi menjadi tiga
tahun
kelompok
jenis
mengeluarkan PP No. 74 yang berisi
pelayanan yang diberikan, yaitu:
beberapa perubahan peraturan PPK-
Pertama, BLU yang kegiatannya
BLU
menyediakan
perkembangan BLU di Indonesia.
meliputi
sesuai
barang
rumah
pendidikan,
dengan
atau
jasa
2012
yang
pemerintah
disesuaikan
sakit,
lembaga
11. Penelitian Terdahulu
pelayanan
lisensi,
Sebelum
dengan
penelitian
ini,
penyiaran, dan lain-lain; Kedua,
beberapa peneliti telah melakukan
BLU yang kegiatannya mengelola
penelitian tentang Pola Pengelolaan
wilayah
Keuangan Badan Layanan Umum
atau
kawasan
meliputi
otoritas pengembangan wilayah dan
(PPK-BLU)
pada
kawasan ekonomi terpadu (Kapet);
pemerintahan
contohnya
dan Ketiga BLU yang kegiatannya
rumah sakit, seperti penelitian yang
mengelola dana khusus meliputi
dilakukan oleh Meidyawati (2011)
pengelola dana bergulir, dana UKM,
yang
berjudul
organisasi pada
“Analisis
Pengelolaan
2004 dan UU No. 15 tahun 2004,
Keuangan Badan Layanan Umum
peraturan pemerintah tentang Pola
pada Rumah Sakit Stroke Nasional
Pengelolaan
Bukittingi”. Kesimpulan penelitian
Layanan Umum (PPK-BLU) yang
tersebut
organisasi
tertulis dalam UU No. 23 tahun
pemerintahan yang telah menjadi
2005 dan PP No. 74 tahun 2012,
Badan Layanan Umum (BLU) akan
pedoman akuntansi dan pelaporan
mengacu pada PSAK No. 45 untuk
PPK-BLU
perusahaan
nirlaba
dalam
Menteri Keuangan tahun 2008 No.
pengelolaan
keuangan
dan
76, serta pedoman penilaian kinerja
pelaporannya.
Dengan
Implementasi
Pola
adalah
Badan
Layanan
menjadi
Umum
(BLU)
BLU
Keuangan
yang
bidang
dikeluarkan
kesehatan
METODE PENELITIAN
kelola yang transparan dan auditable
Jenis Penelitian
akan
Penelitian
meningkatkan
kualitas pelayanan dan kepuasan
menganilisis
para
bagaimana
pengguna
jasa
organisasi
laporan
tersebut.
dalam
peraturan dirjen No. 54 tahun 2013.
organisasi pemerintah memiliki tata
sehingga
Badan
ini dan
berusaha mengungkap
kinerja
keuangan
keuangan
Balai
dan Besar
Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM)
12. Kerangka Pemikiran akan
Surakarta saat mengimplementasi Pola
menganalisis kinerja keuangan dan
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
laporan
saat
Umum (PPK-BLU). Jenis penelitian
pola
yang sesuai dilakukan adalah penelitian
Penelitian
ini
keungan
mengimplementasi pengelolaan
keuangan
badan
kualitatif
dengan
pendekatan
layanan umum oleh Balai Besar
interpretatif. Pendekatan interpretatif
Kesehatan
memandang penelitian ilmiah tidaklah
Surakarta dengan
Paru apakah peraturan
Masyarakat sudah
sesuai
pemerintah
cukup untuk dapat menjelaskan sebuah teori.
Peneliti
berusaha
mencari
tentang Badan Layanan Umum
penjelasan tentang sebuah peristiwa
(BLU) yang tertulis dalam UU No.
atau
17 tahun 2003, UU No. 1 tahun
perspektif pengalaman orang yang
teori
yang
didasarkan
pada
unuk
penyederhanaan data yang diperoleh di
mendapatkan informasi dan data lebih
lapangan. Tahap ini berlangsung terus
mendalam.
menerus dari tahap awal sampai tahap
diteliti
dalam
yang
bertujuan
Kemudian
dokumentasi
kalimat
seperti
dinyatakan
dan
hasil
susunan
wawancara
akhir
penelitian.
(penyajian
Data
data)
display merupakan
terhadap informan mengenai kegiatan
sekumpulan
keuangan saat mengimplementasi BLU
memungkinkan suatu kesimpulan dapat
di BBKPM Surakarta.
diambil.
Conclusion
Drawing
Teknik Pengumpulan Data
(penarikan
kesimpulan)
merupakan
Sumber
data
digunakan oleh
yang
akan
peneliti adalah data
informasi
yang
suatu analisis data yang dilakukan semakin lama semakin jelas.
primer dan data sekunder. Data primer
HASIL
diperoleh melalui wawancara dengan
PEMBAHASAN
PENELITIAN
informan terpilih seperti yang tertuang
Sesuai
di subjek penelitian. Sedangkan, data
dikemukakan
sekunder
penelitian ini adalah menganalisis,
diperoleh
dari
sejumlah
dengan
DAN
yang
bahwa
telah
tujuan
dari
keterangan atau fakta yang diperoleh
menjelaskan,
secara tidak langsung yaitu melalui
menggambarkan
buku-buku
implementasi Badan Layanan Umum di
yang
relevan,
data,
mengidentifikasi,
bagaimana
dokumen atau arsip BBKPM, dan
Balai
artikel dari internet yang berkaitan
Masyarakat
dengan penelitian ini.
kinerja
Teknik Analisa Data
metode penelitian yang diuraikan pada
Teknik digunakan
analisa adalah
data
dengan
yang metode
Besar
dan
Kesehatan Surakarta
keuangannya.
Paru
khususnya Berdasarkan
bab sebelumnya, penulis melakukan wawancara
dengan
dua
pegawai
tiga
BBKPM Surakarta. Setelah itu, penulis
komponen pokok dalam analisa data
melakukan pengumpulan data berupa
yaitu reduksi data, penyajian data, dan
dokumen-dokumen laporan keuangan.
penarikan kesimpulan. Data Reduction
1. Pola
analisa
(reduksi seleksi,
interpretatif.
data)
Ada
merupakan
pemfokusan,
proses dan
Pengelolaan
Sebelum
Menjadi
Layanan Umum
Keuangan Badan
Berdasarkan
hasil
penelitian
Menteri
Keuangan
dan
Pedoman
yang telah dilakukan, sebelum BBKPM
Akuntansi BLU.
Surakarta menjadi BLU pengelolaan
3. Kinerja Keuangan dan Laporan
keuangannya menggunakan Rencana
Keuangan
Strategis untuk sisi perencanaan jangka
Badan Layanan Umum
Sesudah
Menjadi
Ketika sudah menjadi Badan
menengahmya. Sedangkan, dokumen menggunakan
Layanan Umum, BBKPM Surakarta
Rencana Kerja Anggaran (RKA). Hal
mengimplementasi BLU dengan baik.
ini didapatkan dari jawaban pertanyaan
Terbukti dengan kinerja keuangan dan
wawancara Ibu Agustin Nur Arifah
laporan keuangan dari tahun ke tahun
tentang perbedaan instansi bukan BLU
mengalami peningkatan skor penilaian
dengan instansi yang sudah menjadi
khususnya
BLU.
Berdasarkan pedoman penilaian yang
penganggrannya
Pengelolaan,
pendapatan
aspek
keuangan.
operasional yang didapat langsung
didapat,
disetorkan ke kas negara terlebih
perhitungan nilai. Hal ini dapat dilihat
dahulu setelah disetorkan baru bisa
pada tabel skor dalam lampiran data
digunakan, hal ini adalah jawaban dari
keuangan.
Ibu Marina dengan pertanyaan yang
Surakarta
sama. Instansi bukan BLU juga tidak
17,30. Pada tahun 2012 mendapatkan
boleh melakukan utang piutang dan
total
investasi
ini
peningkatan sebesar 1,4 dan saat tahun
terdapat pada tabel perbedaan satker
2013 mendapatkan total skor 19, 45
BLU dan non BLU pada bab landasan
mengalami peningkatan sebesar 0,75.
teori.
4. Kendala
jangka
panjang,
hal
2. Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan
Badan
Layanan
penulis
Tahun
melakukan
2011
mendapatkan
skor
18,70
yang
BBKPM total
skor
mengalami
Dihadapi
saat
Mengimplementasi PPK-BLU Dalam setiap upaya Pemerintah untuk memajukan negara pasti ada
Umum Dari hasil wawancara tersebut
kendala yang dihapai oleh satker-satker
BBKPM
yang melaksanakan kebijakan dari
mengimplementasi
Pemerintah. Seperti yang dialami oleh
PPK-BLU sesuai dengan Peraturan
BBKPM Surakarta, saat diwawancarai
dapat
dikatakan
Surakarta
telah
bahwa
tentang
kendala
mengimplementasi
Agustin
Nur
Arifah
mengatakan
Arifah
kendala lain selain dokumen-dokumen
menjawab bahwa BBKPM Surakarta
keuangan adalah raiso subsidi pasien di
mengalami kesulitan menjadi reffering
BBKPM Surakarta belum terealisasi
centre, peningkatan reffering centre
sehingga skor yang ditargetkan oleh
sangat kecil. Sehingga poin kinerja
Pemerintah belum optimal didapatkan.
yang didapat belum maksimal sesuai
PENUTUP
dengan target pemerintah. Beliau juga
Kesimpulan
BLU,
Ibu
Agustin
mengatakan
saat
dokumen-dokumen
Nur
menjadi
BLU
Dari berbagai penelitian yang
yang
haurs
telah dilakukan, maka kesimpulan yang
dilengkapi sangatlah banyak dan sangat
diperoleh adalah :
mendetail baik dokumen penganggaran
1.
Sebelum
BBKPM
maupun dokumen otonomi keuangan
menjadi
BLU
sehingga
keuangannya
membuat
penyampaian
dokumen sedikit terlambat. Ibu Dewi
Rencana
Marina juga mengatakan hal yang
perencanaan
sama,
menengahmya.
saat
menjadi
BLU
bagian
Surakarta pengelolaan
menggunakan
Strategis
untuk
sisi
jangka Sedangkan,
keuangan BBKPM Surakarta harus
dokumen
membuat dua laporan keuangan yaitu,
menggunakan
laporan keuangan sesuai dengan SAK
Anggaran
(accrual basic) dan laporan keuangan
pendapatan
sesuai dengan SAP (cash basis) dalam
didapat langsung disetorkan ke kas
waktu bersamaan sehingga membuat
negara terlebih dahulu setelah
ketepatan
laporan
disetorkan baru bisa digunakan.
menjadi terlambat serta keterbatasan
Instansi bukan BLU juga tidak
SDM juga mempengaruhi hal tersebut.
boleh melakukan utang piutang
Selain itu, pembuatan laporan secara
dan investasi jangka panjang.
manual, sistem
penyampaian
keterbatasan informasi
mempengaruhi pembuatan
laporan
aplikasi
dan
2.
penganggrannya Rencana
(RKA).
Implementasi
Kerja
Pengelolaan
operasional
PPK-BLU
yang
di
juga
BBKPM Surakarta sudah berjalan
keterlambatan
dengan baik, BBKPM Surakarta
yang
ada
keuangan.
Ibu
sudah mengimplementasi syarat
administratif
3.
seperti
Rencana
Saran
Strategi Bisnis, Rencana Bisnis
Dari hasil yang didapatkan,
Anggaran dan Laporan Keuangan
penulis ingin memberikan beberapa
menggunakan Standar Akuntansi
saran sebagai berikut:
Keuangan serta Standar Akuntansi
1.
Pemerintah.
yang
Setelah
berkoordinasi dengan baik, agar
menjadi BLU, kinerja
BBKPM
keuangan
menjadi
khususnya
peraturan
mengalami
pemerintah
Surakarta
kinerja
BLU
yang
lebih
dikeluarkan dapat
peningkatan dari tahun ke tahun.
diimplementasikan lebih efektif
Ini membuktikan bahwa BBKPM
dan efisien. Pemerintah juga harus
Surakarta
menyediakan
sudah
mengimplementasi
rangka
PPK-BLU
BBKPM
Surakarta
menghadapi
masih
kendala
pengimplementasian khususnya
2.
dalam
peningkatan
kinerja
instansi-intansi
PPK-BLU
BLU
agar
mempermudah dalam pembuatan
keuangan
ketepatan
Pemerintah harus mengembangkan aplikasi keuangan yang dibutuhkan
dalam
kinerja
diantaranya
kebutuhan
instansi-intansi tersebut.
dengan baik. 4.
Pemerintah dan instansi-instansi
laporan keuangan.
waktu
Kementerian
Kesehatan
dan
harus membuat laporan keuangan
Kementerian
Keuangan
agar
lebih dari satu laporan keuangan,
secara berkala melakukan evaluasi
keterbatasan SDM dalam membuat
dan
laporan
implementasi PPK-BLU.
penyampaian laporan keuangan,
aplikasi
keuangan, yang
keterbatasan
ada,
membuat
laporan dengan cara manual dan belum terealisasinya rasio subsidi pasien,
membuat
BBKPM
Surakarta belum memenuhi target skor yang diharapkan Pemerintah.
3.
pengawasan
terhadap
DAFTAR PUSTAKA Abdul, Ahmad Hag. 2009. Ensiklopedia Perbendaharaan Badan Layanan Umum, Diakses 2 Februari 2015 Jam 20.30
Aditama, Tjandra Yoga, 2007, Manajemen Administrasi Rumah Sakit, Edisi Kedua, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta. Ahmad, Hardiyansyah. 2009. Pelaksanaan Prinsip-Prinsip good Governance dan Reinventing Government, Diakses 19 September 2014 Jam 22.00, Bastian, Indra. 2001. Akuntansi Sektor Publik, BPFE, Yogyakarta. . 2008. Akuntansi Kesehatan, Penerbit Erlangga, Jakarta. Dwiyanto, Agus. 2010. Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, inklusif dan Kolaboratif. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. Fernandes, HA. Pengaruh Komitmen Manajemen pada Budaya Organisasi, Komitmen Individu, dan Kinerja Rumah Sakit Nirlaba. Diakses 10 Agustus 2014 Jam 21.50 Laporan Aktivitas BBKPM Surakarta Tahun 2011 Laporan Aktivitas BBKPM Surakarta Tahun 2012 Laporan Aktivitas BBKPM Surakarta Tahun 2013 Laporan Arus Kas BBKPM Surakarta Tahun 2011 Laporan Arus Kas BBKPM Surakarta Tahun 2012 Laporan Arus Kas BBKPM Surakarta Tahun 2013 Meidyawati. 2011. Analisis Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Layanan Umum (PPK-BLU) Pada Rumah Sakit Stroke Nasional Bukit Tinggi. Bukit Tinggi Neraca Keuangan BBKPM Surakarta Tahun 2011 Neraca Keuangan BBKPM Surakarta Tahun 2012 Neraca Keuangan BBKPM Surakarta Tahun 2013
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan. 20013 . Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Satuan Badan Layanan Umum Bidang Layanan Kesehatan. Nomor PER- 54/PB/2013. Jakarta. Peraturan Menteri Keuangan. 2008. Tentang Pedoman Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum. 76/PMK.05/2008. Jakarta. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. 2005. Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Nomor 23. Jakarta. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. 2012. Tentang Peribahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Nomor 74. Jakarta. Puspadewi, Febriana dan Rosidi. 2012. Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan BLUD Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk. Tesis. Fakutas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang Sandiwara, Mahendra Dyo. 2014. Analisis Perubahan Sistem Keuangan Dan Kinerja Rumah Sakit Sebelum Dan Sesudah Berstatus Badan Layanan Umum Daerah. Skripsi. Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang Undang-Undang Republik Indonesia. 2003. Tentang Keuangan Negara. No. 17. Jakarta Undang-Undang Republik Indonesia. 2004. Tentang Pembendaharaan Negara. No. 1. Jakarta Undang-Undang Republik Indonesia. 2004. Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. No. 15. Jakarta Waluyo, Indro. 2011. Badan Layanan Umum Sebuah Pola Baru Dalam Pengelolaan Keuangan di Satuan Kerja Pemerintah. Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia, Vol. IX. No. 2 Wildana, Alimin Waidi dan Syahrir A. 2012. Kajian Implementasi Penerapan Badan Layanan Umum di Rs. Dr. Tadjudin Chalid Makassar. Thesis. Universitas Hasanudin, Makassar
