11/24/2015
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
Padang, 6 Oktober 2015
Karakteristik Kelembagaan
• Sumber pendapatan dari jasa layanan/PNBP fungsional. • Seluruh pendapatan harus disetor ke Kas Negara. • Dapat menggunakan PNBP fungsional atas ijin Menkeu. • Tidak mempunyai fleksibilitas pengelolaan keuangan. • Pertanggungjawaban dg SPM. • Sisa anggaran lebih di akhir tahun tdk dpt digunakan lagi. • Kekayaan negara tidak dipisahkan.
• Motif: not-for-profit. • Memberikan layanan quasi public goods, tidak internal service dan bukan administratif. • Mempunyai PNBP yang signifikan (> =Rp 15 miliar). • Dapat menggunakan PNBP secara langsung. • Mempunyai fleksibilitas pengelolaan keuangan negara. • Pertanggungjawaban dg SP3B. • Surplus dapat digunakan pada tahun anggaran berikutnya. • Kekayaan negara tidak dipisahkan.
• Motif: Profit. • Memberikan layanan private goods (rivalry dan excludability). • Seluruh pendapatan operasional mampu menutupi seluruh biaya operasional dan investasi. • Pendapatan usaha bukan merupakan PNBP. • Mempunyai otonomi/fleksibilitas manajerial yang luas. • Surplus dapat digunakan dan untuk investasi langsung. • Mampu berkontribusi terhadap PNBP laba pemerintah. • Kekayaan negara yang dipisahkan.
1
11/24/2015
Asas BLU
Kementerian Negara/Lembaga
BLU
1. Unit kerja K/L untuk tujuan pemberian layanan umum berdasarkan kewenangan yang didelegasikannya. 2. Bagian perangkat pencapaian tujuan K/L sehingga status hukum BLU tidak terpisah dari K/L. 3. Menteri/pimpinan lembaga bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikan kepada BLU dari segi manfaat layanan. 4. Pejabat yang ditunjuk mengelola BLU bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikannya. 5. BLU menyelenggarakan kegiatan tanpa mengutamakan mencari keuntungan. 6. RKA serta LK dan kinerja BLU disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari RKA serta LK dan kinerja K/L. 7. BLU mengelola penyelenggaraan layanan umum sejalan dengan praktik bisnis yang sehat.
Persyaratan, Penetapan, & Pencabutan 1. Persyaratan Substantif Teknis Administratif
2. Penetapan
Penuh / Bertahap
Pengusulan
Menteri/pim. lembaga
Menkeu
3. Pencabutan Penerapan PPK- BLU berakhir apabila: • Dicabut oleh Menkeu sesuai kewenangannya; • Dicabut oleh Menkeu berdasarkan usul dari menteri/pim lembaga, sesuai kewenangannya. • Berubah statusya menjadi BH dgn kekayaan neg yg dipisahkan.
2
11/24/2015
Standar dan Tarif Layanan Standar SPM
Standar Pelayanan Minimum
BLU menggunakan SPM yang ditetapkan oleh menteri/ pim lembaga. SPM dapat diusulkan oleh BLU. SPM harus mempertimbangkan : kualitas layanan, pemerataan dan kesetaraan layanan, biaya serta kemudahan untuk mendapatkan layanan.
• • •
Tarif Layanan • •
Atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana. Mempertimbangkan aspek: Kontinuitas dan pengembangan layanan; Daya beli masyarakat; Asas keadilan dan kepatutan; dan Kompetisi yang sehat
2. Penyapaian Usulan Tarif
1. Pengusulan Tarif
Pemimpin BLU
3. Penetapan Tarif
Menkeu
Menteri/pim lembaga
Perencanaan dan Penganggaran
BLU RSB
RBA disusun berdasarkan basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya. RBA BLU disusun berdasarkan kebutuhan dan kemempuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, dan APBN Paling sedikit mencakup seluruh pendapatan dan belanja, seluruh arus kas, serta jumlah dan kualitas jasa dan/atau barang
(5 tahunan)
RBA BLU
(1 tahunan)
Menteri/pim lembaga
Menkeu
RENSTRA-K/L
RKA K/L
Disertai dngn usulan SPM & biaya dr keluaran yg akan dihasilkan
RKA K/L dan RBA BLU Dikaji kembali standar biaya dan anggaran BLU
RBA BLU Definitif Dok PA BLU
APBN
Mengesahkan Dok PA (max) 31 Des
Jika 31 Des belum disahkan, BLU dapat melakukan pengeluaran max angka dok PA thn lalu
• Mjd lampiran dari perjanjian kinerja yg ditandatangani oleh menteri/pim lembaga dgn pim BLU. • Mjd dasar penarikan dana yg bersumber dr APBN oleh BLU.
3
11/24/2015
Pendapatan dan Belanja
Pendapatan
Belanja a.
• Rupiah Murni (APBN) • PNBP Pendapatan jasa layanan Hibah tidak terikat Hibah terikat Hasil kerjasama BLU Hasil usaha lainnya
b. c. d. e. f.
Belanja BLU tediri dari unsur biaya yang sesuai dengan struktur biaya yang dituangkan dalam RBA definitif. Fleksibel berdasarkan kesetaraan antara volume kegiatan pelayanan dengan jumlah pengeluaran mengikuti praktik bisnis yang sehat. Fleksibilitas pengelolaan belanja berlaku dlm ambang batas sesuai dgn yang ditetapkan dlm RBA. Belanja BLU yang melampaui ambang batas fleksibilitas harus mendapat persetujuan Menkeu atas usulan menteri/pim lembaga. Dalam hal kekurangan anggaran, BLU dapat mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBN kepada Menkeu melalui menteri/pim lembaga. Belanja BLU dilaporkan sebagai belanja barang dan jasa K/L.
Pengelolaan Kas Memanfaatkan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pemdapatan tamabahan. Dilakukan sebagai investasi jangka pendek pada instrumen keuangan dengan risiko rendah.
Merencanakan penerimaan dan pengeluaran kas
PENGELOLAAN
Mendapatkan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek
KAS Kas Pengelolaan
Melakukan pembayaran. Penarikan dana yang bersumber dari APBN dengan menerbitkan SPM
Melakukan pemungutan pendapatan/tagihan
Menyimpan kas dan mengelola rekening bank
4
11/24/2015
Pengelolaan Piutang dan Utang Piutang a.
b. c.
BLU dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi lainnya yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLU. Piutang BLU dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan praktik bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Piutang dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat oleh pejabat yang berwenang, yang nilainya ditetapkan secara berjenjang.
Utang a.
b. c. d. e. f. g.
BLU dapat memiliki utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan peminjaman dengan pihak lain. Utang BLU di kelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab, sesuai dengan praktik bisnis yang sehat. Pemanfaatan utang yang berasal dari perikatan peminjaman jangka pendek ditujukan hanya untuk belanja operasional. Pemanfaatan utang yang berasal dari perikatan peminjaman jangka panjang ditujukan hanya untuk belanja modal. Perikatan peminjaman dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang berdasarkan nilai pinjaman. Pembayaran kembali utang merupakan tanggung jawab BLU. Hak tagih atas utang BLU menjadi kadaluarsa setelah 5 tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang
Investasi
Keuntungan yang diperoleh dari investasi jangka panjang merupakan pendapatan BLU.
BLU tidak dapat melakukan investasi jangka panjang, kecuali atas persetujuan Menkeu.
5
11/24/2015
Pengelolaan Barang Pengadaan Barang Pengadaan barang dan / jasa: • Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada BLU. • BLU Penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah bila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi.
• Barang inventaris satker BLU dapat dihapuskan dan/atau dialihkan kepada pihak lain dengan cara dijual, dipertukarkan, atau dihibahkan. • BLU tidak dapat mengalihkan dan/atau menghapus aset tetap, kecuali atas persetujuan pejabat yang berwenang. • Penggunaan asset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi satker BLU harus mendapat persetujuan Pengelola Barang.
Pengelolaan Aset
Surplus Dan Defisit
Surplus
Standar Dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas perintah Pelayanan Menkeu disetor sebagian atau seluruhnya ke Kas Umum Negara dengan Minimum mempertimbangkan posisi likuiditas BLU
Defisit • Defisit anggaran BLU dapat diajukan pembiayaannya dalam tahun anggaran berikutnya kepada Menkeu melalui menteri/pim lembaga. • Menkeu dapat mengajukan anggaran untuk menutup defisit pelaksanaan anggaran BLU dalam APBN tahun anggaran berikutnya.
6
11/24/2015
Penyelesaian Kerugian
KERUGIAN
Setiap kerugian negara pada BLU yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang disesesaikan sesuai ketentuan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian negara
Remunerasi Dapat berupa: • • • • • • •
Gaji; Honorarium; Tunjangan tetap; Insentif; Bonus atas prestasi; Pesangon; dan/atau Pensiun.
Berdasarkan: Tingkat tanggung jawab & tuntutan profesionalisme yg diperlukan.
Remunerasi
Proses 1. Pengusulan
Pemimpin BLU
2. Penyapaian Usulan
Menteri/pim lembaga
Mempertimbangkan prinsip: • Proporsionalitas; • Kesetaraan; dan • Kepaturan. 3. Penetapan
Menkeu
7
11/24/2015
Akuntansi, Pelaporan, Dan Pertanggungjawaban
Akuntansi
Pertanggungjawaban
Pelaporan
• Menerapkan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi Akuntansi Indonesia. • Setidak-tidaknya mengembangkan tiga sistem akuntansi : 1. Sistem Akuntansi Keuangan 2. Sistem Akuntansi Aset Tetap 3. Sistem Akuntansi Biaya
• Pimpinan BLU bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan BLU yang disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab. • Komponen Laporan Keuangan: 1. Laporan Realisasi Anggaran/ Laporan Operasional 2. Neraca 3. Laporan Arus Kas 4. Catatan atas LK 5. Disertai Laporan Kinerja • Konsolidasi Laporan Keuangan BLU dalam Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga meliputi : 1. Laporan Realisasi Anggaran/ Laporan Operasional; 2. Neraca.
• Menteri/Pimpinan Lembaga bertanggung jawab atas keberhasilan pencapaian sasaran program berupa hasil (political accountability). • Pimpinan BLU bertanggung jawab atas keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan berupa keluaran (operational accountability) dan terhadap kinerja BLU sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan dalam RBA.
15
Pengawasan, Pemeriksaan, Penilaian Kinerja Pengawasan
Pemeriksaan
• Pengawasan oleh Dewan Pengawas yang terdiri dari unsur pejabat dari Kementerian Negara/Lembaga, Kementerian Keuangan, dan tenaga ahli (profesional). • Dewan Pengawas menyampaikan laporan pengawasan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga dan Menteri Keuangan paling sedikit 1 x dalam 1 semester. • Selain laporan per semester, Dewan Pengawas sewaktu-waktu menyampaikan laporan apabila terjadi hal-hal yang secara substansial berpengaruh terhadap pengelolaan BLU.
INTERNAL Pemeriksaaan dilaksanakan oleh Satuan Pemeriksaan Intern (SPI). EKSTERNAL Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Penilaian Kinerja
Penialian kinerja BLU Pusat dilakukan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pembinaan PK BLU, meliputi: a. Penilaian Tingkat Kesehatan BLU (Aspek Keuangan dan Aspek Pelayanan). b. Penilaian Capaian Kontrak Kinerja BLU, berdasarkan kontrak kinerja antara pemimpin BLU dengan Dirjen Perbendaharaan.
8
11/24/2015
Terima Kasih
9
