SURVEY OPINI STAKEHOLDERS PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM BIDANG PENDIDIKAN

SURVEY OPINI STAKEHOLDERS PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM BIDANG PENDIDIKAN

Disusun oleh Nama Peneliti I NIP Pangkat/Golongan Jabatan

: : : :

Tohirin, Ak., MM. 196903121990031001 Pembina (IV/a) Widyaiswara Madya

Nama Peneliti II NIP Pangkat/Golongan Jabatan

: : : :

Mukhtaromin, SST.Ak., MM. 197412061995031002 Penata Tk.I (III/d) Widyaiswara Madya

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN JAKARTA 2013

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Peneliti/Pengkaji I NIP Pangkat/Golongan Jabatan

: : : :

Tohirin, Ak., MM. 196903121990031001 Pembina (IV/a) Widyaiswara Madya

dengan ini menyatakan bahwa kajian akademis yang saya susun dengan judul:


adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari kajian akademis orang lain. Hasil Kajian Akademis ini diserahkan kepada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) untuk digandakan/diperbanyak dan disebarluaskan. Apabila kemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku (dikenakan sanksi disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku).

Demikian pernyataan ini

saya buat

dengan sebenarnya,

untuk

dapat

dipergunakan bilamana diperlukan.

Jakarta, Oktober 2013 Pembuat Pernyataan,

Tohirin, Ak., MM. NIP 196903121990031001

ii

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Peneliti/Pengkaji II NIP Pangkat/Golongan Jabatan

: : : :

Mukhtaromin, SST.Ak., MM. 197412061995031002 Penata Tk.I (III/d) Widyaiswara Madya

dengan ini menyatakan bahwa kajian akademis yang saya susun dengan judul:


adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari kajian akademis orang lain. Hasil Kajian Akademis ini diserahkan kepada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) untuk digandakan/diperbanyak dan disebarluaskan. Apabila kemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku (dikenakan sanksi disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku).

Demikian pernyataan ini

saya buat

dengan sebenarnya,

untuk

dapat

dipergunakan bilamana diperlukan.

Jakarta, Oktober 2013 Pembuat Pernyataan,

Mukhtaromin, SST.Ak., MM. NIP 197412061995031002

iii

ABSTRAK Kajian akademis ―Survey Opini Stakeholders Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Bidang Pendidikan‖ bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis tingkat kepuasan stakeholders terhadap semua unsur layanan di 4 satuan kerja BLU yaitu pada UIN Jakarta, UIN Yogyakarta, UNJ dan ITS, mengidentifikasi dan menganalisis unsur layanan apa yang sudah baik sehingga perlu dipertahankan agar memberikan kepuasan stakeholders, menganalisis perbandingan antara kepentingan (importance) dengan kinerja (performance) berdasarkan indikator pelayanan, dan menganalisis aspek prioritas apa yang harus mendapatkan perhatian penting dalam pengelolaan keuangan BLU di UIN Jakarta, UIN Yogyakarta, UNJ dan ITS. Sesuai dengan tujuan penelitian, metode dan analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistika deskriptif, importance performance analysis (IPA),dan structural equation modeling (SEM). Hasil kajian akademis ini adalah sebagian besar responden menyatakan puas dan cukup puas dengan proporsi 43% dan 41%. Indeks kepuasan stakeholders (Customer Satisfaction Indeks/CSI) Badan Layanan Umum dibawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (3,46) lebih tinggi dari tingkat kepuasan stakeholders Badan Layanan umum di bawah Kementerian Agama (3,23). Secara umum tingkat kepuasan stakeholders Badan Layanan Umum bidang pendidikan dengan sampel 4 kampus berada pada posisi cukup atau 3,35 dari skala 1 sampai 5. Kelompok yang memiliki kepuasan tertinggi adalah kelompok pegawai dengan Indeks Kepuasan Stakeholders sebesar 3,62 kemudian disusul kelompok pejabat struktural dengan Indeks Kepuasan Stakholders sebesar 3,57. Kelompok yang memiliki kepuasan paling rendah adalah kelompok dosen dengan skor 2,95. Diikuti dengan kelompok mahasiswa dengan skor tingkat kepuasan 3,07. Dari hasil analisis dengan menggunakan metode IPA, diperoleh hasil terdapat 4 unsur yang perlu mendapatkan prioritas perbaikan kinerja untuk meningkatkan tingkat kepuasan stakeholders BLU pendidikan, yaitu keterbukaan/kemudahan akses terhadap informasi, informasi persyaratan dan prosedur, sikap petugas, dan waktu penyelesaian layanan. Selain itu terdapat 3 unsur yang perlu mendapatkan prioritas perbaikan kinerja untuk meningkatkan tingkat kepuasan stakeholders BLU pendidikan, yaitu kesesuaian prosedur dengan ketentuan yang ditetapkan, kemampuan petugas, dan akses layanan. Hasil analisis dengan menggunakan metode SEM, diperoleh kesimpulan bahwa Variabel input (keterbukaan dan informasi) berpengaruh siginifikan terhadap variabel proses (prosedur, sikap, lingkungan dan ketrampilan). Variabel proses berpengaruh signifikan terhadap variabel output (waktu, biaya, dan sanksi). Variabel proses berpengaruh signifikan terhadap variabel kepuasan. Selain itu Variabel input tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan. Demikian juga variabel output tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan.

Kata kunci: BLU, AHP, SEM, CSI, dan prioritas perbaikan.

iv

ABSTRACT Academic study " opinion survey of stakeholders of Financial Management of Education Government Institution" aims to identify and analyze the level of satisfaction to all the stakeholders in the service element 4 BLU unit is at UIN Jakarta, UIN Yogyakarta, UNJ and ITS, identifying and analyzing the elements of what services been good so need to be maintained in order to give you the satisfaction of stakeholders, analyzing the ratio between interest (importance) to performance (performance) based service indicators, and analyze what aspect priorities should get significant attention in the financial management of BLU in UIN Jakarta, UIN Yogyakarta, UNJ and ITS. In accordance with the research objectives, methods and analysis used in this study is the analysis of descriptive statistics, importance performance analysis (IPA), and structural equation modeling (SEM). The result of this academic study is most of the respondents said they were satisfied or fairly satisfied with the proportion of 43% and 41%. Stakeholder satisfaction index (Customer Satisfaction Index / CSI) Common Services Agency under the Ministry of Education and Culture (3.46) is higher than the level of satisfaction of stakeholders Common Services Agency under the Ministry of Religious Affairs (3.23). In general, the level of satisfaction of stakeholders, the Common Services Agency with sample 4 campus in the position enough or 3.35 of a scale of 1 to 5. The group that has the highest satisfaction with employee groups (Stakeholders Satisfaction Index) is 3.62 followed by the structural group officials (Stakholders Satisfaction Index of 3.57. The group that had the lowest satisfaction is a group of lecturers with a score of 2.95., followed by a group of students with a score of 3.07 level of satisfaction. From the analysis using the IPA method, the obtained results are four elements that need to get a performance improvement priorities to enhance the level of satisfaction BLU education stakeholders, namely openness/ease of access to information, information requirements and procedures, staff attitude, service and turnaround time. In addition there are three elements that need to get a performance improvement priorities to enhance the level of satisfaction BLU education stakeholders, namely compliance with the provisions established procedures, personnel capabilities, and access to services. Results of analysis using the SEM, it is concluded that input variables (openness and information) significantly influence to the process variable (procedure, attitude, environment and skills). Process variables significantly influence the output variable (time, costs and sanctions). Process variables significantly influence to satisfaction variables. Input variables had no significant effect on satisfaction. Similarly, output variables have no significant effect on satisfaction.

Kata kunci: BLU, AHP, SEM, CSI, dan improvement priorities.

v

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan kajian akademis yang berjudul : ―SURVEY OPINI STAKEHOLDER PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM BIDANG PENDIDIKAN”. Kajian akademis ini bertujuan untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan di bidang keuangan negara. Selama penelitian dan penyusunan laporan penelitian dalam kajian akademis ini, penulis tidak luput dari kendala. Kendala tersebut telah dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 1. Bapak Drs. Agus Hermanto, MM., selaku Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. 2. Bapak Drs. Syamsu Syakbani, MSc., selaku Kepala Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan. 3. Profesor Rina Oktaviani. 4. Doktor Rianto 5. Ibu Heni Kartikawati, S.Psi., MSc., selaku Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana. 6. Bapak Catur, Kasubdit Penilaian Kinerja BLU Direktorat PK BLU. 7. Wakil Rektor kampus ITS dan kampus UIN Jakarta. 8. Para Kepala Biro, Kepala Bagian, kepala subbagian, dan Dosen Kampus ITS, UIN Yogya, UIN Jakarta dan UNJ. 9. Rekan-rekan widyaiswara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, dan 10. Semua pihak yang telah membantu selesainya penulisan kajian akademis ini. Selain mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang mendukung terselesaikannya

tulisan

ini,

kami

juga

meminta

maaf

atas

segala

ketidaksempurnaan tulisan ini. Saran dan kritik yang dapat lebih membangun tulisan ini akan sangat kami harapkan.

Penyusun

vi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ............................................................................................... i SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ..................................................................... ii SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .................................................................... iii ABSTRAK ........................................................................................................... iv ABSTRACT ......................................................................................................... v KATA PENGANTAR ........................................................................................... vi DAFTAR ISI ....................................................................................................... vii BAB I PENDAHULUAN....................................................................................... 1 A.Latar Belakang....................................................................................... 1 B.Perumusan Masalah .............................................................................. 6 C.Ruang Lingkup ...................................................................................... 7 D.Tujuan ................................................................................................... 9 E.Manfaat................................................................................................ 10 BAB II LANDASAN TEORI ............................................................................... 11 A. Kerangka Teoritis ................................................................................ 11 B. Kajian Penelitian Terdahulu ................................................................ 29 C. Kerangka Pemikiran ........................................................................... 34 BAB III METODE PENELITIAN.......................................................................... 37 A. Lokasi dan Waktu Penelitian ............................................................... 37 B. Desain Penelitian ................................................................................ 38 1. Jenis dan Sumber Data ................................................................... 38 2. Metode Penentuan Sampel dan Responden ................................... 39 C. Metode Analisis Data .......................................................................... 40 1. Analisis Statistika Deskriptif............................................................. 40 2. Importance Performance Analysis (IPA) .......................................... 41 3. Structural Equation Modeling (SEM) ............................................... 43 D. Tahapan Pelaksanaan Penelitian ....................................................... 45 BAB IV KARAKTERISTIK RESPONDEN .......................................................... 47 A. Perolehan Responden di 4 Kota Lokasi Penelitian .............................. 47 B. Karakteristik Responden Pengguna Jasa Layanan ............................. 50

vii

1. Jenis Pekerjaan ............................................................................... 50 2. Tingkat Pendidikan Formal .............................................................. 51 C. Pemahaman Terhadap Layanan......................................................... 52 1. Pengetahuan Mengenai Jenis Layanan Unggulan........................... 52 2. Sumber Informasi Responden dalam Memperoleh Layanan Unggulan .... 54 3. Cara Responden Mendapatkan Pelayanan Layanan Unggulan....... 55 D. Profil Satker Badan Layanan Umum ................................................... 55 BAB V PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN ..................................................... 57 A. Pendahuluan........................................................................................ 57 B. Tingkat Kepuasan Stakeholders BLU Pendidikan ............................... 58 C. Pembahasan dengan Pendekatan IPA .............................................. 70 E. Pengolahan Data dengan metode SEM .............................................. 77 F. Hasil Focus Group Discusion (FGD) .................................................. 84 G. Pilihan Bentuk Pengelolaan Keuangan bagi Perguruan Tinggi ........... 93 H. Hal Penting yang dijumpai Selama Pelaksanaan Kajian Akademis ..... 99 I. Implikasi Manajerial .......................................................................... 101 1. Implikasi bagi Kementerian Agama ............................................... 101 2. Implikasi bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ............. 104 3. Implikasi bagi Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan ..... 106 4. Implikasi bagi BPPK ...................................................................... 108 5. Implikasi bagi Satker BLU ............................................................. 109 J. Rekomendasi kebijakan..................................................................... 110 BAB VI SIMPULAN DAN SARAN .................................................................... 113 A. Simpulan ........................................................................................... 113 B. Saran ................................................................................................ 116 DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................... 117 Lampiran 1 Kuesioner ...................................................................................... 118 Lampiran 2 Hasil SEM ..................................................................................... 127 Lampiran 3 SEM .............................................................................................. 130 Lampiran 4 Sekilas UIN Sunan Kalijaga........................................................... 135 Lampiran 5 Profil Universitas Negeri Jakarta ................................................... 138 Rektorat ....................................................................................................... 138 Masa Universitas Indonesia ...................................................................... 138

viii

Daftar Rektor Masa IKIP Jakarta .............................................................. 138 Masa Universitas Negeri Jakarta .............................................................. 138 Bidang Pendidikan ....................................................................................... 138 Bidang Kependidikan ................................................................................ 139 Bidang Non-Kependidikan ........................................................................ 139 Jenis Pendidikan .......................................................................................... 139 Pendidikan Akademik ............................................................................... 139 Program Profesional ................................................................................. 140 Lampiran 6 Sejarah Singkat Universitas Islam Negeri Jakarta ......................... 141 Periode Perintisan .................................................................................... 141 Periode ADIA (1957-1960)........................................................................ 142 Periode Fakultas IAIN al-Jami’ah Yogyakarta (1960-1963) ....................... 143 IAIN With Wider Mandate ......................................................................... 143 Periode UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Mulai 20 Mei 2002) ................... 144 Lampiran 7 Profil Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya .................. 146 Lampiran 8 Jawaban Responden .................................................................... 149 BIODATA PENELITI ........................................................................................ 164

ix

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1

Pertambahan BLU Periode 2005-2012 ……………………….

4

Tabel 3.1

Rincian Rencana Kegiatan Penelitian…………………………..

38

Tabel 4.1

Realisasi Jumlah Responden di Setiap Unit BLU……………..

49

Tabel 4.2

Data Responden Berdasarkan Tingkat Eselon ………………..

49

Tabel 4.3

Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan …………

51

Tabel 4.4

Distribusi Responden Berdarakan Tingkat Pendidikan ………

52

Tabel 5.1

Data Tingkat Kepentingan dan Kualitas Layanan atas 10 unsur Layanan …………………………………………………….

70

Tabel 5.2

Kuadran dalam Matriks IPAdan Jumlah Unsurnya ……………

73

Tabel 5.3

Unsur-unsur Layanan yang Perlu Diperbaiki …………………..

74

Tabel 5.4

Unsur-unsur Layanan yang Perlu Dipertahankan …………….

76

Tabel 5.5

Perbandingan Tingkat Kepuasan Kemenag dan dan Kemendikbud ……………………………………………………..

76

Tabel 5.6

Kontribusi masing-masing Indikator terhadap Peubah Laten..

79

Tabel 5.7

Hasil Kriteria Kesesuaian Model SEM ………………………….

81

Tabel 5.8

Pengaruh Antar Variabel laten ………………………………….

83

x

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1

Peningkatan Pendapatan BLU Tahun 2006-2012………….

5

Gambar 2.1

Pengukuran Kualitas Layanan dengan Model SERVQUAL .

28

Gambar 2.2

Model American Customer Satisfaction Index ………………

34

Gambar 2.3

Alur Pelayanan kepada Stakeholders PKBLU ………………

35

Gambar 2.4

Unsur Layanan pada BLU yang Perlu ditingkatkan ………...

36

Gambar 3.1

Diagram Model Importance Performance Matrix ……………

42

Gambar 4.1

Distribusi Responden Berdasarkan Pemahaman terhadap Layanan …………………………………………………………

Gambar 4.2

Distribusi Responden Berdasarkan Sumber informasi Jenis Layanan ………………………………………………………….

Gambar 4.3

53

54

Distribusi responden Berdasarkan Cara Mendapatkan Layanan …………………………………………………………

55

Gambar 5.1

Distribusi Responden menurut Tingkat Kepuasan Layanan

58

Gambar 5.2

Tingkat Kepuasan Responden terhadap Layanan dibandingkan Tahun Lalu ……………………………………..

Gambar 5.3

Distribusi Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan menurut Cluster …………………………………………………………..

Gambar 5.4

59

61

Skor Tingkat Kepentingan Layanan menurut Unsur Layanan …………………………………………………………

71

Gambar 5.5

Skor Kinerja Layanan menurut Unsur Layanan ……………

72

Gambar 5.6

Matriks IPA Kualitas Layanan dengan sampel 4 kampus …

73

Gambar 5.7

Path diagram hasil estimasi faktor muatan model struktural

78

Gambar 5.8

Hasil t-values model struktural………………………………..

80

xi

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

Kuesioner ……………………………………………….

117

Lampiran 2

Pengolahan Data dengan SEM ………………………

126

Lampiran 3

Lisrel ……………………………………………………..

129

Lampiran 4

Profil UIN Jakarta ………………………………………

134

Lampiran 5

Profil UNJ ………………………………………………

137

Lampiran 6

Profil UIN Yogyakarta ………………………………….

140

Lampiran 7

Profil ITS …………………………………………………

145

Lampiran 8

Jawaban Responden……………………………………

148

xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Sejak era reformasi, masyarakat makin memiliki keberanian untuk menuntut kepada pemerintah. Sebagai akibatnya, pemerintah dipaksa untuk memenuhi tuntutan masyarakat tersebut. Sebagai stakeholders negeri ini, masyarakat memang memiliki hak untuk dilayani. Paradigma birokrasi pun sedang

berubah

dari

semula

dilayani

menjadi

melayani.

Dalam

implementasinya, konsep ini tidak mudah. Berbagai kritikan terhadap kinerja pemerintah terus disampaikan. Pemerintah pun merasa sudah berusaha bekerja maksimal memberikan yang terbaik bagi rakyatnya. Namun, karena tidak semua

komponen birokrasi bisa berubah dengan cepat, akhirnya

kritikan terus berjalan. Dari sisi pengelolaan keuangan negara, perubahan juga harus dilakukan. Reformasi keuangan negara dalam rangka menjawab tuntutan masyarakat sedang dan terus dilakukan. Salah satu agenda reformasi keuangan negara adalah adanya pergeseran dari pengganggaran tradisional menjadi pengganggaran berbasis kinerja (performance based budgeting). Dengan basis kinerja ini, arah penggunaan dana pemerintah tidak lagi berorientasi pada input, tetapi pada output. Perubahan ini penting dalam rangka proses pembelajaran untuk menggunakan sumber daya pemerintah yang makin terbatas, tetapi tetap dapat memenuhi kebutuhan dana yang makin tinggi.

1


Penganggaran yang berorientasi pada output merupakan praktik yang telah dianut luas oleh pemerintahan modern di berbagai negara. Pendekatan penganggaran yang demikian sangat diperlukan bagi satuan kerja instansi pemerintah yang memberikan pelayanan kepada publik. Salah satu alternatif untuk

mendorong

peningkatan

pelayanan

publik

adalah

dengan

mewiraswastakan pemerintah. Mewiraswastakan pemerintah (enterprising the government) adalah paradigma yang memberi arah yang tepat bagi sektor keuangan publik. Ketentuan tentang penganggaran tersebut telah dituangkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Selanjutnya, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara membuka koridor baru bagi penerapan basis kinerja di lingkungan pemerintah. Berdasarkan Pasal 68 dan Pasal 69 UU tersebut, instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberi pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas. Prinsip-prinsip pokok yang tertuang dalam kedua UU tersebut menjadi dasar penetapan instansi pemerintah untuk menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU). BLU ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam pembaharuan manajemen keuangan sektor publik, demi meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Sesuai dengan PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU, tujuan didirikannya BLU adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam rangka mencapai

2

BAB I PENDAHULUAN

tujuannya,

BLU

diberikan

fleksibilitas

dalam

pengelolaan

keuangan

berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, serta penerapan praktik bisnis yang sehat. Di lingkungan pemerintahan di Indonesia, terdapat banyak satuan kerja yang berpotensi untuk dikelola secara lebih efisien dan efektif melalui pola BLU. Ada yang mendapatkan imbalan dari masyarakat dalam proporsi yang signifikan terkait dengan pelayanan yang diberikan, dan ada pula yang bergantung sebagian besar pada dana APBN/APBD. Satuan kerja yang memperoleh pendapatan dari layanannya dalam porsi signifikan, dapat diberikan keleluasaan dalam mengelola sumber daya untuk meningkatkan pelayanan yang diberikan. Penerapan pengelolaan keuangan BLU diawali oleh 13 rumah sakit eks Perjan pada tahun 2005. Jumlah tersebut semakin bertambah setiap tahunnya, yang menandakan semakin banyaknya instansi pemerintah yang tertarik menerapkan pengelolaan keuangan BLU. Dengan lahirnya UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi jumlah satker BLU semakin bertambah, karena dalam Pasal 97 (d) dinyatakan bahwa pengelolaan keuangan Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (BHMN) mengikuti Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sampai dengan diterbitkannya peraturan pelaksanaan UU tersebut. Berdasarkan data tabel 1.1, sampai tanggal 12 September 2012, terdapat 143 satker pemerintah pusat yang telah menerapkan pengelolaan keuangan BLU.

3


Tabel 1.1. Pertambahan BLU Periode 2005-2012 No

Tahun

Jumlah Satker yang Ditetapkan Sebagai BLU

1.

2005

13

2.

2006

4

3.

2007

20

4.

2008

19

5.

2009

28

6.

2010

24

7.

2011

21

8.

2012

14

Jumlah

143

Sumber: Diolah dari www.perbendaharaan.go.id

Pertambahan jumlah satker BLU yang pesat tersebut seharusnya diikawal dengan pembinaan melalui monitoring dan evaluasi kinerjanya. Mengingat pembinaan terhadap Satker BLU yang belum patuh memerlukan waktu, maka diperlukan moratorium pembentukan satker BLU baru. Sesuai arahan Menteri Keuangan agar moratorium bersifat selektif, dikecualikan dari moratorium tersebut adalah pembentukan satker BLU baru untuk layanan pendidikan dan kesehatan. Dari sisi pertumbuhan pendapatan, pendapatan BLU juga mengalami pertumbuhan yang pesat. Dalam periode 2007 sampai 2011, pendapatan BLU terus mengalami peningkatan, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 75,3 persen. Pendapatan BLU sangat dipengaruhi oleh volume kegiatan pelayanan, tarif atas kegiatan pelayanan, kualitas pelayanan yang diberikan, serta administrasi pengelolaan BLU. Pencapaian pendapatan BLU tersebut dipengaruhi oleh semakin banyaknya satuan kerja (satker) yang menjadi BLU.

4

Pada

tahun

2007,

BLU

dilaksanakan

oleh

sembilan

BAB I PENDAHULUAN

Kementerian/Lembaga (K/L) yang bergerak di bidang layanan barang/jasa dan pembiayaan. Sementara itu, pada tahun 2012 BLU dilaksanakan oleh 19 K/L yang bergerak di bidang kesehatan, pembiayaan, telekomunikasi, pendidikan,

teknologi,

pengelolaan

kawasan,

dan

lain-lain.

Target

pendapatan BLU dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN P) tahun 2012 adalah sebesar Rp20,4 triliun. Untuk mendukung pencapaian target tersebut, upaya yang dilakukan adalah meningkatkan

pelayanan

publik

melalui

peningkatan

kualitas

SDM,

meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan BLU, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan instansi pemerintah.

Sumber: Paparan Direktur PPK BLU pada Workshop Pengembangan Diklat 2012. Gambar 1.1. Peningkatan Pendapatan BLU Tahun 2006-2012

5


Sebagai sebuah konsep baru, yang lahir pada tahun 2005 di Indonesia, tentunya

perkembangan BLU menarik untuk dicermati. Oleh

karena itu, kami tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul ―Survey Opini Stakeholders Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Bidang Pendidikan‖ B. Perumusan Masalah Sejak konsep pengelolaan keuangan BLU dikenalkan pada 2005, pertumbuhan jumlah maupun pendapatan BLU sangatlah pesat. Pada akhir 2005 satker BLU baru berjumlah 13, sedangkan pada akhir tahun 2012 sudah 143 satker ditetapkan sebagai BLU. Tingginya pertumbuhan jumlah BLU bahkan sampai mengharuskan Kementerian Keuangan mengeluarkan moratorium pembentukan satker BLU baru. Selama periode 2007 sampai 2011, pendapatan BLU juga terus mengalami peningkatan, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 75,3 persen. Pendapatan BLU naik karena faktor pendapatan masing-masing BLU naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dan karena jumlah satuan kerja BLUnya juga naik seiring makin banyaknya PTN dan satker lainnya yang ditetapkan menjadi satker BLU. Jika pada akhir 2007 pendapatan BLU Rp 2,1 Trilyun, tahun 2012 diperkirakan pendapatan BLU mencapai Rp 20,4 Trilyun. Porsi pendapatan PNBP BLU adalah sebesar 28% dari total PNBP lainnya, walaupun jumlah satker BLU adalah sebesar 3% dari seluruh satker PNBP. Proses

perkembangan

BLU

melibatkan

banyak

pihak,

baik

Kementerian Keuangan selaku regulator yang berwenang menetapkan dan mencabut status BLU, Kementerian/lembaga selaku pembina teknis, satker BLU selaku operator, maupun masyarakat selaku pengguna jasa. Selama ini belum ada penelitian tentang penilaian dari pihak-pihak tersebut atas layanan yang mereka terima.

6

BAB I PENDAHULUAN

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana tingkat kepuasan stakeholders terhadap semua unsur layanan pada 4 satuan kerja Badan Layanan Umum yaitu UIN Jakarta, UIN Yogyakarta, UNJ dan ITS? 2. Unsur layanan apa yang sudah baik sehingga perlu dipertahankan agar memberikan kepuasan stakeholders pada Pengelolaan Keuangan BLU di UIN Jakarta, UIN Yogyakarta, UNJ dan ITS? 3. Bagaimana perbandingan antara kepentingan (importance) dengan kinerja (performance) yang dianalisis berdasarkan indikator pelayanan? 4. Aspek prioritas apa yang harus mendapatkan perhatian penting dalam Pengelolaan Keuangan BLU di UIN Jakarta, UIN Yogyakarta, UNJ dan ITS? C. Ruang Lingkup Di dalam melakukan penelitian, perlu ada pembatasan ruang lingkup. Pembatasan ini untuk mempermudah area yang menjadi fokus dalam pelaksanaan penelitian. Ruang lingkup penelitian ini adalah: 1. Penelitian ini dibatasi terkait dengan implementasi konsep Pengelolaan Keuangan BLU sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005. 2. Satker BLU. Ada 4 satuan kerja badan layanan umum yang akan dijadikan

sampel,

yaitu:

Universitas

Islam

Negeri

(UIN)

Syarif

Hidayatullah Jakarta, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dan Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya ( ITS).

7


Responden kajian ini terdiri atas masyarakat/mahasiswa, pegawai, dosen, dan pejabat struktural. a. Mahasiswa. b. Dosen. Dalam konteks reponden adalah mahasiswa dan dosen, maka mereka menerima pelayanan dari satker BLU yang tujuannya adalah ingin meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat adalah

penerima

barang/jasa

yang

diberikan

oleh

satker

BLU.

Masyarakat adalah end user dalam konsep Pola Pengelolaan Keuangan BLU. Mereka adalah mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri BLU, yang merupakan stakeholders utama dari perguruan tinggi negeri yang akan dijadikan sampel. c. Pejabat Struktural. d. Pegawai. Dalam konteks reponden adalah pejabat struktural dan pegawai, maka mereka menerima pelayanan dari satker BLU, KPPN, Kanwil DJPBn, dan Direktorat PPK BLU. 3. Unit yang terkait dalam pengembangan konsep BLU, yaitu: a. Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan (PPK) BLU. Unit eselon 2 di bawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan ini memiliki tugas yang sangat penting, yaitu membina Pengelolaan Keuangan BLU. Satker yang ingin mengajukan diri berstatus sebagai satker BLU harus menyampaikan permohonan ke unit ini. b. Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Unit eselon 2 di bawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan ini merupakan

8

BAB I PENDAHULUAN

unit yang berperan aktif melakukan pembinaan, sebagai mitra kerja Direktorat PPK BLU dalam melakukan pembinaan kepada satker BLU di daerah. c. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Unit Eselon 3 di bawah Kanwil Ditjen Perbendaharaan ini adalah unit operasional yang melayani satker BLU dalam hal penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari DIPA Rupiah Murni (RM) maupun Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU (SP2B BLU) dari PNBP. Kajian ini bukan semata-mata ditujukan untuk menilai Direktorat Pembinaan PK-BLU. Kajian ini lebih berfokus pada survey opini terhadap kinerja satuan kerja BLU bidang pendidikan dengan sampel empat kampus.

D. Tujuan Berdasarkan latar belakang

permasalahan sebagaimana telah

dijelaskan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk: 1. Mengidentifikasi

dan

menganalisis

tingkat

kepuasan

stakeholders

terhadap semua unsur layanan pada 4 satuan kerja Badan Layanan Umum yaitu UIN Jakarta, UIN Yogyakarta, UNJ dan ITS. 2. Mengidentifikasi dan menganalisis unsur layanan apa yang sudah baik sehingga perlu dipertahankan agar memberikan kepuasan stakeholders pada pengelolaan keuangan BLU di UIN Jakarta, UIN Yogyakarta, UNJ dan ITS. 3. Menganalisis perbandingan antara kepentingan (importance) dengan kinerja (performance) yang dianalisis berdasarkan indikator pelayanan.

9


4. Menganalisis aspek prioritas apa yang harus mendapatkan perhatian penting di dalam pengelolaan keuangan BLU di UIN Jakarta, UIN Yogyakarta, UNJ dan ITS.

E. Manfaat Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah memperoleh gambaran mengenai kepuasan stakeholders pengelolaan keuangan BLU dan aspek prioritas yang menjadi perhatian stakeholders untuk ditangani. Gambaran mengenai kepuasan dan aspek prioritas tersebut akan bermanfaat bagi: 1. Peneliti untuk menambah wawasan mengenai implementasi konsep Pengelolaan Keuangan BLU. 2. Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam perumusan kebijakan pengelolaan keuangan BLU. 3. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan diklat dengan tema pengelolaan keuangan BLU. 4. Satker BLU Bidang Pendidikan dalam implementasi pengelolaan keuangan BLU.

10

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teoritis 1. Reformasi Pengelolaan Keuangan Negara Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam suatu negara merupakan suatu kebutuhan yang tak terelakkan. Pemerintah wajib menerapkan pemerintahan,

kaidah-kaidah termasuk

yang

di

baik

dalamnya

dalam

menjalankan

kaidah-kaidah

dalam

roda bidang

pengelolaan keuangan negara yang diwujudkan dalam bentuk penerapan prinsip

good governance. Dalam rangka mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang baik itulah, pemerintah Republik Indonesia melakukan reformasi di bidang pengelolaan keuangan negara. Dalam rangka mendukung terwujudnya penyelenggaraan

negara,

pengelolaan

good governance

keuangan

negara

dalam perlu

diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Dasar 1945. Penjabaran aturan pokok yang telah ditetapkan dalam UUD tersebut, dituangkan dalam implementasi asas-asas umum yang telah lama dikenal dalam

pengelolaan

keuangan

negara,

seperti

asas

tahunan,

asas

universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialisasi, serta asas-asas baru sebagai pencerminan penerapan kaidah-kaidah yang baik dalam pengelolaan keuangan negara, yaitu: 1. akuntabilitas berorientasi pada hasil, 2. profesionalitas, 3. proporsionalitas,

11


4. keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, 5. pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. Salah satu agenda reformasi keuangan negara adalah reformasi bidang penganggaran. Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, secara tegas telah dinyatakan bahwa pemerintah diwajibkan menyusun anggaran dengan menggunakan pendekatan anggaran terpadu (unified budget), Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah/KPJM (Medium Term Expenditure Framework/MTEF) dan Penganggaran Berbasis Kinerja/PBK (Performance Based Budgeting). Pada prinsipnya ketiga hal tersebut adalah jawaban atas semakin meningkatnya tuntutan untuk terciptanya transparansi, akuntabilitas dan profesionalitas dalam pengelolaan anggaran. Hal tersebut merupakan satu kesatuan prinsip yang harus dapat diterapkan dengan baik untuk menjawab harapan publik terhadap anggaran pemerintah.

2. Penganggaran Berbasis Kinerja Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) merupakan suatu pendekatan dalam sistem penganggaran yang memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan kinerja

yang diharapkan, serta memperhatikan efisiensi

dalam pencapaian kinerja tersebut. Yang dimaksud kinerja adalah prestasi kerja yang berupa keluaran dari suatu Kegiatan atau hasil

dari suatu

Program dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Latar belakang dan alasan menggunakan pendekatan anggaran ini adalah kurangnya keterkaitan antara kebijakan, perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan dan juga karena

12

penganggaran

selama

ini

menggunakan

penganggaran


menggunakan pendekatan

line item berdasarkan masukan (input) saja

sehingga kurang dapat diukur keterkaitan kebijakan sampai dengan keluaran (output) dan hasil (outcome) yang diharapkan. Landasan konseptual yang mendasari penerapan PBK meliputi: 1.

Pengalokasian anggaran berorientasi pada kinerja (output and outcome oriented);

2.

Pengalokasian anggaran Program/Kegiatan didasarkan pada tugasfungsi Unit Kerja yang dilekatkan pada struktur organisasi (Money follow function);

3.

Terdapatnya fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas (let the manager manages). Landasan konseptual tersebut di atas dalam rangka penerapan PBK

bertujuan untuk: 1. Menunjukan keterkaitan antara pendanaan dengan kinerja yang akan dicapai (directly linkages between performance and budget); 2. Meningkatkan

efisiensi

dan

transparansi

dalam

penganggaran

(operational efficiency); 3. Meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran (more flexibility and accountability). Agar penerapan PBK tersebut dapat dioperasionalkan maka PBK menggunakan instrumen sebagai berikut: 1. Indikator kinerja, merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur Kinerja;

13


2. Standar biaya, adalah satuan biaya yang ditetapkan baik berupa standar biaya masukan maupun standar biaya keluaran sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran; 3. Evaluasi Kinerja, merupakan penilaian terhadap capaian Sasaran Kinerja, konsistensi perencanan dan implementasi, serta realisasi penyerapan anggaran. Berdasarkan landasan konseptual, tujuan penerapan PBK, dan instrumen yang digunakan PBK dapat disimpulkan bahwa secara operasional prinsip utama penerapan PBK adalah adanya keterkaitan yang jelas antara kebijakan yang terdapat dalam dokumen perencanaan nasional dan alokasi anggaran yang dikelola Kementerian/Lembaga sesuai tugas-fungsinya.

3. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum a. Badan Layanan Umum Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dapat dibentuk Badan Layanan Umum yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang diperlukan

dalam

rangka

memajukan

kesejahteraan

umum

dan

mencerdaskan kehidupan bangsa. Definisi BLU sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU adalah instansi pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisien dan produktivitas. Kekayaan Badan Layanan Umum merupakan kekayaan negara yang tidak dipisahkan serta dikelola dan

14


dimanfaatkan

sepenuhnya

untuk

menyelenggarakan

kegiatan

Badan

Layanan Umum yang bersangkutan. Berkenaan dengan itu, rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja Badan Layanan Umum disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan kementerian negara/lembaga.

b. Pola Pengelolaan Keuangan BLU Pola Pengelolaan Keuangan BLU merupakan pola pengelolaan keuangan

yang

memberikan

fleksibilitas

berupa

keleluasaan

untuk

menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya. Yang dimaksud dengan praktik bisnis yang sehat adalah proses penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan. Pengelolaan Keuangan BLU

diterapkan oleh setiap instansi

pemerintah yang secara fungsional menyelenggarakan kegiatan yang bersifat operasional. Penetapan sebagai BLU adalah terkait pola pengelolaan keuangannya, bukan dalam kelembagaannya. Instansi pemerintah yang melakukan pembinaan terhadap Pola Pengelolaan Keuangan BLU adalah Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

c. Tujuan dan Asas

15


1) Tujuan Berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2005 Pasal 2, BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktik bisnis yang sehat 2) Asas Berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2005 Pasal 3, Asas BLU adalah sebagai berikut: 1. BLU

beroperasi

sebagai

unit

kerja

kementerian

negara/lembaga/pemerintah daerah untuk tujuan pemberian layanan umum

yang

pengelolaannya

berdasarkan

kewenangan

yang

didelegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan. 2. BLU merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah dan karenanya status hukum BLU tidak terpisah dari kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah sebagai instansi induk. 3. Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikan kepada BLU dari segi manfaat layanan yang dihasilkan. 4. Pejabat

yang

ditunjuk

mengelola

BLU

bertanggung

jawab

atas

pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan kepadanya oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota. 5. BLU menyelenggarakan kegiatannya tanpa mengutamakan pencarian keuntungan.

16


6. Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja dan BLU disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana kerja anggaran serta laporan keuangan dan kinerja kementerian negara/lembaga/SKPD/pemerintah daerah. 7. BLU mengelola penyelenggaraan layanan umum sejalan dengan praktik bisnis yang sehat.

d. Persyaratan BLU Berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2005 Pasal 4 (1), suatu satuan kerja instansi pemerintah dapat diizinkan mengelola keuangan dengan PPKBLU apabila memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif. 1) Persyaratan Substanstif Persyaratan substanstif terdiri dari: 1.

Menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi yang berhubungan dengan: a. Penyediaan barang atau jasa layanan umum, seperti pelayanan di bidang kesehatan, penyelenggaraan pendidikan, serta pelayanan jasa penelitian dan pengembangan (litbang); b. Pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum seperti otorita dan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet); atau c. Pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi atau pelayanan kepada masyarakat, seperti pengelola dana bergulir untuk usaha kecil dan menengah.

2.

Bidang layanan umum yang diselenggarakan bersifat operasional yang menghasilkan semi barang/jasa public (quasi public goods)

3.

Dalam kegiatannya tidak mengutamakan keuntungan

17


2) Persyaratan Teknis Persyaratan teknis terdiri dari: -

Kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLU sebagaimana direkomendasikan oleh

menteri/pimpinan

lembaga/kepala

SKPD

sesuai

dengan

kewenangannya; dan -

Kinerja keuangan satker instansi yang bersangkutan sehat sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan BLU.

3. Persyaratan Administratif Persyaratan administratif terdiri dari: -

Pernyataan

kesanggupan

untuk

meningkatkan

kinerja

pelayanan,

keuangan, dan manfaat bagi masyarakat -

Pola tata kelola

-

Rencana strategis bisnis

-

Laporan keuangan pokok

-

Standar Pelayanan Minimum

-

Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen.

e. Penetapan BLU Dalam Pasal 5 PP Nomor 23 Tahun 2005 disebutkan bahwa Menteri Keuangan memberikan keputusan penetapan atau surat penolakan terhadap usulan penetapan BLU paling lambat tiga bulan sejak dokumen persyaratan diterima

secara

lengkap

dari

menteri/pimpinan

lembaga.

Penetapan

sebagaimana dimaksud dapat berupa pemberian status BLU secara penuh

18


atau status BLU bertahap. Status BLU secara penuh diberikan apabila seluruh persyaratan telah dipenuhi dengan memuaskan. Sedangkan Status BLU-Bertahap diberikan apabila persyaratan substantif dan teknis telah terpenuhi,

namun

persyaratan

administratif

belum

terpenuhi

secara

memuaskan.

f. Tata Kelola Pengelolaan Keuangan BLU dapat diterapkan oleh setiap instansi pemerintah yang secara fungsional menyelenggarakan kegiatan yang bersifat operasional. Instansi dimaksud dapat berasal dari dan berkedudukan pada berbagai jenjang eselon atau non-eselon pada kementerian/lembaga. Sehubungan dengan itu, apabila instansi pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan BLU memerlukan perubahan status ataupun struktur kelembagaan, maka perubahan tersebut berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.

g. Standar Pelayanan Minimum Standar Pelayanan Minimum (SPM) merupakan ukuran pelayanan yang harus dipenuhi oleh satker instansi pemerintah untuk menerapkan Pengelolaan Keuangan BLU SPM

ditetapkan

penyelenggaraan

oleh kegiatan

Menteri/Pimpinan pelayan

kepada

Lembaga

dalam

masyarakat

yang

rangka harus

mempertimbangkan kualitas layanan, pelayanan, dan kesetaraan layanan biaya serta kemudahan memperoleh layanan. SPM sekurang-kurangnya mengandung unsur:

19


1.

Jenis kegiatan atau pelayanan yang diberikan oleh satker. Jenis kegiatan merupakan pelayanan yang diberikan oleh satker baik pelayanan ke dalam (satker itu sendiri) maupun pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Jenis kegiatan ini merupakan tugas dan fungsi dari satker yang bersangkutan.

2.

Rencana Pencapaian SPM. Satker menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan peraturan yang ada.

3.

Indikator pelayanan. SPM menetapkan jenis pelayanan dasar, indicator SPM dan batas waktu pencapaian SPM

4.

Adanya tanda tangan pimpinan satker yang bersangkutan dan menteri/pimpinan lembaga.

h. Tarif Layanan Satker berstatus BLU dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan. Imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan tersebut ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana yang dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan. Tarif layanan tersebut dapat berupa besaran tarif atau pola tarif sesuai jenis layanan BLU yang bersangkutan. Apabila BLU memiliki jenis layanan yang tidak terlalu banyak, maka cukup memiliki tarif berupa angka mutlak ataupun kisaran tarif. Apabila BLU memiliki jenis layanan yang banyak dan bersifat kompleks, seperti rumah sakit, maka tarifnya berupa pola tariff untuk kelompok layanan.

20


i. Rencana Bisnis dan Anggaran Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLU memuat antara lain: 1. Kondisi kinerja BLU tahun berjalan; 2. Asumsi makro dan mikro; 3. Target kinerja (output yang terukur); 4. Analisis dan perkiraan biaya per output dan agregat; 5. Perkiraan harga dan anggaran; 6. Prognosa laporan keuangan. Perencanaan dan penganggaran BLU pada prinsipnya tidak berbeda dengan perencanaan dan penganggaran pada kementerian/lembaga, namun dengan mengacu pada peraturan yang mengatur Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) serta Pelaksanaan Anggaran BLU. Penyusunan RBA tersebut memperhatikan hal–hal sebagai berikut: 1. Satker BLU menyusun RBA tahunan dengan mengacu kepada rencana strategis bisnis BLU yang disertai prakiraan RBA tahun berikutnya; 2. RBA BLU memuat seluruh program, kegiatan, anggaran penerimaan/pendapatan, anggaran pengeluaran/belanja, estimasi saldo awal kas dan estimasi saldo akhir kas BLU; 3. RBA disusun berdasarkan: a. Basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya; b. Kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, penerimaan lainnya yang sah dan penerimaan anggaran dari APBN; dan c. Basis akrual 4. RBA disusun dengan menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu persentase ambang batas tertentu.

j. Pendapatan dan Belanja 1) Pendapatan Pendapatan BLU adalah hak BLU yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih. Pendapatan BLU terdiri dari: 1.

pendapatan dari APBN;

2.

pendapatan dari jasa layanan dan hibah tidak terikat;

3.

pendapatan dari hasil kerjasama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya;dan

21


4.

pendapatan dari hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain

Pendapatan sebagaimana tercantum pada poin 2, 3, dan 4 dilaporkan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BLU. Pendapatan BLU yang berasal dari hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain yang harus diperlakukan sesuai dengan peruntukannya. 2) Belanja Belanja terdiri dari unsur-unsur biaya yang sesuai dengan struktur biaya yang dituangkan dalam RBA definitif. Pengelolaan belanja dilakukan secara fleksibel sesuai dengan kesetaraan antara volume kegiatan pelayanan dengan jumlah pengeluaran, mengikuti praktik bisnis yang sehat, serta dalam ambang batas yang ditetapkan dalam RBA.

k. Pengelolaan Kas Pengelolaan kas BLU dilakukan berdasarkan praktik bisnis yang sehat. Sesuai Pasal 16 PP Nomor 23 Tahun 2005, dalam melaksanakan pengelolaan kas, BLU menyelenggarakan hal-hal sebagai berikut: 1.

Perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;

2.

Pemungutan pendapatan atau tagihan;

3.

Penyimpanan kas dan mengelola rekening bank;

4.

Pembayaran;

5.

Perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan

6.

Pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan

22


Pengelolaan keuangan BLU dapat dilakukan melalui: 1.

Penarikan dana yang bersumber dari APBN dengan menerbitkan SPM;

2.

Pembukaan Rekening Bank BLU oleh pimpinan BLU, sesuai dengan ketentuan yang berlaku kecuali dalam rangka cash management;

3.

Investasi jangka pendek dalam rangka cash management (jika terjadi surplus kas) pada instrumen keuangan dengan risiko rendah.

l. Pengelolaan Piutang dan Utang 1) Pengelolaan Piutang BLU dapat memberikan piutang terkait dengan kegiatannya, yang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan praktik bisnis yang sehat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 2) Pengelolaan Utang BLU dapat memiliki utang yang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab, sesuai dengan praktik bisnis yang sehat. Pembayaran utang BLU pada prinsipnya menjadi tanggung jawab BLU.

m. Pengelolaan Investasi BLU tidak bisa melakukan investasi jangka panjang, kecuali atas persetujuan Menteri Keuangan. Investasi jangka panjang yang dimaksud antara lain adalah penyertaan modal, pemilikan obligasi untuk masa jangka panjang, atau investasi langsung (pendirian perusahaan). Jika BLU

23


mendirikan/membeli badan usaha yang berbadan hukum, kepemilikan badan usaha tersebut ada pada Menteri Keuangan. Keuntungan yang diperoleh dari investasi jangka panjang merupakan pendapatan BLU.

n. Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban 1) Akuntansi BLU

menyelenggarakan

akuntansi

sesuai

dengan

standar

akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntan Indonesia. Jika tidak ada standar akuntansi BLU, yang bersangkutan dapat menerapkan standar akuntansi industri yang spesifik setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan. BLU mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan mengacu pada standar akuntansi yang berlaku sesuai dengan jenis layanannya dan ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga 2) Pelaporan BLU menyampaikan laporan keuangan setiap triwulan kepada menteri/pimpinan lembaga berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan yang lengkap (termasuk neraca dan ikhtisar laporan keuangan) pada setiap semester dan tahunan. Laporan-laporan tersebut disampaikan paling lambat satu bulan setelah periode pelaporan berakhir. Laporan keuangan unit-unit usaha yang diselenggarakan dikonsolidasikan oleh BLU dan menjadi lampiran laporan keuangan BLU. Laporan keuangan BLU dikonsolidasikan dengan laporan keuangan kementerian/lembaga

24


sesuai standar akuntansi pemerintahan dan diaudit oleh pemeriksa ekstern sesua dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3) Pertanggungjawaban Menteri/pimpinan lembaga bertanggung jawab atas keberhasilan pencapaian sasaran program berupa hasil (political accountability), sedangkan

pimpinan

pencapaian

BLU

sasaran

bertanggung

kegiatan

berupa

jawab

atas

keberhasilan

keluaran

(operational

accountability).

o. Pembinaan dan Pengawasan 1) Pembinaan Pembinaan teknis BLU dilakukan oleh menteri/pimpinan lembaga, sedangkan pembinaan di bidang keuangan dilakukan oleh Menteri Keuangan 2) Pengawasan Dalam rangka pelaksanaan pembinaan BLU dapat dibentuk dewan pengawas. Pembentukan dewan pengawas hanya berlaku pada BLU yang memiliki realisasi nilai omzet tahunan (menurut laporan realisasi anggaran) atau nilai aset (menurut neraca) memenuhi syarat minimum yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

4. Konsep Kualitas Layanan Sejumlah dimensi kualitas layanan perlu dirancang, dikomunikasikan dan disampaikan secara konsisten. Model kualitas layanan/jasa yang paling

25


banyak diadopsi yaitu model SERVQUAL lima dimensi dalam menentukan kualitas jasa, yaitu (Umar, 2000) : 1. Reliabilitas (reliability), yaitu kemampuan untuk memberikan layanan yang dijanjikan secara akurat. 2. Daya tanggap (responsiveness), yaitu respon atau kesigapan karyawan dalam membantu pelanggan dan memberikan pelayanan yang cepat dan tanggap, yang meliputi: kesigapan karyawan dalam melayani pelanggan, kecepatan karyawan dalam menangani transaksi dan penanganan keluhan pelanggan. 3. Jaminan (assurance), meliputi kemampuan karyawan atas pengetahuan terhadap produk secara tepat, kualitas keramah-tamahan, perhatian dan kesopanan

dalam

memberikan

pelayanan,

keterampilan

dalam

memberikan informasi, kemampuan dalam memberikan keamanan di dalam

memanfaatkan

jasa

yang

ditawarkan,

dan

kemampuan

menanamkan kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan. 4. Empati (empathy), yaitu perhatian secara individual yang diberikan perusahaan kepada pelanggan seperti kemudahan untuk menghubungi perusahaan,

kemampuan

karyawan

untuk

berkomunikasi

dengan

pelanggan, dan usaha perusahaan untuk memahami keinginan dan kebutuhan pelanggannya. 5. Bukti fisik (tangibles), berkenaan dengan penampilan fisik fasilitas layanan seperti gedung dan ruangan front office, tersedianya tempat parkir,

kebersihan,

kerapihan

dan

kenyamanan

ruangan,

peralatan/perlengkapan, sumber daya manusia, penampilan karyawan dan materi komunikasi institusi.

26


Dimensi realibilitas dalam SERVQUAL menyangkut kualitas organisasi secara keseluruhan, sementara daya tanggap, jaminan dan empati mencerminkan kualitas sumber daya manusia, sedangkan bukti fisik merefleksikan fasilitas atau infrastruktur penunjang.

Gambar 2.1. Pengukuran Kualitas Layanan dengan Model SERVQUAL (Kumar et al, 2009)

Kepuasan konsumen dipengaruhi oleh dua faktor, yakni harapan konsumen akan kinerja sebuah produk/jasa, dan kenyataan yang mereka terima setelah mengkonsumsi produk/jasa tersebut. Konsumen akan merasa puas jika kinerja produk/jasa sama atau bahkan melebihi harapan semula. Sebaliknya, konsumen akan tidak puas jika kinerja produk/jasa tidak sesuai dengan harapannya. Hal tersebut ditunjukkan pada Gambar 2.1.

27


5. Customer Satisfaction Index (CSI) Customer Satisfaction Index (CSI) atau indeks kepuasan pelanggan digunakan

untuk

menentukan

tingkat

kepuasan

pelanggan

secara

menyeluruh dengan pendekatan yang mempertimbangkan tingkat harapan dari atribut-atribut kualitas jasa yang diukur (Stratford dalam Hannie, 2008). Menurut Chakrapani dalam Ergandia (2011), salah satu alat ukur yang paling banyak digunakan dalam pengukuran kepuasan adalah indeks kepuasan konsumen (Customer Satisfaction Index atau CSI). Indek kepuasan konsumen

adalah

angka

yang

dipercayai

oleh

manajemen

untuk

menjelaskan sejauh mana perusahaan telah melakukan tindakan dalam rangka memenuhi kepuasan konsumen. Salah satu cara mengukur indeks kepuasan konsumen adalah melalui teknik pembobotan (weighted CSI) untuk setiap atribut yang menyusun kepuasan tersebut. Namun demikian pembobotan tersebut harus didasarkan pada acuan yang jelas. Perhitungan indeks kepuasan dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1.

Indeks kepuasan sangat terkait dengan jumlah konsumen yang merasa puas (satisfied). Berdasarkan jawabn yang diberikan atas pertanyaan tentang kepuasan terhadap setiap atribut, maka konsumsn yang termasuk dalam kategori puas adalah konsumen yang menjawab ―setuju‖ dan ―sangat setuju‖ pada setiap atribut.

2.

Setiap atribut pelayanan mempunyai kontribusi terhadap kepuasan konsumen. Mengingat setiap atribut tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda, maka untuk mendapatkan indeks kepuasan konsumen yang objektif perlu dilakukan pembobotan terhadap setiap atribut tersebut. Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan Structural

28


Equation Model (SEM), dihasilkan faktor muatan atribut terhadap dimensi

dengan

koefisien

konstruk

dimensi

dalam

membentuk

kepuasan. Untuk menentukan bobot masing-masing atribut digunakan pembobotan dari besarnya nilai pengaruh masing-masing atribut dengan cara mengalikan faktor muatan terhadap dimensi dengan koefisien konstruk dimensi dalam membentuk kepuasan. Dasar perhitungan pembobotan adalah besarnya nilai pengaruh setiap atribut dibagi total nilai

pengaruh seluruh atribut. Bobot tersebut selanjutnya dikalikan

dengan tingkat kepuasan (jawaban 4 dan 5 responden) untuk setiap atribut sehingga diperoleh indeks kepuasan yang terboboti untuk masing-masing atribut. 3.

Selanjutnya indeks kepuasan konsumen per atribut ditentukan dari perkalian antara bobot masing-masing atribut dengan persentase kepuasannya. Indeks kepuasan secara keseluruhan adalah penjumlahan dari seluruh indeks kepuasan konsumen per atribut tersebut.

B. Kajian Penelitian Terdahulu Beberapa kajian terdahulu terkait dengan konsep Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Kementerian Keuangan adalah: 1. Survey Opini Stakeholders Kementerian Keuangan RI tahun 2011. Penelitian ini merupakan hasil kerjasama antara Kementerian Keuangan dan Institut Pertanian Bogor. Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan

dengan

melakukan

survey

kepada

para

stakeholder

Kemenkeu dari berbagai kalangan baik organisasi maupun individu, baik dari PNS dan swasta. Jumlah responden dalam survey ini adalah 2.600. Metode analisis data yang digunakan adalah Analisis Statistika

29


Deskriptif, Biplot,

IPA (Importance Performance Analysis), Analisis

Procrustes dan SEM (Structural Equation Modelling). 2. Using Importance Performance Analysis in Evaluating Taiwan Medium and long Distance national Highway Passenger Transportation Service quality. Yuan Chih Huang and Chih Hung Wu, Takming College Taiwan. Journal of American Academic of Business. Cambridge. March 2006. Penelitian dilakukan dengan Purposive sampling dengan mengirim 1980 kuestionaire. Dan kuestionaire yang kembali 1950 (98,4%).Menghitung 24 pertanyaan

tingkat pelayanan yang diharapkan dan tingkat

pelayanan

diterima

yang

dengan

pendekatan

IPA

(Importance

Performance Analysis). 3. Importance-performance analysis as a strategic tool for service marketers: the case of service quality perceptions of business students in New Zealand and the USA. Ford, John B; Mathew, Joseph; Joseph, Beatriz . The Journal of Services Marketing 13. 2 (1999): 171-184. Untuk mendapatkan informasi mengenai tingkat layanan yang diterima, digunakan

pendekatan

SERVQUAL

yang

diambil

dari

teori

Parasuraman (1985) yang terdiri dari lima atribut, yaitu: (1) tangibles, (2) reliability, (3) responsiveness, (4) assurance, and (5) empathy 4. Analisis Implementasi PPK BLU pada Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi. Meidyawati.

0821221038. Kesimpulan dari penelitian ini

adalah. Rumah sakit Stroke Nasional Bukittinggi masih menghadapi kendala dalam implementasi PPK-BLU diantaranya aturan pelaksanaan untuk

beberapa

kegiatan

yang

belum

ada,

kelemahan

sistem

pengendalian internal, system manajemen pelayanan kesehatan yang

30


belum terpadu, belum dilakukannya evaluasi secara berkala oleh instansi pengelola teknis dan keuangan, dan keterbatasan sumber daya yang dimiliki rumah sakit serta birokrasi pemerintahan. Konsep PPKBLU yang baik untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan publik

memerlukan

pengawasan

implementasinya,

dimulai

pelaksanaannya,

agar

dari tidak

dan proses

terjadi

pengendalian

dalam

perencanaan

sampai

penyimpangan

dengan

memanfaatkan berbagai fleksibilitas yang diberikan oleh pemerintah kepada rumah sakit sebagai BLU. Saran dari penelitian ini antara lain: Menyempurnakan organisasi dan tata laksana yang mendukung pencapaian

strategi

dan

pengembangan

budaya

entrepreneur,

Mengintegrasikan sistem informasi manajemen dari semua unit-unit organisasi yang ada, Melakukan revisi dan evaluasi secara berkala atas RSB, RBA, dan SPM, Mengembangkan sistem akuntansi biaya dalam rangka perencanaan dan pengendalian, pengambilan keputusan, perhitungan tarif layanan dan remunerasi yang tepat, Departemen Kesehatan dan Departemen Keuangan agar secara berkala melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap implementasi PPK-BLU dan Departemen Kesehatan agar menciptakan sistem manajemen pelayanan yang terpadu untuk mendukung implementasi PPK-BLU. 5. The Analysis of Investment Services Customer Satisfaction in One Stop Services, Investment Coordinating Board (BKPM). Epi Ratri Zuwita. MBIPB. 2012. Ada empat tujuan dari penelitian ini. Pertama, mengukur tingkat kepuasan investasi layanan pelanggan dalam One Stop Services, BKPM. Kedua, mengukur beberapa aspek mikro terkait dengan waktu

31


investasi jasa dalam PTSP, BKPM. Ketiga, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepuasan pelayanan investasi dalam PTSP, BKPM. Keempat, merumuskan strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan dan investasi kepuasan layanan pelanggan. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah non-probability sampling dengan menggunakan convenience sampling dengan jumlah sampel 200 investasi layanan pelanggan dalam One Stop Services, BKPM. Teknik pengolahan data analisis deskriptif, Customer Satisfaction Index (CSI), Indeks Ketidakpuasan Pelanggan (CDI), Analisis Penalty Reward dan Model SEM. Hasil penelitian ini menunjukkan variabel laten seperti fasilitas parkir, fasilitas kamar tunggu, proses verifikasi dokumen, proses pengambilan dokumen dan penanganan pengaduan yang memberikan kontribusi yang signifikan untuk mencerminkan investasi kepuasan layanan pelanggan dalam PTSP, BKPM 6. Noor Cholis Madjid, Tohirin, dan Heru Cahyono. 2009. Evaluasi Kinerja Keuangan Satker Rumah Sakit Umum Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan

Badan Layanan Umum. Penelitian

dilakukan dngan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian adalah total aset berpengaruh sangat kuat terhadap pendapatan Badan Layanan Umum. Makin besar aset, makin besar pendapatan. Angka ketergantungan satker BLU terhadap dana yang berasal dari APBN, masih cukup besar. Angka rata-rata peran APBN terhadap total penerimaan sebesar 42 persen termasuk angka yang cukup tinggi dan dapat dipastikan tanpa

32


adanya suntikan dana APBN sebagian besar BLU tidak akan mampu untuk menjalankan kegiatan operasional. 7. Fornell, Claes;Johnson, Michael D;Anderson, Eugene W; Cha, Jaesung; Bryant, Barbara Everitt, 2006. The American Customer Satisfaction Index: Nature, purpose, and findings. Model menurut ACSI.

Gambar 2.2 Model American Customer Satisfaction Index

33


C. Kerangka Pemikiran 1. Alur Pelayanan Kepada Stakeholders PK BLU

Konsep Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Bidang Pendidikan

Satker BLU Pendidikan

Masyarakat: Mahasiswa

Dosen

Direktorat PPK BLU

Pejabat Struktural

Pegawai

Kanwil Perbenda haraan

Satuan Kerja Badan Layanan Umum

Gambar 2.3. Alur Pelayanan Kepada Stakeholders PK BLU

34

KPPN


2. Kerangka pemikiran: Unsur Layanan PK BLU yang Perlu ditingkatkan

Bentuk Fisik

Kuadran I : Tingkat Kepentingan

Prioritas Utama

Keandalan

Kuadran II :

Daya Tanggap

Jaminan

Pertahankan Prestasi

Kualitas Layanan

Kuadran III : Prioritas Rendah

Empati

Kuadran IV : Berlebihaan

Gambar 2.4. Unsur Layanan PK BLU yang Perlu ditingkatkan

35


36

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian Penelitian

ini

akan

dilakukan

di

berbagai

wilayah

yang

merepresentasikan pelaksanaan atau implementasi konsep BLU. Jumlah responden dalam penelitian ini direncanakan sebanyak 100. Penentuan jumlah responden sebanyak 100 orang dilakukan dengan menggunakan rumus Slovin. Responden ini mewakili berbagai unsur yang terkait dengan stakeholders pengelolaan keuangan Badan

Layanan Umum. Proses

penentuan lokasi kota yang disurvei akan didiskusikan secara bersama-sama dengan stakeholders kunci yaitu Direktorat Pembinaan

Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum Kementerian Keuangan. Usulan kota yang akan disurvey adalah sebagai berikut: 1. Jakarta. 2. Yogyakarta. 3. Surabaya. Kegiatan penelitian berlangsung mulai bulan Maret sampai dengan bulan Oktober 2013. Rencana detail mengenai kegiatan penelitian dapat dilihat pada Tabel 3.1.

37


Tabel 3.1 Rincian Rencana Kegiatan Penelitian Maret

April

Mei

Juni

Juli

Agus

Septem

tus

ber

Oktober

Tahap Persiapan Pengumpulan Data Pengolahan Data FGD Analisis Data dan Intepretasi Hasil Analisis Penulisan Laporan dan Seminar Hasil

B. Desain Penelitian 1. Jenis dan Sumber Data Data yang diperlukan adalah data primer dengan didukung beberapa data sekunder yang diperlukan dalam penyusunan laporan hasil penelitian. Data primer yang diperoleh melalui survei lapangan untuk memotret persepsi stakeholders Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Kementerian Keuangan, dari 4 satuan kerja Badan Layanan Umum yaitu Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya dan Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Data-data akan ditangkap melalui dua tahapan, yaitu dengan menggunakan kuesioner serta indepth interview untuk melakukan pendalaman lebih jauh terhadap materi-materi tertentu. Selain itu, akan dilakukan pula Focus Group Discussion (FGD) dengan stakeholders (pimpinan satker BLU dari level eselon 1, eselon 2, eselon 3 dan

38


eselon 4, pegawai satker BLU baik yang berstatus PNS maupun non PNS, pengguna jasa BLU yaitu mahasiswa, dan pegawai Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan). FGD ini dimaksudkan untuk melakukan klarifikasi dan crosschek atas informasi yang diperoleh dari proses wawancara maupun menangkap opini yang berkembang di masyarakat dari berbagai kalangan. Hal ini penting dilakukan untuk proses perumusan kebijakan ke depan yang seyogyanya dilakukan oleh Kementerian Keuangan dalam rangka implementasi pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. 2. Metode Penentuan Sampel dan Responden Dalam survey kepuasan stakeholders, untuk menjamin keterwakilan responden terhadap keseluruhan populasi digunakan teknik probability sampling. Teknik sampling menggunakan multi-stage random sampling, dengan prosedur sebagai berikut:. 1. Dalam menentukan kota dilakukan dengan purposive sampling. 2. Menentukan jenis layanan yang menjadi obyek survei pada setiap kota yang dianalisis. 3. Selanjutnya menentukan obyek survey (responden) dengan menggunakan systematic random sampling berdasarkan daftar (listing) pengguna jasa layanan

(jenis

Pengelolaan

layanan)

Keuangan

yang

diberikan

oleh

Direktorat

Badan

Layanan

Umum

Pembinaan

Direktorat

Jenderal

Perbendaharaan Kementerian Keuangan dengan memperhatikan identitas responden serta keterwakilan jenis layanan yang diterima. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh satuan kerja yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (satker BLU),

39


individu (pegawai satker BLU, pegawai KPPN, pegawai Kanwil DJPBN, pegawai Dit PPK BLU) maupun masyarakat yang menerima barang/jasa dari satker BLU. Responden adalah individu yang mewakili dirinya sendiri atau individu yang mewakili satkernya. Satker yang dijadikan sampel dipilih dari populasinya sedemikian rupa sehingga mewakili sebagian besar pelayanan dalam konteks PK BLU. Proses penentuan sampel dilakukan langsung oleh peneliti atau dilakukan dengan melalui diskusi dengan pejabat yang berwenang di Direktorat PPK BLU agar bisa memperoleh sampel yang lebih baik. C. Metode Analisis Data Data dan informasi yang diperoleh dari hasil-hasil survei diolah dengan menggunakan metode statistik dan matematik yang sesuai dengan karakteristik data dari penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan akurasinya secara ilmiah. Sesuai dengan tujuannya masing-masing dalam kerangka menjawab permasalahan dan tujuan-tujuan penelitian sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya maka metode dan analisis yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi 2 bagian yaitu; (1) analisis statistika deskriptif, dan (2) importance performace analysis (IPA). Secara singkat, kedua metode tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Analisis Statistika Deskriptif Metode

ini

merupakan

metode

statistik

yang

digunakan

untuk

menggambarkan data yang telah dikumpulkan. Data yang terkumpul dianalisis dengan metode ini sehingga dapat diperoleh gambaran karakteristik responden, serta

persepsi,

preferensi

dan

perilaku

responden

terhadap

instrumen

pembayaran non tunai. Data disajikan dalam bentuk tabulasi, charts, dan diagram.

40


2. Importance Performance Analysis (IPA) Importance performance analysis adalah metode analisis data untuk menggambarkan kinerja sebuah produk atau jasa dibandingkan dengan penilaian evaluasi pelanggan dengan menggunakan diagram. Konsep ini menurut Rangkuti (2003) menjelaskan bahwa tingkat kepentingan pelanggan (customer expectation) diukur dengan yang seharusnya dilakukan perusahaan agar menghasilkan produk atau jasa yang berkualitas. Importance performance analysis ini menjadi sebuah metode deskriptif kualitatif-kuantitatif dalam menganalisis data penelitian untuk menjawab perumusan masalah mengenai sampai sejauh mana tingkat kepuasan pelanggan terhadap kinerja suatu perusahaan. Analisis tingkat kepentingan dan kepuasan dapat menghasilkan suatu diagram kartesius yang dapat menunjukkan letak faktor-faktor atau unsurunsur yang dianggap mempengaruhi kepuasan pelanggan, dimana dalam diagram kartesius tersebut faktor-faktor akan dijabarkan dalam empat kuadran. Sumbu mendatar (X) dalam diagram kartesius memuat nilai rata-rata skor kepuasan (performance), sedangkan sumbu tegak (Y) memuat nilai rata-rata skor kepentingan (importance).

Xi

=

bobot rata-rata tingkat penilaian kinerja atribut ke-i

Yi

=

bobot rata-rata tingkat penilaian kepentingan atribut ke-i

n

=

jumlah responden

41


Diagram kartesius merupakan suatu bangun yang dibagi atas empat bagian yang dibatasi oleh dua garis yang berpotongan tegak lurus pada titik-titik (X , Y), dimana X merupakan rata-rata dari rata-rata skor tingkat kepuasan pelanggan seluruh atribut dan Y merupakan rata-rata dari rata-rata skor tingkat kepentingan pelanggan dari seluruh atribut yang mempengaruhi kepuasan pelanggan.

Dimana : X = Nilai rata-rata kinerja atribut Y = Nilai rata-rata kepentingan atribut K = Banyaknya atribut yang dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan Selanjutnya tingkat unsur-unsur tersebut akan dijabarkan dan dibagi menjadi 4 bagian dalam diagram kartesius (diagram importance performance analysis) yang tersaji melalui Gambar 3.1 berikut.

Sumber: Umar (2000). Gambar 3.1. Diagram Model Importance Performance Matrix

42


1. Kuadran I atau A (atrributes to improve). Merupakan wilayah, dimana kinerja suatu variabel lebih rendah daripada keinginan pelanggan sehingga perusahaan harus meningkatkan kinerjanya agar optimal. 2. Kuadran II atau B (maintain performance). Merupakan wilayah dimana kinerja dan keinginan pelanggan pada suatu variabel berada pada tingkat tinggi dan sesuai, sehingga perusahaan cukup mempertahankan kinerja variabel tersebut. 3. Kuadran III atau C (attributes to maintain). Merupakan wilayah yang memuat faktor-faktor yang dianggap kurang penting oleh pelanggan dan pada kenyataannya kinerjanya tidak terlalu istimewa. 4. Kuadran IV atau D (attributes to de-emphasize). Merupakan wilayah dimana kinerja perusahaan berada dalam tingkat tinggi tetapi keinginan pelanggan akan kinerja dari variabel tersebut hanya rendah, sehingga perusahaan perlu mengurangi hasil yang dicapai agar dapat mengefisienkan sumberdaya perusahaan (Umar, 2000). 3. Structural Equation Modeling (SEM) Analisis

SEM

merupakan

Teknik

analisis

multivariate

yang

memungkinkan peneliti untuk menguji hubungan antara variabel yang kompleks baik recursive maupun nonrecursive untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai suatu model. Tidak seperti analisis multivariate biasa (regresi berganda dan analisis faktor). SEM dapat melakukan pengujian secara bersamasama (Bollen, 1989), yaitu: model struktural yang mengukur hubungan antara independent dan dependent construct, serta model measurement yang mengukur hubungan (nilai loading) antara variabel indikator dengan konstruk (variable laten).

43


Analisis Structural Equation Modeling (SEM) pada hakekatnya merupakan suatu metode yang menggabungkan analisis korelasi, analisis lintas (path

analysis) dan analisis faktor. SEM bertujuan untuk melihat hubungan-hubungan antar variabel yang terjadi secara bersamaan. Metode ini sangat tepat digunakan ketika satu variabel terikat memiliki hubungan dengan variabel bebas. Hubungan antara variabel bebas dan variable terikat ini merupakan dasar dari metode SEM (Suharjo dalam Rosidi, 2010). Model SEM terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut (Wijanto, 2008) : 1. Dua jenis variabel, yaitu variabel laten (latent variable) dan variabel teramati (observed variable). SEM memiliki 2 jenis variabel laten yaitu eksogen dan endogen. Variabel eksogen selalu muncul sebagai variabel bebas pada semua persamaan yang ada dalam model, sedangkan variabel endogen merupakan variabel terikat pada minimal satu persamaan dalam model. Variabel teramati atau variabel terukur merupakan variabel yang dapat diamati atau dapat diukur secara empiris dan sering disebut sebagai indikator. 2. Dua jenis model, yaitu model struktural (structural model) dan model pengukuran (measurment model). Model struktural menggambarkan hubungan-hubungan yang ada di antara variabel-variabel laten. Model pengukuran yang paling umum dalam aplikasi SEM adalah model pengukuran kon-generik (congeneric measurment model), dimana setiap ukuran atau variabel teramati hanya berhubungan dengan satu

44


variabel laten dan semua kovariasi di antara variabel-variabel teramati adalah sebagai akibat dari hubungan antara variabel teramati dan variabel laten. 3. Dua jenis kesalahan yaitu kesalahan struktural (structural error) dan kesalahan pengukuran (measurment error). Pada umumnya pengguna SEM tidak berharap bahwa variabel bebas dapat memprediksi secara sempurna variabel terikat, sehingga dalam suatu model biasanya ditambahkan komponen kesalahan struktural. Untuk memperoleh estimasi parameter yang konsisten, kesalahan struktural ini diasumsikan tidak berkorelasi dengan variabel-variabel eksogen dari model. Sebuah permodelan SEM yang lengkap pada dasarnya terdiri dari Model Pengukuran yang ditujukan untuk mengkonfirmasi sebuah dimensi atau faktor berdasarkan indikator-indikator empirisnya. Structural Model adalah model mengenai struktur hubungan yang membentuk atau menjelaskan kausalitas antar faktor.

D. Tahapan Pelaksanaan Penelitian Tahapan pelaksanaan penelitian meliputi: 1. Tahap persiapan Tahap persiapan survei opini stakeholders PK BLU Bidang Pendidikan terhadap layanan yang diberikan meliputi penyiapan proposal, penyusunan instrumen survei, penyiapan kerangka sampling, penentuan sampling responden, dan ujicoba kuesioner. Terkait dengan surveyor, pada tahap persiapan dilakukan seleksi surveyor dan pembekalan kepada surveyor, yang meliputi substansi penelitian dan

45


penjelasan detail kuesioner dan metode wawancara dalam rangka pengumpulan data primer. 2. Pelaksanaan Pengumpulan Data Sekunder dan Primer Pengumpulan data sekunder terutama pada tahap awal penelitian meliputi pengumpulan laporan satker BLU yang diserahkan kepada Direktorat PPK BLU. Sementara pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara kepada responden yang telah ditentukan sesuai dengan desain penentuan responden. 3. Entry dan Pengolahan Data Setelah pengumpulan data, tahap selanjutnya adalah entri data dan pengolahan data. Pengolahan data dilakukan setelah data entri diverifikasi dan disiapkan metode analisis sesuai dengan tujuan peneitian. 4.

Focus Group Discussion (FGD) FGD dilakukan untuk memperoleh informasi kualitatif lebih mendalam dari berbagai pihak terkait dengan layanan BLU. FGD ini juga merupakan forum untuk melakukan konfirmasi terhadap berbagai temuan lapang pada saat pelaksanaan survey maupun opini masyarakat.

5.

Analisis Data dan Intepretasi Hasil Analisis Setelah proses pengolahan data, maka dilakukan analisis dan intepretasi hasil sesuai dengan tujuan penelitian yang ditetapkan

6.

Penulisan Laporan dan Seminar Hasil Tahap akhir dari kegiatan ini adalah penulisan laporan dan seminar hasil.

46

BAB IV KARAKTERISTIK RESPONDEN

A. Perolehan Responden di 3 Kota Lokasi Penelitian Penelitian

dengan judul ―Survei Opini

Stakeholders

Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum Bidang Pendidikan‖ dilakukan di 3 kota yaitu Jakarta, Surabaya, dan Yogyakarta.

Pemilihan 3 kota ini dilakukan dengan

pertimbangan karena adanya keterbatasan waktu, dana, serta Sumber Daya Manusia

(aturan BPPK menyebutkan bahwa maksimal 2 peneliti dalam satu

kajian akademis). Adapun satuan kerja (satker) Badan Layanan Umum (BLU) yang dijadikan sampel ada 4 yaitu Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya (ITS), dan Universitas islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga

Yogyakarta.

Pemilihan

sampel

ini

juga

dilakukan

dengan

mempertimbangkan bahwa 2 satker BLU berasal dari Kementerian Agama dan 2 satker BLU berasal dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hal ini dilakukan mengingat bahwa dua kementerian inilah yang jumlah satker BLUnya mendominasi. Pelaksanaan survei lapangan diselenggarakan mulai bulan Mei 2013 hingga bulan Agustus 2013, dengan target responden 100 orang.

Pemilihan

sampel dilakukan dengan metode convenience sampling (purposive sampling) Berikut ini merupakan tabel perolehan responden di kota-kota lokasi penelitian. Berdasarkan Tabel 4.1 terlihat bahwa pencapaian jumlah responden yang diwawancarai lebih besar (145 orang) dari yang ditargetkan (100 orang).

47


Berdasarkan Tabel 4.1 juga terlihat bahwa Kampus UIN Jakarta merupakan kantor unit Badan Layanan Umum yang jumlah respondennya paling besar (36 responden) atau 25%, disusul kemudian oleh

Kampus UIN

Yogyakarta dengan jumlah responden 33 orang atau 23 % dan Kampus ITS Surabaya dengan jumlah responden 30 orang atau 21%. Sementara responden terkecil diperoleh dari Kampus UNJ dengan jumlah responden sebanyak 27 orang atau sebesar 19 %. Selain responden dari kampus,

juga dilakukan wawancara dengan

responden dari pejabat pada level eselon 2, eselon 3, dan eselon 4 pada Biro Keuangan Kementerian Agama. Wawancara dilakukan guna mengkonfirmasi beberapa kebijakan terkait pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum yang terdapat dalam ruang lingkup Kementerian Agama. Selain wawancara, responden pada eselon 3 dan 4 mengisi kuesioner yang dibagikan. Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan pejabat dari Biro Keuangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dari Kemendikbud didapatkan satu responden berasal dari eselon 4, namun yang bersangkutan tidak mengembalikan form isian kuesioner. Kami mencoba melakukan upaya untuk bisa melakukan wawancara dengan pejabat tingkat eselon 2 dan eselon 3, namun karena kesibukan mereka, kami tidak berhasil melakukan wawancara tersebut. Wawancara dan pembagian kuesioner juga dilakukan kepada berbagai responden pada level pegawai yang berasal dari Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Perhubungan. Informasi ini diharapkan melengkapi informasi yang di peroleh dari responden inti pada keempat kampus yang dijadikan sampel kajian akademis.

48


Tabel 4.1. Realisasi Jumlah Responden di Setiap Kantor Unit Layanan BLU Responden Uraian

Pejabat Struktural

Dosen

Pegawai

Mahasiswa

Jumlah

Persentase (%)

UIN Jakarta UIN Yogyakarta

4

6

12

14

36

25

6

7

6

14

33

23

ITS

5

3

12

10

30

21

UNJ

8

4

10

5

27

19

Lainnya

7

0

12

0

19

13

30

20

52

43

145

100

Jumlah

Responden dari kalangan pegawai jumlahnya adalah 102 orang. Responden ini diambil dari pejabat struktural, pejabat fungsional dan staf pelaksana. Untuk responden dari pejabat struktural, dilakukan in depth interview dengan dua orang pejabat eselon 1, 7 orang pejabat eselon 2, 9 orang pejabat eselon 3, dan 12 orang pejabat eselon 4. Kami juga melakukan in depth interview dengan pejabat fungsional, yaitu para dosen sebanyak 20 orang. Responden pada level staf pelaksana yang diwawancarai sebanyak 52 orang. Jumlah ini adalah jumlah yang terbanyak. Data selengkapnya bisa dilihat di tabel 4.2. Tabel 4.2. Data Responden Berdasarkan Tingkat Eselonnya Uraian

Jumlah Responden

Eselon1

2

Eselon 2

7

Eselon 3

9

Eselon 4

12

Pejabat Fungsional

20

Staf /Pelaksana

52 Jumlah

102

49


B. Karakteristik Responden Pengguna Jasa Layanan Karakteristik responden merupakan faktor yang turut menentukan pemahaman stakeholders (responden pengguna jasa) dalam menilai kinerja layanan

BLU Bidang Pendidikan.

Karakteristik responden diuraikan meliputi

jenis pekerjaan, tingkat pendidikan dan pengalaman berhubungan dengan 4 BLU di bawah lingkup Kemendikbud dan Kemenag. 1. Jenis Pekerjaan Pada penelitian ini, pekerjaan responden dibedakan menjadi 4 kategori jenis pekerjaan yaitu: (1) Pejabat di satker BLU, (2) Dosen, (3) Pegawai/PNS level staf, dan (4) Mahasiswa. Distribusi responden berdasarkan karakteristik jenis pekerjaan di masing-masing satker yang diteliti disajikan pada Tabel 4.3. Berdasarkan Tabel 4.3 terlihat bahwa proporsi terbesar dari responden pengguna jasa BLU memiliki pekerjaan sebagai pegawai sebanyak 52 orang responden atau 36%, kemudian disusul mahasiswa sebanyak 43 orang atau 30% dari responden dan selanjutnya adalah pejabat struktural sebanyak 30 orang atau 21%. Responden terkecil adalah dari dosen dengan jumlah 20 orang atau sebesar 14% dari total responden. Target

jumlah

responden

terbesar

dari

kalangan

mahasiswa.

Pertimbangannya adalah mahasiswa merupakan stakeholders utama dari satuan kerja badan layanan umum pendidikan. Namun demikian, di lapangan dijumpai masalah yaitu pada saat survey dilakukan, posisi mahasiswa sedang libur. Kondisi ini mengakibatkan peneliti mengalami kesulitan

50

untuk melakukan


wawancara dengan para mahasiswa, dengan jumlah yang memadai. Namun demikian, berkat dukungan yang positif dari para pimpinan kampus yang dijadikan lokasi survey, jumlah responden dari kalangan mahasiswa tidaklah terlalu sedikit. Dari tabel bisa dilihat bahwa jumlahnya adalah terbesar kedua setelah responden kluster pegawai. Tabel 4.3. Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Uraian Pejabat Struktural Dosen Pegawai Mahasiswa Jumlah

Jumlah Responden 30 20 52 43 145

Persentase (%) 21 14 36 30 100

2. Tingkat Pendidikan Formal Berdasarkan tingkat pendidikan, responden pengguna jasa layanan BLU Bidang Pendidikan dibedakan menjadi 4 (empat) kategori yaitu: (1) SLTA, (2) sarjana strata satu (S1), (3) pasca sarjana strata dua (S2), dan (4) pasca sarjana strata tiga (S3). Distribusi responden berdasarkan karakteristik tingkat pendidikan formal disajikan pada Tabel 4.4. Tabel 4.4

menunjukkan bahwa sebagian besar responden (pegawai)

pengguna jasa layanan BLU Bidang Pendidikan dalam penelitian ini memiliki tingkat pendidikan S1 yaitu sebesar 55 persen dari seluruh responden. Apabila diakumulasikan dengan responden yang berpendidikan pasca sarjana (S2 dan S3), maka total responden yang berpendidikan tinggi mencapai lebih dari 90 persen. Sementara itu, responden yang berpendidikan SLTA hanya sekitar 10 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa responden penerima jasa layanan

51


(stakeholders) dari BLU Bidang Pendidikan adalah orang-orang yang memiliki tingkat pendidikan dan pengetahuan yang tinggi. Tingkat pendidikan dan pengetahuan responden yang tinggi tersebut hendaknya menjadi salah satu pertimbangan bagi BLU bidang pendidikan maupun Kementerian Keuangan untuk terus mengupayakan perbaikan dalam kualitas pelayanan yang diberikan, karena semakin tinggi tingkat pendidikan dan pengetahuan seseorang, tentunya akan semakin tinggi pula kualitas pelayanan yang diharapkan oleh pengguna jasa tersebut. Tabel 4.4. Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal

Uraian S-3 S-2 S-1 <SLTA Jumlah

Jumlah Responden 6 30 56 10 102

Persentase (%) 6 29 55 10 100

C. Pemahaman Terhadap Layanan 1. Pengetahuan Mengenai Jenis Layanan Unggulan Beberapa indikator yang akan digunakan dalam memahami indikator pengetahuan responden pengguna jasa mengenai jenis layanan unggulan diantaranya adalah pemahaman pengguna jasa layanan unggulan mengenai persyaratan dan prosedur yang harus ditempuh dalam mendapatkan layanan unggulan dan sumber informasi yang digunakan dalam mendapatkan layanan. Kategori yang digunakan untuk melihat pemahaman responden terhadap persyaratan dan prosedur untuk memperoleh layanan unggulan terbagi menjadi

52


tiga yaitu (1) tahu semua, (2) tahu sebagian dan (3) tidak tahu. Hasilnya disajikan pada Gambar 4.1.

Persentase Responden Berdasarkan Pemahaman Layanan 0.80

72

0.70 0.60 0.50 0.40 0.30 0.20

18 12

0.10 0.00 Tahu semua

Tahu sebagian

Tidak tahu

Gambar 4.1. Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pemahaman Terhadap Jenis Layanan BLU Bidang Pendidikan

Gambar 4.1 menunjukkan bahwa sebagian besar responden (72 persen) menyatakan hanya ―tahu sebagian‖ jenis layanan BLU Bidang Pendidikan. Sementara itu yang menyatakan ―tidak tahu semua‖ sebesar 18 persen dan yang menyatakan ―tahu semua‖ hanya 12 persen.

Keadaan ini dapat dimengerti,

karena layanan BLU Bidang Pendidikan yang ada relatif banyak, sementara itu tidak semua responden berurusan dengan semua jenis layanan tersebut. Responden hanya memfokuskan dan memahami pada jenis layanan yang diperlukan.

53


2. Sumber Informasi Responden dalam Memperoleh Layanan Unggulan Sumber informasi yang umumnya diperoleh responden pengguna layanan BLU Bidang Pendidikan untuk mendapatkan jenis layanan unggulan beserta persyaratan dan serta prosedurnya dalam penelitian ini dibagi menjadi empat (4) sumber yaitu, (1) penjelasan petugas, (2) pengumuman/informasi dari kantor (unit layanan), (3) media massa/elektronik, dan (4) teman/kolega. Gambar 4.2

menunjukkan bahwa sebesar 28 persen responden menyatakan bahwa

sumber informasi terkait dengan jenis layanan unggulan beserta persyaratan dan prosedurnya diperoleh melalui pengumuman. Informasi dari teman/kolega sebesar 28%, penjelasan petugas 24%, dan sisanya dari media massa sebesar 21%.

0.30 0.25 0.20 0.15 0.10 0.05 0.00 Penjelasan petugas

Pengumuman

Media Massa

Teman/kolega

Gambar 4.2. Distribusi Responden Berdasarkan Sumber Informasi Mengenai Jenis Layanan BLU Pendidikan

54


3. Cara Responden Mendapatkan Pelayanan Layanan Unggulan Sebagian besar responden (59%) pengguna jasa layanan BLU Bidang Pendidikan mendapatkan layanan unggulan secara langsung dengan ―kunjungan ke kantor‖ unit layanan BLU (Gambar 4.3) Sedangkan sisanya dilakukan melalui ―surat dan kunjungan‖ (22%), melalui ―surat/telepon‖ (10%), dan ―secara online‖ hanya (9%). 0.70 0.60 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 0.00 Kunjungan ke kantor

Surat

Online

Surat dan kunjungan

Gambar 4.3. Distribusi Responden Berdasarkan Cara Mendapatkan Layanan BLU Bidang Pendidikan

D. Profil Satker Badan Layanan Umum Pada penelitian ini, dilakukan sampel 4 Badan Layanan Umum bidang pendidikan, yaitu: 1. Universitas Islam Negeri Jakarta 2. Universitas Negeri Jakarta 3. Universitas Islam Negeri Yogyakarta 4. Institut Teknologi Surabaya.

55


Adapun

profil singkat dari keempat kampus yang dilakukan survey adalah

sebagai berikut: 1. Universitas Islam Negeri Jakarta Data mengenai profil Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah bisa dilihat di dalam lampiran 4. 2. Universitas Negeri Jakarta Data mengenai profil Universitas Negeri Jakarta (UNJ) bisa dilihat di dalam lampiran 5. 3. Universitas Islam Negeri Yogyakarta Data mengenai profil Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta bisa dilihat di dalam lampiran 6. 4. Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya Data mengenai profil Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) bisa dilihat di dalam lampiran 7.

56

BAB V PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Pendahuluan Bagian ini berisi pembahasan mengenai tingkat kepuasan stakeholders BLU Pendidikan, dengan sampel 4 kampus. Sampel kampus pada kajian akademis ini adalah kampus Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya (ITS), kampus Universitas Negeri Jakarta (UNJ), kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta dan Kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sampel diambil dengan mempertimbangkan keseimbangan antara satker BLU dibawah Kemenag dan satker BLU dibawah Kemendikbud. Dari 4 kampus yang dijadikan sampel, diputuskan 2 sampel dari Kemenag dan 2 sampel lagi dari Kemendikbud. Pengambilan sampel di 2 kementerian ini dilakukan dengan harapan bisa membandingkan kepuasan stakeholders BLU di bawah kedua kementerian tersebut. Pembahasan pada bagian ini meliputi: 

Tingkat kepuasan stakeholders BLU Pendidikan.



Pembahasan dengan menggunakan pendekatan Important Performance Analysis (IPA)



Pembahasan dengan menggunakan alat analisis Structural Equation Modelling (SEM)



Perbandingan Kepuasan stakeholders Kemenag dan Kemdikbud



Hasil Focus Group Discusion



Pilihan bentuk organisasi bagi Perguruan Tinggi Negeri

57


Selain itu, pada bagian ini juga disajikan mengenai implikasi manajerial. Implikasi manajerial memberikan perhatian kepada unit-unit terkait untuk melakukan aksi di masa yang akan datang yang direkomendasikan sebagai tindak lanjut atas kajian akademis ini. B. Tingkat Kepuasan Stakeholders BLU Pendidikan Pada Gambar 5.1 terlihat bahwa sebagian besar responden pengguna jasa layanan BLU Bidang Pendidikan menyatakan puas terhadap layanan unit layanan BLU (43%) dan cukup puas (41%). Sebagian kecil responden menyatakan tidak puas (8%). Persentase responden yang menyatakan sangat puas besarnya sama dengan yang menyatakan sangat tidak puas, yaitu masingmasing 3%.

Tingkat Kepuasan Responden (%) Sangat puas Puas Cukup puas Tidak puas Sangat tidak puas -

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

Gambar 5.1. Distribusi Responden Menurut Tingkat Kepuasan Layanan BLU Pendidikan Meskipun persentase responden yang menyatakan cukup puas masih cukup banyak, namun upaya peningkatan kinerja yang telah dilakukan pada tahun 2013 ini dapat dirasakan oleh sebagian besar pengguna layanan. Hal ini

58


nampak ketika responden menjawab pertanyaan tentang kondisi layanan tahun 2013 dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana sebagian besar responden menyatakan lebih baik. Gambar 5.2 menunjukkan bahwa sekitar 50% responden memberikan penilaian kinerja unit layanan BLU lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Sebanyak 36% responden menilai sama saja, hanya 6% responden yang menyatakan lebih buruk, dan 8% menjawab tidak tahu.

Kualitas Layanan dibandingkan Tahun Lalu (%) Tidak tahu

Lebih buruk

Sama saja

Lebih baik 0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

Gambar 5.2. Tingkat Kepuasan Responden terhadap Layanan BLU Bidang Pendidikan dibandingkan Tahun Lalu

Responden dalam kajian akademis ini dibagi menjadi 4 klaster, dengan rincian sebagai berikut: 1. Klaster Pejabat struktural. 2. Klaster Dosen. 3. Klaster Pegawai. 4. Klaster Mahasiswa.

59


Klaster mahasiswa merupakan klaster yang menjadi target utama kajian ini, karena mahasiswalah yang akan merasakan secara langsung baik buruknya pengelolaan kampus-kampus tersebut. Secara teoritis, ditargetkan responden dari

klaster

mahasiswa

pelaksanaannya, dijumpai

jumlahnya

terbesar,

namun

demikian

hambatan ketika akan mewawancari

dalam

mahasiswa.

Hal ini karena pelaksanaan survey kebetulan dilakukan pada saat mahasiswa sedang libur. Akibatnya jumlah responden mahasiswa relatif tidak terlalu banyak. Namun demikian dari segi jumlah sudah cukup merepresentasi

kepentingan

para mahasiswa. Dari hasil pengolahan data, diperoleh kesimpulan bahwa secara umum stakeholders BLU telah memiliki tingkat kepuasan yang cukup tinggi. Dalam skala 1 s.d. 5 digambarkan bahwa tingkat kepuasan stakeholders mencapai skala 3,35. Hal ini menunjukkan bahwa konsep Badan Layanan Umum secara umum telah berpengaruh positif

dalam memberikan kepuasan kepada

stakeholdersnya. Namun demikian, capaian 3,35 patut mendapat perhatian karena indeks ini menunjukkan masih cukup jauh dari angka sempurna 5,00. Artinya masih ada beberapa unsur yang perlu mendapatkan perhatian agar tingkat kepuasan stakeholders bisa meningkat di masa-masa yang akan datang. Sementara itu, jika dibandingkan dengan skor kepuasan layanan stakeholders Kementerian Keuangan Tahun 2012 berdasarkan hasil penelitian IPB sebesar 3,90, skor kepuasan stakeholders pengelolaan keuangan BLU juga relatif masih lebih rendah. Hal tersebut tentunya harus menjadi perhatian dan tantangan bagi satker BLU di Kemendikbud maupun Kemenag untuk dapat meningkatkan layanannya di waktu-waktu mendatang. Beberapa unsur yang perlu mendapatkan perhatian ini bisa dilihat dalam uraian pembahasan tentang kepuasan stakeholders badan layanan umum pendidikan di bawah ini.

60


Tingkat penilaian kepuasan yang diberikan oleh responden dari klaster yang berbeda, tingkat kepuasannya pun berbeda-beda. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kepuasan responden.

Distribusi Tingkat Kepuasan BLU Mahasiswa

Pegawai

Dosen

Pejabat 1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

Gambar 5.3. Distribusi Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan BLU Bidang Pendidikan Menurut Cluster Pejabat, Dosen, Pegawai, dan Mahasiswa

Dari gambar 5.3 tersebut di atas, maka bisa dibuat urutan tingkat kepuasan dari yang tertinggi sampai terendah sebagai berikut: 1. Pegawai 2. Pejabat 3. Mahasiswa 4. Dosen Dari hasil penelitian kepuasan stakeholders Badan Layanan Umum di bidang pendidikan, diperoleh hasil bahwa tingkat kepuasan tertinggi didapatkan dari responden pegawai. Tingginya kepuasan stakeholders dari klaster pegawai ini bisa dijelaskan sebagai berikut:

61


1. Sebagian besar para pegawai memiliki interaksi yang cukup aktif dengan Kementerian Keuangan. Mereka adalah pegawai yang bertugas mengurus Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), mengurus revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) maupun proses rekonsiliasi laporan keuangan dengan seksi Verifikasi dan Akuntansi (vera) pada kantor KPPN. Adanya pelayanan yang baik, yang memuaskan dari para pegawai Ditjen Perbendaharaan membuat tingkat kepuasan di antara pegawai ini menjadi tinggi pula. Seperti diketahui bersama, bahwa saat ini Kementerian Keuangan telah melaksanakan reformasi birokrasi dan membenahi unit pelayanan. KPPN merupakan salah satu kantor yang melakukan pelayanan termasuk yang memiliki program layanan unggulan. Salah satu layanan unggulan di KPPN adalah penyelesaian dokumen SP2D dalam waktu satu jam. Kualitas pelayanan para pegawai KPPN yang baik berpengaruh positif terhadap tingkat kepuasan pegawai satuan kerja BLU yang berinteraksi dengan mereka. 2. Adanya faktor kebijakan dari organisasi. Organisasi tempat mereka bekerja (satuan kerja badan layanan umum atau kampus) memiliki kebijakan lebih memprioritaskan pegawai dibandingkan pejabat dalam hal pemberian perhatian untuk aspek kesejahteraan. Perhatian kepada pegawai terhadap aspek kesejahteraan dilakukan dengan pertimbangan agar mereka memiliki semangat kerja yang baik. Semangat kerja yang baik sangat dibutuhkan oleh satker BLU mengingat penetapan status BLU membawa konsekuensinya banyak perubahan yang harus dilakukan. Perubahan yang banyak menuntut perhatian dan semangat yang tinggi dari para pegawai.

62


3. Tidak ada gejolak yang signifikan (secara umum) dengan pemberlakuan penerapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di tempat kerja mereka. Seperti kita ketahui bahwa penerapan konsep Badan Layanan Umum menuntut adanya berbagai perubahan. Perubahan yang dilakukan akan berpengaruhi terhadap pola kerja maupun jenis pekerjaan yang dilaksanakan pada level staf pelaksana. Perubahan tersebut bisa berdampak positif maupun berdampak negatif. Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan. perubahan itu memang terjadi, namun secara umum yang lebih dominan adalah perubahan yang positif. Ada juga beberapa pegawai yang tidak terlalu merasakan perubahan yang terjadi ketika tempat bekerja mereka menerapkan

konsep Badan Layanan Umum. Beberapa pegawai hampir-

hampir tidak merasakan perbedaan apa yang terjadi sebelum dan sesudah menjadi satker Badan Layanan Umum. Kondisi ini tentu mempengaruhi tingkat kepuasan para pegawai. 4. Perubahan akibat penerapan konsep BLU bisa disikapi positif atau disikapi negatif. Sebagian besar para pegawai lebih memilih sikap positif atau ―nrimo‖ terhadap apa yang mereka dapatkan dari organisasi. Mereka memandang perubahan pola dan tuntutan kerja sebagai sesuatu yang wajar saja. Sisi positif lebih mereka kedepankan, seperti mereka bersyukur telah diterima bekerja di instansi pemerintah, kemudian

setiap bulan mendapatkan

penghasilan rutin. Di sisi lain, tanggungjawab mereka dalam tatanan organisasi juga tidak terlalu berat, karena levelnya juga staf. Faktor ini berpengaruh terhadap tingkat kepuasan mereka.

63


Fakta berikutnya yang diperoleh dari hasil kajian akademis ini adalah tingkat kepuasan tertinggi kedua ditempati stakeholders badan layanan umum setelah klaster pegawai adalah klaster pejabat. Fakta kepuasan dari klaster pejabat yang relatif tinggi apabila dibandingkan dengan klaster yang lain, bisa dijelaskan sebagai berikut: 1. Aspek tanggungjawab keberhasilan organisasi. Pejabat adalah bagian dari PNS yang akan mempertanggungjawabkan keberhasilan penerapan Badan Layanan Umum. Berdasarkan hasil diskusi dan pengamatan peneliti, ada kecenderungan pejabat sungkan memberikan nilai rendah terhadap tingkat kepuasan pelayanan. Ketika nilai yang diberikan rendah dan kesimpulannya kurang bagus, hal ini akan berbalik lagi kepada mereka sebagai penanggung jawab keberhasilan status BLU. Mereka tidak mau dikatakan gagal dalam menerapkan konsep Badan Layanan Umum. Hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap tingkat kepuasan pada klaster pejabat. 2. Dukungan kerja dan kepuasan yang tinggi dari para pegawai sangat mempengaruhi tingkat kepuasan pejabat. Seperti kita ketahui pada bagian sebelumnya bahwa tingkat kepuasan klaster pegawai cukup tinggi. Dengan kepuasan tinggi dan kinerja yang baik, tentu hasil kerja mereka akan dirasakan oleh atasannya. Sebagai akibat dari semangat kerja yang baik dari klaster pegawai, maka tingkat kepuasan klaster pejabat juga menjadi tinggi. Selain menghasilkan klaster yang memiliki tingkat kepuasan tinggi, penelitian ini juga memberikan kepada kita fakta klaster yang memiliki tingkat kepuasan rendah. Ada dua klaster memiliki tingkat

kepuasan yang relatif

rendah, yaitu klaster dosen dan klaster mahasiswa. Kita mulai pembahasan dari klaster responden yang tingkat kepuasannya ekstrem, yaitu paling rendah. Hasil

64


kajian akademis yang kami lakukan menunjukkan bahwa yang paling rendah tingkat kepuasan stakeholders BLU pendidikan

adalah klaster Dosen.

Fenomena ini sesungguhnya agak mengagetkan bagi kami. Namun, kami mencoba menganalisis dan menjelaskan fenomena dan hasil kajian akademis ini sebagai berikut: 1. Klaster Dosen didominasi oleh orang-orang yang memiliki tuntutan tinggi kepada organisasi tempat mereka bekerja (Kampus). Tuntutan tinggi ini sangat wajar mengingat kemampuan dan latar belakang pendidikan mereka. Undang-Undang Guru dan Dosen mewajibkan bahwa setiap Dosen harus memiliki jenjang pendidikan minmal strata 2 (S-2). Dari segi latar belakang pendidikan, mereka berasal dari S2 dan S3, walaupun beberapa masih S1 (yang tentu akan terus berjuang mengambil program S2 agar sesuai dengan Undang-Undang). Sebagai kelompok yang memiliki pendidikan tinggi dan juga kompetensi tinggi, mereka memiliki banyak peluang yang bisa mereka dapatkan dengan memanfaatkan kompetensi mereka. Akibatnya tuntutan yang diberikan kepada organisasi pun menjadi tinggi. Namun demikian organisasi (kampus) belum mampu memenuhi sebagian besar

tuntutan yang mereka berikan dengan

berbagai alasan. Kondisi ini tentu cenderung menggiring penilaian yang kurang baik dari para responden, sehingga tingkat kepuasannya rendah. 2. Kesuksesan finansial yang belum berdampak signifikan kepada individu. Perjalanan BLU menunjukan adanya beberapa kesuksesan sepeti pendapatan

BLU

naik,

adanya

terobosan

berupa

pembangunan

penginapan (hotel) yang di era sebelumnya tidak pernah dilakukan. Ada pertumbuhan yang cukup besar dari sisi pendapatan BLU. Kondisi ini

65


diketahui dengan baik oleh kelompok ini. Menurut para dosen, kesuksesan

dalam pengelolaan satker dengan pola BLU, belum

berdampak signifikan secara finansial kepada dosen. Secara keuangan mereka tidak merasakan dampak dari pengelolaan penginapan (hotel) oleh Kampus. Mereka merasa penghasilan mereka relatif tetap saja tidak ada perubahan yang berarti, walaupun sudah ada pengelolan keuangan menggunakan konsep Badan Layanan Umum. Kondisi seperti ini tentu sangat berbeda dengan gambaran awal tentang BLU yang diberikan kepada mereka saat dilakukan sosialisasi tentang konsep Badan Layanan Umum. Saat awal sosialisasi penerapan BLU digaungkan bahwa BLU ini akan meningkatkan pelayanan dan juga meningkatkan kesejahteraan pegawai. Penggambaran seperti ini dilakukan dengan maksud untuk memperoleh dukungan terhadap implementasi BLU di kampus. Dosen, sebagai kelompok yang memiliki kekritisan cukup tinggi, merasa kecewa dengan perlakuan dari organisasi karena antara yang dijanjikan saat awal dulu dengan kenyataannya belum sesuai. Hal ini tentu akan mempengaruhi tingkat kepuasan dari kelompok ini, sehingga berakibat tingkat kepuasannya rendah. 3. Adanya berbagai perubahan kecil yang cukup mengganggu penilaian dosen yaitu perubahan kebijakan yang demikian cepat. Seiring dengan pelaksanaan reformasi birokrasi terjadi perubahan dalam kehidupan mereka. Kelompok ini dinilai sebagai kelompok yang selama ini menikmati kebebasan cukup tinggi. Beberapa diantara mereka baru akan datang ke kampus jika ada tugas atau urusan. Sisanya mereka akan berkiprah di luar dengan segala macam kegiatan dan argumentasinya.

66


Ketika ada sedikit perubahan dalam pembenahan adminstrasi mereka harus melakukan perubahan relatif besar dibandingkan dengan klaster lainnya, semisal pegawai dan pejabat. Misalnya kebijakan terkait pemberian uang makan kepada dosen/pegawai, yang mewajibkan mereka hadir di kampus. Hal ini tentu membuat mereka tanpa sadar mengeluarkan semangat penolakan terhadap kebijakan baru. Sementara itu di sisi lain, peningkatan kesejahteraan belum nampak secara signifikan. Akibatnya tingkat kepuasan pun menjadi rendah. 4. Menurut para dosen, organisasi kampus dipandang kurang serius dan responsif dalam

melakukan perubahan organisasi terkait dengan

pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. Beberapa satker BLU membuat tim kecil untuk menyelesaikan target mendapatkan status BLU. Begitu mendapatkan status BLU, seolah-olah mereka telah mendapatkan kemenangan, pekerjaan pun selesai. Padahal, begitu mendapatkan penetapan status sebagai satker BLU, justru pekerjaan bertambah banyak. Namun, spirit perjuangan sudah menurun, sepertinya mereka sudah memperoleh kemenangan. Berbagai kemudahan yang diberikan oleh BLU adalah kemudahan yang bersyarat. Ketika tim BLU secara pelan-pelan bubar, maka roda organisasi berjalan seperti sedia kala, tak ada bedanya dengan satker non BLU. Akibatnya keistimewaan BLU tidak didapatkan dan tentu saja akibatnya buruk di mata para dosen. Yang didapati justru sebaliknya, beban kerja dan tuntutan organisasi naik. 5. Selain aspek negatif yang diberikan oleh klaster ini, ada juga beberapa dosen yang memiliki cara pandang dan pemikiran yang positif. Dosen yang memiliki sikap positif ini

lebih menitikberatkan pada kerja dan

67


dedikasi, sehingga relatif memberikan penilaian yang baik terhadap pelayanan satker Badan Layanan Umum. Bagi mereka, yang penting adalah kerja dan dedikasi terhadap organisasi. Kelompok ini tidak terlalu memikirkan aspek kesejahteraan. Namun demikian, karena jumlah kelompok yang berpandangan positif ini tidak terlalu banyak, maka kontribusi mereka terhadap penilaian secara keseluruhan menjadi tidak signifikan. Hasilnya adalah secara umum penilaian dari para dosen adalah stakeholders Badan Layanan Umum yang memiliki tingkat kepuasan paling rendah. Selain para dosen, ada lagi kelompok

lain yang memiliki tingkat

kepuasan relatif rendah, meskipun tidak serendah kelompok dosen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klaster mahasiswa juga memiliki tingkat kepuasan yang

rendah. Namun jika dibandingkan dengan dosen, tingkat

kepuasan mahasiswa sedikit lebih tinggi dari tingkat kepuasan dosen. Hal ini bisa dijelaskan oleh hal-hal sebagai berikut: 1. Adanya kebijakan yang menurut mahasiswa kurang berpihak kepada kepentingan mahasiswa. Contohnya adalah kebijakan dalam sewa ruangan di lingkungan kampus. Adanya pemberlakuan aturan, bahwa baik masyarakat umum maupun mahasiswa ketika akan menggunakan fasilitas kampus, maka harus bayar. Mahasiswa memprotes kebijakan penyamaan mahasiswa dan masyarakat umum dalam hal penyewaan ruangan di kampus. Kemampuan keuangan mereka tentu tak sebanding jika harus dibandingkan dengan masyarakat umum. Sementara menurut mereka, ada kesan kuat bahwa kampus ingin mendapatkan pendapatan yang besar dalam pengelolaan keuangan terkait penyewaan Barang Milik

68


Negara yang ada di kampus. Pihak kampus pun berargumentasi bahwa mereka punya target pendapatan yang harus dipenuhi untuk mencapai target sebagaimana telah tercantum dalam dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran. Perlakuan seperti ini kepada mahasiswa mengakibatkan penilaian tingkat kepuasan mahasiswa menjadi rendah. 2. Mahasiswa merupakan generasi baru yang memiliki tuntutan relatif tinggi, terutama terkait dengan transparansi. Generasi baru ini memiliki karakteristik mudah berubah-ubah, memiliki tingkat loyalitas yang rendah, melek terhadap teknologi informasi,

cepat di dalam merespons suatu

perubahan. Maka, sebagai bagian dari generasi baru, para mahasiswa memiliki tingkat tuntutan yang tinggi terhadap keterbukaan dalam pengelolaan keuangan di tingkat kampus. Apalagi dengan adanya Undang-undang keterbukaan informasi publik, dasar hukum tuntutan mereka makin kuat. Banyak hal yang mereka ingin ketahui dalam pengelolaan keuangan kampus. Di sisi lain, dalam konteks transparansi ini, pihak kampus belum sepenuhnya bisa memuaskan tuntutan para mahasiswa. 3. Namun demikian, masih terdapat mahasiswa yang lebih menekankan pada pelayanan yang baik dari Kampus. Mereka bersyukur bahwa uang kuliahnya murah. Beberapa mahasiswa sangat nyaman mengingat uang kuliahnya hanya Rp 600.000 per semester. Mereka tidak mau berpikir yang berat-berat. Faktor ini yang membuat penilaian tingkat kepuasan dari klaster mahasiswa tidak terlalu jatuh.

69


C. Pembahasan dengan Pendekatan IPA Salah satu alat pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Important Performance Analysis atau IPA. Peneliti akan menanyakan kepada responden, bagaimana tingkat kepentingan dan kualitas layanan atas beberapa unsur layanan. Unsur-unsur tersebut adalah: 1. Keterbukaan/Kemudahan akses terhadap informasi 2. Informasi Persyaratan & Prosedur 3. Kesesuaian prosedur dengan ketentuan yang ditetapkan 4. Sikap Petugas 5. Kemampuan & Keterampilan Petugas 6. Lingkungan Pendukung 7. Akses terhadap kantor layanan 8. Waktu penyelesaian layanan 9. Pembayaran biaya sesuai aturan/ketentuan yang ditetapkan 10. Pengenaan sanksi/denda atas pelanggaran Hasil dari penyandingan ke 10 pertanyaan yg dilihat dari tingkat kepentingan dan kualitas layanan bisa dilihat dalam tabel 5.1. sebagai berikut: Tabel 5.1. Data Tingkat Kepentingan dan Kualitas Layanan atas 10 unsur layanan stakeholders Badan Layanan Umum Bidang Pendidikan No

Uraian

Kepentingan

Layanan

1

Keterbukaan/Kemudahan akses terhadap informasi

4.68

3.43

2

4.68

3.46

3

Informasi Persyaratan & Prosedur Kesesuaian prosedur dengan ketentuan yang ditetapkan

4.60

3.52

4

Sikap Petugas

4.49

3.45

5

Kemampuan & Keterampilan Petugas

4.46

3.52

6

Lingkungan Pendukung

4.25

3.47

7

Akses terhadap kantor layanan

4.46

3.57

8

Waktu penyelesaian layanan Pembayaran biaya sesuai aturan/ketentuan yang ditetapkan

4.47

3.41

4.41

3.57

Pengenaan sanksi/denda atas pelanggaran

4.20

3.40

9 10

70


Bila dilihat dari unsur kepentingannya, semua unsur layanan diberi skor di atas ―4‖, dengan kisaran antara 4,20 sampai 4,68 dalam skala 1-5. Artinya, seluruh unsur dipandang sangat penting bagi masyarakat pengguna dalam mengakses layanan pada BLU Bidang Pendidikan. Namun bila dibandingkan tingkat kepentingan antar unsur, unsur layanan yang diberi prioritas paling rendah adalah ―pengenaan sanksi/denda atas pelanggaran‖ dengan skor 4,20. Dengan kata lain bagi stakeholders BLU bidang pendidikan, unsur tersebut dianggap relatif tidak terlalu penting dibanding unsur lainnya. Sementara yang dipandang paling penting adalah keterbukaan/kemudahan akses terhadap informasi, informasi persyaratan dan prosedur, serta kesesuaian antara prosedur dengan ketentuan yang ditetapkan. Hasil selengkapnya mengenai tingkat kepentingan layanan disajikan pada gambar 5.4

Tingkat Kepentingan Keterbukaan/Kemudahan akses terhadap informasi

4.68

Informasi Persyaratan & Prosedur

4.68 4.60

Kesesuaian prosedur dengan ketentuan yang ditetapkan

4.49

Sikap Petugas

4.47

Waktu penyelesaian layanan

4.46

Kemampuan & Keterampilan Petugas Akses terhadap kantor layanan

4.46 4.41

Pembayaran biaya sesuai aturan/ketentuan yang ditetapkan

4.25

Lingkungan Pendukung Pengenaan sanksi/denda atas pelanggaran

4.20

3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.80

Gambar 5.4. Skor Tingkat Kepentingan Layanan BLU menurut Unsur Layanan

71


Sementara penilaian stakeholders terhadap kinerja layanan BLU Pendidikan menurut unsur-unsur pembentuk layanan yang meliputi input, proses, dan output dapat dilihat pada Gambar 5.6. Urutan unsur layanan dari atas ke bawah didasarkan pada skor kepentingan. Berdasarkan gambar tersebut terlihat bahwa skor tertinggi diberikan stakeholders BLU bidang pendidikan pada unsur ―akses

terhadap

kantor

layanan‖

dan

―Pembayaran

biaya

sesuai

aturan/ketentuan yang ditetapkan‖ dengan skor 3,57. Sementara penilaian yang relatif rendah diberikan pada unsur layanan ―pengenaan sanksi/denda atas pelanggaran‖ (3,40), dan ―waktu penyelesaian layanan‖ (3,41). Oleh karena itu kedua unsur layanan tersebut perlu terus didorong kinerjanya dalam rangka meningkatkan tingkat pengguna jasa layanan.

Tingkat Kinerja Layanan 3.40

Pengenaan sanksi/denda atas pelanggaran

3.57

Pembayaran biaya sesuai aturan/ketentuan yang …

3.41


3.57


3.47

Lingkungan Pendukung

3.52


3.45

Sikap Petugas

3.52 3.46


3.43


3.30

3.35

3.40

3.45

3.50

3.55

3.60

Gambar 5.5. Skor Kinerja Layanan BLU menurut Unsur Layanan Selanjutnya untuk menganalisis lebih dalam mengenai kesenjangan kinerja dan tingkat kepentingan unsur layanan digunakan analisis IPA seperti yang disajikan dalam Gambar 5.6. Matrik ini dibagi menjadi empat kuadran yang menunjukkan posisi relatif unsur-unsur layanan dilihat dari aspek kepentingan

72


dan kinerjanya menurut penilaian responden, dengan garis tengah merupakan skor kepentingan dan skor kinerja rata-rata. Analisis IPA ini dapat menunjukkan kesenjangan kinerja dan tingkat kepentingan unsur layanan BLU dan pengembangan/penyempurnaan yang perlu dilakukan. Jika dari tabel tersebut dibuat ke dalam tabel matriks IPA, maka akan diperoleh gambar 5.6. sebagai berikut: 4.80

Matriks IPA

keterbukaanInformasi

K e p e n t i n g a n

4.70 Kesesuaian prosedur

4.60 waktu penyelesaian Sikap Petugas

kemampuan petugas

4.50

3.38

3.40

3.42

3.44

Akses layanan

3.464.40 3.48

3.50

3.52

3.54

3.56

3.58

Pembayaran biaya

4.30 Pengenaan sanksi

lingkungan 4.20 pendukung

4.10 Kinerja

Gambar 5.6. Matriks IPA Kualitas Layanan BLU Bidang Pendidikan dengan sampel 4 kampus Berdasarkan gambar tersebut di atas, maka dapat diketahui jumlah unsur-unsur layanan dalam setiap kuadran sebagaimana tabel 5.2. berikut. Tabel 5.2. Kuadran dalam Matriks IPA dan Jumlah Unsurnya Kuadran

Jumlah

1

4

2

3

3

2

4

1

73

3.60


Dari data yang tersaji di dalam tebel 5.2. tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Terdapat 4 unsur layanan yang perlu mendapatkan prioritas untuk diperbaiki. Keempat unsur layanan tersebut adalah sebagaimana tabel 5.3 berikut. Tabel 5.3. Unsur-unsur yang perlu mendapatkan prioritas pembenahan dalam rangka meningkatkan kepuasan stakeholders BLU bidang pendidikan 1


2


4

Sikap Petugas

8


Keempat unsur layanan yang perlu mendapatkan prioritas perbaikan untuk dapat meningkatkan kualitas layanan adalah sebagai berikut: a. Keterbukaan/kemudahan informasi Masalah keterbukaan informasi menjadi perhatian yang serius dari Responden. Responden ingin mendapatkan berbagai informasi untuk bisa menjalankan perannya secara baik. Responden mahasiswa membutuhkan informasi terkait biaya kuliah, hak-hak yang bisa dimanfaatkan mahasiswa, informasi lengkap mengenai beasiswa, proses pembelajaran dan sebagainya. Para dosen juga membutuhkan informasi dan keterbukaan pimpinan dalam mengelola keuangan kampus. b. Informasi persyaratan dan prosedur Informasi tentang persyaratan dan prosedur juga perlu mendapatkan perhatian.

Responden

ketidakjelasan

dalam

merasa, masalah

dalam

beberapa

persyaratan

dan

urusan

ada

prosedur,

ada

ketidakjelasan siapa petugas yang harus menangani. Akibatnya dalam beberapa urusan terkadang mereka merasa dipingpong oleh petugas. Kondisi tersebut tentu saja membuat tidak nyaman.

74


c. Sikap petugas Responden merasakan adanya sikap petugas yang perlu diperbaiki. Ada mahasiswa yang mengurus suatu urusan kemudian mendapati petugas yang kurang ramah, kurang bersahabat bahkan sampai ada seorang petugas yang

marah-marah kepada mahasiswa. Sikap ini hampir

dirasakan oleh cukup banyak responden, sehingga petugas ini menjadi hal yang disoroti negatif oleh responden. Marahnya petugas salah satunya disebabkan yang bersangkutan merasa bebannya banyak sehingga tersulut emosinya ketika mahasiswa meminta bantuan petugas tersebut untuk suatu urusan. d. Waktu pelayanan Waktu pelayanan belum memuaskan stakeholders. Ada ketidakjelasan kapan suatu urusan akan selesai. Ketika mengurus suatu dokumen, mahasiswa merasa dibuat repot karena mahasiswa diminta mencari sendiri dokumen yang diperlukan dalam suatu tumpukan dokumen. Selain unsur yang perlu mendapatkan prioritas perbaikan, kajian akademis ini juga menghasilkan unsur yang perlu dipertahankan prestasinya. Unsur ini perlu dipertahankan prestasinya karena capaiannya sudah bagus pada periode sebelumnya. Adapun

unsur yang perlu dipertahankan prestasinya

tersebut adalah sebagaimana tabel 5.4 berikut.

75


Tabel 5.4. Unsur yang perlu dipertahankan prestasinya dalam rangka menjaga tingkat kepuasan stakeholder BLU bidang pendidikan. 3

Kesesuaian prosedur dengan ketentuan yang ditetapkan

5


7


D. Perbandingan Kepuasan Stakeholders Kemenag dan Kemendikbud Kalau dibandingkan kepuasan stakeholders BLU dibawah Kementerian Agama dan di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mana yang tingkat kepuasannya lebih tinggi? Dari hasil pengolahan data para responden dari kedua kementerian tersebut, diperoleh informasi sebagaimana tercantum di dalam tabel 5.5 di bawah ini. Tabel 5.5.

Perbandingan Tingkat Kepuasan antara Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Unit

Tingkat Kepuasan terhadap Layanan

Kementerian Agama Kementerian

3,23

Pendidikan

dan

3,46

Kebudayaan

Dari tabel

5.5 tersebut dapat diambil kesimpulan

bahwa tingkat

kepuasan stakeholders Badan Layanan Umum di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan lebih tinggi daripada stakeholders Badan Layanan Umum di Kementerian Agama. Skor (Customer Satisfaction Indeks) pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencapai 3,46 (dalam skala 1 sampai 5). Skor ini sebenarnya tidak terlalu tinggi. Namun jika dibandingkan dengan skor Kementerian Agama, kepuasan di Kemendikbud lebih tinggi. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah tingginya kinerja layanan di Kemendikbud (3,56)

76


dibandingkan Kementerian Agama (3,39). Hal tersebut berakibat pada tingkat kepuasan stakeholders BLU di Kemendikbud juga lebih tinggi dibandingkan dengan di Kementerian Agama. Adanya pelayanan yang baik, yang memuaskan para stakeholders membuat tingkat kepuasan stakeholders BLU di Kemendikbud menjadi tinggi pula. Faktor pendukungnya antara lain rasio anggaran dalam DIPA

dibagi

jumlah

mahasiswa

kampus

di

Kemendikbud

lebih

tinggi

dibandingkan dengan rasio sejenis di Kementerian Agama.

E. Pengolahan Data dengan metode SEM Pada penelitian ini, salah satu teknik analisis data menggunakan model struktur berjenjang atau Structural Equation Modelling (SEM) yang dioperasikan melalui program Linear Structural Relationship (LISREL). Adapun software yang digunakan adalah LISREL versi 8.3. Permodelan melalui SEM memungkinkan seorang peneliti dapat menjawab pertanyaan penelitian yang bersifat regresif maupun dimensional (yaitu mengukur apa dimensi-dimensi dari sebuah konsep). Keunggulan aplikasi SEM dalam penelitian manajemen adalah karena kemampuannya untuk mengkonfirmasi dimensi-dimensi dari sebuah konsep atau faktor yang sangat lazim digunakan dalam manajemen serta kemampuannya untuk mengukur pengaruh hubungan-hubungan yang secara teoritis ada. Model struktural dan nilai loading factor dari data yang telah diolah ditampilkan pada Gambar 5.7 di bawah ini.

77


Gambar 5.7. Path diagram hasil estimasi faktor muatan (loading factor) model structural

Gambar 5.7 diatas, menunjukkan bahwa model telah mencapai tingkat kesesuaian yang tinggi. Hal ini dapat dilihat dari nilai P-value (nilai P) sebesar 0,54144 dan nilai RMSEA sebesar 0,000, sehingga dapat dikatakan bahwa model SEM yang dibuat berdasarkan teori kinerja telah mencapai Goodness of Fit yang baik sehingga tidak diperlukan modifikasi-modifikasi model. Arah panah antara konstruk laten dengan indikator terlihat menuju indikator, hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini menggunakan indikator refleksif yang relatif sesuai untuk mengukur opini stakeholder pengelolaan keuangan badan layanan umum bidang pendidikan. Dalam Penelitian ini menggunakan empat peubah laten eksogen yang terdiri dari satu peubah laten eksogen yaitu Input dan tiga peubah laten endogen

78


yaitu Proses, Output dan Kepuasan. Masing-masing laten eksogen terdiri dari beberapa peubah indikator yaitu: 1. Laten eksogen Input memiliki dua peubah indikator pembentuk, yaitu keterbukaan dan informasi. 2. Laten endogen Proses memiliki lima peubah indikator pembentuk, yaitu prosedur, sikap, lingkungan, keterampilan dan akses. 3. Laten endogen output memiliki tiga peubah indikator pembentuk, yaitu waktu, biaya dan sanksi. 4. Laten endogen kepuasan memiliki satu peubah indikator pembentuk, yaitu puas (kepuasan secara keseluruhan). Tabel 5.6. Kontribusi masing-masingindikator terhadap peubah laten INDIKATOR KETERBUKAAN INFORMASI PROSEDUR SIKAP LINGKUNGAN KETERAMPILAN AKSES WAKTU BIAYA SANKSI PUAS

LATEN VARIABLE INPUT

PROSES

OUTPUT KEPUASAN

LOADING FACTOR 0.90 0.85 0.88 0.88 0.81 0.91 0.91 0.89 0.83 0.71 1.00

|THITUNG| 12.59 11.65 11.57 11.80 10.62 11.97 12.00 7.45 7.31 6.63 8.97

KETERANGAN VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID

Kontributor terbesar peubah laten input adalah keterbukaan dengan nilai 0,90 dengan t-hitung 12,59 lebih besar dari t-tabel 1,96 dan significant, dan indikator informasi memiliki nilai kontribusi sebesar 0,85 dengan t-hitung 11,65 lebih besar dari t-tabel 1,96 dan significant. Hal ini menunjukkan bahwa keterbukaan sangat tinggi dibandingkan informasi. Kontributor terbesar peubah laten output adalah keterampilan dan akses dengan nilai yang sama 0,91 dengan t-hitung 11,97 dan 12,00 lebih besar dari ttabel 1,96 dan significant, dan indikator prosedur dan sikap memiliki nilai kontribusi 0,88 dengan t-hitung 11,57 dan 11,80 lebih besar dari

t-tabel 1,96

79


dan significant. Kontribusi lingkungan dengan nilai 0,81 dan t-hitung 10,62 lebih besar dari t-tabel 1,96 dan significant. Hal ini menunjukkan bahwa ketrampilan dan akses sangat tinggi dibandingkan indikator lainnya. Kontributor terbesar peubah laten output adalah waktu dengan nilai 0,89 dengan t-hitung 7,45 lebih besar dari t-tabel 1,96 dan significant, indikator biaya memiliki nilai kontribusi sebesar 0,83 dengan t-hitung 7,31 lebih besar dari t-tabel 1,96 dan significant, dan indikator sanksi memiliki nilai kontributor sebesar 0,71 dengan t-hitung 6,63 lebih besar dari t-tabel 1,96 dan significant. Hal ini menunjukkan bahwa waktu memiliki kontribusi sangat tinggi dibandingkan biaya dan sanksi dikarenakan beberapa jenis layanan memang tidak dikenakan biaya, misalnya layanan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Gambar 5.8 Hasil t-values model struktural Gambar 5.8. di atas menunjukkan bahwa tidak terdapat koefisien jalur yang berwarna merah dan nilai-nilai yang diperoleh seluruhnya lebih besar dari thitung 1,96 yang merupakan nilai t-kritis dengan taraf nyata sebesar 0,05,

80


sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh koefisien jalur sudah signifikan. Apabila terdapat koefisien jalur berwarna merah, maka nilai tersebut tidak signifikan, hal dikarenakan kurang dari 1,96 yang merupakan nilai kritis uji-t pada taraf nyata 5%. Untuk mengetahui kriteria kesesuaian model SEM maka dalam penelitian ini menggunakan enam index kesesuaian dan cut off value yang biasa digunakan untuk menguji kecocokan model secara keseluruhan yang pada intinya adalah untuk menguji dapat atau tidaknya sebuah model dapat diterima. Adapun kriteria kesesuaian tersebut adalah derajat bebas (DF), Chi Square(X2), RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation), GFI (Goodness of Fit), AGFI (Adjusted Goodness of Fit Index) dan

CFI (Comparative Fit Index). Nilai dari keenam

kriteria Good of Fit dapat dilihat pada Tabel 5.7 dibawah ini. Tabel 5.7. Hasil kriteria kesesuaian model SEM Goodness-of-Fit Significance Probability(Pvalue) RMR(Root Mean Square Residual) RMSEA(Root Mean square Error of Approximation) GFI(Goodness of Fit) AGFI(Adjusted Goodness of Fit Index) CFI (Comparative Fit Index) NFI (Normed Fit Index )

Cutt-off-Value ≥ 0,05

Hasil 0.541444

keterangan Good Fit

≤ 0,05 atau ≤ 0,1

0.019

≤ 0,08

0.000

Good Fit

≥ 0,90

0.97

Good Fit

≥ 0,90

0.92

Good Fit

≥ 0,90

1.00

Good Fit

≥ 0,95

0.97

Good Fit

Good Fit

Koefisien Goodness of Fit di atas menunjukkan adanya kesesuaian model dengan tingkat kecocokan yang baik. Dari Tabel 5.7 di atas diperoleh derajat bebas sebesar 273 dengan syarat Cut off Value harus positif, nilai ChiSquare (χ2) sebesar 27,56 dengan syarat Cut off Value harus kecil, nilai RMSEA

81


yang diperoleh sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,08 yang dipersyaratkan, nilai GFI yang diperoleh sebesar 0,97 lebih besar dari 0,90 yang dipersyaratkan, nilai AGFI yang diperoleh sebesar 0,92 lebih besar dari 0,90 yang dipersyaratkan dan nilai CFI yang diperoleh sebesar 1,00 lebih besar dari 0,90 yang dipersyaratkan. Berdasarkan nilai-nilai koefisien dari tabel di atas memenuhi persyaratan kesesuaian suatu model, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa secara umum model yang diperoleh memiliki tingkat kecocokan yang baik. Pengujian hipotesis dilakukan untuk menjawab rumusan masalah (tambahan) dalam penelitian. Interpretasi terhadap hasil estimasi dalam SEM dapat dilakukan setelah asumsi-asumsi terhadap model dapat dipenuhi. Pengujian hipotesis yang diajukan dalam penelitian dapat dilihat dari besarnya nilai kritis uji-t statistik. Signifikansi parameter yang diestimasi memberikan informasi yang sangat berguna untuk mengetahui hubungan antara variabelvariabel penelitian. Limitasi untuk menolak dan menerima hipotesis yang diajukan adalah ±1,96, dapat diartikan apabila nilai t berada pada rentang nilai 1,96 dan 1,96 maka hipotesis satu (H1) ditolak atau dengan kata lain menerima hipotesis nol (H0). Jika lebih dari 1,96 maka hipotesis satu (H1) diterima dan hipotesis nol (H0). Gambar nilai kritis uji-t statistik berdasarkan output dengan Lisrel Versi 8.3 dapat dilihat pada Gambar 5.2 diatas. Hipotesis: H1 : Faktor input berpengaruh positif dan significant terhadap proses. H2 : Faktor input berpengaruh positif dan significant terhadap kepuasan. H3 : Faktor proses berpengaruh positif dan significant terhadap output. H4 : Faktor proses berpengaruh positif dan significant terhadap kepuasan. H5 : Faktor output berpengaruh positif dan significant terhadap kepuasan.

82


Penelitian ini menggunakan satu laten eksogen, yaitu input dan tiga laten endogen yaitu: proses, output dan kepuasan. Faktor-faktor tersebut merupakan hal yang tidak dapat diukur secara langsung, oleh karenanya dibutuhkan latenlaten yang dapat membangun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi antar variable laten. Laten-laten tersebut membutuhkan peubah-peubah indikator agar dapat membangun faktor-faktor tersebut dan memiliki pengaruh masing-masing terhadap peubah laten yang lain. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5.8 yang dapat memberikan gambaran tentang laten peubah indikator. Tabel 5.8. Pengaruh antar variable laten

H1

PENGARUH ANTAR VARIABLE INPUT  PROSES

H2

INPUT

 KEPUASAN

0.01

0.23

H3 H4

PROSES PROSES

 OUTPUT  KEPUASAN

0.90 0.80

6.24 3.09

H5

OUTPUT

 KEPUASAN

0.08

0.51

HIPOTESIS

KOEFISIEN

|T-HITUNG|

0.71

7.11

KETERANGAN SIGNIFICANT TIDAK SIGNIFICANT SIGNIFICANT SIGNIFICANT TIDAK SIGNIFICANT

Dari tabel 5.8 di atas dapat menunjukkan, bahwa proses memiliki koefisien jalur terbesar daripada faktor-faktor laten lainnya yaitu 0,90, sehingga menunjukkan bahwa arah hubungan antara variabel proses dengan variabel output adalah positif dan sangat kuat. Taraf signifikansi juga menunjukkan bahwa pengaruh antara variabel proses dengan variabel output berpengaruh signifikan dengan nilai t-hitung sebesar 6,24 lebih besar daripada t-tabel (1,96). Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa Hipotesis dalam penelitian ini diterima karena menghasilkan koefisien positif dan significant. Pengaruh proses terhadap Kepuasan memiliki nilai koefisien sebesar 0,80 dnegan t-hitung 3,09 dan lebih besar dari t-tabel menunjukkan pengaruh yang kuat antara variable proses terhadap kepuasan. Hipotesis pada penelitian ini diterima karena

83


memiliki nilai koefisien positif dan signifcant. Pengaruh Input terhadap proses memiliki nilai koefisien sebesar 0,71 dengan t-hitung sebesar 7,11 lebih besar dari t-tabel 1,96 menunjukkan hipotesis ini diterima karena menghasilkan nilai koefisien yang positif dan significant. Pengaruh input terhadap kepuasan memilki nilai koefisien sebesar 0,01 dengan t-hitung 0,23 lebih kecil dari t-tabel artinya hipotesis pengaruh input terhadap kepuasan significant dan positif ditolak . Dan yang terakhir adalah Pengaruh output terhadap kepuasan memilki nilai koefisien sebesar 0,08 dengan t-hitung 0,51 lebih kecil dari t-tabel artinya hipotesis pengaruh output terhadap kepuasan significant dan positif ditolak.

F. Hasil Focus Group Discusion (FGD) Penelitian

ini menggunakan indepth interview dan Focus Group

Discussion (FGD) dengan para stakeholders untuk memperoleh beberapa masukan terkait opini stakeholders badan layanan umum bidang pendidikan. FGD dilakukan dengan beberapa responden dari berbagai level atau kelompok yang berbeda, yaitu: 1. Level Pejabat. Focus Group Discussion dilakukan dengan Wakil Rektor (eselon 1) Kepala Biro (eselon 2), Kepala Bagian (eselon 3) dan juga Kepala Seksi (eselon 4). Dalam diskusi yang dilakukan, digali berbagai hal dari level pejabat yang tinggi, setingkat eselon 1 sampai dengan pejabat yang terendah yaitu eselon 4. 2. Level Dosen. FGD dilakukan dengan dosen-dosen dari masing masing kampus untuk menggali tingkat kepuasan stakeholders dan juga hal-hal yang menjadi perhatian menarik mereka. FGD dirancang sedemikian rupa sehingga para dosen ini tidak sungkan untuk menyampaikan kepada

84


peneliti bagaimana implementasi Badan Layanan Umum di lapangan. Dalam suasana penuh kekeluargaan, diperoleh informasi yang cukup banyak dari para dosen. 3. Level pegawai. FGD dilakukan dengan para pegawai baik yang statusnya PNS maupun yang statusnya non PNS. Para pegawai terbagi menjadi dua kelompok, kelompok pertama adalah kelompok yang berinteraksi dengan Kementerian keuangan, seperti KPPN (pengurusan SP2D), Kanwil Perbendaharaan (pengurusan revisi DIPA), maupun pegawai yang dalam pekerjaannya tidak membutuhkan interaksi dengan kementerian keuangan. 4. Level Mahasiswa. FGD dilakukan dengan mahasiswa dari 4 kampus satker BLU yang menjadi sampel penelitian. Agar terjadi keseimbangan informasi, maka diambil

mahasiswa dari dua kelompok. Kelompok

pertama adalah kelompok mahasiswa yang aktif dalam kegiatan kemahasiswaan. Kelompok ini cenderung kritis, dan menyampaikan berbagai aspirasi serta kritikan terkait dengan proses belajar mengajar di kampus. Kelompok kedua adalah mahasiswa yang hanya fokus kepada studi dan tidak mau terlibat di dalam kegiatan kemahasiswaan. Kelompok kedua ini cenderung memiliki tingkat kepuasan yang lebih tinggi, apalagi jika mereka merasa bahwa uang kuliah sudah murah, mereka tidak terlalu banyak memberikan tuntutan kepada pihak kampus.

FGD dengan

mahasiswa dilakukan dalam suasana formal dan informal. Suasana FGD formal dilakukan ketika otoritas kampus mengundang mereka hadir dalam forum resmi untuk berdiskusi dengan peneliti dalam ruang yang telah disiapkan oleh otoritas kampus. Sedangkan FGD dalam suasana informal

85


dilakukan di kantin, diskusi dilakukan sambil menikmati minuman ringan dan snack yang ada di kantin dalam susasana rileks. Suasana rileks ini diharapkan

bisa

memunculkan

keberanian

mahasiswa

untuk

menyampaikan bagaimana sesungguhnya tingkat kualitas pelayanan di kampus. Banyak hal yang diperoleh dari hasil FGD dengan empat kelompok responden tersebut di atas. Pada setiap kampus hasilnya cukup variatif. Ada pun hasil dari Focus Group Discussion tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Kurangnya

sosialisasi

atau

pembinaan

SDM.

Hal

ini

dirasakan

mengganggu dalam implementasi pengelolaan keuangan BLU di tingkat satuan kerja. Meskipun Peraturan Pemerintah tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan umum sudah ada sejak tahun 2005, yaitu PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, namun demikian sosialisasi dan proses pembinaan SDM masih sangat kurang. Dilihat dari segi SDM dalam konsep badan layanan umum ada dua kelompok. Pertama adalah kelompok yang sering berinteraksi dengan Kementerian Keuangan. Mereka setuju jika dikatakan keuangan

telah

melakukan

pembinaan

SDM.

kementerian

Namun

demikian,

pembinaan yang telah dilakukan dirasakan kurang memadai atau kurang bersifat teknis sehingga menyulitkan implementasi peraturan. Kegiatan (sosialisasi atau bimbingan teknis) yang diadakan Direktorat Jenderal Perbendaharaan biasanya hanya dilakukan dalam

waktu sehari.

Selebihnya satker Badan Layanan Umum diminta mengimplementasikan di lapangan. Hal ini tentu menimbulkan kerumitan tersendiri karena

86


mereka (pejabat dan pelaksana satker BLU)

merasa bingung harus

bertanya kepada siapa. Bagi para satker BLU, pembekalan bagi SDM dengan mendapatkan penjelasan hanya sehari dirasa kurang cukup. Mereka merasa kesulitan untuk memperdalam berbagai persoalan dan kebijakan BLU terkait pengelolaan keuangan. Kelompok kedua adalah kelompok pegawai yang sangat jarang berinteraksi dengan Kementerian Keuangan. Mereka terkadang tidak tahu apa bedanya pengelolaan BLU dan pengelolan sebelumnya. Pembinaan SDM dirasa sangat lemah dan perlu mendapatkan perhatian serius. Kalau kelompok pertama saja yang sering berinteraksi dengan kementerian keuangan merasa kurang, apalagi dari kelompok kedua yang sangat jarang berinteraksi dengan kemenkeu. 2. Keterbukaan Informasi dan transparansi. Di era sekarang, kebutuhan akan informasi begitu tinggi. Reformasi yang telah mengantarkan kita pada alam kebebasan menjadikan banyak orang berani menanyakan halhal yang menurut mereka menjadi hak mereka untuk tahu. Mahasiswa, dosen dan pegawai merasa ingin mengetahui berapa sebenarnya dana yang dikelola oleh kampus. Adanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadikan mahasiswa menuntut berbagai informasi untuk mereka ketahui, seperti masalah beasiswa, dana bantuan kegiatan kemahasiswaan, dana pengelolaan keuangan kampus yang disediakan oleh anggaran negara dan sebagainya. Namun demikian, pihak kampus belum sepenuhnya berkenan memberikan informasi tersebut

kepada

mahasiswa

dengan

berbagai

alasan.

Sebagai

contohnya, ketika kampus berinovasi membuat penginapan hotel,

87


penginapan

dan

kreasi

lainnya,

terkadang

mereka

(dosen)

mempertanyakan, kemana sebenarnya pendapatan yang diperoleh dari unit bisnis tersebut? Mengapa mereka (terutama dosen) tidak merasakan adanya peningkatan kesejahteraan. Kekurangterbukaan ini akhirnya menimbulkan efek negatif berupa kecurigaan yang tentu tidak sehat bagi kehidupan organisasi. 3. Remunerasi pegawai satuan kerja badan layanan umum. Salah satu yang menjadi daya tarik satuan kerja pemerintah untuk menjadi satker BLU adalah peningkatan kesejahteraan pegawai (baca: remunerasi). Hal ini banyak digaungkan oleh tim internal satker maupun diinformasikan dari narasumber dari kementerian keuangan. Namun, kenyataan di lapangan belum sesuai dengan harapan sesuai dengan harapan pegawai.

Dari 4

sampel kampus satuan kerja badan layanan umum yang dijadikan sampel kajian, belum ada satu kampus pun yang sudah mendapatkan penetapan remunerasi dari beralihnya status menjadi BLU. Padahal mereka telah menjadi satker Badan Layanan Umum sudah cukup lama, bahkan ada yang dari tahun 2009 sudah menjadi satuan kerja badan layanan umum. Di sisi lain, pemerintah juga punya program bahwa semua kementerian sudah harus reformasi paling lambat tahun 2014. Dampak yang dinantikan oleh para pegawai tentu setelah reformasi birokrasi adalah adanya pemberian remunerasi. Dari sini terlihat ada dua jalur remunerasi bagi para PNS. Jalur pertama adalah jalur remunerasi melalui mekanisme BLU. Dan yang kedua adalah jalur pasif dimana mereka

88


tinggal menunggu saja proses reformasi birokrasi di tingkat kementerian yang akhirnya sampai juga aspek remunerasi kepada mereka. Satker BLU benar-benar ditantang untuk cepat memproses masalah remunerasi. Remunerasi merupakan daya tarik istimewa dari satker BLU. Namun untuk memperoleh ini harus ada proses panjang dan persyaratan yang cukup banyak yang harus dipenuhi oleh satker. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa proses pengurusan remunerasi berjalan lambat. Ijin Menteri Keuangan hanya bisa diperoleh jika mereka bisa meyakinkan tim penilai kementerian keuangan bahwa proposal mereka layak untuk disetujui, dengan memenuhi sejumlah persyaratan yang demikian ketat. Salah satu penyebab tertundanya remunerasi kemampuan dan pemahaman SDM satker BLU yang relatif

adalah terbatas

sehingga beberapa program (misal tentang sistem akuntansi, dimana satker BLU belum memilikinya) belum bisa dijalankan. 4. Masalah DIPA yang dibintang. Satker BLU yang dijadikan sampel mengalami problem yaitu adanya bintang dalam DIPA. Kondisi ini tentu saja mengganggu dalam proses pelaksanaan anggaran. Tanda bintang di dalam DIPA baru hilang pada bulan April atau Mei. Efek dari adanya tanda bintang dalam DIPA adalah kessulitan dalam melakukan pelaksanaan anggaran. Para operator di lapangan menjadi gelisah, akibat dari problem bintang dalam DIPA tersebut. Mahasiswa merasakan ketidaknyamanan

karena

dukungan

dari kampus

untuk

kegiatan

kemahasiswaan jadi terganggu. Salah satu penyebab dari bintang dalam DIPA adalah

jumlah satker yang banyak di kementerian sehingga

mengakibatkan ada proses hambatan dalam penyusunan anggaran.

89


Ketika satker non BLU kurang terampil dalam pengajuan anggaran, dan akibatnya di tingkat kementerian diberi sanksi berupa bintang maka sanksi ini pun akhirnya juga dirasakan oleh satker BLU. Hal ini disebabkan satker BLU berada dalam satu naungan atau satu kesatuan di bawah Kementerian Agama maupun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 5. Perubahan bisnis proses dan pengembangan organisasi yang berjalan lambat.

Implementasi pengelolan keuangan badan layanan umum di

beberapa satker BLU proses berjalan sangat lambat. Beberapa satker BLU memiliki tim agen perubahan, namun beberapa diantaranya tidak memiliki. Sebagai ilustrasi, ada satuan kerja Badan Layanan Umum yang pada saat pengajuannya dibantu oleh konsultan. Ketika konsultan sudah meninggalkan BLU 3 tahun yang lalu (tahun 2008), terjadilah proses kemunduran. Apalagi jika SDMnya tidak bisa bersaing dengan unit serupa, baik di swasta maupun pemerintah, maka yang terjadi adalah kondisi stagnan. Hal ini tercermin ketika pada level dosen saja masih membahas masalah uang makan. Tentu hal ini membuat prihatin, karena kita mengharapkan dosen sebagai salah satu penggerak dan agen perubahan di kampus agar BLU yang sehat yang berorientasi pada peningkatan kinerja layanan kepada para stakeholders bisa benar-benar terwujud. 6. Adanya kebutuhan dukungan dari kantor pusat terhadap satker BLU. Satker BLU masih ada yang mengharapkan beberapa program dibuat oleh pusat dan mereka tinggal menjalankan. Meskipun mereka sudah

90


mendapatkan status sebagai satker BLU, paradigma satker biasa belum sepenuhnya hilang. Sampai dengan saat ini, sebagai contoh satker BLU masih kesulitan untuk mengimplementasikan PMK 76 Tahun 2008 mengenai sistem akuntansi. Bagi yang sadar pentingnya akuntansi, mereka mengharap pusat yang membuat programnya. Ada juga BLU yang menyerahkan penyusunan laporan keuangan hanya kepada level staf. Memang staf tersebut punya atasan langsung, atasan langsung

namun karena

tidak berlatar belakang akuntansi maka jadilah staf

tersebut yang jungkir

balik pusing sendirian menyelesaikan laporan

akuntansi. Kondisi ini tentu kurang baik bagi organisasi. Untuk memiliki sistem akuntansi yang baik, dibutuhkan 3 komponen yaitu ahli akuntansi, ahli IT dan political will yang kuat dari level pimpinan. 7. Interprestasi

semangat

entrepreuneurship.

Suatu

ketika,

ada

pengarahan dari Pejabat Pusat mengenai BLU kepada para pegawai, pejabat dan dosen di kampus. Di dalam pengarahan tersebut disampaikan agar satker BLU memiliki kreatifitas tinggi,

memikirkan

berbagai hal untuk menambah pendapatan BLU. Sebagai contoh untuk mengilustrasikan kreatifitas tersebut, jika di kampus ada rumput, maka rumput tersebut bisa dijual agar satker BLU mendapatkan tambahan pendapatan BLU. Penjelasan tersebut direspons positif oleh pihak kampus. Bentuk respon dari kampus adalah mereka mengusulkan agar kampus diberi ijin membangun hotel di lingkungan kampus, sebagai sarana untuk meningkatkan pendapatan BLU sekaligus sebagai tempat praktek ilmu ekonomi. Usulan kreatifitas ini ternyata ditolak, dengan penolakan dengan alasan kembali kepada Tugas dan Fungsi organisasi.

91


Di sini interpretasi terhadap semangat wirausaha birokrasi sedang mendapatkan tantangan hebat, karena terjadi perbedaan penafsiran antara regulator dan operator. 8. Keterlibatan tim pusat yang kurang intensif. Proses pengajuan standar biaya

maupun

proses

remunerasi

harus

melalui

kantor

pusat

Kementerian. Satker Badan Layanan Umum tidak diperkenankan melakukan komunikasi langsung dengan direktorat Pembinaan PK BLU di ditjen Perbendaharaan. Hal ini dilakukan mengingat bahwa satker BLU masih bagian dari UPT dalam lingkup kementerian. Pada prakteknya, ketika satker BLU mengajukan remunerasi, mereka mengajukan ke kantor pusat untuk diteruskan ke Ditjen Perbendaharaan. Pada tahap selanjutnya, ternyata pembahasan dilakukan secara langsung antara satker BLU dan Direktorat Pembinaan BLU tanpa melibatkan lagi Biro Keuangan. Hal ini tentu mendapatkan komentar dari pejabat di biro keuangan, karena mengakibatkan pejabat di biro keuangan tidak bisa memonitor kemajuan pengusulan remunerasi, sekaligus juga tidak bisa belajar bagaimana pentahapan proses pengajuan remunerasi satker BLU. 9. Pilihan bentuk pengelolaan keuangan satker pendidikan. Pilihan bagi perguruan tinggi ada 3 yaitu Perguruan Tinggi Negeri PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN BLU) dan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH). Pilihan pertama yaitu PTN PNBP adalah pilihan yang kurang menarik karena seluruh penerimaan harus disetorkan terlebih dahulu ke kas negara, baru dimintakan lagi dengan mekanisme PNBP jika akan

92


menggunakan. Dari 4 satker yang dijadikan sampel, semuanya sudah menjalani pilihan kedua yaitu menjadi satker Badan Layanan Umum. Mereka sudah menjalani pola BLU ini dengan segala konsekwensinya, dan mereka sudah merasakan

keuntungan maupun kekurangan dari

pola yang telah berlangsung sejak tahun 2008. Beberapa pejabat sebenarnya merasa cukup nyaman menggunakan pola BLU. Namun demikian, ada beberapa gangguan dan kesulitan yang muncul terkait aspek keuangan dan aspek hukum dalam pengelolaan satker perguruan tinggi. Ketika kepuasan cukup tinggi, pemikiran untuk menjadi perguruan tinggi badan hukum tentu tidak muncul, karena ini sesuatu yang masih perlu pembahasan dan perjuangan cukup panjang. Namun demikian, ketika beberapa hal mengalami jalan buntu atau stagnan, terkadang muncul pemikiran bahwa hal ini bisa diselesaikan jika perguruan tinggi mengambil opsi sebagai perguruan tinggi badan hukum.

G. Pilihan Bentuk Pengelolaan Keuangan bagi Perguruan Tinggi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Undang-undang Pendidikan Tinggi dalam sidang paripurna yang berlangsung Jumat, 13 Juli 2012. Sembilan fraksi yang ada di Dewan menyetujui pengesahan undang-undang tersebut secara bulat. Menurut website Dikti, ada 3 alasan mengapa Undang-Undang Pendidikan Tinggi disahkan pada bulan Juli ini. Pertama dikarenakan pada bulan Juli ini adalah masa persiapan menyambut tahun akademik 2012/2013, sehingga Undang Undang Pendidikan Tinggi tersebut dapat langsung diimplementasikan. Kedua terkait dengan persiapan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2013,

maka

perencanaan

pengimplementasian

Undang

Undang

93


Pendidikan Tinggi membutuhkan sinkronisasi anggaran. Ketiga, karena telah selesainya masa transisi bagi 7 perguruan tinggi BHMN. Berdasarkan informasi dari website Ditjen Perbendaharaan, terdapat 114 satker yang menerapkan Pola pengelolaan Keuangan Badan Layanan umum. Dari total 114 satker BLU tersebut, terdapat 66 satker Satker perguruan Tinggi ini tersebar di beberapa Kementerian, yaitu Kementerian Dikbud, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Keuangan. Reformasi

pengelolaan

keuangan

negara

ditandai

dengan

disahkannya paket UUKN, yaitu UU nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2001 dan UU Nomor 15 tahun 2004. Turunan dari UU tersebut, salah satunya adalah PP Nomor 23 Tahun 2005, yang mengenalkan konsep baru yang disebut dengan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU). Konsep Pola PK BLU merupakan sinergi dari dua konsep, yaitu konsep pemerintahan (yang berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat) dan konsep bisnis (yang berorientasi pada efisiensi dan produktifitas). Pada tahun 2010,

Mahkamah Konstistusi mencabut Undang-

Undang nomor 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan. Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang putusan uji materi UndangUndang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP) menyatakan UU ini inkonstitusional karena bertentangan dengan UUD 1945.

"Menyatakan UU Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum

Pendidikan bertentangan dengan UUD 1945," kata Ketua Majelis Hakim Konstitusi Mahfud MD dalam sidang putusan yang digelar di Gedung MK, Jakarta, Rabu. (Antara News).

94


Setelah UU Nomor 9 Tahun 2009 dicabut oleh Mahkamah Konsitusi, maka yang jadi acuan dalam Pengelolaan Perguruan Tinggi adalah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010

tentang

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010. Ada dua opsi yang tersedia menurut PP tersebut dalam pengelolaan keuangan satker Perguruan Tinggi. Pilihan pertama adalah sebagai satker PNBP, artinya segala penerimaan PTN harus disetorkan ke kas Negara, karena penerimaan uang oleh PTN termasuk dalam definisi keuangan negara. Opsi kedua adalah satker PTN tersebut menjadi satker yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sehingga tunduk pada PP Nomor 23 Tahun 2005. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang

Pendidikan

Tinggi terdiri dari 12 bab, 100 pasal dan telah disahkan pada tanggal 10 Agustus 2012, dan dicatat dalam Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158. Pengaturan dalam Undang-undang tersebut meliputi berbagai hal seperti, penyelenggaraan pendidikan tinggi, jenis pendidikan tinggi, penjaminan mutu, pendanaan dan pembiayaan,

sampai pengaturan

masalah Pola Pengeloaan Keuangan Badan Layanan Umum (PKBLU). Berdasarkan data yang tersedia di website Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, untuk rumpun BLU bidang pendidikan dan pelatihan, saat ini terdapat 66 satuan kerja. Satker BLU Perguruan Tinggi tersebut harus menyesuaikan diri dengan ketentuan sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Perguruan tinggi.

95


Dalam UU Nomor 12 Tahun 2012, dijumpai beberapa pasal terkait Pengelolaan

Keuangan

Badan

Layanan

Umum

sebagai

berikut:

Pengaturan terkait PK BLU dalam UU tersebut dalam Bagian Kelima yang mengatur mengenai Pengelolaan Perguruan Tinggi. Di dalam pasal 62, kita menjumpai klausul sbb: (1) Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma. … Pasal 62 menunjukkan pengaturan yang sifatnya umum, yaitu Perguruan tinggi memiliki otonomi. Otonomi perguruan tinggi terbagi menjadi dua cluster, yaitu otonomi akademik dan otonomi nanakademik. Dalam pengaturan otonomi nonakademik, meliputi juga pengatuan mengenai keuangan. Pasal 64 UU nomor 12 tahun 2012 berbunyi:

(1) Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 meliputi bidang akademik dan bidang nonakademik. (2) Otonomi pengelolaan di bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan Tridharma. (3) Otonomi pengelolaan di bidang nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan: a. organisasi; b. keuangan; c. kemahasiswaan; d. ketenagaan; dan e. sarana prasarana. Setelah mengatur masalah otonomi, terdapat pengaturan yang eksplisit mengenai Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Hal ini bisa dilihat di dalam pasal 65 yang berbunyi sebagai berikut: (1) Penyelenggaraan otonomi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dapat diberikan secara selektif berdasarkan evaluasi kinerja oleh Menteri kepada PTN dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum atau dengan membentuk PTN badan hukum untuk menghasilkan Pendidikan Tinggi bermutu.

96


(2) PTN yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tata kelola dan kewenangan pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) PTN badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki: a. kekayaan awal berupa kekayaan negara yang dipisahkan kecuali tanah; b. tata kelola dan pengambilan keputusan secara mandiri; c. unit yang melaksanakan fungsi akuntabilitas dan transparansi; d. hak mengelola dana secara mandiri, transparan, dan akuntabel; e. wewenang mengangkat dan memberhentikan sendiri Dosen dan tenaga kependidikan; f. wewenang mendirikan badan usaha dan mengembangkan dana abadi; dan g. wewenang untuk membuka, menyelenggarakan, dan menutup Program Studi. Pilihan bagi perguruan Tinggi Negeri setelah diundangkannya UU no 12 tahun 2012, bisa beragam. Berikut petikan dari website Dikti: ―Tidak ingin Undang-Undang ini bernasib sama dengan Undang_undang Badan Hukum Pendidikan yang telah digugurkan oleh Makamah konsitusi (MK), pemerintah memperhatikan betul masukan yang diberikan oleh MK pada saat itu. Isu mengenai keseragaman, liberalisasi hingga komersialisasi tidak luput menjadi titik perhatian ketika menyusun undang-undang pendidikan tinggi ini, “ Jelasnya tidak ada penyeragaman pada pengelolaan perguruan tinggi, setiap perguruan tinggi dapat memilih otonomi sumber dayanya, bisa dalam bentuk satuan kerja di bawah Kemdikbud seperti Direktorat jenderal, Badan Layanan Umum (BLU) atau dalam bentuk Perguruan tinggi Berbadan Hukum “ Sambung Menteri Nuh.” Ditinjau dari sisi Pengelolaan Keuangan Negara, maka terdapat 3 pilihan bentuk pengelolaan keuangan bagi Perguruan Tinggi Negeri: a. PTN Badan Hukum PTN Badan Hukum merupakan kemenangan bagi perjuangan pembela PT BHMN. Memang, sudah sejak lama dikaji bahwa PT BHMN ini tidak memiliki landasan hukum yang kuat dari sisi UndangUndang. Peraturan yang mengatur adalah setingkat peraturan Pemerintah. Dengan disahkannya UU ini, maka PT BHMN akan bermetamorfosis menjadi perguruan Tinggi Badan Hukum.

97


b. PTN BLU Pilihan kedua bagi satker PTN adalah menjadi Perguruan tinggi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Landasan hukumnya adalah pasal 65 ayat 1 Undang-Undang nomor 12 tahun 2012. c. PTN PNBP Pilihan terakhir, jika suatu PTN tidak bias menjadi PT Badan Hukum atau PT BLU, maka pilihannya menjadi PT Satker PNBP. Satker ini harus tunduk juga kepada Undang-Undang nomor 20 tahun 1997 tentang PNBP. Lahirnya UUPT

ini memberikan tantangan tersendiri bagi

pengelolaan keuangan di lingkungan Perguruan Tinggi. Undang-Undang nomor 9 tahun 2009, seolah-olah meninggalkan konsep Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 dan Undang-Undang nomor 1 tahun 2004. Masih banyak pertanyaan yang bisa diajukan terkait pengelolaan keuangan negara yang diatur dalam UU tentang BHP tersebut. Kita tak menjumpai satu pasal pun yang mengatur mengenai Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana diatur dala PP nomor 23 tahun 2005. Hal ini sudah tidak perlu dibahas mengingat UU ini sudah dicabut oleh MK. Berbeda dengan peraturan sebelumnya, eksistensi konsep Pengelolaan Badan Layanan Umum tertulis dengan jelas dalam pasalpasal dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tersebut. Undangundang ini tentunya memberi kesempatan yang makin lebar untuk

98


penerapan Pola PKBLU bagi satker PTN. Masih dibutuhkan PP untuk menterjemahkan Undang-Undang ini. Pasal 68 UU ini, berbunyi: “Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dan Pasal 65 diatur dalam Peraturan Pemerintah.” Selain itu, Pengaturan mengenai Pola PK BLU dalam UndangUndang ini bisa kita jumpai dalam ketentuan Peralihan. Ketentuan Peralihan, pada Pasal 97 berbunyi sebagai berikut: “ Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: pengelolaan Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara dan Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara yang telah berubah menjadi Perguruan Tinggi yang diselenggarakan Pemerintah dengan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum ditetapkan sebagai PTN Badan Hukum dan harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini paling lambat 2 (dua) tahun.”

H. Hal Penting yang dijumpai Selama Pelaksanaan Kajian Akademis Ada beberapa hal menarik yang dijumpai selama pelaksanaan kajian akademis 1. Bangunan Gedung yang terlantar. Di lapangan masih dijumpai bangunan gedung yang terlantar atau tidak tidak diselesaikan, karena masalah anggaran. Ada tiga gedung/bangunan yang pembangunannya terlantar (konstruksi tahun 2008).

Mestinya gedung tersebut dibangun dalam

beberapa tahun anggaran (2009 dan seterusnya), namun karena di tahun anggaran sesudah konstruksi

tidak ada alokasi dana, maka kegiatan

pembangunan gedung tidak dilanjutkan. Apapun penyebabnya, baik dari DPR, Kementerian teknis, maupun kementerian keuangan, maka kondisi ini tentu memprihatinkan. Badan Layanan Umum diharapkan menjadi pilot project dalam penerapan penganggaran berbasis kinerja. Adanya bangunan

99


terlantar ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah dalam kebijakan sehingga konsep KPJM atau Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah tidak bisa diterapkan. Di sisi lain, kampus tersebut berhasil menyelesaikan gedung lain yang pembangunan dilakukan tahun setelah pembangunan gedung yang telantar tersebut (setelah tahun 2008). 2. Konsep Kampus menjadi BUMN sebagai sebuah reward. Eselon 2 dari salah satu Perguruan Tinggi yang kita sampel menyampaikan bahwa jika satker PTN BLU ini berkinerja baik, maka akan mendapatkan reward yaitu satkernya menjadi BUMN. Reward berupa pemberian status BUMN kepada kampus ini tentu memberikan kebingungan tersendiri bagi pejabat satker BLU. Kebingungan pertama adalah bagaimana mungkin lembaga pendidikan yang tujuannya meningkatkan kecerdasan sumberdaya manusia Indonesia akan diberi status menjadi BUMN yang jelas-jelas orientasinya adalah mencari profit atau keuntungan. Ada sesuatu yang bertentangan dengan

filosofi

dasar pendirian BLU. Kebingungan kedua terkait reward yang tidak konkrit. Kalau rewardnya berupa honor, atau tunjangan atau remunerasi, maka itu sifatnya jelas bagi para pegawai. Namun ketika rewardnya berbentuk organisasi baru bernama BUMN, maka hal ini tentu membingungkan dilihat dari kacamata kampus. Ketika menjadi satker BLU saja, begitu banyak kewajiban

yang

muncul.

Apalagi

menjadi

satker

BLU

tentu

akan

menimbulkan kewajiban yang cukup banyak. Jadi, menjadi BUMN itu reward atau beban baru? hal ini tentu membingungkan bagi pejabat di satker BLU tersebut. 3. Mandeknya kerja tim ―agent of change Badan Layanan Umum‖. Ketika awal penetapan status satker menjadi satker BLU, beberapa kampus membentuk

100


gugus tugas yang akan mendorong persiapan dan implementasi BLU. Seiring dengan berjalannya waktu, tim ini pun pelan-pelan bubar, dan bisnis pun berjalan seperti semula. Keberadaan tim agen perubahan seolah ditelan waktu, organisasi memasuki fase rutinitas baru, dengan segala dinamika dan kesibukannya. Akibatnya beberapa hal yang menjadi keistimewaan BLU belum bisa didapatkan mengingat banyak prasyarat yang dibutuhkan untuk mendapatkan keistimewaan tersebut. Contoh, keistimewaan remunerasi bagi satker BLU belum bisa diperoleh karena belum memenuhi persyaratan.

I. Implikasi Manajerial Penelitian

ini

menyajikan

beberapa

temuan-temuan

yang

bisa

dimanfaatkan oleh pimpinan di instansi terkait. Oleh karena itu, sebagai tindak lanjut ideal dari penelitian ini, ada beberapa implikasi yang perlu mendapatkan perhatian dari pejabat berwenang. Pejabat berwenang itu adalah pejabat di Kementerian Agama, pejabat di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pejabat di Ditjen Perbendaharaan, pejabat di Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan dan pejabat di tingkat satuan kerja Badan Layanan Umum. 1. Implikasi bagi Kementerian Agama Ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian dari para manajer di lingkungan Kementerian Agama terkait dengan kajian akademis opini stakeholders badan layanan umum bidang pendidikan. 1. Penguatan kompetensi sumberdaya manusia. Untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi satuan kerja badan layanan umum perlu pendidikan dan pelatihan bagi para pegawai atau pejabatnya. Secara umum kemampuan mereka masih perlu peningkatan sistematis agar bisa

101


mencapai level yang bisa menopang kinerja organisasi. Apabila pihak Kementerian Agama merasa kesulitan melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan, maka strategi yang bisa dilakukan adalah dengan menjalin kerjasama dengan unit yang memiliki tugas dan fungsi pendidikan dan pelatihan, terutama pendidikan dan pelatihan pengelolaan keuangan badan

layanan

umum.

Sinergi

ini

diharapkan

bisa

mendorong

peningkatan kinerja satuan kerja badan layanan umum secara signifikan melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia. 2. Pegawai dan pejabat dari satuan kerja badan layanan umum memiliki tugas dan kewajiban yang lebih berat dari pegawai di luar satker BLU. Kaitannya

dengan

program

remunerasi

adalah

mereka

layak

mendapatkan remunerasi yang lebih tinggi dari satuan kerja non BLU. Jika terjadi pegawai dan pejabat yang kewajibannya lebih berat, namun mendapatkan remunerasi lebih kecil, hal ini akan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam pemberian remunerasi. Dampak negatif yang muncul adalah adanya demotivasi para pegawai di dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, faktor beban kerja dan remunerasi harus menjadi perhatian serius dari pejabat yang membidangi masalah ini. 3. Mendorong dilakukannya keterbukaan dan informasi yang lebih baik di tingkat kampus. Tuntutan yang makin tinggi akan adanya keterbukaan di lingkungan kampus hendaknya disikapi dengan bijak. Komunikasi dan aliran informasi di tingkat kampus perlu mendapatkan perhatian serius. Diharapkan dengan adanya keterbukaan dan informasi yang lebih lancar, kecurigaan di antara segenap komponen yang ada di tingkat kampus

102


bisa

makin dikurangi sehingga kampus bisa lebih konsentrasi dalam

peningkatan kinerja organisasi. 4. Perlu dibentuk kembali atau dilakukan penguatan terhadap task force agent of change di tingkat kampus. Kerja keras dan semangat perubahan hendaknya dilakukan bukan pada saat mengajukan sebagai satker BLU saja. Justru ketika sudah mendapatkan status sebagai satker BLU, masa implementasi merupakan masa untuk mewujudkan rencana strategik yang diajukan pada saat ingin menjadi satker BLU. Energi dan sumberdaya yang dibutuhkan justru makin besar. Beberapa satker BLU sudah merasa puas mendapatkan penetapan status sebagai satker BLU. Akibatnya

tim

agen

perubahan

bubar,

dan

akhirnya

beberapa

keistimewaan satuan kerja badan layanan umum tidak bisa didapatkan. Hendaknya momentum semangat perubahan harus terus dijaga dan dipelihara agar bisa memenuhi target meningkatkan pelayanan kepada stakeholders. 5. Melakukan pendidikan dan pelatihan dibidang soft kompetensi. Hal ini diperlukan mengingat di lapangan masih dijumpai sikap pelayanan yang baik belum muncul pada para petugas yang berinteraksi secara langsung dengan

stakeholders.

Para

petugas

merasa

terbebani

ketika

mendapatkan tuntutan pelayanan yang prima dan ramah dari para stakeholders, terutama para mahasiswa. Mindset

bahwa PNS harus

menjadi pelayan masyarakat belum tertanam dengan baik di benak mereka. Mereka merasa bahwa pihak lain (mahasiswa) terlalu banyak tuntutan dan tidak mengerti beban kerja berat yang ada di pundak petugas.

103


2. Implikasi bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian dari para manajer di lingkungan Kementerian Agama terkait dengan kajian akademis opini stakeholders badan layanan umum bidang pendidikan. 1. Penguatan kompetensi sumberdaya manusia. Untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi satuan kerja badan layanan umum perlu pendidikan dan pelatihan bagi para pegawai atau pejabatnya. Secara umum kemampuan mereka masih perlu peningkatan sistematis agar bisa mencapai level yang bisa menopang kinerja organisasi. Apabila pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merasa kesulitan melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan, maka strategi yang bisa dilakukan adalah dengan menjalin kerjasama dengan unit yang memiliki tugas dan fungsi pendidikan dan pelatihan, terutama pendidikan dan pelatihan pengelolaan keuangan badan layanan umum. Sinergi ini diharapkan bisa mendorong peningkatan kinerja satuan kerja badan layanan umum secara signifikan melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia. 2. Pegawai dan pejabat dari satuan kerja badan layanan umum memiliki tugas dan kewajiban yang lebih berat dari pegawai di luar satker BLU. Kaitannya

dengan

program

remunerasi

adalah

mereka

layak

mendapatkan remunerasi yang lebih tinggi dari satuan kerja non BLU. Jika terjadi pegawai dan pejabat yang kewajibannya lebih berat, namun mendapatkan remunerasi lebih kecil, hal ini akan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam pemberian remunerasi. Dampak negatif yang muncul adalah adanya demotivasi para pegawai di dalam menjalankan

104


tugasnya. Oleh karena itu, faktor beban kerja dan remunerasi harus menjadi perhatian serius dari pejabat yang membidangi masalah ini. 3. Mendorong dilakukannya keterbukaan dan informasi yang lebih baik di tingkat kampus. Tuntutan yang makin tinggi akan adanya keterbukaan di lingkungan kampus hendaknya disikapi dengan bijak. Komunikasi dan aliran informasi di tingkat kampus perlu mendapatkan perhatian serius. Diharapkan dengan adanya keterbukaan dan informasi yang lebih lancar, kecurigaan di antara segenap komponen yang ada di tingkat kampus bisa

makin dikurangi sehingga kampus bisa lebih konsentrasi dalam

peningkatan kinerja organisasi. 4. Perlu dibentuk kembali atau dilakukan penguatan terhadap task force agent of change di tingkat kampus. Kerja keras dan semangat perubahan hendaknya dilakukan bukan pada saat mengajukan sebagai satker BLU saja. Justru ketika sudah mendapatkan status sebagai satker BLU, masa implementasi merupakan masa untuk mewujudkan rencana strategik yang diajukan pada saat ingin menjadi satker BLU. Energi dan sumberdaya yang dibutuhkan justru makin besar. Beberapa satker BLU sudah merasa puas mendapatkan penetapan status sebagai satker BLU. Akibatnya

tim

agen

perubahan

bubar,

dan

akhirnya

beberapa

keistimewaan satuan kerja badan layanan umum tidak bisa didapatkan. Hendaknya momentum semangat perubahan harus terus dijaga dan dipelihara agar bisa memenuhi target meningkatkan pelayanan kepada stakeholders. 5. Melakukan pendidikan dan pelatihan dibidang soft kompetensi. Hal ini diperlukan mengingat di lapangan masih dijumpai sikap pelayanan yang

105


baik belum muncul pada para petugas yang berinteraksi secara langsung dengan

stakeholders.

Para

petugas

merasa

terbebani

ketika

mendapatkan tuntutan pelayanan yang prima dan ramah dari para stakeholders, terutama para mahasiswa. Mindset bahwa PNS harus menjadi pelayan masyarakat belum tertanam dengan baik di benak mereka. Mereka merasa bahwa pihak lain (mahasiswa) terlalu banyak tuntutan dan tidak mengerti beban kerja berat yang ada di pundak petugas. 6. Perlu dibuat kebijakan yang sifatnya strategis agar kejadian adanya bangunan yang terlantar tidak terulang lagi. Cukuplah pengalaman menjadi

satu

pelajaran

berharga

bagi

semua

kalangan/kampus.

Bangunan terlantar mengakibatkan pemborosan dalam pengelolaan keuangan negara. Konsep dasar penganggaran berbasis kinerja dan kerangka pengeluaran jangka menengah hendaknya menjadi perhatian yang serius bagi pejabat di tingkat pusat, maupun di tingkat satuan kerja.

3. Implikasi bagi Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Adanya beberapa hal yang dijumpai dari penelitian ini hendaknya menjadi perhatian bagi Ditjen Perbendaharaan. Beberapa hal yang merupakan implikasi dari hasil penelitian ini adalah: 1. Perlu sinergi dengan unit lain yang memiliki fungsi pendidikan dan pelatihan serta

peningkatan

kompetensi

sumberdaya

manusia

agar

proses

peningkatan kompetensi SDM satuan kerja badan layanan umum bisa berjalan baik. Lemahnya kompetensi beberapa Sumber Daya Manusia menjadi hambatan dalam melakukan percepatan peningkatan kualitas

106


layanan. Ruang lingkup peningkatan kompetensi cukup lebar, serta area yang harus dikembangkan juga bersifat heterogen. Peningkatan kompetensi kurang maksimal jika ditangani sendiri oleh Ditjen Perbendaharaan, mengingat banyaknya SDM yang harus ditingkatkan kompetensinya, serta heterogenitas kompetensi yang harus ditingkatkan. Pilihan langkah sinergi menjadi satu opsi yang ideal dalam mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia BLU. 2. Perlu dialog dan diskusi yang lebih konstruktif untuk memecahkan berbagai persoalan yang belum tuntas dalam pengelolaan keuangan badan layanan umum. Beberapa hal yang masih terjadi perbedaan persepsi seperti entrepreneurship spirit, reward berupa status BUMN, cukup menyita perhatian satker BLU. Meskipun beberapa pejabat di tingkat pusat menyatakan telah melakukan revisi bahwa menjadi BUMN bukanlah sebuah reward, namun karena informasi grand design BLU ini sudah terlanjur disampaikan kepada BLU, dan telah berdampak kurang baik, maka perlu upaya konstruktif membangun komunikasi dengan satker, agar tidak terjadi miskomunikasi terhadap grand design BLU. 3. Perlu sinergi dengan unit yang punya fungsi penganggaran dan tim reformasi birokrasi agar ada perlakuan yang adil kepada para pegawai satker BLU. Pegawai atau pejabat yang memiliki tugas dan tanggungjawab lebih besar, hendaknya mendapatkan rewards atau remunerasi yang lebih besar pula. Seperti diketahui bersama bahwa pegawai dan pejabat BLU bekerja lebih berat dari non BLU. Oleh karena itu ini menjadi prinsip dasar yang perlu mendapatkan perhatian dalam pemberian remunerasi para PNS, baik yang berstatus BLU maupun non BLU.

107


4. Perlu melibatkan Biro Keuangan Kementerian dalam proses komunikasi dengan satker BLU. Hendaknya ketika berinteraksi dengan satker BLU, pihak biro keuangan dilibatkan, sehingga ada proses pembelajaran yang baik bagaimana pengajuan tarif layanan, pengajuan remunerasi, revisi DIPA BLU dan sebagainya. Pembelajaran ini akan sangat berharga yang nantinya sangat diperlukan ketika biro keuangan harus melakukan pembinaan kepada satker BLU lainnya. Belajar dari proses pengalaman, maka biro keuangan akan mampu mendampingi pengajuan tarif, pengajuan remunerasi, maupun revisi DIPA satker BLU lain yang dalam pembinaan kementerian yang bersangkutan.

4. Implikasi bagi BPPK Seperti diuraikan di atas, kemampuan atau kompetensi para SDM yang berkecimpung di bidang pengelolaan keuangan BLU perlu ditingkatkan. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, sebagai organisasi yang tugas dan fungsinya meningkatkan kompetensi SDM, maka BPPK perlu mengambil peran aktif. Beberapa kendala yang muncul terkait dengan peran ini hendaknya didiskusikan dan dicari jalan keluarnya agar BPPK bisa berkontribusi aktif dalam peningkatan kapasitas SDM BLU agar mereka bisa meningkatkan pelayanan dan meningkatkan tingkat kepuasan para stakeholders.

.

108


5. Implikasi bagi Satker BLU Implikasi hasil penelitian ini terhadap satker BLU adalah adanya perhatian kepada beberapa hal berikut: 1. Peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan di tingkat kampus serta alur informasi kepada para stakeholders di kampus untuk meningkatkan tingkat kepuasan. Tuntutan transparansi dari segenap stakeholders kampus, baik mahasiswa, maupun dosen hendaknya disikapi dengan kebijakan yang responsif. 2. Memperbaiki sikap para petugas yang berinteraksi langsung dengan para stakeholder terutama petugas melalui kebijakan dan diklat. Pergeseran paradigma bahwa stakeholders harus diberikan pelayanan sebaikbaiknya belum diterima dengan baik. Menghadapi tuntutan dari para mahasiswa, para petugas lebih menangkapnya bahwa para stakeholders (mahasiswa) banyak melakukan tuntutan dan tidak mau memahami kondisi petugas. Perlu ada grand design kebijakan dan pelatihan yang intensif untuk bisa merubah sikap para petugas di lapangan terutama yang berinteraksi dengan para mahasiswa. Kepada para petugas lapangan ini hendaknya diberikan bekal berupa pendidikan dan pelatihan dengan fokus materi pelayanan prima kepada stakeholders. 3. Perlunya ada kebijakan yang lebih memihak kepada para mahasiswa. Misalnya, para mahasiswa, dalam batas tertentu, diijinkan untuk memakai fasilitas gedung/ruangan di dalam kampus tanpa dibebani biaya sewa. Adanya target penerimaan BLU, hendaknya tidak dijadikan dasar atau alasan untuk membebani mahasiswa dengan beban seperti sewa ruangan. Pada saat menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran hendaknya

109


faktor ini dijadikan kebijakan, sehingga ketika menetapkan target tidak menjadikan mahasiswa sebagai sarana untuk memperbesar pendapatan. Ketika pada saat pengajuan RBA, memang dialokasikan waktu bagi mahasiswa untuk memakai fasilitas (dengan batasan tertentu), maka pihak kampus tidak lagi merasa dikejar-kejar target pendapatan. Kenyamanan dalam mencapai target akan didapatkan, sehingga kampus punya fleksibiltas mengijinkan mahasiswa memakai fasilitas kampus. Perubahan kebijakan ini diharapkan bisa meningkatkan indeks kepuasan stakholders.

J. Rekomendasi kebijakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 telah membuka peluang bentuk Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) sebagai wadah baru pengelolaan organisasi perguruan tinggi. PTN BH selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Sehubungan dengan adanya konsep Perguruan Tinggi badan hukum sebagaimana dibahas di bagian sebelumnya, peneliti memberikan rekomendasi policy (Peraturan Pemerintah tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum) sebagai berikut: 1. Adanya persyaratan dua tahun berturut-turut Perguruan Tinggi memiliki komposisi pendanaan dalam DIPA dari sumber APBN maksimal 25%. (Berarti sumber pendanaan internal dari penerimaan PTN minimal 75%). 2. Setelah menjadi Perguruan Tinggi PNBP maka : a. Dana yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) maksimal 20 % dari dana yang tercantum dalam DIPA (berarti sumber pembiayaan internal dari penerimaan PTN minimal 80%).

110


b. Selama dua tahun berturut-turut tidak menaikan SPP dari mahasiswa. c. Selama 10 tahun berikutnya kenaikan uang kuliah/SPP maksimal sebesar nilai inflasi. d. Adanya komitmen dari pimpinan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada mahasiswa. e. Adanya proses pertanggungjawaban akuntansi yang akuntabel dan transparan. f.

Adanya kesediaan untuk setiap tahun dilakukan audit oleh akuntan independen.

111


112

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan Dari hasil kajian akademis yang dilakukan dengan sampel 4 kampus yang berstatus sebagai satuan kerja badan layanan umum yaitu kampus Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijogo Yogyakarta untuk sampel kampus di bawah Kementerian Agama serta kampus Institut Teknologi Sepuluh November dan kampus Universitas Negeri Jakarta untuk sampel dibawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dapat diambil simpulan sebagai berikut: 1. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 145 orang yang terdiri dari pejabat struktural (level eselon 1 s.d. eselon 4) sebanyak 30 orang, dosen sebanyak 20 orang, pegawai sebanyak 32 orang dan mahasiswa sebanyak 43 orang. Responden berasal dari 4 kampus yaitu UIN Jakarta, UIN Yogyakarta, ITS dan UNJ, serta berasal dari Biro Keuangan Kemenag dan Kemendikbud serta unit lainnya yang terkait. Dilihat dari latar belakang pendidikan, maka 90% responden (di luar mahasiswa) memiliki latar belakang pendidikan sarjana (S-1, S-2 maupun S-3). 2. Sebagian besar responden menyatakan puas dan cukup puas dengan proporsi 43% dan 41%. Sebagian kecil saja yang menyatakan tidak puas dan sangat tidak puas dengan proporsi 8% dan 3%. Dan hanya 3% responden yang menyatakan sangat puas. 3. Tingkat kepuasan stakeholders Badan Layanan Umum dibawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan lebih tinggi dari tingkat kepuasan stakeholders Badan Layanan umum di bawah Kementerian Agama. Indeks Kepuasan

113


Stakeholders Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah 3,46 sedangkan Indeks Kepuasan Stakeholders di Kementerian Agama adalah 3,23. 4. Kualitas Layanan Badan Layanan Umum dibawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan lebih tinggi dari Badan Layanan Umum di bawah Kementerian Agama. Kualitas Layanan satker BLU di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah 3,56 sedangkan Tingkat Layanan BLU di bawah di Kementerian Agama adalah 3,39. 5. Secara umum tingkat kepuasan stakeholders Badan Layanan Umum bidang pendidikan dengan sampel 4 kampus berada pada posisi cukup atau 3,35 dari skala 1 sampai 5. Capaian ini menunjukkan bahwa konsep pengelolaan keuangan badan layanan umum bisa dikatakan relatif berhasil. Namun demikian capaian ini juga menjadi alat warning yang berarti bahwa masih banyak hal yang harus diprioritaskan agar kualitas pelayanan kepada stakeholders bisa bertambah tinggi di masa yang akan datang. 6. Kelompok yang memiliki kepuasan tertinggi adalah kelompok pegawai dengan Indeks Kepuasan Stakeholders sebesar 3,62. Kelompok berikutnya yang memiliki kepuasan tinggi adalah kelompok pejabat struktural dengan Indeks Kepuasan Stakholders sebesar 3,57. 7. Kelompok yang memiliki kepuasan paling rendah adalah kelompok dosen dengan skor 2,95. Sedangkan kelompok rendah berikutnya adalah kelompok mahasiswa dengan skor tingkat kepuasan 3,07. 8. Dari hasil analisis dengan menggunakan metode IPA, diperoleh hasil terdapat 4 sub unsur yang perlu mendapatkan prioritas perbaikan kinerja untuk meningkatkan tingkat kepuasan stakeholders BLU pendidikan, yaitu:

114

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN



Keterbukaan/kemudahan akses terhadap informasi.



Informasi persyaratan dan prosedur.



Sikap petugas



Waktu penyelesaian layanan.

9. Dari hasil analisis dengan menggunakan metode IPA, diperoleh hasil terdapat 3 sub unsur yang perlu mendapatkan prioritas perbaikan kinerja untuk meningkatkan tingkat kepuasan stakeholders BLU pendidikan, yaitu: 

Kesesuaian prosedur dengan ketentuan yang ditetapkan.



Kemampuan petugas



Akses layanan

10. Dari hasil Focus Group Discussion (FGD) diperoleh kesimpulan antaar lain kurangnya pembinaan Sumber Daya Manusia, masih perlu perhatian serius terhadap informasi dan keterbukaan, adanya masalah dalam pengusulan remunerasi bagi pegawai satker BLU, terdapat masalah DIPA yang dibintang, perubahan bisnis proses dan pengembangan

organisasi

yang berjalan

lambat, Adanya kebutuhan dukungan dari kantor pusat terhadap satker BLU. 11. Dari hasil Focus Group Discussion juga diperoleh informasi bahwa telah terjadi perbedaan sudut pandang atas beberapa konsep dasar antara pihak regulator

dan pihak operator.

mengganggu proses

Perbedaan cara

pandang

ini cukup

implementasi pola pengelolaan keuangan badan

layanan umum di tingkat satker. Salah satunya adalah masalah penafsiran terkadap konsep mewirausahakan birokrasi. 12. Hasil analisis dengan menggunakan metode SEM, diperoleh kesimpulan bahwa Variabel input berpengaruh siginifikan terhadap variabel proses.

115


Variabel proses berpengaruh signifikan terhadap variabel output. Variabel proses berpengaruh signifikan terhadap variabel kepuasan. 13. Hasil analisis dengan menggunakan metode SEM, diperoleh kesimpulan bahwa Variabel input tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan. Demikian juga variabel output tidak berpengaruh signifikan terdapa kepuasan. 14. Bagi satuan kerja Perguruan Tinggi Negeri, terdapat 3 pilihan pola pengelolaan keuangan yaitu PTN PNBP atau PTN Badan Layanan Umum atau PTN Badan Hukum. Masing-masing pilihan memiliki kelebihan dan kelemahan. 15. Kajian ini bukan semata-mata ditujukan untuk menilai Direktorat Pembinaan PK-BLU. Kajian ini lebih berfokus pada survey opini terhadap kinerja satuan kerja BLU bidang pendidikan dengan sampel empat kampus. B. Saran Berkaitan

dengan

hasil

penelitian

dengan

tema

―Survey

Opini

Stakeholders Badan Layanan Umum Bidang Pendidikan‖ sebagaimana diuraikan dalam bab

sampai dengan bab 5, peneliti ingin memberikan saran sebagai

berikut: 1. Para manajer di Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaaan, Ditjen Perbendaharaan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan agar melaksanakan rekomendasi sebagaimana diuraikan dalam implikasi manajerial. 2. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan melakukan penelitian lanjutan dengan tema ―Survey Opini Stakeholders Badan Layanan Umum Ex Badan Hukum Milik Negara‖.

116

DAFTAR PUSTAKA Zuwita, Epi Ratri. 2012. The Analysis of Investment Services Customer Satisfaction in One Stop Services, Investment Coordinating Board (BKPM). Bogor. MB-IPB. Meidyawati. Analisis Implementasi PPK BLU pada Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi. Ford, John B; Mathew, Joseph; Joseph, Beatriz . 1999. Importance-performance analysis as a strategic tool for service marketers: the case of service quality perceptions of business students in New Zealand and the USA. The Journal of Services Marketing 13. 2 (1999): 171-184. Huang, Yuan Chih and Chih Hung wu. 2016. Using Importance Performance Analysis in Evaluating Taiwan Medium and long Distance national Highway Passenger Transportation Service quality. 2006., Takming College Taiwan. Journal of American Academic of Business. Cambridge. March 2006. Kemenkeu-IPB. 2012. Survey Opini Stakeholders Kementerian Keuangan RI tahun 2011. Tim Kemenkeu dan Institut Pertanian Bogor. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Umar, H. 2000. Riset Pemasaran & Perilaku Konsumen. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Markenis, T. 2009. Customer Satisfaction and Beyond. Jelajah Nusa. Bogor. The American Customer Satisfaction Index: Nature, purpose, and findings Fornell, Claes;Johnson, Michael D;Anderson, Eugene W;Cha, Jaesung;Bryant, Barbara Everitt Journal of Marketing; Oct 1996; 60, 4.

117

Lampiran 1 Kuesioner Kuesioner RAHASIA

ID : [ ] [ ] [ ] - [ ] [ ] [ ]

Kuesioner Survey Opini Stakeholders Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Bidang Pendidikan 2013 Kepada Yth : Bapak/Ibu/Saudara Stakeholder Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) Bidang Pendidikan Salam sejahtera bagi Bapak/Ibu/Saudara sekalian, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan melakukan survey opini stakeholders pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum bidang pendidikan atas layanan “Unit Pelayanan BLU” yaitu Satker BLU dan Kantor Kementerian Keuangan yang menangani BLU (KPPN, Kanwil Ditjen Perbendaharaan, dan Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU) pada Satker BLU dilingkup Kemendikbud dan Kemenag. Bapak/Ibu/Saudara terpilih sebagai salah satu responden dari survey ini. Untuk itu, kami mohon kesediaannya untuk berpartisipasi dalam pengisian kuesioner ini. Pendapat Bapak/Ibu/Saudara sangat bermanfaat dalam rangka perbaikan kualitas layanan pengelolaan keuangan BLU. Kami berharap Bapak/Ibu/Saudara menyampaikan pendapat apa adanya sesuai dengan pengalaman yang Bapak/Ibu/Saudara alami ketika berinteraksi dengan kantor unit layanan pengelolaan keuangan BLU. Kami akan merahasiakan identitas Bapak/Ibu/Saudara. Atas kerjasama dan partisipasi Bapak/Ibu/Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Salam, Ttd Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Diisi tanggal : …… Mei 2013 Nama Surveyor : ………………………………………………..

118

LAMPIRAN

I. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama responden

:

2. No telpon HP

: (

3. Pekerjaan

:[

1= Pejabat Struktural 2= Dosen

) ]

3= Pegawai

4. Jabatan*)

:

5. Tingkat pendidikan formal 1 =  SLTA 2= S1 3= S2 4=. S3

:[

4= Mahasiswa

]

6. Lama pengalaman berhubungan dengan Unit Pelayanan BLU : [ 1= kurang dari 1 tahun

2= 1 sampai 2 Tahun

7. Nama kantor

:

8. Alamat kantor

:

9. Nomor telepon kantor

: (

10.Lokasi survey 1. Jakarta

2. Surabaya

: [

]

3= lebih dari 2 tahun

) ]

3. Yogyakarta

II. PENGALAMAN INTERAKSI DAN PENGETAHUAN TERHADAP MEKANISME PELAYANAN DI UNIT LAYANAN BLU Berikan tanda silang (X) pada jawaban yang menurut Saudara sesuai dari pertanyaan dan pernyataan berikut 1. Unit Pelayanan BLU mana saja selama satu tahun terakhir ini, yang pernah berinteraksi (boleh lebih dari satu)? 1. 2. 3. 4.

Perguruan Tinggi BLU Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kanwil Ditjen Perbendaharaan Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU

1 1 1 1

= Ya = Ya = Ya = Ya

2 = Tidak 2 = Tidak 2 = Tidak 2 = Tidak

119


2. Unit Pelayanan BLU mana yang paling intensif dan paling akhir dalam pengurusan pelayanan tertentu dalam satu tahun terakhir? a. Paling intensif [ ] b. Paling akhir   ; isikan dengan: 1 = Perguruan Tinggi BLU 2 = Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 3 = Kanwil Ditjen Perbendaharaan 4 = Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU

3. Apakah Bapak/Ibu/Saudara mengetahui jenis pelayanan apa saja yang dapat dilayani oleh Unit Pelayanan BLU yang selama ini paling intensif berhubungan?  ; bila menjawab 3, lanjutkan ke No 5) isikan dengan: 1= Tahu semua

2= tahu sebagian

3= tidak tahu.

4. Dari mana sumber informasi tersebut Bapak/Ibu/Saudara lebih dari satu) a. Penjelasan dari petugas b. Pengumuman/informasi yang disediakan di kantor layanan c. Media masa/elektrinik d. Dari teman/kolega e. Lainnya ………………

peroleh? (jawaban boleh 1 = Ya 1 = Ya

2 = Tidak 2 = Tidak

1 = Ya 1 = Ya 1 = Ya

2 = Tidak 2 = Tidak 2 = Tidak

5. a. Jenis layanan yang pernah diakses selama tahun 2012-2013 Pemberi Layanan

Cara mendapatkan layanan1)

Mengurus Sendiri/ dengan perantara2)

Frekuensi kunjungan untuk 1 kali urusan

Kapan Bulan Kunjungan terakhir

Satker BLU KPPN Kanwil Dit. PPK BLU 1) 2)

Isikan: 1= kunjungan ke kantor; 2= hanya melalui surat/telpon; 3= secara online; 4= melalui surat dan kunjungan Isikan: 1= mengurus sendiri (atas nama pribadi atau institusi) 2= melalui biro jasa/ perantara

6. Nama Unit Pelayanan BLU : 7. Alamat Satker/Kantor :

120

LAMPIRAN

8. Intensitas interaksi di luar kunjungan dalam satu tahun terakhir (boleh lebih dari satu): 1. E-mail 1 = Ya ………... kali 2 = tidak 2. Surat 1 = Ya ………… kali 2 = tidak 3. Telpon 1 = Ya ………… kali 2 = tidak 4. Website 1 = Ya ………… kali 2 = tidak 5. Lainnya : …………………………….. 1 = Ya ………… kali 2 = tidak 9. Terkait dengan Unit Pelayanan BLU, apa yang pertama kali terlintas dalam benak Bapak/Ibu/Saudara ?

10. Terkait dengan Pola Pengelolaan Keuangan BLU (secara umum), apa yang pertama kali terlintas dalam benak Bapak/Ibu/Saudara ?

iiiiii III.PEMAHAMAN TERHADAP PERSYARATAN DAN LAYANAN UNGGULAN

1. Apakah Bapak/Ibu/Saudara mengetahui persyaratan dan prosedur untuk memperoleh layanan yang paling akhir dilakukan?   (bila menjawab 3,lanjutkan ke No 6) 1= Tahu semua

2= tahu sebagian

3 = tidak tahu

2. Dari mana sumber informasi tersebut Bapak/Ibu/Saudara peroleh? (boleh lebih dari satu) a. Penjelasan dari petugas 1 = Ya 2 = Tidak b. Pengumuman/informasi yang disediakan di kantor 1 = Ya 2 = Tidak layanan c. Media masa/elektronik 1 = Ya 2 = Tidak d. Dari teman/kolega 1 = Ya 2 = Tidak e. Lainnya 1 = Ya 2 = Tidak ………………………………………………………………………………… 3. Apakah unit pelayanan BLU/kantor ini menyediakan informasi elektronik (on line):  1 = Ya 2= tidak 3= tidak tahu. (jika menjawab 2 atau 3, lanjutkan ke no 6) 4. Jika Ya, apakah Bapak/ibu/Saudara pernah menggunakan fasilitas informasi tersebut?   1= Pernah 2= Tidak (jika menjawab 2, lanjutkan ke no 6)

121


5. Jika pernah, Untuk keperluan apa Bapak/Ibu/Saudara mengakses fasilitas informasi tersebut? (boleh lebih dari satu) 1. Mencari informasi layanan 1 = Ya 2 = Tidak 2. Mendapatkan form/aplikasi/software tertentu 1 = Ya 2 = Tidak 3. Aplikasi/usulan pengajuan layanan secara on line 1 = Ya 2 = Tidak 4. Media komunikasi dua arah 1 = Ya 2 = Tidak 5. Lainnya (sebutkan)………………………………………….. 1 = Ya 2 = Tidak 6. Dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, bagaimana persepsi Bapak/Ibu/Saudara (sbg responden) terhadap tingkat kepentingan aspek-aspek berikut [1 ] [2 ] [3 ] [4 ] [ 5 ] Sangat tidak penting a. Keterbukaan/Kemudahan akses terhadap informasi 1 b. Informasi tentang layanan 1 (persyaratan, prosedur, dll) c. Kesesuaian prosedur dengan ketentuan yang ditetapkan 1 d. Sikap Petugas/Pegawai 1 e. Kemampuan & Keterampilan Petugas/pegawai 5  f. Lingkungan Pendukung 1 g. Akses terhadap kantor layanan 1 h. Waktu penyelesaian layanan 1 i. Pembayaran biaya sesuai aturan/ketentuan yang ditetapkan 1 j. Pengenaan sanksi/denda atas pelanggaran 1 

Sangat Penting

2  2 

3  3 

4 4

5 5

2  2  1

3  3  2 

4 4 3 

5 5 4

2  2  2 

3  3  3 

4 4 4

5 5 5

2  2 

3  3 

4 4

5 5

7. Berikan skor kualitas layanan yang bapak/ibu/saudara terima dari unit satker BLU/Kemenkeu ini? [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] Sangat tidak baik 1. Keterbukaan/Kemudahan akses terhadap informasi 1 2. Informasi layanan 1 (persyaratan, prosedur, dll) 3. Kesesuaian prosedur dengan ketentuan yang ditetapkan 1 4. Sikap Petugas/pegawai 1 5. Kemampuan & Keterampilan Petugas/ pegawai 1 6. Lingkungan Pendukung 1

122

Sangat Baik 2  2 

3  3 

4 4

5 5

2  2 

3  3 

4 4

5 5

2  2 

3  3 

4 4

5 5

LAMPIRAN

7. Akses terhadap kantor layanan 1 8. Waktu penyelesaian layanan 1 9. Pembayaran biaya sesuai aturan/ ketentuan yang ditetapkan 1 10. Pengenaan sanksi/denda atas pelanggaran 1 

2  2 

3  3 

4 4

5 5

2  2 

3  3 

4 4

5 5

8. Bila ada unsur layanan yang dinilai kurang (skor 1 atau 2), uraikan secara spesifik terkait dengan unsur layanan tersebut dan berikan saran perbaikannya: a. Uraian Layanan: b. Saran:

9. Dalam proses pengurusan layanan di Unit Pelayanan BLU, apakah terdapat instansi lain di luar yang terkait dengan proses kelancaran urusan tersebut?   1= Ya 2= Tidak 10. Bila Ya, sebutkan instansi yang terlibat …………………………………………………………………………………………… 11. Apakah dalam proses pengurusan sering terjadi keterlambatan/hambatan ? [1] YA [2] TIDAK (Jika Tidak, Langsung ke No.13) 12. Bila terjadi keterlambatan atau hambatan dalam pengurusan, seringkali disebabkan oleh banyaknya instansi yang terlibat di luar, [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] Sangat tidak Setuju

Sangat Setuju

13. Secara umum seberapa puas Bapak/ibu/saudara terhadap pelayanan yang diberikan Unit Pelayanan BLU? [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] Sangat tidak Puas

Sangat Puas

IV. TINGKAT KEPUASAN STAKEHOLDERS TERHADAP KINERJA LAYANAN Petunjuk : Berikanlah tanda silang (X) pada nomor di sisi kanan setiap pertanyaan untuk menggambarkan tingkat kesetujuan atau ketidaksetujuan Saudara/i atas setiap pernyataan berikut ini. Pergunakan pengalaman Saudara/i dalam berinteraksi dengan staf kantor Unit Pelayanan BLU pada saat mengurus/menyelesaikan satu jenis pelayanan yang paling akhir sebagai referensi. 4.1. KINERJA INPUT LAYANAN Jenis layanan : …………………………………………………………………

123


[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

Sangat tidak setuju I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8

I9

Informasi persyaratan yang harus dipenuhi untuk jasa pelayanan dapat diperoleh dengan mudah. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk jasa pelayanan mudah dipenuhi. Informasi prosedur untuk jasa pelayanan dapat diperoleh dengan mudah. Prosedur untuk jasa pelayanan dapat dimengerti dengan mudah. Kantor unit pelayanan melaksanakan pelayanan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Kantor unit pelayanan selalu melengkapi petunjuk pengisian untuk mengisi formulir yang rumit. Secara umum tahapan yang harus dilalui dalam pengurusan layanan tidak berbelit-belit. Informasi mengenai ada/tidaknya dan besarnya biaya atas jasa pelayanan disampaikan secara terbuka. Informasi mengenai standar waktu untuk setiap jenis pelayanan disampaikan secara terbuka.

Sangat Setuju

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

4.2. KINERJA PROSES LAYANAN Jenis layanan : ……………………………………………………… [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] Sangat tidak setuju P1 P2 P3 P4

P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12

124

Staf kantor unit pelayanan selalu siap dan bersedia melayani apabila dibutuhkan. Staf kantor unit pelayanan selalu dapat dipercaya/ diandalkan dalam memberikan pelayanan. Staf kantor unit pelayanan memiliki kemampuan dan keterampilan dalam menjalankan tugasnya. Staf kantor unit pelayanan selalu bersikap sopan/ pantas dan penuh respek kepada saya/pengguna jasanya. Staf kantor unit pelayanan menampilkan reputasi dan citra yang baik di mata pengguna jasanya. Saya dapat mempercayakan keamanan dan kerahasiaan dokumen pada staf kantor unit pelayanan. Keamanan lingkungan kantor unit pelayanan selalu ) terjaga* . ) Suasana kantor unit pelayanan terasa nyaman* . Kantor unit pelayanan dapat dijangkau dengan ) mudah* . Meja/ruang pelayanan di kantor unit pelayanan telah ) diatur agar mudah dicapai* . Waktu pelayanan (jam buka) kantor unit pelayanan sudah sesuai dengan harapan saya Staf kantor unit pelayanan mendengarkan segala sesuatu yang saya katakan terkait dengan pelayanan

[ 5 ]

[ 4 ] [ 5 ] Sangat Setuju

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 1 ] [ 1 ]

[ 2 ] [ 2 ]

[ 3 ] [ 3 ]

[ 4 ] [ 4 ]

[ 5 ] [ 5 ]

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

LAMPIRAN

P13 P14 P15 P16 P17

P18 P19

yang saya butuhkan. Staf kantor unit pelayanan memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami. Kantor unit pelayanan menyediakan saluran untuk penyampaian keluhan (complain). Staf kantor unit pelayanan didukung oleh sarana mutakhir (misalnya sistem computer on line). ) Staf kantor unit pelayanan berpenampilan rapih* . Kantor unit layanan menyediakan petugas/media bimbingan teknis terkait dengan layanan yang diberikan Kantor unit layanan menyediakan media hotline atau media untuk memonitor proses penyelesaian layanan Media hotline tersebut, berjalan dan berfungsi dengan baik

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 1 ] [ 1 ]

[ 2 ] [ 2 ]

[ 3 ] [ 3 ]

[ 4 ] [ 4 ]

[ 5 ] [ 5 ]

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

*) Hanya ditanyakan kepada responden yang menerima layanan di kantor pelayanan 4.3. KINERJA OUTPUT LAYANAN Jenis layanan : ………………………………………………………… [ 1 ] [ 2 ] Sangat tidak setuju

[ 3 ]

[ 4 ] [ 5 ] Sangat Setuju

O1

Pelayanan dapat diselesaikan sesuai dengan standar waktu yang telah ditetapkan.

[1 ]

[2]

[ 3 ]

[4 ]

[ 5 ]

O2

Standar waktu yang ditetapkan untuk penyelesaian pelayanan sesuai dengan harapan. Tahapan/prosedur penyelesaian yang telah ditetapkan dilaksanakan dengan baik Semua urusan terkait dengan penyelesaian layanan dapat diselesaikan di kantor Biaya yang dikeluarkan untuk pelayanan yang diberikan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku Bila terdapat kelebihan pembayaran biaya, saya/perusahaan tidak mengalami kesulitan untuk menagih kembali Bila terdapat persyaratan jaminan, saya tidak mengalami kesulitan dalam memperoleh pembayaran kembali uang jaminan tersebut Bila terdapat kesalahan/pelanggaran terhadap aturan, pengenaan sangsi dan atau denda sesuai dengan aturan yang berlaku

[1 ]

[2]

[ 3 ]

[4 ]

[ 5 ]

[1 ]

[ 2]

[ 3 ]

[4 ]

[ 5 ]

[1 ]

[ 2]

[ 3 ]

[4 ]

[ 5 ]

[1 ]

[ 2]

[ 3 ]

[4 ]

[ 5 ]

[1 ]

[ 2]

[ 3 ]

4 ]

[ 5 ]

[1 ]

[ 2]

[ 3 ]

[4 ]

[ 5 ]

[1 ]

[ 2]

[ 3 ]

[4 ]

[ 5 ]

03 04 O5

O6

O7

O8

Pilih jawaban yang sesuai dengan pengalaman Saudara: K0

Menurut Saudara bagaimanakah kualitas pelayanan Unit Pelayanan BLU pada satu tahun terakhir ini dibandingkan tahun lalu. [ 1 ]. Jauh lebih buruk dibandingkan tahun lalu [ 2 ]. Lebih buruk dibandingkan tahun lalu [ 3 ]. Sama dengan tahun lalu [ 4 ]. Lebih baik dibandingkan tahun lalu [ 5 ]. Jauh lebih baik dibandingkan tahun lalu

125


[ 6 ]. Tidak tahu, alasan : …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… …………………………………..

Uraikan menurut Bapak/Ibu/Saudara, masalah yang sering dialami dan aspek layanan yang masih perlu mendapat perhatian

Menurut Bapak/Ibu/Saudara saran perubahan apa yang perlu dilakukan oleh Unit Pelayanan BLU terkait dengan layanan yang diberikan

126

LAMPIRAN

Lampiran 2 Hasil SEM

127


128

LAMPIRAN

129


Lampiran 3 SEM DATE: 10/ 3/2013 TIME: 9:17 L I S R E L

8.30

BY Karl G. Jöreskog and Dag Sörbom This program is published exclusively by Scientific Software International, Inc. 7383 N. Lincoln Avenue, Suite 100 Chicago, IL 60646-1704, U.S.A. Phone: (800)247-6113, (847)675-0720, Fax: (847)6752140 Copyright by Scientific Software International, Inc., 1981-99 Use of this program is subject to the terms specified in the Universal Copyright Convention. Website: www.ssicentral.com

The following lines were read from file

D:\TOHIRI~1\DATA2.SPJ:

KETERBUK INFORMAS PROSEDUR SIKAP LINGKUNG KETERAMP AKSES WAKTU BIAYA SANKSI PUAS Correlation Matrix From File D:~1.COR Sample Size = 145 Latent Variables INPUT PROSES OUTPUT KEPUASAN Relationships KETERBUK INFORMAS = INPUT PROSEDUR SIKAP LINGKUNG KETERAMP AKSES = PROSES WAKTU BIAYA SANKSI = OUTPUT PUAS = KEPUASAN PROSES = INPUT OUTPUT = PROSES KEPUASAN = INPUT PROSES OUTPUT Path Diagram ErrRTF: Unknown Block Style ! SET THE ERROR VARIANCE OF PUAS EQUAL TO FREE SET SET SET SET SET SET SET SET

130

THE THE THE THE THE THE THE THE

ERROR ERROR ERROR ERROR ERROR ERROR ERROR ERROR

COVARIANCE COVARIANCE COVARIANCE COVARIANCE COVARIANCE COVARIANCE COVARIANCE COVARIANCE

BETWEEN BETWEEN BETWEEN BETWEEN BETWEEN BETWEEN BETWEEN BETWEEN

SIKAP AND PROSEDUR TO FREE KETERAMP AND PROSEDUR TO FREE AKSES AND KETERAMP TO FREE WAKTU AND AKSES TO FREE SANKSI AND BIAYA TO FREE PUAS AND PROSEDUR TO FREE PUAS AND SIKAP TO FREE PUAS AND KETERAMP TO FREE

LAMPIRAN

SET THE ERROR COVARIANCE BETWEEN PUAS AND AKSES TO FREE SET THE ERROR COVARIANCE BETWEEN LINGKUNG AND PROSEDUR TO FREE SET THE ERROR COVARIANCE BETWEEN LINGKUNG AND SIKAP TO FREE END OF PROBLEM Sample Size =

145

Correlation Matrix to be Analyzed PROSEDUR SIKAP LINGKUNG KETERAMP AKSES WAKTU BIAYA SANKSI PUAS KETERBUK INFORMAS

PROSEDUR 1.00 0.88 0.67 0.73 0.80 0.71 0.66 0.57 0.69 0.55 0.56

SIKAP

LINGKUNG

KETERAMP

AKSES

WAKTU

1.00 0.76 0.80 0.80 0.70 0.66 0.53 0.76 0.56 0.55

1.00 0.76 0.71 0.67 0.60 0.46 0.73 0.52 0.49

1.00 0.74 0.71 0.69 0.60 0.91 0.57 0.51

1.00 0.77 0.68 0.59 0.72 0.62 0.57

1.00 0.74 0.63 0.70 0.51 0.44

Correlation Matrix to be Analyzed (continued) BIAYA SANKSI PUAS KETERBUK INFORMAS

BIAYA 1.00 0.78 0.67 0.41 0.46

SANKSI

PUAS

KETERBUK

INFORMAS

1.00 0.57 0.35 0.40

1.00 0.55 0.52

1.00 0.77

1.00

Number of Iterations = 18

LISREL Estimates (Maximum Likelihood) PROSEDUR = 0.88*PROSES, Errorvar.= 0.23 (0.076) (0.041) 11.57 5.58 SIKAP = 0.88*PROSES, Errorvar.= 0.23 (0.075) (0.035) 11.80 6.48

, R² = 0.77

, R² = 0.77

131


LINGKUNG = 0.81*PROSES, Errorvar.= 0.34 (0.076) (0.046) 10.62 7.43

, R² = 0.66

KETERAMP = 0.91*PROSES, Errorvar.= 0.17 (0.076) (0.035) 11.97 4.86

, R² = 0.83

AKSES = 0.91*PROSES, Errorvar.= 0.17 (0.076) (0.036) 12.00 4.89

, R² = 0.82

WAKTU = 0.89*OUTPUT, Errorvar.= 0.21 (0.12) (0.044) 7.45 4.76

, R² = 0.79

BIAYA = 0.83*OUTPUT, Errorvar.= 0.31 (0.11) (0.049) 7.31 6.26

, R² = 0.69

SANKSI = 0.71*OUTPUT, Errorvar.= 0.49 (0.11) (0.067) 6.63 7.35

, R² = 0.51

PUAS = 1.00*KEPUASAN,, R² = 1.00 (0.11) 8.97 KETERBUK = 0.90*INPUT, Errorvar.= 0.19 (0.072) (0.061) 12.59 3.07

, R² = 0.81

INFORMAS = 0.85*INPUT, Errorvar.= 0.28 (0.073) (0.060) 11.65 4.59

, R² = 0.72

Error Covariance (0.033) 3.40 Error Covariance (0.033) -0.95 Error Covariance (0.031) 1.64 Error Covariance (0.023) -2.91 Error Covariance (0.026) -3.24 Error Covariance (0.028) 1.31

132

for SIKAP and PROSEDUR = 0.11 for LINGKUNG and PROSEDUR = -0.03 for LINGKUNG and SIKAP = 0.051 for KETERAMP and PROSEDUR = -0.07 for AKSES and KETERAMP = -0.09 for WAKTU and AKSES = 0.037

LAMPIRAN

Error Covariance (0.047) 4.05 Error Covariance (0.034) -2.13 Error Covariance (0.024) -0.09 Error Covariance (0.038) 3.04 Error Covariance (0.034) -2.41

for SANKSI and BIAYA = 0.19 for PUAS and PROSEDUR = -0.07 for PUAS and SIKAP = 0.00 for PUAS and KETERAMP = 0.12 for PUAS and AKSES = -0.08

PROSES = 0.71*INPUT, Errorvar.= 0.49, R² = 0.51 (0.10) 7.11 OUTPUT = 0.90*PROSES, Errorvar.= 0.19, R² = 0.81 (0.14) 6.24 KEPUASAN = 0.80*PROSES + 0.076*OUTPUT + 0.014*INPUT, Errorvar.= 0.23, R² = 0.77 (0.26) (0.15) (0.063) 3.09 0.51 0.23

Correlation Matrix of Independent Variables INPUT 1.00

Covariance Matrix of Latent Variables

PROSES OUTPUT KEPUASAN INPUT

PROSES 1.00 0.90 0.88 0.71

OUTPUT

KEPUASAN

INPUT

1.00 0.80 0.64

1.00 0.63

1.00

Goodness of Fit Statistics Degrees of Freedom = 29 Minimum Fit Function Chi-Square = 29.67 (P = 0.43) Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 27.56 (P = 0.54) Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 0.0 90 Percent Confidence Interval for NCP = (0.0 ; 14.85)

133


Minimum Fit Function Value = 0.21 Population Discrepancy Function Value (F0) = 0.0 90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.0 ; 0.10) Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.0 90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.0 ; 0.060) P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 0.89 Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 0.72 90 Percent Confidence Interval for ECVI = (0.72 ; 0.82) ECVI for Saturated Model = 0.92 ECVI for Independence Model = 11.44 Chi-Square for Independence Model with 55 Degrees of Freedom = 1625.10 Independence AIC = 1647.10 Model AIC = 101.56 Saturated AIC = 132.00 Independence CAIC = 1690.84 Model CAIC = 248.70 Saturated CAIC = 394.46 Root Mean Square Residual (RMR) = 0.019 Standardized RMR = 0.019 Goodness of Fit Index (GFI) = 0.97 Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.92 Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.42 Normed Fit Index (NFI) = 0.98 Non-Normed Fit Index (NNFI) = 1.00 Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.52 Comparative Fit Index (CFI) = 1.00 Incremental Fit Index (IFI) = 1.00 Relative Fit Index (RFI) = 0.97 Critical N (CN) = 241.71

The Problem used

29152 Bytes (=

0.0% of Available

Workspace) Time used:

134

0.039 Seconds

LAMPIRAN

Lampiran 4 Sekilas UIN Sunan Kalijaga

1951-1960 Periode Rintisan Periode ini dimulai dengan Penegerian Fakultas Agama Universitas Islam Indonesia (UII) menjadi Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAIN) yang diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 1950 Tanggal 14 Agustus 1950 dan Peresmian PTAIN pada tanggal 26 September 1951. Pada Periode ini, terjadi pula peleburan PTAIN (didirikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 1950) dan ADIA (didirikan berdasarkan Penetapan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1957) dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 1960 Tanggal 9 Mei 1960 tentang Pembentukan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dengan nama Al-Jami'ah al-Islamiyah al-Hukumiyah. pada periode ini, PTAIN berada di bawah kepemimpinan KHR Moh Adnan (1951-1959) dan Prof. Dr. H. Mukhtar Yahya (1959-1960) 1960-1972 Periode Peletakan Landasan Periode ini ditandai dengan Peresmian IAIN pada tanggal 24 Agustus 1960. Pada periode ini, terjadi pemisahan IAIN. Pertama berpusat di Yogyakarta dan kedua, berpusat di Jakarta berdasarkan Keputusan Agama Nomor 49 Tahun 1963 Tanggal 25 Februari 1963. Pada periode ini, IAIN Yogyakarta diberi nama IAIN SUnan Kalijaga berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 1965 Tanggal 1 Juli 1965. Pada periode ini telah dilakukan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, dimulai dengan pemindahan kampus lama (di Jalan Simanjuntak, yang sekarang menjadi gedung MAN 1 Yogyakarta ) ke kampus baru yang jauh lebih luas (di Jalan Marsda Adisucipto Yogyakarta). Sejumlah gedung fakultas dibangun dan di tengah-tengahnya dibangun pula sebuah masjid yang masih berdiri kokoh. Sistem pendidikan yang berlaku pada periode ini masih bersifat 'bebas' karena mahasiswa diberi kesempatan untuk maju ujian setelah mereka benar-benar mempersiapkan diri. Adapun materi kurikulumnya masih mengacu pada kurikulum Timur Tengah (Universitas Al-Azhar, Mesir) yang telah dikembangkan pada masa PTAIN. Pada periode ini, IAIN Sunan Kalijaga berada di bawah kepemimpinan Prof. RHA Soenarjo, SH (1960-1972). 1972-1996 Periode Peletakan Landasan Akademik Pada periode ini, IAIN Sunan Kalijaga dipimpin secara berturut-turut oleh Kolonel Drs. H. Bakri Syahid (1972-1976), Prof. H. Zaini Dahlan, MA (selama 2 masa jabatan: 1976-1980 dan 1980-1983), Prof. Dr. HA Mu'in Umar (1983-1992) dan Prof. Dr. Simuh (1992-1996). Pada periodeini, pembangunan sarana prasarana fisik kampus meliputi pembangunan gedung Fakultas Dakwah, Perpustakaan, Program Pascasarjana, dan Rektorat dilanjutkan. Sistem pendidikan yang digunakan pada periode ini mulai bergeser dari 'sistem liberal' ke 'sistem terpimpin' dengan mengintrodusir 'sistem semester semu' dan akhirnya 'sistem kredit semester murni'. Dari segi kurikulum, IAIN Sunan Kalijaga telah mengalami

135


penyesuaian yang radikal dengan kebutuhan nasional bangsa Indonesia. Jumlah fakultas bertambah menjadi 5 (lima); yaitu Fakultas Adab, Dakwah, Syari'ah, Tarbiyah dan Ushuluddin. Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga dibuka pada periode ini, tepatnya pada tahun akademik 1983/1984. Program Pascasarjana ini telah diawali dengan kegiatan-kegiatan akademik dalam bentuk short courses on Islamic studies dengan nama Post Graduate Course (PGC) dan Studi Purna Sarjana (PPS) yang diselenggarakan tanpa pemberian gelar setingkat Master. Untuk itu, pembukaan Program pAscasarjana pada dasawarsa delapan puluhan tersebut telah mengukuhkan fungsi IAIN Sunan Kalijaga sebagai lembaga akademik tingkat tinggi setingkat di atas Program Strata Satu. 1996-2001 Periode Pemantapan Akademik dan Manajemen Pada periode ini, IAIN Sunan Kalijaga berada di bawah kepemimpinan Prof. Dr. HM. Atho Mudzhar (1997-2001). Pada periode ini, upaya peningkatan mutu akademik, khususnya mutu dosen (tenaga edukatif) dan mutu alumni, terus dilanjutkan. Para dosen dalam jumlah yang besar didorong dan diberikan kesempatan untuk melanjutkan studi, baik untuk tingkat Magister (S2) maupun Doktor (S3) dalam berbagai disiplin ilmu, baik di dalam maupun di luar negeri. Demikian pula peningkatan sumber daya manusia bagi tenaga administratif dilakukan untuk meningkatkan kualitas manajemen dan pelayanan administrasi akademik. Pada periode ini, IAIN Sunan Kalijaga semakin berkonsentrasi untuk meningkatkan orientasi akademiknya dan mengokohkan eksistensinya sebagai lembaga pendidikan tinggi. Jumlah tenaga dosen yang bergelar Doktor dan Guru Besar meningkat disertai dengan peningkatan dalam jumlah koleksi perpustakaan dan sistem layanannya. 2001-2010 Periode Pengembangan Kelembagaan Periode ini dapat disebut sebagai 'Periode Trasformasi', karena, pada periode ini telah terjadi peristiwa penting dalam perkembangan kelembagaan pendidikan tinggi Islam tertua di tanah air, yaitu Transformasi Institut Agama ISlam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2004 Tanggal 21 Juni 2004. Deklarasi UIN Sunan Kalijaga dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2004. Periode ini di bawah kepemimpinan Prof. Dr. HM. Amin Abdullah (2001-2005) dengan Pembantu Rektor Bidang Akademik Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, MA., Ph.D, Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum Drs. H. Masyhudi, BBA, M.Si. dan Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan Prof. Dr. H. Ismail Lubis, MA (Almarhum) yang kemudian digantikan oleh Dr. Maragustam Siregar, MA. Pada periode kedua (2006-2010) dari kepemimpinan Prof. Dr. HM. Amin Abdullah telah dibentuk Pembantu Rektor Bidang Kerja Sama. Dengan ditetapkannya keberadaan Pembantu Rektor Bidang Kerja Sama, maka kepemimpinan UIN Sunan Kalijaga pada periode kedua ini adalah sebagai berikut : PEmbantu Rektor Bidang Akademik, Dr. H. Sukamta, MA, Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum, Dr. H. Tasman Hamami, MA, Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan, Dr. Maragustam Siregar, MA, dan Pembantu Rektor Bidang Kerja Sama dijabat oleh Prof. Dr. H. Siswanto Masruri, MA. Perubahan Institut menjadi universitas dilakukan untuk mencanangkan sebuah

136

LAMPIRAN

paradigma baru dalam melihat dan melakukan studi terhadap ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum, yaitu paradigma Integrasi interkoneksi. Paradigma ini mensyaratkan adanya upaya untuk mendialogkan secara terbuka dan intensif antara hadlarah an-nas, hadlarah al-ilm, dan hadlarah al-falsafah. Dengan paradigma ini, UIN Sunan Kalijaga semakin menegaskan kepeduliannya terhadap perkembangan masyarakat muslim khususnya dan masyarakat umum pada umumnya. Pemaduan dan pengaitan kedua bidang studi yang sebelumnya dipandang secara dimatral berbeda memungkinkan lahirnya pemahaman Islam yang ramah, demokratis, dan menjadi rahmatan lil 'alamin. 2010-2014 Periode Kebersamaan dan Kesejahteraan Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor : B.II/3/16522/2010 Tanggal 6 Desember 2010, Guru Besar Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam diberi tugas tambahan sebagai Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta masa jabatan 2010-2014. Periode di bawah kepemimpinan Prof. Dr. H. Musa Asy’arie dibantu oleh Pembantu Rektor Bidang Akademik Dr. Sekar Ayu Aryani, M.Ag., Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum Prof. Dr. H. Nizar, M.Ag., Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan Dr. H. Akhmad Rifa’i, M.Phil. dan Pembantu Rektor Bidang Kerja sama Prof. Dr. H. Siswanto Masruri, MA.

137


Lampiran 5 Profil Universitas Negeri Jakarta

Setelah Indonesia merdeka, pemerintah Indonesia merasakan kurangnya tenaga kependidikan di semua jenjang dan jenis lembaga pendidikan. Untuk mengatasi masalah ini pemerintah mendirikan berbagai kursus pendidikan guru. Sekitar tahun 1950-an, pada jenjang di atas pendidikan menengah didirikan Rektorat Masa Universitas Indonesia 1. Prof.R. Sugarda Poerbakawatja Dekan FKIP Universitas Indonesia 1961 1963 2. Prof. Dr. Slamet Imam Santoso Dekan FKIP Universitas Indonesia 1963 1964 Daftar Rektor Masa IKIP Jakarta 1. Brigjen A. Latif Hendraningrat Rektor IKIP Jakarta 1964 - 1965 2. Dra. Maftuchah Yusuf Ketua Presidium IKIP Jakarta 1966 - 1967 3. Dr. Deliar Noer Rektor IKIP Jakarta 1.) 1967-1971 2.) 1971-1975 (2 Periode) 4. Dr. Siswojo Hardjodipuro Pjs. Rektor IKIP Jakarta 1975 5. Prof. Dr. Winarno Surachmad, M.Sc.,M.Ed Rektor IKIP Jakarta 19751980 6. Prof. Dr. R. Soedjiran Reksosoe-darmo, M.A Rektor IKIP Jakarta 1980 1984 7. Prof. Dr. Conny R. Semiawan Rektor IKIP Jakarta 1) 1984-1988 2) 19881992 8. Dr. A. Suhaenah Suparno Rektor IKIP Jakarta 1992 - 1996 9. Dr. Sutjipto Rektor IKIP Jakarta 1997 - 1999 Masa Universitas Negeri Jakarta 1. Prof. Dr. Sutjipto Rektor Universitas Negeri Jakarta 1) 1999 - 2001 2) 2001-2005 2. Dr. Bedjo Sujanto, M.Pd. Rektor Universitas Negeri Jakarta 1) 2005 2009 2) 2009 - ... Bidang Pendidikan Universitas Negeri Jakarta (UNJ) menyelenggarakan 2 (dua) bidang pendidikan, yaitu Bidang Kependidikan dan Bidang Non-Kependidikan.

138

LAMPIRAN

Bidang Kependidikan Bidang Kependidikan diselenggarakan di semua program studi yang ada di UNJ sebagai kelanjutan pembinaan dari bidang sebelumnya (IKIP Jakarta). Program Bidang Kependidikan ini dikembangkan secaraoptimal. Bidang Non-Kependidikan Setelah IKIP Jakarta diperluas mandatnya menjadi Universitas, UNJ menyelenggarakan Program Bidang Non-Kependidikan dengan jenis program DIII dan jenjang program S1. Program Non-Kependidikan yang sudah ada akan terus dikembangkan dan ditingkatkan kualitasnya, sedangkan program studi lainnya akan dibuka secara bertahap. Jenis Pendidikan UNJ menyelenggarakan 2 (dua) jenis pendidikan, yaitu Pendidikan Akademik, Pendidikan Profesional. Pendidikan Akademik Program Pendidikan Akademik terdiri dari 3 jenjang yaitu Program Sarjana (S1), Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3). Program Sarjana (S1) Universitas Negeri Jakarta menyelenggarakan 2 (dua) jenis Program Sarjana, yaitu Program Sarjana Kependidikan dan Program Sarjana Non-Kependidikan. 

Program Sarjana Kependidikan. Beban studi program ini sekurangkurangnya 144 SKS dan sebanyak-banyaknya 160 SKS yang dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester dan selama-lamanya 14 (empat belas) semester. Mahasiswa yang berhasil menyelesaikan program ini diberi gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.)



Program Sarjana Non-Kependidikan. Beban studi program ini sekurangkurangnya 144 SKS dan sebanyak-banyaknya 160 SKS yang dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester dan selama-lamanya 14 (empat belas) semester. Mahasiswa yang berhasil menyelesaikan program ini diberi gelar Sarjana Sains (S.Si) untuk lulusan dari FMIPA, Sarjana Olah Raga (S.Or) untuk lulusan dari FIK, Sarjana Sastra (S.S.) atau Sarjana Seni (S.Sen) untuk lulusan dari FBS, dan Sarjana Ekonomi (S.E) untuk lulusan dari FE

Program Magister Pendidikan (S2) Beban studi program ini sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) SKS dan sebanyak-banyaknya 50 (lima puluh) SKS yang dijadwalkan untuk 4 (empat) semester dan selama-lamanya 10 (sepuluh) semester termasuk penyusunan

139


tesis, setelah Program Sarjana (S1) atau yang sederajat. Mahasiswa yang berhasil menyelesaikan program ini diberi gelar Magister Pendidikan (M.Pd.). Program Doktor Pendidikan (S3) Beban Studi, Lama Studi dan Gelar program ini adalah : 







Beban studi program doktor bagi peserta yang berpendidikan Sarjana (S1) sebidang sekurang-kurangnya 76 (tujuh puluh enam) SKS yang dijadwalkan untuk sekurang-kurangnya 8 (delapan) semester dengan lama studi selama-lamanya 12 (dua belas) semester. Beban studi program doktor bagi peserta yang berpendidikan Sarjana (S1) tidak sebidang sekurang-kurangnya 88 (delapan puluh delapan) SKS yang dijadwalkan untuk 9 (sembilan) semester dengan lama studi selama-lamanya 13 (tiga belas) semester. Beban studi program doktor bagi peserta yang berpendidikan Magister (S2) sebidang sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) SKS yang dijadwalkan untuk 4 (empat) semester dengan lama studi selamalamanya 10 (sepuluh) semester. Beban studi program doktor bagi peserta yang berpendidikan Magister (S2) tidak sebidang sekurang-kurangnya 52 (lima puluh dua) SKS yang dijadwalkan untuk 5 (lima) semester dengan lama studi selama-lamanya 11 (sebelas) semester.

Program Profesional UNJ memiliki dua jenis program Profesional yaitu Program Diploma dan Program Akta Mengajar. Program Diploma UNJ menyelenggarakan Program Diploma-II (D-II), dan Program Diploma-III (DIII) baik Program Diploma Pendidikan maupun Non-Pendidikan. Program Akta Mengajar Program Akta Mengajar atau Program Pembentukan Kemampuan Mengajar (PPKM) bertujuan untuk membekali kompetensi mengajar yang profesional. Kompetensi mengajar yang dimaksud adalah kemampuan penguasaan materi bidang studi dan memadukannya dengan metodologi pembelajaran yang tepat baik secara teoretik maupun praktik untuk diimplementasikan dalam proses pembelajaran.

140

LAMPIRAN

Lampiran 6 Sejarah Singkat Universitas Islam Negeri Jakarta

Pada 1 Juni 2007 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta merayakan "golden anniversary". Selama setengah abad, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta telah menjalankan mandatnya sebagai institusi pembelajaran dan transmisi ilmu pengetahuan, institusi riset yang mendukung proses pembangunan bangsa, dan sebagai institusi pengabdian masyarakat yang menyumbangkan programprogram peningkatan kesejahteraan sosial. Selama setengah abad itu pula, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta telah melewati beberapa periode sejarah sehingga sekarang ini telah menjadi salah satu universitas Islam terkemuka di Indonesia. Secara singkat sejarah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dapat dibagi ke dalam beberapa periode, yaitu periode perintisan, periode fakultas IAIN al-Jami’ah, periode IAIN Syarif Hidayatullah, dan periode UIN Syarif Hidayatullah. Periode Perintisan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 031 tahun 2002. Sejarah pendirian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta merupakan mata rantai sejarah perkembangan perguruan tinggi Islam Indonesia dalam menjawab kebutuhan pendidikan tinggi Islam modern yang dimulai jauh sebelum Indonesia merdeka. Pada zaman penjajahan Belanda, Dr. Satiman Wirjosandjojo, salah seorang Muslim terpelajar, tercatat pernah berusaha mendirikan Pesantren Luhur sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam. Namun, usaha ini gagal karena hambatan dari pihak penjajah Belanda. Lima tahun sebelum proklamasi kemerdekaan, Persatuan Guru Agama Islam (PGAI) di Padang mendirikan Sekolah Tinggi Islam (STI). STI hanya berjalan selama dua tahun (1940-1942) karena pendudukan Jepang. Umat Islam Indonesia tidak pernah berhenti menyuarakan pentingnya pendidikan tinggi Islam bagi kaum Muslim yang merupakan mayoritas pendudukan Indonesia. Pemerintah pendudukan Jepang kemudian menjanjikan kepada umat Islam untuk mendirikan Lembaga Pendidikan Tinggi Agama di Jakarta. Janji Jepang itu direspon tokoh-tokoh Muslim dengan membentuk yayasan di Muhammad Hatta sebagai ketua dan Muhammad Natsir sebagai sekretaris. Pada 8 Juli 1945, bertepatan dengan 27 Rajab 1364, yayasan tersebut mendirikan Sekolah Tinggi Islam (STI). STI berkedudukan di Jakarta dan dipimpin oleh Abdul Kahar Mudzakkir. Beberapa tokoh Muslim lain ikut berjasa dalam proses pendirian dan pengembangan STI. Mereka antara lain Drs. Muhammad Hatta, KH. Kahar Mudzakkir, KH. Wahid Hasyim, KH. Mas Mansur, KH. Fathurrahman Kafrawi, dan Farid Ma’ruf. Pada 1946, STI dipindahkan ke Yogyakarta mengikuti kepindahan Ibukota Negara dari Jakarta ke Yogyakarta. Sejalan dengan perkembangan STI yang semakin besar, pada 22 Maret 1948

141


nama STI diubah menjadi Universitas Islam Indonesia (UII) dengan penambahan fakultas-fakulta baru. Sampai dengan 1948, UII memiliki empat fakultas, yaitu (1) Fakultas Agama, (2) Fakultas Hukum, (3) Fakultas Ekonomi, dan (4) Fakultas Pendidikan. Kebutuhan akan tenaga fungsional di Departemen Agama menjadi latar belakang penting berdirinya perguruan tinggi agama Islam. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Fakultas Agama UII dipisahkan dan ditransformasikan menjadi Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) dan—sesuai dengan namanya—bersastus negeri. Perubahan ini didasarkan kepada Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 tahun 1950. Dalam konsideran disebutkan bahwa PTAIN bertujuan memberikan pengajaran studi Islam tingkat tinggi dan menjadi pusat pengembangan serta pendalaman ilmu pengetahuan agama Islam. Berdasarkan PP tersebut, hari jadi PTAIN ditetapkan pada 26 September 1950. PTAIN dipimpin KH. Muhammad Adnan dengan data jumlah mahasiswa per 1951 sebanyak 67 orang. Pada periode tersebut PTAIN memiliki tiga jurusan, yaitu Jurusan Tarbiyah, Jurusan Qadla (Syari’ah) dan Jurusan Dakwah. Komposisi mata kuliah pada waktu itu terdiri dari bahasa Arab, Pengantar Ilmu Agama, Fiqh dan Ushul Fiqh, Tafsir, Hadits, Ilmu Kalam, Filsafat, Mantiq, Akhlaq, Tasawuf, Perbandingan Agama, Dakwah, Tarikh Islam, Sejarah Kebudayaan Islam, Ilmu Pendidikan dan Kebudayaan, Ilmu Jiwa, Pengantar Hukum, Asasasas Hukum Publik dan Privat, Etnologi, Sosiologi, dan Ekonomi. Mahasiswa yang lulus bakaloreat dan doktoral masing-masing mendapatkan gelar Bachelor of Art (BA) dan Doctorandus (Drs). Komposisi mata kuliah PTAIN tersebut merupakan kajian utama perguruan tinggi Islam yang terus berlanjut sampai masa-masa yang lebih belakangan. Gelar akademik yang ditawarkan juga terus bertahan sampai dengan dekade 1980-an. Periode ADIA (1957-1960) Kebutuhan tenaga fungsional bidang guru agama Islam yang sesuai dengan tuntutan modernitas pada dekade 1950-an mendorong Departemen Agama mendirikan Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) di Jakarta. ADIA didirikan pada 1 Juni 1957 dengan tujuan mendidik dan mempersiapkan pegawai negeri guna mendapatkan ijazah pendidikan akademi dan semi akademi sehingga menjadi guru agama, baik untuk sekolah umum, sekolah kejuruan, maupun sekolah agama. Dengan pertimbangan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta merupakan kelanjutan dari ADIA, hari jadi ADIA 1 Juni 1957 ditetapkan sebagai hari jadi atau Dies Natalis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sama seperti perguruan tinggi pada umumnya, masa studi di ADIA adalah 5 tahun yang terdiri dari tingkat semi akademi 3 tahun dan tingkat akademi 2 tahun. ADIA memiliki tiga jurusan, yaitu Jurusan Pendidikan Agama, Jurusan Bahasa Arab, dan Jurusan Da’wah wal Irsyad yang juga dikenal dengan Jurusan Khusus Imam Tentara. Komposisi kurikulum ADIA tidak jauh berbeda dengan kurikulum PTAIN dengan beberapa tambahan mata kuliah untuk kepentingan tenaga fungsional. Komposisi lengkapnya adalah Bahasa Indonesia, Bahasa Arab, Bahasa Inggris, Bahasa Perancis, Bahasa Ibrani, Ilmu Keguruan, Ilmu Kebudayaan Umum dan Indonesia, Sejarah Kebudayaan Islam, Tafsir, Hadits,

142

LAMPIRAN

Musthalah Hadits, Fiqh, Ushul Fiqh, Tarikh Tasyri’ Islam, Ilmu Kalam/Mantiq, Ilmu Akhlaq/Tasawuf, Ilmu Fisafat, Ilmu Perbandingan Agama, dan Ilmu Pendidikan Masyarakat. Kepemimpinan ADIA dipercayakan kepada Prof. Dr. H. Mahmud Yunus sebagai dekan dan Prof. H. Bustami A. Gani sebagai Wakil Dekan. Terdapat dua ciri utama ADIA. Pertama, sesuai dengan mandatnya sebagai akademi dinas, mahasiswa yang mengikuti kuliah di ADIA terbatas pada mahasiswa tugas belajar. Mereka diselekasi dari pegawai atau guru agama di lingkungan Departemen Agama yang berasal dari wakil-wakil daerah di seluruh Indonesia. Kedua, sesuai dengan mandatnya untuk mempersiapkan guru agama modern, tanggung jawab pengelolaan dan penyediaan anggaran ADIA berasal dari Jawatan Pendidikan Agama (Japenda) Departemen Agama yang pada waktu itu memiliki tugas mengelola madrasah dan mempersiapkan guru agama Islam modern di sekolah umum. Periode Fakultas IAIN al-Jami’ah Yogyakarta (1960-1963) Dalam satu dekade, PTAIN memperlihatkan perkembangan menggembirakan. Jumlah mahasiswa PTAIN semakin banyak dengan area of studies yang semakin luas. Mahasiswa PTAIN tidak hanya datang dari berbagai wilayah Indonesia, tetapi juga datang dari negara tetangga seperti Malaysia. Meningkatnya jumlah mahasiswa dan meluasnya area of studies menuntut perluasan dan penambahan, baik dari segi kapasitas kelembagaan, fakultas dan jurusan maupun komposisi mata kuliah. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, ADIA di Jakarta dan PTAIN di Yogyakarta diintegrasikan menjadi satu lembaga pendidikan tinggi agama Islam negeri. Integrasi terlaksana dengan keluarnya Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 11 Tahun 1960 tertanggal 24 Agustus 1960 bertepatan dengan 2 Rabi’ul Awal 1380 Hijriyah. Peraturan Presiden RI tersebut sekaligus mengubah dan menetapkan perubahan nama dari PTAIN menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) al-Jami’ah al-Islamiyah alHukumiyah. IAIN diresmikan Menteri Agama di Gedung Kepatihan Yogyakarta. IAIN With Wider Mandate IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai salah satu IAIN tertua di Indonesia yang bertempat di Ibukota Jakarta, menempati posisi yang unik dan strategis. Ia tidak hanya menjadi "Jendela Islam di Indonesia", tetapi juga sebaga simbol bagi kemajuan pembangunan nasional, khususnya di bidang pembangunan sosialkeagamaan. Sebagai upaya untuk mengintegrasikan ilmu umum dan ilmu agama, lembaga ini mulai mengembangkan diri dengan konsep IAIN dengan mandat yang lebih luas (IAIN with Wider Mandate) menuju terbentuknya Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Langkah konversi ini mulai diintensifkan pada masa kepemimpinan Prof. Dr. Azyumardi Azra, MA dengan dibukanya jurusan Psikologi dan Pendidikan Matematika pada Fakultas Tarbiyah, serta Jurusan Ekonomi dan Perbankan Islam pada Fakultas Syari’ah pada tahun akademik 1998/1999. Untuk lebih memantapkan langkah konversi ini, pada 2000 dibuka Program Studi Agribisnis dan Teknik Informatika bekerjasama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) serta Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Program Studi Manajemen dan Akuntansi. Pada 2001 diresmikan

143


Fakultas Psikologi dan Dirasat Islamiyah bekerjasama dengan Al-Azhar, Mesir. Selain itu dilakukan pula upaya kerjasama dengan Islamic Development Bank (IDB) sebagai penyandang dana pembangunan kampus yang modern; McGill University melalui Canadian Internasional Development Agencis (CIDA); Leiden University (INIS); Universitas Al-Azhar (Kairo); King Saud University (Riyadh); Universitas Indonesia; Institut Pertanian Bogor (IPB); Ohio University; Lembaga Indonesia Amerika (LIA); Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Bank BNI; Bank Mu’amalat Indonesia (BMI); dan universitas-universitas serta lembaga-lembaga lainnya. Langkah perubahan bentuk IAIN menjadi UIN mendapat rekomendasi pemerintah dengan ditandatanganinya Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 4/U/KB/2001 dan Menteri Agama RI Nomor 500/2001 tanggal 21 Nopember 2001. Selanjutnya melalui suratnya Nomor 088796/MPN/2001 tanggal 22 Nopember 2001, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional memberikan rekomendasi dibukanya 12 program studi yang meliputi program studi ilmu sosial dan eksakta, yaitu Teknik Informatika, Sistem Informasi, Akuntansi, Manajemen, Sosial Ekonomi Pertanian/Agribisnis, Psikologi, Bahasa dan Sastra Inggris, Ilmu Perpustakaan, Matematika, Kimia, Fisika dan Biologi. Seiring dengan itu, rancangan Keputusan Presiden tentang Perubahan Bentuk IAIN menjadi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta juga telah mendapat rekomendasi dan pertimbangan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI dan Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI Nomor 02/M-PAN/1/2002 tanggal 9 Januari 2002 dan Nomor S490/MK-2/2002 tanggal 14 Februari 2002. Rekomendasi ini merupakan dasar bagi keluarnya Keputusan Presiden Nomor 031 tanggal 20 Mei Tahun 2002 tentang Perubahan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta menjadi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Periode UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Mulai 20 Mei 2002) Dengan keluarnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 031 tanggal 20 Mei 2002 IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta resmi berubah menjadi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Peresmiannya dilakukan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Hamzah Haz, pada 8 Juni 2002 bersamaan dengan upacara Dies Natalis ke-45 dan Lustrum ke-9 serta pemancangan tiang pertama pembangunan Kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta melalui dana Islamic Development Bank (IDB). Satu langkah lagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menambah fakultas yaitu Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (Program Studi Kesehatan Masyarakat) sesuai surat keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1338/ D/T/2004 Tahun 2004 tanggal 12 April 2004 tentang ijin Penyelenggaraan Program Studi Kesehatan Masyarakat (S1) pada Universitas Islam Negeri dan Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam tentang izin penyelenggaraan Program Studi Kesehatan Masyarakat Program Sarjana (S1) pada Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor Dj.II/37/2004 tanggal 19 Mei 2004.

144

LAMPIRAN

Sebagai bentuk reintegrasi ilmu, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sejak tahun akademik 2002/2003 menetapkan nama-nama fakultas sebagai berikut: 1. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 2. Fakultas Adab dan Humaniora 3. Fakultas Ushuluddin 4. Fakultas Syari’ah dan Hukum 5. Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi 6. Fakultas Dirasat Islamiyah 7. Fakultas Psikologi 8. Fakultas Ekonomi dan Bisnis 9. Fakultas Sains dan Teknologi 10. Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 11. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 12. Sekolah Pascasarjana Hingga tahun 2008 wisuda ke-85 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta telah menghasilkan alumni lebih dari 50.000 orang, baik lulusan Sarjana Strata Satu (S1) maupun Sarjana Magister (S2) dan Sarjana Doktor (S3). UIN Syarif Hidayatullah Jakarta terus berupaya menyiapkan peserta didiknya menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan atau menciptakan ilmu pengetahuan keagamaan dan ilmu ilmu terkait lainnya dalam arti yang seluas-luasnya.

145


Lampiran 7 Profil Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya

Pada tahun 1957 ketika PII Cabang Jawa Timur mengadakan lustrum pertama, kembali gagasan itu dilontarkan. Sebagai hasilnya, dr. Angka Nitisastro, seorang dokter umum, bersama dengan insinyur-insinyur PII cabang Jawa Timur memutuskan untuk mewujudkan berdirinya sebuah Yayasan Perguruan Tinggi Teknik. Beberapa alasan pokok pendirian yayasan tersebut antara lain: 

Lahan Indonesia yang luas dan memiliki kekayaan hasil alam yang melimpah dan belum dimanfaatkan



Kebutuhan akan tenaga insinyur sekitar 7000 untuk melaksanakan program-program pembangunan dan industri di dalam negeri.



Melihat perbandingan dengan jumlah insinyur di negara maju dan berkembang lainnya yang jauh melebihi jumlah di negara kita.

Pada tanggal 17 Agustus 1957, secara resmi berdirilah Yayasan Perguruan Tinggi Teknik (YPTT) yang diketuai oleh dr. Angka Nitisastro. Yayasan tersebut dibentuk sebagai wadah untuk memikirkan tindakan-tindakan lebih lanjut dan memperbincangkan sedalam-dalamnya segala konsekuensi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan dalam rangka membulatkan tekad mendirikan sebuah Perguruan Tinggi Teknik di kota Surabaya. Pada tanggal 10 Nopember 1957, Yayasan mendirikan ―PERGURUAN TEKNIK 10 NOPEMBER SURABAYA‖ yang pendiriannya diresmikan oleh presiden Soekarno. Perguruan Tinggi Teknik 10 Nopember Surabaya hanya memiliki dua jurusan yaitu, Jurusan Teknik Sipil dan Jurusan Teknik Mesin. Setelah beberapa tahun melalui usaha-usaha yang dirintis oleh tokoh-tokoh dari YPTT, Perguruan Tinggi Teknik 10 Nopember diubah statusnya menjadi Perguruan Tinggi Negeri dengan nama: ―INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER DI SURABAYA‖ Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya yang semula memiliki 2 (dua) jurusan yaitu Teknik Sipil dan Teknik Mesin berubah menjadi lima yaitu: Teknik Sipil, Teknik Elektro, Teknik Mesin, Teknik Perkapalan, dan Teknik Kimia. Jurusan- jurusan tersebut kemudian berubah menjadi fakultas. Kemudian dengan peraturan pemerintah No. 9 tahun 1961 (ditetapkan kemudian pada

146

LAMPIRAN

tanggal 23 Maret 1961) ditetapkan bahwa Dies Natalis Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang pertama adalah tanggal 10 Nopember 1960. Dalam perkembangan selanjutnya, pada tahun 1965 berdasarkan SK Menteri No. 72 tahun 1965, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya ( ITS) membuka dua fakultas baru, yaitu, Fakultas Teknik Arsitektur dan Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Alam. Dengan demikian sejak saat itu, ITS mempunyai tujuh fakultas yang tersebar di beberapa tempat, yaitu: Jl. Simpang Dukuh 11, Jl. Ketabang Kali 2F, Jl. Baliwerti 119-121, Jl. Basuki Rahmat 84 sebagai kantor pusat ITS. Pada tahun 1972, Fakultas Teknik Sipil pindah ke Jl.Manyar 8, sehingga ITS semakin terpencar. Kemudian pada akhir 1975, Fakultas Teknik Arsitektur pindah ke kampus baru di Jl. Cokroaminoto 12A Surabaya. Demikian pula pada tahun 1973 kantor pusat ITS pindah ke alamat yang sama. Pada tahun 1973 disusunlah rencana induk pengembangan jangka panjang (20 tahun) sebagai pedoman pengembangan ITS selanjutnya. Rencana Induk Pengembangan ITS menarik perhatian Asian Development Bank (ADB) yang kemudian menawarkan dana pinjaman sebesar US $ 25 juta untuk pengembangan empat fakultas, yaitu, Fakultas Teknik Sipil, Fakultas Teknik Mesin, Fakultas Teknik Elektro, dan Fakultas Teknik Kimia. Pada tahun 1977 dana dari ADB tersebut sebagian digunakan untuk membangun kampus ITS Sukolilo bagi empat fakultas tersebut di atas. Pada tahun 1981 pembangunan gedung di kampus Sukolilo sebagian sudah selesai. Pembangunan kampus Sukolilo tahap I dapat diselesaikan dan diresmikan penggunaannya pada tanggal 27 Maret 1982. Dalam perjalanan pengembangannya, ITS pada tahun 1983 mengalami perubahan struktur organisasi yang berlaku bagi universitas atau institut sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1980, Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1981 dan Keputusan Presiden No. 58 tahun 1982, ITS berubah menjadi hanya 5 fakultas saja, yaitu Fakultas Teknik Industri, Fakultas Teknik Perkapalan, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, dan Fakultas Non Gelar Teknologi (Program-Program Non Gelar). Sejak tahun 1991 terjadi perubahan menjadi 4 fakultas, yaitu Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Fakultas Teknologi Industri (FTI), Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan (FTSP), dan Fakultas Teknologi Kelautan (FTK). Jurusan yang ada di Fakultas Non Gelar Teknologi diintegrasikan ke jurusan sejenis di 2 fakultas (FTI dan FTSP). Selain itu ITS juga mempunyai 2 Politeknik yaitu Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS) dan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS). Pada tahun 1994 kembali ITS memperoleh dana pinjaman ADB sebesar US $ 47 juta untuk pengembangan semua fakultas dengan fokus teknologi kelautan. Program ini selesai pada April 2000. Selain itu ITS juga telah memperoleh dana

147


hibah dari pemerintah Jerman/GTZ (1978-1986) untuk pengembangan Fakultas Teknik Perkapalan. Tahun 2001, berdasarkan SK Rektor tanggal 14 Juni 2001, ITS membentuk fakultas baru yaitu Fakultas Teknologi Informasi (FTIF) dengan 2 jurusan/program studi: Jurusan Teknik Informatika dan Program Studi Sistem Informasi.

Kampus ITS Sukolilo menempati areal seluas 180 hektar dengan luas bangunan seluruhnya kurang lebih 150.000 m2. Selain itu terdapat Kampus Manyar yang dipergunakan oleh Program D-3 Teknik Sipil dengan luas bangunan 5.176 m2 dan Kampus ITS Cokroaminoto yang dipergunakan untuk magister manejemen serta beberapa lembaga kerjasama dengan luas bangunan 4.000 m2. STAF PENDUKUNG Mempunyai staf pengajar sebanyak 1012 orang yang terdiri dari 28 orang profesor, 133 orang doktor,434 orang master dan lainnya sarjana lulusan perguruan tinggi terkemuka di luar dan dalam negeri serta profesional di bidangnya, menjadikan ITS sebagai sumber acuan perguruan tinggi lain di kawasan Indonesia Timur. Staf non akademik berjumlah 1101 orang yang tersebar pada berbagai bagian administrasi mulai dari rektorat sampai jurusan-jurusan, selain ada yang bertugas di laboratorium-laboratorium. Kapasitas Mahasiswa Jumlah mahasiswa ITS yang terdaftar pada tahun ajaran 2002/2003 berjumlah 17.672 mahasiswa yang terdiri dari 21 mahasiswa Program Doktor, 1.605 mahasiswa Program Magister, 11.666 mahasiswa Program Sarjana, 4.270 mahasiswa Program D-3 dan Politeknik serta 110 mahasiswa Program D-4. Sampai saat wisuda ke-86 Maret 2003, ITS telah meluluskan sebanyak 37.208 wisudawan. Mereka terdiri dari 1.389 program magister, 22.833 program sarjana, 12.841 program D-3 dan Politeknik, 145 Program D-4 Teknik Kesehatan Lingkungan dan Politeknik. Kapasitas Akademik Sampai tahun 2003, ITS memiliki 5 Fakultas dengan 4 Program Doktoral, 12 Program Magister, 22 jurusan/program studi tingkat sarjana (10 jurusan diantaranya juga menyelenggarakan program ekstensi S-1 atau lintas jalur), 6 Program Studi D-3 (5 program diantaranya juga menyelenggarakan program ekstensi D-3), 2 Program Studi D-4 dan 2 Politeknik dengan 8 Program Studi (seluruhnya juga menyelenggarakan program ekstensi).

148

LAMPIRAN

Lampiran 8 Jawaban Responden JAWABAN PARA RESPONDEN SURVEY OPINI STAKEHOLDERS PENGELOLAAN KEUANGAN BLU BIDANG PENDIDIKAN Terkait dengan pelayanan oleh satker BLU, apa yang pertama kali terlintas dalam benak responden? 1. Terkait dengan PNBP yang diperoleh oleh satker BLU tidak disetor terlebih dahulu ke kas negara tetapi digunakan langsung secara swakelola, kemudian semua dokumen pertanggungjawaban disahkan oleh KPPN setiap 3 bulan sekali sebagai dokumen sumber pada laporan keuangan SAI. 2. mudah dan tidak berbelit-belit. 3. pelayanan pendidikan tinggi agama. 4. fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat. 5. fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan. 6. pelayanan mandiri 7. satker layanan professional 8. kepuasan layanan 9. standar pelayanan minimal 10. pelayanan 11. pelayanan yang memuaskan 12. melayani 13. layanan meningkat, capaian kinerja maksimal. 14. tarif layanan dan fleksibilitas. 15. pelayanan yg tidak mencari keuntungan 16. ada remunerasi 17. mudah dalam pelayanan dan pelaporan 18. pelayanan yang cepat dan luwes. 19. tengah-tengah antara BHMN dan PNBP 20. kemudahan

149


21. semakin mudah dan sejahtera cepat dan terukur 22. sosialisasi jurusan 23. konsentrasi keuangan di tingkat universitas (rektorat) 24. efisiensi administrasi dan peningkatan kesejahteraan 25. kerumitan sistem adimintrasi 26. proses mudah asal sesuai SOP 27. pengesahan belanja BLU ke KPPN 28. pelayanan tanpa mengutamakan keuntungan 29. cepat-fleksibel 30. pelayanan lebih luwes 31. lebih sejahtera 32. ketepatan waktu 33. pencabutan bintang 34. pelayanan bagus 35. pelayanan bagus fasilitas oke 36. dari rumit jadi lancar 37. kurang sesuai harapan mahasiswa dan sering menunda waktu 38. pemberian sarana kepada mahasiswa 39. ribet 40. Dana dari rakyat untuk mahasiswa 41. Kepentingan mahasiswa dinomorduakan 42. badan otonom keuangan kampus 43. Pengelolaan keuangan sendiri tanpa disetor ke kas negara langsung dapat digunakan hanya laporan saja setelah penggunaan disampaikan ke negara. 44. fleksibilitas keuangan dan kinerja 45. Mudah diaturan, ruwet diimplementasi. 46. melayani masyarakat 47. Rumit 48. pendapatan meningkat 49. penggajian dan sertifikasi 50. kemudahan pemakaian uang 51. Tingkat kesejahteraan pegawai akan meningkat 52. Remunerasi

150

LAMPIRAN

53. Pengelolaan keuangan oleh lembaga itu sendiri tanpa harus setor ke pemerintah 54. lebih cepat dan integrative 55. pelayanan menjadi lebih sistematis 56. pelayanan lebih optimal 57. transparan dan akuntabel 58. Beasiswa bertambah 59. unit atau divisi yang memiliki kewenangan dan keleluasaan dalam mengelola anggaran 60. pelayanan akan lebih baik 61. beasiswa berprestasi 62. pelayanan yang menyangkut urusan PTN 63. pemberian beasiswa oleh pemerintah lebih banyak 64. transparansi dan integrasi pelayanan kepada mahasiswa 65. Pemberi beasiswa pendidikan 66. pelayanan yang terintegrasi, efektif, dan efisien. 67. Jika pimpinan siap jadi BLU tidak masalah 68. Bertujuan meningkatkan layanan 69. karena banyak syarat yang harus dipenuhi pelayanan jadi lambat 70. tentang pengelolaan keuangan 71. pelayanan yang semakin baik dan terus meningkat 72. masalah pengelolaan keuangan 73. Pendapatan yang diterima adalah pendapatan BLU UNJ 74. anggaran 75. keuangan 76. pengelolaan keuangan secara cepat dan mudah 77. Akan ada perubahan di UNJ karena kenaikan insentif tapi ternyata tidak terbukti 78. pengelolaan keuangan yang cepat 79. proses pencairan dana lebih mudah dan cepat 80. informasi layanan disampaikan secara terbuka 81. unit pelayanan public yang efisien dan produktif 82. pengelolaan keuangan 83. memberikan peningkatan layanan kepada masyarakat

151


84. PNBP 85. pencairan dana yang lebih cepat 86. keuangan yang mandiri 87. pengelolaan keuangan secara mandiri 88. pelayanan yang kurang professional 89. lebih mudah dan fleksibel 90. melayani untuk umum 91. layanan yang diberikan mudah, tidak berbelit 92. pelayanan lebih cepat dan dapat dipertanggungjawabkan 93. lebih mudah dan fleksibel 94. biaya-biaya 95. Remunerasi 96. efisiensi layanan dan kerapihan manajemen 97. fleksibel 98. rekonsiliasi SAKPA 99. privatisasi anggaran 100. fleksibilitas pengelolaan keuangan 101. layanan yang diberikan mudah dan fleksibel 102. Apakah staf BLU dapat melaksanakan tugasnya? 103. unit yang memberikan pelayanan yang optimal 104. Tidak bisa cepat dan rumit 105. keterbukaan informasi 106. pengelolaan keuangan kampus 107. keterbukaan informasi public 108. Lebih melayani 109. transparansi public sangat kurang’ 110. Ribet 111. Badan yang melayani mahasiswa baik akademik maupun non akademik 112. Birokratis, diijinkan namun melalui mekanisme yang ribet dan tidak jelas

152

LAMPIRAN

Terkait dengan pola pengelolaan keuangan BLU, apa yang pertama kali terlintas dalam benak responden? 1. Satker yang menggunakan PPK BLU dapat mengelola anggaran yang diperoleh baik dari APBN maupun PNBP secara maksimal untuk keperluan pelayanan kepada masyrakat. 2. dapat menggunakan langsung penerimaan dari PNBP dan fleksibilitas. 3. pengelolaan biaya penyelenggaraan pendidikan. 4. tidak disetor ke kas negara, fleksibilitas keleluasaan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 5. tingkat kecepatan layanan/akses pelayanan lebih mudah dan transparan. 6. keuangan profit 7. keuangan korporasi 8. kinerja keuangan 9. fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan. 10. fleksibilitas pengelolaan anggaran, kinerja meningkat, kesejahteraan diutamakan. 11. laporan 12. sesuai aturan 13. mudah tidak banyak persyaratan 14. lebih dinamis 15. BLU pada kenyataannya tidak lebih meneyejahterakan. 16. keluwesan 17. lebih leluasa dan partisipatif 18. ribet 19. pencairan keuangan lebih panjang prosesnya. 20. lancar dan cepat 21. pengelolaan keuangan yang tersentral dan terkontrol 22. sama saja dengan PNBP 23. fleksibel/tidak perlu setor 24. kebebasan mengelola keuangan dengan tetap mengacu aturan 25. sejahtera-dinamis 26. kurang transparan keuangan akademik 27. prasarana untuk kepentingan umum

153


28. blank 29. komersialisasi instansi 30. belum transparan 31. pengelolaan secara tertutup 32. pengaturan keuangan yang ketat dan rumit. 33. identik dengan perusahaan dalam pengelolaan keuangannya. 34. masih kurang fleksibel. 35. dapat mengelola dana sendiri 36. Rumit 37. rumit 38. Transfer lewat rekening 39. pelayanan keuangan cepat 40. semua pelayanan akan serba cepat 41. lebih mudah 42. menjadikan manajemen yang baik dan peningkatan pendapatan dengan pengelolaan secara mandiri 43. mekanisme lebih mudah, transparan, dan akuntabel. 44. pengelolaan keuangan lebih akuntabel 45. penggunaan pendapatan secara langsung 46. rekening 47. tepat sasaran dan efektif 48. pengelolaan keuangan transparan dan dipertanggungjawabkan ke masyarakat 49. penggaturan keuangan khususnya beasiswa 50. peningkatan pelayanan 51. Orientasinya kepada pembangunan pendidikan 52. Asal datanya lengkap, tidak masalah dengan dikti, KPPN. 53. menggunakan praktek bisnis yang sehat seperti korporasi 54. memberikan kemudahan untuk pencairan dana 55. penggunaan dana yang fleksibel karena dananya ada di rekening BLU. 56. kemudahan pengelolaan keuangan 57. Pendapatan yang diterima dapat digunakan langsung 58. mandiri 59. transparansi

154

LAMPIRAN

60. tidak perlu menyetorkan pendapatannya 61. pengelolaan keuangan lebih terkendali 62. pencairan dana yang cepat karena tidak harus disetor kas negara 63. dana dikelola oleh unit masing-masing 64. tidak berbelit-belit 65. pengelolaan keuangan yang memberikan keleluasaan 66. sistem anggaran 67. Pengelolaan PNBP mandiri 68. pendapatan yang tidak perlu disetorkan 69. keuangan digunakan untuk kebutuhan lembaga 70. alur yang rumit dan berbelit-belit 71. uang yang diterima bisa langsung digunakan 72. rumit 73. transparan dan dapat dipertanggungjawabkan 74. lebih mudah dan lancar dalam pelayanan 75. pengelolaan keuangan yang lebih terkendali dan terencana 76. tertib dan jelas sesuai aturan 77. pengelolaan keuangan yang fleksibel 78. tata kelola keuangan yang efisien berbasis RBA dan pelaporan berbasis SIM 79. Dana digunakan langsung 80. rekonsiliasi 81. pelaporan keuangan 82. pengelolaan keuangan diserahkan ke satker 83. dana dapat digunakan langsung 84. penggunaan dana dapat secara langsung tanpa disetor dulu 85. Penggunaan PNBP sendiri 86. pola pengelolaan keuangan yang fleksibel 87. pengelolaan keuangan berdasarkan efektifitas dan efisiensi 88. harus jalan kesana kemari 89. transparansi 90. kampus mengajukan kebutuhan dana kepada pemerintah 91. transparansi penggunaan anggaran 92. lebih transparan

155


93. susah mendapatkan informasi 94. Sistematis tapi merepotkan 95. pengelolaan keuangan yang transparan 96. Ketidakjelasan status institusi sehingga alur keuangan juga tidak jelas Bila ada unsur layanan yang dinilai kurang, jelaskan layanan dimaksud serta bagaimana saran perbaikannya? Jenis Layanan Saran 1. pengenaan sanksi/denda atas  tidak perlu dikenakan pelanggaran dan pembayaran biaya. sanksi/denda. 2. pembayaran biaya dan pengenaan  masih banyak jenis penerimaan sanksi yg belum diakomodir pereturan.  jasa pelayanan yang bukan tupoksi PTN tidak diperbolehkan, seharusnya diperbolehkan karena terkait jasa layanan pendidikan.  Dit PPK BLU perlu melakukan kajian ulang terkait larangan diatas.  pimpinan BLU perlu menetapkan regulasi criteria penetapan sanksi. 3. keterbukaan informasi  perlu media yg secara rutin melaporkan perkembangan aturan. 4. keuangan tersendat, tambahan tidak  optimalkan BLU lancar 5. SOP belum tersosialisasi  workshop BLU 6. kurang sosialisasi, terlalu takut  perkuat sosialisasi dan kesejahteraan 7. keterbukaan informasi  peraturan dibuka secara umum. 8. penyewaan fasilitas yang  gratiskan selagi itu bermanfaat memberatkan mahasiswa untuk mahasiswa dan bukan untuk kepentingan pribadi. 9. akses informasi dan keterbukaan  buka keterbukaan publik belum terealisasi 10. akses mahasiswa untuk  keterbukaan informasi lebih menggunakan jasa di BLU tidak transparan sesuai keinginan 11. Pembayaran honor lelet  lebih dipercepat 12. permohonan surat keterangan aktif  seharusnya lebih teratur dan rapi kuliah sudah online seharusnya sehari sehingga mudah diambil jadi, namun tidak tertata rapi sehingga bercampur dengan surat lain

156

LAMPIRAN

13. petugas kurang ramah  14. pembayaran biaya membebani  mahasiswa 15. pelayanan kurang ramah  16. kurang terbuka



17. dalam penyusunan dokumen BLU  sosialisasinya kurang 18. Tidak ada pusat layanan informasi



19. Tidak ada tempat untuk pencerdasan,  segala keperluan dioper-oper 20. kemudahan akses terhadap informasi  21. kemudahan pelayanan  22. petugas kurang 5S dan terkadang  galak 23. Prosedur yang berbelit untuk  mencairkan dana kemahasiswaan 24. tidak semua informasi boleh diakses  25. mekanisme mendapatkan informsi berbelit 26. akses informasi public yang sangat sulit 27. standar pelayanan minimal tidak diterapkan 28. Petugas marah-marah kepada mahasiswa 29. Prosedur pengambilan uang kegiatan mahasiswa rumit 30. Penjelasan hanya diberikan jika ada mahasiswa yang meminta itu juga tidak semua 31. Pelayanan kurang nyaman, informasinya kurang 32. pelayanan petugas kepada mahasiswa lambat 33. Kurang informasi layanan yang dapat diperoleh mahasiswa 34. petugas kurang ramah dalam melayani 35. hampir semua unsur layanan

     

lebih ramah sesuaikan dengan kemampuan mahasiswa jangan dipukul rata staf pelayanan agar lebih ramah bersikap terhadap mahasiswa ada keterbukaan tentang fungsi BLU kepada segenap civitas akademika harus dilakukan sosialisasi bagaimana menyusun dokumen RBA, laporan dsb perlu customer service yang bisa memberikan layanan langsung kepada mahasiswa ada pusat informs terpadu lebih terbuka dan transparan lebih peka, melayani dan berlandaskan kepercayaan agar lebih ramah dan murah senyum prosedur lebih simpel akses informasi yang seluasluasnya perlu dibuat pusat layanan informasi buatlah sistem yang bagus sanski yang tegas pegawai yang tidak melayani Seharusnya bisa mengendalikan diri lebih sederhana



Petugas memberikan seluruh informasi kepada mahasiswa tanpa diminta lebih ramah dan komunikatif



lebih profesional



Keterbukaan



evaluasi dan dibina



perbaiki, sepertinya ITS belum siap melaksanakan BLU

157


36. Informasi yang sifatnya khusus susah  diakses

memiliki sistem informasi yang mudah diakses semua pihak

Uraikan masalah yang sering dialami dan aspek layanan yang perlu mendapat perhatian? 1. Aspek layanan BLU dibidang regulasi pendidikan perlu ditambah dan mengarah pada fleksibilitas BLU benar-benar bisa sesuai dengan peraturan perundangan. 2. informasi antar unit layanan masih mengalami hambatan untuk dapata sesuai criteria layanan. 3. timing waktu penyelesaian pekerjaan. 4. transparansi 5. perlu diperhatikan tingkat human error. 6. anggaran bintang 7. pemblokiran anggaran 8. bagian keuangan memahami aturan sesuai penefsirannya sendiri 9. kemudahan dan pendampingan dalam administrasi 10. perencanaan dan implementasi tidak dipublikasi 11. kurang sosialisasi, kurang berani, tidak kreatif 12. lambat 13. Pembayaran honor terlambat padahaldi BLU lain tidak 14. sering salah tafsir aturan 15. layanan satu atap 16. ketepatan waktu pembayaran 17. layanan akademis dan sistem online 18. layanan kampus masih berbelit-belit 19. petugas TU masih kurang bersosialisasi dengan mahasiswa 20. Peminjaman tempat untuk kegiatan mahasiswa 21. Masalah penyewaan fasilitas 22. masih susah mengakses informasi 23. revisi RBA lebih mudah 24. perlu lebih terbuka terhadap mahasiswa

158

LAMPIRAN

25. pihak BLU lebih memprioritaskan pihak luar dalam penyewaan gedung karena tarifnya lebih tinggi 26. Sulit dalam hal meminta surat keterangan ataupun sesuatu hal terkait akademik. 27. masalah kepastian dan istilah yang kadang tidak dimengerti 28. kurang koordinasi dengan kementrian keuangan 29. masih kurangnya komitmen pelayanan dan kurangnya kesadaran meningkatkan kinerja 30. kurangnya komitmen menyelesaikan tugas dan tanggung jawab 31. penyediaan informasi yang cukup, pelayanan administrasi yang lebih baik. 32. prosedur permintaan dana BOPTN masih simpang siur 33. belumadanya media online untuk memeoniitor realisasi anggaran 34. keterbukaan informasi 35. integrasi antar unit 36. staf pelayanan harusnya bisa membantu mahasiswa menyelesaiakan masalahnya 37. pencairan dana sering terlambat sehingga terlambat mengisi AIS 38. Layanan online tdk selalu ada setiap waktu 39. ketidakramahan pegawai dan sulitnya prosedur 40. tingkat pengetahuan petugas kurang 41. Masih kurangnya informasi tentang layanan oleh fakultas 42. sering terjadi miskomunikasi antara mahasiswa dengan petugas layanan sehingga informasi tidak sampa 43. pelayanan terkait beasiswa terkadang infonya tidak uptodate sehingga mahasiswa dirugikan. 44. Integrasi sistem pelayanan perlu diperbaiki 45. Informasi perubahan aturan agar secepatnya dan buku-bukunya dibagikan. 46. kejelasan layanan dari orang yang bertanggung jawab 47. pencairan dana di rektorat masih lama 48. proses pencairan anggaran ke pusat masih lambat 49. terjadi perubahan peraturan ditengah jalan 50. sistem akuntansi belum ada

159


51. birokrasi berbelit 52. SOP pencairan anggaran BEM membingungkan 53. SOP yang belum jelas, petugas yang belum menguasai persoalan 54. Sosialisasi yang jelas dan menyeluruh 55. jumlah uang yang diterima berbeda dengan dikuitansi 56. tidak ada sosialisasi layanan yang baru 57. kurangnya sosialisasi layanan BLU 58. informasi dan kejelasan prosedur 59. kurang cermat membaca aturan 60. Program revisi/aplikasi sering kali tidak terbaca oleh aplikasi Kanwil DJPBn 61. Mahasiswa belum semuanya tahu hak dan kewajibannya secara berimbang

Saran perubahan apa yang perlu dilakukan terhadap layanan oleh BLU? 1. fleksibilitas BLU sepenuhnya diberikan pada satker BLU. 2. penetapan tarif BLU, remunerasi ataupun pengajuan satker menjadi BLU perlu memanggil K/L sebagai Pembina teknis, 3. perlu pengenaan sanksi terhadap satker BLU eks BHMN tanpa tebang pilih. 4. Dit. PPK BLU perlu menerapkan penghentian sementara persetujuan menjadi BLU, karena 15 BLU yang sudah ada di Kemenag belum sepenuhnya mengikuti aturan. 5. fleksibilitas yg diatur dalam UU diberikan sepenuhnya kepada BLU. 6. penetapan tariff pungutan jasa pendidikan diberikan sepenuhnya kepada Kemenag. 7. Sinkronisasi teknis pengawasan BLU cukup dengan SPIP untuk menghindari pemborosan. 8. Menteri keuangan cukup mengawasi penerapan PK-BLU sesuai aturan yang berlaku. 9. Kemenkeu tidak perlu menghentikan sementara persetujuan penetapan BLU. 10. empati dan professional.

160

LAMPIRAN

11. empati dan keterbukaan 12. segala jenis layanan dibuat SOPnya secara jelas. 13. perencanaan yang baik. 14. kurang berani bertindak dan kurang kreatif 15. ganti Kabag Keuangan, Kabiro ADUM, kabag Perencanaan dengan professional 16. penyederhanaan proses administrasi 17. keterbukaan informasi dan progress report secara berkala. 18. kejelasan sisdur BLU 19. transparansi alokasi anggaran 20. realisasi profit sharing penggunaan aset 21. perkuat kreatifitas 22. profesionalisme petugas sinkronisasi kebijakan 23. perlu studi banding ke BLU lain 24. sederhanakan sistem 25. layanan professional seperti bank 26. lebih berani bertindak dan kreatif 27. lebih kreatif 28. lebih disiplin 29. lebih professional 30. petugas lebih menghargai mahasiswa 31. proses pelayanan yang lebih mudah diakses 32. professional 33. Lebih berpihak pada mahasiswa 34. lebih diutamakan kepentingan mahasiswa 35. Prioritaskan kepentingan mahasiswa meskipun sewanya lebih murah 36. lebih terbuka 37. lebih mngoptimalkan waktu jam kerja dan memberikan informasi yang sejelas-jelasnya kepada mahasiswa. 38. agar lebih diperjuangkan kesejahteraan pegawai, jangan sampai BLU malahmembuat pegawai kurang bersemangat karena insentif tidak diberikan lagi. 39. perlu peraturan-peraturan yang berkaitan dengan fleksibiltas keuangan BLU.

161


40. lebih peduli dan bertanggung jawab 41. jangan

terlalu

berspekulasi

dan

memberi

lembaga

BLU

harapan

tinggi

jika

kenyataannya sulit dilakukan 42. kepastian

status

sebagai

harusnya

dapat

lebih

mensejahterakan pegawai sesuai dengan janji 43. sistem pelayanan online 44. penempatan pegawai sesuai kompetensi dan punishment yang tegas 45. ditegakkan aturan, terapkan punishment 46. peningkatan profesionalisme layanan 47. Buat SOP yang jelas untuk setiap bagian 48. buat media online yang bisa diakses semua bagian 49. fasilitas yang ada seharusnya untuk mahasiswa 50. upgrading staff pelayanan 51. merapikan dan menata dokumen mahasiswa secara lebih rapi 52. pembayaran uang kuliah dibayarkan sesuai dengan jadwal pengisian AIS 53. tingkatkan layanan lebih baik lagi 54. upgrading petugas 55. adanya

perbaikan

terhadap

layanan

terhadap

mahasiswa

dan

penambahan beasiswa 56. agar lebih ditingkatkan lagi kinerjanya 57. perapihan informasi dan administrasi terkait beasiswa. 58. Lakukan sosialisasi kepada mahasiswa terkait BLU dan beasiswa. 59. Semua layanan kepegawaian, pendidikan harus diperbaiki. 60. Informasi harus jelas dan didukung oleh data yang valid sehingga tidak membuat bingung. 61. Standar pelayanan minimal harus diterapkan untuk perbaikan layanan 62. untuk pencairan dana ke rektorat agar prosedurnya lebih singkat 63. perbanyak sosialisasi dan pembinaan tentang BLU 64. lakukan pembinaan BLU ke setiap satker 65. pelatihan pegawai secara berkala 66. sosialisasi kepada pegawai dan dosen karena kebanyakan tidak mengerti BLU 67. setiap ada paraturan baru supaya disosialisaikan 68. perubahan aturan selalu diinformasikan sesegera mungkin

162

LAMPIRAN

69. tingkatkan kinerja SDM 70. sistem pelayanan terbuka dan akuntabel 71. perjelas SOP pencairan dana kemahasiswaan 72. transparansi dana 73. Sosialisasi layanan yang disediakan BLU 74. tingkatkan sosialisasi jika ada layanan baru 75. informasi lebih mudah dan praktis untuk diakses 76. agar informasi dapat diakses oleh semua secara mudah 77. Etos kerja karyawan ditingkatkan 78. Perlunya ditingkatkan koordinasi dengan Kemenkeu agar DIPA tidak diblokir 79. perlunya SDM yang paham BLU 80. Perlu pencerdasan kepada mahasiswa tentang hak-kewajibannya

163


BIODATA PENELITI

Nama

: Tohirin, Ak., MM.

NIP

: 196903121990031001

Tempat/Tanggal Lahir

: Pekalongan, 12-03-1969

Unit Organisasi

: Pusdiklat Anggaran-BPPK

Riwayat Pekerjaan/Jabatan: 1. Auditor BPKP 2. Pusdiklatwas BPKP Riwayat Pendidikan:

1. DIV STAN 2. Magister Bisnis-IPB Karya yang Pernah Dibuat: 1.

Analisis Keuangan atas Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Badan Layanan Umum Rumah Sakit (2009, bersama Noor Chloish Madjid dan Heru Cahyono)

164

LAMPIRAN

BIODATA PENELITI

Nama

: Mukhtaromin, SST. Ak., MM.

NIP

: 197412061995031002

Tempat/Tanggal Lahir : Kebumen, 06-12-1974 Unit Organisasi

: Pusdiklat Anggaran-BPPK

Riwayat Pekerjaan/Jabatan: 1. KTUA Mataram 2. KPKN Jakarta III

Riwayat Pendidikan:

1. DIV STAN 2. Magister Manajemen

165

SURVEY OPINI STAKEHOLDERS PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM BIDANG PENDIDIKAN

Recommend Documents