TESIS
KEWENANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH(BLUD) DALAM HAL PENGAWASAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN KEUANGAN
I GEDE PERDANA YOGA
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2012
TESIS
KEWENANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH(BLUD) DALAM HAL PENGAWASAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN KEUANGAN
I GEDE PERDANA YOGA NIM 0990561028
PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2012
KEWENANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH(BLUD) DALAM HAL PENGAWASAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN KEUANGAN
Tesis untuk Memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister, Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana
I GEDE PERDANA YOGA NIM. 0990561028
PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2012
Lembar Pengesahan
TESIS INI TELAH DISETUJUI TANGGAL 19 APRIL 2012
Pembimbing I
Pembimbing II
Prof.Dr. Ibrahim R.,SH.,MH NIP 19551128 198303 1 003
Dr. I Nyoman Suyatna,SH.,MH NIP 19590923 198601 1 001
Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana
Direktur Program Pascasarjana Universitas Udayana
Prof.Dr. Putu SudarmaSumadi,SH.,SU NIP 195604191983031003
Prof. Dr.dr.A.A. Raka Sudewi, Sp.S(K) NIP 195902151985102001
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT Yang Bertanda Tangan di bawah ini Nama
: I Gede Perdana Yoga
Program Studi : Ilmu Hukum Judul Tesis
: Kewenangan Badan Layanan Umum Daerah Dalam Hal Pengawasan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan
Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah tesis bebas plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti plagiat dalam karya ilmiah ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Denpasar, 26 April 2012 Yang Menyatakan
I Gede Perdana Yoga
TESIS INI TELAH DIUJI PADA TANGGAL 19 April 2012
Panitia Penguji Tesis Berdasarkan SK. Rektor Universitas Udayana Nomor 0630/UN 14.4/HK/2012 Tanggal 05 April 2012
Ketua
: Prof. Dr. Ibrahim R., SH.,MH
Sekretaris : Dr. I Nyoman Suyatna, SH., MH Anggota : 1. Prof. Dr. I Wayan Parsa., SH.,MH 2. Prof. Dr. I Made Arya Utama, SH.,MHum 3. Dr. Gede Marhaendra Wija Atmaja, SH.,MH
UCAPAN TERIMA KASIH Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, atas asung kertha wara nugrahaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul “Kewenangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Dalam Hal Pengawasan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan’’. Tesis ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan Gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini, masih banyak kekurangannya, untuk itu penulis akan menerima dengan senang hati kritik maupun saran yang bersifat membangun terhadap tesis ini, sebagai pedoman bagi penulis untuk penulisan-penulisan selanjutnya. Penulis menyadari bahwa tesis dapat selesai berkat dorongan dan dukungan dari berbagai pihak terutama Dosen Pembimbing, dan para Guru Besar dan Dosen Pengajar pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana, rekan-rekan dan keluarga. Untuk itu pada kesempatan ini penulis tidak lupa menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada : 1.
Bapak Prof. Dr. dr. I Made Bakta, Sp.PD ( K), sebagai Rektor Universitas Udayana, yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk mengikuti pendidikan pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana.
2.
Ibu Prof. Dr.dr. A.A. Raka Sudewi, Sp.S ( K ) sebagai Direktur Program Pascasarjana Universitas Udayana yang telah membantu penulis dalam penyelesaian administrasi serta memberikan arahan dan kesempatan bagi penulis untuk mengikuti pendidikan pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana.
3.
Bapak Prof. Dr. Putu Sudarma Sumadi, SH.,MS., sebagai Ketua Program Pascasarjana Program Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana, atas bimbingan, arahan dan saran-sarannya selama mengikuti perkuliahan maupun penyusunan tesis.
4.
Bapak I Putu Gede Arya Sumertayasa, SH.,MH., sebagai Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana dan staf yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan administrasi baik dalam studi maupun dalam rangka penyelesaian penulisan tesis.
5.
Bapak Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana,SH.,MH sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana atas segala dukungan dan fasilitas selama perkuliahan.
6.
Bapak Prof.Dr. Ibrahim R.,SH.,MH., sebagai pembimbing I, dan Bapak Dr. I Nyoman Suyatna,SH.,MH., sebagai pembimbing II yang telah dengan tulus dan penuh kesabaran memberikan arahan, bimbingan, dan saran-saran selama mengikuti perkuliahan maupun penyusunan tesis ini.
7.
Bapak Prof.Dr.I Wayan Parsa,SH.,MH, Bapak Prof.Dr. I Made Arya Utama, SH.,MHum, dan Bapak Dr. Gede Marhaendra Wija Atmaja, SH.,MH sebagai dosen penguji yang telah memberikan masukan, saran, dan koreksi penulisan tesis ini.
8.
Bapak Prof. Dr. I Ketut Rai Setiabudi, SH.,MS., atas segala dukungan dan fasilitas selama perkuliahan.
9.
Bapak-Bapak dan Ibu Dosen Pengajar dan staf Sekretariat Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana, yang telah banyak memberikan petunjuk dan bantuan pustaka selama mengikuti perkuliahan maupun penyusunan tesis.
10.
Pimpinan BLUD RSUD Wangaya dan Ibu Kepala Bagian Keuangan BLUD RSUD Wangaya beserta staf yang telah membantu informasi atas penyusunan tesis ini.
11.
Penghargaan setingggi-tingginya penulis sampaikan kepada kedua orangtua yang telah mendidik dan membesarkan, saudara dan seluruh keluarga besar yang telah memberikan dorongan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
12.
Penghargaan setingggi-tingginya penulis sampaikan kepada teman-teman angkatan 2009 Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu serta semua pihak yang telah membantu penyusunan dan penulisan tesis ini, semoga Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmat dan anugrahNya kepada Saudara-saudara sekalian.
Denpasar, April 2012
Penulis
ABSTRAK KEWENANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) DALAM HAL PENGAWASAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN KEUANGAN Penelitian ini mengkaji tentang kewenangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam hal pengawasan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Terdapat dua (2) permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian tersebut yaitu mengkaji kewenangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam hal pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan tujuan pengawasan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Penelitian tersebut merupakan penelitian hukum normatif, dimana menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah dan pendekatan analisa konsep hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian tersebut menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Badan Layanan Umum Daerah merupakan kewenangan sub-delegasi, dimana karena kewenangan BLUD merupakan pelimpahan wewenang dari suatu badan/organ ( SKPD ) di suatu daerah provinsi dan kabupaten/kota. Tujuan hukum dari pelaksanaan pengawasan tersebut yaitu bertujuan agar setiap lembaga/badan yang melakukan pengawasan agar mampu menghasilkan pemeriksaan yang mencerminkan rasa keadilan, kegunaan, atau kepastian hukum sehingga dapat diterima oleh pihak yang diperiksa dalam hal ini badan layanan umum daerah. Selanjutnya penulis memberikan saran agar diatur secara tegas mengenai pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah ( BLUD ) serta pelaksanaan pengawasannya sehingga mencerminkan kepastian hukum Kata kunci :
Kewenangan, badan layanan umum daerah, pengelolaan keuangan
ABSTRACT
THE AUTHORITY OF BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) IN CONTROLLING THE ACCOUNTABILITY OF FINANCIAL MANAGEMENT
This study explored the authority of the Local Public Services Board ‘Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)’ in controlling the accountability of financial management. Two problems were investigated; the authority of BLUD in controlling the financial management and the objective of controlling the financial management. This study is a normative legal one in which law regulation, historical and analysis of legal concept approaches were used. The primary, secondary and tertiary legal materials were used in this study. The results showed that the authority the BLUD had was a sub-delegation as it was delegated by a board referred to as SKPD in the province and regency/city. The objective of such supervision was that every board/institution could perform supervision reflecting justice, usefulness or legal certainty in such a way that the board supervised, that is, BLUD could accept it. Then it is suggested that the financial management in BLUD should be controlled in such a way that it reflected legal certainty.
Keywords: Authority, BLUD, financial management
RINGKASAN Tesis ini berjudul Kewenangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Dalam Hal Pengawasan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan. Penelitian dilakukan karena adanya kekaburan norma mengenai kewenangan pengelolaan keuangan dan Norma konflik mengenai adanya tumpang tindih dalam hal pengawasan dimana lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Selanjutnya penelitian dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum. Setelah bahan hukum terkumpul dilakukan analisis melalui tahapan deskripsi, interpretasi, sistematisasi, dan argumentasi sampai ditarik suatu kesimpulan. Bab II membahas bab yang berisi tentang tinjauan umum tentang badan layanan umum daerah dan pengelolaan keuangan Negara dan daerah. Dalam bab ini membahas membahas mengenai badan layanan umum daerah yang meliputi penetapan BLUD, dasar pengaturan BLUD. Sedangkan dalam pengelolaan keuangan membahas meliputi pengelolaan keuangan Negara, pengelolaan keuangan daerah dan hubungan pengelolaan keuangan Negara dengan daerah. Bab III membahas bab yang mengenai uraian tentang kewenangan, tata kelola, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah. Uraian yang dipaparkan dalam bab ini merupakan analisis terhadap permasalahan pertama dari rumusan masalah dalam pendahuluan. Bab IV merupakan analisis terhadap permasalahan yang kedua dari rumusan masalah pada bagian pendahuluan. Bab ini membahas tentang tujuan hukum pelaksanaan pengawasan terhadap kewenangan, tata kelola, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah yang meliputi landasan dan ruang lingkup pengawasan. Selanjutna dibahas juga mengenai lembaga pengawasan yang mengawasi pengawasan terhadap
kewenangan, tata kelola, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan badan layanan umum. Bab V merupakan bab terakhir atau penutup dari penulisan ini yang terdiri kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dikemukakan adalah berdasarkan pada rumusan masalah pada bagian pendahuluan dan berdasarkan hasil penelitian pada bab III dan IV. Sebagai rekomendasi hasil penelitian, penulis mencoba mengemukakan beberapa saran yang relevan dengan hasil penelitian.
DAFTAR ISI
HALAMAN HALAMAN JUDUL HALAMAN SAMPUL DALAM ................................................................................
i
PRASYARAT GELAR .............................................................................................
ii
LEMBAR PERSETUJUAN .......................................................................................
iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT……………………………....................................
iv
PENETAPAN PANITIA PENGUJI……………………………………… ....................................
v
UCAPAN TERIMA KASIH .......................................................................................
vi
ABSTRAK ..............................................................................................................
x
ABSTRACT ............................................................................................................
xi
RINGKASAN .........................................................................................................
xii
DAFTAR SINGKATAN………………………………………………….. ......................................
xiv
DAFTAR ISI ..........................................................................................................
xv
Bab I
PENDAHULUAN ...................................................................................
1
1.1 Latar Belakang Masalah ................................................................
1
1.2 Rumusan Masalah ........................................................................
10
1.3 Tujuan Penelitian ..........................................................................
10
1.3.1
Tujuan Umum ..................................................................
11
1.3.2
Bab II
Tujuan Khusus ...................................................................
11
1.4 Manfaat Penelitian .......................................................................
12
1.4.1
Manfaat Teoritis ...............................................................
12
1.4.2
Manfaat Praktis.................................................................
12
1.5 Orisinalitas Penelitian ...................................................................
12
1.6 Landasan Teoritis ..........................................................................
15
1.6.1
Teori Negara Hukum ......................................................
16
1.6.2
Teori Kewenangan .........................................................
25
1.6.3
Teori Pertanggungjawaban ............................................
28
1.6.4
Teori Pengawasan ..........................................................
32
1.6.5
Asas-asas Umum Pengelolaan Keuangan Negara.............
34
1.7 Metode Penelitian ........................................................................
36
1.7.1
Jenis Penelitian ................................................................
36
1.7.2
Jenis Pendekatan Masalah ...............................................
38
1.7.3
Sumber Bahan Hukum ......................................................
40
1.7.4
Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .................................
42
1.7.5
Teknik Analisa Bahan Hukum ............................................
43
TINJAUAN UMUM TENTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN ..................................................................
45
2.1 Tinjauan Umum Tentang Badan Layanan Umum Daerah ...............
45
2.1.1
Definisi dan Dasar Pengaturan Badan Layanan Umum Daerah .........................................................................................
2.1.2
45
Persyaratan dan Penetapan Badan Layanan Umum Daerah .........................................................................................
51
2.2 Tinjauan Umum Pengelolaan Keuangan ........................................
57
2.2.1
Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah ....
57
2.2.2
Tinjauan Umum Pengelolaan Keuangan Negara ..............
58
2.2.3
Tinjauan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah ..............
64
2.2.4
Hubungan
Antara
Pengelolaan
Keuangan
Negara
Pengelolaan Keuangan Daerah ....................................... Bab III
Dengan 70
KEWENANGAN, TATA KELOLA KEUANGAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH...................................
73
3.1 Sumber Kewenangan Badan Layanan Umum Daerah ....................
73
3.2 Pengelolaan Keuangan, Tata Kelola, dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) ...........................
83
3.2.1
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah .....
83
3.2.2
Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah .......................
90
3.2.3
Standar Layanan Badan Layanan Umum Daerah ...............
99
3.2.4
Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ..............................................................................
Bab IV
103
TUJUAN HUKUM PENGAWASAN TERHADAP KEWENANGAN, TATA KELOLA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN KEUANGAN........................
108
4.1 Definisi Pengawasan dan Ruang Lingkup Pengawasan ...................
108
4.2 Landasan Hukum Pengawasan ......................................................
117
4.3 Lembaga Yang Berwenang Melakukan Pengawasan ......................
122
4.3.1
Pengawasan Oleh Dewan Pengawas .................................
125
4.3.2
Pengawasan oleh DPRD ....................................................
128
4.3.3
Pengawasan oleh Badan Pemeriksa keuangan (BPK) .........
135
4.3.4
Pengawasan oleh Inspektorat Daerah………………................
138
4.4 Tujuan Hukum Terhadap Pengawasan ..........................................
141
Bab V
PENUTUP..............................................................................................
144
5.1 Kesimpulan ....................................................................................
144
5.2 Saran ..............................................................................................
145
DAFTAR PUSTAKA ...............................................................................................
146
LAMPIRAN 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
