PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM Direktorat Pembinaan PK BLU Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan
Perencanaan Anggaran Satker BLU BLU membuat rencana bisnis lima tahunan mengacu ke
Renstra K/L BLU menyusun RBA tiap tahun berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya RBA disusun berdasarkan kebutuhan dan kemampuan pendapatan disertai dengan standar pelayanan minimum dan biaya dari output yang dihasilkan. RBA BLU merupakan bagian dari RKA K/L
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satker BLU RBA yang disetujui sebagai dasar untuk membuat dokumen
pelaksanaan anggaran. Dokumen pelaksanaan anggaran disahkan oleh Menteri Keuangan Dokumen pelaksanaan anggaran merupakan lampiran dari perjanjian kerja antara pimpinan BLU dengan kementerian/lembaga Dokumen pelaksanaan anggaran menjadi dasar penarikan dana dari APBN
APA ITU RBA DOKUMEN PERENCANAAN BISNIS DAN PENGANGGARAN TAHUNAN YANG BERISI P R O G R A M, K E G I A T A N, T A R G E T K I N E R J A, dan ANGGARAN BLU
Penyusunan RBA mengacu kepada Renstra-KL mengacu Renstra bisnis disertai prakiraaan RBA tahun berikutnya
RBA disusun berdasarkan (i) basis kinerja dan akuntansi biaya per jenis layanan, (ii) kebutuhan & kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyrkt, badan lain dan APBN usulan RBA diajukan kpd menteri/pimpinan lemb. untuk dibahas sebagai bagian RKA-KL disertai dengan usulan SPM dan biaya output yang dihasilkan Pendapatan Satker BLU yang dicantumkan dalam RKA-KL adalah PNBP BLU: pendapatan jasa layanan, hasil kerjasama, & usaha lainnya Belanja BLU yang dicantumkan dalam RKA-KL adalah belanja BLU yang didanai dari APBN (rupiah murni) dan dari PNBP-BLU
RENSTRA DAN RBA RENSTRA BLU:
RBA BLU:
Kumpulan Kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 tahun
Kumpulan Kegiatan yang akan dilakukan dalam 1 tahun
SKEMA PENYUSUNAN RBA UNIT KEGIATAN: - Analisa biaya per unit - Perkiraan harga Rencana pendapatan dan biaya UNIT KEGIATAN: - Analisa biaya per unit - Perkiraan harga Rencana pendapatan dan biaya
UNIT KEGIATAN: - Analisa biaya per unit - Perkiraan harga Rencana pendapatan dan biaya
HEAD OFFICE: -consolidated cost & revenue -budgeting
UNIT KEGIATAN: - Analisa biaya per unit
UNIT KEGIATAN: - Analisa biaya per unit - Perkiraan harga Rencana pendapatan dan biaya
- Perkiraan harga Rencana pendapatan dan biaya
UNIT KEGIATAN: - Analisa biaya per unit - Perkiraan harga Rencana pendapatan dan biaya
SKEMA PENYUSUNAN RBA … (1) HEAD OFFICE (accrued based)
• Consolidated cost & revenue • Budgeting: - revenues - operational expenses - research & development
- investment (CAPEX)
IKHTISAR RBA • Media/instrumen penghubung RBA ke RKA-KL • Proses mapping akun RBA ke akun RKA-KL
RKA-KL (cash based) • Pendapatan:
- PNBP - Hibah • Belanja Barang:
- APBN - PNBP - Hibah • Belanja Modal:
- APBN - PNBP - Hibah
SKEMA PENYUSUNAN RBA … (2) RKAKL
UU APBN
(cash-based)
Pendapatan - PNBP - Hibah Belanja - APBN - PNBP - Hibah
Perpres Rincian APBN
DIPA
SAPSK
Pendapatan - PNBP Belanja - APBN - PNBP - Hibah
Pendapatan -PNBP - Hibah Belanja -APBN -PNBP -Hibah
RKAKL (definitive
RBA
cash based)
(definitive)
Pendapatan - APBN - PNBP - Hibah Belanja
Definitif
Pendapatan -PNBP -Hibah Belanja - APBN - PNBP - Hibah
Diagram Proses Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga Januari – April
September - Desember
Mei – Agustus (4) Pembahasan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal & RKP
DPR
(8)
Pembahasan RKA-KL
(9)
Pembahasan RAPBN
UU APBN
(11)
(7) Kebijakan Umum dan Prioritas Anggaran
Kabinet/ Presiden
Kementrian Perencanaan
(6)
(2) SE Pagu Sementara
Kementrian Keuangan
Lampiran RAPBN (Himpunan RKAKL) (5)
(10) Rancangan Keppres ttg Rincian APBN
(13) Pengesahan
Penelaahan Konsistensi dengan Prioritas Anggaran
(1)
Satker BLU
Keppres tentang Rincian APBN
Penelaahan Konsistensi dengan RKP
SEB Prioritas Program dan Indikasi Pagu
Kement. Negara/ Lembaga
Nota Keuangan RAPBN dan Lampiran
Renstra KL
Rostra BLU
Rancangan Renja KL
(12)
(3)
RKA-KL
Konsep Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(14)
Dokumen Pelaksanan Anggaran
RBA
10
Satker ditetapkan menjadi BLU setelah DIPA ditetapkan, maka :
Penyusunan RBA berpedoman pada DIPA
Merevisi DIPA menjadi DIPA BLU
Revisi dimasukkan dalam APBN Perubahan
APBN Perubahan Berakhir
SEBELUM
SESUDAH Satker ditetapkan menjadi BLU setelah DIPA ditetapkan, maka :
Penyusunan RBA
berpedoman pada DIPA Merevisi DIPA menjadi DIPA BLU
Dapat melaksanakan kegiatan yang bersumber dari PNBP yang melampaui target mendahului revisi DIPA
REVISI ANGGARAN BLU (1)
SUMBER DANA
DIREVISI
KEWENANGAN
MATERI REVISI APBN
PNBP BLU
-
Belanja BLU melampaui ambang batas fleksibilitas
-
V
RBA Definitif dan DIPA Tanpa perubahan SAPSK
Kanwil DJPBN
-
Terdapat saldo kas yang akan digunakan oleh BLU yang belum tercantum dalam DIPA BLU Awal
-
V
RBA Definitif dan DIPA Tanpa Perubahan SAPSK
Kanwil DJPBN
-
Perubahan kode Akun menjadi kode Akun BLU
-
V
DIPA Tanpa Perubahan SAPSK
Kanwil DJPBN
-
Melampaui target PNBP semula
-
V
RBA dan DIPA Tanpa Perubahan SAPSK
Kanwil DJPBN
REVISI ANGGARAN BLU (2) SUMBER DANA MATERI REVISI
DOKUMEN YANG DIREVISI
KEWENANGAN
APBN
PNBP BLU
- Tidak mempengaruhi program dan kegiatan dalam APBN
-
V
RBA Definitif
Satker BLU
Pergeseran akun dalam satu jenis belanja yang didanai dari PNBP BLU
-
V
RBA Definitif
Satker BLU
-
Belanja sampai dengan ambang batas
-
V
RBA Definitif
Satker BLU
-
Penambahan / pengurangan pagu anggaran, perubahan /pergeseran program, kegiatan dan jenis belanja
V
RBA Definitif dan DIPA Tanpa Perubahan SAPSK
Kanwil DJPBN
-
-
V
-
ABPP dan perubahan SAPSK
DJA
DIPA BLU memuat antara lain :
• saldo awal kas; • pendapatan; • belanja;
• pembiayaan; • saldo akhir kas; • besaran persentase ambang batas;
• proyeksi arus kas (termasuk rencana penarikan dana yang bersumber dari APBN); • jumlah serta kualitas barang dan/atau jasa yang dihasilkan, sebagaimana ditetapkan dalam RBA definitif
Penggunaan Pendapatan BLU harus status BLU (penuh atau Bertahap)
sesuai
BLU Penuh Dapat langsung menggunakan pendapatan yang diterima BLU Bertahap Menyetorkan sebagian pendapatan yang diterima sesuai KMK tentang Penetapan PK BLU
Pertanggungjawaban penggunaan pendapatan BLU harus sesuai dengan Per-50/PB/2007 Pengajuan SPM Pengesahan & Penerbitan SP2D Pengesahan oleh KPPN harus sesuai Per67/PB/2007
-Bel. Pegawai, barang & modal dari APBN -Penarikan dana dgn SPM
Alokasi APBN
Imbalan Jasa BLU
PNBP K/L
Dapat dikelola langsung sesuai RBA
Hasil Kerjasama Dgn Pihak Lain
Hibah Terikat
Sesuai persyaratan pemberi hibah
16
Pengelolaan belanja fleksibel sesuai dengan ambang batas yang ditetapkan dalam RBA Jika melampaui ambang batas harus revisi dokumen anggaran sesuai PMK 44/2009. Jika terjadi kekurangan anggaran, dapat diajukan ke Menkeu Belanja PNBP BLU sebagai belanja barang dan modal dengan menggunakan akun BLU
PNBP TA 2009 yang belum disetorkan agar segera disetorkan seluruhnya ke Kas Negara. PNBP TA 2009 yang disetorkan tersebut diminta kembali ke KPPN dengan mekanisme SPM Pengembalian sesuai Perdirjen No. 58/2008 Pengembalian PNBP TA 2009 tsb pada waktu mengajukan SPM Pengesahan ke KPPN harus diperlakukan sebagai penerimaan BLU triwulan bersangkutan pada saat pengembalian PNBP diterima BLU.
Sisa PNBP TA 2008 dan/atau TA 2009 agar segera diselesaikan dengan KPPN, Satker PK BLU menyampaikan permintaan pengembalian PNBP sesuai Perdirjen No. 58/2008 Penerimaan pengembalian PNBP TA 2008 dan/atau TA 2009 diperlakukan sebagai penerimaan BLU TA 2009 melalui SPM Pengesahan Triwulan pada saat pengembalian PNBP tsb diterima BLU .
Dalam rangka pertanggungjawaban penggunaan dana yang bersumber dari PNBP yang digunakan langsung, Satker BLU menyampaikan SPM Pengesahan kepada KPPN. Penyampaian SPM pengesahan dilakukan setiap triwulan selambat-lambatnya tanggal 10 setelah akhir triwulan yang bersangkutan Konsekuensinya LRA tidak mencerminkan realisasi pendapatan dan belanja yg sebenarnya. SPM pengesahan dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) yang ditandatangani oleh pimpinan BLU Perdirjen Perbendaraan No. PER-50 thn 2007 tgl 26 Juli 2007 & No. PER-67/PB/2007 tgl 11 Oktober 2007
20 20
Berdasarkan SPM Pengesahan, KPPN menerbitkan SP2D sebagai pengesahan penggunaan dana PNBP. Pertanggungjawaban penggunaan dana PNBP selain yang digunakan langsung oleh Satker yang berstatus BLU Bertahap menggunakan mekanisme pertanggungjawaban PNBP sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005.
21 21
Akun yg digunakan dalam mengajukan SPM Pengesahan mengacu pada PMK 91/2007 ttg BAS, Perdirjen 33/08 ttg Pedoman Penggunaan Akun sesuai dg PMK 91/07 dan Perdirjen 08/09 ttg Penambahan dan Perubahan BAS. Tiap akhir tahun anggaran, pengesahan pendapatan dan belanja BLU berkaitan dg penetapan saldo akhir tahun yg menjadi saldo awal tahun. Saldo akhir di laporan keuangan harus sama dg saldo di Rekening kas Bendahara Penerimaan. 22 22
BLU menyelenggarakan akuntansi sesuai dengan SAK yang diterbitkan asosiasi profesi akuntansi Indonesia. Jika tidak ada standar akuntasi, dapat menerapkan standar akuntansi industri yang spesifik setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan Laporan Keuangan terdiri dari LRA, Neraca, LAK dan CaLK disertai laporan kinerja. Laporan keuangan tersebut disampaikan kepada menteri/pimpinan lembaga/kepala daerah secara berkala LK tersebut menjadi bagian dari LK kementerian/ lembaga/pemerintah daerah. LK sebagai LPJ BLU diaudit oleh auditor eksternal.
23
TERIMA KASIH
