Jupe UNS, Vol. 1, No. 3 Hal 1 s/d 10 Anggit Maharani, Analisis Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Juni, 2013 ANALISIS KINERJA KEUANGAN SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM Anggit Maharani. Wahyu Adi. Muhtar *Pendidikan Ekonomi-BKK Akuntansi, FKIP Universitas Sebelas Maret Surakarta, 57126, Indonesia
[email protected]
ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan sebelum dan sesudah diterapkannya Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Pengambilan sampel dilakukan secara sampling sistematis. Teknik pengumpulan data adalah dengan metode dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah Paired Sample T Test. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan yang signifikan antara sebelum dan sesudah penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) karena nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,247. Walaupun tidak terdapat perbedaan yang signifikan, tetapi kinerja keuangan dan pelayanan Universitas Sebelas Maret Surakarta setelah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) cenderung meningkat dan lebih baik. Kata kunci: kinerja keuangan, rasio keuangan, Badan Layanan Umum.
ABSTRACT The objective of research was to find out whether or not there is a difference of financial performance before and after the Financial Management Pattern of Public Service Agency application in Surakarta Sebelas Maret University. This study was a descriptive quantitative research. The sample was taken using systematic sampling technique. Technique of collecting data used was documentation method. Technique of analyzing data used was Paired Sample T-test. The result of statistic test showed that there was no difference of significant financial performance between before and after the Financial Management Pattern of Public Service Agency (PPK-BLU) application because Asymp. Sig (2-tailed) value of 0.247 higher than 0.05. There was no significant difference, but the financial and service performances of Surakarta Sebelas Maret University having applied the Financial Management Pattern of Public Service Agency (PPK-BLU) tended to improve and to be better. Keywords: financial performance, financial ratio, Public Service Agency.
2 | JUPE UNS, Vol. 1 No. 3 Hal 1 s/d 10 kegiatannya
PENDAHULUAN Dewasa ini, isu-isu tentang otonomi tidak saja berpengaruh terhadap perubahan pengelolaan
daerah,
tetapi
juga
telah
didasarkan
pada
prinsip
efisiensi dan produktivitas. Pasal 1 butir (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005
merambah pada pengolaan sistem perguruan
Tentang
tinggi. Beberapa Perguruan Tinggi Negeri
Layanan Umum menyatakan bahwa, Pola
(PTN) yang telah mapan, sedikit demi
Pengelolaan
sedikit
dari
Umum, yang selanjutnya disebut PPK-BLU,
pemerintah.
adalah pola pengelolaan keuangan yang
Karena itu, keluarnya peraturan pemerintah
memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan
seperti
Negara
untuk menerapkan praktek-praktek bisnis
(BHMN), Badan Hukum Pendidikan Milik
yang sehat untuk meningkatkan pelayanan
Negara (BHPMN), dan Badan Layanan
kepada
Umum (BLU), disambut baik oleh beberapa
memajukan
Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang mapan
mencerdaskan
tersebut,
sebagaimana
berusaha
melepaskan
ketergantungannya
Badan
kepada
Hukum
sebagai
diri
Milik
langkah
awal
untuk
Pengelolaan
Keuangan
Keuangan
masyarakat
Badan
Layanan
dalam
kesejahteraan
rangka
umum
kehidupan diatur
Badan
dalam
dan
bangsa, Peraturan
menjadi PTN yang mandiri. Pemerintah
Pemerintah ini, sebagai pengecualian dari
memberlakukan
ketentuan pengelolaan keuangan negara
beberapa
organisasi
Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Layanan
Umum
mendorong
Salah satu penyebab munculnya pola
Perguruan Tinggi Negeri untuk melakukan
Badan Layanan Umum (BLU) ini karena
pembangunan sistem informasi akuntansi
adanya
baru.
pemerintah, Dalam
hingga
pada umumnya.
Undang-Undang
pandangan sebagai
bahwa
instansi
penyedia
layanan
Republik
masyarakat selama ini tidak diberikan
Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang
keleluasaan dalam melakukan pengelolaan
Perbendaharaan Negara, yang dimaksud
keuangan.
Badan Layanan Umum adalah instansi di
harus disetorkan terlebih dahulu ke kas
lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk
negara sebagai PNBP (Penerimaan Negara
memberikan pelayanan kepada masyarakat
Bukan Pajak), baru kemudian instansi
berupa penyediaan barang dan/atau jasa
mengajukan rencana anggaran untuk dapat
yang dijual tanpa mengutamakan mencari
mencairkan dana tersebut. Sehingga terdapat
keuntungan
asumsi yang mengatakan bahwa ada banyak
dan
dalam
melakukan
Seluruh
pendapatan
institusi
Anggit Maharani, Analisis Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum | 3
potensi pemasukan yang seharusnya dapat
terbatas. Penganggaran ini dilaksanakan oleh
langsung
pemerintahan modern di berbagai negara.
digunakan
untuk
pengelolaan
instansi terkait tidak dapat dimaksimalkan.
Mewirausahakan pemerintah (enterprising
Sesuai dengan pasal 2 Peraturan
the government) adalah paradigma untuk
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23
mendorong peningkatan pelayanan oleh
Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan
pemerintah.
Badan Layanan Umum, BLU bertujuan untuk
meningkatkan
masyarakat
pelayanan
dalam
rangka
Universitas Sebelas Maret Surakarta
kepada
merupakan salah satu Perguruan Tinggi
memajukan
Negeri yang sudah menggunakan Pola
kesejahteraan umum dan mencerdaskan
Pengelolaan
kehidupan
Umum sesuai dengan Keputusan Menteri
bangsa
dengan
memberikan
Keuangan
Keuangan
berdasarkan
dan
tentang Penetapan Universitas Sebelas Maret
produktivitas, dan penerapan praktek bisnis
Surakarta pada Departemen Pendidikan
yang sehat.
Nasional Sebagai Instansi Pemerintah yang
ekonomi
52/Kmk.
Layanan
fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan prinsip
Nomor:
Badan
05/2009,
Menurut Waluyo (2011) fleksibilitas
Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan
yang dimiliki Pola Pengelolaan Keuangan
Layanan Umum. Perubahan status menjadi
yaitu Pendapatan dan belanja, Pengelolaan
Badan Layanan Umum membuat Perguruan
kas,
Tinggi Negeri (PTN) lebih fleksibel dalam
Pengelolaan
piutang
dan
utang,
Investasi, Pengadaan Barang dan Jasa,
mengelola
Akuntansi, Remunerasi, Surplus/defisit, dan
tersebut, maka akan terjadi perubahan
Status kepegawaian (PNS dan Non PNS).
mengenai sistem akuntansi yang ada pada
Reformasi mengamanatkan penganggaran
dari
pengganggaran penggunaan
Dengan
Universitas
pergeseran
sistem
sebelum dan sesudah diberlakukanya Pola
menjadi
kinerja,
pemerintah
agar
menjadi
Keuangan
Badan
Maret
hal
negara
tradisional
Sebelas
adanya
keuangan
berbasis
dana
dana.
Layanan
Surakarta
Umum.
Perubahan sistem akuntansi ini mencakup perubahan
dari
traditional
budgeting
berorientasi pada output. Perubahan ini
menjadi performance based budgeting dan
sangat penting karena kebutuhan dana yang
dari cash basis menjadi accrual basis.
makin tinggi tetapi sumber daya pemerintah
4 | JUPE UNS, Vol. 1 No. 3 Hal 1 s/d 10 Penilaian kinerja terhadap lembaga
program unit kerja. Hal ini pada akhirnya
atau organisasi tidak hanya berlaku pada
akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas
lembaga atau organisasi yang berorientasi
organisasi sektor publik dalam pemberian
profit saja, melainkan juga perlu dilakukan
pelayanan publik. Kedua, ukuran kinerja
pada lembaga atau organisasi non komersial.
sektor
Kinerja keuangan merupakan faktor penting
pengalokasian sumber daya dan pembuatan
untuk menilai keseluruhan kinerja organisasi
keputusan. Ketiga, ukuran kinerja sektor
atau
dapat
diartikan
organisasi.
Untuk
keuangan
suatu
ukuran-ukuran keuangan,
publik dimaksudkan untuk mewujudkan
menganalisis
kinerja
pertanggungjawaban
organisasi
diperlukan
Dengan
diketahui
rasio
bagaimana
membandingkan angka-angka keuangan
memperbaiki
publik
komunikasi
dan
kelembagaan
(Mardiasmo, 2004:121). Riyanto
(1999:330)
berpendapat
bahwa dengan mengadakan analisa rasio
Rasio keuangan merupakan kegiatan
laporan
untuk
kondisi
kinerja keuangan suatu organisasi.
dalam
digunakan
sebagai
tertentu.
dapat
publik
yang ada
dengan
cara
historis dari perusahaan yang bersangkutan selama beberapa periode, penganalisa dapat membuat penilaian atau pendapat yang lebih
membagi satu angka dengan angka lainnya.
realistis.
Pembandingan dapat dilakukan dengan cara
perkembangan
kinerja
membagi satu komponen dengan komponen
penelitian
akan
dalam satu laporan keuang-an atau antar
keuangan dari tahun ke tahun atau sering
komponen yang ada di antara laporan
disebut dengan Time Series Analysis.
keuangan.
Kemudian
ini
karena
itu,
analisis
keuangan dilihat
dalam
dari
rasio
yang
Berdasarkan latar belakang masalah
diperbandingkan dapat berupa angka-angka
diatas maka peneliti tertarik mengadakan
dalam
penelitian
satu
periode
angka
Oleh
maupun
beberapa
periode (Kasmir, 2010: 93). Pengukuran
kinerja
tentang:
Analisis
Kinerja
Keuangan Sebelum dan Sesudah Penerapan sektor
publik
dilakukan untuk memenuhi tiga maksud.
Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
Pertama, pengukuran kinerja sektor publik
Masalah dalam penelitian ini adalah:
dimaksudkan untuk membantu memperbaiki
Apakah terdapat perbedaan yang signifikan
kinerja
antara
pemerintah.
dimaksudkan
untuk
Ukuran dapat
kinerja membantu
pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran
kinerja
keuangan
sebelum
dan
sesudah diterapkannya Pola Pengelolaan
Anggit Maharani, Analisis Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum | 5
Keuangan
Badan
Layanan
Umum
di
Universitas Sebelas Maret Surakarta?
(2009 : 84) Sampling Sistematis adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
urutan dari anggota populasi yang telah
mengetahui apakah terdapat perbedaan yang
diberi nomer urut. Dalam penelitian ini,
signifikan antara kinerja keuangan sebelum
sampel yang diambil yaitu rasio keuangan
dan sesudah diterapkannya Pola Pengelolaan
selama 3 tahun terakhir sebelum penerapan
Keuangan
Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Badan
Layanan
Umum
di
Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Umum yaitu tahun 2006-2008 dan rasio
Berdasarkan permasalahan di atas,
keuangan selama 3 tahun setelah penerapan
maka diharapkan penelitian ini mempunyai
Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
manfaat sebagai berikut. Manfaat teoritis,
Umum yaitu tahun 2009-2011.
dapat memberikan sumbangan pemikiran
Teknik
pengumpulan
data
yang
agar dapat menambah pengetahuan tentang
digunakan dalam penelitian ini adalah
Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
metode dokumentasi. Menurut Budiyono
Umum dan Dapat memberikan masukan
(2003: 54), metode dokumentasi adalah cara
bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta
pengumpulan data dengan melihatnya dalam
sebagai landasan untuk pengadaan penelitian
dokumen yang telah ada. Dokumen biasanya
lebih lanjut. Sedangkan, manfaat Praktis,
merupakan dokumen resmi yang telah
dapat mengukur kinerja Universitas Sebelas
terjamin keakuratannya. Menurut Suharsimi
Maret Surakarta setelah adanya perubahan
Arikunto
status menjadi Badan Layanan Umum dan
dokumentasi, yaitu pencarian data menganai
dapat menjadi acuan untuk melaksanakan
hal-hal atau variabel yang berupa catatan,
penelitian sejenis secara lebih mendalam.
transkrip,
METODE PENELITIAN
prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan
Penelitian
ini
dilaksanakan
di
(2010
buku,
:
surat
274)
kabar,
“…metode
majalah,
sebagainya”.
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Waktu
Teknik analisis data dalam penelitian
pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan dari
ini adalah dengan menggunakan statistik.
bulan November sampai bulan Mei.
Sebelum dilakukan uji hipotesis, terlebih
Pengambilan sampel dilakukan dengan
dahulu dilakukan uji prasyarat analisis untuk
sampling sistematis. Menurut Sugiyono
menentukan alat uji hipotesis. Uji prasyarat
6 | JUPE UNS, Vol. 1 No. 3 Hal 1 s/d 10 analisis dalam penelitian ini menggunakan
signifikansi
uji normalitas dengan teknik Kolmogorov
tersebut diketahui bahwa nilai Asymp. Sig.
Smirnov Test dan uji homogenitas variansi
(2-tailed) lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar
populasi dengan
teknik Levene Test.
0,247. Oleh karena itu, dapat disimpulkan
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini
bahwa tidak terdapat perbedaan kinerja
akan diuji dengan menggunakan Paired
keuangan yang signifikan antara sebelum
Sample T Test.
dan sesudah diterapkannya Pola Pengelolaan
HASIL DAN PEMBAHASAN
Keuangan
Data dalam penelitian ini adalah data rasio
keuangan.
Semua
data
tersebut
diperoleh dari perhitungan rasio keuangan
5%.
Dari
Badan
Universitas
hasil
Layanan
Sebelas
Maret
pengujian
Umum
di
Surakarta.
Sehingga dapat dinyatakan bahwa hipotesis tidak didukung oleh data penelitian.
pada laporan keuangan Universitas Sebelas
Rasio keuangan sebelum penerapan
Maret Surakarta tahun 2006 - 2011. Rasio
Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
keuangan
Umum yaitu dari tahun 2006 sampai dengan
adalah
angka-angka
yang
merupakan suatu perbandingan dan dapat
tahun 2008 disajian dalam tabel berikut ini:
menggambarkan kinerja keuangan suatu organisasi.
Rasio
Rasio-rasio dalam sektor publik non profit tidak identik dengan rasio-rasio keuangan sektor publik yang berorientasi profit ataupun sektor swasta. Hal ini disebabkan karena kinerja sektor publik non profit yang dilihat yaitu berdasarkan kualitas layanannya.oleh karena itu, rasio keuangan yang dihitung dalam penelitian ini meliputi: rasio pendapatan terhadap belanja, rasio belanja pegawai, rasio belanja barang, rasio
Rasio Pendapatan terhadap Belanja Rasio Belanja Pegawai Rasio Belanja Barang Rasio Belanja Modal Rasio Belanja Bantuan Sosial Perputaran Total Aset Perputaran Aset Tetap
Sebelum BLU 2006
2007
2008
82,17%
75,36%
50,89%
56,16%
51,07%
52,87%
31,19%
29,40%
26,74%
9,77%
15,89%
16,95%
2,87%
3,55%
3,44%
0,7573
0,8809
0,0624
0,8952
0,8907
0,0626
belanja modal, rasio belanja bantuan sosial, perputaran total aset, dan perputaran aset
Rasio keuangan sesudah penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
tetap. Pengujian
hipotesis
menggunakan
teknik Paired Sample T Test dengan taraf
Umum yaitu dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 disajian dalam tabel berikut ini:
Anggit Maharani, Analisis Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum | 7
belanja
Setelah BLU
Rasio Rasio Pendapatan terhadap Belanja Rasio Belanja Pegawai Rasio Belanja Barang
2009
2010
2011
81,01%
71,77%
83,24%
38,04%
34,33%
44,82%
41,91%
40,79%
27,08%
15,73%
23,51%
20,48%
4,82%
2,22%
3,27%
0,1384
0,1357
0,1470
0,1442
0,1414
0,1564
pegawai
menurun,
Namun
sebenarnya pengeluaran belanja pegawai selalu meningkat tiap tahunnya. Hal ini dikarenakan Surakarta
Universitas memiliki
Sebelas
Maret
fleksibilitas
dalam
mempekerjakan pegawai profesional non
Rasio Belanja Modal Rasio Belanja Bantuan Sosial Perputaran Total Aset
PNS sehingga dengan adanya tambahan pegawai, jumlah pengeluaran untuk belanja pegawai juga akan bertambah. Dengan mempekerjakan pegawai profesional non
Perputaran Aset Tetap
PNS tersebut, tentunya akan membantu dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan
Berdasarkan data di atas, berikut uraian dari
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Selain
masing-masing rasio keuangan:
itu, peningkatan jumlah belanja pegawai
Pertama, Rasio pendapatan terhadap
menandakan bahwa Universitas Sebelas
belanja setelah penerapan Pola Pengelolaan
Maret selalu meningkatkan kesejahteraan
Keuangan
Badan
para
mengalami
peningkatan
penerapan
Pola
Layanan dari
Umum sebelum
Pengelolaan
pegawainya,
baik
pegawai
PNS
maupun pegawai non PNS.
Keuangan
Ketiga,
Rasio
Belanja
Barang
Badan Layanan Umum. Pendapatan yang
cenderung meningkat antara sebelum dan
bertambah
sesudah
selalu
diiringi
dengan
penerapan
Pola
Pengelolaan
peningkatan jumlah belanja yang berbeda-
Keuangan Badan Layanan Umum. Dengan
beda dari tahun ke tahun. Dengan jumlah
diterapkannya Pola Pengelolaan Keuangan
belanja
akan
Badan Layanan Umum, Universitas Sebelas
Universitas
Maret juga mempunyai fleksibilitas dalam
yang
terus
meningkat,
meningkatkan
pelayanan
Sebelas
dari
Maret
berbagai
bidang.
pengadaan
barang
dan
jasa.
Tentunya
Pembahasan mengenai belanja akan diulas
pengadaan barang dan jasa ini bertujuan
dalam rasio-rasio belanja.
untuk
Kedua,
Rasio
Belanja
Pegawai.
cenderung menurun. Walaupun proporsi
meningkatkan
menambah bermanfaat.
pelayanan
fasilitas-fasilitas
dengan yang
8 | JUPE UNS, Vol. 1 No. 3 Hal 1 s/d 10 Belanja lain yang termasuk belanja
yaitu dengan memberikan bantuan kepada
barang antara lain belanja pengembangan
mahasiswa yang ada di Universitas Sebelas
SDM
Maret Surakarta sesuai dengan ketentuan
dan
belanja
Pengembangan
SDM
pemeliharaan. tentunya
akan
meningkatkan mutu SDM yang dimiliki oleh
yang berlaku. Keenam,
Perputaran
Total
Aset.
Univesitas Sebelas Maret Surakarta. Belanja
mengalami pola yang sama. Perputaran total
pemeliharaan juga tergolong sangat penting,
aset dari tahun 2006 sampai dengan tahun
Segala sesuatu harus terpelihara dengan baik
2011 sebesar kurang dari 1 kali. Walaupun
terutama sarana dan prasarana yang ada.
perputaran total aset kurang dari 1 kali,
Keempat,
Rasio
Belanja
Modal
tetapi hal itu bukan berarti Universitas
cenderung meningkat dari tahun ke tahun.
Sebelas
Hal ini sebanding dengan jumlah belanja
penggunaan total aset. Hal itu disebabkan
modal itu sendiri yang selalu meningkat
karena Universitas Sebelas Maret Surakarta
setiap
bukan berorientasi pada profit.
tahunnya.
Belanja
modal
ini
digunakan untuk belanja modal tanah,
Maret
tidak
efektif
dalam
Ketujuh, Perputaran Aset Tetap juga
peralatan, mesin, jalan, irigasi, jaringan, dan
mengalami
lain
tentunya
perputaran total aset. Perputaran aset tetap
bertujuan untuk meningkatkan fasilitas fisik
dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2011
yang ada di Universitas Sebelas Maret
sebesar kurang dari 1 kali. Walaupun
Surakarta. Dengan meningkatkan fasilitas
perputaran aset tetap cenderung kecil seperti
fisik tersebut akan meningkatkan pula
perputaran total aset, hal ini juga bukan
kenyamanan dan pelayanan di Universitas
berarti tidak efektif dalam mengelola aset
Sebelas Maret Surakarta.
tetap. Rasio ini cenderung kecil karena
sebagainya.
Belanja
ini
Kelima, Rasio Belanja Bantuan Sosial dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2011 berkisar
antara
2%
-
5%.
yang
sama
seperti
Universitas Sebelas Maret Surakarta bukan berorientasi pada profit.
ini
Dari keseluruhan uraian di atas,
menunjukan bahwa proporsi belanja bantuan
maka dapat disimpulkan bahwa walaupun
sosial setiap tahunnya hampir sama. Namun
dengan pengujian statistik menunjukkan
sebenarnya jumlah belanja bantuan sosial itu
bahwa tidak ada perbedaan kinerja keuangan
selalu bertambah dari tahun ke tahun. Hal ini
yang signifikan antara sebelum dan sesudah
berarti bahwa Universitas Sebelas Maret
menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan
meningkatkan
Badan Layanan Umum. Namun jika dilihat
kesejahteraan
Hal
pola
mahasiswa
Anggit Maharani, Analisis Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum | 9
satu per satu rasio keuangan maka akan
Walaupun tidak signifikan, tetapi kinerja
diketahui
keuangan
bahwa
kinerja
keuangan
di
sesudah
penerapan
Univesitas Sebelas Maret Surakarta semakin
Pengelolaan
Keuangan
baik. Selain itu, Universitas Sebelas Maret
Umum
Universitas
Surakarta juga selalu meningkatkan mutu
Surakarta
pelayanan.
terjadi
ditandai dengan meningkatnya pelayanan
Pola
yang diberikan dalam berbagai bidang. Hal
Layanan
ini membuktikan bahwa dengan penerapan
Umum, Universitas Sebelas Maret memiliki
Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
fleksibilitas dalam berbagai hal.
Umum
Peningkatan
dikarenakan
dengan
Pengelolaan
Keuangan
Penerapan
ini
penerapan Badan
Pola
Pengelolaan
di
cenderung
dapat
kepada
Badan
Pola
Sebelas
lebih
baik
meningkatkan
masyarakat
Layanan Maret yang
pelayanan
dengan
adanya
Keuangan Badan Layanan Umum membuat
pemberian fleksibilitas dalam pengelolaan
Universitas Sebelas Maret Surakarta lebih
keuangan sesuai dengan tujuan Badan
mandiri dalam pengelolaan keuangan untuk
Layanan Umum yang tercantum dalam
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
peraturan pemerintah.
dalam rangka memajukan kesejahteraan
UCAPAN TERIMA KASIH
umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan
memberikan
fleksibilitas
Terselesaikannya artikel ilmiah ini
dalam
tidak terlepas dari bantuan, bimbingan,
pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip
arahan dan dorongan dari berbagai pihak.
ekonomi dan produktivitas, dan penerapan
Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih
praktek bisnis yang sehat.
kepada
SIMPULAN
Ekonomi,
(1)
Program Jurusan
Studi
Pendidikan
Pendidikan
Ilmu
Berdasarkan hasil penelitian dan
Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan
pembahasan dapat disimpulkan bahwa tidak
Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret
terdapat perbedaan kinerja keuangan yang
Surakarta
signifikan sebelum dan sesudah penerapan
Akuntansi. (2) Pembimbing I dan II, atas
Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
segala pengarahan dan bimbingannya selama
Umum
Maret
penyusunan artikel ilmiah ini. (3) Rektor
Surakarta karena nilai Asymp. Sig. (2-tailed)
Universitas Sebelas Maret Surakarta. (4)
lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,247.
Tim redaksi Jupe yang telah melakukan
di
Universitas
Sebelas
khususnya
BKK
Pendidikan
10 | JUPE UNS, Vol. 1 No. 3 Hal 1 s/d 10 review final artikel ini. yang
telah
(4) Semua pihak
membantu
kelancaran
penyusunan artikel ilmiah ini yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.
Pengelolaan Keuangan Layanan Umum.
Badan
Riyanto, Bambang. 1999. Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
DAFTAR PUSTAKA Budiyono. 2003. Metodologi Penelitian Pendidikan. Surakarta: UNS Press. Kasmir. 2010. Pengantar Manajemen Keuangan. Jakarta: Kencana. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 52/Kmk. 05/2009, tentang Penetapan Universitas Sebelas Maret Surakarta pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Mardiasmo. 2004. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Jakarta: Alfabeta. Suharsimi, Arikunto. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Waluyo Indarto, Badan Layanan Umum Sebuah Pola Baru Dalam Pengelolaan Keuangan Di Satuan Kerja Pemerintah. Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia, Vol. IX. No. 2 – Tahun 2011, Hlm. 1 – 15.
