KLAIM KONSTRUKSI (STUDI KASUS: PEKERJAAN PENGADAAN GEDUNG KESEHATAN PADA BALAI BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKAT SURAKARTA) Herman Susila Abstrak Klaim merupakan bentuk atau cara permohonan atau permintaan tambahan waktu, biaya atau kompensasi yang lain di dalam suatu pekerjaan konstruksi. Klaim akan lebih memungkinkan di terima, jika di dalam kontrak sudah terdapat klausula mengenai klaim. Sayangnya di dunia jasa konstruksi di Indonesia klausula klaim masih sangat jarang dimasukkan ke dalam dokumen kontrak, sebab masih banyak yang belum memahami tentang klaim atau memahami klaim sebagai tuntutan, dimana orang yang mengajukan klaim dianggap orang yang suka menuntut dan susah diatur. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman mengenai klaim dimana arti klaim dari kepustakaan barat menyatakan bahwa klaim adalah suatu permintaan (demand). Klaim di dunia konstruksi adalah klaim yang timbul dari atau sehubungan dengan pelaksanaan suatu pekerjaan jasa konstruksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa atau pemasok bahan atau antara pihak luar dan pengguna / penyedia jasa yang biasanya mengenai permintaan tambahan waktu, biaya atau kompensasi lain (Nazarkhan Yasin, 2004). Proyek pekerjaan Pengadaan Gedung Kesehatan pada Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta dikerjakan oleh PT. Karya Kencana Mukti, sedangkan proses perencanaannya dikerjakan oleh konsultan CV. MEDESAIN serta Konsultan Pengawas CV. AFIAT. Proyek pekerjaan Pengadaan Gedung Kesehatan pada Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta ini dalam pelaksanaanya mengalami permasalahan-permasalahan yang berakibat kerugian pada pihak kontraktor, sehingga pada akhirnya pihak kontraktor mengajukan klaim (permintaan atau permohonan) kepada pihak pengguna (user). Dari hasil pembahasan pada proyek pekerjaan Pengadaan Gedung Kesehatan pada Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta Tahun Anggaran 2007 didapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut : Klaim pertama mengenai perpanjangan waktu pelaksanaan dimana pada dokumen kontrak pelaksanaan berakhir pada tanggal 4 Desember 2007 setelah melalui kesepakatan disetujui penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir sampai tanggal 31 Desember 2007. Klaim kedua terjadi pada pembangunan gedung Aula dimana terdapat penambahan item pekerjaan yaitu peninggian elevasi lantai Aula setinggi 40 cm. Sesuai kesepakatan biaya penambahan item pekerjaan tersebut diambilkan dari pengurangan volume pekerjaan Paving halaman. Klaim ketiga terjadi juga karena terdapat penambahan item pekerjaan peninggian elevasi Paving halaman. Sesuai kesepakatan biaya penambahan item pekerjaan tersebut juga diambilkan dari pengurangan volume pekerjaan Paving halaman. Kata kunci: klaim konstruksi
1. PENDAHULUAN Didalam suatu proyek konstruksi banyak timbul persoalan-persoalan yang bias menghambat jalannya proyek sehingga akan menyebabkan keterlambatan atau kemunduran waktu penyelesaian pekerjaan, bahkan dapat juga menyebabkan kerugian materiil baik dari pengguna jasa maupun penyedia jasa. Yang lebih parah lagi jika tidak jelas mengenai siapa yang harus menanggung kerugian tersebut dikarenakan tidak ada klausula yang jelas di dalam kontrak antara pengguna jasa dan penyedia jasa tentang jika terjadi permasalahan yang dapat menyebabkan keterlambatan atau kerugian materiil. Klaim merupakan bentuk atau cara permohonan atau permintaan tambahan waktu, biaya atau kompensasi yang lain di dalam suatu pekerjaan konstruksi. Klaim akan lebih memungkinkan di terima, jika di dalam kontrak sudah terdapat klausula mengenai klaim. Sayangnya di dunia jasa konstruksi di Indonesia klausula klaim masih sangat jarang dimasukkan ke dalam dokumen kontrak, sebab masih banyak yang belum memahami tentang klaim atau memahami klaim sebagai tuntutan, dimana orang yang mengajukan klaim dianggap orang yang suka menuntut, rewel (=jawa), dan susah diatur. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman mengenai klain dimana arti klain dari kepustakaan barat menyatakan bahwa klaim adalah suatu
permintaan demand. Klaim di dunia konstruksi adlah klaim yang timbul dari suatu pekerjaan jasa konstruksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa atau pemasok bahan atau antara pihak luar dan pengguna / penyedia jasa yang biasanya mengenai permintaan tambahan waktu, biaya atau kompensasi lain (Nazarkhan Yasin, 2004) Di dalam Hukum Kontrak Konstruksi dan Non Konstruksi (2007) klaim tidak lebih dari suatu permintaan atau permohonan mengenai biaya, waktu atau kompensasi pelaksanaan atas sesuatu yang telah diberikan atau dimaksud salah satu pihak dalam kontrak kepada pihak lain. Dan memang klaim yang tidak terpenuhi bisa saja menjadi tuntutan. Proyek pekerjaan Pengadaan Gedung Kesehatan pada Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta Tahun Anggaran 2007 dikerjakan oleh PT. Karya Kencana Mukti, sedangkan proses perencanaannya dikerjakan oleh konsultan CV. MEDESAIN serta Konsultan Pengawas CV. AFIAT. Berdasarkan kontrak Jangka Waktu Pelaksanaan adalah selama 90 hari kalender terhitung sejak tanggal 6 September 2007 dan berakhir tanggal 4 Desember 2007. Besar nilai kontrak adalah Rp. 1.575.000.000,00 ( Satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah ). Harga borongan untuk pekerjaan tersebut adalah lumpsum dan dilaksanakan berdasarkan gambar Rencana Kerja dan Syarat-syarat serta Berita Acara Aanwijzing dari dokumen lelang. Pada proses pelaksanaan kontraktor me-ngalami kendala-kendala antara lain belum adanya ijin pembongkaran bangunan lama oleh dinas terkait dan juga ada item pekerjaan yang tidak terdapat dalam Bill of Quality (BoQ). Hal ini sangat merugikan bagi kontraktor baik dari segi waktu maupun
biaya, oleh karena itu kontraktor mengajukan klaim (permintaan / permohonan ) kepda pengguna jasa. 2. MASALAH Permasalahan yang timbul pada pekerjaan Pengadaan Gedung Kesehatan pada Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta tersebut, yang mengakibatkan klaim kerugian bagi pihak kontraktor untuk menyelesaikan pembangunan sesuai waktu dan harga borongan yang telah ditetapkan befsama pada dokumen kontrak, antara lain : a. Permasalahan pertama, yaitu belum turunnya ijin pembongkaran gedung yang lama oleh dinas kesehatan yang mengakibatkan tertundanya beberapa pekerjaan. b. Permasalahan kedua, terjadi pada gedung Aula dimana pada gambar rencana terdapat peninggian elevasi lantai Aula setinggi 40 cm, namun di dalam Bill of Quantity (BoQ) tidak terdapat item timbunan/urugan untuk peninggian elevasi tersebut. c. Permasalahan ketiga sama seperti-permasalahan kedua yaitu terjadi pada halaman yang di paving, dimana di dalam gambar juga terjadi peninggian elevasi halaman paving, tetapi pada BoQ juga tidak terdapat item timbunan/urugan untuk peninggian elevasi halaman paving tersebut Dari beberapa permasalahan tersebut, maka akan mempengaruhi
jangka waktu penyelesaian pekerjaan dan juga penambahan item pekerjan akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, kontraktor mengajukan klaim (permintaan atau per-mohonan) untuk mendapatkan penambahan waktu dan juga biaya. 3. METODE Ada banyak hal yang dapat menyebabkan terjadinya sebuah klaim, antara lain karena salah satu pihak menyalahi atau tidak melaksanakan kewajiban yang ada di dalam dokumen kontrak. Oleh karena itu kontrak kerja konstruksi harus dibuat secara jelas dan sekurang-kurangnya berisi seperti yang tercakup dalam Undang-undang Jasa Konstruksi tahun 1999 pasal 22 tentang Kontrak Kerja Konstruksi dan juga Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2000 Bab III tentang Kontrak Kerja Konnstruksi, diantaranya memuat uraian yang jelas dan rinci mengenai lingkup pekerjaan, nilai pekerjaan, batas waktu pelaksanaan, cedera janji dan juga penyelesaian perselisihan. Yasin (2004) di dalam bukunya Mengenai klaim Konstruksi & Penyelesaian Sengketa Konstruksi mengelompokkan sebab-sebab klaim adalah sebagai berikut : a. Sebab-sebab umum - Komunikasi antara Pengguna Jasa dan - Penyedia jasa yang buruk - Administrasi kontraak yang tidak mencukupi. - Sasaran waktu yang tidak terkendali. - Kontrak yang artinya mendua. b. Sebab-sebab dari Pengguna Jasa : - Informasi tender yng tidak lengkap mengenai desain. bahan, spesifikasi. - Perubahan,site. - Reaksi/tanggapan yang lambat. - Alokasi risiko yang tidak jelas. - Kelambatan pembayaran. - Larangan metode kerja tertentu. c. Sebab-sebab dari penyedia jasa
- Pekerjaan yang cacat/mutu pekerjaan buruk - Kelambatan penyelesaian. - Klaim tandingan /perlawanan klaim. - Pekerjaan tidak sesuai spesifikasi. - Bahan yang dipakai tidak memenuhi syarat garansi. Adapun jenis-jenis klaim adalah : - Klaim tambahan biaya dan waktu - Klaim biaya tak iangsung (overhead) - Klaim tambahan waktu (tanpa tambahan biaya) - Klaim kompensasi lain biaya. Robert D. Gilbreath dalam bukunya yang berjudul Managing Construction Contracts menulis bahwa struktur klaim adalah sebagai berikut: 1. Keterangan mengenai ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat kontrak seperti lingkup pekerjaan dan struktur pembiayaan yang meliputi bagian pekerjaan yang ditanyakan. 2. Keterangan mengenai fakta ( apa yang terjadi/tidak terjadi yang diuraikan secara kronologis). 3. Akibat dan keadaan rangsangan klaim yang disajikan dalam bentuk uraian. 4. Analisis biaya, termasuk per-bandingan antara biaya se-sungguhnya dan yang diperkirakan. Bila suatu klaim muncul baik itu dari penyedia jasa kepada pengguna jasa atau sebaliknya,
maka klaim tersebut harus dianalisis secara cermat. Adapun untuk menganalisis suatu klaim dibagi dalam 3 tahapan, yaitu: 1. Analisis secara faktual ( apa sesungguhnya yang terjadi). 2. Analisis secara hukum atau berdasarkan kontrak ( apakah benar penyedia jasa atau pengguna jasa berhak untuk mengajukan klaim). 3. Analisis biaya ( berupa biaya tambahan uang atau waktu harus diberikan kepada penyedia jasa).
4. PEMBAHASAN Proyek pekerjaan Pengadaan Gedung Kesehatan pada Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta ini di dalam pelaksanaanya mengalami permasalahan permasalahan yang berakibat kerugian pada pihak kontraktor, sehingga pada akhirnya pihak kontraktor mengajukan klaim (permintaan atau permohonan) kepada pihak pengguna user. Dalam pembahasan per-masalahan ini akan di kaji melalui: 1. Pembahasan tentang pasal-pasal yang memungkinkan adanya klaim pada isi dokumen kontrak. 2. Pembahasan tentang proses pengajuan klaim. 4.1. Pembahasan Isi Dokumen Kontrak Pasal 09 Jangka Waktu Pelaksanaan 1. Jangka waktu pelaksanaan pe-kerjaan pemborongan sampai 100% yang disebut pada pasal 1 Surat Perjanjian ini ditetapkan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 6 September 2007, berakhir tanggal 4 Desember 2007. 2. Jangka waktu pelaksanaan untuk setiap bagian pekerjaan ditetapkan sesuai jadwal waktu bagian pekerjaan
(timeschedule) pada lampiran Surat Perjanjian ini. 3. Perubahan jangka waktu tersebut pada ayat 2 pasal ini harus disetujui oleh PIHAK PERTAMA secara tertulis dan diketahui oleh pejabat yang berwenang dari Dinas Teknis terkait atau pejabat yang ditunjuk olehnya, bahwa waktu penyelesaian pekerjaan ditambah. Pada pasal 09 ayat 3 tersebut PIHAK KEDUA atau kontraktor mempunyai peluang untuk mengajukan klaim perubahan, waktu penyelesaian pekerjaan. Pasal 17 Kenaikan Harga dan Kompensasi 1. Kenaikan harga bahan-bahan, alat-alat dan upah selama masa pelaksanaan pekerjaan pemborongan ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA. 2. Pada dasarnya PIHAK KEDUA tidak dapat mengajukan tuntutan atau klaim atas harga bahan-bahan, alat-alat dan upah, terkecuali apabila terjadi tindakan atau kebijaksanaan pemerintah Republik Indonesia dalam bidang moneter, yang diumumkan secara resmi dan diatur dalam Peraturan Pemerintah, khususnya untuk pekerjaan pemborongan. 3. Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia jasa bilamana dapat dibuktikan merugikan penyedia jasa dalam hal: a. Pihak pengguna jasa memodifikasi atau mengubah jadual yang dapat
mempengaruhi pekerjaan penyedia jasa. b. Keterlambatan pembayaran ke-pada penyedia jasa c. Pihak pengguna jasa tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi atau instruksi sesuai jadual yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pekerjaan. d. Pihak pengguna jasa menginstruksikan kepada pihak penyedia jasa untuk melakukan pengujian tam-bahan yang telah di-laksanakan pengujian ter-nyata tidak ditemukan kerusakan / kegagalan / penyimpangan. Pada pasal 17 ayat 2 PIHAK KEDUA tidak dapat mengajukan klaim kenaikan harga kecuali apabila terjadi tindakan atau kebijaksanaan pemerintah RI dalam bidang moneter yang diumumkan secara resmi. Pada pasal 17 ayat a sampai d, penyedia jasa juga mempunyai peluang klaim untuk mendapatkan kompensasi jika pengguna jasa: - Memodifikasiatau mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pekerjaan penyedia jasa melakukan pembayaran yang terlambat kepada penyedia jasa. - Tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi atau instruksi yang sesuai jadual yang dibutuhkan sehingga mengakibatkan kerugian pada penyedia jasa. - Menginstruksikan untuk melakukan pengujian kepada penyedia jasa dan ternyata tidak ditemukan penyimpangan/kegagalan/kerusakan. Pasal 18 Pekerjaan Tambah Kurang 1. Penyimpangan –penyimpangan dan atau perubahan-perubahan yang merupakan penambahan pengurangan pekerjaan hanya dianggap sah sesudah mendapat perintah tertulis dari Pengawas
pekerjaan/ PIHAK PERTAMA, dengan menyebutkan jenis dan perincian pekerjaan secara jelas. 2. Perhitungan penambahan atau pengurangan pekerjaan di-lakukan atas dasar harga yang telah disetujui oleh kedua belah pihak jika tidak tecantum dalam daftar satuan pekerjaan. 3. Harga pekerjaan tambah kurang dalam ayat 1 dan 2 pasal ini setinggitingginya 10 % dari harga borongan dan sudah termasuk pajak yang akan dibayarkan oleh PIHAK KEDUA. 4. Adanya pekerjaan tambah kurang tidak dapat dipakai sebagai alasan untuk merubah waktu penyelesaian pekerjaan, kecuali atas persetujuan dari pengawas/ PIHAK PERTAMA. 5. Untuk pekerjaan tersebut diatas, maka dibuat Berita Acara Tambah Kurang. Jadi didalam dokumen kontrak ini terdapat 3 pasal yang dapat menjadi peluang untuk mengajukan klaim, yaitu pasal 9, 17 dan 18, kecuali keadaan Force Majeure yang diatur dalam pasal 10. Ketiga pasal dan satu pasal Force Majeure tersebut merupakan peluang klaim dari penyedia jasa kepada pengguna jasa.
Di dalam dokumen kontrak untuk pekerjaan ini juga terdapat peluang klaim oleh pengguna jasa kepada penyedia jasa, yaitu pasal 5 ayat 6 mengenai Bahan-bahan dan Alat-alat. Pasal 5 ayat 6 menyebutkan apabila kemudian ternyata bahwa bahan-bahan yang dipergunakan PIHAK KEDUA tidak memenuhi syarat-syarat yang telah disetujui bersama, maka PIHAK KEDUA diwajibkan untuk mengganti/ memperbaiki tanpa berhak menuntut kerugian karenanya. 4.2 Pembahasan Proses Pengajuan Klaim Pada proyek pekerjaan Pengadaan Gedung Kesehatan pada Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta ini terdapat 3 buah klaim (permintaan atau permohonan) yang diajukan oleh penyedia jasa kepada pengguna jasa. Sebuah klaim berupa klaim perpanjangan waktu dan dua buah klaim merupakan klaim pekerjaan tambah kurang. Pada klaim perpanjangan waktu disini disebabkan karena ijin pembongkaran belum turun jadi bukan karena ada perubahan pekerjaan. Untuk klaim yang kedua dan ketiga karena ada perbedaan antara gambar kerja dan BoQ yang mengakibatkan perubahan pekerjaan. Perkembangan kejadian suatu klaim akibat dari perubahan yang diperintahkan atau dimjnta menurut Robert D. Gilbreath dalam bukunya MANAGIANG CONSTRUCTION CONTRACTS, halaman 213 digambarkan sengai berikut:
a. Klaim pertama Permasalahan pertama mengenai jangka waktu pelaksanaan. Di sini merupakan permasalahan perijinan yang mengakibatkan penundaan pekerjaan dan bukan karena perubahan pekerjaan. Klaim ini terjadi karena ijin pembongkaran gedung yang lama dan tempat parkir belum turun. Proses menunggu turunnya ijin pembongkaran ini cukup lama yaitu sekitar satu bulan. Sehingga pekerjaan kontraktor menjadi tertunda, hal ini mempengaruhi waktu penyelesaian pekerjaan yang telah ditetapkan dalam dokumen kontrak. Oleh karena itu kontraktor mengajukan klaim (permintaan atau permohonan) untuk mendapatkan penambahan waktu pelaksanaan seperti yang tercantum dalam dokumen kontrak pasal 9. Kesepakatan terhadap usulan waktu tersebut diputuskan berdasarkan rapat perpanjangan waktu pelaksanaan yang disepakati bersama yaitu pelaksanaan berakhir tanggal 31 Desember 2007. Proses pengajuan klaim penambahan waktu tersebut adalah 1. Surat dari kontraktor ke PIHAK KESATU atau pemberi tugas, dalam hal ini dari BBKPMS. 2. Surat Undangan Rapat PerpanjanganWaktu 3. Pelaksanaan. Berita Acara Perpanjangan Waktu Pelaksanaan. 3. Surat Persetujuan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan.
b. Klaim kedua Klaim kedua terjadi pada pembangunan gedung Aula, dimana elevasi lantai di dalam gambar rencana ada peninggian setinggi 40 cm. Dengan peninggian elevasi setinggi 40 cm tersebut kontraktor harus menambah item pekerjaan urugan (leveling) yang mana item pekerjaan tersebut tidak ada dalam Bill of Quality (BoQ). Dengan adanya penambahan item pekerjaan tersebut kontraktor mengajukan klaim kepada PIHAK KESATU atau pemberi tugas seperti yang diatur dalam dokumen kontrak pada pasal 18. Didalam negosiasi antara PIHAK KESATU tidak menginginkan perubahan nilai kontrak, sehingga biaya penambahan item pekerjaan tersebut harus diambilkan dari item pekerjaan lain dengan pengurangan volume. Hasil negosiasi tersebut diputuskan bahwa biaya pekerjaan peninggian elevasi lantai sebesar 40 cm diambilkan dari pekerjaan paving halaman. Jadi volume pekerjaan paving halaman menjadi berkurang. Kesepakatan terhadap penambahan item pekerjaan tersebut diputuskan menjadi pekerjaan tambah kurang dengan proses sebagai berikut: 1. Surat dari kontraktor ke konsultan pengawas. 2. Surat dari konsultan pengawas ke BBKPMS. 3. Surat Undangan Negosiasi. 4. Berita Acara Tambah Kurang. 5. SPK Sementara. c. Klaim ketiga Klaim ketiga dengan permasalahan sama dengan permasalahan pada klaim kedua. Permasalahan terjadi pada pekerjaan paving halaman dimana elevasi paving halaman harus ditinggikan, sementara item pe-kerjaan untuk peninggian elevasi paving halaman ini juga tidak ada dalam
BoQ. Dengan adanya pe-nambahan item tersebut kontraktor mengajukan klaim kepada PIHAK KESATU atau pemberi tugas seperti yang diatur dalam dokumen kontrak pada pasal 18. Hasil negosiasi diputuskan bahwa biaya pekerjaan peninggian elevasi paving halaman diambilkan dari pekerjaan paving halaman. Jadi volume pekerjaan paving halaman menjadi berkurang. Kesepakatan terhadap penambahan item pekerjaan tersebut diputuskan menjadi pekerjaan tambah kurang dengan proses sebagai berikut: 1. Surat dari kontraktor ke konsultan pengawas. 2. Surat dan konsultan pengawas ke PIHAK KESATU atau pemberi tugas, dalam hal inidari BBKPMS. 3. Surat Undangan Negosiasi. 4. Berita Acara Tambah Kurang. 5. SPKSementara. 5. KESIMPULAN Dari hasil pembahasan pada proyek pekerjaan Pengadaan Gedung Kesehatan pada Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta Tahun Anggaran 2007 didapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1. Pada proyek tersebut terdapat 3 (tiga) permasalahan yang akhirnya menjadi klaim (permintaan atau permohonan) dari pihak penyedia jasa kepada pihak pengguna jasa yang tidak mengakibatkan addendum kontrak. 2. Di dalam dokumen kontrak terdapat 3 pasal yang
3.
4.
5.
6.
7.
merupakan peluang klaim dari penyedia jasa keoada pengguna jasa yaitu pasal 9. 17 dan 18, kecuali keadaan Force Majeure yang diatur pada pasal 10. didalam dokumen kontrak tersebut juga terdapat 1 pasal peluang klaim dari pengguna jasa ke penyedia jasa yaitu pada pasal 5. Ketiga klaim tersebut terdiri dari 1 jenis klaim pepanjangan waktu pelaksanaan merupakan pekerjaan tambah kurang yang semuanya diajukan oleh kontraktor kepada penggunajasa. Klaim pertama mengenai perpanjangan waktu pelaksanaan dimana pada dokumen kontrak pelaksanaan berakhir pada tanggal 4 Desember 2007 setelah melalui kesepakatan disetujui penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir sampai tanggal 31 Desember 2007. Kl ai m kedua t erj adi pada pembangunan gedung Aula dimana terdapat penambahan item pekerjaan yaitu peninggian elevasi lantai Aula setinggi 40 cm.Sesuai kesepakatan biaya penambahan item pekerjaan tersebut diambilkan dari pengurangan volume pekerjaan paving halaman. Klaim ketiga terjadi juga karena terdapat penambahan item pekerjaan peninggian elevasi paving halaman. Sesuai kesepakatan biaya penambahan item pekerjaan tersebut juga diambilkan dari pengurangan volume pekerjaan paving halaman. Dari hasil kesepakatan pada klaim kedua dan ketiga tersebut mengakibatkan penambahan item pekerjaan peninggian elevasi dan pengurangan volume pekerjaan Paving halaman yang semula dikerjakan seluas 2400 m2 menjadi 1950 m2.
6. DAFTAR PUSTAKA Barrie, Donald S. And Paulson, Boyd C. JR., 2004, Manajemen Konstruksi Profesional, Penerbit Erlangga, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000, Tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Jasa Konstruksi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi Yasin, Nazarkhan, 2004, Mengenal Klaim Konstruksi & Penyelesaian sengketa Konstruksi, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Tahun 2004. Biodata penulis: Herman Susila, Alumni SI Teknik S i pi l Uni versi t as Tunas Pembangunan Surakarta (1998), Dosen program studi Teknik sipil Fakultas Teknik UTP Surakarta.
