Sambutan dari Kepala Perwakilan

1

Profil BPKP Provinsi Sumatera Barat

Sambutan dari Kepala Perwakilan Assalamu’alaikum Wr.Wb. Salam Sejahtera untuk kita semua Profil Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat merupakan media informasi sebagai salah satu sarana komunikasi dengan memberikan gambaran singkat eksistensi, tusi dan tanggungjawab BPKP dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di daerah, khususnya di Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP adalah internal auditor yang memiliki tugas melakukan pengawasan intern atas akuntabilitas keuangan negara dan pembangunan nasional melalui kegiatan assurance dan consultancy. Wilayah kerja Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat meliputi 20 (dua puluh) Pemerintah Daerah yang meliputi 1 (satu) Pemerintah Provinsi, 12 (dua belas) Kabupaten dan 7 (tujuh) Kota. Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat telah melakukan berbagai aktivitas dan kegiatan dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara pada dua puluh Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD serta Instansi Vertikal. Dengan keterbatasan jumlah SDM, anggaran dan sarana prasarana merupakan suatu tantangan bagi Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi para pemangku kepentingan.

FOTO KAPER

Kami menyadari bahwa layanan kepada para pemangku kepentingan belum maksimal karena keterbatasan sumber daya, namun Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat berkomitmen untuk tetap mewujudkan kinerja yang handal sekaligus memberikan layanan terbaik bagi stakeholders.

Padang, 26 Februari 2016 Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Herman Hermawan

2


Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dalam menjalankan fungsinya, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat memiliki susunan organisasi terlihat dalam bagan dibawah ini: Kepala Perwakilan Herman Hermawan

Kabag Tata Usaha Sugeng Riyadi

Kasubag Kepegawaian Jang Sepriadi

Kasubag Keuangan Agus Yulianto

Kasubag Umum Susan Prasetya

Kelompok Jabatan Fungsional

Korwas Instansi Pemerintah Pusat Dessy Adin

Korwas Akuntabilitas Pemerintah Daerah M.V. Chinggih W

Korwas Akuntan Negara Marsudi

Korwas Investigasi Bambang Ari S.

Korwas Program dan Pelaporan dan Pembinaan APIP Novizar

Perwakilan BPKP dipimpin oleh seorang Kepala Perwakilan yang dibantu oleh satu Kepala Bagian Tata Usaha, tiga Kepala Sub Bagian yakni Kepegawaian, Keuangan dan Umum serta lima koordinator pengawasan yang membawahi bidangnya masing-masing: Bidang Instansi Pemerintah Pusat, Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah, Bidang Akuntan Negara, Bidang Investigasi

3


Wilayah Kerja Provinsi Sumatera Barat berada di pesisir barat bagian tengah Pulau Sumatera. Wilayah Sumatera Barat merupakan dataran rendah di pantai barat dan dataran tinggi vulkanik dibentuk oleh Bukit Barisan yang terdiri dari satu Provinsi, Tujuh Kota dan Dua Belas Kabupaten . Di samping Provinsi, Kota, dan Kabupaten, satuan pemerintahan terkecil di Sumatera Barat adalah nagari atau desa adat menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dua puluh Pemerintah Daerah yang menjadi wilayah kerja Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat tersebut, meliputi: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Provinsi Sumatera Barat Kota Padang Kota Pariaman Kota Solok Kota Payakumbuh Kota Bukittinggi Kota Padang Panjang Kota Sawahlunto Kabupaten Padang Pariaman Kabupaten Solok Kabupaten Solok Selatan Kabupaten Agam Kabupaten Lima Puluh Kota Kabupaten Pasaman Kabupaten Pasaman Barat Kabupaten Dhamasraya Kabupaten Kepulauan Mentawai Kabupaten Sijunjung Kabupaten Pesisir Selatan Kabupaten Tanah Datar


Sejarah Singkat Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat

Kantor Pengawasan Anggaran Negara (KPAN) Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara (DJPKN), yang beralamat di Jalan Rasuna Said Nomor 69 Padang merupakan cikal bakal keberadaan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat. Sejalan penggantian nama DJPKN menjadi BPKP berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, maka KPAN Provinsi Sumatera Barat berubah menjadi Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat. Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat sejak tahun 1983, telah dipimpin oleh 16 orang Kepala Perwakilan yaitu Soedarjanto, Abdul Hakim Kasim, S. Heroetomo, Tatang Sayuti, Zaenal Arifin, Odang Ruchendi, Arsil A. Oemry, A. Syukur R. Eppe, Tarwin, Agus Sukaton, Nono Sukarna, Endrang, Agus Setianto, Achdiman Kartadimadja, Arman Sahri Harahap dan Herman Hermawan yang masih menjabat sampai saat ini. Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat berkantor di Jalan Rasuna Said Nomor 69 Padang sampai terjadinya bencana alam tanggal 30 September 2009. Pasca bencana alam tersebut, s.d 21 Desember 2012 untuk sementara Rumah Jabatan Kepala Perwakilan di Jalan Ciliwung nomor 3 Padang difungsikan sebagai Kantor Perwakilan. Sejak 22 Desember 2012, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat menempati kantor baru di Jalan By Pass Km. 14, Aie Pacah, Padang.

4

5


6


Pemangku Kepentingan Pemangku kepentingan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat adalah 20 Pemerintah Daerah, 21 BUMD, 16 PDAM, 8 BLUD, 1 BUMN, 6 Perguruan Tinggi, 27 Instansi Vertikal dan Lembaga Negara Lainnya. Pemerintah Daerah: 1. Provinsi Sumatera Barat 2. Kota Padang 3. Kota Pariaman 4. Kota Solok 5. Kota Payakumbuh 6. Kota Bukittinggi 7. Kota Padang Panjang 8. Kota Sawahlunto 9. Kabupaten Padang Pariaman 10. Kabupaten Solok 11. Kabupaten Solok Selatan 12. Kabupaten Agam 13. Kabupaten Limapuluh Kota 14. Kabupaten Pasaman 15. Kabupaten Pasaman Barat 16. Kabupaten Dharmasraya 17. Kabupaten Kepulauan Mentawai 18. Kabupaten Sijunjung 19. Kabupaten Pesisir Selatan 20. Kabupaten Tanah Datar

BUMN PT. Semen Padang

BUMD (Perusda Lainnya) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Bank Nagari BPR Pagai Utara Selatan BPR Sipora PT Grafika Jaya Sumbar PT Dinamika Sumbar Jaya PT Andalas Tuah Sakato PT Pembangunan Sumbar PT Andalas Rekasindo Pratama PD Saranto Sasurambi PT Sanjung Husada Mandiri PT Equator Pasaman

12. PD Solinda 13. PD Kinantan 14. PD Tuah Sepakat 15. PD Gonjong Limo Sakato 16. PT Wahana Wisata Sawahlunto 17. PT Lembu Betina Subur 18. PD Perkebunan Binuang Sejahtera 19. PT Balairung Citra Sumbar 20. PT Mekar Jaya Madani 21. Asuransi Bangun Askrida

7


PDAM 1. Kota Padang 2. Kota Padang Panjang 3. Kota Bukittinggi 4. Kota Payakumbuh 5. Kota Solok 6. Kota Sawahlunto 7. Kabupaten Padang Pariaman 8. Kabupaten Agam

9. Kabupaten Limapuluh Kota 10. Kabupaten Pasaman 11. Kabupaten Pasaman Barat 12. Kabupaten Pesisir Selatan 13. Kabupaten Solok 14. Kabupaten Solok Selatan 15. Kabupaten Sijunjung 16. Kabupaten Tanah Datar

Rumah Sakit Daerah BLUD 1. 2. 3. 4.

RSUD Achmad Mochtar Bukittinggi RSJ Prof. HB Sa’anin Padang RSUD Pariaman RSUD Solok

5 . RSUD MA Hanafiah Batusangkar 6. RSUD Padang Panjang 7. RSUD Sawahlunto 8. RSUD Adnan WD Payakumbuh

Perguruan Tinggi 1. Universitas Andalas 2. IAIN Imam Bonjol 3. Politeknik Negeri Padang

4. Universitas Negeri Padang 5. STAIN Bukittinggi 6. Institut Seni Indonesia

Instansi Vertikal dan Lembaga Negara Lainnya 1. Kementerian PU 2. Kementerian Kesehatan 3. RSUD M. Djamil 4. RSSN Bukittinggi 5. Politeknik Tenaga Kesehatan 6. Kejaksaan Negeri 7. Kanwil Kemenkumham 8. Kejaksaan Tinggi 9. Pengadilan Negeri 10. Pengadilan Agama 11. Kementerian Agama 12. Kementerian Sosial 13. Dinas Pertanian, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi Sumbar 14. Balai Pembibitan Ternak Unggul Hijauan Pakan Ternak Padang Mangatas

15. Politeknik Negeri Padang 16. Universitas Negeri Padang 17. Institut Seni Indonesia 18. Universitas Andalas 19. Komisi Pemilihan Umum 20. Badan Pengawas Pemilihan Umum 21. Badan Pertanahan Nasional 22. Badan Lingkungan Hidup 23. IAIN Imam Bonjol 24. Badan Pusat Statistik 25. Kemenakertrans 26. POLRI-POLDA 27. Badan Nasional Penanggulangan Bencana

8


Produk dan Layanan Untuk melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat memiliki empat bidang dan satu bagian.

BAGIAN TATA USAHA Bagian Tata Usaha memiliki tugas dan fungsi melakukan penyusunan rencana dan program pengawasan, urusan kepegawaian, keuangan, persuratan, urusan dalam, perlengkapan, rumah tangga, pengelolaan perpustakaan dan pelaporan hasil pengawasan. Bagian Tata Usaha membawahi Subbagian Program dan Pelaporan, Subbagian Keuangan, Subbagian Kepegawaian dan Subbagian Umum.

TATA USAHA

9


BIDANG PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH PUSAT

I P P

Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat memiliki tugas dan fungsi melakukan pengawasan terhadap Instansi Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi Sumatera Barat.  Audit keuangan pinjaman hibah luar negeri (LOAN)  Audit Kinerja  Audit Operasional  Audit Optimalisasi Peningkatan Penerimaan Negara  Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan  Sosialisasi dan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Instansi Pemerintah  Pendampingan Inventarisasi Barang Milik Negara  Sosialisasi, Asistensi, Pendampingan Penyelenggaraan SPIP Instansi Vertikal

10

Profil BPKP Provinsi Sumatera Barat BIDANG AKUNTABILITAS PEMERINTAH DAERAH Bidang APD memiliki tugas dan fungsi melakukan Pengawasan terhadap Pemerintah daerah di Wilayah Provinsi Sumatera Barat.  Pendampingan Penyusunan Renstra, Tapkin, dan LAKIP Pemda  Sosialisasi Good Governance di Pemda  Manajemen Risiko Sektor Publik  Asistensi/Bimbingan Teknis Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)  Asistensi/Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Pemda  Peningkatan Kapasitas APIP Daerah  Optimalisasi Penerimaan Asli Daerah  Bimbingan Teknis Pengelolaan Aset Daerah  Pendampingan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  Sosialisasi, Asistensi, Pendampingan SPIP Pemerintah Daerah  Konsultasi Pengadaan Barang dan Jasa

A P D

11


BIDANG AKUNTAN NEGARA Bidang AN memiliki tugas dan fungsi melakukan Pengawasan terhadap BUMN, BUMD, BLU/D di Wilayah Provinsi Sumatera Barat.  Asistensi Good Corporate Governance pada BUMN/D  Asistensi Manajemen Aset BUMD  Asistensi Key Performance Indicator  Asistensi Pengembangan Manajemen Risiko (MR)  Asistensi dan Pendampingan Penerapan SAKETAP pada PDAM  Sosialisasi dan Asistensi Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan BLUD  Bimbingan Teknis Pengembangan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Perusahaan  Reviu mendalam Laporan Keuangan Perusahaan/Due Diligence  Audit Kinerja BUMD  Penilaian (Assesment) Penerapan GCG, MR, SPI.

A N

12

Profil BPKP Provinsi Sumatera Barat BIDANG INVESTIGASI Bidang Investigasi memiliki tugas pokok fungsi menangani kasus yang berindikasi tindak pidana korupsi, penyesuaian harga, klaim, hambatan kelancaran pembangunan dengan pemangku kepentingan Aparat Penegak Hukum, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD,BLU/D dan Pengaduan Masyarakat.  Audit Investigatif atas kegiatan yang berindikasi TPK  Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara  Audit Klaim  Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan  Sosialisasi dan Asistensi Implementasi Fraud Control Plan (FCP)  Pemberian Keterangan Ahli kepada Penyidik dan Persidangan TPK  Kajian Hasil Pengawasan  Sosialisasi Program Anti Korupsi (SOSPAK)  Koordinasi Pengawasan dengan instansi Penyidik (Kejaksaan, Kepolisian, KPK)

I N V E S

13


Komposisi Pegawai Guna menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Perwakilan BPKP memiliki tenaga SDM yang handal. Posisi pegawai per 1 Januari 2016 berjumlah 137 orang pegawai dengan rincian 10 orang Pejabat Struktural, 73 orang Pejabat Fungsional Auditor, 23 orang Pejabat Fungsional Umum dan 31 Tenaga Harian Lepas. Menurut jenis kelamin, 81 pegawai adalah laki-laki dan 56 adalah perempuan.


Berdasarkan golongan, sebanyak 14 orang merupakan golongan II, 72 orang golongan III, 20 orang termasuk golongan IV serta 31 orang merupakan THL. Berdasarkan pendidikan sebanyak 2 orang pegawai lulusan SD, 2 pegawai lulusan SLTP, 37 pegawai lulusan SLTA, 26 pegawai D3, 65 pegawai lulusan S1 dan 5 pegawai lulusan S2.

14

15

Profil BPKP Provinsi Sumatera Barat Komposisi PFA yang berada pada bidang dan bagian per 1 Januari 2016 yakni 20 orang merupakan bidang IPP dengan 5 Pengendali Teknis, 2 Ketua Tim dan 13 Anggota Tim. Bidang APD memiliki 21 PFA dengan rincian 4 Pengendali Teknis, 5 Ketua Tim dan 12 Anggota Tim. Bidang Akuntan Negara memiliki 14 PFA dengan 3 Pengendali Teknis, 3 orang Ketua Tim dan 8 orang Anggota Tim. Bidang Investigasi memiliki 12 PFA dengan 2 Pengendali Teknis, 3 orang Ketua Tim dan 7 Anggota Tim. Tata Usaha memiliki 6 Anggota Tim.

BIDANG/ BAGIAN IPP APD AN INVESTIGASI TATA USAHA Jumlah

DALNIS

KT

AT

JUMLAH

5 4 3 2 14

2 5 3 3 13

13 12 8 7 6 46

20 21 14 12 6 73

Laporan Realisasi Anggaran Uraian

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

%

Sisa (Rp)

Belanja Pegawai

15.092.734.000

14.772.376.906

98,55

30.357.094

Belanja Barang

7.959.175.000

7.602.743.576

95,22

356.431.424

Belanja Modal

1.386.225.000

1.371.030.757

98,90

15.194.243

23.645.391.906

23.839.308.629

97,55

741.982.761

Jumlah

Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pegawai untuk tahun 2015 sebanyak 98,55% dengan anggaran Rp15.092.734.000 dan direalisasikan sebesar Rp14.772.376.906,00 dengan sisa anggaran sebanyak Rp30.357.094,00. Realisasi Belanja barang sebesar 95,22% dengan anggaran sebesar Rp7.959.175.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp 7.602.743.576,00 dengan sisa anggaran sebanyak Rp 356.431.424,00. Realisasi Belanja Modal sebesar 98,90% dengan anggaran sebesar Rp 1.386.225.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.371.030.757,00 dengan sisa anggran sebesa Rp 15.194.243,00.

16


SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan Prasarana Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat yakni terdiri dari tanah bangunan kantor pemerintah, tanah bangunan rumah negara, bangunan gedung kantor dan bangunan rumah negara dengan nilai masing-masing adalah Rp15.923.451.000,00 seluas 20,810 M2; Rp2,470.590.000,00 dengan luas sebanyak 7.058 M2; 2 unit bangunan gedung kantor dengan nilai Rp 38.680.609.371,00 dan 29 unit bangunan rumah negara dengan nilai Rp3.299.161.598,00. No

Peruntukan

Unit

Kondisi Keterangan Lokasi

1)

Kepala Perwakilan

1 B

Jl. Ciliwung No 3

2)

Kepala Bagian TU

1 B

Jl. Bengkulu No 11

3)

Kepala Bidang

4 B

Jl.Bengkulu No 12, 13, 14 dan 15

4)

Kasubbag

3 B

Jl.Bahasa No 56; Jl Kimia No 31 dan 32

5)

PFA

18 B

Jl Belanti Barat IV No 2A, 2B, IV b; Jl Nangka No 10 ,11 Jl Matematika No 7, 9,11; Gang Ikhlas III No 3,4, 4a Jl Gajah Mada Rt 1/5 No 1-5 ; Jl Sumbawa No 3 Jl Sawahan I/4a

6)

Staf TU

1 B

Jl.Belanti Barat No IV a

7)

Kosong

1 B

Jl Bahasa 57 (Rehabilitasi)

17

Profil BPKP Provinsi Sumatera Barat Terdapat 29 unit rumah dinas yang ditempati oleh Kepala Perwakilan, Kepala Bagian Tata Usaha, 4 Kepala Bidang, 3 Kepala Sub Bagian, 18 PFA. 1 orang staf TU dan 1 rumah dinas masih kosong dengan rincian sedang proses rehabilitasi

Kendaraan yang dimiliki oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat yakni 12 kendaraan dengan rincian 1 unit kendaraan roda 6 dengan nilai Rp 68.000.000,00; 7 unit kendaraan roda empat dengan nilai Rp 868.903.250.000,00 dan 4 unit kendaraan roda 2 dengan nilai Rp 39.380.500,00,Kendaraan roda empat sebanyak 7 unit dengan jumlah nilai sebanyak Rp 868.903.250,00 terdiri dari 3 unit kondisi baik dan 4 unit rusak ringan No

Jenis

Unit

1 Kijang Inova

1

Tahun Kondisi Perolehan 2007 B

Warna

Nopol

Nilai (Rp)

2 Kijang Inova

1

2006

B

Merah marun

BA 1892 BD

198.478.000,00

3 Kijang kapsul

1

2002

RR

Biru metalik

BA 1885 BD

105.000.000,00

4 Kijang kapsul

1

2002

RR

Coklat metalik

BA 1133 BG

105.000.000,00

5 Kijang Grand

1

1996

RR

Hijau

BA 1628 AE

60.000.000,00

6 Kijang Super

1

1990

RR

Biru metalik

BA 1415 AB

19.873.750,00

7 Toyota Avanza

1

2014

B

Hitam metalik

B 1633 TUN

180.551.500,00

Jumlah

7

Hitam

BA 38

200.000.000,00

868.903.250.00

Profil BPKP Provinsi Sumatera Barat Kendaraan roda dua sebanyak 4 unit dengan nilai sebesar Rp 39.380.500,00 dengan 3 unit berkondisi rusak ringan dan 1 unit rusak berat.

No

Jenis

Unit

Tahun Kondisi Warna Perolehan

Nomor Polisi

Nilai (Rp)

1

Suzuki Tunder

1

2005

RR

Hitam

BA 2820 AE

12.050.000,00

2

Honda GL Pro

1

2006

RR

Hitam

BA 3588 AV

15.342.000,00

3

Honda Legenda

1

2001

RR

Hitam

BA 2090 AQ

8.588.500,00

4

Honda Legenda

1

2001

RB

Hitam

BA 2041 AQ

3.400.000,00

Jumlah

4

39.380.500,00

Kondisi bus yakni rusak ringan dengan nilai sebesar Rp 68.000.000,00.

No 1

Jenis Bus 3/4 Jumlah

Unit

Tahun Kondisi Warna Perolehan

1

2006

1

RR

Biru

Nomor Polisi

Nilai (Rp)

B 7321 IQ

68.000.000,00

RR

68.000.000,00

Inventaris peralatan kantor dengan total nilai Rp 6.033.430.342,00 dengan rincian persediaan sebanyak Rp88.187.703; 1.138 peralatan dan mesin dengan nilai Rp 5.896.459,00; 1 jaringan instalasi dengan nilai Rp 45.071.180,00 dan 2 aset tetap lainnya dengan nilai Rp 3.700.000,00. No

Uraian

Jumlah

1

Persediaan

2 3

Peralatan dan Mesin (tidak termasuk kendaraan dinas) Jaringan Instalasi

4

Aset Tetap Lainnya

Satuan - -

Jumlah

Nilai (Rp) 88.187.703,00

1.138 Unit

5.896.471.459,00

1 Unit

45.071.180,00

2 Unit

3.700.000,00 6.033.430.342,00

18

19


Rencana dan Realisasi Kerja Pengawasan Tahun 2015

Bidang IPP 1. Rencana PKPT IPP Tahun 2015 adalah 124 penugasan PKPT. Realisasi mencapai 100% atau dijalankan sebanyak 124 penugasan PKPT. 2. Realisasi non PKPT sebanyak 104 penugasan. 3. Laporan terbit sebanyak 124 laporan PKPT dan 104 laporan non PKPT atau sebanyak 100%. Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah 1. Rencana PKPT APD Tahun 2015 adalah 129 penugasan PKPT. Realisasi mencapai 96,12% atau dijalankan sebanyak 124 penugasan PKPT. 2. Realisasi non PKPT sebanyak 134 penugasan. 3. Laporan terbit sebanyak 124 laporan PKPT dan 134 laporan non PKPT Bidang Akuntan Negara 1. Rencana PKPT AN Tahun 2015 adalah 58 penugasan PKPT. Realisasi mencapai 100% atau dijalankan sebanyak 58 penugasan PKPT. 2. Realisasi non PKPT sebanyak 42 penugasan. 3. Laporan terbit sebanyak 58 laporan PKPT dan 42 laporan non PKPT. Bidang Investigasi 1. Rencana PKPT Investigasi Tahun 2015 adalah 59 penugasan PKPT. Realisasi mencapai 89,93% atau dijalankan sebanyak 53 penugasan PKPT. 2. Realisasi non PKPT sebanyak 24 penugasan. 3. Laporan terbit sebanyak 47 laporan PKPT dan 23 laporan non PKPT.

20


Pelaksanaan Tupoksi HASIL EVALUASI INSPEKTORAT BPKP TAHUN 2014/2015 1. Evaluasi Kinerja memperoleh skor 87,43 (Baik) 2. Evaluasi LAKIP 2014 memperoleh capaian skor 84,08 (Baik) 3. Evaluasi SPIP 2015 memperoleh skor 77,17 (Baik) 4. Tingkat Maturitas SPIP tahun 2015 Level 3 (Terdefinisi) skor 3,04

Saldo temuan dan tindak lanjut hasil pengawasan BPKP Sumatera Barat periode pelaporan sampai dengan 31 Desember 2015:

Kej.

Temuan Nilai (Rp)

Kej.

11069

253.238.815.898,85

10558

Tindak Lanjut Nilai (Rp) 242.583.705.062,32

Kej.

Saldo Nilai (Rp)

511

10.655.110.836,53

21


Sambutan dari Kepala Perwakilan

Recommend Documents