KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA PRAHA KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK REPUBLIK CEKO N OMOR : A44[KP lal 1 1 1201 5
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI PRAHA
KEPALA PERWAKILAN REPUBLI K INDONESIA, Menimbang
.
cl.
Bahwa Surat Keputusan Kepala Perwakilan
Republik
lndonesia No. SK 033/KP/l/0812014 tanggal 1 Agustus 2014 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kedutaan Besar Republik lndonesia di Praha perlu disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Rl; b. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir (a) tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Kepala Peruvakilan Republik lndonesia Praha; Mengingat
:
1.
Undang-Undang No. 06 tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2011, Nomor 52);
Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 47); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaraan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesla Tahun 2004 Nomor 5); 5. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1997 Nomar 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3760);
2.
6.
7.
8.
9.
Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 33 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Luar Negeri; Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Rl; Keputusan Menteri Luar negeri Republik lndonesia No. SP/2891/BUllXl81lO1 tentang Wewenang dalam Pengurusan Keuangan Negara pada Penrvakilan Republik lndonesia di Luar Negeri;
Keputusan Menteri Luar Negeri Republik lndonesia No. 06/A/0T /112004, tanggal 1 Juni 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Umum Perwakilan Republik lndonesia di Luar Negeri;
Memperhatikan
Surat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rl No. 02/Sffim-BraPral1A2O15 tanggal I Oktober 2015 perihal Penyampaian Konsep Temuan Pemeriksaan
MEMUTUSKAN
:
Menetapkan
KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN
Pertama
Menyesuaikan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Perwakilan Republik lndonesia Republik Ceko ditetapkan dengan jumlah sebagaimana terlampir dalam lampiran Surat ini.
Kedua
Mencabut Surat Keputusan Kepala Perwakilan Republik lndonesia di Praha No. SK 033/KP/l/0812014 tanggal 1 Agustus 2014 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kedutaan Besar
REPUBLIK INDONESIA TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI PRAHA
di
Republik lndonesia di Praha. Ketiga
Mencabut Keputusan Kepala Penryakilan Republik lndonesia di Praha No. 034/KP/l/0812015 tentang Perubahan Frekuensi Penyetoran PNBP Kedutaan Besar Republik lndonesia Praha ke Pusat.
Keempat
Biaya Keimigrasian dan Kekonsuleran pada Kedutaan Besar Republik lndonesia di Praha ditetapkan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat (USD) dengan asumsi 1 USD ekuivalen Rp. 12.000,-.
Kelima
Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan ini, dipungut oleh Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan pada Kedutaan Besar Republik lndonesia di Praha, disetorkan ke kas negara setiap minggu, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Keenam
1 Desember 2015 dan akan ditinjau secara berkala apabila terjadi Keputusan ini mulai berlaku terhitung tanggal
perubahan kebijakan dari Pemerintah Republik lndonesia yang berkaitan dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak serta adanya kondisi tertentu seperti terjadi fluktuasi nilai tukar mata uang yang tajam sehingga merugikan negara, dengan kemudian hari ternyata terdapat ketentuan apabila kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
di
Ditetapkan di Pada tanggal
:w+f h.ffi B
Tembusan disampaikan kepada: 1. Yth. Menteri Luar Negeri Rl 2. Yth. Menteri Hukum dan HAM Rl 3. Yth. Sekretaris Jenderal, Kemlu Rl 4. Yth. lnspektur Jenderal, Kemlu Rl 5. Yth. Dirjen Protokol dan Konsuler, Kemlu Rl 6. Yth. Dirjen lmigrasi, Kemkumham Rl 7. Yth. Direktur Konsuler, Kemlu Rl 8. Arsip
: :
Praha November 2015
f,
Lampiran: KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN Rl
Nomor :O44lKPlll11nA15 BIAYA KETMIGRASIAN DAN KEKONSULERAN PADA KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI PRAHA JENIS PENERIiNAAN NEGARA BUKAN PAJAK PELAYANAN KEIMIGRASIAN 1. DOKUMEN PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA a. Paspor biasa 48 halaman untuk WNI perorangan
b. c.
d. e.
f.
SATUAN
per Buku per Buku
Paspor biasa 48 halaman pengganti yang hilang yang masih berlaku disebabkan kelalaian per Buku Paspor biasa 48 halaman pengganti yang rusak yang masih berlaku Paspor biasa 48 halaman pengganti yang hilangl rusak yang masih per Buku berlaku disebabkan karena bencana alam dan awak kapal yang kapalnya tenggelam per Buku Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) untuk WNI Perorangan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) untuk WNI yang selesai menjalani hukuman di luar negeri yang pulang/ dideportasi oleh oemerintah asinq di luar neoeri
TARIF
fUSDI
25 50 25 25 E
per Buku c
2. V|SA
a. Visa Kunjungan b. Visa Kunjungan
c.
Beberapa Kali Perjalanan Dihitung Per Tahun
VisaTinggal Terbatas - Untuk 6 (enam) bulan
per Orang
50 110
per Orang
55
- Untuk 1 (satu) tahun - Untuk 2 (dua) tahun
per Orang
105
per Orang
180
Biaya Pengiriman Kawat Persetujuan ke Perwakilan Rl di Luar Negeri Visa Diplomatik dan Dinas
per Orang per Orang
0
Fasilitas Keimigrasian {Affidavit) basi Anak Kewarqaneqaraan Ganda
oer Orano
1E
d. e. 3.
per Orang
10
II. JASA KONSULER
1.
Biaya Legalisasi Dokumen
per Surat
25
2.
Legalisasi Terjemahan Biaya Surat Keterangan
per Surat
20
a. Surat Keterangan Nikah
per Surat
25
b. Surat Pernyataan Lahir
per Surat
15
c. Surat keterangan SIM
per Surat
20
d. Surat Keterangan Jalan/ Barang Pindahan
per Surat
15
e. Surat Keterangan Kematian/ Abu Jenazah
per Surat
0
Biaya Pendaftaran Memperoleh Kewarganegaraan Republik lndonesia bagianak berdasarkan perkawinan campuran (Pasal41 UU Nomor4l tahun 2006)
Permohonan
Biaya pembuatan duplikat Keputusan Menteri tentang memperoleh Kewarganegaraan Rl (Pasal41 UU Nomor 12 Tahun 2006) Biaya Pendaftaran Menyatakan Memilih Kewarganegaraan Rl bagi anak berkewarganegaraan ganda (Pasal 6 UU Nomor 12 Tahun 2006) Biaya pembuatan duplikat Keputusan Menteri tentang Menyatiakan Kewarganegaraan bagi anak berkewarganegaraan ganda {Pasal 6 UU Nomor 12 Tahun 2006) Biaya permohonan/ pendaftaran Memperoleh Kembali Kewarganegaraan lndonesia (Pasal6 UU Nomor 12 Tahun 2006) Permohonan Biaya pembuatan duplikat Keputusan Menteri tentang Memperoleh
Praha, Kepala Penuakilan Rl,
s R'o
6
November2OlS
per Permohonan
