4 i.. &s rlaa r
\i\:*
'
..:;
i/*
j:j,
Fffi# 8.,_.'z!/ ,i:;.ir
KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA PRAHA KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK REPUBLIK CEKO NOMOR: 044lKP lll 1 I 1201 5 TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI PRAHA KEPALA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA,
Bahwa Surat Keputusan Kepala Peruvakilan
Menimbang
Mengingat
Republik lndonesia No. SK 033/KP/l/0812014 tanggal 1 Agustus 2014 ientang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kedutaan Besar Republik lndonesia di Praha perlu disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Rl; Bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir (a) tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Kepala Perwakilan Republik Indonesia Praha; 1.
Undang-Undang No. 06 tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2011, Nomor 52);
Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaraan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 20M Nomor 5); Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3760);
o,
7.
Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 33 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Luar Negeri; Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak AsasiManusia Rl; Keputusan Menteri Luar negeri Republik lndonesia No. SP/2891/BUllKl91l01 tentang Wewenang dalam Pengurusan Keuangan Negara pada Penrakilan Republik lndonesia di Luar Negeri;
L Keputusan Menteri Luar Negeri Republik lndonesia
No.
06lNOTNll2004, tanggal 1 Juni 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Umum Perwakilan Republik lndonesia di Luar Negeri;
Memperhatikan
Surat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rl No. 02iS/Tim-BraPral1Ol2015 tanggal I Oktober 2015 perihal Penyampaian Konsep Temuan Pemeriksaan
MEMUTUSKAN: Menetapkan
KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA D! PRAHA
Pertama
Menyesuaikan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Perwakilan Republik lndonesia Republik Ceko
di
ditetapkan dengan jumlah sebagaimana terlampir dalam lampiran Surat ini.
Kedua
Mencabut Surat Keputusan Kepala Perwakilan Republik lndonesia di Praha No. SK 033/KP/l/0812014 tanggal 1 Agustus 2014 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kedutaan Besar Republik lndonesia di Praha.
Ketiga
Mencabut Keputusan Kepala Penrvakilan Republik lndonesia di Praha No. 034/KPillAg211s tentang Perubahan Frekuensi Penyetoran PNBP Kedutaan Besar Republik lndonesia Praha ke Pusat.
Keempat
Biaya Keimigrasian dan Kekonsuleran pada Kedutaan Besar Republik lndonesia di Praha ditetapkan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat (USD) dengan asumsi 1 USD ekuivalen Rp. 12.000,-.
Kelima
Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan ini, dipungut oleh Bendaharawan dan Penatia Kerumahtanggaan pada Kedutaan Besar Republik lndonesia di Praha, disetorkan ke kas negara setiap minggu, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Keenam
Keputusan ini mulai berlaku terhitung tanggal
1 Desember
2015 dan akan ditinjau secara berkala apabila
terjadi perubahan kebijakan dari Pemerintah Republik lndonesia yang bed
uang yang tajam sehingga merugikan negara, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Pada tanggal
:
Praha November 2015
:$
Perwakilan Republik lndonesia,
Tembusan disampaikan kepada: 1. Yth. Menteri Luar Negeri Rl 2. Yth. Menteri Hukum dan HAM Rl 3. Yth. Sekretaris Jenderal, Kemlu Rl 4. Yth. lnspektur Jenderal, Kemlu Rl 5. Yth. Dirjen Protokoldan Konsuler, Kemlu Rl 6. Yth. Dirjen lmigrasi, Kemkumham Rl 7. Yth. Direktur Konsuler, Kemlu Rl 8. Arsip
Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN Rl
Nomor
:044lKPlll1112015 BIAYA KEIMIGRASIAN DAN KEKONSULERAN PADA KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DIPRAHA
JENIS.PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
SATUAN
TARIF
(usD)
I. PELAYANAN KEIMIGRASIAN 1. DOKUMEN PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA Paspor biasa 48 halaman untuk WNI perorangan
a. b. c. d.
e. f. g. h. l. j.
Paspor biasa 48 halaman pengganti yang hilang yang masih berlaku disebabkan kelalaian Paspor biasa 48 halaman pengganti yang rusak yang masih berlaku Paspor biasa 48 halaman pengganti yang hilang/ rusak yang masih berlaku disebabkan karena bencana alam dan awak kapal yang kapalnya tenggelam Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) untuk WNI Perorangan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) untuk WNI yang selesai menjalani hukuman di luar negeri yang pulang/ dideportasi oleh pemerintah asing di luar negeri Paspor Biasa 24 Halaman Paspor Biasa 24 Halaman Pengganti yang Hilang yang Masih Berlaku
per Buku per Buku
25
per Buku per Buku
25
50
25
per Buku per Buku
5 0
per Buku per Buku
20
per Buku
10
per Buku Paspor Biasa 24 Halaman Pengganti yang Hilang/Rusak yang Masih Berlaku Disebabkan karena Bencana Alam dan Awak Kapal yang Kapalnya Tenooelam
10
Paspor Biasa 24 Halaman Pengganti yang Rusak yang Masih Berlaku
10
2. VISA
a. b. c. d. e. 3.
Visa Kunjungan Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan Dihitung Per Tahun Visa Tinggal Terbatas Untuk 6 (enam) bulan Untuk 1 (satu) tahun Untuk 2 (dua) tahun Biaya Pengiriman Kawat Persetujuan ke Peruvakilan Rl di Luar Negeri
per Orang per Orang
-
per per per per
Orang Orang
18C
Visa Diplomatik dan Dinas
per Orang per Orang
( 1t
per Surat per Surat
25 20
per Surat per Surat per Surat per Surat ncr Srrrai
25
Fasilitas Keimigrasian (Affidavit) bagi Anak Kewarganegaraan Ganda
Orang Orang
5C
11C EE
105
1(
JASA KONSULER
1. 2.
BiayaLegalisasiDokumen Legalisasi Terjemahan Biaya Surat Keterangan a. Surat Keterangan Nikah b. Surat Pernyataan Lahir c. Surat keterangan SIM d. Surat Keterangan Jalan/ Barang Pindahan e. Surat Keterangan Kematian/ Abu Jenazah
15
20 15 n
III. PELAYANAN JASA HUKUM
1.
2.
Biaya Pendaftaran Memperoleh Kewarganegaraan Republik lndonesia per bagi anak berdasarkan perkawinan campuran (Pasal 41 UU Nomor 41 Permohonan tahun 2006) per Biaya pembuatan duplikat Keputusan Menteritentang memperoleh Permohonan Kewarganegaraan Rl (Pasal 41 UU Nomor 12 Tahun 2006)
3.
per Biaya Pendaftaran Menyatakan Memilih Kewarganegaraan Rl bagi anak berkewarganegaraan ganda (Pasal 6 UU Nomor 12 Tahun 2006)
4.
Biaya pembuatan duplikat Keputusan Menteritentang Menyatakan
5. 6.
per Kewarganegaraan bagi anak berkewarganegaraan ganda (Pasal 6 UU Permohonan Nomor 12 Tahun 2006) per Biaya permohonan/ pendaftaran Memperoleh Kembali (Pasal 12 Permohonan UU Nomor Tahun 2006) lndonesia 6 Kewarganegaraan Biaya pembuatan duplikat Keputusan Menteritentang Memperoleh
Praha,
r't s q cQ
z4
& Duta Besar LBBP
6
November2OlS
per Permohonan