DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

www.parlemen.net

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA PIDATO KETUA DPR RI PADA RAPAT PARIPURNA PEMBUKAAN MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2008-2009 SENIN, 19 JANUARI 2009 Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Yang kami hormati, Para Wakil Ketua DPR-RI; Para Anggota Dewan, dan Sidang Dewan yang terhormat, Dengan diiringi rasa syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan karunia dan rahmat-Nya kepada kita semua, hari ini kita dapat bertemu kembali untuk mengawali Masa Persidangan III Tahun Sidang 2008-2009. Dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang III pagi ini, tercatat Anggota Dewan telah menandatangani daftar hadir, terdiri dari semua unsur fraksi yang ada di DPR Rl. Oleh karena itu, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, izinkanlah kami membuka Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang merupakan rapat paripurna pertama di tahun 2009. Dan sesuai dengan Peraturan Tata-tertib DPR-RI, maka Rapat Paripurna ini kami nyatakan terbuka untuk umum. Sebelum kami melanjutkan pidato ini, kami akan sampaikan kepada Sidang Dewan yang terhormat, beberapa surat masuk, satu surat dari Komisi Yudisial perihal pengajuan enam Calon Hakim Agung; dan empat surat dari Presiden RI yaitu tentang penyampa an Calon Anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana dari masyarakat profesional; penyampaian Calon Anggota Badan Supervisi Bank Indonesia; penyampaian RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK); dan terakhir, penyampaian RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang. Atas surat-surat tersebut, Dewan akan memprosesnya sesuai dengan prosedur dan mekanisme Dewan.

Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di

www.parlemen.net

www.parlemen.net

Sidang Dewan yang terhormat, Masa Sidang III dimulai tanggal 19 Januari 2009 dan akan ditutup tanggal 6 Maret 2009, akan berjalan selama 34 hari kerja atau 47 hari kalender. Alokasi waktu yang tersedia 60% diperuntukkan bagi menangani fungsi perundang-undangan, sementara 40% lainnya dipergunakan untuk menangani fungsi pengawasan dan anggaran. Reses persidangan III akan dimulai tanggal 7 Maret sampai dengan 26 April 2009 yang akan datang. Pada masa reses persidangan III inilah, para anggota Dewan yang menjadi calon legislatif akan melakukan kegiatan secara all-out, berkampanye menghadapi Pemilu Legislatif, April 2009 yang akan datang. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 75 Ayat (3) Peraturan Tata Tertib Dewan, pagi ini kami akan menyampaikan Pidato Pembukaan Masa Sidang, yang akan menguraikan secara garis besar rencana kegiatan untuk masa sidang yang akan datang. Kami juga akan menyampaikan beberapa permasalahan yang telah dan perlu mendapatkan perhatian kita bersama, khususnya oleh alat-alat kelengkapan Dewan. Saudara-saudara yang terhormat, Tahun 1429 Hijriyyah dan Tahun 2008 Masehi baru saja kita tinggalkan. Kita memasuki tahun baru 1430 H dan tahun baru 2009 M. Pada kesempatan ini, izinkanlah kami atas nama Pimpinan Dewan menyampaikan ucapan "Selamat Tahun Baru". Semoga sepanjang tahun ini yang diperkirakan cukup berat dapat kita jalani dengan selamat, dengan doa dan harapan agar langkah-langkah kita dalam mengemban amanat rakyat memperoleh ridho Allah SVVT disertai tekad untuk bekerja maksimal dalam sisa pengabdian kita yang kurang dari 1 tahun ini. Saudara-saudara sekalian, Pada kesempatan yang berbahagia ini kami beritahukan bahwa beberapa waktu yang lalu, 20 Anggota Dewan dari berbagai partai politik, telah diambil sumpahnya sebagai Anggota Dewan Pengganti Antar Waktu. Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Tata Tertib DPR RI Pasal 10 ayat (3), kepada 20 Anggota Dewan dimaksud, kami mohon berdiri, yaitu: Lima Anggota dari Partai Demokrat, 1. Sdr. Sugiyardi, dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah V; 2. Sdr. Drs. E.B. Sinaga, MM., Ph.D., dari Daerah Pemilihan Jawa Barat V; 3. Sdr. Drs. Jafar Nainggolan, MM., dari Daerah Pemilihan Jawa Barat V; 4. Sdr. Frans Tshai, dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara I; 5. Sdr. Bambang Sutjipto Syukur, SH., dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta I; Dua Anggota dari Partai Golkar, 1. Sdr. Drs. Marzuki Daud, dari Daerah Pemilihan NAD I; 2. Sdr. Drs. Joseph Th. Pati, dari Daerah Pemilihan Sulawesi Utara; Enam Anggota dari Partai Damai Sejahtera 1. Sdr. Birinus Joseph Rahawadan, dari Daerah Pemilihan Papua; 2. Sdr. Z. Leander Ohoiwutun, S.IP., dari Daerah Pemilihan Maluku;


www.parlemen.net

www.parlemen.net

3. Sdr. Adrian Tapada, SE., dari Daerah Pemilihan Sulawesi Utara; 4. Sdr. Ferdinan K. Suawa, MA, dari Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah; 5. Sdr. St. Bertha Saragih, dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara III; 6. Sdr. Pdt. Stefanus Amalo, M.Div., Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur I; Empat Anggota dari Partai Kebangkitan Bangsa 1. Sdri. Dra. Hj. Ulya Soraya, dari. Daerah Pemilihan Jawa Timur X; 2. Sdr. Dr. H. Manarul Hidayat, dari Daerah Pemilihan Banten I; 3. Sdr. Zis Muzahid, M.Si, dan Daerah Pemilihan Jawa Timur II; 4. Sdr. A. Ch. Saifudin Zuhri Alhadi, S.IP, dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah V; Satu Anggota dari Partai Keadilan Sejahtera 1. Sdr. Ors. Hasan Kiat, dan Daerah Pemilihan Maluku Utara; Satu Anggota dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 1. Sdr. Bruno Kaka Wawo, dari Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur I; Satu Anggota dari Partai Demokrasi Kebangsaan 1. Sdr. Anthon F. Kagoya, S.Pak, dari Daerah Pemilihan Papua; Selanjutnya, saudara-saudara akan ditempatkan di berbagai alat kelengkapan Dewan untuk memulai aktifitas sebagai anggota Dewan. Untuk itu, kami ucapkan selamat bekerja. Sidang Dewan yang terhormat, Dalam melaksanakan fungsi perundang-undangan, Dewan akan melanjutkan pembahasan 38 RUU yang sudah memasuki pembicaraan tingkat I. Tiga puluh lima RUU di antaranya ditetapkan sebagai RUU Prioritas, antara lain RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, RUU tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, RUU tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, RUU tentang Ketenagalistrikan, RUU tentang Perubahan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, RUU tentang Perubahan UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, RUU tentang Pelayanan Publik; RUU tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; dan beberapa RUU lainnya. RUU Susduk yang sedang dibahas secara intensif oleh Pansus sudah memasuki tahap pembahasan di panitia kerja. Namun, masih banyak materi yang masih memerlukan perdebatan panjang. Materi-materi tersebut dikelompokkan di dalam cluster-cluster MPR, DPR, DPD, DPRD dan Sekretariat Jenderal, yang masing-masing terkait satu sama lain. RUU ini dimaksudkan untuk melakukan penataan kembali mengenai peran dan fungsi lembaga-lembaga negara disesuaikan dengan ketentuan yang diatur di dalam amandemen UUD 1945. Kita semua paham bahwa untuk melaksanakan kedaulatan rakyat, perlu diwujudkan lembaga-lembaga negara MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang mampu mencerminkan nilai-nilai demokrasi serta dapat menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat termasuk kepentingan daerah dan tuntutan pembangunan. Oleh karena itu, UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susduk perlu diperbaharui. Kita sangat berharap RUU tentang Susduk yang baru ini dapat segera diselesaikan dalam Masa Sidang III, agar menjadi landasan bagi optimalisasi dan berfungsinya lembaga perwakilan rakyat periode mendatang sebagaimana yang dikehendaki masyarakat. Untuk itu, perlu kerja keras oleh anggota Dewan yang duduk di dalam pansus dan pengarahan dari fraksi-fraksi agar


www.parlemen.net

www.parlemen.net

anggota Dewan lebih fokus kepada hal-hal yang substantif saja, adapun masalah teknis cukup ditangani oleh tim pendukung. RUU lain yang sangat ditunggu masyarakat adalah RUU tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Tidak benar bahwa pembahasan RUU ini berhenti. Memang, di dalam substansi dan materi RUU ini, banyak variabel yang memerlukan pertimbangan lebih lanjut, terutama kaitannya dengan KUHAP dan UU tentang Komisi Yudisial. Masih diperlukan rapat-dengar pendapat umum dengan berbagai organisasi profesi, aparat penegak hukum dan kalangan akademisi. RUU ini akan menjadi landasan hukum bagi pemberantasan korupsi yang sedang gencar-gencarnya dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan penegak hukum lainnya. Pembentukan UU ini sangat mendesak untuk diselesaikan, mengingat keputusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan tenggang waktu bagi pembentukan Pengadilan Tipikor paling lambat tanggal 19 Desember 2009. Walaupun kita menghadapi kendala waktu dengan adanya dua pemilu di tahun 2009, maka sebagai komitmen kita terhadap pemberantasan korupsi, kita percaya RUU ini akan selesai sebelum DPR masa bakti 2004-2009 mengakhir tugasnya. Penegakan hukum terhadap kasus-kasus korupsi harus terus dilanjutkan, KPK telah menunjukkan prestasi baik, dalam menangani masalah korupsi. Untuk itu, saya menghimbau fraksi-fraksi agar dapat mendorong anggotanya untuk memberikan perhatian lebih terhadap pembahasan RUU tentang Pengadilan Tipikor. RUU lain yang juga ditunggu masyarakat adalah RUU tentang Peradilan Militer, yang telah dibahas selama kurang lebih 4 tahun. Adapun masalah yang masih menghambat keberlanjutan pembahasan RUU ini antara lain proses penyidikan terhadap prajurit TNI aktif yang melakukan tindak pidana umum. Masih ada perbedaan pendapat antara Pemerintah dengan DPR mengenai hal ini. Pemerintah menginginkan bahwa proses penyidikan tersebut tetap dilakukan oleh Polisi Militer. Keinginan Pemerintah tersebut dapat dipahami oleh beberapa fraksi, sementara beberapa fraksi lainnya tetap pada pendirian bahwa terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus mendapat perlakuan yang sama dengan sipil sesuai dengan Ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum”. Kita masih memerlukan waktu untuk menyatukan pendapat atas adanya perbedaan ini. Sidang Dewan yang terhormat, Dalam menjalankan fungsi perundang-undangan, tidak henti-hentinya DPR mendapat sorotan dari masyarakat. Selain berkaitan dengan kuantitas RUU yang dihasilkan belum optimal, baru diselesaikan 155 dari 284 RUU yang ditetapkan melalui Program Legislasi Nasional (Prolegnas), juga berkaitan dengan substansi yang menimbulkan resistensi dari masyarakat. Akhir-akhir ini cukup banyak UU yang baru disahkan, diajukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi (MK) oleh perorangan/kelompok masyarakat. Salah satunya adalah UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang baru beberapa bulan disahkan. Pada akhir Desember 2008, MK memutuskan bahwa penentuan calon anggota legislatif terpilih harus didasarkan pada suara terbanyak. Putusan ini dinilai cukup baik karena suara rakyatlah yang menentukan bagi terpilihnya calon menjadi anggota Dewan. Namun, hal ini membawa implikasi terhadap calon legislatif perempuan yang diberi quota sebanyak 30% menurut undang-undang.


www.parlemen.net

www.parlemen.net

Ada beberapa UU lain yang telah disahkan, mendapat resistensi dari masyarakat. Selain masalah substansi, Dewan memandang bahwa sosialisasi dan tindak lanjut dari UU yang disahkan masih kurang dilakukan oleh pemerintah. Sebagai contoh adalah UU tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP). Sebagai amanat dari UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU BHP telah mengakomodasi kepentingan dan keberadaan perguruan tinggi swasta di samping perguruan tinggi negeri. Dalam hal ini tidak ada lagi dikotomi antara PTS dan PTN. UU BHP juga mendukung penyelenggaraan perguruan tinggi agar transparan, akuntabel, dan otonom. Masyarakat khususnya mahasiswa diminta dapat mendalami secara cermat bunyi pasal-pasal yang telah banyak mengalami perubahan dari draft awal, setelah-dibahas di DPR. BHP yang baru saja disahkan adalah institusi nirlaba. Dengan adanya BHP, maka nantinya biaya pendidikan akan menjadi lebih rendah dimana dua pertiga biaya operasional ditanggung negara. Dalam UU ini, ada ketentuan yang mengharuskan perguruan tinggi merekrut 20% mahasiswa miskin dan diberi beasiswa. Oleh karena itu, RUU BHP benar-benar pro-poor (berpihak kepada masyarakat miskin) dan menghindari komersialisasi. Dengan demikian, tidak benar UU ini melegalkan komersial dunia pendidikan, tetapi justru sejalan dengan cita-cita Proklamasi yang ingin mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya, berkaitan dengan berbagai RUU yang telah disahkan menjadi UU, agar dapat efektif dilaksanakan, Dewan kembali meminta Pemerintah untuk segera mempercepat pembentukan peraturan pelaksananya dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) dan atau Peraturan Presiden (Perpres). Dewan mencermati masih banyak UU yang belum sepenuhnya memiliki peraturan pelaksananya. Dengan adanya peraturan pelaksana, diharapkan masyarakat akan dapat merasakan manfaat dari suatu undangundang. Sidang Dewan yang terhormat, Dalam fungsi anggaran, Masa Sidang ini Dewan akan membahas RUU tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN 2007. Dewan juga akan membahas RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan, sebagai pengganti Perppu No. 4 Tahun 2008 yang dalam sidang paripurna Dewan akhir Desember lalu, belum mendapatkan persetujuan. Dalam fungsi anggaran ini, Dewan juga akan melakukan pembahasan bersama Pemerintah atas RUU Perubahan UU APBN 2009 yang diperkirakan akan disampaikan oleh Presiden pada Masa Sidang III berkaitan dengan adanya perubahan asumsi makro ekonomi, pergeseran postur anggaran, dan adanya penurunan harga minyak mentah di pasar dunia. Turunnya harga minyak mentah di pasar dunia sangat memungkinkan untuk melakukan revisi terhadap patokan harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude-oil Price) dalam APBN Tahun Anggaran 2009. Turunnya harga minyak mentah juga akan menurunkan beban subsidi BBM pada tahun 2009 ini. Pemerintah sudah tiga kali menurunkan harga BBM bersubsidi di dalam negeri, dan ini perlu kita hargai. Dewan meminta kepada dunia usaha agar konsisten terhadap kebijakan Pemerintah yang sudah menurunkan harga BBM agar juga menurunkan ongkos transportasi, harga-harga barang dan jasa, sehingga penurunan harga BBM ini akan berdampak kepada keringanan beban masyarakat kecil serta mereka yang berpenghasilan tidak tetap.


www.parlemen.net

www.parlemen.net

Sidang Dewan yang terhormat, Memasuki Tahun Baru 2009, krisis keuangan global masih belum dapat ditentukan kapan akan berakhir. Menghadap perkembangan perekonomian globaI saat ini tujuh agenda ekonomi telah diprogramkan Pemerintah pada tahun 2009 antara lain adalah memelihara pertumbuhan ekonomi sesuai target dalam APBN Tahun Anggaran 2009, mengatasi pengangguran, menggerakkan sektor riil, meningkatkan daya beli masyarakat, dan memelihara ketersediaan dan kecukupan bahan pangan dan energi. Dewan yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, perlu memantau realisasi dari program agenda ekonomi tersebut agar benar-benar memberi dampak positif bagi perekonomian khususnya sektor swasta serta meringankan beban ekonomi masyarakat banyak. Adanya agenda ekonomi yang telah diprogramkan Pemerintah dan turunnya harga BBM bersubsidi dan dilanjutkan dengan turunnya tarif dasar listrik industri sebesar 8%, cukup melegakan. Turunnya tarif listrik dapat mendorong bagi turunnya biaya produksi sehingga berlanjut pada turunnya harga barang atau jasa yang dijual pelaku industri. Dampak lebih lanjut, diharapkan dapat mengurangi PHK yang jumlahnya telah mencapai sekitar 50.000 sebagai akibat krisis keuangan global. Selain harga minyak yang telah mengalami penurunan, Dewan juga meminta Pemerintah untuk meninjau kembali harga gas alam dan batubara, sehingga akan lebih memberikan manfaat kepada masyarakat dan industri. Untuk menjaga stabilitas fundamental ekonomi-makro, Dewan memahami rencana Pemerintah untuk memberikan stimulus bagi perekonomian dengan dukungan dana sebesar Rp 50,5 triliun pada tahun 2009 ini untuk menanggulangi dampak krisis ekonomi. Dari angka tersebut, Rp.12,5 triliun dari dana APBN 2009 yang telah dibahas Dewan. Adapun dana Rp.38 triliun yang bersumber dari sisa lebih penggunaan anggaran (silpa), harus dibicarakan terlebih dahulu dengan Dewan sesuai dengan pasal 3 ayat (7) dan (8) UU No. 17 Tahun 2003 Keuangan Negara. Dewan menghendaki agar penggunaannya benar-benar terarah, sesuai program, dan dapat dipertanggungjawabkan. Menyikapi turunnya suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) menjadi 8,75%, Dewan menyambut baik walaupun penurunan ini agak terlambat. Turunnya SBI ini akan memberikan sentimen positif terhadap sektor perbankan. Dewan berharap bahwa penurunan suku bunga SBI akan diikuti oleh penurunan suku bunga kredit dan suku bunga simpanan. Dengan demikian, sektor riil akan bergerak naik karena beban bunga yang selama ini ditanggung akan berkurang. Hal ini akan mendorong peningkatan permintaan terhadap kredit termasuk Kredit Investasi Kecil (KIK) dan Kredit Modal Kerja (KMK). Dewan berharap Pemerintah terus mendukung kebijakan ini agar krisis keuangan global tidak berpengaruh banyak terhadap perekonomian dalam negeri secara keseluruhan. Sidang Dewan yang terhormat, Tahun 2009 adalah tahun politik. Pada tahun ini bangsa Indonesia akan melaksanakan perhelatan besar demokrasi, yaitu Pemilu untuk anggota-anggota Legislatif pada bulan April 2009 dan Pemilu Presiden pada bulan Juli 2009. Kita, rakyat indonesia berkeinginan agar agenda politik lima tahunan tersebut dapat berjalan aman, lancar, dan sukses.


www.parlemen.net

www.parlemen.net

Terkait dengan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden, masyarakat menyoroti kinerja KPU sebagai penyelenggara pemilu. Banyak peraturan-peraturan yang menjadi kewenangan KPU yang ditunggu masyarakat untuk segera dibuat serta masih minimnya sosialisasi tentang pemilu baik yang dilakukan oleh Pemerintah maupun KPU. DPR meminta agar KPU dapat lebih berkonsentrasi dalam mempersiapkan pelaksanaan Pemilu agar tidak terjadi dampak negatif dalam kehidupan berdemokrasi di indonesia. Untuk suksesnya Pemilu 2009, baru-baru ini atas prakarsa Pimpinan Dewan, Presiden telah mengundang Pimpinan DPR, Ketua MK, Ketua MA, Ketua BPK, para menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Kapolri, Jaksa Agung, Ketua KPU dan Ketua Bawaslu dalam forum konsultasi untuk membahas secara matang persiapan Pemilu 2009. Dalam konsultasi ini, berkembang pemikiran untuk dikeluarkannya Perppu oleh Presiden khususnya yang mengatur mengenai pemberian tanda untuk sahnya surat suara. Adapun keputusan MK tentang suara terbanyak tidak perlu diatur lebih lanjut dalam Perppu atau peraturan KPU karena putusan MK sudah mengikat. Dalam konsultasi juga disinggung mengenai masalah logistik pemilu termasuk pendistribusiannya yang perlu dikoordinasikan secara dini oleh KPU. Dicermati pula kemungkinan terjadinya masalah hukum sebagai akibat hasil pemilu. Dalam forum ini, juga dibicarakan mengenai penggunaan anggaran penyelenggaraan Pemilu 2009 baik anggaran 2008 maupun 2009. Hasil dari konsultasi ini akan dibicarakan lebih lanjut oleh Pimpinan Dewan, Pimpinan Komisi II dan Pimpinan fraksi-fraksi pada pertemuan konsultasi dalam waktu dekat. Sidang Dewan yang terhormat, Dalam menghadapi Pemilu 2009, berbagai metode kampanye telah dilakukan seluruh partai politik guna menjaring simpati rakyat Indonesia. Tuntutan melakukan kampanye yang efektif dan efisien menjadi suatu keniscayaan bagi peserta Pemilu, karena kampanye merupakan sarana untuk menyampaikan visi dan misi partai politik, sehingga diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta pemahaman kepada rakyat Indonesia terhadap segala aspek mengenai calon wakil-wakil mereka. Dengan demikian, masyarakat akan dapat menentukan pilihannya secara jernih dan rasional. Rakyat Indonesia akan dapat memutuskan pilihannya dengan keyakinan, bahwa calon wakil-wakil rakyat yang mereka pilih betul-betul dapat diandalkan untuk menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi mereka. Kampanye yang baik adalah bagian dari pendidikan politik bagi rakyat Indonesia. Dengan demikian, pelaksanaan kampanye harus berada dalam koridor ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU Pemilu dan peraturan-peraturan dari KPU. Perlu saya ingatkan bahwa seluruh partai peserta Pemilu hendaknya memperhatikan segala larangan-larangan dalam berkampanye, antara lain tidak boleh mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, Pembukaan UUD 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semua pihak harus saling mendukung upaya pencegahan terhadap adanya pihak-pihak yang melakukan perbuatan-perbuatan yang membahayakan persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia. Di sinilah diperlukan kesadaran seluruh elemen Pemilu, walaupun berada dalam situasi kompetisi politik yang ketat, namun harus selalu mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. UU No.10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD sangat menekankan pentingnya menghindari sifat kampanye yang mengadu domba, mengganggu ketertiban umum, mengintimidasi, melakukan atau menganjurkan cara-cara kekerasan dalam mempengaruhi pemilih, serta merusak alat-alat peraga peserta Pemilu.


www.parlemen.net

www.parlemen.net

Sidang Dewan yang terhormat, Pada bulan ini dan satu-dua bulan ke depan, curah hujan di Indonesia sangat tinggi dan cuaca juga sangat rawan dan membahayakan bagi terjadinya kecelakaan transportasi, baik laut, darat, maupun udara, sebagaimana musibah yang telah menimpa para penumpang KM Teratai Prima yang tenggelam di perairan Majene, Sulawesi Barat. Sedikitnya 232 penumpang dan awak kapal belum ditemukan, walaupun pencarian masih dilakukan oleh Tim SAR dengan peralatan yang minim. Belum lagi kasus tenggelamnya KM Teratai terungkap tuntas, sebuah kapal cepat yang mengangkut tenaga kerja illegal dari Pasir Rengit Malaysia, terbalik di perairan internasional. Perkembangan terakhir, ada dua kapal lagi yang tenggelam, satu kapal dalam perjalanan dari Timika ke Agats dan lainnya Kapal Jaya Ekspres di Selat Bangka. Dewan sangat prihatin atas berbagai musibah ini. Untuk menghindari terjadinya kecelakaan transportasi laut, Dewan meminta semua pihak terkait untuk bertanggung jawab terutama Syahbandar, selain memperhatikan kelaikan kapal penumpang yang akan diberangkatkan, juga harus memperhatikan cuaca. Kalau cuaca buruk, kapal tidak boleh diizinkankan berangkat. Bencana banjir besar di beberapa daerah tidak saja memporak-porandakan fasilitas dan ribuan rumah penduduk, juga telah membawa korban manusia. Baru-baru ini telah terjadi gempa bumi besar di Manokwari yang menelan korban jiwa, harta benda, fasilitas umum dan ribuan penduduk harus diungsikan. Kita sangat prihatin atas musibah-musibah tersebut. Kita menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya atas korban meninggal. Semua ini memerlukan penanganan cepat dan darurat. Bencana alam merupakan hal yang rawan terjadi di negeri ini, karena posisi geografis dari pertemuan tiga lempeng bumi. Oleh karena itu, Dewan senantiasa mengingatkan kepada Pemerintah, agar kesiapan komponen-komponen bangsa dalam menghadapi bencana alam terus ditingkatkan. Sebagaimana kita saksikan, hingga sejauh ini kesiapan menghadapi bencana masih sangat belum memadai, sehingga setiap kali terjadi bencana, korban jatuh dalam jumlah besar. Saat ini kita sudah memiliki UU tentang Penanggulangan Bencana. Oleh karena itu, kita meminta agar daerah-daerah segera melakukan langkah-langkah konkret berdasarkan undang-undang tersebut untuk mengantisipasi dan mengatasi bencana di daerah masing-masing, serta meminta agar Pemerintah mempersiapkan peralatan yang cukup lengkap dan memadai bagi Tim SAR dan untuk penanggulangan akibat bencana-bencana lainnya. Sidang Dewan yang terhormat, Menyikapi perkembangan situasi di Timur Tengah akhir-akhir ini, masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia sangat prihatin atas telah terjadinya serangan militer Israel terhadap wilayah Gaza, Palestina, yang berakibat terjadinya krisis kemanusiaan yang sangat hebat seperti yang kita saksikan dari pemberitaan di berbagai media massa. Masyarakat internasional bereaksi keras atas agresi militer ini yang telah menimbulkan ribuan korban jiwa dan luka-luka di kalangan penduduk sipil yang tidak berdosa, terutama anak-anak dan wanita serta telah menghancurkan infrastruktur dan peradaban bangsa Palestina. Tidak hanya itu, mereka yang selamat pun mengalami kekurangan pangan, rumah sakit-rumah sakit juga kekurangan obat-obatan. Seperti yang dikatakan oleh Ketua Parlemen Lebanon, bahwa apa yang terjadi di Gaza adalah pembantaian dalam arti yang sebenarnya. Maka jelas, tindakan Israel dapat dikategorikan sebagai tindakan militer barbar.


www.parlemen.net

www.parlemen.net

Berkaitan dengan itu, dalam rangka ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, DPR RI menyatakan sikap terkait dengan agresi militer Israel ke Jalur Gaza. (1) Dewan mendesak Israel untuk segera menghentikan agresinya serta menarik pasukannya dari Jalur Gaza, (2) segera melakukan gencatan senjata serta membuka akses masuk bagi bantuan kemanusiaan, terutama makanan dan obat-obatan; (3) melalui Pemerintah Indonesia, Dewan mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengeluarkan resolusi baru yang lebih tegas dalam memaksa Israel untuk menghentikan agresinya, (4) mendesak PBB untuk mengadakan Sidang Umum Darurat dan membentuk pasukan perdamaian di wilayah tersebut; (5) mendesak Amerika Serikat, Uni Eropa dan negara-negara Timur Tengah, dan negara lainnya serta mendesak lembaga-lembaga kerjasama antar parlemen untuk menggunakan pengaruhnya bagi penghentian kekejaman Israel yang secara nyata merupakan tindakan kejahatan kemanusiaan, (6) mendesak Mahkamah Kejahatan Internasional untuk mengadili para pelaku agresi sebagai penjahat kemanusiaan; (7) mendukung sepenuhnya perjuangan rakyat Palestina untuk merdeka dan berdaulat dengan integritas teritorialnya serta meminta agar bangsa Palestina bersatu dalam memperkokoh perjuangannya dalam mewujudkan tujuan nasional Palestina. Selanjutnya; (8) Dewan mendesak Pemerintah untuk secara aktif mendorong penyelesaian konflik Palestina-lsrael yang didasarkan pada resolusi-resolusi DK PBB, yaitu Resolusi No. 242 Tahun 1967, Resolusi No. 338 Tahun 1973, Resolusi No. 1397 Tahun 2002, Resolusi No. 1515 Tahun 2003, dan Resolusi No. 1860 Tahun 2009; dan terakhir, (9) mendesak PBB untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada para pengungsi Palestina yang tersebar di berbagai negara di Timur Tengah. Apakah Sikap DPR RI dapat diterima menjadi Pernyataan Pendapat DPR RI atas Agresi Israel di Jalur Gaza? Sidang Dewan yang terhormat, Pada kesempatan ini, perlu kami beritahukan bahwa Majelis Parlemen Asia (Asian Parliamentary Assembly/APA) yang diwakili oleh negara-negara Troika yaitu Parlemen Indonesia, Iran, dan Suriah, yang dipimpin oleh Ketua DPR RI sebagai Presiden APA, dalam pertemuannya di Damaskus, Suriah, baru-baru ini telah mengambil beberapa keputusan penting antara lain, meminta segera memberlakukan gencatan senjata di Gaza, dan membuka perbatasan Gaza untuk memasukkan bantuan kemanusiaan. Dalam pertemuan Troika plus Lebanon, juga telah dibahas secara mendalam mengenai masalah agresi Israel ini, bahkan segera mengirim surat yang ditujukan kepada Sekjen PBB dan Ketua Parlemen Eropa untuk meminta dukungan atas langkah-langkah yang telah dilakukan oleh ketua-ketua parlemen Indonesia, Iran dan Suriah. Langkah ini ditindaklanjuti dengan hadirnya Ketua-ketua parlemen Troika dalam pertemuan darurat negara-negara anggota OKI (PUIC) di Istambul, Turki, yang dihadiri oleh anggota-anggota Executive Committee. Pertemuan PUIC di Istambul tersebut intinya meminta Israel dibawa ke Mahkamah Internasional untuk diadili sebagai Penjahat Kemanusiaan. PUIC juga meminta Israel untuk memberikan kompensasi kepada rakyat Palestina sebagai akibat kerusakan infrastruktur dan lain-lain karena agresinya. Sekarang ini, gencatan senjata sudah diberlakukan atas permintaan masyarakat internasional, PBB, termasuk Indonesia. Namun, semua ini tidak akan sangat berpengaruh, karena Israel masih tetap tidak menarik mundur pasukannya dari Gaza, juga masih tetap melakukan blokade atas wilayah Palestina. Dewan, Pemerintah dan masyarakat Indonesia berpendapat, selama masih ada pendudukan atau penjajahan wilayah Palestina oleh


www.parlemen.net

www.parlemen.net

Israel, maka perdamaian abadi sulit untuk dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, sesuai dengan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia jelas menentang segala bentuk penjajahan di muka bumi. Selanjutnya, DPR RI bersama-sama Pademen Iran dan Suriah akan memotori pengumpulan dana parlemen negara-negara APA, menggalang kekuatan parlemen di wilayah-wilayah lain untuk memiliki kesamaan pandang berkaitan agresi Israel terhadap Gaza dan dapat bergandengan tangan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Pada kesempatan ini, kami beritahukan bahwa setelah rapat paripurna ini akan dibuka Pekan Peduli Palestina, dalam bentuk pameran foto, pemutaran film, diskusi dan penggalangan dana solidaritas untuk Palestina, bertempat di lobi Gedung DPR, yang diprakarsai oleh Anggota-anggota Kausus Anggota DPR RI untuk Palestina. Dimohon kepada para Anggota untuk dapat menghadiri acara tersebut. Sidang Dewan yang terhormat Apa yang terjadi di Timur Tengah, hanyalah salah satu dari sekian banyak tantangan yang harus dijalani Indonesia dalam pelaksanaan politik luar negeri terkait dengan berbagai perubahan yang sangat dinamis dalam tataran global, regional dan bilateral. Dalam lingkungan global, saat ini kita merasakan dampak negatif langsung akibat terjadinya krisis finansial, krisis pangan, krisis energi dan perubahan iklim dunia. Dalam lingkungan regional, perubahan besar terjadi dalam kehidupan ASEAN dari suatu asosiasi yang agak longgar ke arah sebuah Komunitas ASEAN berdasarkan Piagam yang secara resmi mulai berlaku akhir tahun ini. Sebagai anggota ASEAN yang terbesar dan sebagai tuan rumah Sekretariat ASEAN Indonesia dituntut untuk memainkan peranan yang tepat dalam proses transformasi itu. Dalam bidang diplomasi bilateral, Indonesia kini lebih dituntut untuk memperkuat kerjasama ekonomi dengan berbagai negara sebagai upaya untuk terbebas dari dampak krisis financial yang saat ini sedang berlangsung. Sidang Dewan yang terhormat, Sebelum kami menutup Pidato Pembukaan ini, perlu kami mengingatkan kembali kepada para anggota Dewan berkaitan dengan masalah kehadiran para anggota Dewan dalam sidang-sidang DPR. Akhir-akhir ini ada penurunan jumlah kehadiran para anggota Dewan yang telah menuai kritik yang sangat tajam, mana kala media massa menampilkan kursi-kursi kosong, khususnya di Sidang Paripurna dan beberapa sidang komisi/pansus yang tidak mencapai korum dalam membahas RUU. Kita sangat paham bahwa anggota Dewan banyak memiliki tugas rangkap, lebih-lebih menghadapi Pemilu dimana anggota Dewan yang menjadi calon legislatif harus bertemu langsung dengan masyarakat pemilihnya. Namun demikian, Pimpinan Dewan meminta agar tugas pokok sebagai anggota Dewan, sebagai wakil rakyat, merupakan tugas utama. Pasal 6 ayat (1) Kode Etik DPR RI mengatakan, anggota harus mengutamakan tugasnya dengan cara menghadiri secara fisik setiap rapat yang menjadi kewajibannya. Oleh karena itu, kepada Pimpinan fraksi-fraksi, kami minta perhatian agar dapat mengarahkan anggotanya untuk menegakkan disiplin dalam kehadirannya dalam rapat-rapat Dewan. Kita tidak ingin, masa bakti kita yang tinggal hitungan bulan ini makin terpuruk, makin disorot negatif oleh masyarakat berkaitan dengan kinerja dan pelanggaran Kode Etik. Marilah kita bersama-


www.parlemen.net

www.parlemen.net

sama berkomitmen untuk dapat mengabdi bagi rakyat pada bulan-buIan akhir masa bakti kita. Demikianlah beberapa hal yang perlu kami angkat dalam Pidato Pembukaan Masa Persidangan III hari ini. Selanjutnya, Pimpinan Dewan mengucapkan selamat bertugas, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan taufiq ' dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin ya Robbal Alamin. Sekian dan terima kasih. Wabillahittaufiq wal Hidayah, Wassalamu’alaikum Warrohmatullahi Wabarokatuh.


www.parlemen.net

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Recommend Documents