DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Tahun Sidang Masa Persidangan Jenis Rapat
Hari, Tanggal Pukul Sifat Rapat Pimpinan Rapat Sekretaris Rapat Tempat
Acara Anggota yang Hadir
RISALAH RAPAT KOMISI I DPR RI : 2015-2016 : I (Satu) : Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menkominfo dan RDP dengan Ketua KPI, KIP dan Ketua Dewan Pers : Senin, 24 Oktober 2016 : 16.30 - 17.30 WIB : Terbuka : Meutya Viada Hafid : Suprihartini, S.IP., Kabagset. Komisi I DPR RI : Ruang Rapat Komisi I DPR RI Gedung Nusantara II Lt. 1, Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270 : Pembahasan perubahan RKA-KL Kemkominfo, KPI, KIP, dan Dewan Pers TA 2017 : PIMPINAN : 1. Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari (F-PKS) 2. Dr. TB. Hasanuddin, SE., MM. (F-PDIP) 3. Meutya Viada Hafid (F-PG) 4. Asril Hamzah Tanjung, S.IP. (F-GERINDRA) 5. H.A. Hanafi Rais, S.IP, MPP. (F-PAN) ANGGOTA : FRAKSI PDI-Perjuangan 6. Ir. Rudianto Tjen 7. Dr. Effendi MS. Simbolon, MIPol 8. Charles Honoris 9. Tuti N. Roosidono 10. Marinus Gea, SE., M.Si. 11. Ir. Bambang Wuryanto, MBA. 12. Andreas Hugo Pareira
FRAKSI PARTAI GOLKAR 13. Dr. Fayakhun Andriadi, M.Kom. 14. Tantowi Yahya 15. Bobby Adhityo Rizaldi, SE., MBA., CFE.
16. Dave Akbarsyah Laksono 17. Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, M.Si 18. H. Zainudin Amali, SE. 19. H. Andi Rio Idris Padjalangi, SH., M.Kn. FRAKSI PARTAI GERINDRA 20. Martin Hutabarat 21. Rachel Maryam Sayidina 22. Elnino M. Husein Mohi, ST., M.Si. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT 23. Dr. Sjarifuddin Hasan, SE., MM., MBA. 24. H. Darizal Basir 25. Dr. Ir. Djoko Udjianto, MM. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL 26. Ir. Alimin Abdullah FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 27. Dra. Hj. Ida Fauziyah, M.Si. 28. Drs. H.M. Syaiful Bahri Anshori, M.P. 29. Arvin Hakim Thoha FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 30. Dr. Sukamta FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 31. H. Moh. Arwani Thomafi 32. Dr. H.A. Dimyati Natakusumah, SH., MH., M.Si. 33. Hj. Kartika Yudhisti, B.Eng., M.Sc. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT 34. Victor Bungtilu Laiskodat 35. Mayjen TNI (Purn) Supiadin Aries Saputra 36. Prananda Surya Paloh FRAKSI PARTAI HANURA Anggota yang Izin/Dinas Luar :
1. Dr. Evita Nursanty, M.Sc. (DL) 2. Irine Yusiana Roba Putri, S.Sos., M.Comm & Mediast. (DL) 3. Venny Devianti, S.Sos. (Izin) 4. H. Ahmad Muzani (Izin) 5. Andika Pandu Puragabaya, S.Psi., M.Si., M.Sc. (Izin) 6. Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si. (Izin) 7. Mayjen TNI (Purn) Salim Mengga (Izin) 8. Zulkifli Hasan, SE., MM (-) 2
9. Budi Youyastri (Sakit) 10. H. Muhammad Syafruddin, ST., MM. (Izin) 11. Drs. H.A. Muhaimin Iskandar (-) 12. Dr. H.M Hidayat Nur Wahid, MA. (Izin) 13. H. Jazuli Juwaini, IC., MA. (Izin) 14. H. Syaifullah Tamliha, S.Pi., MS. (DL) 15. Prof. Dr. Bachtiar Aly, MA. (Izin) 16. M. Arief Suditomo, SH., MA. (DL) Undangan
: -
Jalannya Rapat : KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID) : Selamat sore salam sejahtera bagi kita semua, Selamat datang kepada Menteri Komunikasi dan Informatika, Ketua KIP, kemudian Ketua KPI, Dewan Pers, Ada Dewan Pers ? Ibu mewakili Dewan Pers, kemudian dan seluruh jajarannya yang tadi ya, Berdasarkan informasi, anggota yang hadir sudah memenuhi korum dari fraksi sehingga rapat sudah dapat resmi kita buka sesuai pasal 246 Tatib DPR RI, kita perlu sepakati dulu apakah rapat ini bersifat terbuka atau tertutup? Saya sebentar. Saya atau kami dari meja Pimpinan sarankan terbuka, apakah dapat disepakati oleh menkominfo dan seluruh jajarannya atau anggota ? MENKOMINFO (RUDIANTARA) : Kami sepakati Pimpinan. KETUA RAPAT : Baik, Bapak dan Ibu kami buka untuk rapat ini. Terbuka ya baik. Rapat kita buka dan bersifat terbuka. (RAPAT DIBUKA PUKUL 16.30) Bapak dan Ibu, Sebelum kita mulai, saya bacakan sedikit untuk menyambung dari rapat sebelumnya. Raker Komisi I DPR RI hari ini dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti Badan Anggaran DPR RI tertanggal 17 Oktober 2016 tentang hasil pembahasan belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2017 dan melanjutkan Raker Komisi I dengan Menkominfo tertanggal 19 Oktober 2016 yang ketika itu kesimpulannya adalah Komisi I DPR RI meminta Menteri Komunikasi dan Informatika untuk melakukan perbaikan postur anggaran kuasi independen Kemkominfo Tahun Anggaran 2017. Sehubungan hal itu Komisi I DPR RI akan mengagendakan Rapat Kerja dengan Menkominfo dan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, Komisi Informasi Pusat, serta Dewan
3
Pers terkait dengan realokasi penggunaan Anggaran Kemkominfo Tahun Anggaran 2017 pada tanggal 24 Oktober 2016 yaitu kita tepati hari ini. Sehingga kami hari ini ingin mendengarkan dari Kemkominfo perbaikan postur yang kita amanahkan sebelumnya untuk dijelaskan kepada seluruh Anggota Komisi I yang hadir pada hari ini. Silakan Pak Menteri. MENKOMINFO (RUDIANTARA) : Terima kasih Ibu Pimpinan. Yang kami hormati Pimpinan Komisi I DPR RI, beserta dengan Ibu dan Bapak yang kami hormati Anggota Komisi I DPR RI. Kalau kita kembali kepada pagu anggaran yang sudah kami presentasikan pada minggu yang lalu, yang akan harus kami presentasikan pada hari ini adalah mengenai kemungkinan perubahan postur anggaran untuk Kesekertariatan Jenderal yang totalnya adalah 310,2 miliar. Dimana dari 310,2 miliar tersebut didalamnya pada saat itu ada 99,2 miliar yang dialokasikan kepada kuasi independen yaitu Dewan Pers, KPI, dan KIP. Perkenankan Ibu dan Bapak sekalian, melengkapi slide yang sudah kami berikan sebelumnya, ini sedang di foto copy dan akan kami bagikan kepada Ibu dan Bapak sekalian, punya pointers tidak ? jadi dari 310 miliar yang harus kita utak atik lagi postur akhirnya seperti apa itu, awalnya dari 310 miliar itu ada 99,2 miliar itu adalah untuk Dewan Pers, KPI, dan KIP. Setelah dibahas kembali untuk Dewan Pers tidak ada perubahan. Tetap dari 35,4 miliar tetap 35,4 miliar. Untuk Sekretariat KIP dari 18 miliar tetapi 18,4 miliar tidak ada perubahan, yang ada perubahan adalah untuk KPI. Yang tadinya totalnya 45 miliar, itu diusulkan menjadi 52 miliar. Mengapa ini berubah? Ini sesuai dengan semangat antara Komisi I dengan Pemerintah dengan Kominfo yaitu memperkuat posisi KPI sebagai pengawas dari konten penyiaran, baik penyiaran televisi atau penyiaran radio dan ini disampaikan oleh teman-teman KPI bahwa mereka membutuhkan dana tambahan untuk membeli peralatan sebesar kurang lebih 11 miliar. Dari mana 11 miliar itu akan didanai. Disini teman-teman KPI juga mencoba melihat postur anggaran yang ada dan mengusulkan jabaran itu menghemat belanja barang 4,6 miliar, kemudian ada usulan tambahannya untuk belanja modal sebesar 6,7 miliar. Sehingga penghematan 4,6 dan tambahan untuk belanja modal 6,6 miliar itu menjadikan belanja tambahan yang tadinya 702 juta belanja modal ini menjadi totalnya 11,8 miliar. Nah ini yang usulan perubahan postur anggaran dari KPI. Pada prinsipnya karena kita menyetujui dan sama-sama mendorong memperkuat KPI dalam rangka melakukan melaksanakan tugas pengawasannya, kami mendukung pengadaan peralatan ataupun alat untuk memantau konten-konten siaran khususnya televisi. Namun demikian saya tidak dalam menyetujui atau tidak menyetujui tentunya. Ini kita harus sama-sama. Kami melihatnya bahwa jangan sampai angka yang kita keluarkan 11 miliar ini, nanti malah bisa berubah lagi pada saat kita melakukan revisi Undang-Undang Penyiaran, justru akan substansinya bahkan akan memperkuat peran KPI dalam kontek pengawasan. Artinya kalau kita pastikan ini belanja, harus dipastikan ini adalah merupakan bagian dari penguatan yang akan kita tuangkan dalam revisi Undang-Undang Penyiaran. 4
Sehingga usulan saya adalah kita catat usulan KPI ini, kita catat angka-angka ini, hanya pelaksanaannya sejalan dengan proses revisi Undang-Undang Penyiaran. Agar tidak ada mubazir. Pemikiran kami adalah demikian. Jadi usulan kami adalah Pimpinan, Bapak-bapak Pimpinan serta Ibu dan Bapak yang kami hormati Anggota Komisi I adalah untuk dapat mengusulkan postur anggaran sebagaimana dipresentasikan minggu lalu yang Kesekjenan itu nilainya itu adalah 310 miliar dengan catatan. Apabila nanti dalam proses revisi Undang-Undang Penyiaran ini sudah dikatakan in line rencana ini paling lama kuartal pertama 2017 maka bisa kita lakukan eksekusi dari usulan KPI ini. Jadi kalau itu ternyata lebih besar lagi itu kan, makanya kita harus lakukan revisi secara total lagi Ibu. Itu usulan kami. Jadi kami ulangi usulannya adalah tetap menggunakan anggaran dengan angka-angka yang lama ya karena kan ini kuasi independen ini ada di Sekjen mengingat dari KIP dan Dewan Pers tidak ada perubahan kemungkinan perubahan yang terjadi kemungkinan dari KPI dan bahannya ini diusulkan, kita akan tetap mengusulkan dengan angka yang sudah kami usulkan tahun lalu . Kembali dengan catatan apabila ada nanti dalam proses revisi Undang-Undang Penyiaran kita mendapatkan kepastian, kita akan dapat eksekusi ini kuartal pertama tahun 2017. Sehingga sejalan dengan proses revisi Undang-Undang, kita dapat mengajukan pertemuan kemudian paling lama di kuartal pertama apabila kita nyatakan sama-sama memang ini layak untuk diimplementasikan kita akan eksekusi dengan perubahan yang diusulkan oleh KPI ini. Bagi kami sebetulnya perubahan sekitar 6 miliar dari 200 miliar sesuatu yang bisa dilakukan oleh Kominfo sehingga tidak merubah postur lebih besar yang menyangkut satuan kerja-satuan kerja lainnya. Ibu Pimpinan yang kami hormati, Ini yang ingin kami sekalian. Terima kasih
sampaikan pada Ibu Pimpinan dan Bapak-bapak
KETUA RAPAT : Baik Pak Rudiantara, terima kasih atas penjelasannya. Kita ingin mendengarkan juga. Itu tadi dari Pak Menteri, dari KPI dan kemudian dari Dewan Pers tidak ada perubahan, mungkin sedikit saja dari Ibu nanti ya. Kemudian dari KIP juga tadi kami lihat tidak begitu banyak perubahan tapi dijelaskan posisi terakhir di KIP seperti apa. Ketua KPI dulu kami persilakan. KETUA KPI (YULIANDRE DARWIS) : Terima kasih Ibu Pimpinan. Yang kami hormati Anggota Komisi I DPR RI Pak Menteri dan Ketua KIP dan Dewan Pers dan jajaran seluruhnya, Mohon ijin kami mencoba untuk menginformasikan dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri tadi. Pertama adalah sesuai dengan agenda yang disepakati bahwa KPI untuk melakukan sebuah pembaharuan teknologi dengan data 5
yang mungkin awalnya bertahap dan akhirnya kami menyatakan dengan konsultan yang khususnya dalam komunikasi ini dengan angka sampai 11 miliar lebih. Namun semangat yang minggu lalu di RDP juga kami lakukan sebuah pengurangan dengan apa yang kami punya. Ternyata banyak hal-hal yang wajib yang harus kami kesampingkan dan tentunya konsekuensinya menjadi sesuatu konsekuensi apa namanya pemikiran yang ramai juga di KPI. Pertama adalah pagu anggaran yang diberikan kepada KPI dari 48 miliar menjadi 45 miliar kami sudah susun dan terdiri dari belanja pegawai 7 miliar 240 juta dan kemudian belanja barang 32 miliar dan muncul fakta baru bahwa perlunya anggaran 11 miliar koma 839 juta rupiah. Nah itulah yang menjadi belanja modal yang menjadi besar, menjadi membengkak dan kekurangan anggaran itu setelah kami lakukan pengurangan dengan pertama rapat kordinasi nasional adalah salah satu wajah yang dimiliki oleh KPI untuk mengkonsolodasikan teman-teman KPI Daerah untuk menyepakati P3SPS dari biasanya didanai rutin 8 anggota setiap daerah, sekarang menjadi 4. Nah ini lanjut. Nah ini fase-fase yang menjadi pengurangan dari KPI termasuk yang menjadi kekuatan juga tadi adalah masalah rapat Pimpinan nasional yaitu Ketua dan wakil Ketua KPID yang rutin menjadi agenda ini hal-hal yang harusnya kami eliminir juga pada saat untuk mengurangi beban menjadi 5 miliar tersebut. Dan yang paling besar di KPI adalah layanan perkantoran. Karena memang kita pahami bahwa kita mempunyai kurang lebih 200 staf honorer yang tim pemantauan. Beban perkantoran memang besar disana dan juga untuk membayar sewa seperti langanan telepon, listrik dan lain-lainnya juga menjadi beban yang khusus sudah habis 21 miliar sendiri Pimpinan. Apa yang kami urai ini adalah akhirnya dengan keadaan yang betul kata Pak Menteri bahwa ini sangat yang wajib dari yang harus kami hilangkan dari 45 miliar itu. Kami sanggupnya hanya 5 miliar yang bisa kami potong. Itu pun kami dengan keadaan yang seperti disampaikan tadi. Pak Menteri tadi juga bagus usulan bahwa bagaimana kalau seandainya Undang-Undang baru yang disepakati. Nah kalau seandainya ini terjadi juga PR tersebesar dari KPI ketika evaluasi tahunan yang diberikan kepada KPI. Karena kami tidak mempunyai teknologi storage yang kuat dan memang apa yang dijalankan sekarang semuanya memang konvensional. Nah mungkin itu Ibu Pimpinan yang bisa kami uraikan. Jadi kalau bisa semangatnya bisa lebih baik lagi, lebih indah lagi. Terima kasih Pimpinan. KETUA RAPAT : Terima kasih dari KPI. Maksudnya karena ini memang kita terbatas dengan waktu pembahasan anggaran juga. Tapi sesungguhnya pasti dari Bapak dan Ibu akan bertanya-tanya. 11 miliar 800 sekian juta itu barangnya apa. Kan belum pernah dipresentasikan. Jadi ini mungkin apa yang disampaikan oleh Pak Menteri harus in line kan nanti dijalan itu akan dijelaskan dan dipresentasikan juga dan in line dengan RUU yang akan kita bahas nanti ya. Itu mungkin catatan satu untuk KPI. Kemudian dari Dewan Pers diwakili Ibu Lumongga ya, dari Dewan Pers . Silakan Ibu. DEWAN PERS (LUMONGGA) : Ijin Pak Menteri.
6
Baik Ibu Pimpinan, kami akan bacakan rencana program kegiatan Dewan Pers untuk tahun 2017. Tapi mohon maaf sebelumnya, kebetulan Ketua dan wakil Ketua Dewan Pers berhalangan hadir sehingga kami diminta untuk mewakili dari Dewan Pers . KETUA RAPAT : Sebentar Ibu, kami sudah dipaparkan. Jadi tolong dipaparkan hanya kalau ada perubahan-perubahan akhir mengenai alokasi anggaran. Jika tidak ada, tidak perlu hanya menanggapi dari tadi yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi saja. DEWAN PERS (LUMONGGA) : Sepertinya cukup Ibu. KETUA RAPAT : Baik Ibu Lumongga terima kasih kemudian dari Pak John Presley dari Ketua Informasi Pusat. Kami persilakan. KETUA KIP (JOHN PRESLEY) : Terima kasih Ibu Pimpinan. Yang terhormat Pimpinan Komisi I DPR RI, Bapak dan Ibu yang terhormat Anggota Komisi I DPR RI Kami langsung saja dari komisi informasi pusat bersama dengan Sekretariat Komisi Informasi Pusat bersama dengan Ibu Sekjen bahwa berhasil mengkordinasikan anggaran kepada komisi informasi pusat tahun anggaran 2017 dimana dapat kami sampaikan bahwa pagu anggaran yang semula berjumlah 22 miliar, 945 juta, 800 ribu sesuai dengan Inpres yang berkaitan dengan penyesuaian dan pemotongan maka terjadi pemotongan sejumlah 4 miliar 551 juta 207 ribu rupiah. Sehingga pagu anggaran yang tersedia untuk komisi informasi pusat sejumlah 18 miliar, 334 juta, 503 rupiah. Dimana 18 miliar tersebut, untuk program prioritas dialokasikan 5 miliar 939 juta 472 ribu. Sedangkan program pendukung yang memang secara minimal dibutuhkan untuk menjalankan Sekretariat Komisi Informasi pusat berjumlah 12 miliar 455 juta 101 ribu. Yang terhormat Ibu Pimpinan, Dapat kami sampaikan dari postur anggaran yang tersedia untuk Komisi Informasi Pusat tidak banyak yang bisa kami sampaikan. Mengingat sebetulnya program ataupun hal-hal yang berkaitan dengan Komisi Informasi Pusat telah kita masukkan dalam rencana kerja tahunan. Maupun visi dan misi Komisi Informasi Pusat sejak periode 2013 sampai dengan 2017. Untuk itu terkait program prioritas yang ada maka paling tidak kami hanya bisa memasukkan 3 (tiga) kelompok program pioritas. Yang pertama pada layanan sengketa informasi publik, kami coba bagi adalah berjumlah 1 miliar, 996 juta, 389 7
ribu. Adapun program yang terkait dengan layanan pelayana sengketa informasi publik ini pada prinsipnya adalah uraiannya pada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dari tugas pokok dari komisi informasi publik yaitu menerima, memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa informasi yang diajukan kepada Komisi Informasi. Dalam kontek tersebut kegiatan-kegiatan yang dibawah nya adalah break down dari hal-hal yang memang sangat minimal diperlukan dari Komisi Informasi Pusat yang tidak mungkin dapat kami masukkan keseluruhannya. Sehingga dari 6 kegiatan tersebut. Kami kira kami berupaya memaksimalkan kerja yang berkait pada layanan sengketa informasi publik dalam 6 kegiatan. Lalu yang kedua untuk layanan terkait kepada pelaksanaan ketentuan Ketebukaan Informasi Publik dibadan Pemerintah. Ini pun sebetulnya kepada upayaupaya kita untuk memaksimalkan kesiapan badan publik dalam menjalankan keterbukaan informasi di Kementerian dan Lembaga Kementerian Non Lembaga di Kementerian masing-masing. Oleh sebab itu uraian yang kami break down terhadap kegiatannya paling tidak dapat menggambarkan bagaimana upaya-upaya kami untuk men-supervisi, memaksimalkan dari Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Daerah untuk menyamakan persepsi bagaimana cara kita membuat standar. Standar dalam menilai ataupun mengawasi keterbukaan informasi yang ada dan badan publik Pemerintah khususnya. Untuk itu maka pagu anggaran yang disediakan itu berjumlah 2 miliar 199 juta 930 ribu rupiah. Nah yang ketiga, layanan prioritas yang terakhir adalah layanan Keterbukaan Informasi Publik yang kita peruntukan untuk masyarakat dan badan publik lain. Diluar badan publik Pemerintah. Badan publik lain diluar badan publik Pemerintah bisa badan publik di Legislatif, Yudikatif maupun Badan Usaha Milik Negara, BUMD serta badan publik lain termasuk badan publik NGO maupun partai politik. NGO yang menerima bantuan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang ada di UndangUndang KIP juga terkena kewajiban untuk menjalankan atau memberikan akses informasi kepada publik. Untuk itu maka uraian kegiatannya ada paling tidak 6 kegiatan yang berjumlah 1 miliar, 783 juta 145 ribu. Dimana pada prinsip nya kegiatan yang terkait pada layanan ini lebih banyak mendorong ataupun bersifat mensosialisasikan Undang-Undang keterbukaan informasi kepada stake horlder diluar badan publik Pemerintah. Dan kami pikir ini adalah salah satu upaya-upaya minimal yang dapat kami lakukan. Terkait untuk program pendukung. Semua program yang terkait dalam layanan ini lebih banyak bersifat internal dimana pagu anggaran yang tersedia itu adalah mencapai menyangkut tiga hal. Yaitu yang pertama, layanan dukungan administrasi, layanan dukungan internal dan yang terakhir yang memang minimum diperlukan yaitu layanan perkantoran. Dimana pagu anggaran yang dibutuhkan untuk layanan dukungan administrasi 1 miliar, 498 juta 669 ribu rupiah. Sedangkan untuk layanan internal berjumlah 248 juta 800 ribu rupiah. Yang terakhir layanan perkantoran yang menyedot anggaran sejumlah 10 miliar 707.639 ribu rupiah itu merupakan hal-hal yang bersifat internal operasional, gaji dan pemeliharaan kantor dari komisi informasi pusat. Demikian Pimpinan sebagai tambahan dapat kami sampaikan bahwa sampai hari ini Komisi Informasi Pusat belum memiliki gedung sendiri. Dimana sewa kantor kami mencapai hampir 2,2 M per tahun, dimana fasilitas lain yang diperlukan tidak dapat kami lakukan termasuk sebenarnya kami memerlukan satu sistem informasi yang integral untuk memonitor keterbukaan informasi ataupun memanfaatkan apa namanya memonitor perkembangan akses informasi yang dilakukan oleh badan
8
publik dan yang terjadi untuk mengisi ruang-ruang publik yang dilakukan dalam kontek media sosial. Demikian Pimpinan yang dapat kami sampaikan, terima kasih atas perhatiannya. KETUA RAPAT : Terima kasih Pak John. Pak John ini sampai bulan KETUA KIP (JOHN PRESLEY) : Bulan Juli 2017 Pimpinan, seperti yang sudah kami sampaikan dalam rapat dengar pendapat yang lalu, kami sudah memasukkan surat kami ke Presiden untuk menyampaikan bahwa pada 9 bulan. Sesuai Peraturan pada Komisi Informasi Nomor 3 tahun 2016 bahwa 9 bulan sebelum masa kerja kami habis kami harus menyurati Pemerintah untuk membentuk pansel. Sekian terima kasih KETUA RAPAT : Baik, terima kasih Ketua KIP. Bahwa hari ini yang dipresentasikan oleh Ketua KIP ini Alhamdulillah pada akhirnya sudah pada hasil duduk bersama antara KIP dengan Kesekjenan ya. Bapak dan Ibu Anggota Komisi I DPR RI yang kami hormati, Kami berikan waktu untuk pendalaman. Silakan Pak Effendi Simbolon. F-PDIP (Dr. EFFENDI MS SIMBOLON, MIPOL) : Terima kasih Nunggunya lebih lama dari pada rapatnya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin kepada KPI. Karena kemarin yang outstanding sebenarnya KPI nya. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan melalui pernyatan atau penjelasan dari Menteri Kominfo bahwa kita justru ingin mengoptimalkan fungsi dari KPI. Namun fungsi ini juga harus mengacu kepada benchmark atau aturan yang baku. Nah kita tahu juga sedang adanya proses penyelesaian Undang-Undang Penyiaran. Oleh karenanya saya sepakat bahwa halhal yang menyangkut keperluan belanja modal itu harus di postpone sampai dengan Undang-Undang Penyiarannya disetujui atau diundangkan. Namun alokasi anggaran itu berapapun nanti disetujui, itu dibiarkan menjadi diistilahnya itu kalau kami dibintangi dulu. Tapi bukan kami yang bintangi, mungkin di Kesekjenan itu Pak. Kesekjenan sehingga kita juga perlu mengetahui, walaupun kita tidak masuk ke belanja sampai satuan tiga, tapi apa komponen 11 miliar itu. Nanti tahu-tahu beli sound system lagi untuk orkes lagi, ya kan. Orkes dangdut atau apa macem-macem jadi tidak relevan juga dengan yang kita harapkan ya kan. Nah kemudian saya juga mendengar, melihat bahwa ada anggaran yang justru di post Saudara yang justru penting yaitu rakornas atau whatever, Rapimnas ya, yang sifatnya adalah rapat kordinasi antara KPI pusat dengan KPI daerah yang 9
mungkin tiga, empat hari dianggarkan waktu itu 2,7. Saya kira tetap dimunculkan saja. Hanya tidak harus dihabiskan. Jadi mungkin tidak harus di hotel sebetulnya, ya wisma DPR RI juga boleh dipakai itu. Kalau lagi reses itu kan rada-rada kosong itu. Bisa kita inikan prosedurnya itu. Jadi hemat anggaran bukan menjadi besar tapi bisa dialokasikan untuk yang lain. Intinya bahwa peran antara KPI dengan KPID itu harus di musyarawahkan dalam rapat kerja. Tidak bisa juga hanya one men show gitu, hanya Ketua saja yang jalan. Kemudian tidak dengan komisioner yang lain. Demikian juga dengan KPID ya, karena itu saya minta agar dimunculkan lagi untuk anggaran yang khusus untuk konsolidasi dan untuk mendapatkan evaluasi masukan dari daerah. Karena kalau tidak ada medianya. Medianya apa ? Ya jadi dua poin itu saja. Yang pertama tadi bahwa nilai yang dicantumkan disini 11 sekian untuk barang modal, tolong dipublikasikan dulu ke kami. Kalaupun kami tidak masuk ke satuan tiga dan pengunaannya itu nanti subjek itu dengan Undang-Undang penyiaran itu nanti merampungkan. Karena disitulah kira-kira standar dari monitoring KPI nanti yang kita harapkan. Kemudian yang terakhir tadi dengan anggaran yang lain saya setuju dihemat. Anggaran jamu-jamu tamu itu kalau bisa tidak bisa tidak usah lah, kalau bisa air putih saja lah. Air putih juga yang refilling saja, sama sakit perutnya juga kok. Memang ini tidak sakit perut,sama saja kok. Jadi sama-sama sakit perut ya sudah refiling saja. Toh tidak membebaskan kita dari hama yang plastik-plastik ini ya kan. Ya ini maksud saya,saya guyon lah. Itu ada 600 sekian itu loh, lumayan itu loh. Saya kira teman-teman ini Pak Mayong Cs tidak perlulah menjamu si A yang pemilik TV X gitu lah tidak perlu lah. Apalagi kaya kami datang, kami bawa minuman sendiri lah. Untuk menghemat ya Pak Menteri ya . Saya kira itu, terima kasih. KETUA RAPAT : Terima kasih banyak Pak Effendi Simbolon. Sengaja dari siang sudah menunggu, karena beliau konsisten terhadap postur anggaran dari KPI yang mementingkan fungsi pengawasan terhadap stasiunstasiun televisi kita. Berikutnya Pak Elnino silakan. F-GERINDRA (ELNINO M. HUSEIN MOHI, ST.M. SI) : Terima kasih Pimpinan. Ketua KPI dan anggota, para anggota KIP, Dewan Pers yang saya hormati, Pimpinan dan Anggota Komisi I. Saya sederhana Pimpinan, dimasukkan saja didalam kesimpulan rapat kita hari ini. Kalau kita setujui pagu anggaran yang sudah ada ini. Dikasih catatan dipoin terakhir bahwa khusus untuk KPI dan Kominfo itu kita mesti, Komisi I musti memperjuangkan di APBN-P ketika Undang-Undang yang baru berlaku. Itu masuk didalam kesimpulan rapat kita hari ini. Terima kasih
10
KETUA RAPAT : Baik terima kasih, apa sudah mau kekesimpulan kita. F-PDIP (DR. EFFENDI MS SIMBOLON, MIPOL) : Ibu, Ibu Pimpinan sebentar. Saya ke Dewan Pers sama KIP ya? itu kemarin ada catatan saya bahwa daya serap di Dewan Pers juga kurang begitu bagus ya. Jadi ini nanti jangan disiasiakan ini ya bu ya, tapi nanti juga jangan dihabis-habiskan yang tidak ada verifikasinya malah jadi masalah hukum nantinya. Jadi nanti kedepan baik Dewan Pers dan KIP ya itu tolong bisa diatas 90% lah penyerapan anggarannya. Karena itu relevan dengan kinerja instansi Saudara. Terima kasih KETUA RAPAT : Terima kasih Pak Effendi. Untuk dicatat Ibu Lumongga, Bapak John. Baik ada lagi dari Ibu dan Bapak Komisi I. Jika sudah disepakati kita sambil melihat kesimpulan, kalau nanti ada yang perlu ditambahkan dikesimpulan maka bisa sambil jalan. Kita lihat draft rancangan kesimpulan. Bagaimana Ibu ? Kalau bisa sekarang atau tadi memang Pak Menteri menyampaikan kalau saya tidak salah tangkap Pak Effendi intinya ada penyisiran tersendiri dari kesekejenan atau pembintangan tersendiri ditubuh Kominfo anggaran dari apa postur tambahan 11 miliar itu. Tapi kalau ada yang mau ditanggapi dari pernyataan tersebut kami persilakan dari KPI ataupun Pak Menteri. Silakan Pak Menteri. MENKOMINFO (RUDIANTARA) : Terima kasih Ibu Pimpinan. Kami tidak menjadi masalah dibintanginya itu di Kominfo, di Kesekjenan atau pun secara pagu anggaran keseluruhan. Karena kita punya niat yang sama artinya nanti artinya kuartal pertama kita sudah mendapatkan kejelasan dari UndangUndang penyiaran sehingga kita bisa eksekusi. Jadi sementara usulannya adalah anggaran dengan angkanya tetap saja. Dengan catatan angka yang diusulkan oleh KPI dengan istilah dibintangi di irmark apakah keputusan diserahkan kepada Kominfo nanti di Kesekjenan. Tetapi kami tetap akan konsultasi karena ini kan berkaitan dengan revisi Undang-Undang penyiaran Pak. Pelaksanaannya walaupun irmak nya di internal Kominfo tidak apaapa. Terima kasih KETUA RAPAT : Baik, berarti untuk yang.
11
F-PDIP (DR. ANDREAS HUGO PAREIRA) : Ketua, Ketua ijin. KETUA RAPAT : Silakan Pak Andreas. F-PDIP (DR. ANDREAS HUGO PAREIRA) : Yang pertama tadi apa yang diminta oleh Pak Effendi Simbolon tadi untuk menjelaskan secara ingeral saja yang menyangkut angka 11 miliar tadi dan yang kedua untuk pembintangan itu di pagu anggaran saja. Tapi kalau misalnya UndangUndang KPI nya sudah diputuskan dicabut. Nah dari KPI menyampaikan kesini gitu untuk dilepas kembali bintangnya itu, sehingga bisa dijalankan. Saya kira yang mekanisme seperti itu, jadi kalau teman-teman di Banggar kan bisa menjalankan. KETUA RAPAT : Bisa disepakati begitu Pak Menteri? MENKOMINFO (RUDIANTARA) : Saya mengikuti proses yang berlaku, karena saya pasti mengikut apapun aturan yang ada Ibu. KETUA RAPAT : Baik, Pak Andre mungkin kalau tidak bisa dijawab semuanya yang 11 miliar, paling tidak kalau kita dapat setujui keseluruhan anggaran dari pagu Kominfo. Gambarannya dulu secara garis besar anggaran 11 miliar tersebut. Silakan. KETUA KPI (YULIANDRE DARWIS) : Terima kasih Ibu Pimpinan. Mohon ijin, mohon ditampilkan. Kebetulan kami sudah berdasarkan ahli technician beberapa televisi tentang akurasi teknologi ini. KETUA RAPAT : Sambil dibacakan Pak Andre sambil menunggu ini. KETUA KPI (YULIANDRE DARWIS) : Yang pertama adalah ini memang ini kami ada suatu lobi pelayanan publik disini, jadi disini adalah kumpulan TV, TV sebenarnya hanya screennya lebih bagus. Ya mohon dibesarkan. Ini adalah kumpulan TV, TV jadi kelihatan eksklusif hanya
12
saja kalau ada digital ini lebih dinamis karena ini ada konten yang mudah di up-date itu lebih umum, karena kumpulan TV saja. Lanjutkan. Nah ini media center. Media center ini adalah kita melakukan monitor semua akun sosial media di KIP kemudian menampung, meneliti dan menindaklanjuti bentuk aduan di masyarakat. Kemudian video call akan keluar. Jadi tanggapan siapun publik, sms, telepon atau apapun langsung di media terakurasi dengan baik. Nah ini yang mahalanya memang ini adalah monitorong dan perekaman dari budget yang diusulkan itu, storage yang kita ambil adalah yang ber-budget 2 miliar yaitu untuk satu tahun storage nya. Jadi kalau ada penambahan nantinya di tahun yang akan datang, kami akan budgetkan sesuai dengan harapan kita bersama kalau ini bertahap. Monitoring dan perekaman ini berbeda dengan sistem yang selama ini pakai sistem manual dan juga sistem tulisan. Jadi monitoring nanti disetiap pemantauan akan mudah di tagging dan langsung diedit bagian mana yang menjadi salah sesuai dengan program-program P3SPS. Nah ini pemantauan, kenapa kita bikin bunder tidak seperti warnet saat ini. Karena kalau TV digital, otomatis itu akan ada rangkaian belakangnya ditambah. Jadi tidak melakukan sebuah perombakan nanti nya kedepan. Jadi TV semakin lama akan semakin banyak, sehingga nanti lingkaran pemantauan semakin besar. Nah ini yang kami lakukan jadi komputer itu langsung tagging dan editing. Jadi selama ini habis dari pemantauan dioper lagi ke editing, editing balik lagi gambaran yang mana diambil video nya. Nah itu kadang-kadang storage tidak sanggup mampu menyampaikan pemantauan lebih cepat. Nah ini yang server yang diharapkan. Kita akan mengevaluasi satu tahun sekali. Jadi mudah-mudahan data ini tidak menjadi data yang manipulatif atau pun data yang seolah-olah diada-adakan. Dengan data storage server yang seperti ini bahwa hasil rekamannya akan terukur seperti digital library. Jadi langsung file apa saja diambil hari itu, detik itu jadi ini data hasil rekaman tersebut akan disimpan dan terintegrasi. Nah ini spek yang lebih mahal, lebih ligitnya lanjut. Nah ini yang tadi yang tadi keluar dimonitoring. Lanjut, nah ini proses kerja monitoring siaran TV dan radio yang akan kita gagas dan ikut dengan bugdet yang 11 miliar pas tersebut. Itu ada mulai dari 18 LED TV, sekian dan sebagainya mungkin lebih teknis. Lanjut, ya lanjut, nah ini gambaran budgetnya itu, kami berdasarkan data infrastruktur broadcasting yang kami ketahuai. Konsultan dari TV, sosian TV net TV. Ini budgetnya terinci Bapak dan Ibu termasuk ditambahkan PPN 10%. Lanjut yang memang teknologi ini sudah dipunyai oleh broadcasting. Demikian Ibu Pimpinan, Bapak dan Ibu yang kami hormati dari Komisi I, gambaran sekilas dari apa yang menjadi harapan untuk pemantauan dari KPI untuk perbaikan teknologi. Terima kasih F-GERINDRA (MAYJEN TNI (PURN) ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP) : Terima kasih Pak Ketua KPI, kita sangat setuju ini ya Pak Menteri ya. Ini memang cita-cita kita KPI ini punya rekaman dan pemantauan itu yang dari dulu disampaikan oleh Pak Effendi Simbolon tadi. Hanya kita berharap yang ini betulbetul terpilih dan bisa masa yang panjang. Jangan sampai ini Undang-Undang penyiaran keluar ini tidak bisa dan tidak nyambung ini, kan kacau ini. Jadi tolong perhatikan ini apa ini, jangan terbuai dengan biasa kan pemilih itu banyak kan macam-macam ini.
13
Ini pastikan bahwa waktu Undang-Undang Penyiaran selesai, ini kita harapkan mendukung menyambung tahu-tahu tidak nyambung. Ini yang sangat kita khawatir. Kalau tadi kita apresiasi lah kalau KPI ini sudah bagus, laporannya sudah bagus tapi ini jangan sampai ini apa namanya itu ya. Tidak kepakai ini, itu yang kita tidak harapkan ini Pak Menteri. Mudah-mudahan ini bisa kepakai dan nyambung itu ya. Kemudian yang dari Pak yang lain-lain 4,7 belum kita singgung, mungkin dari sini ya. Mungkin itu saja. KETUA RAPAT : Terima kasih Pak Asril. Bapak dan Ibu, Kalau boleh sambil melihat draft dari kesimpulan hasil dari kesimpulan rapat kita kali ini dan rapat kita sebelumnya tanggal 19 Oktober. Yang pertama saya bacakan. Komisi I DPR RI telah mendengarkan penjelasan Kominfo terkait pagu alokasi anggaran Kominfo tahun anggaran 2017 berkaitan dengan itu Komisi I DPR RI menyetujui pagu alokasi anggaran kemkominfo tahun anggaran 2017 sebesar 4 triliun 753 miliar 585 juta 503 ribu rupiah. Mohon dicek Pak Menteri angkanya. Yang termasuk didalam nya alokasi komisi penyiaran Indonesia pusat, Komisi Informasi Pusat dan Dewan Pers dengan rincian, poin 1, poin 2, poin 3 tergantung dengan kuasi apa namanya kuasi independen dari Kemkominfo. Ini tidak bisa dikecilkan ya, jadi harus ke poin 1 dulu. Ya ini bisa kita sepakati. Kalau tidak ada yang protes berarti ini bisa kita sepakati dan saya bisa ketuk kesimpulan. Turun dulu masih dibaca Ibu Ida. Naik ke poin satu lagi. Komisi I DPR RI telah mendengarkan penjelasan Menkominfo terkait pagu alokasi anggaran kemkominfo tahun anggaran 2017, berkaitan dengan itu Komisi I menyetujui pagu anggaran kemkominfo tahun anggaran 2017 sebesar 4 triliun 753 miliar 585 juta 503 ribu rupiah yang termasuk di dalamnya alokasi anggaran Komisi penyiaran Indonesia, Komisi informasi pusat dan Dewan Pers . Yang satu dua tiga ini perinciannya saja bahwa KPI 52 sekian, kemudian KIP 18 koma sekian kemudian Dewan Pers 35 koma sekian ya. Kita sepakati ya? Pak Menteri silakan. MENKOMINFO (RUDIANTARA) : Secara fisik sepakat Ibu, hanya yang pembintangan yang KPI itu kan 52 itu kan, 11 miliar itu untuk belanja modal itu dimana itu jadinya. KETUA RAPAT : Kalau diini saya mohon saran dari teman-teman terutama dari Pak Effendi Simbolon yang tadi merekomendasikan ada pembintangan. Apakah ada di poin 1 atau di poin 2. Jadi artinya kita ini ketuk dulu kemudian masuk di poin 2. Bisa kita tambahkan Ibu ada. Iya kita tambahkan saja, karena saya baca ini belum ada. Sehubungan dengan ayat (2) nya. Sehubungan dengan alokasi pagu anggaran untuk alokasi KPI Pusat tahun anggaran 2017. Komisi I DPR RI 14
mendesak KPI Pusat, ini masih sangat umum ini. Untuk meningkatkan fungsi pengawasan terhadap isi siaran lembaga penyiaran sejalan dengan semangat revisi Undang-Undang penyiaran. Kalau kita kunci apa mau kita kunci disini bahwa anggaran. Ada? Kita baca lagi ya? Komisi I DPR RI mendesak Kementerian Kominfo agar pengunaan anggaran tahun anggaran 2017 senantiasa mengedepankan prinsip efesien, efektif, transparan dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Komisi I DPR RI akan memperjuangkan alokasi anggaran kemkominfo tahun anggaran 2017 dalam APBN tahun anggaran 2017 sejalan dengan akan disahkannya RUU penyiaran. F-PDIP (DR. EFFENDI MS SIMBOLON, MIPOL) : Ini apa yang bawah ya? KETUA RAPAT : Ini catatan atau apa ya? saya baru ngeh. Oh ini masukan dari Pak Elnino. Intinya sudah terakomodir lah diatas tadi ya bahwa semangatnya fungsi pengawasan kita tingkatkan. F-PDIP (DR. ANDREAS HUGO PAREIRA) : Ketua. KETUA RAPAT ; Ya silakan Pak. F-PDIP (DR. ANDREAS HUGO PAREIRA) : Yang tadi yang disepakati atau yang tadi diusulkan itu tadi kan intinya menyepakati berkaitan dengan peningkatan kinerja KPI yang di-endorse melalui Undang-Undang penyiaran itu kita menyetujui adanya peningkatan anggaran sebesar 11 miliar. Kendatinya pun demikian menyangkut anggaran itu kita minta untuk dipending. Nah bahasa teknis itu kan dibintangi. Kalau tadi kan ditunda dulu sampai dengan sejalan dengan Undang-Undang. KETUA RAPAT : Atau dengan menunggu konsultasi lebih lanjut antara Komisi I. F-PDIP (DR. ANDREAS HUGO PAREIRA) : Iya benar-benar itu, maksudnya itu disitu. KETUA RAPAT : Dan menkominfo serta KPI.
15
F-PDIP (DR. ANDREAS HUGO PAREIRA) : Jadi kalimatnya itu kita positif menyetujui. Hanya karena ini belum disetujui dan Undang-Undang tersebut belum disepakati belum diketuk makanya ini ditunda dulu. F-PDIP (DR. EFFENDI MS SIMBOLON, MIPOL) : Makanya ini begini, jangan diartikan kita menyetujui yang 11 miliarnya loh. Ini kan prosesnya ada disana, di Pemerintah, kita kan based on percaya ini Pak. Ya Pak ya. Karena ini kan nantinya urusan Bapak dengan atas. Tapi persoalannya ketika kita memending rapat yang lalu. Sebenarnya kita kan melihat dari ajuan yang disampaikan oleh si KPI ini yang nyantel di Kesekjenan Kominfo ini kan, tidak justru mengacu kepada tupoksi keberadaan dari KPI ini sendiri. KPI ini kan tupoksinya jelas ini kan, kesana kemari tidak menjadi media yang kesana kemari. Dia fokus dia. Nah ketika dia fokus kok tidak dilengkapi dengan media untuk melakukan tupoksi itu gitu. Kan muncullah kemudian kita mendorong KPI bisa kah merevisi mengulang pengajuan dengan catatan Pak Menteri atau Kementeriannya setuju. Sepakatlah kemarin, betul ya Pak ya? Nah sekarang ini munculah seperti ini, tetapi munculah ketika sekarang. Ini kita juga harus menyesuaikan. Saya bisa memahami itu yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri. Kalau bahasa lugasnya, kirain itu kita yang naik-naik anggaran itu yang kita relevan dengan anggaran yang diskresinya Pak Menteri waktu itu. Tapi karena muncul ini sekian belas miliar dan ini nanti akan masih bertambah lagi, tambah lagi ya. Maka lebih baik ini kita stop dulu sampai dengan Undang-Undang penyiaran ini lahir dan kalau yang ini tidak berhenti di 11 miliar ya. Betul ya? Tolong ini dijelaskan, katanya sampai sekian puluh miliar ini. Oleh karenanya tadi pertanyaan kita apakah ini peralatan yang sudah menjadi masternya dan jangan sampai ini ujug-ujug. Nah lebih baik ini kita tunggu. Makanya kalimatnya kita setuju dengan catatan tadi menyetujui formatnya sampai dengan Undang-Undang penyiaran apa istilahnya itu ya, disahkan, disahkan. Jadi kalimatnya tadi Pak Menteri malah menawarkan ke kita dibintanginya disini di pagunya. Saya sih lebih ini lebih moderat menawarkan dibintanginya di Kesekjenan Bapak. Karena Bapak lah yang mengawasi langsung ini si KPI. Kalau menurut Bapak tidak pantas, jangan dikeluarkan Pak. Sejak kalau ke kami lagi kesannya ya seolah-olah persoalannya di kami Pak. Masa persoalan urusan itu, urusan di tapi ya terserah bagaimana Pak Andre nanti. Poinya yang mana terserah Pak. F-PDIP (DR. ANDREAS HUGO PAREIRA) : Ketua, ini menyangkut berkaitan dengan Undang-Undang KPI, UndangUndang Penyiaran itu. Apakah dalam Undang-Undang yang nanti disepakati itu, pagu anggaran untuk KPI itu masuk masih bersama dalam anggaran kemkominfo atau dia terpisah. Kalau itu yang terjadi nanti itu kesulitan loh. Ketika nanti temanteman dari KPI ingin menginikan anggaran itu, itu dia terkait dengan anggaran di Kominfo dan itu akan menjadi masalah dan tidak akan terjadi anggaran itu. Akan terhambat ini proses pencairannya. Oleh karena itu memang ini teman-teman di Undang-Undang penyiaran yang harus menjelaskan ini. Jangan praktek disini kemudian menjadi masalah kedepan ini. Kita sepakati disini kemudian tidak bisa dicairkan karena dia terkait dengan Kominfo. Sementara di Undang-Undang yang 16
baru itu kalau ya kalau dia mempunyai tupoksi dan pagu anggaran sendiri gitu. Nah itu musti clear disitu. Sehingga juga tidak merepotkan Pak Menteri dan tidak juga menyulitkan KPI. Karena selama ini kan tupoksinya seperti Pak Effendi Simbolon sampaikan tadi tupoksinya, ini kan menyangkut dengan Undang-Undang yang lama ini. Tupoksi nya jelas KPI ini. Begitupun dengan Komisi informasi publik. Tetapi penganggarannya dan sekretariatnya masih bergantung pada Kominfo dan Kesekjenan. Sehingga ini satu kakinya disana dan satu kakinya masih diikat disini. Nah kalau di Undang-Undang yang baru itu dilepas kedua-duanya, itu lebih baik diinikan dipagu anggaran. Nah ini pendapat saya. Terima kasih KETUA RAPAT : Baik, memang ada wacana nanti KPI punya Kesekjenan sendiri gitu loh. Tapi kan kita belum bahas dengan Pemerintah sehingga akhirnya seperti apa. Ibu Ida terlebih dahulu silakan Ibu Ida. F-PKB (DRA. HJ. IDA FAUZIYAH) : Sebenarnya tidak ada yang harus diributkan. 11 miliar itu kan juga ada penghematan yang dilakukan oleh KPI. Yang kemudian kita menjadi kasian dong kalau kita campurkan menjadi 11, yang sudah disodakohkan oh bukan disodakohkan. Dihemat itu kan kemudian harus terpaksa ini dan itu. Saya sebenarnya sependapat dengan Pak Menteri. Catatannya adalah terhadap alokasi anggaran 11 miliar itu, pengunaannya akan menyesuaiakan dengan RUU yang baru. Hanya artinya kan menjadi kasian gitu. KPI sudah menghemat 4 miliar tapi pengunaannya pun harus dengan catatan. Apakah catatan yang 11 miliar itu termasuk dengan 4 miliar yang penghematan itu. Problemnya karena itu menjadi bagian dari sistem yang akan dibangung, menjadi dengan keputusan seperti itu ya semuanya, 11 miliar itu. Meskipun uang yang 4 miliar maaf yang 5 miliar itu adalah uang dari KPI itu sendiri. Jadi tapi kalau KPI tidak apa-apa ya tidak apa-apa. Catatannya pengunaannya nanti setelah menyesuaikan dengan RUU penyiaran. KETUA RAPAT : Memang betul Ibu, jangan juga KPI tidak apa-apa, karena prinsipnya kita rapat hari ini adalah kita ingin KPI punya alat monitoring. Kalau kita tahan juga berarti sampai Undang-Undang penyiaran diundangkan tidak ada alat monitoring yang bagus, ini kan yang kita rapatkan dari sebelumnya. Sementara kalau tidak ada alat monitoring yang bagus nanti perpanjangan ijin TV sesuai suka-suka selera lagi, bukan berdasarkan data yang akurat. Ini kan catatan kami sebelumnya bahwa ada data yang kurang baik, gitu. Pak Menteri silakan. F-PKB (DRA. HJ. IDA FAUZIYAH) : Saya tambahkan Ibu.
17
KETUA RAPAT : Ibu Ida sebelum ke Pak Menteri. F-PKB (DRA. HJ. IDA FAUZIYAH) : Sebenarnya penguatan fungsi KPI itu menurut saya tidak terlalu relevant dengan RUU penyiaran. Karena dengan RUU penyiaran pun penguatan fungsi KPI itu kan harus berjalan. Iya tidak? KETUA RAPAT : Iya. Hanya catatannya tadi pembelian alat-alat nya itu harus disesuaikan gitu ya, sehingga alatnya itu harus digital, harus sesuai dengan. F-PKB (DRA. HJ. IDA FAUZIYAH) : Nah pertanyaan saya apakah 11 miliar itu memang gelondongan satu sistem yang terikat dengan Undang-Undang penyiaran atau tidak. Itu pertanyaannya. KETUA RAPAT : Iya terima kasih Ibu Ida. Pak Menteri. MENKOMINFO (RUDIANTARA) : Ibu dan Bapak sekalian, Kepada atas pengalaman kami yang sederhana tentang sistem. Kalau kita ingin KPI yang kuat yang bisa monitor disegala pojok mungkin ada penyiaran di Republik Indonesia, angka 11 miliar itu belum ada apa-apanya Ibu. Itu bisa berapa ratus miliar. Hanya memang kita juga tidak boleh mubazir membuang dana tanpa kebutuhan yang jelas. Saya usul Ibu di halaman diatas lagi, satu tadi dikesimpulannya yang satu. Karena kita harus mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh KPI itu ada penghematan sekitar 4,7 miliar. Itu jadi KPI disini 55 miliar bla bla bla ya? termasuk tambahan anggaran belanja modal sebesar 6,7 miliar. Jadi intinya sebetulnya yang diminta oleh KPI on top off 45, itu ada 6,7 miliar lagi. Kebutuhannya 11 miliar, tambahan 6,7 miliar ini ditambah dengan penghematan yang 4,6 miliar. Totalnya adalah 11 miliar. Jadi saya usul disini Ibu termasuk tambahan anggaran belanja modal yang 6,7 miliar. KETUA RAPAT : Untuk fungsi pengawasan, jadi bukan untuk belanja modal yang lain-lain begitu maksudnya.
18
MENKOMINFO (RUDIANTARA) : Iya KETUA RAPAT : Tolong ditambahkan untuk MENKOMINFO (RUDIANTARA) : Fungsi pengawasan. KETUA RAPAT : Peningkatan fungsi pengawasan. MENKOMINFO (RUDIANTARA) : Apakah kita masuk disini. Mengenai eksekusinya baru masuk eksekusi yang tambahan belanja modal 6,7 miliar ini. Apakah disini tadi saya mengikuti Pak Andreas yang baku, bagaimana kalimatnya disini. KETUA RAPAT : Atau kita serahkan kepada Pak Menteri mengikuti prosedur yang memang sudah ada. MENKOMINFO (RUDIANTARA) : Saya pun kalau pun nanti diserahkan kepada kami karena ini kaitannya dengan revisi Undang-Undang kami tetap akan konsultasi dulu Ibu, tidak bisa. F-PDIP (DR. EFFENDI MS SIMBOLON, MIPOL) : Ibu Pak Andre bilang sudah ikutin Pak Menteri saja. KETUA RAPAT : Ya F-PDIP (DR. EFFENDI MS SIMBOLON, MIPOL) : Ya sudah sudah bisik barusan, sudah sepakat. KETUA RAPAT : Ini Pak Andreas sudah menunjuk juru bicara. Ya saya rasa seperti ini bagaimana Ibu Ida. Kemudian nanti tidak usah kita tulis dikesimpulan tapi sudah kita pahami bersama bahwa ada rapat-rapat juga dengan Komisi I terkait dengan itu. Bukan juga kita ingin ngatur belanjanya tapi kita ingin memastikan ini in line dengan semangat yang ada di revisi Undang-Undang penyiaran ya. Baik kita kunci 19
disini Ibu. Kita tambahkan jadi 52, kita tuliskan juga disini ya. baik Bapak dan Ibu saya bacakan kembali. Alinea pertama ini, coba naik. Ini hanya mengatakan bahwa angka 4,7 triliun sekian, sekian anggaran Kemkominfo kita setujui. Boleh kita ketuk ini ya? baik kita ketuk itu. (RAPAT : SETUJU) Kemudian ayat (1) mengatakan pagu alokasi anggaran KPI itu 52 miliar 78 juta 594 ribu rupiah termasuk tambahan anggaran belanja modal sebesar 6,7 miliar ditambahkan saja khusus untuk peningkatan fungsi pengawasan. Begitu bahasanya bisa disepakati. Baik saya ketuk kalau ada yang tidak sepakat. (RAPAT : SETUJU) Ayat (2) ini untuk KPI, anggaran 18 miliar 394 juta 573 ribu rupiah. Kita sepakati. (RAPAT : SETUJU) Tolong masing-masing koreksi kalau ada angka yang salah. Ayat ke (3) alokasi anggaran Dewan Pers sebesar 35 miliar 430 juta 928 ribu rupiah. Betul? Kita sepakati ? (RAPAT : SETUJU) Baik kemudian tambahan ini poin 2, sehubungan dengan peningkatan pagu anggaran untuk KPI pusat tahun anggaran 2017, Komisi I DPR RI mendesak KPI pusat untuk meningkatkan fungsi pengawasan terhadap program isi siaran lembaga penyiaran sejalan dengan semangat revisi Undang-Undang penyiaran. Ini sejalan dengan semangat revisinya sepakat? Ibu Ida, Ibu Ida belum senyum. Matanya masih micing kita jangan ketuk dulu, kebaca tidak Ibu. Saya bacakan lagi ya? Sehubungan dengan peningkatan alokasi pagu anggaran untuk KPI pusat tahun anggaran 2017, Komisi I DPR RI mendesak KPI pusat untuk meningkatkan fungsi pengawasan terhadap program isi siaran lembaga penyiaran sejalan dengan semangat revisi Undang-Undang penyiaran. F-PDIP (MARINUS GEA, SE.) : Ibu Ketua. KETUA RAPAT : Pak Marinus silakan.
20
F-PDIP (MARINUS GEA, SE.) : Saya kira ini kan sudah ada di ayat (1) tadi untuk peningkatan pengawasan. Jadi nomor 2 itu di drop saja. Tidak ada guna juga. KETUA RAPAT : Ya tapi ada ini memang yang itu kan juga belum ditambahkan. Ini mau kita drop saja, poin nya sama, hanya kalau mau mengulang-ulang juga tidak dosa. Di drop saja? baik ayat atau poin 2 kita drop ya? (RAPAT : SETUJU) Poin 3 yang menjadi poin 2. Ini standar Pak Menteri terhadap seluruh mitra kami yang kami setujui anggarannya. Komisi I DPR RI mendesak Kementerian komunikasi dan informatika agar dalam pengunaan anggaran tahun anggaran 2017, senantiasa mengedepankan prinsip efesien, efektif, transparan dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Sepakat ya? (RAPAT : SETUJU) Baik, jadi hanya dua poin ini, tadi catatan-catatan untuk tidak kesimpulan tapi catatan saja. Ada tambahan Bapak dan Ibu. Kalau tidak kita tutup disini. Alhamdulillah dengan Kementerian Kominfo ini ada KPI, KIP, Dewan Pers, Ibu Sekjen kita sepakati hari ini Alhamdulillah walalupun tertunda ini Kementerian satusatunya yang harus dua kali pertemuan tapi hari ini Alhamdulillah telah berhasil kita sepakati. Mungkin sebelum saya ketuk palu dari Pak Menteri ada kalimat terakhir sebelum ini kita tutup?
MENKOMINFO (RUDIANTARA) : Yang kami hormati Ibu Pimpinan, Bapak Pimpinan, Anggota Komisi I DPR RI, Saya mengucapkan terima kasih atas pembahasan yang kita lakukan selama dua kali ini, juga terima kasih atas persetujuannya. Memang berbeda dengan Kementerian yang lain yang memang ini harus sampai dua kali tapi kami juga bergembira. Mengapa? Ini juga ada semangat diantara kita untuk memperkuat peran KPI sebagai pengawas disektor penyiaran. Jadi ini mudah-mudahan juga bisa ditangkap oleh teman-teman di KPI. Bukanya dimintai angka, dimintai perencanaannya untuk mempersulit. Tapi pada akhirnya adalah untuk memperkuat peran KPI dalam pengawasan untuk kepentingan masyarakat Indonesia semua. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan mudah-mudahan pagu anggaran ini bisa kami laksanakan sesuai dengan butir yang dua tadi. Yaitu dilaksanakan dengan efesien sesuai dengan penuh akuntabilitas. Wabillahi Taufik Walhidayah Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh
21
KETUA RAPAT : Terima kasih Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh Terima kasih Pak Menteri, jadi KPI disini ada Pak Andre, Pak Rachmat, Pak Mayong, Pak Agung ya. Ini bukan karena kenapa-kenapa tapi semua bentuk sayangnya kita kepada KPI agar dapat menjalankan fungsi dan perannya KPI bersama-sama dengan Komisi I. KIP, Dewan Pers juga terima kasih, sekali lagi terima kasih kepada Pak Menteri. Rapat kita tutup dengan mengucapakn Wabillahi Taufik Walhidayah Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh
(RAPAT DITUTUP PUKUL 17.30 WIB) Jakarta, 24 Oktober 2017 a.n Ketua Rapat SEKRETARIS RAPAT, TTD SUPRIHARTINI, S.I.P., M.Si. NIP. 19710106 199003 2
22
