DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77/DPD RI/IV/2012-2013 TENTANG HASIL PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA ATAS PENINDAKAN LANJUTAN REKOMENDASI BPK TAHUN 2012-2013

JAKARTA 2013

DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77/DPD RI/IV/2012-2013 TENTANG HASIL PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA ATAS PENINDAKAN LANJUTAN REKOMENDASI BPK TAHUN 2012-2013 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA, Menimbang

: a. bahwa keuangan negara merupakan salah satu unsur pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dan mempunyai manfaat yang sangat penting guna mewujudkan tujuan negara untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa guna mencapai tujuan negara sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ada pengawasan terhadap hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara demi terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dalam rangka turut mewujudkan tata kepemerintahan yang baik; c. bahwa masih terdapat kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia; d. bahwa salah satu kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti; e. bahwa Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia melalui Panitia Akuntabiltas Publik telah membahas dan merumuskan hasil pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atas Penindakan Lanjutan Rekomendasi BPK Tahun 2012-2013; f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tentang Hasil Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atas Penindakan Lanjutan Rekomendasi BPK Tahun 2012-2013; Mengingat : 1. Pasal 22C dan Pasal 22D Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

569





Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423); 4. Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Tertib; 5. Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 25/ DPD/2007 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia; Dengan Persetujuan Sidang Paripurna ke-15 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Masa Sidang IV Tahun Sidang 2011-2012 tanggal 8 Juli 2013 MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA KEDUA KETIGA

: KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG HASIL PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA ATAS PENINDAKAN LANJUTAN REKOMENDASI BPK TAHUN 2012-2013; : Hasil Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atas Penindakan Lanjutan Rekomendasi BPK Tahun 2012-2013; : Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, disusun dalam naskah lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Juli 2013 DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA PIMPINAN Ketua,

H. IRMAN GUSMAN, S.E., M.B.A.

570

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

G.K.R. HEMAS

Dr. LAODE IDA

DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77/DPD RI/IV/2012-2013 TENTANG HASIL PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PENINDAKAN LANJUTAN REKOMENDASI BPK TAHUN 2012-2013

A. UMUM

BAB I PENDAHULUAN

Gagasan dasar pembentukaan DPD adalah untuk lebih mengakomodasi kepentingankepentingan daerah, yang mana daerah diharapkan dapat lebih berperan dalam proses pengambilan keputusan politik di tingkat pusat. Sejalan dengan Undang-undang No. 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa tugas dan kewenangan DPD yang utama adalah mengajukan usul dan ikut membahas RUU terkait kepentingan daerah, melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang tertentu serta memberikan pertimbangan bagi penyusunan RUU APBN dan mengawasi pelaksanaannya. Terkait dengan APBN dan pelaksanaannya, DPD RI memiliki dua Alat Kelengkapan yaitu Komite IV yang bertugas melaksanakan fungsi pemberian pertimbangan terhadap RUU APBN serta Panitia Akuntabilitas Publik (PAP) yang bertugas melaksanakan fungsi pengawasan atas pelaksanaan APBN khususnya melakukan penelaahan dan menindaklanjuti temuan BPK yang berindikasi kerugian negara. Lebih lanjut, PAP dibentuk dalam rangka ikut mendorong penerapan tata kelola pemerintah yang bertanggungjawab dan ikut mewujudkan pemerintahan yang bersih dan kepemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, PAP DPD RI melakukan tindakan korektif terhadap kasus-kasus yang merugikan keuangan negara, terutama berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada DPD RI. Dalam melaksanakan tugas pengawasannya PAP menyelenggarakan serangkaian rapat kerja dengan pemerintah daerah dengan mengikutsertakan BPK perwakilan setempat dalam rangka tindak lanjut rekomendasi BPK.

B. DASAR HUKUM 1. Pasal 22C dan Pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Dewan Perwakilan Daerah. 2. Pasal 224 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang berbunyi: “dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama”. 3. Pasal 224 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang berbunyi: “menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan undang-undang APBN, pajak, pendidikan, dan agama kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti”.

571

4. 5. 6. 7. 8.

9. 10.

Pasal 233 huruf h Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang berbunyi: “menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat”. Pasal 240 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang berbunyi: “melakukan pengawasan atas pelaksanaan undangundang bidang tertentu”. Pasal 259 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang berbunyi: “DPD menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) huruf f kepada DPR sebagai bahan pertimbangan”. Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Jo. UU No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 107 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tentang Tata Tertib, yang berbunyi: “Panitia Akuntabilitas Publik mempunyai tugas melakukan penelaahan dan menindaklanjuti temuan BPK yang berindikasi kerugian negara secara melawan hokum; serta menampung dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait dugaan korupsi dan maladministrasi daalam pelayanan publik”. Pasal 107 ayat (2) huruf e Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tentang Tata Tertib, yang berbunyi: “Panitia Akuntabilitas Publik dapat menyampaikan saran/pendapat kepada instansi terkait sebagai tindak lanjut hasil penelaahan terhadap temuan dan laporan/pengaduan yang mengandung indikasi tindak pidana korupsi/ maladministrasi terkait dengan kepentingan masyarakat/daerah”. Pasal 161 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tentang Tata Tertib, yang berbunyi: “Terhadap hasil pemeriksaan keuangan Negara, DPD menugasi Komite IV dan Panitia Akuntabilitas Publik”.

C. MAKSUD DAN TUJUAN Laporan hasil pengawasan ini dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban administratif Pimpinan dan Anggota PAP periode 2012-2013 tentang pelaksanaan tugas pengawasan beserta hambatan dan kendalanya sehingga diharapkan bisa digunakan sebagai bahan masukan baik bagi Pimpinan DPD dan segenap Anggota DPD dalam rangka peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas lembaga pada waktu-waktu mendatang di samping sebagai wujud pertanggungjawaban moral dan politik anggota dan lembaga DPD kepada rakyat yang diwakilinya. Selain itu dilaksanakannya pengawasan terkait tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK ini adalah untuk menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dalam rangka turut mewujudkan tata kepememrintahan yang baik. D. KELUARAN DAN TINDAK LANJUT Kegiatan-kegiatan PAP selama tahun sidang 2012-2013 dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan akan menghasilkan keluaran berupa Laporan Hasil Pengawasan DPD RI atas penindakan lanjutan rekomendasi BPK dan pengaduan masyarakat tahun 2012-2013. Hasil Pengawasan ini disampaikan dalam Sidang Paripurna DPD RI ke-15 pada Masa Sidang IV Tahun Sidang 2012-2013 pada tanggal 8 Juli 2013 guna disahkan menjadi produk pengawasan DPD RI. Hasil Pengawasan selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, lembaga penegak hukum dan instansi terkait guna ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan ketentuan undang-undang yan berlaku.

572

BAB II PELAKSANAAN PENGAWASAN ATAS PENINDAKAN LANJUTAN REKOMENDASI BPK TAHUN 2012-2013 A. OBJEK KEGIATAN PENGAWASAN Pengawasan PAP dilaksanakan oleh tim kerja alat kelengkapan dan tim kerja analisis. Pengawasan oleh Tim Kerja Alat Kelengkapan PAP dilakukan melalui rapat kerja bersama dengan entitas pemerintah provinsi/kabupaten/kota di daerah dan BPK Perwakilan Provinsi. Rapat kerja bersama dibuka oleh gubernur dan/atau yang mewakili sebagai koordinator penyelenggara dan dipimpin oleh Pimpinan PAP serta dihadiri oleh bupati dan walikota dan atau yang mewakili, inspektorat provinsi/kabupaten/kota serta SKPD-SKPD terkait. Rapat kerja dilaksanakan di kantor gubernur, selain membahas tindak lanjut rekomendasi BPK atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan yang telah mengakibatkan kerugian negara, potensi kerugian negara, dan kekurangan penerimaan negara di daerah; juga menyerap aspirasi pemerintah daerah terkait kendala tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan permasalahan daerah yang perlu ditindaklanjuti oleh PAP. Pelaksanaan pembahasan tindak lanjut rekomendasi BPK tersebut dilaksanakan dengan membentuk kelompokkelompok kecil agar dapat berjalan lebih efektif. Selain itu, PAP melakukan rapat koordinasi secara terpisah dengan aparat penegak hukum di daerah, khususnya Kepolisian Daerah dan Kejaksaan Tinggi guna memperoleh informasi kasus-kasus yang sedang ditangani, upaya-upaya yang telah dilakukan untuk menindaklanjuti tindak pidana korupsi serta hambatan-hambatan dalam menindaklanjuti perkara tindak pidana korupsi. Sementara PAP memberikan informasi temuan hasil pemeriksaan BPK dan pengaduan masyarakat yang diduga mengandung unsur tindak pidana korupsi yang merugikan negara di daerah yang bersangkutan. B. METODE DAN INSTRUMEN PENGAWASAN Sebagaimana diatur dalam Peraturan DPD RI No. 6 Tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan pengawasan DPD RI mengatur bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dilakukan melalui rangkaian kegiatan menyusun agenda pengawasan, menginventarisasi dan mengindentifikasi permasalahan, melakukan pengumpulan data/ verifikasi dan pembahasan terhadap aspirasi masyarakat, melakukan klarifikasi dengan pejabat yang bersangkutan dengan hasil pengawasan yang selanjutnya disusun menjadi sebuah Hasil Pengawasan. Dalam rangka penyusunan Hasil Pengawasan atas penindakan lanjutan rekomendasi BPK dan pengaduan masyarakat tahun 2012-2013, maka PAP DPD RI telah menggunakan metode dan istrumentasi melalui penyerapan aspirasi masyarakat, rapat dengar pendapat serta FGD dengan pakar dan ahli. C. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN Selama masa Tahun Sidang 2012-2013, Tim Kerja Alat Kelengkapan melakukan rapat kerja ke sepuluh provinsi, meliputi 58 entitas pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, yaitu : (1) Provinsi Nusa Tenggara Timur, meliputi satu (1) entitas, yaitu Pemerintah Provinsi Nusa tenggara Timur pada tanggal 6 September 2012; (2) Provinsi Aceh, meliputi satu (1) entitas, yaitu Pemerintah Provinsi Aceh pada tanggal 14 September 2012 dan 30 November 2012; (3) Provinsi Nusa Tenggara Barat, meliputi sebelas (11) entitas, yaitu Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, Kota Bima, dan Kota Mataram pada tanggal 5 Oktober 2012; (4) Provinsi Maluku Utara, meliputi satu (1) entitas, yaitu Pemerintah Provinsi Maluku Utara pada tanggal 12 Oktober 2012; (5) Provinsi DKI Jakarta, meliputi satu (1) entitas, yaitu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 29 November 2012; (6) Provinsi Jawa Timur, meliputi delapan (8) entitas, yaitu Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Blitar, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Pemerintah Kabupaten Tuban, dan Pemerintah Kota Batu, Pemerintah Kota Pasuruan, dan Pemerintah Kota Surabaya, tanggal 14 Februari 2013; (7) Provinsi Kalimantan Timur, meliputi sembilan (9) entitas, yaitu Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur; Pemerintah Kabupaten Berau; Pemerintah Kabupaten Bulungan; Pemerintah Kabupaten Kutai Barat; Pemerintah Kabupaten Kutai Katanegara; Pemerintah Kabupaten Kutai Timur; Pemerintah Kabupaten Paser; Pemerintah Kota Bontang dan Pemerintah Kota Samarinda pada tanggal 8 Maret 2013; (8) Provinsi Sumatera Utara, meliputi sembilan (9) entitas, yaitu Pemerintah Provinsi

573

Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten Asahan, Pemerintah Kabupaten Batubara, Pemerintah Kabupaten Deliserdang, Pemerintah Kabupaten Langkat, Pemerintah Kabupaten Simalungun, Pemerintah Kota Binjai, Pemerintah Kota Medan, dan Pemerintah Kota Pematangsiantar pada tanggal 15 Maret 2013. (9) Provinsi Sumatera Barat, meliputi 9 (sembilan) entitas, yaitu Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten Asahan, Pemerintah Kabupaten Batubara, Pemerintah Kabupaten Deliserdang, Pemerintah Kabupaten Langkat, Pemerintah Kabupaten Simalungun, Pemerintah Kota Binjai, Pemerintah Kota Medan, dan Pemerintah Kota Pematangsiantar pada tanggal 14 Mei 2013. (10) Provinsi Kalimantan Tengah, meliputi 9 (sembilan) entitas, yaitu Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten Asahan, Pemerintah Kabupaten Batubara, Pemerintah Kabupaten Deliserdang, Pemerintah Kabupaten Langkat, Pemerintah Kabupaten Simalungun, Pemerintah Kota Binjai, Pemerintah Kota Medan, dan Pemerintah Kota Pematangsiantar pada tanggal 7 Juni 2013

574

BAB III TEMUAN DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN ATAS PENINDAKAN LANJUTAN REKOMENDASI BPK TAHUN 2012-2013 Pada Tahun Sidang 2012-2013 ini, PAP telah melakukan kunjungan kerja pengawasan, melalui Tim Kerja Alat Kelengkapan terkait tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK Tahun 2012 dan tahun-tahun sebelumnya yang belum ditindaklanjuti. Kunjungan kerja pengawasan tersebut dalam rangka klarifikasi atas kasus-kasus hasil pemeriksaan BPK yang mengandung unsur kerugian negara/daerah pada 58 entitas Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di NTB, NTT, Maluku Utara, Aceh, DKI Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan kalimantan Tengah. Hasil klarifikasi atas kasus-kasus dalam hasil pemeriksaan BPK yang mengandung unsur kerugian negara/daerah pada 58 entitas pemerintah provinsi/kabupaten/kota adalah sebagai berikut. 1 Provinsi Nusa Tenggara Barat a. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Belanja Infrstruktur Jalan dan Jembatan 1) Pelaksanaan Pekerjaan Hot Rolled Sheet Wearing Coast (HRS WC) dan WC Level pada Paket Pemeliharaan Berkala Jalan Dompu–Hu’u tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak yang merugikan keuangan daerah sebesar Rp1,163 miliar Sudah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas daerah berdasarkan surat tanda setor (STS) No 013 (001682) tanggal 25 Maret 2010 sebesar Rp205,00 juta, sehingga masih terdapat kekurangan penyetoran sebesar Rp958,54 juta. Telah ditindaklanjuti dengan surat teguran Wagub kepada Kepala Dinas PU No. 050/119.k/INSP/2012 tgl 29 Maret 2012 2) Pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak yang merugikan keuangan daerah senilai Rp834,72 juta Sudah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas daerah secara bertahap dari tanggal 25 Maret 2010 dengan nilai seluruhnya sebesar Rp430,10 juta, sehingga masih terdapat kekurangan penyetoran sebesar Rp404,62 juta di antaranya sebesar Rp117,95 juta telah disetor tapi belum dilegalisasi. Selanjutnya telah ditindaklanjuti dengan surat teguran Wagub No. 050/119.1/INSP/ 2012 tgl 29 Maret 2012. Pembangunan Bandara Internasional Lombok 3) Pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak senilai Rp1,752 miliar Rekomendasi memerintahkan kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi NTB atas kelalaiannya dalam melakukan pengendalian kewajaran tagihan Kontraktor dan dalam menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO), serta memerintahkan untuk menarik kelebihan pembayaran kepada PT. Cipta Bagus Nusa Raya sebesar Rp547,79 juta dan disetor ke kas daerah Provinsi NTB. Telah ditindaklanjuti dengan surat Wakil Gubernur Nomor 005/349/INSP/2011 Tgl. 29 Juli 2011 perihal teguran kepada Kadis Perhubkominfo Prov. NTB dan surat Wakil Gubernur Nomor 005/349/ INSP/2011 Tgl. 29 Juli 2011 perihal perintah kepada Kadis Perhubkominfo Prov. NTB dan telah dilakukan penyetoran sebesar Rp547,79 juta namun belum dilegalisasi. LKPD 2008 4) Dana Peduli Sosial Kemasyarakatan dari PT Bank NTB sebesar Rp5,050 miliar tidak dikelola melalui mekanisme APBD Telah ditindaklanjuti dengan Surat Teguran Wagub Prov NTB kepada Kepala Biro Keuangan Provinsi NTB tanggal 29 Juni 2009 untuk menutup rekening Nomor: 001.21.05507.00-7 atas nama Dana Sosial Kemasyarakatan dan memindahkan seluruh rekening tersebut ke Kas Daerah. Telah ditindaklanjuti dengan penutupan Rekening Nomor: 001.21.05507.00-7 a.n Rek Khusus Dana Sosial Kemasyarakatan, berdasarkan bukti penutupan pada Rekening Koran Nomor: 001.21.05507.00-7 dengan saldo per 30 Juni 2009 sebesar Rp449,86 juta. Namun saldo rekening tersebut pada saat penutupan tidak disetor ke kas daerah melainkan ke Rekening Nomor: 21.06393.00-2 a.n. Rekening Dana Peduli Sosial Kemasyarakatan sesuai bukti transfer Nota Debet dari PT Bank NTB Kantor Cabang Pejanggik tanggal 30 Juni 2009. LKPD 2004 5) Pemberian panjar sebesar Rp2,131 miliar melalui pemegang kas Sekretariat Daerah sampai berakhirnya TA 2004 belum dikembalikan oleh penerima sebesar Rp1,879 miliar. Telah dikembalikan sebesar Rp721,35 juta sehingga masih terdapat sisa panjar sebesar Rp1,157 miliar yang masih harus dikembalikan.

575

6)

a.

b.

576

Penghasilan DPRD Prov. NTB TA 2004 tidak sesuai ketentuan sebesar Rp4,214 miliar. Telah disetor sebesar Rp441,23 juta dan masih harus disetor sebesar Rp3,773 miliar 7) Sisa Uang Untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP) TA 2004 sebesar Rp15,557 miliar belum disetor. Telah ditindaklanjuti dengan Surat Teguran kepada masing-masing Pemegang Kas dan Surat Wakil Gubernur NTB No. 050/605/ Bawasda tanggal 29 Agustus 2005. Sisa UUDP sebesar Rp15,557 miliar telah disetor sebesar Rp13,084 miliar namun belum disertai legalisasi atas bukti setor tersebut oleh pejabat yang berwenang. Sisa yang masih harus disetor sebesar Rp2,472 miliar. Pendapatan Asli Daerah 8) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Tahun 2004 sebesar Rp4,214 miliar dan Tahun 2005 (s.d. Juli) sebesar Rp15,013 miliar belum dipungut. Telah ditindaklanjuti dengan Surat Gubernur NTB nomor 050/487/Bawasda, tanggal 13 Maret 2006, kepada Kepala Dinas Pendapatan untuk melakukan penagihan dan menarik tunggakan wajib pajak PKB dan BBNKB untuk disetor ke Kas Daerah dengan bukti setor disampaikan kepada BPK RI. Dan telah ditindaklanjuti dengan Surat Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi NTB Nomor 700/256.A/06/DIPENDA untuk Secara intensif melakukan konfirmasi kepada Wajib pajak Kendaraan Bermotor, dengan melakukan sosialisasi yang dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak dan melakukan langkah-langkah antara lain melaksanakan pemberian keringanan masal periode Desember 2005 s/d juli 2006, menyampaikan Surat Teguran terhadap wajib pajak setiap bulan dan melaksanakan operasi gabungan secara berkelanjutan. Namun bukti setor belum disampaikan ke BPK RI. Pemerintah Kabupaten Dompu LKPD 2011 1) Penyajian SiLPA dan saldo akhir kas pada laporan keuangan Tahun 2007 yang berpengaruh pada SiLPA dan saldo akhir kas Tahun 2011 tidak didasarkan data yang andal. Rekomendasi memerintahkan Majelis TPKD untuk memproses dan menetapkan indikasi kerugian daerah sebesar Rp3,718 miliar serta menyetorkannya ke kas daerah ternyata belum ditindaklanjuti. LKPD 2008 2) Dana Peduli Sosial Kemasyarakatan dari PT. Bank NTB sebesar Rp1,342 miliar dan Dana Pembinaan dari PD. BPR LKP sebesar Rp102,30 juta tidak dikelola melalui mekanisme APBD. Rekomendasi kepada Bupati Dompu agar menutup rekening di Bank NTB No.007.22.12841.01-6 atas nama Rekening Khusus Dana PSK Daerah Tk II Dompu dan rekening di BPR Bada No. T1/6753/09 atas nama F serta memindahkan seluruh saldo kedua rekening tersebut pada saat penutupan ke kas daerah. Sudah ditindaklanjuti dengan surat Bupati no 860/18/BKD tanggal 15 Oktober 2009 dan no 900/IX.17/DPPKAD/2009 tgl 27 Agust 2009 namun belum diberi bukti print out rekening koran yang ditutup dan dipindahbukukan ke rekening koran kas daerah yang dituju. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat LKPD 2011 1) Penatausahaan investasi non permanen sebesar Rp7,076 miliar tidak didukung bukti kepemilikan. Rekomendasi memerintahan Kuasa BUD segera menarik dan menyetorkan Dana GAKIN yang mengendap pada PD BPR NTB sebesar Rp1,170 miliar ke kas daerah ternyata belum ditindaklanjuti. Pendapatan Asli Daerah 2) Tunggakan Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan sampai dengan semester I Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp 4,025 miliar belum terselesaikan. Rekomendasi kepada Kepala DPPKAD agar lebih intensif dalam melakukan penagihan tunggakan Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan telah dilakukan penyetoran sebesar Rp3,205 miliar. Sisa yang belum disetorkan sebesar Rp819,80 miliar. Bukti setor telah dilegalisir DPPKAD namun belum ada rekening koran. Dana Bergulir 3) Terdapat dana sebesar Rp1,010 miliar atas Program Pemberian Bantuan Modal Stimulan Kelompok Petani Tembakau di Kabupaten Lombok Barat yang masih tersimpan di rekening tabungan ketua kelompok belum disalurkan sesuai

c.

d.

rencana dan tujuan pemberian dana. Rekomendasi memerintahkan kepada para ketua kelompok untuk menyalurkan dan atau menyetorkan ke kas daerah seluruhnya sebesar Rp1,010 miliar telah ditindaklanjuti dengan surat tindak lanjut hasil pemeriksaan kepada masingmasing ketua kelompok dan ditindaklanjuti dengan STS tgl 28 Desember 2011 sebesar Rp1,010 miliar, namun STS belum dileges dan belum ada rekening koran. LKPD 2004 4) Pemberian Tunjangan Purna Bakti, Uang Penghargaan dan Tunjangan Penyusunan dan Pembahasan APBD kepada Anggota DPRD masa bakti 19992004 tidak sesuai ketentuan sebesar Rp1,845 miliar. Bupati Lombok Barat telah memberikan surat teguran kepada Sekretaris DPRD Kab. Lombok Barat nomor 35/961/Keu/2006 tanggal 7 Januari 2006, yang isinya meminta kepada Sekretaris DPRD Kab. Lombok Barat untuk menarik kembali tunjangan-tunjangan yang kemudian disetor ke kas daerah kemudian oleh Setwan telah ditindaklanjuti melalui surat nomor 957/89/Setwan/ 2006 yang isinya anggota DPRD Kab. Lombok Barat untuk segera menyetorkan kembali ke kas daerah. uang yang disetor ke kas daerah seharusnya netto setelah dikurangi pajak, telah diserahkan SSP senilai Rp276,75 juta. 5) Penghasilan Tetap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp1,804 miliar. Bupati Lombok Barat telah memberikan surat teguran kepada Sekretaris DPRD Kab. Lombok Barat nomor 36/961/Keu/2006 tersebut untuk selanjutnya disetor ke kas daerah, kemudian oleh Setwan telah ditindaklanjuti surat nomor 957/89/ Setwan/2006 perihal penarikan kembali kelebihan tunjangan anggota DPRD Lombok Barat. Penyetoran ke kas Daerah telah dilakukan sebesar Rp200,13 juta dan masih sisa belum disetor sebesar Rp1,604 miliar. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah LKPD 2011 1) Penatausahaan investasi non permanen sebesar Rp7,076 miliar tidak didukung bukti kepemilikan. Rekomendasi memerintahan Kuasa BUD segera menarik dan menyetorkan Dana GAKIN yang mengendap pada PD BPR NTB sebesar Rp1,170 miliar ke kas daerah belum ada tindak lanjut. LKPD 2009 2) Mekanisme pemantauan dana bergulir yang tidak dimanfaatkan pada rekening pengelola tidak memadai. Rekomendasi memerintahkan Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah selaku Bendahara Umum Daerah untuk memindahbukukan saldo dana minimal sebesar Rp1,054 miliar pada rekening penampungan dana bergulir tersebut ke kas daerah dan Bupati Lombok Tengah telah memerintahkan Kepala Bagian Keuangan Setda sesuai dengan surat nomor 932/100/keu tanggal 31 mei 2010 untuk memindahbukukan saldo dana minimal sebesar Rp1,054 miliar pada rekening penampungan dana bergulir tersebut ke kas daerah dan belum ada pemindahbukuan disebabkan kesulitan keuangan BPR LKP. LKPD 2007 3) Pelaksanaan Kerjasama Pengelolaan Hotel Tastura antara Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dengan CV. Pelonggo Mataram tidak sesuai perjanjian Rekomendasi kepada Bupati Lombok Tengah agar menarik kekurangan penerimaan daerah sebesar Rp2.330.000.000,00 kepada CV. Pelonggo untuk disetor ke Kas Daerah. Bupati Lombok Tengah telah menyurati CV. Pelonggo sesuai dengan surat teguran No.944/103/Keu tanggal 8 Juli 2008 agar menyetorkan kekurangan penerimaan daerah tersebut, namun baru ditindaklanjuti dengan setoran sebesar Rp140,00 juta, namun belum dilampirkan laporan penilaian ulang tentang kerugian daerah, masih terdapat kekurangan penyetoran sebesar Rp2.190,00 juta. Pemerintah Kabupaten Sumbawa LKPD 2010 1) Pertanggungjawaban pengeluaran dana oleh bendahara pengeluaran sebesar Rp433,64 juta belum disampaikan Rekomendasi telah ditindaklanjuti dengan penyetoran sebesar Rp42,90 juta melalui 4 STS tanggal 25/1/2011, 10/3/2011, 5/5/2011, dan 20/9/2011. Sisa sebesar Rp390,74 juta belum disetor. 2) Jaminan pelaksanaan atas pekerjaan yang belum selesai dikerjakan sesuai

577

e.

f.

578

kontrak sebesar Rp772,15 juta belum dicairkan dan disetor ke kas daerah Rekomendasi telah ditindaklanjuti dengan pemutusan Kontrak dan sudah diajukan klaim atas jaminan pelaksanaan ke Bank BPD selaku penjamin, namun belum terealisasikan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat LKPD 2010 1) Penggunaan dana hibah sebesar Rp24,608 miliar belum dipertanggungjawabkan; Rekomendasi memerintahkan Inspektur Kabupaten Sumbawa Barat untuk melakukan pemeriksaan atas penggunaan belanja hibah sebesar Rp24,608 miliar dan menyampaikan hasil pemeriksaan kepada BPK RI. Telah ditindaklanjuti dengan: Surat TL Bupati Sumbawa Barat No. 700/081/IT/2011 Tgl 6 Juni 2011 memerintahkan Inspektur KSB melakukan pemeriksaan atas penggunaan belanja hibah sebesar Rp24,608 miliar. Pemeriksaan oleh Inspektorat KSB telah dilaksanakan, namun Laporan Hasil Pemeriksaan belum diserahkan ke BPK RI. Pendapatan Asli Daerah 2) Pajak Penerangan Jalan yang ditetapkan sebesar Rp4,223 miliar Tidak Dapat Tertagih dari PT Newmont Nusa Tenggara Rekomendasi melakukan koordinasi dan konsultasi secara tertulis dengan Kementerian ESDM dhi. Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi untuk meninjau kembali pokok isi Kontrak karya yang bertentangan dengan Undang-Undang Pajak dan Retribusi Daerah; dan memerintahkan Kepala Dinas PPKA berkoordinasi dengan Bagian Hukum dan Organisasi untuk melakukan kajian hukum atas ketepatan pengenaan PPJ kepada PTNNT belum ditindaklanjuti. 3) Pajak Air Tanah Tidak Dapat Tertagih dari PT Newmont Nusa Tenggara Sebesar Rp3,108 miliar dan Belum Dipungut Minimal Sebesar Rp24,68 juta Rekomendasi memerintahkan Kepala DPPKA berkoordinasi dengan Bagian Hukum dan Organisasi untuk melakukan kajian hukum atas ketepatan pengenaan Pajak Air Tanah kepada PT NNT belum ditindaklanjuti. Pemerintah Kota Bima LKPD 2008 1) Pengeluaran kas daerah tahun anggaran 2008 sebesar Rp1,700 miliar dilakukan tidak melalui mekanisme APBD. Rekomendasi memerintahkan Inspektur Kota Bima untuk menguji kebenaran formil dan materiil atas pengeluaran kas sebesar Rp1,700 miliar tersebut dan selanjutnya melaporkan hasilnya kepada Walikota Bima dan BPK RI; Telah ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Walikota Bima Nomor 700/389/Insp/2009 Tanggal 1 Oktober 2009 kepada Inspektur Kota Bima. Namun belum ada hasil uji kebenaran formil dan materiil atas pengeluaran kas tersebut. LKPD 2007 2) Pencairan Rekening Kas Daerah Kota Bima sebesar Rp5,132 miliar pada PT. BRI (Persero) Tbk Cab. Raba-Bima tanpa melalui mekanisme APBD dan tidak dipertanggung jawabkan. Rekomendasi agar Walikota Bima melaporkan kepada aparat penegak hukum tentang indikasi pemalsuan tanda tangan dan untuk memperjelas status dana Kas Daerah sebesar Rp5,132 miliar dalam upaya mengembalikan dana tersebut ke kas daerah telah ditindaklanjuti dengan surat Walikota Bima kepada Kejaksaan Negeri Raba-Bima No. 0182/02/ TPTGR/2010 tanggal 5 Juli 2010. Namun belum ada penyetoran ke kasda 3) Pencairan Rekening Kas Daerah Kota Bima sebesar Rp6,894 miliar dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang dan tidak dipertanggungjawabkan. Rekomendasi kepada walikota Bima untuk mengembalikan dana sebesar Rp6,894 miliar yang telah dikeluarkan tanpa melalui BUD tersebut ke kas daerah telah ditindaklanjuti dengan STS dan bukti rekening koran penyetoran sebesar Rp250 juta. Sisa yang belum disetor sebesar Rp6,644 miliar. 4) Pengeluaran Kas dari Kas Daerah TA 2007 sebesar Rp1,541 miliar yang dianggap sebagai panjar tidak sesuai ketentuan. Rekomendasi mengembalikan panjar yang diterima sebesar Rp835,00 juta ke kas daerah; belum ditindaklanjuti dan memerintahkan kepada Sakura H. Abidin untuk mengembalikan panjar yang diterima sebesar Rp500,00 juta ke Kas Daerah Telah ditindaklanjuti dengan Surat Teguran dari Walikota Bima kepada Sakura H. Abidin Nomor 700/15/Insp/2009 tanggal 10 Januari 2009 agar mengembalikan panjar sebesar Rp500,00 juta, namun belum ada realisasi penyetoran panjar ke kasda. 5) Pencairan deposito sebesar Rp1,000 miliar pada Bank NTB tidak disetor ke kas

daerah dan bunga deposito disimpan di rekening tabungan atas nama pribadi dengan saldo per 31 Desember 2007 sebesar Rp100,75 juta. Rekomendasi menarik dan memindahkan dana yang terdapat dalam rekening tabungan BNI nomor rekening 12061952-5 atas nama M. Djalil AR, MM, Drs ke kas daerah telah ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Walikota Bima kepada Drs. H.M Djalil AR MM Nomor 700/19/Insp/2009 Tanggal 10 Januari 2009 agar menarik dan menyetorkan dana dalam rekening tabungan BNI No 12061952-2 an. Drs. H.M Djalil AR BAF MM ke kasda Kota Bima. Namun belum ada bukti penarikan dan pemindahan dan ke kasda. 6) Penerimaan Insentif PBB sebesar Rp1,838 miliar dibagikan tidak melalui mekanisme pengelolaan APBD serta sebesar Rp1,327 miliar, di antaranya dibagikan kepada yang tidak berhak menerima. Rekomendasi kepada Walikota Bima agar menarik dana insentif APBD yang dibagikan kepada yang tidak berhak menerima sebesar Rp1,327 miliar dan menyetorkannya ke kas daerah telah ditindaklanjuti dengan Surat Walikota Bima Nomor 050/210/ VI/2011 Kepada Kementrian Keuangan perihal permohonan penjelasan Perda Kota Bima Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan telah terdapat Penjelasan dari Kemendagri dan Kemenkeu. 7) Pengeluaran Kas Daerah pada Sekretariat Daerah sebesar Rp1,100 miliar tidak sah dan sisa kas di BPKD sebesar Rp499,86 juta tidak diketahui pertanggungjawabannya. Rekomendasi mengembalikan dana yang telah dikeluarkan secara tidak sah sebesar Rp1,100 miliar ke Kas Daerah belum ditindaklanjuti Belanja Daerah Tahun 2008 8) Pembayaran bantuan sebesar Rp1,948 miliar tidak sesuai ketentuan mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp329,45 juta. Rekomendasi menarik kelebihan pembayaran bantuan keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp28,50 juta dan menyetorkannya kembali ke kas daerah Telah ditindaklanjuti dengan surat Walikota Bima No.700/64/II/2009 tanggal 2 Februari 2009 akan tetapi belum ada penyetoran ke kas daerah. Belum ada penyetoran atas kelebihan pembayaran bantuan keuangan partai politik ke kas daerah. Menarik kelebihan pembayaran bantuan sosial biaya pendidikan sebesar Rp300,95 juta dan menyetorkannya kembali ke kas daerah Telah ditindaklanjuti dengan surat Walikota Bima No.700/64/ II/2009 tanggal 2 Februari 2009 akan tetapi belum ada penyetoran ke kas daerah.

2.

3.

LKPD 2004 9) Pemberian Bantuan Peningkatan Kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dan Penerimaan Penghasilan Uang Sidang DPRD Kota Bima sebesar Rp1,860 miliar tidak sesuai ketentuan. Rekomendasi Walikota Bima untuk memerintahkan Sekwan menarik kembali penghasilan dewan dalam bentuk bantuan peningkatan kinerja maupun penghasilan uang sidang sebesar Rp1,860 miliar yang diterima Pimpinan dan Anggota DPRD secara tunai dan menyetorkan ke kas daerah. Telah dilakukan penyetoran ke kas daerah sebesar Rp66,65 juta, sisa belum disetor sebesar Rp1,793 miliar. Provinsi Nusa Tenggara Timur Beberapa hal yang menonjol dalam rapat kerja dengan Pemerintah Provinsi NTT yang perlu mendapat perhatian, antara lain yang terkait penyaluran Bantuan Beasiswa Pendidikan, bantuan keuangan kepada guru kontrak, hibah, dan bantuan sosial. Permasalahannya terkait penggunaan yang tidak didukung oleh laporan pertanggungjawaban dan khusus bantuan sosial realisasinya tidak sesuai dengan peruntukannya. Khusus rekomendasi tahun lalu yang belum sesuai dan belum ditindaklanjuti yang menonjol adalah yang terkait dengan LHP Tahun 2006, yaitu: uang saku peserta Diklat SIM sebesar Rp.400 juta belum dipertanggungjawabkan; tunggakan piutang lelang atas kendaraan bermotor (lelang untuk pegawai, pembayaran melalui pemotongan gaji); perjanjian jual-beli besi-tua belum diselesaikan; Perjanjian kerjasama dengan PJTKI, uang belum disetor ke Kas Daerah. Provinsi Maluku Utara LKPD Tahun 2010 1) Kasus Pembebasan Tanah Oleh Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Provinsi di Sofifi Kota Tidore Kepulauan TA 2010 tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak dapat diyakini kewajarannya sebesar Rp22,82 miliar. Rekomendasi kepada Sekretaris Daerah untuk menginstruksikan kepada Kepala Biro

579

4.

580

Pemerintahan supaya mempertanggung jawabkan penggunaan dana pembebasan tanah sebesar Rp22,82 miliar dan Inspektur Provinsi Malut untuk menguji kelengkapan bukti pertanggungjawaban penggunaan dana pembebasan tanah yang diserahkan oleh Karo Pemerintahan belum ditindaklanjuti sesuai rekomendasi. Belanja Daerah 2) Kasus Pekerjaan Pembangunan Jalan Galela – Kantor Gubernur Pada DPU Provinsi Malut bersifat proforma dan kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp1,55 miliar belum ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas daerah. Provinsi Nangroe Aceh Darussalam a. Dinas Bina Marga Dan Cipta Karya LKPD 2010 1) Pembuatan Berita Acara Serah Terima Pertama pada pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Bupati Aceh Barat tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan dan terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp619,04 juta Rekomendasi kepada Tim Penyelesaian Kerugian Daerah atau MP TP-TGR untuk memproses kerugian daerah sebesar Rp619,04 juta dan sanksi denda keterlambatan sebesar Rp141,91 juta kepada PT Nuansa Jaya Raya ternyata belum selesai dilaksanakan. Belanja Daerah Tahun 2012 2) Perhitungan Pengukuran Kuantitas Pekerjaan Lapis Pengikat Aspal Beton (AC-BC) pada beberapa Paket Pekerjaan di Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan. Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya indikasi kerugian daerah sebesar Rp920,85 juta. Rekomenasi kepada TPKD atau MP TP-TGR untuk memproses potensi kerugian daerah atas pembayaran lapis pengikat aspal beton (AC-BC) yang tidak sesuai spesifikasi sebesar Rp579,06 juta baru disetor sebesar Rp25,10 juta tanggal 29 Maret 2012 dan sebesar Rp20,95 juta tanggal 16 Oktober 2012. Rekomendasi penyetoran kembali atau menyerahkan kepada Inspektorat Provinsi Aceh atas tambahan volume pekerjaan untuk temuan sebesar Rp341,79 juta, telah ditindaklanjuti dengan pengerjaan kembali oleh ketiga rekanan (PT PIG, CV PM, PT MPA), namun belum dievaluasi oleh BPK. 3) Perhitungan Pengukuran Kuantitas Untuk Lapisan Pondasi Aggregat pada Beberapa Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan di Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan dokumen kontrak. Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya potensi kerugian daerah sebesar Rp689,54 juta atas perhitungan volume pekerjaan dan lapisan pondasi aggregat yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan Rekomendasi memerintahkan TPKD atau MP TP-TGR untuk memproses indikasi kerugian daerah atas perhitungan volume pekerjaan dan lapisan pondasi aggregat yang tidak sesuai dengan spesifikasi sebesar Rp572,92 juta; dan rekomendasi penyetoran kembali atau menyerahkan kepada Inspektorat Provinsi Aceh atas tambahan volume pekerjaan PT MR sebesar Rp95,14 juta dan PT MPA sebesar Rp21,47 juta, ternyata belum ditindaklanjuti sesuai rekomendasi. Dana Otsus Tahun 2011 4) Realisasi Belanja Modal TA 2009 sebesar Rp4,00 miliar dipergunakan untuk Bantuan Pembangunan Masjid Agung Kabupaten Aceh Tamiang dan sampai dengan 31 Desember 2010 pembangunan fisik masjid belum terealisasi. Rekomendasi berkoordinasi dengan Bupati Aceh Tamiang untuk memerintahkan panitia pembangunan masjid agung Kabupaten Aceh Tamiang supaya segera melanjutkan pelaksanaan pembangunan masjid tersebut dan apabila tidak sanggup, maka dana otsus yang telah diterima segera dikembalikan ke Kas Daerah Pemerintah Aceh, ternyata belum diketahui tindak lanjutnya. 5) Pelaksanaan dua paket pekerjaan TA 2009 senilai Rp1,913 miliar di Kabupaten Aceh Jaya terbengkalai dan satu pekerjaan TA 2010 senilai Rp1,727 miliar di Kota Langsa tidak dapat dimanfaatkan. Rekomendasi berkoordinasi dengan Bupati Aceh Jaya dan Walikota Langsa supaya mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan kelanjutan pembangunan gedung Islamic Centre, gedung perpustakaan dan pemanfaatan kolam leacheate, pihak KPA/KPB Dana Otsus Aceh Jaya dan Aceh Timur belum memberikan tanggapan sebagai mana mestinya. 6) Pekerjaan Pembangunan Jembatan dan Gedung TA 2008 sebanyak tujuh paket senilai Rp29,85 miliar pada Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh terbengkalai dan sampai saat ini (30 Nopember 2012) belum diketahui tindak lanjutnya.

b.

Dinas Pengairan LKPD Tahun 2010 7) Pelaksanaan atas Pekerjaan Penanganan Darurat (Bencana Alam) tidak sesuai ketentuan Rekomendasi kepada Inspektur Aceh untuk melakukan analisa dan perhitungan kembali baik volume maupun kewajaran harga atas pekerjaan penanganan darurat yang belum ada alokasi dana pada tahun 2009 dan 2010 sebesar Rp61,53 miliar, dan melakukan analisa terhadap kewajaran harga atas 54 paket pekerjaan penanganan darurat (bencana alam) yang dilaksanakan tahun 2009 dan 2010 sebesar Rp251,24 miliar telah dilaksanakan dengan laporan tertanggal 19 Oktober 2012, namun belum dilaporkan hasilnya kepada BPK Perwakilan Provinsi Aceh. Selain itu, rekomendasi kepada Kepala Dinas Pengairan Aceh mempertanggungjawabkan kemahalan harga sebesar Rp2,83 miliar dengan cara menyetorkan ke kas daerah dan selanjutnya salinan bukti setor disampaikan kepada BPK, ternyata baru ditindaklanjuti dengan surat perintah Gubernur Aceh tanggal 26 Januari 2012 kepada Kepala Dinas Pengairan Aceh. Meskipun Kepala Dinas Pengairan Aceh masih berbeda pendapat terhadap penetapan kemahalan harga yang harus disetor ke kas daerah sebesar Rp2,83 miliar, Kepala Dinas Pengairan Aceh telah memerintahkan kepada rekanan dengan surat tertanggal 20 September 2012 untuk maenindaklanjuti rekomendasi BPK RI. Dinas Pengairan Aceh telah menyusun Harga Perhitungan Sendiri yang berpedoman pada standar harga Gubernur Aceh untuk TA 2010 dan panitia pengadaan barang dan jasa tidak dapat membandingkan harga terendah hasil negosiasi dari 36 rekanan yang berbeda paket pekerjaan karena penawaran yang diajukan oleh masing-masing rekanan memiliki perhitungan analisa harga sendiri. Menurut Kepala Dinas Pengairan, cara membandingkan tiap mata pembayaran yang sama pada setiap kontrak dalam satu wilayah kabupaten kemudian mengambil harga yang terendah di antaranya dari masing-masing kontrak sebagai patokan harga terendah tidak tepat karena masing-masing kontrak memiliki perhitungan analisa harga sendiri-sendiri dengan memperhitungkan faktor harga dasar setempat dan biaya angkut material sampai di lokasi pekerjaan yang berbeda-beda. Pasal 13 Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, penjelasan dan lampirannya menyatakan bahwa “dalam penyusunan HPS perlu mempertimbangkan unsurunsur di antaranya biaya kontrak sebelumnya yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya, apabila terjadi perubahan biaya atau harga kontrak/surat perintah kerja (SPK) untuk barang/pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan”. 8) Pemilihan Rekanan atas Pekerjaan Lanjutan Pengaman Pantai Pusong (Tahap II) tidak sesuai ketentuan dan terdapat kelebihan pembayaran kepada PT Sumber Usaha Mandiri sebesar Rp1,048 miliar serta denda keterlambatan sebesar Rp124,55 juta. Rekomendasi kepada TPKD/MP TP-TGR untuk memproses indikasi kerugian daerah sebesar Rp1,172 miliar ternyata baru ditindaklanjuti dengan penyetoran denda keterlambatan sebesar Rp124,55 juta sedangkan setoran atas kelebihan pembayaran masih sedang diproses oleh MP TP-TGR. Belanja Daerah Tahun 2012 9) Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada lima paket pekerjaan di Dinas Pengairan Provinsi Aceh tidak berpedoman pada standar harga daerah dan kewajaran harga mengakibatkan terjadinya kemahalan harga sebesar Rp894,90 juta. Rekomendasi kepada TPKD Provinsi Aceh supaya berkoordinasi dengan TPKD Kabupaten/Kota yang terkait untuk memproses lebih lanjut indikasi kerugian daerah dalam pelaksanaan anggaran Dinas Pengairan Provinsi Aceh di Kota Banda Aceh sebesar Rp260,90 juta, Kabupaten Pidie sebesar Rp129,67 juta dan Kabupaten Aceh Tenggara sebesar Rp504,32 juta ternyata masih proses. Atas kemahalan harga tersebut telah ada setoran ke kas daerah sebesar Rp260,91 juta tanggal 24 April 2012 dan Rp88,78 juta tanggal 13 September 2012. Dana Otsus Tahun 2011 10) Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Uang Muka serta Jaminan Pemeliharaan dari Empat Rekanan yang wanprestasi senilai Rp1,388 miliar belum dicairkan dan disetorkan ke Kas Daerah;

581

c.

d.

e.

f.

582

Rekomendasi kepada Kepala Dinas Pengairan Provinsi Aceh selaku Pengguna Anggaran untuk pencairan jaminan dari enam rekanan yang wanprestasi seluruhnya sebesar Rp1,388 miliar dan Kuasa PA mempertanggungjawabkan uang muka yang harus dikembalikan oleh rekanan sebesar Rp968,44 juta, penerimaan PAD dari pencairan jaminan pelaksanaan senilai Rp364,39 juta dan jaminan pemeliharaan senilai Rp55,49 juta dengan cara menyetorkan ke Kas Daerah ternyata baru ditindaklanjuti dengan surat gubernur tanggal 19 Oktober 2012 kepada Kepala Dinas Pengairan Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota terkait. Namun, Kepala Dinas Pengairan Pemerintah Aceh dan Kabupaten/ Kota terkait belum melaksanakan surat gubernur dimaksud. 11) Dua paket hasil pekerjaan Sektor Pengairan TA 2009 senilai Rp3,352 miliar terbengkalai. Surat Gubernur kepada Bupati Aceh Tamiang, Aceh Selatan dan Walikota Langsa tanggal 19 Oktober 2012 untuk melanjutkan pembangunan sektor pengairan yang terbengkalai sehingga menjadi bermanfaat ternyata belum diketahui tindak lanjutnya. 12) Hasil pekerjaan senilai Rp1,840 miliar dari sembilan paket pekerjaan sektor pengairan mengalami kerusakan. Surat Gubernur kepada Bupati Aceh Barat, Aceh Selatan, Aceh Jaya, Bireun, Aceh Utara dan Walikota Langsa tanggal 19 Oktober 2012 guna pencairan jaminan pemeliharaan bagi rekanan wanprestasi ternyata belum ada tanggapan. Dinas Tenaga Kerja Dan Mobilitas Penduduk LKPD Tahu 2009 13) Pembayaran atas Pekerjaan Kegiatan Lanjutan TA 2008 Sebesar Rp490,412 miliar tidak dianggarkan dalam APBA TA 2009. Rekomendasi kepada Gubernur untuk memerintahkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk untuk menagih dan menyetor kelebihan pembayaran kepada rekanan sebesar Rp1,906 miliar belum ditindaklanjuti dengan setoran ke kas daerah. LKPD Tahun 2008 14) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemukiman di Beutong Ateuh pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk senilai Rp6,386 miliar wanprestasi. Rekomendasi kepada Gubernur untuk memerintahkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk untuk menagih sisa uang muka sebesar Rp447,02 juta dan denda keterlambatan sebesar Rp319,30 juta belum ditindaklanjuti dengan setoran ke kas daerah. Sementara PT Kamara telah diproses hukum oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh tahun 2009. Dinas Kesehatan Hewan Dan Peternakan LKPD Tahun 2007 15) Pelaksanaan Pengadaan Bibit Ternak Kerbau Pada Kabupaten Gayo Lues sebesar Rp500,45 juta tidak sesuai ketentuan. Rekomendasi kepada Gubernur untuk memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan untuk menagih dan menyetor kelebihan pembayaran kepada rekanan sebesar Rp207,85 juta belum ditindaklanjuti dengan setoran ke kas daerah dan kasusnya sedang ditangani oleh Kajati Aceh tahun 2008. Dinas Sosial LKPD Tahun 2010 16) Peminjaman Uang Deposit Bantuan Cacat Korban Konflik Sebesar Rp1.50 miliar oleh Badan Reintegrasi Aceh kepada Dua Rumah Sakit Tidak Sesuai Ketentuan dan Bantuan kepada Forum Inong Balee Korban Konflik Belum Dipertanggungjawabkan Sebesar Rp245 juta. Rekomendasi kepada Inspektur Aceh melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan dana hibah untuk bantuan cacat korban konflik yang dipinjam BRA sebesar Rp1,50 miliar dan dana bantuan untuk Forum Inong Balee Korban Konflik sebesar Rp1,10 miliar yang belum dipertanggungjawabkan telah dilaksanakan dengan laporan tertanggal 19 Oktober 2012, namun belum dilaporkan hasilnya kepada BPK dan belum ada bukti pertanggungjawaban. Dinas Kesehatan Dana Otsus Tahun 2011 17) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan TA 2010 pada Delapan Kabupaten Kota mengalami kelebihan bayar/ kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp834,67 juta. Rekomendasi telah ditindaklanjuti dengan setoran sebesar Rp141,71 juta. 18) Tagihan Pembayaran Kegiatan Non Fisik yang bersumber dari Dana Otsus

pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang sebesar Rp1,154 miliar hanya didukung dengan bukti pertanggung jawaban proforma dan berindikasi fiktif. Rekomendasi telah ditindaklanjuti dengan setoran sebesar Rp136,01 juta. g. Dinas Kehutanan Dan Perkebunan LKPD Tahun 2010 19) Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pabrik Kelapa Sawit di Kabupaten Aceh Barat Daya senilai Rp26,036 miliar tidak dapat diselesaikan 100% dan terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp817,39 juta. Rekomendasi kepada Inspektur Aceh untuk melakukan analisa terhadap kewajaran harga atas penambahan volume pekerjaan timbunan pilihan sebesar Rp1,305 miliar, serta melakukan pengukuran dan perhitungan kembali atas pekerjaan timbunan pilihan yang telah dilaksanakan oleh rekanan telah dilaksanakan dengan laporan tertanggal 19 Oktober 2012, namun belum dilaporkan hasilnya kepada BPK. Instruksi kepada Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) atau Majelis Pertimbangan TP-TGR (MP TPTGR) untuk memproses kerugian daerah atas kelebihan pembayaran sebesar Rp817,39 juta, yaitu kepada PT H.A. Nur Rejeki sebesar Rp597,92 juta dan kepada PT Graha Agung sebesar Rp219,46 juta ternyata belum ditindaklanjuti. Dana Otsus Tahun 2011 20) Enam Perusahaan Rekanan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan land clearing sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak dan jaminan pelaksanaan senilai Rp1,21 miliar tidak dicairkan dan disetor ke kas daerah. Rekomendasi kepada PPTK untuk menarik jaminan pelaksanaan sebesar Rp1,213 miliar dari rekanan dan disetor ke Kas Daerah belum ditindaklanjuti. 21) Pekerjaan Pembangunan Kebun Kelapa Sawit TA 2008 danTA 2009 pada 13 Kabupaten/Kota di Aceh senilai Rp29,34 miliar tidak mencapai target dan Bibit Sawit Senilai Rp2,54 miliar belum disalurkan kepada masyarakat pada empat Kabupaten/Kota. Rekomendasi kepada KPA dan PPK untuk mempertanggung jawabkan sisa uang muka yang belum dikembalikan sebesar Rp771,73 juta dengan cara menyetorkannya ke Kas Daerah belum ditindaklanjuti. 22) Pengadaan Bibit Kelapa Sawit TA 2008 dan 2009 pada Kabupaten Aceh Timur senilai Rp2,996 miliar dan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit TA 2009 pada Kabupaten Aceh Selatan senilai Rp3,388 miliar tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak dan berindikasi merugikan keuangan daerah. Rekomendasi kepada TPKD atau MP TP-TGR Kabupaten Aceh Timur untuk memproses indikasi kerugian daerah sebesar Rp2,996 miliar sesuai ketentuan dan sebesar Rp3,388 miliar sesuai ketentuan yang berlaku ternyata masih belum selesai ditindaklanjuti. h. Dinas Pemuda Dan Olahraga LKPD Tahun 2010 23) Penambahan dan pengurangan volume sebesar Rp1,779 miliar pada Pekerjaan Pembangunan Stadion Olahraga oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pidie Jaya tidak sesuai ketentuan Rekomendasi kepada Inspektur Aceh untuk melakukan perhitungan kembali atas volume pekerjaan yang telah diselesaikan dari setiap sub item atas keseluruhan pekerjaan dan melakukan analisa terhadap kewajaran harga atas item pekerjaan baru sebesar Rp1,779 miliar telah ditindaklanjuti dengan laporan tertanggal 19 Oktober 2012, namun belum disampaikan kepada BPK. i. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah LKPD Tahun 2010 24) Realisasi Belanja Hibah melalui Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kepada Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil tidak diyakini kebenarannya sebesar Rp2,052 miliar dan belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp159,15 juta. Rekomendasi kepada Kepala Dinas Perindagkop dan UKM untuk menagih kekurangan dokumen pertanggungjawaban dari pemilik Kilang Padi Cahaya Fajar Kabupaten Aceh Besar sebesar Rp159,15 juta belum dilaksanakan sesuai rekomendasi. Sedangkan rekomendasi kepada Inspektur Aceh melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pertanggung jawaban yang tidak dapat diyakini kebenarannya dan berpotensi disalahgunakan sebesar Rp2,052 miliar, telah dilaksanakan dengan laporan tertanggal 19 Oktober 2012 namun belum disampaikan kepada BPK. LKPD Tahun 2009 25) Realisasi Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah dari Bagi Hasil Dana Bergulir

583

j.

d.

584

Koperasi dan UMKM Tahun 2007-2009 masih nihil dari target sebesar Rp1,723 miliar dan realisasi pengembalian Pokok Pinjaman hanya sebesar Rp35 juta dari target sebesar Rp8,885 miliar. Rekomendasi kepada Gubernur untuk memerintahkan Kepala Dinas Perindagkop dan UKM untuk menagih dana bagi hasil Sebesar Rp1.723,16 juta dan pokok pinjaman dana bergulir sebesar Rp8,885 miliar yang sudah jatuh tempo belum ditindaklanjuti dengan setoran ke kas daerah. 26) Beberapa Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas-Dinas Provinsi Mengalami Keterlambatan dan Dikenakan Denda Minimal Sebesar Rp396,62 juta, Tidak Dapat Dimanfaatkan Sebesar Rp6,695 miliar serta Terjadi Kelebihan Pembayaran Sebesar Rp1,022 miliar. Rekomendasi kepada Kepala Dinas Perindagkop dan UKM untuk mengenakan sanksi denda dan/atau mencairkaan jaminan pelaksanaan atas nama PT ZD serta menyetujui pembayaran melebihi prestasi fisik sebesar Rp820,82 juta belum ditindaklanjuti sesuai rekomendasi. Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Aceh (DPKKA) LKPD Tahun 2010 27) Realisasi Belanja Hibah pada DPKKA dan melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Kesehatan Hewan dan Dinas Pendidikan sebesar Rp9,695 miliar tidak sesuai ketentuan dan terdapat pajak kurang dipungut sebesar Rp295,45 juta. Rekomendasi kepada Bendahara Kadin untuk memungut dan menyetor PPN dan PPh Pasal 23 atas pekerjaan pembangunan kantor Kadin sebesar Rp295,45 juta ke Kas Negara belum dilaksanakan; dan rekomendasi kepada Bendahara Belanja Bantuan DPKKA untuk meminta kelompok masyarakat dan organisasi penerima hibah melengkapi dokumen pertanggungjawaban dana hibah sebesar Rp9,695 miliar melalui masing-masing SKPA pelaksana teknis, telah ditindaklanjuti sebesar Rp1.885 miliar, namun belum dievaluasi BPK Aceh. LKPD Tahun 2009 28) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota TA 2009 sebesar Rp86.028.610.700 belum dipertanggungjawabkan. Rekomendasi kepada Kepala DPKKA memberikan sanksi telah dilaksanakan. Namun, permintaan kepada para penerima bantuan untuk mempertanggungjawabkan dana yang diterimanya ternyata belum dilaksanakan. LKPD Tahun 2007 29) Realisasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Provinsi ND Sebesar Rp11,07 miliar Belum Didukung Bukti yang Lengkap dan Sah. Rekomendasi kepada Kepala SKPD terkait agar para penerima bantuan melengkapi bukti pertanggungjawabkan telah ditindaklanjuti namun belum dilakukan eavaluasi oleh BPK. LKPD 2006 30) Pengeluaran Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp31,988 miliar belum didukung dengan bukti. Rekomendasi kepada para pemegang kas dan para penerima bantuan untuk mempertanggungjawabkan dana yang diterimanya atau menyetor kembali ke kas daerah sebesar Rp31,988 miliar ternyata belum dilaksanakan sesuai rekomendasi. Sekretariat Daerah LKPD Tahun 2010 31) Realisasi Belanja Hibah melalui Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah kepada Badan/ Lembaga/Yayasan/Organisasi Sosial/ Keagamaan/Pendidikan dan Masyarakat sebesar Rp54,600 miliar tidak sesuai ketentuan. Rekomendasi kepada Kepala Biro Isra Setda untuk meminta (1) organisasi penerima hibah melengkapi dokumen pertanggungjawaban sebesar Rp54,600 miliar; (2) Bendahara organisasi penerima hibah terkait menagih PPN dan PPh yang tidak dipungut sebesar Rp108,07 juta kepada pihak terkait dan menyetorkannya ke Kas Negara; (3) Bendahara organisasi penerima hibah terkait menghitung dan memungut PPh Pasal 21 atas pembayaran honor, uang makan, dan transport sebesar Rp1,222 mliar kepada pihak terkait dan menyetorkannya ke Kas Negara; dan (4) Bendahara organisasi penerima hibah terkait melengkapi dokumen pertanggungjawaban sebesar Rp6,633 miliar; ternyata belum ditindaklanjuti sesuai rekomendasi.



5.

6.

k.

Sekretaris DPRA LKPD Tahun 2008 32) Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) dan Biaya Operasional Pimpinan (BPO) DPRA sebesar Rp5,90 miliar belum disetorkan kembali ke Kas Daerah. Rekomendasi kepada Pimpinan dan Anggota DPRA segera menyetor kembali pembayaran BPO dan TKI tahun 2006 sebesar Rp6,775 miliar ke kas negara ternyata baru ditindaklanjuti sebatas perintah gubernur tanggal 29 Desember 2009 sedangkan pengembalian ke kas daerah belum ada tindak lanjutnya. Provinsi DKI Jakarta a. BPLHD: 1) Kasus Denda Retribusi kelebihan Debit Pemakaian Air Bawah Tanah senilai Rp1,563 Miliar, hanya ditindaklanjuti dengan menyetor sebesar Rp0,009 Miliar, sehingga masih sisa sebesar Rp1,554 Miliar; b. Dinas Pelayanan Pajak: 2) Kasus Reklame yang telah habis masa berlakunya Tahun 2011 belum dilakukan Daftar Ulang dengan kekurangan penerimaan pajak sebesar Rp8,310 Miliar, baru ditindaklanjuti secara administrasi dengan Instruksi Kepala DPP No.46 Tahun 2012, baru diterbitkan SKPD sebesar Rp2,740 Miliar; c. PD. Dharma Jaya: 3) Kasus Perjanjian Kerjasama Pengelolaan dengan pihak ketiga yg tidak sesuai Perda No. 5 Tahun 1985, berindikasi merugikan PD. Dharma Jaya sebesar Rp2,278 Miliar. Ditindaklanjuti baru sebatas surat kepada Sdr. HMZ No.0771/078, tgl. 18 September 2012; Kerugian yang diderita PD. Dharma Jaya sebesar Rp2,278 Miliar, sesungguhnya terkait dengan persoalan Perdata, karena pihak ketiga telah melakukan wanprestasi. Seharusnya langkah yang ditempuh pihak PD. Dharma Jaya tidak cukup hanya sebatas mengirim Surat Tagihan semata, tetapi juga harus sudah diikuti dengan Somasi I maupun Somasi-somasi berikutnya hingga ke Gugatan Perdata, jika memang pihak ketiga (Sdr. HMZ) telah sengaja dan/atau melalaikan kewajibannya. 4) Kasus Pengeluaran Kas Biro Direksi yang dipertanggung jawabkan dengan kegiatan fiktif atau tidak sesuai ketentuan. Ditindaklanjuti hanya dengan Surat Penagihan No.863/078, tgl. 19 Nopember 2012 tentang Penagihan sebesar Rp3.180 Miliar kepada Mantan Direksi PD. Dharma Jaya; 5) Kasus Pengeluaran Kas Perusahaan yang dipertanggung jawabkan dengan kegiatan fiktif baru ditindaklanjuti dengan Surat No.865/078, tgl. 20 Nopember 2012 tentang Penagihan sebesar Rp1,119 Miliar kepada Mantan Direksi PD. Dharma Jaya; d. BPKD/BUD: 6) Terdapat kasus BUD salah menetapkan Dasar Pengenaan Pajak, yang mengakibatkan indikasi Kekurangan Penerimaan negara, belum ditindak lanjuti sesuai rekomendasi/baru sebatas Proses Verbal. e. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan: terdapat Kasus Penyelesaian Pembangunan Teater Besar PKJ-TIM sejak tahun 2000s/d 2008 belum ada tindak lanjutnya senilai Rp7,528 Miliar; Kasus ini diduga mengandung korupsi, yang dindikasikan dari besarnya nilai dan jangka waktu yang cukup lama, namun belum ada tindak lanjutnya atau belum selesai. Provinsi Jawa Timur a. Pemerintah Provinsi Jawa Timur 1) Bantuan Sosial dan Hibah Kasus pemberian bantuan sosial dan hibah yang tidak sesuai ketentuan dan belum bisa dipertanggungjawabkan oleh para penerima bantuan merupakan temuan berulang yang terjadi pada setiap tahun. Sampai dengan klarifikasi tindak lanjut tanggal 14 Pebruari 2013, masih banyak kasus bantuan sosial dan hibah tahun tahun lalu yang sampai saat ini belum dapat ditindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK. a) Penerima bantuan sosial dan hibah sebesar Rp44,500 miliar belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Gubernur (LKPD 2011). Kepala Biro Administrasi Kemasyarakatan, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Kepala Biro Administrasi Pembangunan, Kepala Dinas Pendidikan, dan Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat telah menerima laporan pertanggung jawaban atas penggunaan dana dari para penerima bantuan sosial dan hibah sebesar Rp43,340 miliar, sehingga masih ada sisa pertanggungjawaban senilai Rp1,160 miliar. b) Para penerima bantuan sosial dan hibah sebesar Rp13,245 miliar belum

585

2)

3)

4)

586

menyampaikan laporan pertanggung jawabannya (LKPD 2010). Pada Biro Administrasi Kemasyarakatan masih terdapat sisa bantuan sebesar Rp5,471 miliar yang belum dipertanggung- jawabkan. c) Penerima bantuan sosial dan hibah belum menyampaikan laporan penggunaan dana sebesar Rp37,761 miliar (LKPD 2009). Pada Biro Administrasi Kemasyarakatan masih terdapat penerimaan bantuan sebesar Rp2,755 miliar yang belum dipertanggung jawabkan. d) Penerima bantuan sosial sebesar Rp57,062 miliar belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur (LKPD 2008). BPK telah menyatakan tindak lanjut telah sesuai rekomendasi, padahal menurut PAP tindak lanjut rekomendasi baru sebatas penerbitan surat tegoran kepada para pengelola bantuan sedangkan keterangan atau penjelasan terkait penyampaian dan penerimaan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sosial dari para penerima bantuan belum ada. e) Penerima hibah sebesar Rp169,442 miliar belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur (LKPD 2008). Masih terdapat penerimaan bantuan sebesar Rp57,604 miliar yang belum bisa dipertanggungjawabkan, yaitu Biro Administrasi Pemerintahan sebesar Rp6,354 miliar dan Badan Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp51,249 miliar. Tambahan Penghasilan Anggota DPRD a) Realisasi Biaya Koordinasi dan Konsultasi dengan Instansi Terkait pada Sekretariat DPRD sebesar Rp6,929 miliar belum didukung bukti pertanggungjawaban (LKPD 2005). Rekomendasi kepada Pimpinan/Anggota DPRD dan Sekretaris DPRD mempertanggungjawabkan pengeluaran sebesar Rp6,929 miliar dengan cara menarik kerugian daerah dan menyetorkan ke kas daerah telah ditindaklanjuti dengan setoran sebesar Rp1,030 miliar sehingga masih terdapat sisa yang belum ditindaklanjuti sebesar Rp5,899 miliar. b) Realisasi uang jasa pengabdian kepada Pimpinan dan Anggota DPRD periode 1999-2004 merugikan keuangan daerah sebesar Rp1,101 miliar (LKPD 2005). Rekomendasi kepada Gubernur Jawa Timur melalui Sekretaris Dewan memerintahkan penagihan terhadap 81 orang mantan anggota DPRD periode 1999-2004 untuk mengembalikan uang jasa pengabdian yang tidak menjadi haknya telah ditindaklanjuti dengan setora ke kas daerah sebesar Rp833,00 juta sehingga masih sisa yang belum ditindaklanjuti sesuai rekomendasi sebesar Rp267,70 juta. Piutang RSUD Penyelesaian Piutang Pasien Umum, Piutang Pasien Askes, dan Piutang Lainlain pada Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp54,224 miliar berlarut-larut (LKPD 2007). Rekomendasi kepada Gubernur Jawa Timur agar masing-masing Direktur Rumah Sakit mengintensifkan upaya penagihan piutang, RSUD Dr. Soetomo dan RSJ Menur telah berhasil menarik piutang sebesar Rp51,839 miliar, sehingga masih tersisa piutang yang belum sesuai rekomendasi sebesar Rp2,385 miliar. Penggunaan Kas untuk kepentingan pribadi Sisa kas Pemegang Kas pada Dinas Kesehatan sebesar Rp1,393 miliar digunakan untuk kepentingan pribadi (LKPD 2006). Drs. AS, MSi sebagai pihak yang bertanggungjawab telah diproses secara hukum dan telah terdapat putusan pengadilan negeri Surabaya Nomor: 2925/ PID.B/2007/PN SBY tanggal 9 Januari 2008 yang menyatakan terdakwa Drs. AS, MSi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, menjatuhkan pidana selama tiga tahun dan menjatukan denda sebesar Rp100 juta, subsider enam bulan kurungan dan membayar uang pengganti Rp1,393 miliar, dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama satu bulan, sesudah putusan ini memliki kekuatan hukum yang pasti, maka harta bendanya dapat disita Kejaksaan dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dalam hal terdakwa tidak memiliki harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama satu tahun. Pihak terpidana telah mengajukan permohonan penghapusan atas nilai kerugian daerah sebesar Rp1,393 miliar karena telah mengganti dengan pidana penjara selama satu tahun.

5)

b.

c.

Kewajiban pemegang ijin Penggunaan Kawasan Hutan (PNBP Dan DBH SDA Kehutanan Tahun 2009 - 2011) Terdapat Kewajiban Penyediaan Lahan Kompensasi seluas 2.544,38 Ha yang belum dipenuhi oleh para pemegang ijin Penggunaan Kawasan Hutan di Provinsi Jawa Timur. Rekomendasi kepada Gubernur Jawa Timur memerintahkan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur berkoordinasi dengan Dirjen Planologi Kehutananan dan Direktur Penggunaan Kawasan Hutan untuk segera mempercepat penyelesaian penggantian lahan belum ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur. Pemerintah Kabupaten Blitar 1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp10,752 miliar tidak didukung peraturan daerah dan nilai penyertaan modal sebesar Rp7.266 miliar belum dapat diyakini kewajarannya (LKPD 2011). Rekomendasi kepada Bupati agar memerintahkan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah atas penyertaan modal kepada BUMD untuk selanjutnya ditetapkan DPRD dalam Peraturan Daerah ternyata belum ditindaklanjuti. 2) Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu belum dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp84,93 juta dan terdapat kekurangan pekerjaan sebesar Rp771,30 juta (LKPD 2008). Rekomendasi kepada Bupati Blitar agar memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan menarik kerugian daerah kepada rekanan CV. AT sebesar Rp771,30 juta dan denda keterlambatan sebesar Rp84,93 juta untuk disetor ke Kas Daerah telah ditindaklanjuti sebatas surat perintah tertanggal 14 Juli 2009, namun belum ada setoran kerugian daerah dan denda ke kas daerah. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro 1) Penerima Belanja Bantuan Sosial Kegiatan Kemasyarakatan pada Program Social Critical Problem Response (Jasmas) sebesar Rp22,955 miliar belum menyampaikan laporan pertanggung jawaban (LKPD TA 2011). Rekomendasi memerintahkan SKPD menagih dan mengumpulkan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana Jasmas yang belum disampaikan oleh penerima bantuan. 2) Belanja Bantuan Sosial Jasmas, Bantuan Partai Politik, dan Hibah sebesar Rp13,675 miliar direalisasikan tidak sesuai ketentuan (LKPD 2010). Rekomendasi memerintahkan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk menagih dan memantau pertanggungjawaban dana parpol telah ditindaklanjuti sebatas Surat Bupati Bojonegoro kepada Kepala Bakesbang polinmas dan Dinas Koperasi dan UKM tanggal 24 Juni 2011. 3) Belanja Bantuan Sosial Jaring Aspirasi Masyarakat (Jasmas) belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp19,619 miliar dan rawan disalahgunakan (LKPD 2009) Rekomendasi memerintahkan Kepala DPPKA untuk mempertanggung jawabkan dengan melakukan penagihan pertanggung jawaban kepada penerima bantuan sosial sebesar Rp19,619 miliar. 4) Terdapat Aliran Dana Hibah Persibo kepada pihak-pihak yang tidak berhak sebesar Rp2 miliar dan pajak yang terlambat disetor sebesar Rp119,203 juta (LKPD 2008) Rekomendasi (1) menarik kerugian daerah sebesar Rp1,700 miliar dan menyetorkannya ke Kas Daerah; (2) memperingatkan manajemen Persibo untuk menyetor pajak ke Kas Negara secara tepat waktu; dan (3) memerintahkan Manajemen Persibo untuk segera mempertanggungjawabkan penggunaan dana hibah sebesar Rp4,500 miliar. Telah dilakukan setoran sebesar Rp530,010 juta. 5) Pengeluaran Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp2,514 miliar tidak sesuai ketentuan (LKPD 2007) Rekomendasikan kepada Bupati Bojonegoro untuk menyetorkan kembali kerugian daerah sebesar Rp2,514 miliar ke Kas Daerah telah ditindaklanjuti dengan membuat surat tanggal 6 Juni 2008 kepada H.M.S (mantan Bupati Bojonegoro) agar dalam waktu 60 hari terhitung mulai tanggal 27 Mei 2008 sudah ada penyelesaian. Namun, sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2013 belum ada penyetoran kerugian daerah ke Kas Daerah. 6) Terdapat pendapatan retribusi penggantian biaya cetak peta kurang bayar sebesar Rp1,755 miliar menarik Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta kurang bayar kepada Rekanan sebesar Rp1,75 miliar dan menyetorkannya ke

587

d.

e.

f.

588

Kas Daerah (LKPD 2008). Rekomendasi memerintahkan Kepala Dinas PU agar menarik Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Kurang Bayar kepada rekanan dan menyetorkannya ke Kas Daerah sebagaimana Surat Nomor:X.700/176/201.412/2009 tanggal 31 Juli 2009; 7) Realisasi Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebesar Rp4,273 miliar pada Sekretariat Daerah tidak didukung bukti yang lengkap (LKPD 2007) Rekomendasi Bupati Bojonegoro agar menyetorkan kembali kerugian daerah sebesar Rp4,273 miliar ke Kas Daerah telah ditindaklanjuti dengan Surat Bupati tanggal 6 Juni 2008 kepada H.M.T (mantan Wakil Bupati Bojonegoro periode 2003-2008) agar dalam waktu 60 hari terhitung mulai tanggal 27 Mei 2008 sudah ada penyelesaian. Telah ada penyetoran kerugian daerah ke kas daerah sebesar Rp545.486.000, sehingga sisa kerugian daerah yang belum disetor sebesar Rp3,495 miliar. Pemerintah Kabupaten Mojokerto Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan TA 2011 sebesar Rp21,493 miliar belum disampaikan Rekomendasi memerintahkan Kepala DPPKA mengupayakan penagihan pertanggungjawaban kegiatan belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan sebesar Rp21,493 miliar baru ditindaklanjuti dangan pertanggungjawaban sebesar Rp20,592 miliar sehingga masih SPJ senilai Rp1,884 miliar. Pemerintah Kabupaten Tuban 1) Pemutusan Kerjasama Pembangunan Pasar Besar Tuban Tanpa Penyerahan Aset dan Pencairan Jaminan Pelaksanaan Dari Pihak Ketiga senilai Rp16,684 miliar (LKPD Tahun 2011) Rekomendasi kapada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) untuk melakukan upaya penagihan dan pertanggungjawaban termasuk jaminan pelaksanaan kepada PT KBS belum ditindaklanjuti sesuai rekomendai. 2) Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa (Alokasi Dana Desa) sebesar Rp10,093 miliar Belum Disampaikan (LKPD Tahun 2011). Memerintahkan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa dan Keluarga Berencana untuk memerintahkan penerima bantuan keuangan agar menyerahkan laporan pertanggungjawaban realisasi belanja bantuan keuangan ADD sebesar Rp10,094 miliar belum ditindaklanjuti sesuai rekomendasi. 3) Belanja Bantuan pada Dua SKPD Belum Dipertanggung jawabkan (LKPD Tahun 2010) Memerintahkan Kepala Bapemas Pemdes dan KB memberikan peringatan secara tertulis Pengelola ADD di tingkat desa, Kepala Desa dan Camat untuk segera mempertanggungjawabkan penggunaan bantuan keuangan sebesar Rp5,391 miliar telah ditindaklanjuti sebatas perintah Bupati tanggal 24 Juni 2011 kepada Kepala BPM, BPDKB mempertanggungjawabkan penggunaan bantuan keuangan. 4) Piutang Pinjaman Gabah sebesar Rp2,811 miliar tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya dan terindikasi merugikan keuangan daerah sebesar Rp319,023 juta (LKPD 2010) Rekomendasi memerintahkan Kepala BPPKP untuk (1) memperingatkan secara tertulis PPTK dan Atasan Langsung Kegiatan Pembelian Gabah dan mempertanggungjawabkan saldo piutang pemberian pinjaman pembelian gabah sebesar Rp2,811 juta dengan melakukan verifikasi terhadap pinjaman pembelian gabah telah ditindaklanjuti dengan surat tanggal 24 Juni 2011 kepada Kepala BPPKP perihal piutang pinjaman gabah dhi perintah untuk mempertanggungjawabkan kerugian daerah dan verifikasi kembali pinjaman pembelian gabah TA 2001 s.d 2010; (2) Para Pihak yang terkait untuk mempertanggungjawabkan kerugian daerah dengan menyetor ke Kas Daerah sebesar Rp319,023 juta telah ditindaklanjuti sebatas surat Bupati tanggal 24 Juni 2011 kepada BPPKP perihal piutang pinjaman gabah dhi untuk mempertanggungjawabkan kerugian daerah. Pemerintah Kota Batu 1) Terdapat kekurangan pembayaran pajak hingga 31 Desember 2010 sebesar Rp10,221 miliar (LKPD 2010). Memerintahkan Kepala Dinas Pendapatan Daerah untuk memungut kekurangan pembayaran pajak oleh BNS dan JTP 1 sebesar Rp10,221 miliar

g.

telah ditindaklanjuti masih sebatas Surat Kepala Dispenda tanggal 22 Juli 2011 kepada Pengelola BNS dan JTP yang meminta segera melakukan pembayaran atas kekurangan pembayaran pajak dimaksud ke Kas Daerah melalui Dispenda. Namun, belum ada pembayaran pajak dari pihak ketiga. 2) Realisasi Pengeluaran Belanja Modal 100% melalui pemblokiran rekening pihak ketiga atas kemajuan fisik yang belum mencapai 100% minimal sebesar Rp9,977 miliar (LKPD 2010) Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Bina Marga & Pengairan, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian dan Kehutanan serta Dinas Pariwisata dan Budaya karena lalai dalam mengendalikan pencatatan kemajuan fisik pekerjaan per 31 Desember 2010 sehingga mengajukan pembayaran atas pekerjaan yang belum selesai namun dibayar 100%; 3) Pengeluaran Kas sebesar Rp13.710 miliar tidak melalui prosedur yang benar (LKPD 2007) Rekomendasi kepada Walikota agar menarik dan menyetorkan ke Kas Daerah kekurangan kas sebesar Rp12,009 miliar kepada Sdr. AL (mantan Kuasa BUD) sebagai penanggung jawab pengeluaran dan ahli waris Sdr. IK (mantan Walikota almarhum) telah ditindaklanjuti baru sebatas Surat Sekda a.n Walikota Batu tanggal 23 Juni 2008 kepada Sdr. AL dan Ahli Waris Sdr. IK agar menyetorkan kekurangan kas sebesar Rp12,009 miliar; dan Surat Kabawas kepada Sdr AL tanggal 30 Juni 2008 agar segera menyetorkan kekurangan kas ke Kas Daerah Kota Batu. Namun, belum ditindaklanjuti dan diperoleh informasi bahwa Sdr AL sedang menjalani proses hukum. Selain itu, kasus-kasus kerugian keuangan daerah lainnya yang menjadi tanggungjawab Sdr. AL (mantan Kuasa BUD), yaitu : a) Pencairan Bantuan Sosial tidak diakui oleh Pemegang Rekening dan tidak diterima oleh yang berhak sebesar Rp950 juta. b) Pencairan Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa tidak diakui oleh pemegang rekening, dan di antaranya tidak diketahui keberadaannya sebesar Rp600 juta. c) Dana Pengadaan Tanah tidak diketahui keberadaannya dan terdapat pinjaman ke Kantor Kasda sebesar Rp712 juta. d) Penerimaan Pajak Penerangan Jalan tidak disetor ke Kas Daerah sebesar Rp310 juta. 4) Penerimaan Pajak Hiburan Tahun 2011 semester satu belum dioptimalkan minimal sebesar Rp2,614 miliar dan kurang bayar sebesar Rp1,458 miliar (PAD Tahun 2010-2011) Rekomendasi melakukan koordinasi dengan para Pengusaha Hiburan bersangkutan sehubungan adanya kurang bayar dan selanjutnya menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) atas pajak hiburan minimal sebesar Rp1,458 miliar serta menyetorkannya ke kas daerah dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah yang belum diterbitkan atas pajak hiburan minimal sebesar Rp2,614 miliar ternyata belum sesuai rekomendasi. 5) Pajak Parkir, Pajak Hotel dan Pajak Hiburan belum ditetapkan minimal sebesar Rp2,339 miliar serta kurang bayar atas Pajak Hotel dan Pajak Parkir sebesar Rp108,80 juta di lingkungan Museum Satwa Kota Batu atau Jawa Timur Park 2 (PAD Tahun 2010-2011) Rekomendasi memerintahkan Kepala Dinas Pendapatan untuk menerbitkan SKPD yang belum diterbitkan sesuai aturan yang berlaku minimal sebesar Rp2,339 miliar dan selanjutnya memerintahkan menarik kekurangan pajak hotel dan pajak parkir segera menyetorkannya ke kas daerah ternyata belum ditindaklanjuti sesuai rekomendasi dan perintah walikota. Pemerintah Kota Pasuruan 1) Penyajian Investasi Permanen pada PDAM dan PT. BPR Kota Pasuruan senilai Rp27,276 miliar belum menggambarkan kondisi sebenarnya dan terdapat selisih pencatatan sebesar Rp1,156 miliar (LKPD 2011) Memperingatkan Kepala BPKA agar lebih tertib dalam mengadministrasikan bukti penyertaan modal awal/initial investment dan dalam membukukan penyertaan modal pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;dan melakukan rekonsiliasi dengan PDAM dan BPR Kota Pasuruan atas selisih penyertaan modal sebesar Rp1,156 miliar ternyata belum ditindaklanjuti sesuai rekomendasi. 2) Penyajian Piutang Lain-Lain Sebesar Rp6,931 miliar pada dua SKPD tidak dapat diyakini kewajarannya (LKPD 2010) Memerintahkan Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah dan Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdaganyan untuk meneliti dan

589

7.

590

mengumpulkan data riil dan lengkap debitur peminjam telah ditindaklanjuti sebatas Surat Walikota Pasuruan tgl. 22 Juni 2011 perihal Perintah kepada Direktur PT. BPR Kota Pasuruan, agar memberikan data yang benar/riil dan lengkap atas debitur peminjam kredit dan Surat Direktur Utama PT BPR kota Pasuruan nomor 183/SPI-TG/2011 tanggal 24 Juni 2011 Kepada Walikota Pasuruan Perihal penyaluran kredit lunak yang dikelola DISKOPERINDAG, dan Surat Direktur Utama PT BPR kota Pasuruan nomor 182/SPI-TG/2011 tanggal 24 Juni 2011 Kepada Walikota Pasuruan Perihal data riil terkait penyaluran kredit lunak yang dikelola DISKOPERINDAG. Namun, masih belum ditindaklanjuti sesuai rekomendasi. 3) Realisasi Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD dan TKI Intensif DPRD sebesar Rp2,202 miliar tidak sesuai Ketentuan (LKPD 2006) Rekomendasi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD mengembalikan tunjangan komunikasi intensif dan penunjang operasional sebesar Rp2,202 miliar ke Kas Daerah telah dikembalikan sebesar Rp1,104 miliar sehingga masih terdapat sisa yang belum dikembalikan ke kas daerah sebesar Rp1,099 miliar. h. Pemerintah Kota Surabaya 1) Penyelesaian Piutang dan Utang kepada Empat Rekanan Atas Pekerjaan Tahun 2009 berlarut-Larut (LKPD 2011) Rekomendasi memerintahkan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang untuk a. Berupaya optimal dalam melakukan penagihan piutang kepada PT. RJMP, PT. DGP dan CV. EEE sebesar Rp1,256 miliar sekaligus menyelesaikan utang Pemerintah Kota Surabaya kepada ketiga rekanan tersebut sebesar Rp557,507 juta dan melakukan pembayaran utang kepada PT. RJ sebesar Rp177,563 juta ternyata belum ditindaklanjuti sesuai rekomendasi. 2) Pengalihan Investasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp2,450 miliar dan Penambahan Investasi-Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp30,085 miliar belum didukung peraturan daerah (LKPD 2010) Perda penambahan investasi pada PDAM belum ada, sehingga penyertaan modal tersebut tidak sah karena belum mempunyai dasar hukum. 3) Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surabaya sebesar Rp8,847 miliar Tidak Didasari dengan Peraturan Daerah (LKPD 2007) Telah ditindaklanjuti dalam bentuk Raperda yang diusulkan kepada DPRD, namun masih dalam proses pengesahan DPRD. 4) Pemutusan Kontrak Terhadap 23 Proyek yang belum diselesaikan pembayarannya sebesar Rp16,033 miliar masih dalam proses hukum di Pengadilan Negeri Surabaya (LKPD 2009). Dari 23 (dua puluh tiga) proyek, 5 (lima) proyek di antaranya telah selesai proses hukumnya. Namun, belum ada informasi terkait pembayarannya. 5) Tunggakan Pajak Daerah pada TA 2009 dan 2010 (sampai dengan tanggal 31 Juli) sebesar Rp27,530 miliar serta Tunggakan Retribusi Daerah (Retribusi Stand dan Listrik Kenjeran dan Taman Hiburan Rakyat (THR) TA 2009 dan 2010 (sampai dengan tanggal 31 Juli) sebesar Rp149,646 juta belum terselesaikan (PAD TA 2009-2010). Belum ada bukti pajak terhutang tersebut dibayar sehingga masih dalam proses tindak lanjut. Provinsi Kalimantan Timur a. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur LKPD Tahun 2011 1) Realisasi Belanja Hibah sebesar Rp289,470 miliar dan Bantuan Sosial sebesar Rp97,688 miliar belum disampaikan oleh penerima hibah dan penerima bantuan sosial. Rekomendasi memerintahkan kepada penerima dana hibah dan bantuan sosial TA 2010 untuk segera menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana hibah dan bansos, serta mengembalikan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, ternyata baru ditindaklanjuti sebatas perintah Gubernur Kaltim kepada penerima dana hibah dan bantuan sosial TA 2010 untuk segera menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah dan bansos, serta mengembalikan dana yang tidak dapat dipertanggung jawabkan. PAP akan mengusulkan dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu secara investigatif karena kasus ini merupakan kasus berulang dan penyelesaian pertanggungjwabannya sangat lamban dan berlarut-larut. 2) Kompensasi atas Pencabutan Gugatan Divestasi Saham PT. KPC Kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp285,000 miliar belum jelas penyelesaiannya dan Terdapat Benturan Kepentingan Antara Ketua Tim Penyelesaian Divestasi Saham PT. KPC dengan Pendiri Yayasan Pembangunan SDM Kalimantan Timur.

8.

Rekomendasi meninjau kembali pemberian kompensasi untuk Yayasan Pembangunan SDM Kalimantan Timur dalam kesepakatan penyelesaian divestasi saham PT. KPC sesuai ketentuan yang berlaku telah ditindaklanjuti dengan Surat Sekda Prov. No. 900/4861/138-IV/Keu tgl. 27 Mei 2010 kepada Wagub menjelaskan pemberian kompensasi untuk Yayasan Pembangunan SDM Kaltim akan ditinjau kembali, sejalan dengan permintaan agar dana kompensasi sebesar Rp280,000 miliar disetor seluruhnya ke kas daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Pengelolaan DBH Kehutanan Tahun 2010 3) Kasus Penyelesaian Tunggakan PSDH Tahun 2009 sebesar Rp33,271 miliar serta DR sebesar Rp363,830 juta dan USD2,667,189.55 berlarut-larut belum diketahui tindaklanjutnya. Pengelolaan DBH Kehutanan Tahun 2005 4) Kasus IPK PT Karangjuang Hijau Lestari Group tidak membayar iuran PSDH dan DR atas stok kayu bulat per 31 Desember 2004 sebesar Rp6.002,91 juta dan sebesar USD2,006.91 ribu belum diketahui tindaklanjutnya. Provinsi Sumatera Utara a. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara LKPD Tahun 2011 1) Kas pada Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Umum Sekretariat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tekor sebesar Rp9,029 miliar. Rekomendasi BPK kepada Gubernur Sumatera Utara memproses Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Umum Sekretariat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pihak-pihak terkait lainnya atas penyalahgunaan dana yang dikelolanya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku telah ditindaklanjuti dengan menyerahkan kasus ini kepada Polda Sumatera Utara. 2) Pajak yang dipungut Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Umum TA 2011 sebesar Rp0,586 miliar dan TA 2010 sebesar Rp1,285 miliar tidak disetorkan ke kas negara. Rekomendasi BPK kepada Gubernur Sumatera Utara memproses Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Umum Sekretariat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pihak-pihak terkait lainnya atas penyalahgunaan pajak negara yang dipungut tapi tidak disetor ke kas negara sebesar Rp1,871 miliar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku telah ditindaklanjuti dengan menyerahkan kasus ini kepada Polda Sumatera Utara. 3) Realisasi anggaran belanja rutin Biro Umum TA 2010 dan 2011 berindikasi kerugian keuangan daerah sebesar Rp3,685 milliar Rekomendasi BPK kepada Gubernur Sumatera Utara memproses Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Umum Sekretariat Pemerintah Daerah Sumatera Utara dan pihak-pihak terkait lainnya atas penyalahgunaan dana yang dikelolanya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku telah ditindaklanjuti dengan menyerahkan kasus ini kepada Polda Sumatera Utara. 4) Realisasi belanja Biro Umum TA 2011 sebesar Rp4,657 miliar tanpa dilakukan pengesahan SPJ, dan termasuk di antaranya sebesar Rp1,313 miliar terindikasi disalahgunakan oleh Bandahara Pembantu Biro Umum. Rekomendasi memproses Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Umum dan pihak-pihak terkait lainnya yang telah menyalahgunakan anggaran yang dikelolanya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan memproses penyalahgunaan anggaran yang berindikasi merugikan keuangan daerah sebesar Rp1,724 miliar sesuai dengan ketentuan yang berlaku baru sebatas perintah gubernur tanggal 6 Agustus 2012. Kasus ini sedang ditangani oleh Polda Sumatera Utara. Rekomendasi memerintahkan Inspektorat dan Kepala Biro Umum untuk memverifikasi pertanggungjawaban pengeluaran sebesar Rp516,853 juta dan verifikasi pengujian tagihan dari rekanan kepada Pemerintah Provinsi Sumut sebesar Rp2,241 miliar dan rekanan yang belum menyampaikan SPJ-nya sebesar Rp709,507 juta belum ditindaklanjuti karena bukti-bukti tersebut telah diserahkan kepada Polda Sumatera Utara. 5) Realisasi belanja honorarium pegawai non honorer tidak tetap dan belanja jasa pihak ketiga pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak sesuai peruntukannya sebesar Rp27,464 miliar, diragukan kewajaranya sebesar Rp2,945 miliar dan berindikasi merugikan keuangan daerah sebesar Rp2,575 miliar. Rekomendasi memberikan sanksi kepada kepala Badan Kesbangpol dan Linmas serta memerintahkan untuk memproses indikasi merugikan keruangan daerah sebesar Rp2,575 miliar sesuai ketentuan yang berlaku telah ditindaklanjuti

591

sebatas perintah gubernur tanggal 6 Agustus 2012 sedangkan bukti-bukti proses kerugian keuangan daerah masih belum ada. Rekomendasi memerintakan Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan atas bantuan hibah dan bansos kepada ormas/LSM yang tidak didukung laporan pertanggung jawaban minimal sebesar Rp2,945 miliar sudah ditindaklanjuti namun belum ada laporan hasil pemeriksaannya. 6) Belanja hibah dan bantuan sosial pada Biro Kemasyarakatan dan Sosial dan Biro Perekonomian tidak didukung laporan pertanggungjawaban atau pertanggung jawaban tidak lengkap minimal sebesar Rp98,353 miliar dan SPJ yang diragukan kewajarannya sebesar Rp2,916 miliar serta terdapat indikasi kerugian keuangan daerah sebesar Rp6,597 miliar. Rekomendasi memberikan sanksi kepada kepala biro terkait dan memerintahknnya untuk memproses indikasi merugikan keruangan daerah sebesar Rp6,597 miliar sesuai ketentuan yang berlaku telah ditindaklanjuti sebatas perintah gubernur tanggal 6 Agustus 2012 kepada Kepala Biro Kemasyarakatan dan Sosial dan Kepala Biro Perekonomian Setdasu. Kasus ini sedang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Selain itu, perintah kepada Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan atas bantuan hibah dan bansos kepada ormas/LSM yang tidak didukung laporan pertanggung jawaban minimal sebesar Rp98,353 miliar dan yang SPJ-nya diragukan sebesar Rp2,916 miliar belum ditindaklanjuti oleh Inspektorat. LKPD Tahun 2010 7) Pengembalian TKI dan DOP yang telah dipungut oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD sebesar Rp4,058 miliar belum disetor ke Kas Daerah. Rekomendasi memerintahkan kepada Mantan Sekretaris DPRD untuk menyetorkan potongan pengembalian TKI sebesar Rp4,058 miliar belum ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Kasus ini sedang ditangani oleh aparat penegak hukum. 8) Realisasi pada Badan Kesbangpol dan Linmas sebesar Rp1,977 miliar tidak didukung pertanggungjawaban yang lengkap dan memadai. Rekomendasi memerintahkan Bendahara Pengeluaran untuk melengkapi pertanggungjawaban pengeluaran beberapa kegiatan sebesar Rp1,977 miliar belum ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. LKPD Tahun 2009 9) Bantuan Sosial TA2009 Sebesar Rp140,142 miliar belum dipertanggungjawabkan oleh penerima bantuan, di antaranya Rp10,789 miliar tidak diyakini kewajarannya dan terdapat sisa dana belanja hibah yang terlambat disetor ke kas daerah sebesar Rp8,789 miliar. 10) Kelebihan Pembayaran atas Persediaan Material yang diperhitungkan sebesar Rp4,528 miliar, kelebihan pembayaran atas pekerjaan pondasi tiang pancang yang berpotensi merugikan keuangan daerah sebesar Rp144,330 juta dan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung DPRD berpotensi diselesaikan tidak tepat waktu. Rekomendasi memperhitungkan kelebihan kepada rekanan sebesar Rp4,528 miliar belum ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. LKPD Tahun 2008 11) Pengeluaran honorarium panitia pelaksana kegiatan kelancaran untuk Muspida merugikan keuangan daerah sebesar Rp1,940 miliar. 12) Pembebanan Belanja pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara merugikan keuangan daerah sebesar Rp1,200 miliar. 13) Penghitungan volume pekerjaan aspal (AC-WC dan AC-BC) pada Dinas Jalan dan Jembatan tidak mengacu pada spesifikasi teknis kontrak dan merugikan keuangan daerah sebesar Rp4,844 miliar. Rekomendasi menarik kembali pembayaran kepada masing-masing rekanan baru ditindaklanjuti dengan setoran ke kas daerah sebesar Rp27,500 juta. 14) Pengeluaran atas biaya langsung personil (remuneration) sebesar Rp2,363 miliar tidak dapat diyakini kewajarannya dan pembebanan biaya langsung non personil (direct reimbursable cost) sebesar Rp192,985 juta merugikan keuangan daerah telah ditindaklanjuti dengan setoran sebesar Rp148,735 juta. LKPD Tahun 2007 15) Terdapat Kekurangan Pengadaan Alat Peraga/Praktek BELMO sebesar Rp2,257 miliar dan Penyelesaian Bangunan SLB serta Pengadaan Alat Peraga/Praktek BELMO terlambat dan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar Rp592,666 juta. 16) Pengeluaran bantuan keuangan kepada para Guru Besar/Profesor Perguruan

592

b.

Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp7,499 miliar tidak tepat sasaran. Rekomendasi menarik kembali pemberian bantuan dan menyetorkan ke kas daerah belum ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Belanja Daerah TA 2011 17) Kasus ketekoran kas sebesar Rp9,533 miliar pada Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara per tanggal 16 November 2011 yang belum dikembalikan ke kas daerah. Rekomendasi menyetorkan ke kas daerah sebesar Rp9,533 miliar belum ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Belanja Infrastruktur Jalan Dan Jembatan TA 2008 Dan 2009 18) Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan dan Pemeliharaan Berkala Jalan TA 2008 dan 2009 tidak sesuai kontrak yang merugikan keuangan daerah sebesar Rp7,586 miliar dan berpotensi merugikan keuangan daerah sebesar Rp11,224 miliar. Kerugian keuangan daerah sebesar Rp7,586 miliar ditindak lanjuti baru sebatas perintah setor dari Kadis Bina Marga kepada rekanan, sementara potensi kerugian keuangan daerah sebesar Rp11,224 miliar telah ditindaklanjuti dengan setoran ke kas daerah sebesar Rp1,387 miliar 19) Peningkatan Jalan Provinsi Jurusan Tomok-Onan Runggu-Nainggolan tidak sesuai spesifikasi teknis kontrak merugikan keuangan daerah sebesar Rp4,981 miliar dan berpotensi merugikan keuangan daerah sebesar Rp989,258 juta Perintah kepada Kepala Dinas Bina Marga untuk menyetor kerugian keuangan daerah dan mempertanggung jawabkan atau menyetor potensi kerugian keuangan daerah ke kas daerah belum ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. 20) Peningkatan Jalan Provinsi Jurusan Jembatan Merah-Muara Soma-Simpang Gambir tidak sesuai spesifikasi teknis kontrak dan merugikan keuangan daerah sebesar Rp3,072 miliar ternyata baru ditindaklanjuti dengan setoran ke kas daerah sebesar Rp50 juta. 21) Peningkatan Jalan Provinsi Jurusan Dolok Sanggul-Batas Tapanuli Tengah tidak sesuai spesifikasi teknis kontrak merugikan keuangan daerah sebesar Rp1,218 miliar dan berpotensi merugikan keuangan daerah sebesar Rp1,125 miliar baru ditindaklanjuti dengan setoran ke kas daerah sebesar Rp9,632 juta. Pemerintah Kabupaten Asahan LKPD 2011 1) Dana bergulir sebesar Rp339,050 juta dan piutang retribusi saluran air dan riol PDAM Silaupiasa sebesar Rp2,137 miliar, berpotensi tidak tertagih. Rekomendasi kepada Bupati agar memerintahkan kepada Kepala Dinas Koperasi dan UKM beserta tim Pokja mengupayakan dana bergulir yang menunggak dan memerintakan kepada Kepala DPPKA melakukan penagihan piutang retribusi saluran air dan riol PDAM Silaupiasa sebesar Rp2,137 miliar kepada PDAM Silaupiasa ternyata belum ditindaklanjuti. LKPD 2009 2) Pelaksanaan Pekerjaan Beberapa Kegiatan Belanja Modal dilaksanakan tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam kontrak sebesar Rp2,438 miliar dan jaminan pelaksanaan belum dipungut sebesaar Rp129,863 juta. Rekomendasi kepad Bupati memproses penyelesaian indikasi kerugian daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebesar Rp2,438 miliar baru ditindaklanjuti dengan setoran ke kas daerah sebesar Rp5,00 juta sedangkan jaminan pelaksanaan sebesar Rp129,863 juta sudah dicarkan. LKPD 2008 3) Pemerintah Kabupaten Asahan belum menerima laporan pertanggungjawaban dana hibah sebesar Rp17,930 miliar dan sebesar Rp1,900 miliar belum digunakan oleh penerima hibah. Rekomendasi agar memerintahkan PPK dan struktur terkait segera meminta pihak penerima dana hibah untuk menyerahkan laporan pertanggungjawaban dana hibah telah ditindaklanjuti, namun belum ada klarifikasi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Sementara perintah menarik kembali kelebihan dana yang tidak terserap belum ada keterangan penyelesaian tindak lanjutnya. Belanja Daerah TA 2007-2008 4) Kasus kelebihan pembayaran dan kekurangan pekerjaan atas beberapa paket pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum serta denda keterlambatan yang belum dipungut TA 2007 dan 2008 senilai Rp3,621 miliar ternyata baru ditindaklanjuti dengan setoran ke kas daerah sebesar Rp30,800 juta. 5) Kasus beberapa Paket Pekerjaan pada program pembangunan jalan tahun 2008 kekurangan Pekerjaan Sebesar Rp1,068 miliar baru ditindaklanjuti dengan setoran sebesar Rp10 juta.

593

c.

d.

594

Pemerintah Kabupaten Batubara LKPD 2010 1) Penerima Bantuan atas Belanja Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana sebesar Rp2,374 miliar. Rekomendasi menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan bukti penggunaan dana ternyata belum ditindaklanjuti. LKPD 2009 2) Penerima Bantuan atas Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Belum Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Sebesar Rp10,271 miliar. Rekomendasi menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan bukti penggunaan dana ternyata belum ditindaklanjuti. LKPD 2008 3) Terjadi Indikasi Kerugian Daerah atas Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Tahun Anggaran 2008 pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Sebesar Rp1,059 miliar. Rekomendasi perjalanan dinas fiktip sebesar Rp114,820 juta disetor ke kas daerah telah ditindaklanjuti sebesar Rp61,240 juta; mempertanggungjawabkan perjalanan dinas fiktip sebesar Rp944,750 juta telah ditindaklanjuti sebesar Rp503,600 juta; dan melengkapi belanja perjalanan dinas sebesar Rp144,910 belum ditindaklanjuti dengan pertanggungjawaban. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang LKPD 2011 1) Realisasi Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD sebesar Rp2,126 miliar tidak dapat diyakini kewajarannya. Rekomendasi memerintahkan Inspektorat Kabupaten Deli Serdang untuk melakukan pengecekan atas pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas di Sekretariat DPRD yang tidak dapat diyakini kebenarannya sebesar Rp2,126 miliar belum ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. LKPD 2010 2) Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Cipta Karya dan Pertambangan tidak melakukan pemungutan PPN atas pembayaran kontrak upah borongan pekerjaan dan sewa alat berat pada kegiatan swakelola sebesar Rp4,449 miliar. Rekomendasi kepada Bendahara Pengeluaran Dinas PU dan Dinas Cipta Karya dan Pertambangan untuk segera melakukan pemungutan PPN dalam setiap pembayaran atas kontrak upah borongan pekerjaan swakelola dan menyetorkan ke kas negara belum ditindaklanjuti. Kasusnya, sedang dalam proses Pengadilan Tipikor di Medan. LKPD 2008 3) Terdapat kekurangan fisik dan pemahalan harga pekerjaan swakelola Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum yang merugikan keuangan daerah Rp218,938 juta dan berpotensi merugikan keuangan daerah sebesar Rp2,124 miliar. Rekomendasi mempertanggung jawabkan kerugian keuangan daerah sebesar Rp218,938 juta dengan menarik kembali dan menyetorkan ke kas daerah dan mempertanggungjawabkan potensi kerugian daerah sebesar Rp2,124 miliar dengan memperhitungkan pembayaran kepada rekanan atau menarik kembali dan menyetorkan ke kas daerah belum ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Kasusnya sedang diproses di Pengadilan Tipikor Medan. 4) Pekerjaan Hotmix pada ruas jalan yang sama dilaksanakan tumpang tindih antara pekerjaan swakelola dan kontraktual, sehingga berpotensi merugikan keuangan daerah sebesar Rp1,860 miliar. Rekomendasi mempertanggungjawabkan potensi kerugian daerah sebesar Rp1,860 miliar dengan menyetorkannya ke kas daerah atau tidak melakukan pembayaran kepada rekanan swakelola belum ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Kasusnya sedang diproses di Pengadilan Tipikor Medan LKPD 2007 5) TKI Pimpinan dan Anggota DPRD dan Piutang DO Pimpinan DPRD Kabupaten Deli Serdang yang Diberikan TA 2006 sebesar Rp3,157 miliar belum dicatat sebagai piutang dalam neraca daerah TA 2008. Rekomendasi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang menyetorkan kembali TKI dan DO yang telah diterima ke Kas Umum Daerah dengan cara sekaligus atau mengangsur setiap bulan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa bakti sebagai anggota DPRD periode 2004 sampai dengan tahun 2009 baru ditindaklanjuti sebesar Rp132,340 juta.

e.

f.

g.

Belanja Daerah TA 2007 Dan 2008 6) Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang senilai Rp224,718 miliar melanggar ketentuan dan tidak mengacu pada APBD. Rekomendasi BPK kepada DPRD Kabupaten Deli Serdang meminta pertanggungjawaban Bupati atas terjadi kegiatan oleh pihak ketiga yang dilaksanakan tanpa melalui prosedur APBD pada tahun 2007 sebesar Rp224,718 miliar pada Dinas Pekerjaan Umum, di antaranya sebesar Rp32,840 miliar untuk kegiatan pemeliharaan jalan belum ditindaklanjuti. Kasusnya, saat ini sedang diproses di Pengadilan Tipikor Medan. 7) Pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan secara swakelola pada TA 2007 oleh Dinas Pekerjaan Umum tidak sesuai dengan ketentuan dan dokumen pembayaran yang berpotensi merugikan keuangan daerah senilai Rp1,884 miliar. Rekomendasi mempertanggung jawabkan kerugian keuangan daerah sebesar Rp517,366 jutar dengan menyetor ke kas daerah dan mempertanggungjawabkan potensi kerugian daerah sebesar Rp1,366 miliar dengan memperhitungkan pembayaran kepada rekanan atau menarik kembali dan menyetorkan ke kas daerah telah ditindaklanjuti dengan melakukan perhitungan/pemotongan pembayaran kepada rekanan. Namun, BPK belum menyatakan sesuai rekomendasi dan bahan kasusnya, kini sedang diproses di Pengadilan Tipikor Medan. Pemerintah Kabupaten Langkat LKPD 2008 1) Kasus Pelaksanaan Pekerjaan Pada Dinas Pekerjaan Umum yang tidak sesuai dengan kontrak sebesar Rp1,062 miliar baru ditindaklanjuti dengan setoran sebesar Rp123,767 juta sehingga sisa kerugian sebesar Rp939,046 juta. LKPD 2007 2) Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2007 tidak dapat mempertanggungjawabkan dana senilai Rp7,225 miliar. Rekomendasi menyetor kembali sisa dana yang belum dipertanggung jawabkan senilai Rp2,225 miliar ke Kas Daerah telah ditindaklanjuti dengan setoran sebesar Rp700,484 juta sehingga sisa kerugian sebesar Rp1,524 miliar. Pemerintah Kabupaten Simalungun LKPD 2009 1) Kasus Bantuan Sosial diberikan secara terus menerus kepada penerima bantuan yang sama serta Bantuan Sosial kepada organisasi kemasyarakatan minimal sebesar Rp1,105 miliar dan partai politk sebesar Rp709,99 juta belum dipertanggungjawabkan belum ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. 2) Kasus Kemahalan Pengadaan Mobiler pada Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun yang berindikasi kerugian daerah minimal sebesar Rp981,166 juta dan keterlambatan yang belum dikenakan sanksi denda sebesar Rp141,21 juta belum ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. LKPD 2008 3) Pengeluaran Biaya Langsung Personil sebesar Rp1.012 miliar tidak dapat diyakini kewajarannya dan pembebanan biaya langsung non personil (Direct Reimbursable Cost) sebesar Rp22,10 juta merugikan keuangan daerah Hasil perhitungan dari sebagian dinas-dinas terkait belum seluruhnya diterima dan baru ada penyetoran ke kas daerah sebesar Rp18,79 juta. 4) Kasus Bantuan Sosial kepada Organisasi Kemasyarakatan sebesar Rp1,076 miliar dan kepada Partai Politik sebesar Rp720,00 juta belum dipertanggungjawabkan penggunaannya belum ditindak lanjuti sebagaimana mestinya. Pemerintah Kota Binjai LKPD Tahun 2010 1) Pekerjaan Swakelola pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp1,322 miliar berindikasi fiktif. Rekomendasi Walikota selaku PKPKD untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian pada pengelolaan kas SKPD dan segera memproses indikasi kerugian daerah atas penyalahgunaan dana sebesar Rp1,322 miliar ternyata belum ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. LKPD Tahun 2009 2) Kasus Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola pada Dinas Pekerjaan Umum TA 2009 senilai Rp8,731 miliar tidak diyakini kewajarannya ternyata belum ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

595

h.

596

LKPD Tahun 2008 3) Pengembalian TKI Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD TA 2006 sebesar Rp2,473 miliar belum diselesaikan. Rekomendasi Sekretaris DPRD segera menagih kelebihan pembayaran TKI dan BPO yang belum dilunasi oleh pimpinan dan anggota DPRD telah ditindaklanjuti sebesar Rp89,025 juta atau masih tersisa sebesar Rp2,443 miliar. Pelaksanaan Belanja Daerah TA 2007 Dan 2008 4) Pelaksanaan pekerjaan perkerasan aspal tidak sesuai dengan kontrak sehingga merugikan keuangan daerah sebesar Rp2,591 miliar. Rekomendasi memerintahkan pihak-pihak yang terlibat untuk menyetorkan ke kas negara/daerah atas kerugian daerah yang terjadi telah ditindaklanjuti sebesar Rp460,252 juta dan masih tersisa sebesar Rp2,131 miliar. Pemerintah Kota Medan LKPD 2010 1) Realisasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial belum dipertanggung jawabkan minimal sebesar Rp15,113 miliar dan diduga fiktif minimal sebesar Rp441,500 juta. Rekomendasi memerintahkan Kepala Bagian Umum, Kepala Bagian Agama dan Pendidikan, serta Kepala Bagian Administrasi Kemasyarakatan untuk melakukan verifikasi dan klarifikasi kebenaran penggunaan bantuan sosial dan hibah kepada penerima sebesar Rp15,113 miliar baru sebatas perintah Walikota tanggal 23 Juni 2011. Sedangkan rekomendasi memerintahkan Kepala Bagian Umum serta Kepala Bagian Agama dan Pendidikan untuk memproses pengembalian bantuan sosial yang diduga fiktif sebesar Rp441,500 juta baru disetor sebesar Rp50,000 juta. LKPD 2009 2) Pemahalan Harga Pengadaan Paket Lelang Lebaran dan Natal yang berindikasi kerugian daerah minimal sebesar Rp1,040 miliar. Rekomendasi memerintahkan Sekretaris Daerah untuk memproses pengembalian kelebihan pembayaran minimal sebesar Rp1,040 miliar untuk disetorkan ke Kas Daerah baru ditindaklanjuti sebatas perintah Walikota tangal 30 September 2010. 3) Proses Pengadaan Aspal Dinas Bina Marga Kota Medan sebesar Rp7,690 miliar tidak sesuai ketentuan yang berindikasi merugikan keuangan daerah sebesar Rp1,114 miliar. Perintah kepada Kepala Dinas Bina Marga untuk memproses pengembalian kelebihan pembayaran sebesar Rp1,114 miliar telah ditindaklanjuti dengan setoran sebesar Rp200,00 juta. LKPD 2008 4) Kasus penyalahgunaan penggunaan Dana Kapitasi Askes sebesar Rp912,642 juta untuk pengembalian Sisa Kas Dinas Kesehatan Kota Medan TA 2008 dan Penyetoran Pajak ke Kas Negara telah dilaporkan oleh BPK kepada aparat penegak hukum dengan Surat BPK No.52/S/XVII-MDN/08/2009 dan telah ada keputusan pengadilan. Namun, pengembalian kerugian keuangan daerah ke kas daerah belum diketahui tindak lanjutnya. 5) Kasus PPh Pasal 21 yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan sebesar Rp414,056 juta belum disetor ke Kas Negara telah dilaporkan oleh BPK kepada aparat penegak hukum dengan Surat BPK No.52/S/XVIIMDN/08/2009 dan telah ada keputusan pengadilan. Namun, pengembalian kerugian keuangan daerah ke kas daerah belum diketahui tindak lanjutnya. 6) Kasus pengelolaan Reklame dan Pemakaian Kekayaan Daerah di Wilayah Kota Medan melanggar ketentuan sehingga merugikan daerah minimal sebesar Rp18,423 miliar telah ditindaklanjuti dengan setoran ke kas daerah sebesar Rp1,257 miliar dan kasusnya sudah ditangani APH. LKPD 2007 7) Kasus pengeluaran Dana Kelancaran Tugas untuk Muspida sebesar Rp702,000 juta yang merugikan keuangan daerah telah dimintakan persetujuan BPK untuk usul penghapusan karena anggota Muspida tersebut sudah tidak menjabat lagi. 8) Kasus kelebihan pembayaran minimal sebesar Rp822,164 juta dan barang belum diterima senilai Rp7,250 juta, serta Biaya Manuskrip Sejarah Islam sebesar Rp540,000 juta belum bisa diyakini kewajarannya yang melibatkan pengusaha swasta CV Green sedang ditangani aparat penegak hukum. LKPD 2006 9) Kasus pemberian Bantuan Keuangan Kepada Organisasi Profesi dan Organisasi Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah sebesar Rp6,428 miliar tidak sesuai peruntukan dan tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang lengkap

h.

telah ditindak lanjuti sebatas surat perintah dan tegoran Walikota dan upaya pengembalian kepada pihak terkait, sehingga belum sesuai rekomendasi. Belanja Daerah Tahun 2007 dan 2008 10) Dinas Bina Marga Kota Medan belum sepenuhnya melaksanakan pekerjaan jalan sesuai spesifikasi kontrak senilai Rp1,942 miliar dan kelebihan pembayaran senilai Rp440,453 juta. Rekomendasi memerintahkan PPK memperbaiki segmen jalan yang tidak memenuhi spesifikasi kontrak atau mencairkan jaminan pemeliharaan belum ditindaklanjuti sebagaimana mestinya dan kekurangan tebal lapis aspal beton senilai Rp440,453 juta telag ditindaklanjuti dengan setoran ke kas daerah sebesar Rp124,922 juta. 11) Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengelolaan Barang Atas Belanja Persediaan Alat-Alat Listrik dan Elektronika pada Dinas Pertamanan Kota Medan TA 2006 dan 2007 tidak tertib, terdapat kekurangan fisik barang sebesar Rp5,852 miliar, memboroskan keuangan daerah minimal sebesar Rp2,165 miliar dan pemakaian barang persediaan sebesar Rp1,285 miliar tidak diyakini kebenarannya. Rekomendasi meminta pertanggungjawaban Kepala Dinas Pertamanan atas kerugian keuangan daeran sebesar Rp2,165 miliar belum ditindaklanjuti. Sedangkan kekurangan fisik barang sebesar Rp5,852 miliar setelah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat hanya sebesar Rp480,727 juta dan denda keterlambatan sebesar Rp497,678 juta telah disetorkan ke Kas Daerah. Pendapatan Asli Daerah Tahun 2009 dan 2010 12) Pengelolaan Retribusi Pelayanan Kebersihan tidak tertib sehingga terdapat tunggakan yang belum didata sebesar Rp778,196 juta dan tunggakan Tahun 2009 dan 2010 (s.d. Juni) sebesar Rp4,173 miliar belum dipertanggungjawabkan serta di antaranya dikuasai oknum pegawai sebesar Rp212,857 juta Rekomendasi minta hasil perhitungan Retribusi Pelayanan Kebersihan dan memproses penyetoran ke Kas Daerah serta memproses pengembalian uang setoran Retribusi Kebersihan baru sebatas tegoran dan pengembalian secara bertahap. 13) Pemerintah Kota Medan kurang menerima pendapatan atas Retribusi Izin Pemakaian Kekayaan Daerah minimal sebesar Rp577,863 juta. Rekomendasi melalui Sekretaris Daerah Kota Medan untuk menagih kekurangan penetapan Retribusi Perpanjangan HPL yang dikelola oleh Bidang Aset sebesar Rp577,863 juta baru ditindaklanjuti sebesar Rp29,347 juta dan sanksi tegas kepada PT OIM untuk menyetorkan kewajibannya yang belum disetor sebesar Rp1,690 miliar mendapat perlawanan hukum dari PT OIM kepada Pemko Medan tanggal 17 Nopember 2011. Pemerintah Kota Pematang Siantar LKPD 2010 1) Pelaksanaan Program Pembangunan Partisipatif Pedesaan/ Perkotaan berindikasi merugikan keuangan daerah sebesar Rp1,122 miliar. Rekomendasi memproses pengembalian kelebihan pembayaran atas pemahalan harga coneblock dan upah tenaga kerja tersebut telah ditindaklanjuti dengan setoran ke kas daerah sebesar Rp131,649 juta sehingga masih tersisa sebesar Rp991,027 juta belum ditindak lanjuti. LKPD 2009 2) Kasus Hasil Kegiatan Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum tidak bermanfaat dan berindikasi merugikan keuangan daerah sebesar Rp1,514 miliar ternyata TPKN belum memproses indikasi kerugian daerah yang disebabkan oleh kelalaian pengguna barang/ jasa. 3) Kasus indikasi pemahalan harga paket-paket pekerjaan hotmix pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Pematangsiantar minimal sebesar Rp11,408 miliar dan di antaranya sebesar Rp1,418 miliar mengalami kesalahan perancangan ternyata TPKN belum memproses pengembalian pemahalan harga pekerjaan hotmix sebesar Rp11,408 miliar sesuai ketentuan. LKPD 2008 4) Kasus Ruilslagh (tukar menukar) Aset Pemerintah Kota Pematangsiantar dengan aset pihak ketiga berpotensi merugikan keuangan daerah minimal sebesar Rp14,652 miliar yang direkomendasikan dilakukan kaji ulang ternyata telah dibatalkan pelaksanaannya oleh Pemkot Pematangsiantar. Namun, kasusnya belum dinyatakan selesai oleh BPK RI. 5) Kasus Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp1,058 miliar untuk Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga tidak sesuai peruntukan. Rekomendasi membatalkan pelunasan ketekoran kas sebesar Rp1,058 miliar

597

9.

598

tersebut dan tetap melakukan proses TP/TGR terhadap bendahara pengeluaran terkait ternyata belum ditindaklanjuti. Kasusnya, sedang ditangani oleh KPK. 6) Penyajian Kerugian Daerah atas Panjar Kerja pada Bagian Bina Sosial Sekretariat Daerah sebesar Rp4,584 miliar sebagai TGR dalam Neraca per 31 Desember 2008 belum didukung dengan SKTJM ataupun SK Pembebanan BPK RI menyarankan agar Walikota Pematangsiantar memerintahkan TPKN segera memproses pengembalian ganti rugi keuangan daerah sebesar Rp5,643 miliar dan menetapkan statusnya belum ditindaklanjuti. Kasusnya, sedang ditangani oleh KPK. LKPD 2007 7) Belanja Bahan Bakar Minyak pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2007 Sebesar Rp2,105 miliar tidak dapat diyakini kewajarannya dan di antaranya sebesar Rp657,677 juta berpotensi untuk disalahgunakan. Pemerintah kota Pematang Siantar telah menyampaikan bukti-bukti belanja BBM pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan namun tidak disertai verifikasi mengenai keabsahan bukti dan nilainya oleh Inspektorat dan belum ada pengembalian kerugian ke kas daerah LKPD 2005 8) Kasus Panjar dan Kekurangan Kas pada Bendaharawan Umum Daerah sebesar Rp8,652 miliar yang belum dipertanggung jawabkan. Rekomendasi menyetorkan kembali dana-dana yang telah diterimanya ke kas daerah dan meminta majelis TPTGR mempercepat proses penyelesaian kekurangan kas tersebut belum ditindaklanjuti karena sedang proses hukum KPK. Pelaksanaan Belanja TA 2007 9) Kasus Pengelolaan Kegiatan Swakelola pada Dinas Pekerjaan Umum TA 2007 sebesar Rp14,734 miliar tidak tertib dan tidak diyakini kebenarannya Rekomendasi Walikota Pematangsiantar kepada Kepala Dinas PUK, Panitia Pengadaan Barang, Pejabat Pembuat Komitmen swakelola, Bendahara Pengeluaran Dinas PUK, dan atasan langsungnya atas kesalahan secara bersama-sama melakukan pengeluaran dan pertanggungjawaban atas dana swakelola yang tidak sesuai dengan ketentuan tentang pengelolaan keuangan daerah serta memerintahkan pihak-pihak tersebut untuk mempertanggung jawabkan semua pengeluaran senilai Rp14,734 miliar belum ditindaklanjuti karena sedang proses hukum KPK. Provinsi Sumatera Barat a. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat LKPD Tahun 2007 1) Kasus kekurangan fisik pekerjaan pada Dinas Prasarana Jalan Provinsi sebesar Rp1.295,08 juta. Rekomendasi memerintahkan Kepala Dinas Prasarana Jalan untuk menagih kelebihan pembayaran kepada rekenan sebesar Rp1.295.08, juta dan kemudian disetorkan ke kas daerah telah ditindaklanjuti sebesar Rp280,64 juta sehingga masih sisa Rp837,52 juta. Sementara rekomendasi menyerahkan permasalahan ini ke pihak penyidik untuk dilakukan proses hukum selanjutnya belum ditindaklanjuti. 2) Kasus kewajiban pajak sebesar Rp572,05 juta belum disetor ke Kas Negara. Rekomendasi kepada Gubernur Sumatera Barat agar Pemegang Kas pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat segera menyetor Pajak Negara yang terhutang ke Kas Negara sebesar Rp572,05 juta ternyata belum ditindaklanjuti. 3) Kasus sisa UUDP TA 2005 sebesar Rp1.352.55 juta belum disetorkan ke Kas Daerah Rekomendasi kepada Gubernur Sumatera Barat agar Para pihak yang terlibat dengan pengeluaran anggaran supaya dalam melaksanakan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan dan mempertanggungjawabkan sisa UUDP sebesar Rp1.352 juta dengan menyerahkan bukti-bukti pengeluaran atau menyetorkan ke kas daerah telah ditindaklanjuti dengan setoran ke kas daerah sebesar Rp998,58 juta, sehingga masih kurang setor sebesar Rp353,96 juta. Belanja Daerah Tahun 2012 4) Kasus KONI Provinsi Sumatera Barat belum mempertanggung jawabkan Dana Hibah Tahun 2012 sebesar Rp10.713,97 juta. Rekomendasi memerintahkan KONI Provinsi Sumatera Barat untuk segera mempertanggungjawabkan Dana Hibah Tahun 2012 sebesar Rp10.713,97

b.

c.

d.

juta dan apabila sampai dengan tanggal 15 Januari 2013, KONI belum bisa mempertang gungjawabkan maka dana sebesar tersebut segera disetorkan kembali ke Kas Daerah ternyata belum ditindaklanjuti. Kabupaten Pasaman LKPD Tahun 2011 1) Kasus Pemberian Bantuan Sosial sebesar Rp1.394,96 juta tidak sesuai ketentuan. Rekomendasi kepada Bupati Pasaman agar memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Kepala DPPK, dan Bendahara Pengeluaran Bantuan dalam merealisasikan Belanja Bantuan Sosial yang tidak memedomani ketentuan belum ditindaklanjuti. LKPD Tahun 2008 2) Kasus Pengeluaran Bantuan Hibah yang belum dipertanggung jawabkan sebesar Rp1.837,75 juta, belum dilaporkan kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp106,64 juta, dan Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial yang belum didukung dengan bukti yang lengkap masing-masing sebesar Rp475,35 juta dan sebesar Rp654,47 juta. Rekomendasi menginstruksikan Para penerima bantuan hibah dan bantuan sosial supaya segera menyampaikan laporan rincian dan bukti pertanggungjawaban atas penggunaan dana bantuan yang diterimanya kepada Pemerintah Kabupaten Pasaman atau mengembalikan dana dimaksud sebesar Rp2.967,57 juta ke kas daerah telah ditindaklanjuti dengan penyerahan SPJ sebesar Rp1.519,57 juta sehingga masih dalam proses sebesar Rp1.448,00 juta. Kabupaten Pasaman Barat LKPD Tahun 2008 1) Biaya Langsung Personil dan Non Personil pada Pengadaan Jasa Konsultansi di beberapa satuan kerja tidak didukung audited payroll sebesar Rp2.215,94 juta dan bukti pertanggungjawaban atas pengeluaran yang sebenarnya (at cost) sebesar Rp1.104,96 juta. Rekomendasi memerintahkan Pengguna Anggaran pada SKPD terkait untuk meminta rekanan melengkapi bukti-bukti pengeluaran Biaya Langsung Non Personil sebesar Rp1.104.962.750 atau menyetor ke kas daerah belum ditindaklanjuti semestinya. Belanja Daerah TA 2012 2) Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Tahun 2009 tidak sesuai ketentuan dan berindikasi kerugian keuangan daerah sebesar Rp1.118,95 juta dan Pajak atas Perencanaan DAK Bidang Pendidikan Tahun 2009 belum disetor ke kas negara sebesar Rp52,398 juta. Rekomendasi mengenakan sanksi kepada pihak-pihak terkait yang melanggar ketentuan dan/atau digunakan untuk kepentingan pribadi serta menyetor indikasi kerugian keuangan daerah ke kas daerah dan pajak negara ke kas Negara belum ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Kabupaten Pesisir Selatan LKPD Tahun 2011 1) Pengelolaan Investasi Non Permanen Dalam Bentuk Dana Kredit Perekonomian Rakyat (K-PER) TA 2011 tidak tertib dan Tunggakan sebesar Rp2.471,71 juta serta dana yang belum digulirkan kembali pada rekening penampungan sebesar Rp1.863,54 juta. Rekomendasi memerintahkan Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah dan Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar agar lebih proaktif dalam melakukan koordinasi dengan bank pelaksana dalam hal penagihan tunggakan serta penyaluran kembali investasi dana bergulir masih dalam proses penagihan kepada nasabah yang terindikasi macet. 2) Sisa UUDP Tahun 2006 terlambat disetor sebesar Rp5.478,81 juta dan belum disetor pemegang kas sebesar Rp628,59 juta. Rekomendasi kepada Pemegang Kas dan Pembantu Pemegang Kas supaya segera menyetorkan sisa UUDP sebesar Rp628,59 juta ke Kas Daerah yang terdiri dari sisa UUDP pada Pembantu Pemegang Kas Pemerintah Nagari sebesar Rp94,85 juta dan para Pemegang Kas Pemerintah Wilayah Kecamatan sebesar Rp30,947 juta dan menyetorkan ke Kas Negara sebesar Rp522,79 juta oleh Pemegang Kas belum seluruhnya ditindaklanjuti. Pembantu Pemegang Kas Pemerintah Nagari telah mengembalikan sebesar Rp13,81 juta dan tersisa Rp81,04 juta, namun yang bersangkutan telah melaksanakan proses pengadilan dengan menjalani hukuman 1 tahun 3 bulan. Atas hal tersebut TPKN/D telah mengajukan proses usul pemutihan kepada BPK RI.

599

c.

600

Kabupaten Solok Selatan LKPD Tahun 2011 1) Jaminan pelaksanaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pendidikan sebesar Rp3.321,06 juta belum dicairkan. Rekomendasi menginstruksikan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Pendidikan dan PPK terkait untuk menagih pencairan jaminan pelaksanaan kepada lembaga yang mengeluarkan sertifikat jaminan pelaksanaan sebesar Rp1.319,37 juta belum ditindaklanjuti. 2) Sisa Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) TA 2011 sebesar Rp10,71 miliar belum disetorkan ke kas negara. Rekomendasi kepada kepada Kepala DPPKAD Kabupaten Solok Selatan selaku Bendahara Umum Daerah mengembalikan sisa DPPID ke Kas Negara ternyata belum ditindaklanjuti. LKPD Tahun 2009 3) Ketekoran Kas pada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Tahun 2009 sebesar Rp8.425,82 juta dan Tahun 2008 sebesar Rp7.308,10 juta berindikasi merugikan keuangan daerah. Rekomendasi memerintahkan kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Tahun 2009 untuk mempertanggungjawabkan kekurangan kas dengan cara menyetorkan kembali ke kas daerah sebesar Rp15.733,92 juta belum ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. 4) Ketekoran Kas pada Bendahara Pengeluaran DPPKAD Tahun 2009 sebesar Rp3.481,11 juta berindikasi merugikan keuangan daerah. Rekomendasi memerintahkan kepada Bendahara Pengeluaran DPPKAD Tahun 2009 untuk mengembalikan kekurangan kas ke kas daerah sebesar Rp3.481,11 juta belum ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. 5) Biaya Langsung Personil senilai Rp4.881,24 juta dan Non Personil senilai Rp2.458,54 juta Pekerjaan Jasa Konsultansi pada Beberapa SKPD di Kabupaten Solok Selatan tidak didukung bukti pertanggungjawaban dan terjadi kelebihan pembayaran atas biaya langsung non personil sebesar Rp53,26 juta. Rekomendasi memerintahkan Kepala SKPD terkait Sekretaris Daerah untuk melengkapi bukti-bukti pertanggungjawaban atau menyetor ke kas daerah ternyata belum dirindaklanjuti sebagaimana mestinya. LKPD Tahun 2008 6) Sisa UUDP Tahun 2008 pada Bendahara Pengeluaran SKPD sebesar Rp7.587,24 juta ternyata belum disetorkan ke Kas Daerah atau diproses melalui tuntutan perbendaharaan. 7) Realisasi Belanja Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Keolahragaan di Kabupaten Solok Selatan pada Bagian Kesra Sekretariat Daerah sebesar Rp1.004,58 juta tidak disertai dengan bukti pertanggungjawaban yang memadai dan berindikasi merugikan keuangan daerah Rekomendasi memerintahkan kepada Kepala Bagian Kesra Sekretariat Daerah dan Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk mengembalikan pencairan belanja barang dan jasa sebesar Rp353,00 juta ke kas daerah atau diproses memalui tuntutan perbendaharaan dan melengkapi surat pertanggungjawaban atas belanja kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Keolahragaan sebesar Rp650,78 juta atau menyetorkan kembali ke kas daerah belum dirindaklanjuti sebagaimana mestinya. LKPD Tahun 2006 8) Realisasi Belanja Daerah sebesar Rp7.724,38 juta pada beberapa unit kerja belum didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Rekomendasi kepada para Pemegang Kas terkait untuk mempertanggungjawabkan pengeluaran daerah serta menyampaikan bahan pertanggungjawaban secara lengkap ke Sub Bidang Verifikasi, Akuntansi, Pengawas dan Pembinaan Keuangan Daerah untuk diverifikasi sesuai dengan ketentuan belum ditindaklanjuti semestinya. 9) Sisa UUDP Tahun 2006 sebesar Rp1.503,06 juta belum disetorkan ke kas daerah. Rekomendasi kepada Pemegang Kas untuk segera menyetorkan sisa UUDP ke Kas Daerah ternyata belum ditindaklanjuti semestinya. 10) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Solok Selatan sebesar Rp2.923,54 juta belum didukung bukti kepemilikan yang sah Rekomendasi memberikan instruksi tertulis kepada Kepala BPKD supaya segera mengurus bukti kepemilikan atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Solok Selatan belum ditindaklanjuti semestinya.

d.

Belanja Daerah TA 2012 11) Beberapa item pekerjaan atas Peningkatan Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2012 tidak dilaksanakan sesuai kontrak dan berpotensi kelebihan bayar sebesar Rp1.046,62 juta. Rekomendasi untuk memperbaiki pekerjaan atau menagih kelebihan pembayaan atas kekuragan volume pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas A menyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp1.046,62 juta belum ditindaklanjuti semestinya. Belanja Daerah TA 2009 Dan 2010 12) Biaya Langsung Personil senilai Rp686,78 juta dan Non Personil senilai Rp346,94 juta pekerjaan Jasa Konsultansi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan tidak didukung bukti pertanggungjawaban dan terjadi kelebihan pembayaran atas biaya langsung non personil sebesar Rp21,08 juta. Perintah kepada Kepala Dinas PU untuk meminta rekanan melengkapi buktibukti pengeluaran Biaya Langsung Personil (BLP) sebesar Rp686,78 juta dan Biaya Langsung Non Personil (BLNP) sebesar Rp346,94 juta dan Rp21,08 juta atau menyetor ke kas daerah ternyata belum ditindaklanjuti semestinya. 13) Panjar Kegiatan pada Delapan Pemegang Kas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan belum dipertanggung jawabkan sebesar Rp5.753,31 juta dan Setoran Pajak ke Kas Negara sebesar Rp141,36 juta masih berada di tangan bendahara pengeluaran. Perintah kepada Kepala SKPD terkait untuk mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran sesuai dengan syarat sahnya suatu pertanggungjawaban atau jika tidak dapat mempertanggungjawabkan supaya segera mengembalikan dana tersebut sebesar Rp5.894,67 juta ke kas daerah ternyata belum ditindaklanjuti semestinya. 14) Pencairan SP2D melebihi pagu anggaran sebesar Rp3.671,54 juta dan terdapat indikasi penyalahgunaan keuangan daerah pada sekretariat daerah sebesar Rp1.434,10 juta serta pencairan dana kas daerah tidak melalui mekanisme keuangan daerah sebesar Rp10.757,99 juta. Rekomendasi kepada Bendahara Pengeluaran Sekretaris Daerah untuk mempertanggungjawabkan atau menyetorkan sisa uang daerah sebesar Rp1.434,10 juta ke kas daerah belum ditindaklanjuti semestinya. Kota Bukittinggi LKPD Tahun 2011 1) Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Hibah Tahun 2011 sebesar Rp5.175,89 juta belum dipertanggungjawabkan dan pemberian belanja bantuan sosial minimal sebesar Rp1.957,87 juta tidak sesuai ketentuan. Rekomendasi kepada Kepala DPKAD memerintahkan Bendahara Bantuan untuk segera meminta pertanggungjawaban kepada para Penerima Hibah dan Bantuan Sosial yang tidak memperhatikan ketentuan LKPD Tahun 2010 2) Dana Hibah dan Bantuan Sosial Kota Bukittinggi Tahun 2010 sebesar Rp11.192,86 juta belum ditindaklanjuti semestinya. Rekomendasi memerintahkan Kepala DPKAD supaya Bendahara Pengeluaran DPKAD segera meminta Laporan Pertanggungjawaban kepada penerima bantuan keuangan organisasi kemasyarakatan sebesar Rp11.192,86 juta belum ditindaklanjuti semestinya. LKPD Tahun 2009 3) Realisasi belanja Bantuan Sosial ormas dan perorangan belum dilengkapi bukti pertanggungjawaban yang sah sebesar Rp3.170,93 juta. Rekomendasi kepada Bendahara Bantuan Sosial Kota Bukittinggi segera meminta bukti pertanggungjawaban belanja bansos kepada organisasi dan kemasyarakatan dan perorangan sebesar Rp3.170,93 juta atau menyetor ke Kas daerah telah ditindaklanjuti dengan penyerahan bukti pertanggungjawaban sebesar Rp530,77 juta dan masih tersisa sebesar Rp2.640,16 juta. LKPD Tahun 2008 4) Biaya Langsung Personil dan Non Personil pada Pengadaan Jasa Konsultansi Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan dan Kantor Lalu Lintas Angkutan Jalan tidak didukung audited payroll dan bukti pertanggungjawaban atas pengeluaran yang sebenarnya (at cost) sebesar Rp1.120,83 juta. Rekomendasi kepada Para Pengguna Anggaran SKPD agar meminta rekanan melengkapi Audited Payroll atas biaya langsung dan bukti bukti pengeluaran biaya langsung non personil sebesar Rp1.120,83 juta atau menyetor ke kas daerah baru ditindaklanjuti sebatas Surat Pernyataan Kadis Kesehatan Kota No.440/1361/VIII/2011 Tgl 5 Agustus 2011.

601

5)

e.

f.

602

Realisasi belanja Bantuan Sosial belum dilengkapi bukti pertanggung jawaban yang sah sebesar Rp1.795,84 juta. Rekomendasi kepada Walikota Bukittinggi agar memerintahkan Bendahara Bantuan Sekretariat Daerah untuk segera melengkapi bukti pertanggungjawaban belanja bantuan sosial sebesar Rp1.795,84 juta baru ditindaklanjuti dengan penyerahan bukti sebesar Rp660,06 juta. LKPD Tahun 2007 6) Pengeluaran Belanja Bantuan Sosial dan Organisasi Kemasyarakatan pada Pemerintah Kota Tahun 2007 sebesar Rp1.165,41 juta belum didukung dengan bukti bukti yang lengkap. Rekomendasi baru ditindaklanjuti sebatas surat teguran dari Sekretaris Daerah kepada Kepala Bagian Keuangan supaya memerintahkan para penerima bantuan mempertanggungjawabkan penggunaan dana bantuan social yang diterimanya. Belanja Daerah TA 2012 7) Sisa Uang Muka sebesar Rp1.593,92 juta dan Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp497,20 juta pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Parkir yang putus kontrak belum diterima. Rekomendasi menarik pengembalian sisa uang muka dan mencairkan jaminan pelaksanaan pada BRI Kantor Cabang Fatmawati Jakarta Selatan ternyata belum ditindaklanjuti semestinya. Kota Padang LKPD Tahun 2008 1) Pemberian Biaya Pungut Untuk Kegiatan Penagihan PAD dan PBB lebih tinggi dari ketentuan sebesar Rp3.087,45 juta dan berindikasi merugikan keuangan daerah sebesar Rp2.499,45 juta. Rekomendasi memerintahkan Kepala Dinas Pendapatan Kota Padang untuk menyetorkan kelebihan upah pungut PAD ke kas daerah sebesar Rp529,046 juta dan kelebihan upah pungut PBB sebesar Rp1.650,17 juta, PT KAI sebesar Rp5,26 juta, PT Pelindo sebesar Rp4,27 juta, PT Semen Padang sebesar Rp55,26 juta ke kas daerah serta KP PBB, PPAT, dan BPN untuk mengembalikan upah pungut BPHTB masing-masing sebesar Rp78,59 juta, Rp98,24 juta dan Rp78,59 juta telah dinyatakan sesuai rekomendasi oleh BPK meskipun baru sebatas Surat Perintah Walikota No. 700.85/4.d.e.f./PT/Insp-VIII/2009 tgl 7 Agustus 2009 2) Belanja Bantuan Sosial tanpa bukti pendukung sebesar Rp21,30 juta, dan belum dilengkapi dengan bukti pendukung minimal sebesar Rp10.563,53 juta. Rekomendasi memerintahkan Kepala Satuan kerja Pengelola Bantuan Sosial supaya meminta laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada penerima bantuan sebesar Rp10.563,53 juta atau mengembalikan ke kas daerah ditindaklanjuti baru sebatas surat teguran Walikota kepada Kepala Bagian Bina Sosial, Kepala Bagian P3OR dan Kepala Kantor Kesbangpol tgl 7 Agustus 2009. Belanja Daerah TA 2012 3) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Tahun 2012 belum dipertanggung jawabkan minimal sebesar Rp15.436.45 juta. Rekomendasi memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala SKPD/ Kepala Bagian pengelola bantuan yang tidak optimal dalam menagih bukti pertanggungjawaban kepada penerima hibah dan Bansos belum diketahui tindak lanjutnya. 4) Mekanisme Verifikasi atas Pembayaran Tunjangan Sertifikasi Guru TA 2012 tidak optimal berpotensi merugikan keuangan daerah sebesar Rp9.133,04 juta. Rekomendasi meminta pengembalian atas keterlanjuran pembayaran tunjangan sertifikasi guru minimal sebesar Rp9.133,04 juta dan membayarkan tunjangan sertifikasi guru yang tidak dibayarkan kepada guru yang berhak akibat mekanisme kompensasi minimal sebesar Rp6.967,79 juta belum diketahui tindak lanjutnya. Kota Sawahlunto LKPD Tahun 2009 1) Pengeluaran Bantuan Sosial Pemerintah Kota Sawahlunto TA 2009 sebesar Rp2.074,61 juta tidak sesuai ketentuan. Rekomendasi kepada Walikota Sawahlunto agar Sekretaris DPKD dan Bendahara Bantuan Sosial supaya menagih pertanggung jawaban Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp1.552,18 juta kepada Penerima bantuan telah ditindaklanjuti telah dipertanggung jawabkan berupa bukti-bukti pengeluaran sebesar Rp845,18 juta dan yang belum dipertanggung jawabkan dengan bukti

pendukung pertanggungjawaban sebesar Rp707,00 juta. Pengelolaan Investasi Dana Program Kemitraan sebesar Rp11.500,00 juta tidak tertib di antaranya Penurunan Nilai Investasi sebesar Rp2.499,50 juta dan Penerimaan sebesar Rp63,52 juta belum disetor ke Kas Daerah. Rekomendasi kepada Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi Pembangunan dan Kepala Bagian Keuangan selaku Pengguna Anggaran Dana Kemitraan mempertanggungjawabkan pencairan dan penggunaan Dana Kemitraan sebesar Rp11.500 juta, di antaranya pemberian pinjaman yang tanpa bunga kepada Pihak Lain sebesar Rp2.310,20 juta, menagih kelebihan dana yang diterima BDC sebesar Rp80,00 juta dan pinjaman a.n Drs. Soeparno, PR sebesar Rp60,00 juta dan penerimaan bunga dari Dana Kemitraan sebesar Rp63,53 juta untuk selanjutnya disetor ke rekening Dana Kemitraan. Pertanggungjawaban atas pencairan, penggunaan dana kemitraan sebesar Rp11.500,00 juta pada APBD Kota Sawahlunto meliputi biaya operasional LPWAL tahun 2002 s.d. 2007 Rp1.880,00 juta; biaya audit Rp50,00 juta, dan piutang kepada nasabah Rp9.570,00 juta. Sedangkan penerimaan daerah sebesar Rp63,53 juta telah disetorkan ke kas Daerah. LKPD Tahun 2007 3) Terdapat rekening penampungan akhir tahun pada Bank Nagari Cabang Sawahlunto yang tidak dilaporkan sebagai rekening kas daerah sebesar Rp3.630,03 juta. Rekomendasi kepada Walikota agar meminta kepada pihak Bank Nagari untuk menutup rekening penampungan dan memindahkan saldonya ke rekening kas daerah belum ditindaklanjuti semestinya. Belanja Daerah TA 2012 4) Sepuluh organisasi mendapat bantuan hibah sebesar Rp4.697,56 juta berturutturut, 21 penerima hibah sebesar Rp1.758,94 juta belum menyampaikan pertanggung jawaban dan sisa dana hibah sebesar Rp97,07 juta menyalahi peruntukan dan penggunaannya. Rekomendasi menagih surat pertanggungjawaban kepada penerima hibah baru sebatas surat perintah Walikota Sawahlunto kepada Ka. DPPKAD. Sementara saldo dana Bantuan Hibah sebesar Rp97,07 juta telah disetorkan ke Kas Daerah. Pengelolaan Pertambangan Batubara TA 2008-2010 5) Terdapat Enam Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Telah Melakukan Kegiatan Penambangan di Kawasan Hutan Tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan. BPK tidak memberikan rekomendasi sebagai mestinya padahal penyimpangan tersebut diduga mengandung unsur perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan negara dan menimbulkan kerusakan lingkungan. 6) Dua Belas Pemegang Izin Usaha Pertambangan di Wilayah Kota Sawahlunto kurang membayar Royalti Tahun 2008 dan 2009 sebesar Rp22.250,46 juta. Instruksi kepada Kepala Dinas Pertambangan Industri Perdagangan dan Koperasi untuk memerintahkan pimpinan 12 Pemegang Izin Usaha Pertambangan batubara supaya segera menyetorkan kewajiban royaltinya ke Kas Negara sebesar Rp22.250,47 juta telah ditindaklanjuti dengan setoran royality ke kas Negara sebesar Rp8.545,42 juta sehingga masih tersisa Rp13.705,08 juta. Provinsi Kalimantan Tengah a. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 1) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor minimal senilai Rp9.390,62 juta tidak dipungut oleh PT. Pertamina Unit Pemasaran Balikpapan Rekomendasi kepada Gubernur Kalimantan Tengah, melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah, agar meminta PT. Pertamina UP Balikpapan segera menyetor hak PPB KB Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang belum dipungut dari 129 Wajib PBB KB ke Kas Daerah telah ditindaklanjuti baru sebatas perintah Gubernur Kalimantan Tengah kepada Kepala Dipenda untuk menindak lanjutinya. Pendapatan Asli Daerah Tahun 2010 dan 2011 2) Terdapat tunggakan PKB pada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah (UPTPPD) Palangkaraya, mengakibatkan penerimaan PKB pada UPTPPD Palangka Raya kurang diterima sebesar Rp10,10 miliar pada tahun 2010 dan 2011 (sampai dengan 31 Agustus). Rekomendasi menginstruksikan Kepala Dinas Pendapatan untuk melakukan pendataan ulang terhadap WP yang menunggak dan menerbitkan Surat Tagih Pajak Daerah belum ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. 2)

10.

603

b.

c.

c.

604

Kabupaten Barito Selatan LKPD 2008 1) Realisasi Belanja pada Sekretariat DPRD dan DPRD belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp4,29 miliar. Rekomendasi memerintahkan Bendahara Pengeluaran dan Sekretaris DPRD untuk mempertanggungjawabkan realisasi belanja sebesar Rp4.288,56 juta atau menyetorkan ke Kas Daerah ditindaklanjuti baru sebatas surat perintah Bupati Barito Selatan Nomor 700/482/V.a.2009/IK kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD untuk mempertanggug- jawabkannya. LKPD 2007 2) Pemotongan Pajak atas Jasa Giro Pemerintah Kabupaten Barito Selatan sebesar Rp1,06 miliar oleh PT BPD Kalteng. Rekomendasi kepada Bupati Barito Selatan agar memerintah Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan untuk memproses restitusi atas pajak Jasa Giro yang terlanjur dipotong oleh pihak PT BPD Kalteng cabang Buntok selama TA 2007 sebesar Rp1.065,23 juta untuk disetor ke Kas Daerah. LKPD 2006 3) Realisasi pengeluaran belanja satuan kerja sekretariat DPRD sebesar Rp6,04 miliar belum dipertanggungjawabkan. Perintah kepada Sekretaris DPRD untuk mempertanggungjawabkan realisasi belanja Sekretariat DPRD sebesar Rp6.045,57 juta telah ditindaklanjuti dengan Surat Sekretaris DPRD TA 2010 kepada Sekretaris DPRD dan Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD TA 2007 Nomor 175/351/Setwan/2010 tanggal 7 Juli 2010 perihal tindak lanjut atas LHP BPK RI TA 2006 dan Pemeriksaan Khusus oleh Inspektorat Jendral Depdagri dengan Surat Perintah Nomor 090/52/A.4/III/IJ tanggal 23 Maret 2010 tentang permintaan untuk segera membuat Surat Pertanggungjawaban (SPj) atas realisasi belanja Sekretariat DPRD TA 2006 sebesar Rp6.045,57 juta, namun belum sesuai rekomendasi dan masih dalam proses tindak lanjut. Kabupaten Barito Timur LKPD 2010 1) Realisasi belanja bantuan sosial TA 2010 sebesar Rp2,69 miliar, Belanja Bantuan Keuangan TA 2007 Sebesar Rp1,78 miliar, dan Bantuan Keuangan TA 2006 sebesar Rp6,37 miliar tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang memadai. Rekomendasi Bupati Barito Timur agar memerintahkan pihak terkait untuk meminta pertanggungjawaban kepada para penerima bantuan sosial yang belum menyampaikan bukti pertanggung jawabannya telah ditindaklanjuti sebatas Surat Perintah Wakil kepada pihak-pihak terkait menyampaikan laporan pertanggung jawaban. Pengelolaan Pertambangan Batubara Tahun 2006 Dan 2007 2) Pemegang Kuasa Pertambangan (KP) melakukan Kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi Batubara di Kawasan Hutan Tanpa Ijin Pinjam Pakai dari Menteri Kehutanan melanggar undang-undang. BPK tidak memberikan rekomendasi meskipun berdasarkan penyimpangan yang terjadi diduga adanya unsur perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan negara dan atau menimbulkan kerusakan lingkungan, oleh karena itu penanganan atas masalah ini dilimpahkan kepada aparat penegak hukum. 3) Terdapat Jaminan Reklamasi yang belum disetorkan oleh Pemegang KP, mengakibatkan Pemkab Barito Timur kurang menerima jaminan reklamasi sebesar Rp2,51 miliar. Perintah kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi supaya menagih jaminan reklamasi yang belum disetorkan oleh para pemegang KP dan melakukan pemantauan dan pengawasan atas pelaksanaan reklamasi secara optimal belum ditindaklanjuti. Kabupaten Barito Utara Kasus Pengelolaan Pertambangan Batubara Tahun 2006 Dan 2007 1) Pendapatan royalti batubara TA 2006 dan 2007 dari Kuasa Pertambangan batubara kurang disetor sebesar Rp6,16 miliar. Perintah kepada pimpinan masing-masing perusahaan pemegang KP untuk segera menyetor kekurangan pembayaran ke kas negara pada rekening 501.000.000 di Bank Indonesia baru ditindaklanjuti sebatas perintah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Barito Utara kepada Pimpinan Perusahaan Pemegang KP untuk menyetor. 2) Penerimaan iuran tetap dari Kuasa Pertambangan batubara kurang sebesar Rp4,79 miliar sehingga mengakibatkan kekurangan penerimaan negara TA

d.

e.

f.

g.

2006 dan 2007 yang bersumber dari iuran tetap. Perintah kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi menagih kekurangan pembayaran iuran tetap untuk disetor ke Kas Negara baru ditindaklanjuti sebatas perintah kepada Pemegang KP untuk menyetor. 3) Pemegang Kuasa Pertambangan di wilayah Barito Utara kurang membayar jaminan kesungguhan sebesar Rp7,40 miliar sehingga berpotensi merugikan keuangan negara apabila pemegang ijin KP dimaksud pada akhirnya tidak dapat melanjutkan usaha penambangan di wilayah Kabupaten Barito Utara. Rekomendasi memerintahkan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Barito Utara untuk menarik jaminan kesungguhan kepada para pemegang KP sebesar Rp7,41 miliar telah ditindaklanjuti dengan surat perintah penyetoran Dana Pencadangan Wilayah dan Dana Jaminan Kesungguhan dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi kepada Pimpinan CV. Indra Berjuang dan CV. Bara Indah. Namun, kedua perusahaan tersebut tidak termasuk dalam daftar perusahaan yang tercantum di dalam LHP BPK. Kabupaten Gunung Mas Realisasi Belanja Bansos Tahun 2011 sebesar Rp2,96 miliar dan bantuan sosial Tahun 2010 sebesar Rp5,29 miliar belum sesuai ketentuan. Rekomendasi menginstruksikan kepada PPKD selaku pemberian bantuan untuk secara optimal meminta pertanggung jawaban penggunaan dana bantuan dari penerima bantuan juta belum ditindaklanjuti. Kabupaten Katingan LKPD Tahun 2011 1) Kasus pemotongan Pajak Penghasilan pasal 23 atas jasa giro penempatan dana Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun 2011 pada Bank senilai Rp1,04 miliat belum ditindaklanjuti sesuai rekomendasi. Belanja Daerah Tahun 2011 2) Rekanan Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak. Rekomendasi kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran supaya mengenakan denda keterlambatan pekerjaan dan menyetorkan ke kas daerah; serta memasukkan ke daftar hitam (black list) terhadap pihak kontraktor yang dikenakan pemutusan kontrak yaitu PT Pualam Sari Indah, PT Duta Karya Mandiri, PT Karya Bintang Mas dan PT Katingan Kartagama dan mencairkan jaminan pelaksanaan dan denda keterlambatan sebesar Rp1,42 miliar ke Kas Daerah belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut. Kabupaten Kotawaringin Timur LKPD 2006 Terdapat Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Pendapatan Jasa Giro oleh PT Bank Pembangunan Kalteng yang tidak sesuai dengan UU No17/2000 terutama mengenai subyek pajak. Rekomendasi kepada Bupati Kotawaringin Timur agar Pemkab Kotawaringin Timur berkoordinasi dengan bank terkait untuk meminta restitusi atau kompensasi atas pajak penghasilan pendapatan jasa giro dan bunga deposito yang telah dipotong oleh bank sebesar Rp1,12 miliar juta masih dalam proses tindak lanjut. Kabupaten Seruyan LKPD 2011 1) Pembayaran penyesuaian (eskalasi) harga pada Pembangunan Pelabuhan Laut Teluk Segintung belum dilakukan sesuai dengan ketentuan kontrak, mengakibatkan realisasi belanja modal TA 2011 tidak dapat diyakini kewajarannya sebesar Rp25,00 miliar dan berindikasi merugikan keuangan daerah Rekomendasi memerintahkan kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika untuk mempertanggung jawabkan kewajaran pembayaran penyesuaian harga pada Pembangunan Pelabuhan Laut Teluk Segintung yang telah terealisasi kepada PT. SKJ sebesar Rp25,00 miliar belum ditindaklanjuti. 2) Realisasi belanja atas Klaim Proyek Pembangunan Pelabuhan Laut Segintung yang tidak sesuai dengan ketentuan, akibatnya realisasi pengeluaran daerah atas pembayaran klaim proyek Pembangunan Pelabuhan Laut Teluk Segintung tidak dapat diyakini kewajarannya dan berindikasi merugikan keuangan daerah. Rekomendasi memerintahkan kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika untuk mempertanggung jawabkan pembayaran Klaim Proyek Pembangunan Pelabuhan Laut Segintung kepada PT. SKJ sebesar Rp12,00 miliar dengan menyetorkan ke Kas Daerah serta tidak membayarkan sisanya belum ditindaklanjuti.

605

h.

606

LKPD Tahun 2010 3) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Kuala Pembuang-Teluk Segintung Paket III TA 2010 tidak sesuai kontrak/disain dan terlambat diselesaikan tetapi pemborong belum dikenakan sanksi denda. Rekomendasi memerintahkan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum agar mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran kepada Pemborong dengan menyetor sebesar Rp2,57 miliar ke kas Daerah, memerintahkan Pemborong untuk memperbaiki pekerjaan ATB yang mengalami kerusakan, dan menyetor sanksi denda keterlambatan sebesar Rp882,65 juta ke kas Daerah ternyata ditindaklanjuti baru sebatas surat perintah Bupati. LKPD Tahun 2010 4) Terjadi kelebihan pembayaran termyn sebesar Rp9.703,12 juta dalam Pekerjaan Pembangunan Jalan Kuala Pembuang-Teluk Segintung Tahap II. Rekomendasi memerintahkan Kepala Dinas PU untuk memperhitungkan kelebihan pembayaran termyn sebelumnya sebesar Rp9,70 miliar dalam melakukan pembayaran termyn berikutnya sesuai ketentuan yang berlaku ditindaklanjuti baru sebatas surat perintah wakil bupati. Belanja Modal Tahun 2011 5) Pembayaran Penyesuaian harga atau eskalasi pada pembangunan Pelabuhan Laut Teluk Segintung tidak sesuai ketentuan dan mengakibatkan indikasi kerugian daerah sebesar Rp14,05 miliar. Rekomendasi memerintahkan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika supaya menarik kelebihan pembayaran dari PT. SKJ dan menyetorkan ke kas daerah sebesar Rp14,05 miliar belum ditindaklanjuti. Kota Palangka Raya LKPD Tahun 2009 1) Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Tahun 2009 senilai Rp6,70 miliar tidak dipertanggungjawabkan Perintah kepada Kepala DPKAD agar meminta Bendahara Pengeluaran DPKAD Tahun 2009 mempertanggungjawabkan atau menyetorkannya ke Kas Daerah senilai Rp6,70 miliar belum ditindaklanjuti sesuai rekomendasi. PAD Tahun 2010 dan 2011 2) Pemerintah Kota Palangka Raya Kehilangan Penerimaan Pajak Hiburan minimal sebesar Rp3.296,09 juta. Rekomendasi memerintahkan kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata agar menarik kekurangan pembayaran atas pajak hiburan sebesar Rp3.296,09 juta pada Boutique Hotel Aquarius telah ditindaklanjuti dengan Surat Teguran Tertulis Wakil Walikota Palangkaraya No. 700/11/STL-BPK-RI/2011/INSP tgl 29 Maret 2012 kepada Kadisbudpar. Namun, belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut karena belum ada bukti kegiatan.

BAB IV REKOMENDASI a. PAP DPD RI perlu mendorong kepada entitas pemerintah daerah guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, setidaknya setingkat lebih baik dari opini LKPD sekarang. b. PAP DPD RI merekomendasikan kepada entitas pemerintah daerah yang tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK masih rendah dan menyisakan tunggakan kasus sebelum tahun 2008 berupaya meningkatkan penyelesaiannya dengan membuat rencana aksi secara khusus enam bulan, sehingga dapat terhindar dari penyelesaian secara hukum. c. Kasus-kasus umum yang signifikan terjadi pada entitas pemerintah daerah, meliputi: 1) Pemberian bantuan sosial, bantuan keuangan, dan hibah tidak sesuai ketentuan dan belum dapat dipertanggungjawabkan oleh para penerima bantuan, diantaranya sedang dan telah diproses secara hukum; 2) Pemberian tambahan penghasilan kepada anggota DPRD yang tidak sesuai ketentuan, sehingga terjadi kasus kelebihan pembayaran yang merugikan keuangan daerah; 3) Pemungutan dan penyetoran Pajak Negara oleh Bendahara tidak tertib sehingga telah menimbulkan kerugian keuangan negara. 4) Pelaksanaan pekerjaan infrastruktur pada Dinas Pekerjaan Umum terindikasi kerugian keuangan negara/daerah, yang kurang mendapat perhatian aparat penegak hukum; 5) Kasus pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai kontrak, kekurangan fisik pekerjaan, dan tidak selesai yang terindikasi kerugian keuangan negara/daerah. 6) Kasus sisa UUDP dan DPPID yang sampai saat ini belum disetor oleh bendahara ke kas negara/daerah dan kasus-kasus kekurangan atau ketekoran kas tidak dilakukan proses tuntutan perbendaharaan dan/atau tuntutan ganti rugi. 7) Penggunaan dana kas daerah untuk kepentingan pribadi, di antaranya sedang dan telah diproses secara hukum; dan 8) Terdapat penyertaan modal pemerintah daerah dan kerjasama daerah yang tidak menguntungkan. PAP DPD RI merekomendasikan kepada anggota PAP DPD RI terkait untuk memantau penyelesaian kasus-kasus signifikan yang mengandung unsur kerugian negara/ daerah, baik melalui penyelesaian pengembalian kerugian secara suka rela, proses TP-TGR oleh Majelis TP-TGR atau TPKD maupun penyelesaian melalui proses hukum di pengadilan. d. PAP DPD RI merekomendasikan kepada BPK RI agar melakukan pemeriksaan invetigatif secara komprehensif atas penggunaan dana otonomi khusus di Aceh dan Papua untuk memastikan ada tidaknya kerugian negara dari pekerjaan-pekerjaan yang terbengkalai dan atau tidak dimafaatkan sebagaimana mestinya serta memberikan keyakinan bahwa SILPA dana otsus dipergunakan sesuai ketentuan yang berlaku dan kecenderungan pertanggungjawaban penggunaan belanja modal untuk hibah. Selain itu, PAP DPD RI perlu mengusulkan pemeriksaan lanjutan dengan pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan atau pemeriksaan investigatif, di antaranya kasus realisasi belanja bantuan sosial di Provinsi Sumatera Utara, kasus divestasi 24% saham PT Newmont di Provinsi Nusa Tenggara Barat, kasus pembayaran eskalasi harga dan klaim proyek pembangunan pelabuhan Pelabuhan Laut Teluk Segintung Kabupaten Seruyan. e. Perlu ada penyelesaian secara menyeluruh terkait permasalahan tunggakan dana TKI Anggota dan BOP Pimpinan DPRD Periode 2004 - 2009 secara nasional. Dalam kajian tersebut diharapkan dapat diberikan perlakuan yang berbeda : pertama, kepada para anggota dan pimpinan DPRD periode 2004 - 2009 yang kembali menjabat sebagai anggota DPRD periode berikutnya; kedua kepada para anggota DPRD periode 2004 - 2009 yang sudah tidak menjabat lagi sebagai anggota DPRD periode berikutnya tetapi masih menduduki suatu jabatan lain di pemerintahan; ketiga mantan anggota DPRD yang masih mempunyai kemampuan untuk mengembalikan; dan/atau mantan anggota DPRD yang sudah tidak mempunyai kemampuan untuk mengembalikan uang BOP dan TKI ke Kas Negara/Daerah karena berbagai alasan. f. Rekomendasi terkait penyelesaian penyampaian pertanggungjawaban dan pengembalian nilai kerugian negara ke kas negara/daerah yang memunyai nilai signifikan, terutama tunggakan kasus-kasus pemeriksaan periode lampau (2005-2008) diberikan tenggang waktu enam bulan kepada entitas pemerintah daerah (Inspektur Daerah dan SKPD) untuk menyelesaikan sisa kerugian keuangan negara/daerah dan/atau pertanggungjawaban. Apabila lewat waktu enam bulan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota belum dapat menindak lanjutinya maka dipertimbangkan untuk diproses secara hukum. g. PAP DPD RI merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar memberikan sanksi yang tegas, termasuk kemungkinan proses hukum, setelah melampaui batas waktu tertentu, kepada para wajib pungut pajak-pajak negara di pemerintahan daerah yang ternyata tidak

607

menyetor hasil pungutan pajak-pajak negara dalam jangka waktu lama, tidak dipungut dan/ atau tidak disetor sama sekali, digunakan sementara untuk keperluan pribadi dan dinas, sehingga kasus ini telah menimbulkan kerugian keuangan negara dan selalu menjadi temuan berulang. h. Terkait temuan hasil pemeriksaan BPK RI yang ditindaklanjuti oleh APH di daerah, bahkan telah ada yang mempunyai keputusan tetap dari pengadilan, baik berasal dari laporan resmi BPK maupun pengaduan masyarakat, PAP DPD RI perlu meminta klarifikasi dan penjelasan kepada BPK RI tentang penyelesaian tindak lanjutnya pada daftar hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksan entitas yang bersangkutan. Misal, pada kasus temuan hasil pemeriksaan BPK yang berindikasi kerugian keuangan negara/daerah dan diproses oleh aparat penegak hukum, kemudian ternyata tidak terbukti di pengadilan sehingga pelaku dibebaskan dari segala tuntutan, apakah dengan demikian temuan dan nilai kerugian keuangan negara/daerah hapus pula demi hukum pada daftar hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK karena pada kenyataannya kasus kerugian keuangan daerah/ negara tersebut masih tetap terbuka. PAP perlu mendorong entitas pemerintah daerah memanfaatkan pasal 5 Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2010 rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan sah.

BAB V PENUTUP Demikian Hasil Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atas Permasalahan penindakan lanjutan rekomendasi BPK tahun 2012-2013. Hasil pengawasan ini disahkan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia ke-15 dan selanjutnya disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Pemerintah Pusat/daerah, lembaga penegak hukum dan instansi terkait untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan ketentuan perundang-undangan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu melimpahkan taufik dan hidayah-Nya kepada Bangsa dan Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 8 Juli 2013 DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA PIMPINAN Ketua,

H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA.

608

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

GKR. HEMAS

Dr. LA ODE IDA