S K R I P S I. Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelas Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ANALISIS PENGUNGKAPAN BIAYA AKTIVITAS PERTAMBANGAN (EKSPLORASI, PENGEMBANGAN DAN KONTRUKSI, PRODUKSI, SERTA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP) TERHADAP RETURN ON INVESTMENT PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelas Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi

Oleh : Gregorius Adhytama Krishantoro NIM : 132114113

PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA 2017


ANALISIS PENGUNGKAPAN BIAYA AKTIVITAS PERTAMBANGAN (EKSPLORASI, PENGEMBANGAN DAN KONTRUKSI, PRODUKSI, SERTA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP) TERHADAP RETURN ON INVESTMENT PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelas Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi

Oleh : Gregorius Adhytama Krishantoro NIM : 132114113

PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA 2017 i


Skripsi

ii


iii


Sebuah amanat yang tidak akan pernah kulupakan, amanat yang disampaikan padaku saat hari keberangkatan perantauan ke Yogyakarta 7 tahun yang lalu; “Dimana ada perjuangan, disitu ada pengorbanan.” -Pius Yuli Kristiyanto-

I never lost. Either I win or I learn. -Unknown-

Kupersembahkan skripsi ini sebagai hadiah ulangtahun untuk: Bapakku Pius Yuli Kristiyanto Ibuku Catharina Wahyuning Widhi

iv


UNIVERSITAS SANATA DHARMA FAKULTAS EKONOMI JURUSAN AKUNTANSI – PROGRAM STUDI AKUNTANSI PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI

Saya yang bertandatangan dibawah ini, menyatakan bahwa Skripsi dengan judul: “ANALISIS PENGUNGKAPAN BIAYA AKTIVITAS PERTAMBANGAN (EKSPLORASI, PENGEMBANGAN DAN KONTRUKSI, PRODUKSI, SERTA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP) TERHADAP RETURN ON INVESTMENT PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA” dan dimajukan untuk diuji pada 15 Juni 2017 adalah hasil karya saya. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya aku seolah-olah sebagai tlisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpamemberikan pengakuan pada penulis aslinya. Apabila saya melakukan hal tersebut, baik sengaja maupun tidak sengaja, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Yogyakarta, 15 Juni 2017

Gregorius Adhytama Krishantoro

v


LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS Saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma yang bertanda tangan dibawah ini: Nama : Gregorius Adhytama Krishantoro NIM

: 132114113

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul: “ANALISIS PENGUNGKAPAN BIAYA AKTIVITAS PERTAMBANGAN (EKSPLORASI, PENGEMBANGAN DAN KONTRUKSI, PRODUKSI, SERTA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP) TERHADAP RETURN ON INVESTMENT PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA” beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.


Gregorius Adhytama Krishantoro

vi


KATA PENGANTAR Puji syukur dan terimakasih ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenehi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma. Peneliti

mendapatkan

bantuan,

bimbingan,

dan

arahan

dalam

menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada: 1. Drs. Johanes Eka Priyatma, M.Sc. Phd selaku Rektor Universitas Sanata Dharma yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan kepribadian kepada peneliti. 2. Albertus Yudi Yunarto selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma. 3. Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt., QIA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma. 4. Dra. YFM. Gien Agustinawansari, MM., Akt., selaku Dosen Pembimbing Skripsi. 5. Dr. FA. Joko Siswanto, MM., Ak., QIA, CA selaku Dosen Pembimbing Akademik. 6. Bapak (Pius Yuli Kristiyanto) dan Ibuku (Catharina Wahyuning Widhi) yang selalu memberi semangat, motivasi, dukungan spritual, moral, dan kasih sayang yang tiada henti hingga skripsi ini selesai.

vii


7. Kedua adikku, Michael Adhykusuma Krishantoro dan Gabriella Adhyningsing Widhiastuti, yang selalu menjadi semangat agar diriku dapat menjadi panutan. 8. Om (Ignatius Joko Suprihanto) dan Bulekku (Yosefin Hantoro Supriatun) yang telah menjadi orang tuaku selama di Yogyakarta. 9. Nicko Kornelius Putra, SE., M.Sc. yang telah memberi banyak masukan dan saran sehingga skripsi ini dapat selesai. 10. Dr. Fr. Ninik Yudianti, M.Acc., QIA yang telah berperan sangat besar dalam pendalaman konsep dasar skripsi ini. 11. Advionika Resy Bella Putri yang selalu menemaniku saat suka ataupun duka, selalu memberi semangat dan motivasi sehingga skripsi ini selesai. 12. Ignatius Pandu Punto Aji, JB ’08 dan Akuntansi USD ’08, yang telah membantu memahami konsep dasar skripsi ini. 13. Sahabat “Gaje” dan “Pejuang Skripsi” serta kelas “MPAT Bunda Gien” yang telah memberi semangat dan motivasi sehingga skripsi ini selesai. 14. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran. Semoga skripsi ini berguna dan dapat bermanfaat bagi pembaca dan penelitian selanjutnya.


Gregorius Adhytama

viii


DAFTAR ISI Halaman Halaman Judul …………………………………………………………. Halaman Persetujuan Pembimbing ……………………………………. Halaman Pengesahan .............................................................................. Halaman Persembahan ............................................................................ Halaman Keaslian Karya Tulis................................................................ Halaman Persetujuan Publikasi Karya Tulis ........................................... Halaman Kata Pengantar ........................................................................ Halaman Daftar Isi …………………………………………………….. Halaman Daftar Tabel …………………………………………………. Abstrak ………………………………………………………………… BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang ........................................................... B. Rumusan Masalah ...................................................... C. Batasan Masalah ........................................................ D. Tujuan Penelitian ....................................................... E. Manfaat Penelitian ..................................................... F. Sistematika Penulisan ................................................ BAB II LANDASAN TEORI A. Akuntansi Manajemen …........................................... B. Akuntansi Lingkungan ….......................................... C. Akuntansi Manajemen Lingkungan .......................... D. Teori Stakeholder ...................................................... E. Teori Legitimasi ........................................................ F. Akuntansi Pertambangan Umum .............................. G. Kewajiban Pengelolaan Lingkungan Hidup …......... H. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ................. I. Pengembalian Atas Investasi (Return on Investment) J. Penelitian Terdahulu …............................................. K. Perumusan Hipotesis ................................................ BAB III METODE PENELITIAN A. Jenis Penelitian …...................................................... B. Waktu dan Tempat Penelitian …............................... C. Subyek dan Obyek Penelitian …............................... D. Data Penelitian …...................................................... E. Cara Pengumpulan Data …....................................... F. Populasi dan Sampel …............................................. G. Variabel Penelitian .................................................... H. Ukuran Penelitian ….................................................. I. Teknik Analisis Data …............................................. BAB IV GAMBARAN UMUM A. Adaro Energy (ADRO) .............................................. B. Aneka Tambang (ANTM) ..........................................

ix

i ii iii iv v vi vii x xii xiii 1 5 5 7 7 8 9 10 12 13 14 15 16 18 19 20 23 26 26 26 26 29 29 29 31 31 34 35


C. Atlas Resources (ARII) .............................................. D. ATPK Resources (ATPK) .......................................... E. Baramulti Suksessarana (BSSR) ................................ F. Bayan Resources (BYAN) ......................................... G. Benakat Integra (BIPI) ............................................... H. Bukit Asam (PTBA) .................................................. I. Cakra Mineral (CKRA) ............................................. J. Central Omega Resources (DKFT) ............................ K. Cita Mineral Investindo (CITA) ................................. L. Citatah (CTTH) .......................................................... M. Delta Dunia Makmur (DOID) .................................... N. Elnusa (ELSA) ............................................................ O. Eksploitasi Energi Indonesia (CNKO) ....................... P. Golden Eagle Energy (SMMT) .................................. Q. Golden Energy Mines (GEMS) .................................. R. Harum Energy (HRUM) ............................................. S. Indika Energy (INDY) ................................................ T. Indo Tambangraya Megah (ITMG) ............................ U. J Resources Asia Pasifik (PSAB) ............................... V. Leyand International (LAPD) ..................................... W. Medco Energy Internasional (MEDC) ....................... X. Mitra Investindo (MITI) ............................................ Y. Perdana Karya Perkasa (PKPK) ................................. Z. Perusahaan Gas Negara (PGAS) ................................ AA. Renuka Coalindo (SQMI) ................................... BB. Samindo Resources (MYOH) .............................. CC. Surya Esa Perkasa (ESSA) .................................. DD. Timah (TINS) ...................................................... EE. Toba Bara Sejahtera (TOBA) .............................. FF. Vale Indonesia (INCO) ....................................... BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN A. Deskripsi Data ............................................................ B. Analisis Data .............................................................. C. Pembahasan ................................................................ BAB VI PENUTUP A. Kesimpulan ................................................................. B. Keterbatasan Penelitian .............................................. C. Saran .......................................................................... Daftar Pustaka ......................................................................................... Lampiran ..........................................................................................

x

36 37 38 39 40 41 42 43 44 44 46 47 48 49 50 50 51 52 53 54 54 54 54 55 56 57 58 59 60 61 62 69 75 80 80 81 82 85


DAFTAR TABEL Halaman Tabel 4.1 Tabel 4.2 Tabel 4.3 Tabel 4.4 Tabel 7.1 Tabel 7.2 Tabel 7.3 Tabel 7.4 Tabel 7.5 Tabel 7.6 Tabel 7.7 Tabel 7.8 Tabel 7.9 Tabel 7.10 Tabel 7.11 Tabel 7.12 Tabel 7.13 Tabel 7.14 Tabel 7.15 Tabel 7.16 Tabel 7.17 Tabel 7.18 Tabel 7.19 Tabel 7.20 Tabel 7.21 Tabel 7.22 Tabel 7.23 Tabel 7.24

Indeks Presentase Pengungkapan Biaya dan ROI Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov Uji Korelasi Pearson Intepretasi Koefisien Korelasi Indeks Presentase Pengungkapan Biaya Indeks Presentase Pengungkapan Biaya Indeks Presentase Pengungkapan Biaya Indeks Presentase Pengungkapan Biaya Indeks Presentase Pengungkapan Biaya Indeks Presentase Pengungkapan Biaya Indeks Presentase Pengungkapan Biaya Indeks Presentase Pengungkapan Biaya Hasil Perhitungan ROI tiap Perusahaan Jumlah perusahaan yang mengungkapan biaya atas aktivitas pertambangan Laporan Keuangan Konsolidasian (LKK) ADRO periode 2015 Laporan Keuangan Konsolidasian (LKK) ANTM periode 2015 Laporan Keuangan Konsolidasian (LKK) ARII periode 2015 Laporan Keuangan Konsolidasian (LKK) ATPK periode 2015 Laporan Keuangan Konsolidasian (LKK) BSSR periode 2015 Laporan Keuangan Konsolidasian (LKK) BYAN periode 2015 Laporan Keuangan Konsolidasian (LKK) BIPI periode 2015 Laporan Keuangan Konsolidasian (LKK) PTBA periode 2015 Laporan Keuangan Konsolidasian (LKK) CKRA periode 2015 Laporan Keuangan Konsolidasian (LKK) DKFT periode 2015 Laporan Keuangan Konsolidasian (LKK) CITA periode 2015 Laporan Keuangan Konsolidasian (LKK) CITA periode 2015 Laporan Keuangan Konsolidasian (LKK) DOID periode 2015 Laporan Keuangan Konsolidasian (LKK) ELSA periode

xi

68 73 74 74 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109


2015 Tabel 7.25 Laporan Keuangan Konsolidasian (LKK) CNKO periode 2015 Tabel 7.26 Laporan Keuangan Konsolidasian (LKK) SMMT periode 2015 Tabel 7.27 Laporan Keuangan Konsolidasian (LKK) GEMS periode 2015 Tabel 7.28 Laporan Keuangan Konsolidasian (LKK) HRUM periode 2015 Tabel 7.29 Laporan Keuangan Konsolidasian (LKK) INDY periode 2015 Tabel 7.30 Laporan Keuangan Konsolidasian (LKK) ITMG periode 2015 Tabel 7.31 Laporan Keuangan Konsolidasian (LKK) PSAB periode 2015 Tabel 7.32 Laporan Keuangan Konsolidasian (LKK) LAPD periode 2015 Tabel 7.33 Laporan Keuangan Konsolidasian (LKK) MEDC periode 2015 Tabel 7.34 Laporan Keuangan Konsolidasian (LKK) MITI periode 2015 Tabel 7.35 Laporan Keuangan Konsolidasian (LKK) PKPK periode 2015 Tabel 7.36 Laporan Keuangan Konsolidasian (LKK) PGAS periode 2015 Tabel 7.37 Laporan Keuangan Konsolidasian (LKK) SQMI periode 2015 Tabel 7.38 Laporan Keuangan Konsolidasian (LKK) MYOH periode 2015 Tabel 7.39 Laporan Keuangan Konsolidasian (LKK) ESSA periode 2015 Tabel 7.40 Laporan Keuangan Konsolidasian (LKK) TINS periode 2015 Tabel 7.41 Laporan Keuangan Konsolidasian (LKK) TOBA periode 2015 Tabel 7.42 Laporan Keuangan Konsolidasian (LKK) INCO periode 2015

xii

110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127


ABSTRAK ANALISIS PENGUNGKAPAN BIAYA ATAS AKTIVITAS PERTAMBANGAN (EKSPLORASI, PENGEMBANGAN DAN KONTRUKSI, PRODUKSI, SERTA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP) TERHADAP RETURN ON INVESTMENT (ROI) PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

Gregorius Adhytama Krishantoro NIM : 132114113 Universitas Sanata Dharma Yogyakarta 2016 Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis hubungan yang timbul akibat pengungkapan biaya atas aktivitas pertambangan (eksplorasi, pengembangan dan kontruksi, produksi, serta pengelolaan lingkungan hidup) terhadap Return on Investment (ROI) pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Jenis penelitian ini adalah studi empiris. Data yang digunakan dalam penelitian berupa data ordinal yang bersifat sekunder. Data diperoleh melalui dokumentasi laporan keuangan konsolidasian. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji ceklis, uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dan uji korelasi Pearson. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengungkapan biaya atas aktivitas pertambangan (eksplorasi, pengembangan dan kontruksi, produksi, serta pengelolaan lingkungan hidup) memiliki hubungan yang semakin melemah dengan Return on Investment. Hubungan kedua variabel berbanding terbalik, yang artinya semakin tinggi tingkat pengungkapan biaya maka semakin rendah tingkat ROI pada perusahaan. Kata Kunci : Akuntansi Lingkungan, Eksplorasi, Pengembangan dan Kontruksi, Produksi, Pengelolaan Lingkungan Hidup, Return on Investment

xiii


ABSTRACT COST DISCLOSURE ANALYSIS OF MINING ACTIVITIES (EXPLORATION, DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION, PRODUCTION, AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT) ON RETURN ON INVESTMENT (ROI) IN MINING COMPANIES LISTED ON INDONESIA STOCK EXCHANGE

Gregorius Adhytama Krishantoro NIM : 132114113 Universitas Sanata Dharma Yogyakarta 2016 This study was conducted to analyze the relationship that arises from the disclosure of costs for exploration activities, development and construction, production, and environmental management with Return on Investment (ROI) in mining companies listed in Indonesia Stock Exchange (IDX) The type of this research is an empirical study. The data used in the study was ordinal data. The data obtained through the documentation of the consolidated financial statements. Data analysis techniques used were checklists, Kolmogorov-Smirnov normality test and Pearson correlation test. The results show that the disclosure of costs for mining activities (exploration, development and construction, production, and environmental management) has a weakening relationship with Return on Investment. The relationship between the two variables is inversely proportional, which means if the level of cost disclosure is more increasing, the ROI level in the company will getting lower. Keywords: Environmental Accounting, Exploration, Development and Construction, Production, Environmental Management, Return on Investment

xiv


BAB I PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang Masalah Isu lingkungan bukan lagi suatu isu yang baru. Akan tetapi secara perlahan

terjadi

perubahan

yang

mendasar

dalam

pola

hidup

bermasyarakat yang secara langsung atau tidak memberikan pengaruh pada lingkungan hidup. Era industrialisasi di satu pihak menitikberatkan pada penggunaan teknologi seefisien mungkin sehingga terkadang mengabaikan aspek-aspek lingkungan. Wihardandi (2013) menuliskan dalam situs mongabay.co.id bahwa pada Februari 2013 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaporkan ke Bareskrim Polri bahwa terdapat 26 perusahaan bisnis pertambangan di Indonesia yang melanggar aturan eksplorasi dan eksploitasi. Pelanggaran yang dilakukan 26 perusahaan tersebut adalah tidak memiliki ijin penggunaan lahan untuk aktivitas pertambangan. BPK melaporkan berbagai pelanggaran atas ijin tambang ini berdasarkan hasil audit yang dilakukan terhadap perusahaan pertambangan di Indonesia tahun anggaran 2011. Poin utama yang dilakukan oleh audit BPK ini terkait dengan tata ruang atas penggunaan sumber daya alam, proses ijin atas penggunaan lahan termasuk analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Atas dasar tersebut, lingkungan menjadi instrumen penting yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan produksi suatu perusahaan. Saat ini pemerintah telah menjadikan lingkungan sebagai bentuk perhatian dan

1

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 2

tanggungjawab pemerintah terkait dengan pemeliharaan lingkungan. Bidang akuntansi menyikapi hal tersebut dengan menyatakan bahwa dibutuhkan akuntansi lingkungan bagi perusahaan-perusahaan baik besar maupun kecil (Ikhsan:2008). Akuntansi lingkungan digunakan untuk menilai keefektifan kegiatan konservasi

berdasarkan

ringkasan dan klasifikasi

biaya

konservasi lingkungan (Ikhsan:2008). Salah satu konsep dalam akuntansi lingkungan adalah akuntansi keuangan lingkungan. Kusumaningtyas (2013) menjelaskan bahwa akuntansi lingkungan dalam konteks keuangan mengacu pada penyusunan laporan akuntabilitas lingkungan untuk pengguna eksternal disesuaikan dengan prinsip akuntansi berterima umum. Berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Indonesia telah membuat regulasi yaitu Undang-undang No 32 Tahun 2009 yang berisi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pemerintah kembali menegaskan peraturan tersebut dalam Peraturan Kementrian Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2012 mengenai Program Penilaian Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER). PROPER bertujuan untuk mendorong penataan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pemerintah juga mempertegas kembali di Undang-undang No. 78 Tahun 2010 yang berisi tentang Reklamasi dan Pascatambang. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa setiap perusahaan yang melakukan aktivitas eksplorasi harus melakukan reklamasi terhadap lingkungan yang terganggu.


Banyaknya

perhatian

lingkungan menjadi

dan

kebijakan

mengenai

persoalan

penting untuk mempertimbangkan kewajiban

masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa; (1) Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan, (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan

lingkungan

hidup. Perhatian dan kebijakan terkait

lingkungan hidup tersebut juga tidak luput diterapkan pada perusahaan perindustrian. Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Perindustrian Nomor 5 Tahun 1984 memaparkan bahwa perusahaan industri yang didirikan pada suatu tempat, wajib memperhatikan keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam yang dipergunakan dalam proses industrinya serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat usaha dan proses industri yang dilakukan. Dampak negatif dapat berupa gangguan, kerusakan, dan bahaya terhadap keselamatan dan kesehatan masyarakat di sekelilingnya yang ditimbulkan karena pencemaran tanah, air, dan udara termasuk kebisingan suara oleh kegiatan industri. Tri Jata (2013) dalam artikelnya yang berjudul “Dasar Hukum Kewajiban Perusahaan Menjaga Lingkungan” menegaskan bahwa pemerintah perlu mengadakan pengaturan dan pembinaan untuk menanggulanginya dampak negatif dari aktivitas produksi suatu perusahaan.


Aktivitas eksplorasi dan evaluasi yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan akan membawa dampak yang sangat signifikan pada lingkungan sekitarnya. Perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan umum memiliki tingkat risiko lingkungan yang sangat tinggi. Berdasarkan hal tersebut, perusahaan pertambangan memiliki peran yang sangat penting dalam pertanggungjawaban tentang pengelolaan lingkungan hidup. Pertanggungjawaban itu berupa pengungkapan alokasi biaya lingkungan untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan akibat eksplorasi sumber daya alam yang telah dilakukan perusahaan. Gray (1993) menjelaskan bahwa pengungkapan biaya lingkungan merupakan

bagian

penting

dari

laporan

keuangan

perusahaan.

Pengungkapan biaya lingkungan tersebut mempunyai pengaruh yang sangat besar terkait dengan pengembangan perusahaan di waktu yang akan datang. Pengungkapan dan pengembangan serta fokus perusahaan terhadap lingkungan akan berdampak pada kinerja keuangan perusahaan. Pentingnya pertanggungjawaban terhadap lingkungan membuat bidang akuntansi menanggapi hal tersebut dengan terbentuknya regulasi terhadap pengungkapan dan pengembangan lingkungan yakni Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 33 tentang Akuntansi Pertambangan. PSAK 33 berisi segala hal yang wajib diungkapkan oleh perusahaan terkait pengelolaan lingkungan hidup. PSAK 33 menyatakan bahwaterdapat 4 aktivitas utama pertambangan yaitu ekslorasi, pengembangan dan kontruksi, produksi, serta pengelolaan lingkungan hidup. Akan tetapi,


dalam perkembangannya PSAK tersebut sudah ditarik, dan akuntansi dampak lingkungan dari aktivitas perusahaan dapat dilihat pada PSAK 1 dan PSAK 57 serta ED PSAK 33 tahun 2011. Bentuk tanggung jawab terhadap lingkungan hidup terkait pengungkapan biaya atas aktivitas perusahaan pertambangan akan mempengaruhi kinerja laporan keuangan perusahaan. B.

Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang, maka permasalahan yang akan dikaji dalam

penelitian ini

adalah:

Apakah

terdapat

hubungan

antara

pengungkapan biaya atas aktivitas eksplorasi, pengembangan dan kontruksi, produksi, serta pengelolaan lingkungan hidup terhadap Return on Investment pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? C.

Batasan Masalah Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini masih bersifat luas. Berdasarkan hal tersebut, maka pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah Return on Investment yang didapat dari laporan keuangan konsolidasian perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2015 dan biaya-biaya utama atau biaya induk yang berada di dalam 4 aktivitas utama pertambangan, yaitu:


1.

2.

3.

4.

Eksplorasi a.

Biaya Eksplorasi

b.

Cadangan Terbukti

c.

Aset Eksplorasi dan Evaluasi

d.

Area of Interest

e.

Alasan pembebanan biaya eksplorasi

Pengembangan dan Kontruksi a.

Dasar penentuan biaya pengembangan

b.

Biaya pengembangan yang ditangguhkan

c.

Amortisasi aset eksplorasi dan evaluasi

Produksi a.

Metode penentuan beban pokok persediaan

b.

Metode pembebanan biaya pengupasan tanah

c.

Metode perhitungan rasio rata-rata tanap penutup

d.

Biaya pengupasan tanah

e.

Perubahan atas rasio rata-rata tanah penutup

Pengelolaan Lingkungan Hidup a.

Perlakuan akuntansi atas pembebanan biaya pengelolaan lingkungan hidup

b.

Metode amortisasi dan penyusutan prasarana pengelolaan lingkungan hidup

c.

Taksiran kewajiban pengelolaan lingkungan hidup

d.

Biaya pengelolaan lingkungan hidup


Return on Investment didapatkan dari total laba bersih perusahaan dibagi dengan total aktiva perusahaan yang telah dikurangi aktivalain-lain pada Laporan Keuangan Konsolidasian perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015. D.

Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara pengungkapan biaya atas aktivitas eksplorasi, pengembangan dan kontruksi, produksi, serta pengelolaan lingkungan hidup terhadap ROI pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

E.

Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan akan memberi manfaaat bagi: 1.

Masyarakat umum Penelitian ini bermanfaat untuk membantu masyarakat mengetahui bahwa perusahaan pertambangan memiliki 4 (empat) aktivitas yang dilakukan perusahaan yaitu eksplorasi, pengembangan dan kontruksi, produksi, serta pengelolaan lingkungan hidup dan hubungan aktivitas tersebut terhadap ROI pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI.

2.

Akademisi Penelitian ini sebagai bentuk kontribusi dan bahan refrensi bagi penelitian

selanjutnya

manajemen lingkungan.

yang

berhubungan

dengan

akuntansi


3.

Investor Penelitian ini bermanfaat sebagai acuan investor dalam melihat penerapan kelestarian lingkungan pada perusahaan pertambangan, sehingga dapat menjadi panduan dalam melakukan investasi pada perusahaan terkait.

4.

Penulis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperdalam wawasan dan menerapkan ilmu tersebut khususnya bidang akuntansi manajemen lingkungan.

F.

Sistematika Penulisan Sistematika penulisan penelitian ini: Bab I Pendahuluan Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bab II Landasan Teori Bab ini menguraikan teori-teori yang digunakan untuk mendukung proses penelitian, penelitian terdahulu dan perumusan hipotesis. Bab III Metode Penelitian Bab ini menguraikan jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, subjek dan objek penelitian, data penelitian, cara pengumpulan data, populasi dan sampel penelitian, variabel penelitian, ukuran penelitian, serta teknik anaisis data.


Bab IV Gambaran Umum Bab ini menguraikan tentang profil singkat perusahaan-perusahaan yang digunakan dalam penelitian. Bab V Analisis Data dan Pembahasan Bab ini berisi deskripsi data, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian sesuai dengan teori dan metode penelitian yang digunakan. Bab VI Penutup Bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran yang diberikan oleh peneliti untuk penelitian selanjutnya.


BAB II LANDASAN TEORI

A.

Akuntansi Lingkungan Akuntansi lingkungan merupakan penilaian dan pengungkapan lingkungan terkait informasi keuangan dalam konteks akuntansi keuangan dan pelaporan (Ikhsan:2009). Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat atau United States Environment Protection Agency (US EPA) menyatakan bawa akuntansi lingkungan adalah; Suatu fungsi penting tentang akuntansi lingkungan adalah untuk menggambarkan biaya-biaya lingkungan supaya diperhatikan oleh para stakeholders perusahaan yang mampu mendorong dalam pengidentifikasian cara-cara mengurangi atau menghindari biaya-biaya ketika pada waktu yang bersamaan sedang memperbaiki kualitas lingkungan. Tujuan dari akuntansi lingkungan adalah untuk meningkatkan jumlah informasi relevan yang dibuat bagi mereka yang memerlukan dan menggunakannya.

Akuntansi

lingkungan

merupakan

sebuah

alat

manajemen lingkungan. Peran tersebut digunakan untuk menilai keefektifan kegiatan konservasi berdasarkan ringkasan dan klasifikasi biaya konservasi lingkungan (Ikhsan:2008). Akuntansi lingkungan diterapkan oleh berbagai perusahaan untuk menghasilkan penilaian kuantitatif tentang biaya dan dampak perlindungan

10


lingkungan. Ikhsan (2009) mengatakan bahwa pada tahun 1999 terjadi perubahan nama organisasi Badan Lingkungan Hidup Jepang (The Environmental

Agency)

menjadi

Kementerian

Lingkungan

Hidup

(Ministry of Environment / MOE). Kemudian MOE membuat gerakan perubahan

dengan

mengeluarkan

panduan

akuntansi

lingkungan

(environmental accounting guidelines) pada bulan Mei tahun 2000. Panduan ini kemudian disempurnakan lagi pada tahun 2002 dan 2005. Panduan tersebut membawa dampak positif bagi perusahaan industri. Kesadaran lingkungan para manajer dan pekerjanya meningkat, upaya mengurangi biaya berhasil baik dan terdapat hasil positif tentang penanganan persoalan lingkungan. Kini, akuntansi lingkungan menjadi suatu bidang yang terus berkembang dalam mengidentifikasi pengukuranpengukuran dan mengomunikasikan biaya-biaya aktual perusahaan atau dampak potensial lingkungannya. Kusumaningtias (2013) menyatakan akuntansi lingkungan dari sisi pengguna dibedakan menjadi tiga jenis: 1. Laba Akuntasi Nasional Akuntansi nasional dalam konteks akuntansi pendapatan nasional mengacu pada akuntansi sumber daya alam, menyajikan informasi statistik suatu negara tentang kualitas dan nilai konsumsi sumber daya alam, yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan.


2. Akuntansi Keuangan Akuntansi lingkungan dalam konteks akuntansi keuangan mengacu pada penyusunan laporan akuntabilitas lingkungan untuk penggua eksternal disesuaikan dengan prinsip akuntansi berterima umum. 3. Akuntansi Manajemen Akuntansi lingkungan dalam konteks akuntansi manajemen mengacu pada proses bisnis dengan pertimbangan penentuan biaya, keputusan investasi modal, dan ealuasi kinerja yang terkait dengan pelestarian lingkungan.

B.

Teori Legitimasi Teori legitimasi adalah teori yang menegaskan bahwa perusahaan terus berupaya untuk memastikan bahwa mereka beroperasi sesuai dengan norma yang ada dalam masyarakat atau lingkungan sekitar perusahaan. Perusahaan harus memastikan bahwa aktivitas yang mereka lakukan diterima oleh pihak luar sebagai suatu yang legitimat/sah (Deegan, 2004). Ghozali dan Chariri (2007) menjelaskan bahwa guna melegitimasi aktivitas perusahaan di

mata

masyarakat, perusahaan cenderung

menggunakan kinerja berbasis lingkungan dan pengungkapan informasi lingkungan. Perusahaan menggunakan laporan tahunan mereka

untuk

menggambarkan kesan tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup, sehingga dapat diterima oleh masyarakat.


C.

Akuntansi Pertambangan Umum Akuntansi Pertambangan Umum adalah bidang akuntansi yang menjadi pembahasan dalam PSAK 33. PSAK 33 memaparkan bahwa akuntansi industri pertambangan umum memiliki 4 karakteristik yaitu, ekplorasi, pengembangan dan kontruksi, produksi, serta pengolahan. Perusahaan dalam industri pertambangan umum dapat berbentuk usaha terpadu jika memiliki 4 karakteristik tersebut sebagai satu kesatuan usaha. Keempat aktivitas tersebut antara lain: a.

Eksplorasi 1) Biaya Eksplorasi 2) Cadangan Terbukti 3) Aset Eksplorasi dan Evaluasi 4) Area of Interest 5) Alasan pembebanan biaya eksplorasi

b.

Pengembangan dan Kontruksi 1) Dasar penentuan biaya pengembangan 2) Biaya pengembangan yang ditangguhkan 3) Amortisasi aset eksplorasi dan evaluasi

c.

Produksi 1) Metode penentuan beban pokok persediaan 2) Metode pembebanan biaya pengupasan tanah 3) Metode perhitungan rasio rata-rata tanap penutup 4) Biaya pengupasan tanah


5) Perubahan atas rasio rata-rata tanah penutup d.

Pengelolaan Lingkungan Hidup 1) Perlakuan akuntansi atas pembebanan biaya pengelolaan lingkungan hidup 2) Metode amortisasi dan penyusutan prasarana pengelolaan lingkungan hidup 3) Taksiran kewajiban pengelolaan lingkungan hidup 4) Biaya pengelolaan lingkungan hidup Akan tetapi, dalam perkembangannya aktivitas eksplorasi diatur

lebih lanjut pada PSAK 64. Aktivitas pengembangan masuk ke PSAK 19 revisi 2010, sedangkan kontruksi masuk ke PSAK 16. Aktivitas produksi diatur kembali pada ISAK 29. Aktivitas pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam PSAK 57. Akuntansi Pertambangan Umum resmi dihapuskan pada tahun 2013 dan digantikan dengan ISAK 29 tentang Pengupasan Lapisan Tanah (aktivitas produksi). Bidang akuntansi menegaskan terkait akuntansi lingkungan dalam PSAK No 1 revisi 2009 paragraf 12 sebagai berikut: Entitas dapat pula menyajikan, terpisah dari laporan keuangan, laporan mengenai lingkungn hidup dan laporan nilai tambah (value added statement), khususnya bagi industri dimana faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap karyawan sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting. Laporan tambahan tersebut di luar ruang lingkup Standar Akuntansi Keuangan.


D.

Kewajiban Pengelolaan Lingkungan Hidup Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan mahluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia, serta mahluk hidup lainnya (PSAK 33, alinea 54). Pengelolaan lingkungan hidup merupakan suatu kewajiban yang harus diperhatikan dalam semua aktivitas perusahaan industri. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 87 ayat (1) menyatakan bahwa setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa

pencemaran

dan/atau

perusakan

lingkungan

hidup

yang

menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. Pemanfaatan lingkungan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengambilan barang sumberdaya alam (kayu hutan, mineral, minyak bumi, dan lain sebagainya), khususnya di Indonesia telah ditunjuk lembagalembaga sektoral yang semuanya berkaitan langsung dengan eksploitasi dan pengelolaan sumber daya alam. Pemerintah Indonesia telah memiliki lembaga yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden yaitu Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup. Selanjutnya pengelolaan langsung kegiatan-kegiatan diserahkan

yang

kepada

mempunyai

Badan

dampak

Pengendalian

terhadap Dampak

lingkungan Lingkungan

(BAPEDAL). BAPEDAL bertugas dalam penyelenggaraan bimbingan


teknis terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta memulihkan kualitas lingkungan. Mardikanto (2014) menyatakan bahwa kewajiban perusahaan terhadap dampak lingkungan masuk kedalam dimensi lingkungan untuk perusahaan yang bertanggungjawab sosial. Praktik perusahaan yang dapat berdampak negatif harus disadari oleh perusahaan pertambangan. Perusahaan harus menyadari semua aspek lingkungan langsung dan tidak langsung yang berhubungan dengan kinerja usahanya, penyerahan jasa, dan manufaktur produk. ISO 14001 pada butir 4.3.1 tentang aspek lingkungan menyebutkan: “Organisasi

harus

membuat

dan

memelihara

prosedur

untuk

mengidentifikasi aspek lingkungan dari kegiatan, produk atau jasanya sehingga organisasi tersebut dapat mengendalikan dan dengan prosedur ini dapat diharapkan mempunyai suatu pengaruh, agar dapat menentukan halhal yang mempunyai atau dapat mempunyai dampak penting pada lingkungan. Organisasi harus menjamin bahwa aspek yang berkaitan dengan dampak penting ini dipertimbangkan dalam menyusun tujuan lingkungannya.” Butir 4.3.1 dimaksudkan untuk menyediakan suatu proses bagi perusahaan dalam mengidentifikasi aspek lingkungan penting yang sebaiknya diprioritaskan oleh perusahaan (Hadiwiarjo, 1997).


E.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau disingkat Amdal adalah hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup, yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan. Amdal dirumuskan sebagai “Suatu analisis mengenai dampak lingkungan dari suatu proyek yang meliputi pekerjaan evaluasi dan pendugaan dampak proyek dari bangunannya, prosesnya maupun sistem dari proyek terhadap lingkungan yang berlanjut ke lingkungan hidup manusia (Gunarwan, 1993). Manusia dalam memenuhi kebutuhan dan kesejahteraannya akan melakukan berbagai aktivitas apapun dari yang sederhana sampai yang sangat canggih, dari bangunan kecil hingga besar. Perubahan tersebut juga membawa pengaruh pada sumber daya alam dan lingkungan. Pada awalnya, aktivitas-aktivitas tersebut masih dalam kemampuan alam untuk memulihkan diri secara alamiah. Akan tetapi, aktivitas yang semakin berkembang akan menimbulkan semaki banyak perubahan lingkungan dan menimbulkan kerugian bagi manusia. Keadaan tersebut membuat manusia harus melakukan Amdal.

F.

Pengembalian Atas Investasi (Return on Investment) Suatu perusahaan mempunyai tujuan akhir yang ingin dicapai yaitu memperoleh laba dan keuntungan yang sebesar-besarnya. Salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah melakukan investasi baru. Return on Investment (ROI) adalah salah satu rasio probabilitas. ROI merupakan


bentuk probabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva yang digunakan untuk operasinya perusahaan dalam menghasilkan keuntungan (Munawir, 2004). Abdullah (2002) dalam bukunya yang berjudul “Dasar-dasar Manajemen Keuangan” menyatakan bahwa ROI memiliki beberapa kelebihan, yaitu: 1. ROI berguna untuk alat kontrol dan keperluan perencanaan. ROI dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan apabila perusahaan akan melakukan pengembangan. 2. ROI digunakan sebagai alat ukur profitabilitas dari masingmasing produk yang dihasilkan oleh perusahaan. 3. Secara prinsip, kegunaan ROI yang paling utama adalah sebagai tolok ukur efisiensi penggunaan modal, efisiensi produk, dan efisiensi penjualan. Hal ini dapat dicapai apabila perusahaan telah melaksanakan praktik akuntansi secara tepat dengan mengikuti sistem dan prinsip akuntansi yang berlaku. G.

Penelitian Terdahulu Suaryana (2011) dalam jurnalnya yang berjudul “Implementasi Akuntansi Sosial dan Lingkungan Indonesia” mengungkapkan bahwa penerapan akuntansi lingkungan masih perlu ditingkatkan di Indonesia. Selain itu, penerapan akuntansi lingkungan tersebut karena adanya banyak kendala

yang

muncul.

Perusahaan

yang

mengungkapkan

biaya


pengelolaan lingkungan hidup harus mematuhi standar yang berlaku yakni standar pelaporan sustainability reporting (SR). Penelitian lain dalam konteks akuntansi lingkungan dilakukan oleh Ja'far dan Arifah (2006) dalam Simposium Nasional Akuntansi 9 di Padang. Ja'far dan Arifah meneliti perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa

Efek

Indonesia.

Berdasarkan

jawaban

kuesioner,

mereka

menemukan adanya tindakan proaktif pihak manajemen untuk melakukan manajemen lingkungan dan rata-rata kinerja lingkungan mereka cukup tinggi. Sementara itu manajer mempersepsikan bahwa dorongan manajemen lingkungan yang dilakukan pihak eksternal berada pada level sedang. Dari 53 perusahaan sampel, 20 perusahaan menerbitkan environmental disclosure dalam annual report. Berdasarkan hasil pengamatan tersebut beberapa perusahaan telah mengungkapkan aktivitas sosial karena dorongan persaingan yang semakin ketat dan adanya peraturan yang mewajibkan. Ronald (2003) dalam skripsinya yang berjudul “Akuntansi Lingkungan dan Penerapannya. Studi Kasus pada PT Sari Husada Tbk.” menyimpulkan

bahwa

perlakuan

dan

pencatatan

akuntansi

atas

pengorbanan (arus keluar) biaya lingkungan harus sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Pelaporan biaya lingkungan ke dalam laporan keuangan dapat menunjukan bahwa perusahaan memiliki konsen pada pelestarian lingkungan hidup. Laporan tersebut akan berfungsi bagi pengguna laporan keuangan dalam mengambil keputusan ekonomis (bisnis)


untuk jangka panjang yang menyangkut kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba di masa mendatang sekaligus melestarikan fungsi lingkungan hidup untuk kesinambungan hidup operasional perusahaan. Aniela (2011) melakukan penelitian skripsi tentang “Peran Akuntansi Lingkungan Dalam Meningkatkan Kinerja Lingkungan dan Kinerja Keuangan Perusahaan”. Penelitian tersebut membuktikan bahwa bahwa penerapan akuntansi lingkungan memiliki dampak positif terhadap kinerja finansial perusahaan, yaitu meningkatnya persepsi positif dari konsumen yang berakhir pada peningkatan penjualan dan laba perusahaan. Selain itu, penerapan akuntansi lingkungan juga berdampak pada peningkatan kinerja lingkungan baik dalam dimensi environmental health maupun dalam environment vitality. Peningkatan kinerja lingkungan ini disebabkan oleh adanya kerelaan perusahaan untuk mematuhi kebijakan dan peraturan pemerintah dan tuntutan konsumen untuk mendapatkan produk yang berorientasi lingkungan. Hasanah

(2017)

melakukan

penelitian

tentang

“Pengaruh

Pengungkapan Biaya Lingkungan Sesuai PSAK 33 dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Terhadap Kinerja Keuangan”. Penelitian

tersebut

mengungkapkan

bahwa

pengungkapan

biaya

lingkungan yang terdiri dari biaya pengupasan lapisan tanah, biaya pengelolaan lingkungan hidup akibat produksi, biaya lingkungan hidup akibat eksplorasi dan evaluasi, dan biaya penutupan tambang berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan Return on Investment. Hasil tersebut


menandakan bahwa secara keseluruhan variabel pengungkapan biaya lingkungan sesuai standar PSAK 33 dan UU No 78 Tahun 2010 saling berkaitan dalam membantu perusahaan untuk mendapatkan Return On Investment yang semakin besar. Bintang

(2015)

melakukan

penelitian

tentang

“Penerapan

Akuntansi Lingkungan sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Perusahaan terhadap Lingkungan”. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa dalam pengungkapan biaya lingkungan perusahaan harus sesuai dengan International Guidance Document Enviromental Management Accounting yang dikeluarkan oleh IFAC pada tahun 2005. Selain itu, PT Pesona Khatulistiwa Nusantara yang menjadi subjek dalam penelitian tersebut sudah menerapkan akuntansi lingkungan sehingga pengguna luar laporan keuangan perusahaan dapat mengetahui sejauh mana aktivitas lingkungan yang dilakukan oleh PT Pesona Khatulistiwa Nusantara. Tirta (2013) melakukan penelitian tentang “Pengaruh Penerapan Akuntansi Manajemen LingkunganTerhadap Inovasi Produk”. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa Akuntansi Manajemen Lingkungan tidak berpengaruh terhadap inovasi produk dalam suatu perusahaan. Akan tetapi pengembangan atas suatu produk tidak lepas pada konsep eco-efficiency dan sustainability development sehingga dapat meningkatkan penjualan dan pertumbuhan operasi pada perusahaan.


I.

Perumusan Hipotesis Perusahaan pertambangan merupakan salah satu sektor industri yang memiliki kontak langsung dengan lingkungan akibat aktivitas produksinya.

Perusahaan

wajib

melakukan

pertanggungjawaban

pengelolaan lingkungan hidup untuk mengurangi dan mengendalikan dampak negatif kegiatan usaha penambangan. tersebut

meliputi

usaha

terpadu

dalam

Pertanggungjawaban

pemanfaatan,

penataan,

pemeliharaan, pengawasan, pengendalian dan pengembangan lingkungan hidup. Penelitian ini didukung oleh 1 teori utama yaitu teori legitimasi. Perusahaan wajib memberikan informasi yang relevan terkait upaya dan prestasi tanggung jawab sosial dan lingkungan melalui pengungkapan biaya pengelolaan lingkungan hidup. Pada hakikatnya, perusahaan merupakan bagian dari masyarakat sehingga perusahaan wajib menaati dan bertindak sesuai dengan nilai dan norma serta peraturan yang berlaku dalam masyarakat ataupun yang telah disepakati dengan pemerintah. Laporan keuangan merupakan alat yang digunakan investor untuk mengetahui kinerja keuangan suatu perusahaan. Laporan keuangan berisi semua hal yang diungkapkan oleh perusahaan sesuai dengan yang telah diatur dalam PSAK. Laporan tersebut dapat berupa finansial ataupun non finansial. Informasi finansial ini antara lain adalah pelaporan dan pengungkapan biaya pengelolaan lingkungan hidup

yang

dilakukan

oleh

perusahaan

terkait

dalam

aktivitas


pertambangan yang meliputi eksplorasi, pengembangan dan kontruksi, produksi, serta pengelolaan lingkungan hidup. Penelitian ini menggunakan ROI sebagai proxy untuk kinerja keuangan. Penelitian ini mencoba untuk mengungkapkan bagaimana hubungan antara pengungkapan biaya atas aktivitas eksplorasi, pengembangan dan kontruksi, produksi, serta pengelolaan

lingkungan

hidup

terhadap

ROI

pada

perusahaan

pertambangan. Pengungkapan biaya-biaya yang timbul atas aktivitas pertambangan perusahaan dalam pelestarian lingkungan hidup yang dilakukan oleh perusahaan membuktikan bahwa perusahaan telah melakukan praktik lingkungan yang baik. Pengungkapan biaya lingkungan akan mengurangi masalah yang berkaitan dengan lingkungan hidup di masa yang akan datang. Perusahaan yang mengungkapkan biaya atas aktivitas eksplorasi, pengembangan dan kontruksi, produksi, serta pengelolaan lingkungan hidup secara penuh akan berpengaruh positif terhadap ROI. Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dipaparkan, maka peneliti memiliki hipotesis sebagai berikut; H0

: Tidak terdapat hubungan antara pengungkapan biaya atas aktivitas

eksplorasi,

pengembangan

dan

kontruksi,

produksi, serta pengelolaan lingkungan hidup dengan ROI pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2015 Ha

: Terdapat hubungan antara pengungkapan biaya atas aktivitas

eksplorasi,

pengembangan

dan

kontruksi,


produksi, serta pengelolaan lingkungan hidup dengan ROI pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2015


BAB III METODE PENELITIAN A.

Jenis Penelitian Jenis penelitian ini merupakan penelitian studi empiris pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Peneliti akan mengidentifikasi laporan keuangan konsolidasian perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

B.

Waktu dan tempat penelitian Penelitian ini dilaksanakan pada Januari sampai dengan April 2017 di Pojok Bursa Efek Indonesia Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.

C.

Subjek dan obyek penelitian Subyek dari penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Obyek pada penelitian ini adalah laporan keuangan konsolidasian pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

D.

Data Penelitian Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data rasio yang bersifat sekunder. Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa laporan keuangan konsolidasian tahun 2015 perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI.

25


Laporan keuangan konsolidasian perusahaan yang diperlukan dalam penelitian ini adalah: 1. Laporan Keuangan Konsolidasian PT Adaro Energy 2. Laporan Keuangan Konsolidasian PT Aneka Tambang 3. Laporan Keuangan Konsolidasian PT Apexindo 4. Laporan Keuangan Konsolidasian PT Atlas Resources 5. Laporan Keuangan Konsolidasian PT ATPK Resources 6. Laporan Keuangan Konsolidasian PT Baramulti Suksessarana 7. Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bayan Resources 8. Laporan Keuangan Konsolidasian PT Benakat Integra 9. Laporan Keuangan Konsolidasian PT Berau 10. Laporan Keuangan Konsolidasian PT Borneo 11. Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bukit Asam 12. Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bumi Resources 13. Laporan Keuangan Konsolidasian PT Cakra Mineral 14. Laporan Keuangan Konsolidasian PT Central Omega Resources 15. Laporan Keuangan Konsolidasian PT Cita Mineral Investindo 16. Laporan Keuangan Konsolidasian PT Citatah 17. Laporan Keuangan Konsolidasian PT Delta Dunia Makmur 18. Laporan Keuangan Konsolidasian PT Elnusa 19. Laporan Keuangan Konsolidasian PT Energi Mega Persada


20. Laporan Keuangan Konsolidasian PT Exploitasi Energi Indonesia 21. Laporan Keuangan Konsolidasian PT Garda Tujuh Buana 22. Laporan Keuangan Konsolidasian PT Golden Eagle Energy 23. Laporan Keuangan Konsolidasian PT Golden Energy Mines 24. Laporan Keuangan Konsolidasian PT Harum Energy 25. Laporan Keuangan Konsolidasian PT Indika Energy 26. Laporan Keuangan Konsolidasian PT Indo Tambangraya Megah 27. Laporan Keuangan Konsolidasian PT J Resources Asia Pasifik 28. Laporan Keuangan Konsolidasian PT Leyang International 29. Laporan Keuangan Konsolidasian PT Medco Energy Internasional 30. Laporan Keuangan Konsolidasian PT Mitra Investindo 31. Laporan Keuangan Konsolidasian PT Perdana Karya Perkasa 32. Laporan Keuangan Konsolidasian PT Perusahaan Gas Negara 33. Laporan Keuangan Konsolidasian PT Renuka Coalindo 34. Laporan Keuangan Konsolidasian PT Samindo Resources 35. Laporan Keuangan Konsolidasian PT Sugih 36. Laporan Keuangan Konsolidasian PT Sumber Energi Andalan 37. Laporan Keuangan Konsolidasian PT Surya Esa Perkasa 38. Laporan Keuangan Konsolidasian PT Timah 39. Laporan Keuangan Konsolidasian PT Toba Bara Sejahtera


40. Laporan Keuangan Konsolidasian PT Vale Indonesia E.

Metode pengumpulan data Metode pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang menunjang penelitian. Dokumen diperoleh dengan mengunduh laporan keuangan konsolidasian perusahaan pertambangan di situs resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id.

F.

Populasi dan Sampel Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan pertambangan di Indonesia. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah sampling jenuh. Sugiyono (2011) menyatakan bahwa teknik sampling jenuh digunakan apabila semua populasi digunakan sebagai sampel penelitian karena jumlah populasi relatif kecil. Perusahaan yang digunakan sebagai sampel adalah perusahaan pertambangan yang mempublikasikan laporan keuangannya di situs resmi Bursa Efek Indonesia.

G.

Variabel Penelitian Variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah; 1. Indeks Presentase Pengungkapan Biaya Indeks Presentase Pengungkapan Biaya didapatkan dengan mengidentifikasi

biaya-biaya

yang

diungkapkan

terkait

4(empat) aktivitas pertambangan yang dilakukan perusahaan.


Hasil identifikasi tersebut kemudian ditotal dan dihitung presentase pengungkapannya. 2. Return on Investment Return on Investment adalah bentuk probabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva yang digunakan untuk operasional perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. H.

Ukuran Penelitian Penelitian ini diukur dengan mengidentifikasi pengungkapan biaya atas aktivitas eksplorasi, pengembangan dan kontruksi, produksi, serta pengelolaan lingkungan hidup pada laporan keuangan konsolidasian periode 2015. Biaya-biaya tersebut antara lain: a.

Eksplorasi 1) Biaya Eksplorasi 2) Cadangan Terbukti 3) Aset Eksplorasi dan Evaluasi 4) Area of Interest 5) Alasan pembebanan biaya eksplorasi

b.

Pengembangan dan Kontruksi 1) Dasar penentuan biaya pengembangan 2) Biaya pengembangan yang ditangguhkan 3) Amortisasi aset eksplorasi dan evaluasi


c.

Produksi 1) Metode penentuan beban pokok persediaan 2) Metode pembebanan biaya pengupasan tanah 3) Metode perhitungan rasio rata-rata tanap penutup 4) Biaya pengupasan tanah 5) Perubahan atas rasio rata-rata tanah penutup

d.

Pengelolaan Lingkungan Hidup 1) Perlakuan akuntansi atas pembebanan biaya pengelolaan lingkungan hidup 2) Metode amortisasi dan penyusutan prasarana pengelolaan lingkungan hidup 3) Taksiran kewajiban pengelolaan lingkungan hidup 4) Biaya pengelolaan lingkungan hidup

I.

Teknik Analisis Data Teknik analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kuantitatif dengan studi empiris. Penelitian deskriptif kuantitatif bertujuan untuk menjelaskan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul dalam tingkat penerapan PSAK 33 dan tingkat pengembalian atas investasi pada laporan keuangan konsolidasian perusahaan pertambangan yang menjadi objek penelitian. Langkahlangkah yang akan dilakukan peneliti dalam menganalis data sebagai berikut:


1.

Peneliti mengumpulkan data-data yang digunakan yaitu data sekunder. Data sekunder didapat melalui metode dokumentasi. Dokumentasi berupa data-data dokumen yang diperoleh dengan mengunduh di website Bursa Efek Indonesia yaitu laporan keuangan konsolidasian tahun 2015.

2.

Peneliti mengidentifikasi pengungkapan atas penerapan PSAK 33 tentang akuntansi pertambangan umum.

3.

Peneliti melakukan ceklis terhadap kriteria-kriteria apa saja yang diungkapkan oleh perusahaan.

4.

Peneliti menghitung tingkat presentase pengungkapan tiap-tiap kriteria sebagai hasil dari ceklis.

5.

Peneliti menghitung indeks presentase atas pengungkapan biaya atas aktivitas eksplorasi, pengembangan dan kontruksi, produksi, serta pengelolaan lingkungan hidup dengan rumus:

n = jumlah kriteria yang diungkapkan perusahaan 17 = total biaya yang harus diungkapkan perusahaan 6.

Peneliti menghitung ROI masing-masing perusahaan.

Laba bersih adalah laba yang telah dikurangi biaya-biaya yang merupakan beban perusahaan dalam suatu periode tertentu termasuk pajak. Total aset adalah jumlah keseluruhan dari


kekayaan perusahaan yag terdiri dari aktiva tetap, aktiva lancar, dan aktiva lain-lain, yang memiliki nilai seimbang dengan total liabilitas dan ekuitas. Pengungkapan laporan keuangan pada perusahaan tambang banyak yang menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat, maka peneliti melakukan konversi ke rupiah menggunakan kurs beli per tanggal 31 Desember 2015 yaitu Rp 13.726,00. 7.

Peneliti melakukan uji normalitas atas data yang terkumpul menggunakan software SPSS 16 dengan metode KolmogorovSmirnov. Apabila data terdistribusi dengan normal maka peneliti melanjutkan pengujian korelasi menggunakan uji korelasi pearson. Namun, apabila tidak normal, penguji akan melanjutkan penelitian dengan uji korelasi spearman.

8.

Peneliti melakukan pengujian korelasi antara indeks presentase pengungkapan

biaya

atas

aktivitas

(x)

dengan

ROI

(y)

menggunakan uji korelasi pearson. Uji korelasi pearson digunakan untuk melihat hubungan antara 2(dua) atau lebih variabel dengan data terdistribusi normal. Rumus koefisien korelasi pearson yaitu: ∑

9.

̅

̅

Peneliti melakukan pengujian korelasi antara indeks presentase pengungkapan

biaya

atas

aktivitas

(x)

dengan

ROI

(y)

menggunakan uji korelasi spearman. Uji korelasi spearman digunakan untuk 2(dua) atau lebih variabel dengan data


terdistribusi tidak normal. Rumus koefisien korelasi spearman yaitu: ∑

10.

Peneliti melakukan kesimpulan atas hasil penelitian menggunakan statistik deskriptif kuantitatif. Peneliti telah membuat hipotesis yang telah disampaikan pada perumusuan hipotesis.


BAB IV GAMBARAN UMUM A.

Adaro Energy (ADRO) Sejarah Adaro Energy dimulai dari guncangan minyak dunia sekitar tahun 1970. Hal ini menyebabkan Pemerintah Indonesia melakukan perubahan terhadap kebijakan energi, yang pada saat itu berfokus kepada minyak dan gas, untuk mengikutsertakan batubara sebagai bahan bakar untuk penggunaan dalam negeri. Pengubahan fokus terhadap energi batubara pada tahun 1976 membuat Departemen Pertambangan membagi Kalimantan Timur dan Selatan menjadi 8 blok batubara dan membuka tender untuk blok-blok tersebut. Beberapa waktu kemudian, perusahaan pemerintah Spanyol, Enadimsa, mengetahui keberadaaan batubara di Kaliantan Timur dan Selatan. Enadimsa memasang tawaran untuk Blok 8 di wilayah Tanjung, Kalimantan Selatan dan mulai mendirikan perusahaan batubara dengan nama, Adaro Energy. Nama “Adaro” dipilih oleh perusahaan Enadimsa dalam rangka menghormati keluarga Adaro, yang sangat terkenal dalam sejarah Spanyol. Keluarga Adaro memiliki peran yang sangat besar dalam kegiatan penambangan di Spanyol selama beberapa abad

34


B.

Aneka Tambang (ANTM) Aneka Tambang (ANTM) merupakan perusahaan pertambangan yang terdiversifikasi dan terintegrasi secara vertikal yang berorientasi ekspor. Wilayah operasi ANTM tersebar di seluruh Indonesia yang kaya akan bahan mineral. Kegiatan ANTM mencakup eksplorasi, penambangan, pengolahan serta pemasaran dari komoditas bijih nikel, feronikel, emas, perak, bauksit dan batubara. ANTM memiliki konsumen jangka panjang yang loyal di Eropa dan Asia. ANTM memiliki luas lahan konsesi pertambangan dan jumlah cadangan serta sumber daya yang besar, maka ANTM membentuk beberapa usaha patungan dengan mitra internasional untuk dapat memanfaatkan cadangan yang ada menjadi tambang yang menghasilkan keuntungan. ANTM menyadari bahwa kegiatan operasi perusahaan memiliki dampak secara langsung terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Perusahaan menyadari bahwa aspek lingkungan hidup dan khususnya pengembangan masyarakat tidak sekedar tanggung jawab sosial tetapi merupakan bagian dari risiko perusahaan yang harus dikelola dengan baik. Karakteristik industri pertambangan di Indonesia sebagai industri pembuka daerah tertinggal dan terisolir juga menjadikan peran perusahaan tambang untuk berperan aktif dalam pengembangan masyarakat sekitar dan beroperasi sebagai good corporate citizen sangat penting. Hal ini akan berperan penting dalam menurunkan risiko adanya gangguan terhadap


operasi perusahaan. Beranjak dari konsepsi ini maka perhatian yang mendalam terhadap upaya pelestarian lingkungan serta partisipasi secara proaktif dalam pengembangan masyarakat merupakan salah satu kunci kesuksesan kegiatan pertambangan. C.

Atlas Resources (ARII) PT Atlas Resources Tbk berdiri sejak tahun 2007. Perusahaan pertambangan ini merupakan salah satu produsen batubara yang cukup diakui di Indonesia. Perjalanan usahanya selama kurun waktu delapan tahun, membuat Atlas Resources pertumbuhan bisnis yang pesat menyusul dilakukannya aksi akuisisi dan eksplorasi serta pengembangan. Atlas Resource memiliki fokus awal pada wilayah pertambangan batubara regional berskala kecil. Performa bisnis yang terus bertumbuh tersebut tidak hanya membuktikan totalitas Atlas Resources dalam mewujudkan komitmennya untuk melakukan diversifikasi lokasi lahan produksi batubara yang dapat menghasilkan

produk

yang

beragam.

Namun,

juga

menunjukan

keberhasilan pelaksanaan berbagai strategi Atlas Resources. Pada awal beroperasinya,

Atlas

Resources

telah

terlibat

dalam

sejumlah

pengembangan proyek, diantaranya eksplorasi di lokasi tambang Berau Bara Energi (BBE) di Hub Berau yang memproduksi batubara jenis thermal coal serta proyek eksplorasi di lokasi tambang Diva Kencana Borneo (DKB) di Hub Kubar yang memproduksi batubara dengan kandungan kalori tinggi dan batubara jenis metallurgical coal. Selain itu,


Atlas Resouces juga mengakuisisi Hanson Energy di Hub Oku. Ekspansi aset pertambangan perusahaan ini kemudian dilengkapi dengan aksi akuisisi atas Grup Gorby, yang kini dikenal dengan Proyek Mutara (Proyek Muba), serta atas Optima Persada Energi (OPE), yang memiliki 6 lahan konsesi pertambangan dan 2 anak usaha di bidang jasa logistik. Atlas Resources mampu memperluas skala produksi batubara yang dimilikinya dengan berbagai langkah-langkah strategis tersebut. D.

ATPK Resources (ATPK) Perseroan didirikan pada tahun 1988 di Medan dengan nama PT Anugrah Tambak Perkasindo. Pada tahun 2002, Perseroan melakukan Penawaran Umum Saham Perdana dan selanjutnya mencatatkan seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Jakarta (Company Listing) pada tanggal 17 April 2002. Keputusan RUPSLB Perseroan yang diselenggarakan pada tangga l7 Juni 2006 menyetujui perubahan nama Perseroan semula dari PT Anugrah Tambak Perkasindo menjadi PT ATPK Resources, perubahan domisili Perseroan dari Medan ke Jakarta, dan diversifikasi bidang usaha Perseroan ke bidang usaha pertambangan umum dan pembangunan infrastruktur. Keputusan RUPSLB Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 30 November 2006 menyetujui penambahan kegiatan usaha utama Perseroan ke bidang pertambangan batubara, pertambangan minyak dan gas bumi dan bidang industri pembangkit tenaga listrik swasta sebagai usaha turunannya.


Perseroan memulai investasi pada bidang batubara dengan mengakuisisi PT Modal Investasi Mineral (MIM) dimana pada saat terjadinya investasi oleh Perseroan, MIM telah memiliki 6 (enam) anak perusahaan yaitu: PT Saptajaya Menjak Sengewari (SMS), PT MegaAlam Sejahtera (MAS), PT Sarana Mandiri Utama (SMU), PT Damanka Prima(Damanka), PT Tuhup Coal Mining (TCM) dan PT MIM Geoservices Technology (MGT). E.

Baramulti Suksessarana (BSSR) PT Baramulti Suksessarana didirikan di Indonesia pada tanggal 30 Oktober 1990 berdasarkan Akta No. 68 dari Notaris H.A. Kadir Usman, S.H. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak

Asasi

Manusia

dalam

Surat

Keputusan

No.

C2.17.186.HT.01.01.Th.1994 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 7 Tambahan No. 998/1996 tanggal 23 Januari 1996. Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, kegiatan utama Baramulti

Suksessarana

adalah

bidang

pertambangan

batubara,

perdagangan, transportasi darat dan industri. Kantor pusat Baramulti Suksessarana berada di Gedung Landmark Centre Menara B, Lantai 8, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta Selatan. Perusahaan memiliki tambang batubara dan infrastruktur terkait di Kalimantan Timur. Perusahaan telah memulai operasi komersialnya pada tahun 1990. Namun, tambang batubara perusahaan baru beroperasi pada bulan Juni 2011.


F.

Bayan Resources (BYAN) Sejarah Bayan Group dimulai sejak bulan November 1997, saat Pemegang Saham Pendiri mengakuisisi konsesi tambang batubara pertamanya yang berlokasi di Muara Tae, Kalimantan Timur, yang dikenal dengan nama PT Gunungbayan Pratamacoal (GBP). Kemudian para Pemegang Saham Pendiri, mendirikan PT Bayan Resources Tbk. pada tanggal 7 Oktober 2004 dan sejumlah konsesi batubara telah diakuisisi sebelumnya, termasuk pengambilalihan saham mayoritas PT Dermaga Perkasa Pratama (DPP). DPP merupakan perusahaan pengelola pelabuhan khusus batubara “Balikpapan Coal Terminal” (BCT) yang memiliki kapasitas hingga 15,0 juta MT per tahun di Kalimantan Timur. Pada tahun 2006, PT Bayan Resources Tbk diubah dari perusahaan non-investasi menjadi perusahaan terbatas di bidang investasi dalam negeri berdasarkan undang-undang Republik Indonesia. Kemudian, pada tanggal 12 Agustus 2008, PT Bayan Resources Tbk resmi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia melalui Penawaran Umum Saham Perdana (IPO) dengan harga perdana sebesar Rp. 5.800/saham. Di tahun yang sama, PT Bayan Resources Tbk membeli Kalimantan Floating Transfer 1 (KFT-1), guna melayani pengiriman Batubara PT Wahana Batubara Mining (WBM). KFT-1 dapat melayani kapal berukuran kecil dan atau tongkang hingga capesize yang berada di wilayah Kalimantan Selatan. Pada tahun 2010 PT Bayan Resources Tbk terus melakukan ekspansi dengan mengakuisisi saham Kangaroo Resources Limited (KRL)


dan 13 konsesi pertambangannya, sehingga menjadikan PT Bayan Resources Tbk menjadi Pemegang Saham mayoritas di perusahaan yang berdomisili dan terdaftar di Bursa Efek Australia. Pada tahun 2012, PT Bayan Resources Tbk juga membeli Kalimantan Floating Transfer 2 (KFT-2) guna melayani pengiriman batubara di wilayah Kalimantan Timur. G.

Benakat Integra (BIPI) Perseroan didirikan dengan nama PT Macau Oil Engineering and Technology pada 4 tanggal 19 April 2007. Pada 30 September 2009 PT Macau Oil Engineering and Technology resmi merubah namanya menjadi PT Benakat Petroleum Energy Tbk. Kemudian pada tanggal 11 Februari 2010, Perseroan memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) kepada masyarakat. Perseroan pun tercatat secara resmi sebagai perusahaan terbuka di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode perdagangan BIPI. Berangkat dari penyertaan pada unit-unit bisnis yang bergerak dalam bidang eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi, BIPI telah berkembang menjadi perusahaan energi terintegrasi yang memiliki fortofolio investasi dan aset pada sektor pertambangan yang mencangkup jasa infrastruktur batubara. Pada 2 Oktober 2013, PT Benakat Petroleum Energy Tbk kembali melakukan perubahan nama menjadi PT Benakat Integra Tbk. Perseroan meyakini bahwa perubahan nama ini adalah sarana


untuk mempertegas nilai korporat pada bidang infrastruktur sumber daya energi terintegrasi dengan pertumbuhan bisnis yang berkesinambungan. H.

Bukit Asam (PTBA) Sejarah pertambangan batubara di Tanjung Enim dimulai sejak zaman kolonial Belanda tahun 1919 dengan menggunakan metode penambangan terbuka (open pit mining) di wilayah operasi pertama, yaitu di tambang Air Laya. Selanjutnya mulai 1923 beroperasi dengan metode penambangan bawah tanah (underground mining) hingga 1940, sedangkan produksi untuk kepentingan komersial dimulai pada 1938. Seiring dengan berakhirnya kekuasaan kolonial Belanda di tanah air, para karyawan Indonesia kemudian berjuang menuntut perubahan status tambang menjadi pertambangan nasional. Pada 1950, Pemerintah RI kemudian mengesahkan pembentukan Perusahaan Negara Tambang Arang Bukit Asam (PN TABA). Pada tahun 1981 PN TABA kemudian berubah status menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk, yang selanjutnya disebut Perseroan. Dalam rangka meningkatkan pengembangan industri batubara di Indonesia, pada 1990 Pemerintah menetapkan penggabungan Perum Tambang Batubara dengan Perseroan. Sesuai dengan program pengembangan ketahanan energi nasional, pada 1993 Pemerintah menugaskan Perseroan untuk mengembangkan usaha briket batubara. Pada 23 Desember 2002, Perseroan mencatatkan


diri sebagai perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia dengan kode “PTBA”. I.

Cakra Mineral (CKRA) Cakra Mineral Tbk (sebelumnya Citra Kebun Raya Agri Tbk) (CKRA) didirikan dengan nama PT Ciptojaya Kontrindoreksa tanggal 19 September 1990 dan memulai kegiatan operasi komersialnya sejak Juli 1992. Kantor pusat CKRA di Komplek Perkantoran RedTop E 7,8,9 Jl. Raya Pecenongan No. 72, Kebon Kelapa, Jakarta Pusat. Induk usaha dan induk usaha terakhir CKRA adalah Redstone Resources Pte. Limited, yang berkedudukan di Singapura. Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan CKRA adalah bergerak dalam bidang pertambangan khususnya di bidang pertambangan mineral, perdagangan, perindustrian, perhubungan dan penanaman modal. Kegiatan utama CKRA adalah investasi pada perusahaan pertambangan, terutama biji besi. Pada tanggal 5 Mei 1999, CKRA memperoleh pernyataan efektif dari BAPEPAM-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham CKRA (IPO) kepada masyarakat sebanyak 63.600.000 dengan nilai nominal Rp250,- per saham dengan harga penawaran Rp250,- per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 19 Mei 1999.


J.

Central Omega Resources (DKFT) PT Central Omega Resources Tbk didirikan tahun 1995. Sejak tahun 2008, perusahaan mulai terjun di bidang pertambangan bijih nikel dan pada tahun 2011, perusahaan mulai mengekspor bijih nikel ke luar negeri. Perusahaan sudah mampu memproduksi bijih nikel sebanyak 3 juta ton per tahun dalam waktu yang relatif singkat. Tambang bijih nikel perusahaan berlokasi di Sulawesi, yang merupakan salah satu sumber cadangan nikel laterite terbesar di dunia, tepatnya di Morowali, Sulawesi Tengah dan Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Perusahaan dalam upaya memenuhi ketentuan Pemerintah dalam UU Minerba Nomor 4 tahun 2009, Perusahaan berencana untuk melakukan hilirisasi produk pertambangan bijih nikelnya dengan membangun fasilitas smelter NPI di Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Pembangunan ini dilaksanakan Perusahaan bekerjasama dengan PT Macrilink Nickel Development dengan membentuk satu perusahaan baru, PT COR Industri Indonesia. PT Central Omega Resources Tbk bersama dengan PT Macrolink Nickel Development sedang melakukan langkah strategis, baik dalam perbaikan tata kelola tambang yang berkelanjutan maupun peningkatan nilai tambah sumberdaya mineral bijih nikel sebagai komitmen untuk menjadi perusahaan nikel yang penting di Indonesia. Salah satu usahanya dengan pengoperasian smelter NPI di Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Tahap pertama akan dioperasikan smelter dengan kapasitas produksi NPI


sebesar 100 ribu t/a, smelter tahap pertama ini dijadwalkan akan beroperasi pada tahun 2017. K.

Cita Mineral Investindo (CITA) Cita Mineral Investindo berdiri pada tahun 1992 dengan nama PT Cipta Panel Utama dan bergerak pada bidang industri panel dan furniture. Kemudian pada tahun 1997, Cita Minera Investindo melakukan pengembangan antara lain; computer workstation dan home entertainment centre. Seiring perkembangan yang meningkat secara bertahap, pada tahun 2002, Cita Mineral Investindo mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Lalu secara berturut-turut pada tahun 2005,2010, dan 2012 melakukan Penyertaan pada 3 perusahaan pertambangan lainnya yaitu Harita Prima Abadi Mineral, Karya Utama Tambang Jaya, dan Well Harvest Winning Alumina Refinery.

L.

Citatah (CTTH) PT

Citatah

adalah

perusahaan

swasta

pertama

yang

mengembangkan sumber daya marmer di Indonesia dan telah melakukan penambangan serta pengolahan marmer selama lebih dari tiga puluh tahun. Perusahaan yang didirikan tahun 1974 mulai menambang batu marmer putih gading (beige marble) dari lokasi penambangannya dekat Bandung dan berkat produknya Perusahaan kemudian menempati posisi terkemuka di pasar Indonesia. Pada

bulan Januari

1996,

Perusahaan

mengakuisisi

90%

kepemilikan saham PT Quarindah Ekamaju Marmer, sebuah perusahaan


marmer yang mempunyai tambang dan pabrik pengolahan modern di Pangkep, Sulawesi Selatan. Setelah pelaksanaan akuisisi ini, pada bulan Juli 1996, Citatah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan menghimpun dana sebesar Rp 104,5 miliar melalui emisi saham baru untuk membiayai pengembangan fasilitas pengolahannya di Pangkep, yang lokasinya berdekatan dengan lokasi penambangan Citatah, dan untuk membangun sebuah Sentra Proyek Khusus baru di Karawang, yang terletak 70 km di sebelah timur kota Jakarta. Selama masa reorganisasi antara 1998 dan 2002, Citatah mendivestasikan kepemilikan saham strategisnya dalam beberapa anak perusahaannya di Malaysia dan Amerika Serikat, dan melaksanakan program restrukturisasi yang bertujuan merampingkan semua aspek operasional

Perusahaan

untuk

meningkatkan

produktivitas

dan

pelayanannya. Sejak 2009, Perusahaan telah mengembangkan penjualan domestiknya untuk mengikutsertakan serangkaian besar produk penutup permukaan impor guna memenuhi kebutuhan pasar konstruksi yang sedang berkembang di Indonesia. Saat ini Perusahaan adalah penghasil marmer terbesar di Indonesia, dan merupakan agen tunggal serangkaian produk penutup permukaan ternama internasional termasuk Bisazza, Caesarstone dan Priante. Perusahaan adalah penghasil marmer terbesar dan tertua di Indonesia, dan agen tunggal untuk bahan impor penutup permukaan ternama dari Bisazza, Caesarstone dan Priante.


M.

Delta Dunia Makmur (DOID) Delta Dunia Makmur Tbk (dahulu Delta Dunia Property Tbk) (DOID) didirikan tanggal 26 Nopember 1990 dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1992. Kantor pusat DOID beralamat di Cyber 2 Tower, Lantai 28, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 No. 13, Jakarta 12950 – Indonesia. Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Delta Dunia Makmur Tbk, yaitu: Northstar Tambang Persada Ltd. (39,21%) dan Andy Untono (7,59%). Northstar Tambang Persada Ltd merupakan sebuah konsorsium pemegang saham yang terdiri dari TPG Capital, Government of Singapore Investment Corporation Pte. Ltd., China Investment Corporation dan Northstar Equity Partners. Pada awal didirikan DOID bergerak di bidang tekstil yang memproduksi berbagai jenis benang rayon, katun dan poliester untuk memenuhi pasar ekspor. Kemudian pada tahun 2008, DOID mengubah usahanya menjadi pengembangan properti komersial dan industrial di Indonesia. Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan terakhir, ruang lingkup kegiatan

DOID

adalah

jasa,

pertambangan,

perdagangan

dan

pembangunan. Sejak tahun 2009 kegiatan utama DOID adalah jasa penambangan batubara dan jasa pengoperasian tambang melalui anak usaha utamanya yakni PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA). Pelanggan utama DOID yang mempunyai transaksi lebih besar dari 10% dari nilai pendapatan bersih (31/12/2016), yaitu: PT Berau Coal (57%), PT


Kideko Jaya Agung (14%), PT Adaro Indonesia (12%) dan PT Sungai Danau Jaya (11%). Pada tanggal 29 Mei 2001, DOID memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham DOID (IPO) kepada masyarakat sebanyak 72.020.000 dengan nilai nominal Rp100,- per saham dengan harga penawaran Rp150,- per saham dan disertai 9.002.500 Waran seri I dan batas akhir pelaksanaan tanggal 14 Juni 2004 dengan harga pelaksanaan sebesar Rp150,- per saham. Saham dan Waran Seri I tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 15 Juni 2001. N.

Elnusa (ELSA) Elnusa merupakan satu-satunya perusahaan nasional

yang

menguasai kompetensi di bidang jasa minyak dan gas bumi antara lain : Jasa Seismic, Pengeboran dan Pengelolaan Lapangan Minyak. Elnusa menyediakan jasa migas dengan strategi aliansi global bagi perusahaan migas berkelas dunia dan juga sesuai dengan standar keselamatan dan lindung lingkungan. Sebagai

bagian dari

afiliasi

Pertamina, pemegang saham

pengendali Elnusa memberikan konstribusi yang sangat besar atas keberadaan Elnusa saat ini. Elnusa memiliki 40 tahun lebih pengalaman di industri jasa migas dengan klien baik perusahaan nasional maupun internasional. Elnusa merupakan market leader di industri jasa migas


dengan keahlian yang mumpuni dan membawa sampai kancah pasar internasional. Elnusa mengawali kiprahnya sebagai pendukung operasi PT Pertamina (Persero) pada tahun 1969. Jasa yang ditawarkan Elnusa antara lain terutama dalam memberikan pelayanan termasuk pemeliharaan dan perbaikan, di bidang peralatan komunikasi elektronik, peralatan navigasi dan sistem radar yang digunakan oleh kapal-kapal milik Pertamina. Pada Oktober 2007, Elnusa kembali melakukan restrukturisasi menjadi perusahaan pertama Indonesia yang memberikan layanan hulu migas terpadu (Integrated Upstream Oil and Gas Services Company). Selain itu, untuk memperkuat lini bisnis, Elnusa memiliki empat afiliasi yang dikonsolidasikan juga dalam struktur korporasi. PT Elnusa Tbk secara resmi terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia pada tanggal 6 Februari 2008. Dengan sikap profesional, transparansi, clean dan dengan etika bisnis yang terpercaya, Elnusa siap untuk menghadapi tantangan baik secara regional, nasional maupun internasional. Saat ini, Elnusa merupakan pemimpin di sektor jasa migas dengan kliennya yang merupakan perusahaan nasional maupun multi-nasional. O.

Eksploitasi Energi Indonesia (CNKO) Eksploitasi Energi Indonesia berdiri pada 13 September 1999 dengan nama PT Central Korporindo Internasional Tbk. Perusahaan ini memiliki fokus pada pertambangan dan penjualan batu bara. Pada tanggal


21 November 2001, PT Eksploitasi Energi Indonesia mendaftarkan sahamnya ke Bursa Efek Indonesia. PT Eksploitasi Energi Indonesia merupakan pemasok utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan PT Indonesia Power (IP). Ruang lingkup perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan dan perdagangan batubara juga menjadikan PT Eksploitasi Energi Indonesia sebagai pengelola dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). PT Eksplotasi Energi Indonesia memiliki PLTU yang berlokasi di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, Rengat dan Tembilahan serta Riau. Perusahaan memulai kegiatan komersial pada tahun 2001. Perusahaan berdomisili di Jakarta dan kantor pusat perusahaan terletak World Trade Centre Lantai 16, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 29-31, Jakarta Selatan. P.

Golden Eagle Energy (SMMT) Golden Eagle Energy lahir pada 14 Maret 1980 dengan nama PT The Green Pub. PT Golden Eagle Energy mengalami beberapa kali perubahan

nama

yaitu

PT

Setiamandiri

Mitratama

(1996),

PT

Eatertainment International (2004), dan terakhir menjadi PT Golden Eagle Energy di tahun 2012. Ruang lingkup perusahaan berada di bidang pertambangan batubara. Perusahaan berkedudukan di Jakarta dan tergabung dalam kelompok usaha PT Rajawali Corpora. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial sejak berdiri pada tahun 1980 dan telah memiliki 110 karyawan.


Q.

Golden Energy Mines (GEMS) PT Golden Energy Mines didirikan dengan nama PT Bumi Kencana Eka Sakti pada tanggal 13 Maret 1997. Perusahaan ini bergerak di bidang pertambangan melalui penyertaan pada entitas anaknya dan perdagangan batubara. Perusahaan memulai usaha komersialnya pada tahun 2010. Kantor pusat PT Golden Energy Mines terletak di Sinar Mas Land Plaza, Menara III, Lantai 6, Jalan MH. Thamrin Kavling51, Jakarta.

R.

Harum Energy (HRUM) PT Harum Energy didirikan dengan nama PT Asia Antrasit pada tanggal 12 Oktober 1995. PT Harum Energy merupakan induk perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batubara. Pada tanggal 13 November 2007, perusahaan berganti nama menjadi PT Harum Energy. Kegiatan utama PT Harum Energy pada saat ini adalah beroperasi dan berinvestasi dalam bidang pertambangan batubara dan logistik melalui entitas anak. Sepanjang perjalanan bisnisnya,

PT

Harum

Energy terus

melakukan ekspansi untuk menjadi perusahaan pertambangan terkemuka. Kekuatan perusahaan ini terletak pada ranta produksi yang terintegrasi secara vertikal, mulai dari kegiatan penambangan hingga pengapalan di laut lepas, serta jalan angkut, pelabuhan, dan fasilitas pengolahan lainnya. Kegiatan operasional perusahaan digerakkan melalui empat anak perusahaannya yaitu PT Mahakam Sumber Jaya (2004), PT Santan


Batubara (2009), serta PT Tambang Batubara Harum dan PT Karya Usaha Pertiwi yang mulai beroperasi tahun 2017. S.

Indika Energy (INDY) PT Indika Energy berdiri pada 19 Oktober 2000 dan memulai bisnis komersialnya pada tahun 2004. Pada tahun 2008, Indika Energy tercatat di Bursa Efek Indonesia sebagai upaya pengembangan dan perluasan bisnis. Indika Energy memiliki tiga pilar utama bisnis perusahaan yaitu aspek sumber daya energi, jasa energi, dan infrastruktur energi. Indika Energy telah lebih dari 10 tahun melakukan kegiatan eksplorasi,

produksi,

dan

pengoalahan

batubara.

Indika

Energy

menyediakan layanan lengkap, mencakup rekayasa teknik, pengadaan dan kontruksi, operasional dan pemeliharaan, manajemen proyek, dan logistik untuk sektor pertambangan batubara serta industri minyak dan gas. Indika Energy membangun nilai di sepanjang rantai nilai energi, mulai dari pertambangan batubara, layanan logistik darat dan laut, hingga pembangkit listrik untuk memenuhi kebutuhan energi Indonesia. T.

Indo Tambangraya Megah (ITMG) Indo Tambangraya Megah didirikan pada tanggal 2 September 1987 dan memulai usaha komersialnya pada tahun 1988. Pada tahun 2007, perusahaan mencatatkan namanya di Bursa Efek Indonesia dan mulai menjual sahamnya. Ruang lingkup PT Indo Tambangraya Megah adalah pertambangan dan perdagangan batubara.


PT Indo Tambangraya Megah merupakan induk perusahaan yang memiliki entitas anak yang bekerja di bidang perdagangan dan penunjang kegiatan pertambangan. Pada 16 April 2013, perusahaan mendirikan entitas anak usaha baru yang bernama PT ITM Indonesia yang bergerak di bidang perdagangan batubara. Kemudian pada tahun yang sama di bulan September, perusahaan kembali mendirikan entitas anak usaha baru dengan nama PT Tambang Raya Usaha Tama. Bidang usaha utama entitas ini adalah jasa penujang kegiatan pertambangan. Selain itu masih ada beberapa entitas anak lagi yang bekerja di bidangnya masing-masing. U.

J Resources Asia Pasifik (PSAB) J Resources Asia Pasifik berdiri pada 14 Januari 2002 dengan nama PT Pelita Sejahtera Abadi. Ruang lingkup perusahaan bergerak di bidang pertambangan, industri, pembangunan, perdagangan, transportasi, pertanian dan perbengkelan pada mineral emas. Perusahaan memulai usaha komersialnya pada tanggal 1 Mei 2002. Saat ini, PT J Resources Asia Pasifik berdomisili di Equity Tower, Lantai 48, Kawasan Niaga Terpadu Sudirman, Jakarta.

V.

Leyand International (LAPD) Leyand International Tbk (LAPD) didirikan tanggal 07 Juni 1990 dengan nama PT Lemahabang Perkasa dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1990. Kantor pusat LAPD berdomisili di Panin Tower, lantai 11, Senayan City Jln. Asia Afrika Lot 19, Jakarta. LAPD beberapa

kali

melakukan perubahan nama, diantaranya: 1)

PT


Lemahabang Perkasa, saat berdiri pertama kali; 2) Lapindo Packaging Tbk, per 2001; 3) Lapindo International Tbk, per 2002; dan 4) Leyand International Tbk, per 2007. Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan LAPD meliputi; 1) Perindustrian meliputi: industri pembangkit tenaga listrik; industri mesin listrik; industri gas dan LPG (Liquid Petroleum Gas); 2) Perdagangan meliputi: penyalur bahan bakar minyak tanah, solar dan gas; perdagangan bahan bakar minyak; 3) Jasa meliputi: konsultasi bidang industri;Konsultasi bidang energy; konsultasi bidang lapangan minyak dan gas bumi; dan4) Pembangunan meliputi: pengelolaan sumber daya alam untuk ketenagalistrikan; pemborong bidang pertambangan minyak dan gas bumi. Kegiatan utama LAPD adalah menjalankan industri pembangkit tenaga listrik, dengan lokasi pembangkit listrik berada di kota Medan (107,3 MW Perusahaan Listrik Tenaga Diesel / PLTD), Palembang (2 x 57 MW Perusahaan Listrik Tenaga Gas / PLTG) dan Pontianak (35,8 MW PLTD). Pada tanggal 27 Juni 2001, LAPD memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham LAPD (IPO) kepada masyarakat sebanyak 60.000.000 dengan nilai nominal Rp100,- per saham dengan harga penawaran Rp200,- per saham dan disertai sebanyak 31.000.000 Waran Seri I. Saham dan Waran Seri I


tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 17 Juli 2001. W.

Medco Energy Internasional (MEDC) Medco Energy Internasional didirikan pada 9 Juni 1980 dan mulai berperasi pada 13 Desember 1980. Medco Energy Internasional merupakan entitas anak dari Encore Energy yang berdomisili di Singapura. Ruang lingkup aktivitas perusahaan terdiri dari, eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi, usaha pengeboran darat dan lepas pantai serta melakukan investasi pada entitas anak.

X.

Mitra Investindo (MITI) PT Mitra Investindo didirikan pada 16 September 1993 dengan nama PT Minsuco International Finance. PT Mitra Investindo beberapa kali melakukan perubahan nama antara lain, Maharani Intifinance (1997), Mandiri Inti Finance (1998), Siwani Trimitra (2000), dan Mitra Investindo (2006). Ruang lingkup Mitra Investindo berada pada bidang pertanbangan, perindustrian, pertanian, pembangunan, perdagangan dan jasa atas batu granit, minyak dan gas bumi.

Y.

Perdana Karya Perkasa (PKPK) Perdana Karya Perkasa didirikan pada 7 Desember 2983 dengan nama PT Perdana Karya Kaltim dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1983. Kantor Pusat PKPK berlokasi di Graha Perdana, Jalan Sentosa 56, Samarinda, Kalimantan Timur, dan memilikikantor perwakilan


di Jalan KH Hasyim Ashari, Komplek Roxy Mas Blok C4 No. 5, Jakarta Pusat. Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan PKPK adalah berusaha dalam bidang pembangunan, perdagangan, industri, pertambangan, pertanian, pengangkutan darat, perbengkelan, dan jasa-jasa melalui divisi-divisi usaha pertambangan batubara, kontruksi, dan persewaan alat berat. Kegiatan usaha yang dijalankan PKPK adalah persewaan peralatan berat dan jasa yang terkait dengan kontruksi bangunan dan pertambangan batubara. Pada tanggal 27 Juni 2007, PKPK memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham PKPK (IPO) kepada masyarakat sebanyak 125.000.000 dengan nominal Rp 200,- per saham dengan harga penawaran Rp 400,- per saham. Sahamsaham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 11 Juli 2007. Z.

Perusahaan Gas Negara (PGAS) Perusahaan Gas Negara berdiri pada tahun 1859 dengan nama Firma L. J. N. Eindhoven & Co. Gravenhage. Pada tahun 1950, perusahaan diambil alih oleh Belanda dan diberi nama NV. Netherland Indische Gaz Maatschapij (NV. NIGM). Pada tahun 1958, Pemerintah Republik Indonesia mengambil alih dan memberi nama Badan Pengambil Alih Perusahaan-Perusahaan Listik dan Gas (BP3LG). Kemudian, pada tahun 1994 kembali berganti menjadi PT Perusahaan Gas Negara.


Perusahaan Gas Negara merupakan perusahaan yang bergerak di bidang transportasi dan distribusi gas bumi. Perusahaan Gas Negara merupakan pengubung antara pasokan gas bumi Indonesia dengan konsumen di seluruh nusantara. Perusahaan Gas Negara memperkuat pondasi yang ada dan bertransformasi dari perusahaan transmisi dan distribusi gas bumi menjadi penyedia solusi energi terintegrasi, yang mendorong pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan masyarakat dan industri yang semakin meningkat. AA.

Renuka Coalindo (SQMI) Renuka Coalindo Tbk (dahulu Allbond Makmur Usaha Tbk) (SQMI) didirikan tanggal 21 Maret 2000 dengan nama PT Sanex Qianjiang Motor International dan memulai kegiatan komersial pada tahun 2001 sebagai perusahaan perakitan sepeda motor Tiongkok – SANEX. Kantor Pusat SQMI beralamat di Gedung Wisma Nugra Santana Lantai 8, Suite 810 Jl. Jend. Sudirman Kav. 7 – 8 Jakarta Pusat. Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan SQMI terutama bergerak dalam bidang perdagangan dan pertambangan. Saat ini, SQMI bergerak dalam bidang perdagangan batubara (memulai kegiatan komersial tahun 2010), sedangkan kegiatan pertambangan dilakukan melalui anak usaha (PT Jambi Prima Coal). Pada tanggal 30 Juni 2004, SQMI memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham SQMI (IPO) kepada masyarakat sebanyak 120.000.000 dengan nilai


nominal Rp100,- per saham saham dengan harga penawaran Rp250,- per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 15 Juli 2004. BB.

Samindo Resources (MYOH) Samindo Resources Tbk (dahulu Myoh Technology Tbk) (MYOH) didirikan dengan nama PT Myoh Indonesia tanggal 15 Maret 2000 dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada bulan Mei 2000. Kantor pusat MYOH berdomisili di Menara Mulia lantai 16, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 9-11 Jakarta, sedangkan Anak Usaha berlokasi di Ds. Batu Kajang, Kec. Batu Sopang, Kab. Paser, Propinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Induk usaha dan induk usaha terakhir Samindo Resources Tbk adalah Samtan Co. Ltd. Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan MYOH adalah bergerak dalam bidang investasi, pertambangan batubara serta jasa pertambangan (sejak tahun 2012). Saat ini, kegiatan usaha utama Samindo adalah sebagai perusahaan investasi. Kemudian melalui anak usaha Samindo menjalankan usaha, yang meliputi: jasa pemindahan lahan penutup, jasa produksi batubara, jasa pengangkutan batubara dan jasa pengeboran batubara. Pada tanggal 30 Juni 2000, MYOH memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham MYOH (IPO) kepada masyarakat sebanyak 150.000.000 dengan nilai nominal Rp25,- per saham dengan harga penawaran Rp150,- per saham.


Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Surabaya (BES) (sekarang Bursa Efek Indonesia / BEI) pada tanggal 30 Juli 2000 CC.

Surya Esa Perkasa (ESSA) PT Surya Esa Perkasa Tbk. (SEP) memiliki dan mengoperasikan kilang bahan bakar gas cair domestik (LPG) yang merupakan kilang terbesar kedua milik swasta di Indonesia. Bisnis utamanya adalah melakukan pemurnian dan pengolahan gas alam untuk menghasilkan LPG (campuran Propana dan Butana) dan Kondensat, dengan kapasitas 190 TPD (Ton Per Hari) untuk LPG dan 500 BPD (Barel Per Hari) untuk Kondensat. Kilang SEP terletak di Palembang. SEP telah ikut serta memainkan peran aktif dan utama dalam swasembada nasional terhadap nilai tambah produk hilir gas. Peranan utama tersebut ditujukan untuk mendayagunakan keahlian para promotor, karyawan dan jaringan pendukungnya. Keragaman sumber daya alam di Negara Indonesia di mana SEP beroperasi memberikan kesempatan berlimpah

untuk

mempelopori

dan

melaksanakan

proyek-proyek

greenfield bernilai tinggi dan investasi yang akan memberikan dampak positif pada perekonomian, infrastruktur dan masyarakat bangsa. Sebagai bagian dari langkah keseriusan kami menjalankan bisnis ini, SEP juga telah mengambil saham mayoritas dalam proyek Amoniak PT Panca Amara Utama, yang saat ini sedang dikembangkan. SEP menangani setiap proyeknya dengan kinerja, keandalan, integritas, inovasi, dan kerja sama


tim sebagai kekuatan pendorong untuk menciptakan keuntungan jangka panjang. DD.

Timah (TINS) PT Timah sebagai Perusahaan Perseroan didirikan tanggal 02 Agustus 1976, dan merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang pertambangan timah dan telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1995. PT Timah merupakan produsen dan eksportir logam timah, dan memiliki segmen usaha penambangan timah terintegrasi mulai dari kegiatan eksplorasi, penambangan, pengolahan hingga pemasaran. Ruang lingkup kegiatan Perusahaan meliputi juga bidang pertambangan, perindustrian, perdagangan, pengangkutan dan jasa. Kegiatan utama perusahaan adalah sebagai perusahaan induk yang melakukan kegiatan operasi penambangan timah dan melakukan jasa pemasaran kepada kelompok usaha mereka. Perusahaan memiliki beberapa anak perusahaan yang bergerak dibidang perbengkelan dan galangan kapal, jasa rekayasa teknik, penambangan timah, jasa konsultasi dan penelitian pertambangan serta penambangan non timah. Perusahaan berdomisili di Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung dan memiliki wilayah operasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Riau, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara serta Cilegon, Banten.


EE.

Toba Bara Sejahtera (TOBA) PT Toba Bara Sejahtera adalah salah satu produsen utama batubara termal yang kompetitif di Indonesia. PT Toba Bara Sejahtera didirikan pada tahun 2010 sebagai anak perusahaan PT Toba Sejahtra Group, Toba Bara telah berkembang menjadi produsen batubara utama yang beroperasi pada tiga konsesi area tambang batubara di Kalimantan Timur. Area-area tambang yang berdekatan ini, yang dikelola oleh tiga anak perusahaan, berada pada lokasi tambang yang menguntungkan, serta dekat jaraknya dengan pelabuhan setempat. Sejak memulai produksi pada tahun 2007, PT Toba Bara Sejahtera mengalami kenaikan yang cepat menjadi sebuah perusahaan terkemuka di bidang batubara. Hal tersebut didukung oleh kinerja yang kuat dan pertumbuhan yang solid. Luas area tambang Toba Bara secara keseluruhan sekitar 7087 hektar dengan total estimasi sumber daya sebesar 236 juta ton. Pembangunan pertama PT Toba Bara Sejahtera dimulai dengan PT Indomining pada tahun 2007, diikuti dengan PT Adimitra Baratama Nusantara pada tahun 2008. Kemudian, pembangunan PT Trisensa Mineral Utama dimulai pada tahun 2011. Secara paralel, PT Toba Bara Sejahtera terus mengintegrasikan rantai pasokan batubara untuk lebih baik dalam efisiensi biaya, serta berusaha untuk memperbesar cadangan batubara dan sumber daya.


FF.

Vale Indonesia (INCO) PT Vale Indonesia Tbk merupakan anak perusahaan dari Vale, sebuah perusahaan pertambangan global yang berkantor pusat di Brasil. sebelumnya bernama PT International Nickel Indonesia Tbk. (PT Inco), perusahaan mengoperasikan tambang nikel open pit dan pabrik pengolahan di Sorowako, Sulawesi, sejak tahun 1968. Saat ini, INCO menjadi produsen nikel terbesar di Indonesia dan menyumbang 5% pasokan nikel dunia. Nikel

banyak

dikombinasikan

dengan

logam

lain

untuk

membentuk campuran yang dikenal karena fleksibilitas dan ketahanannya terhadap oksidasi dan korosi. Logam ini mampu mempertahankan karakteristiknya bahkan dalam suhu ekstrem. Nikel digunakan dalam berbagai produk, seperti televisi, baterai isi ulang, koin, peralatan makan bahkan gerbong kereta. Lini produksi INCO beroperasi dengan energi terbarukan yang dihasilkan oleh tiga pembangkit listrik tenaga air, yang secara keseluruhan menghasilkan 365 mega watt tenaga listrik. Saat ini, tingkat produksi tahunan INCO mencapai rata-rata 75.000 metrik ton nickel matte. Dengan investasi lanjutan sebesar AS$2 miliar, INCO menargetkan peningkatan produksi tahunan menjadi 120 ribu metrik ton nikel matte dalam lima tahun ke depan. PT Vale berkomitmen untuk memberi nilai tambah dan mengembangkan warisan yang positif bagi generasi selanjutnya


BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN A.

Deskripsi Data Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dengan cara dokumentasi melalui pengamatan pada laporan keuangan perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015. Hasil dari pengamatan tersebut, ditemukan 40 perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI. Namun, hanya 32 perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan periode 2015 di situs resmi BEI (www.idx.co.id). Laporan keuangan tersebut kemudian akan dilakukan uji ceklis terhadap penerapan PSAK 33. PSAK 33 menjelaskan bahwa ada 4 (empat) kegiatan usaha pokok yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan, yakni; 1) Eksplorasi; 2) Pengembangan dan Kontruksi; 3) Produksi; dan 4) Pengolahan. Apabila perusahaan dapat melakukan keempat kegiatan usaha pokok tersebut secara satu kesatuan ataupun terpisah, maka perusahaan dinilai sebagai suatu usaha yang terpadu. Keempat kegiatan tersebut memiliki dampak yang sangat signifikan terdapat lingkungan hidup di sekitar perusahaan. Akan tetapi, dalam perkembangannya aktivitas eksplorasi diatur lebih lanjut pada PSAK 64. Aktivitas pengembangan masuk ke PSAK 19 revisi 2010, sedangkan kontruksi masuk ke PSAK 16. Aktivitas produksi diatur kembali pada ISAK 29. Aktivitas pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam PSAK 57. Akuntansi Pertambangan Umum resmi dihapuskan 62


pada tahun 2013 dan digantikan dengan ISAK 29 tentang Pengupasan Lapisan Tanah (aktivitas produksi). 4 (empat) aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan memiliki biaya-biaya yang harus diungkapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap lingkungan. Hal-hal berikut ini wajib diungkapkan dalam catatan laporan keuangan berdasarkan kegiatan usaha pokok perusahaan: 1.

Eksplorasi a. Kegiatan akuntansi sehubungan dengan dasar penentuan: 1) Biaya

Eksplorasi

yang Ditangguhkan

atas

kegiatan

eksplorasi yang masih berjalan dengan penjelasan mengenai jangka waktu kontrak untuk Area of Interest yang bersangkutan. 2) Biaya

Eksplorasi

yang Ditangguhkan

atas

kegiatan

eksplorasi yang sudah menemukan adanya Cadangan Terbukti dengan penjelasan bahwa amortisasinya baru akan dilaksanakan pada saat dimulainya produksi. b. Dalam penyajian Biaya Eksplorasi yang Ditangguhkan harus dibedakan antara Biaya Eksplorasi yang Ditangguhkan atas kegiatan eksplorasi yang masih berjalan dengan Biaya Eksplorasi yang Ditangguhkan atas kegiatan eksplorasi yang telah menemukan Cadangan Terbukti.


c. Apabila terdapat lebih dari satu Area of Interest, maka harus diungkapkan rincian dari Biaya Eksplorasi yang Ditangguhkan untuk tiap-tiap Area of Interest. d. Jumlah pembebanan biaya eksplorasi pada periode berjalan serta alasan pembebanannya. Berdasarkan hal-hal yang wajib diungkapkan oleh perusahaan, maka perusahaan pertambangan wajib melaporkan: a. Biaya Eksplorasi b. Cadangan Terbukti c. Aset Eksplorasi dan Evaluasi d. Area of Interest e. Alasan pembebanan 2.

Pengembangan dan Kontruksi a. Kebijakan akuntansi sehubungan dengan: 1) Dasar penentuan ditangguhkannya biaya pengembangan dan kapitalisasi biaya pekerjaan konstruksi dan prasarana. 2) Metode amortisasi dan penyusutan yang dipergunakan dengan penjelasan jangka waktu perijinan penambangan dan taksiran umur ekonomis tambang. b. Biaya Pengembangan yang Ditangguhkan atas kegiatan pengembangan yang masih berjalan. c. Biaya Eksplorasi dan Pengembangan yang Ditangguhkan di mana terjadi penundaan masa produksi, meliputi penjelasan:


1) Alasan terjadinya penundaan 2) Amortisasi belum diperhitungkan karena belum dinilainya produksi 3) Jumlah penurunan (write down) akibat dilakukannya evaluasi bila ada, terhadap biaya yang ditangguhkan tersebut, serta metode dan asumsi utama yang dipergunakan dalam menghitung penurunan nilai tersebut. d. Apabila terdapat lebih dari satu Area of Interest maka harus diungkapkan rincian dari Biaya Eksplorasi dan Pengembangan yang Ditangguhkan untuk tiap-tiap Area of Interest. Berdasarkan hal-hal yang wajib diungkapkan oleh perusahaan, maka perusahaan pertambangan wajib melaporkan: a. Dasar Penentuan Biaya Pengembangan b. Biaya Pengembangan yang Ditangguhkan c. Amortisasi Aset Eksplorasi dan Evaluasi 3.

Produksi a. Kebijakan akuntansi yang sehubungan dengan: 1) Metode penentuan Beban Pokok Persediaan dan dasar penilaiannya 2) Metode pembebanan biaya pengupasan tanah 3) Metode perhitungan Rasio Rata-Rata Tanah Penutup


b. Jumlah Biaya Pengupasan Tanah yang Ditangguhkan dengan penjelasan mengenai perbedaan antara Rasio Aktual Tanah Penutup terhadap rasio rata-ratanya c. Perubahan atas Rasio Rata-Rata Tanah Penutup (bila ada) Berdasarkan hal-hal yang wajib diungkapkan oleh perusahaan, maka perusahaan pertambangan wajib melaporkan: a. Metode Penentuan Beban Pokok Persediaan b. Metode Pembebanan Biaya Pengupasan Tanah c. Metode Perhitungan Rasio Rata-rata Tanah Petutup d. Biaya Pengupasan Tanah e. Perubahan atas Rasio Rata-rata Tanah Petutup 4.

Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH) a. Kebijakan akuntansi sehubungan dengan: 1) Perlakuan akuntansi atas pembebanan biaya PLH 2) Metode amortisasi atas biaya PLH yang ditangguhkan 3) Metode penyusutan prasarana PLH b. Mutasi taksiran kewajiban PLH selama tahun berjalan dengan menunjukan: 1) Saldo awal 2) Penyisihan yang dibentuk 3) Pengeluaran sesungguhnya 4) Saldo akhir


c. Kegiatan PLH yang telah dilaksanakan dan yang sedang berjalan d. Kewajiban bersyarat sehubungan dengan PLH dan kewajiban bersyarat lainnya sebagaimana diatur dalam standar akuntansi keuangan Berdasarkan hal-hal yang wajib diungkapkan oleh perusahaan, maka perusahaan pertambangan wajib melaporkan: a. Perlakuan akuntansi atas pembebanan biaya PLH b. Metode amortisasi dan penyusutan prasarana PLH c. Taksiran kewajiban PLH d. Biaya PLH Berdasarkan penjelasan diatas, maka terdapat 17 kriteria yang wajib diungkapkan oleh perusahaan pertambangan. Peneliti kemudian melakukan identifikasi pada laporan keuangan 32 perusahaan dengan acuan ke-17 kriteria tersebut. Setelah melakukan proses identifikasi, peneliti menghitung indeks presentase pengungkapan biaya (X) dan ROI (Y) setiap perusahaan.


Berikut hasil perhitungan kedua variabel tersebut; Perusahaan X Y ADRO 64,71% 2,55% ANTM 64,71% -4,77% ARII 76,47% -7,40% ATPK 47,06% -9,11% BSSR 58,82% 15,36% BYAN 64,71% -8,76% BIPI 58,82% -2,80% PTBA 47,06% 12,24% CKRA 47,06% -5,56% DKFT 47,06% -2,40% CITA 58,82% -12,32% CTTH 29,41% 0,33% DOID 17,65% -1,02% ELSA 11,76% 8,72% CNKO 64,71% -9,63% SMMT 64,71% -8,65% GEMS 52,94% 0,65% HRUM 76,47% 5,07% INDY 58,82% 3,65% ITMG 64,71% 5,39% PSAB 76,47% 3,79% LAPD 23,53% -9,56% MEDC 76,47% -6,23% MITI 64,71% -16,91% PKPK 41,18% -36,17% PGAS 58,82% 6,21% SQMI 76,47% -16,72% MYOH 35,29% 15,72% ESSA 29,41% 1,75% TINS 41,18% 1,15% TOBA 88,24% 9,22% INCO 58,82% 2,22% Tabel 4.1: Indeks Presentase Pengungkapan Biaya dan ROI


B.

Analisis Data 1.

Eksplorasi Hal-hal

yang

wajib

diungkapkan

oleh

perusahaan

pertambangan terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup adalah; a. Biaya Eksplorasi Peneliti menguji 32 perusahaan, namun hanya 47% yang mengungkapkan biaya eksplorasi. Hal tersebut dikarenakan

perusahaan telah

selesai

melakukan

aktivitas eksplorasi dan membebankan pengeluaran atas aktivitasnya ke dalam biaya eksplorasi. b. Cadangan Terbukti Pengungkapan atas cadangan terbukti sebesar 41%. c. Aset Eksplorasi dan Evaluasi Perusahaan yang melakukan pengungkapan atas aset eksplorasi dan evaluasi sebesar 69%. Perusahaan mengungkapan aset eksplorasi dan evaluasi apabila perusahaan

masih

akan

menggunakan

aktivitas

eksplorasinya di periode selanjutnya. d. Area of Interest Area of interest adalah area yang berada di tempat lain yang

menjadi

lokasi

perusahaan

dalam

mengembangkan aktivitas eksplorasinya. Area of interest merupakan area yang dikoordinasi oleh anak


perusahaan dan wajib memasok hasil aktivitasnya ke induk

perusahaan

untuk

kelangsungan

produksi

perusahaan. Peneliti menemukan sebesar 91% yang mengungkapkan terkait area of interest. e. Alasan pembebanan Biaya eksplorasi yang telah dikapitalisasi menjadi aset eksplorasi dan evaluasi harus dijelaskan alasan pembebanan menjadi aset tersebut. Peneliti menemukan perusahaan yang menjelaskan alasan pembebananan sebesar 47%. 2.

Pengembangan dan Kontruksi Hal-hal

yang

wajib

diungkapkan

oleh

perusahaan

pertambangan terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup adalah; a. Dasar Penentuan Biaya Pengembangan Tingkat presentase pengungkapannya sebesar 78%. Dasar penentuan biaya pengembangan tertulis di catatan atas laporan keuangan pada laporan keuangan konsolidasian perusahaan. b. Biaya Pengembangan yang Ditangguhkan Peneliti menemukan perusahaan yang mengungkapkan biaya pengembangan yang ditangguhkan sebesar 84%. c. Amortisasi Aset Eksplorasi dan Evaluasi Peneliti

menemukan

perusahaan

yang

mengungkapkan

amortisasi atas aset eksplorasi dan evaluasi sebesar 78%.


Aktivitas eksplorasi dan evaluasi yang masih akan digunakan untuk periode selanjutnya memiliki penurunan nilai, maka perusahaan wajib melaporkan amortisasi. 3.

Produksi Hal-hal

yang

wajib

diungkapkan

oleh

perusahaan

pertambangan terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup adalah; a.

Metode Penentuan Beban Pokok Persediaan Peneliti menemukan perusahaan yang menjelaskan metode penentuan beban pokok persediaan sebesar 53%. Metode ini menjadi hal yang penting diungkapkan karena berkaitan erat dengan penjualan yang akan dilakukan oleh perusahaan terkait hasil pertambangan.

b.

Metode Pembebanan Biaya Pengupasan Tanah Peneliti menemukan perusahaan yang menjelaskan metode pembebanan biaya pengupasan tanah sebesar 59%.

c.

Metode Perhitungan Rasio Rata-rata Tanah Penutup Peneliti tidak menemukan satu pun perusahaan yang menjelaskan mengenai metode perhitungan rasio rata-rata tanah penutup.

d.

Biaya Pengupasan Tanah Peneliti

menemukan

sebesar

56%

perusahaan

yang

mengungkapkan biaya pengupasan tanah. Biaya ini muncul


saat awal mula perusahaan membuka lahan untuk melakukan aktivitas eksplorasi. e.

Perubahan Atas Rasio Rata-rata Tanah Tertutup Pengungkapan atas perubahan atas rasio rata-rata tertutup tidak ditemukan dalam 32 perusahaan yang digunakan oleh peneliti.

4.

Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH) Hal-hal

yang

wajib

diungkapkan

oleh

perusahaan

pertambangan terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup adalah; a. Perlakuan akuntansi atas pembebanan biaya PLH Peneliti

menemukan

perusahaan

yang

menjelaskan

pembebanan atas biaya PLH sebesar 81%. Perusahaan sadar bahwa aktivitas eksplorasi perusahaan berkaitan erat dengan lingkungan hidup, maka perusahaan memiliki tanggung jawab sosial di bidang lingkungan hidup. b. Metode amortisasi dan penyusutan prasarana PLH Pada periode yang berjalan, sarana dan prasarana yang digunakan perusahaan akan mengalami penyusutan. Peneliti perusahaan yang mengungkapkan amortisasi dan penyusutan sarana dan prasarana PLH sebesar 50%. c. Taksiran kewajiban PLH Peneliti menemukan perusahaan yang menyampaikan taksiran kewajiban PLH dalam bentuk provisi untuk reklamasi dan kewajiban pengelolaan lingkungan hidup sebesar 72%.


d. Biaya PLH Provisi untuk reklamasi dan kewajiban PLH yang telah terjadi di periode sebelumnya diungkapkan menjadi biaya PLH. Peneliti menemukan sebesar 22% perusahaan yang telah mengungkapkan biaya PLH. Berdasarkan tabel 4.1, peneliti melakukan uji normalitas dengan metode Kolmogorov-Smirnov menggunakan software SPSS 16. Berikut hasil uji normalitas yang dilakukan peneliti;

Tabel 4.2 : Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov Hipotesis pada uji normalitas ini, yaitu: H0

: Populasi berdistribusi normal

Ha

: Populasi berdistribusi tidak normal Dasar pengambilan keputusan adalah; 1) Jika nilai probabilitas >

0,05 maka H0 diterima; 2) Jika nilai probabilitas <= 0,05 maka H0 ditolak. Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan metode KolmogorovSmirnov ditemukan:


1. Nilai probabilitas X sebesar 0,231 yang artinya > 0,05 maka populasi berdistribusi normal 2. Nilai probabilitas Y sebesar 0,845 yang artinya > 0,05 maka populasi berdistribusi normal Langkah selanjutnya, peneliti melakukan uji korelasi Pearson menggunakan software SPSS 16. Berikut hasil uji korelasi pearson yang dilakukan peneliti:

Tabel 4.3 : Uji Korelasi Pearson Dasar pengambilan keputusan atas hasil penelitian uji korelasi pearson yakni; Interval Koefisien Tingkat Hubungan 0,00 – 0,199 Sangat rendah 0,20 – 0,399 Rendah 0,40 – 0,599 Sedang 0,60 – 0,799 Kuat 0,80 – 1,000 Sangat Kuat Tabel 4.4 : Intepretasi Koefisien Korelasi (Wuri, Josphine, 2015)


Peneliti memiliki hipotesis, yakni: H0

: Tidak terdapat hubungan antara pengungkapan biaya atas aktivitas

eksplorasi,

pengembangan

dan

kontruksi,

produksi, serta pengelolaan lingkungan hidup dengan ROI pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2015 Ha

: Terdapat hubungan antara pengungkapan biaya atas aktivitas

eksplorasi,

pengembangan

dan

kontruksi,

produksi, serta pengelolaan lingkungan hidup dengan ROI pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2015 Uji korelasi pearson memperlihatkan bahwa kedua variabel memiliki angka koefisien korelasi sebesar -0,068 yang artinya angka koefisien korelasi berada di antara 0,00 – 0,199, maka kedua variabel memiliki hubungan yang sangat rendah. Berdasarkan hasil uji korelasi pearson, maka H0 ditolak. Tanda negatif menunjukan bahwa korelasi yang terjadi antara pengungkapan biaya atas aktivitas eksplorasi, pengembangan dan kontruksi, produksi, serta pengelolaan lingkungan hidup dengan ROI adalah hubungan yang berbanding terbalik, artinya semakin besar tingkat pengungkapan biaya, maka semakin rendah tingkat ROI pada perusahaan pertambangan.


C.

Pembahasan Perusahaan pertambangan yang telah mendaftarkan dirinya ke Bursa Efek Indonesia (BEI) wajib mempublikasikan laporan keuangan pada setiap periodenya. Akan tetapi, dari 40 perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI hanya 32 perusahaan yang menyampaikan laporan keuangannya. 32 perusahaan tersebut digunakan peneliti sebagai objek penelitian ini. Perusahaan pertambangan dalam melakukan aktivitasnya wajib memperhatikan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan hidup atas dampak aktivitas produksi perusahaan. Kementerian Lingkungan Hidup juga telah mengadakan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER) untuk memacu perusahaan dalam meningkatkan tanggung jawab tersebut. Hal ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan usahanya supaya kelangsung hidup alam lingkungan sekitar tidak tereksploitasi oleh efek buruh dari operasi perusahaan. Bidang Akuntansi juga menegaskan tanggung jawab terhadap lingkungan hidup dalam PSAK 33 tentang Akuntansi Pertambangan Umum. Walaupun PSAK 33 telah dihapuskan, peraturan tentang pengungkapan biaya atas aktivitas pertambangan telah dicantumkan kembali di peraturan lainnya. Adanya pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan hidup di laporan keuangan diharapkan dapat memantik reaksi positif dari investor. Pengungkapan


tersebut selain menaati peraturan juga dapat meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat. Hasil identifikasi yang dilakukan oleh peneliti, tidak ada perusahaan yang mengungkapkan secara penuh biaya-biaya terkait aktivitas eksplorasi, pengembangan dan kontruksi, produksi, serta pengelolaan

lingkungan

hidup.

Perusahaan

yang

paling

banyak

mengungkapkan adalah PT Toba Bara Sejahtera (TOBA) sebesar 88,24%. Sedangkan perusahaan yang paling kecil adalah PT Elnusa (ELSA) yakni 11,76%. Hasil penelitian menunjukan terdapat hubungan yang sangat rendah

antara

pengungkapan

biaya

atas

aktivitas

eksplorasi,

pengembangan dan kontruksi, produksi, serta pengelolaan lingkungan hidup dengan ROI perusahaan. Berdasarkan identifikasi laporan keuangan konsolidasian juga terlihat semua perusahaan tidak mengungkapkan secara penuh biaya-biaya yang wajib diungkapkan terkait aktivitas pertambangan. Hasil kedua uji tersebut menyatakan bahwa pengungkapan biaya atas aktivitas eksplorasi, pengembangan dan kontruksi, produksi, serta pengelolaan lingkungan hidup tidak memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan untuk mengungkapkan informasi tersebut. Laporan keuangan perusahaan pertambangan yang terpublikasi di BEI sebagian besar mengalami rugi pada periode 2015. Kerugian yang dialami oleh perusahaan menjadi faktor utama hasil penelitian berupa hubungan yang semakin melemah.


Ghozali dan Chariri (2007) menyatakan bahwa perusahaan seringkali melakukan kinerja berbasis lingkungan dan pengungkapan informasi lingkungan bertujuan agar aktivitas perusahaan dapat diterima masyarakat. Perusahaan yang

mengungkapkan biaya-biaya

terkait

tanggung jawab terhadap lingkungan berarti memiliki kepedulian terhadap lingkungan sehingga masyarakat mampu menerima kehadiran perusahaan di lingkungan mereka. Pengungkapan akuntansi lingkungan (Environmental Accounting Disclosure) di negara-negara berkembang termasuk Indonesia, memang masih sangat kurang. Banyak penelitian di area Social Accounting Disclosure

umumnya

Environmental

Accounting

Disclosure

pada

khususnya memperlihatkan bahwa pihak perusahaan melaporkan kinerja lingkungan yang masih sangat terbatas. Kondisi ini disebabkan antara lain karena lemahnya sanksi hukum yang berlaku (Lindrianasari, 2007). Mobus (2005) dalam Lindrianasari (2007) menemukan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara sanksi hukum pengungkapan lingkungan yang wajib dilakukan perusahaan dengan penyimpangan aturan yang dilakukan oleh perusahaan. Artinya, semakin keras sanksi hukum akan semakin mengurangi penyimpangan aturan yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukan bahwa sesungguhnya pihak regulator atau pemerintah memiliki

kekuatan

untuk

menekan

pihak

perusahaan

dalam

meminimalisasikan dampak kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan usaha perusahaan pertambangan (Utami, 2008).


BAB VI PENUTUP A.

Kesimpulan Dari penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pengungkapan biaya atas aktivitas eksplorasi, pengembangan dan kontruksi, produksi, serta pengelolaan lingkungan hidup memiliki hubungan yang sangat rendah dengan

Return on Investment (ROI).

Hubungan antara kedua variabel tersebut adalah berbanding terbalik, yang artinya semakin tinggi pengungkapan biaya atas aktivitas eksplorasi, pengembangan dan kontruksi, produksi, serta pengelolaan lingkungan hidup maka semakin rendah tingkat Return on Investment (ROI). Hasil penelitian sangat dipengaruhi laba atau rugi bersih yang diperoleh perusahaan pada suatu periode. Akan

tetapi,

pada

praktiknya

perusahaan

pertambangan

memiliki kewajiban terhadap pengungkapan biaya-biaya terkait dengan tanggung jawab perusahaan terhadap pelestarian lingkungan hidup. Hal tersebut akan membuat investor menjadi paham dan mengetahui bahwa perusahaan selain melakukan kegiatan usahanya, juga memikirkan dampak yang timbul akibat kegiatannya sehingga menjadi pertimbangan yang penting dalam melakukan investasi pada perusahaan.

79


B.

Keterbatasan Penelitian Keterbatasan yang peneliti temui saat melakukan penelitian adalah: 1. Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini hanya 1 (satu)

periode

yaitu

tahun

2015

karena

perusahaan

pertambangan memiliki kecenderungan tidak melaporkan secara lengkap terkait pengelolaan lingkungan hidup pada periode

sebelumnya. Atas dasar hal

tersebut, peneliti

memutuskan hanya menggunakan 1 (satu) periode agar data yang digunakan valid. C.

Saran Saran yang akan peneliti berikan untuk penelitian selanjutnya, yaitu: 1. Data penelitian yang digunakan tidak hanya 1 (satu) periode karena suatu studi empiris minimal menggunakan 3 (tiga) sampai 5 (lima) periode. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan batasan masalah yaitu hanya menggunakan perusahaan yang melaporkan pengelolaan lingkungan hidup secara berturut-turut selama 3 (tiga) sampai 5 (lima) periode.


DAFTAR PUSTAKA Abdullah, M. Faisal, 2002, Dasar-dasar Manajemen Keuangan, UMM Press, Accountants Educational Project Ltd, Yogyakarta. Anggraini, Fr. Reni Retno, 2006, Pengungkapan Informasi Sosial dan FaktorFaktor yang Memperngaruhi Pengungkapan Informasi Sosial dalam Laporan Keuangan Tahunan (Studi Empiris pada Perusahaan-perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta), disampaikan di Simposium Nasional Akuntansi 9 di Padang. Aniela, Yoshi, 2011, Peran Akuntansi Lingkungan Dalam Meningkatkan Kinerja Lingkungan dan Kinerja Keuangan Perusahaan, Universitas Widya Mandala, Surabaya. Ayu, Tri Jata, 2013, Dasar Hukum Kewajiban Perusahaan Menjaga Lingkungan, http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51c8753fef0ba/dasar-hukumkewajiban-perusahaan-menjaga-lingkungan Diakses pada tanggal 25 Oktober 2013. Bintang, Galih, 2015, Penerapan Akuntansi Lingkungan Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Perusahaan Terhadap Lingkungan, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. Freeman, R.E, 2001, A Stakeholder Theory of Modern Corporation. Ethical Theory and business Ghozali, Imam dan Chairiri, Anis, 2007, Teori Akuntansi, Edisi Ketiga. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang. Gray, R.H, 1993, Accounting for Environmental, The Certified Accountants Educational Projects Ltd. Hadiwiarjo, Bambang H dan Purnomo, J. Dwi Helly, 1997, ISO 14001: Panduan Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Hasanah, Jamingatun, 2017, Pengaruh Pengungkapan Biaya Lingkungan Sesuai PSAK 33 dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Terhadap Kinerja Keuangan (Studi pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015), Universitas Lampung, Bandar Lampung. Ikhsan, Arfan, 2009, Akuntansi Manajemen Lingkungan, Graha Ilmu, Yogyakarta. Ikhsan, Arfan, 2008, Akuntansi Lingkungan Dan Pengungkapnnya, Graha Ilmu, Yogyakarta. ISAK 29, 2014, Pengupasan Lapisan Tanah, Ikatan Akuntansi Indonesia.


Ja’far S., Muhammad dan Arifah, Dista Amalia, 2006, Pengaruh Dorongan Manajemen Lingkungan, Manajemen Lingkungan Proaktif dan Kinerja Lingkungan terhadap Public Enviromental Reporting, disampaikan di Simposium Nasional Akuntansi 9 di Padang. Lindrianasari, 2007, Hubungan antara Kinerja Lingkungan dan Kualitas Pengungkapan Lingkungan dengan Kinerja Ekonomi Perusahaan di Indonesia, Jurnal JAAI Volume 11 Nomor 2 Bulan Desember. Mardikanto, Totok, 2014, Corporate Social Responbility (Tanggungjawab Sosial Korporasi), Penerbit Alfabeta, Bandung. Munawir, S., 2004, Analisis Laporan Keuangan, Edisi Keempat, Salemba Empat, Jakarta. Prawironegoro P., Darsono dan Purwanti, Ari, 2009, Akuntansi Manajemen (Edisi 3), Mitra Wacana Media, Jakarta. PSAK 1, 2013, Penyajian Laporan Keuangan, Ikatan Akuntansi Indonesia. PSAK 16, 2011, Aset Tetap, Ikatan Akuntansi Indonesia. PSAK 33, 2011, Akuntansi Pertambangan Umum, Ikatan Akuntansi Indonesia. PSAK 33, Exposure Draft, 2011, Akuntansi Pertambangan Umum, Ikatan Akuntansi Indonesia PSAK 57, 2009, Provisi, Liabilitas, Kontijensi, dan Aset Kontijensi, Ikatan Akuntansi Indonesia. PSAK 64, 2011, Aktivitas Eksplorasi dan Evaluasi Pada Pertambangan Sumber Daya Mineral, Ikatan Akuntansi Indonesia. PSAK 64, Exposure Draft, 2011, Eksplorasi dan Evaluasi Sumber Daya Mineral, Ikatan Akuntansi Indonesia. Ronald, Eko, 2003, Akuntansi Lingkungan dan Penerapannya. Studi Kasus Pada PT Sari Husada Tbk, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. Saptono, Prianto Budi, 2014. PSAK 64 : Aktivitas Eksplorasi dan Evaluasi pada Pertambangan Sumber Daya Mineral. http://www.transformasi.net/articles /read/150/psak-64-aktivitas-eksplorasi-dan-evaluasi-pada-pertambangansumber-daya-mineral.html#sthash.Ehtz5OUD.dpuf Diakses pada tanggal 10 April 2014. Sari,

Rifanni, 2013, Tanggung Jawab Kerusakan dan Bencana, http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl5560/tanggung-jawabkerusakan-dan-bencana Diakses pada tanggal 17 Juni 2010.


Suaryana, Agung, 2011, Implementasi Akuntansi Sosial dan Lingkungan di Indonesia, Universitas Udayana, Bali. Sugiyono, 2011, Metode Penelitian Pendidikan, Alfabeta, Bandung Sukanto, Eman, 2011, Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responbility Terhadap Stock Return Pada Perusahaan Yang Berkaitan Dengan Lingkungan Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2011, STIE Pelita Nusantara, Semarang. Suparmoko, 2000, Ekonomika Lingkungan (Edisi 1), BPFE Yogyakarta, Yogyakarta. Tirta, Eki, 2013, Pengaruh Penerapan Akuntansi Manajemen Lingkungan Terhadap Inovasi Produk, Universitas Widyatama, Bandung. Ulfa, Retno, 2015, Akuntansi Manajemen Lingkungan, http://materikuliahretnoulf a.blogspot.co.uk/2015/04/akuntansi-manajemen-lingkungan.html Diakses pada tanggal 29 April 2015. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32, 2009, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jakarta. Utami, Rizki Putri, 2008, Pengaruh Pengungkapan Lingkungan Terhadap Kinerja Keuangan dan Kinerja Saham, Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah, Jakarta.


LAMPIRAN


INDIKATOR PENGUNGKAPAN BIAYA 1. Biaya Eksplorasi 2. Cadangan Terbukti A. EKSPLORASI 3. Aset Eksplorasi dan Evaluasi 4. Area of Interest 5. Alasan pembebanan 1. Dasar penentuan biaya pengembangan B. PENGEMBANGAN DAN 2. Biaya Pengembangan yang Ditangguhkan KONTRUKSI 3. Amortisasi aset eksplorasi dan evaluasi 1. Metode penentuan beban pokok persediaan 2. Metode pembebanan biaya pengupasan tanah C. PRODUKSI 3. Metode perhitungan rasio rata-rata tanah penutup 4. Biaya Pengupasan Tanah 5. Perubahan atas Rasio Rata-rata Tanah Tertutup 1. Perlakuan akuntansi atas pembebanan biaya PLH 2. Metode amortisasi dan penyusutan prasarana PLH D. Pengelolaan Lingkungan Hidup 3. Taksiran Kewajiban PLH 4. Biaya PLH TOTAL 17

ADRO v v v v v v v v v v v 11 64,71%

ANTM v v v v v v v v v v v 11 64,71%

Indeks Presentase Pengungkapan Biaya Tabel 7.1: Indeks Presentase Pengungkapan Biaya ( “v” = mengungkapkan; “-“ = tidak mengungkapkan)

ARII v v v v v v v v v v v v v 13 76,47%

ATPK v v v v v v v v 8 47,06%



BSSR v v v v v v v v v v -

BYAN v v v v v v v v v v v 10 11 58,82% 64,71%


BIPI v v v v v v v v v v 10 58,82%

PTBA v v v v v v v v 8 47,06%



CKRA v v v v v v v v 8 47,06%

DKFT v v v v v v v v 8 47,06%


CITA v v v v v v v v v v 10 58,82%

CTTH v v v v v 5 29,41%



DOID v v v 3 17,65%

ELSA v v -

CNKO v v v v v v v v v v v 2 11 11,76% 64,71%


SMMT v v v v v v v v v v v 11 64,71%



GEMS v v v v v v v v v -

HRUM v v v v v v v v v v v v v 9 13 52,94% 76,47%


INDY v v v v v v v v v v -

ITMG v v v v v v v v v v v 10 11 58,82% 64,71%



PSAB v v v v v v v v v v v v v 13 76,47%

LAPD v v v v

MEDC v v v v v v v v v v v v v 4 13 23,53% 76,47%


MITI v v v v v v v v v v v 11 64,71%



PKPK v v v v v v v 7 41,18%

PGAS v v v v v v v v v v 10 58,82%


SQMI v v v v v v v v v v v v v 13 76,47%

MYOH v v v v v v 6 35,29%



ESSA v v v v v 5 29,41%

TINS v v v v v v v -

TOBA v v v v v v v v v v v v v v v 7 15 41,18% 88,24%


INCO v v v v v v v v v 10 58,82%


Perusahaan Laba/Rugi Bersih (Rp) Total Aset (Rp) ADRO 2.078.103.286.000 81.628.353.422.000 ANTM (1.440.852.896.000) 30.210.610.108.000 ARII (356.738.564.000) 4.823.512.190.000 ATPK (161.555.929.000) 1.773.314.414.000 BSSR 362.988.232.250 2.363.850.834.478 BYAN (1.125.704.819.148) 12.845.743.724.170 BIPI (552.778.171.428) 19.774.709.840.256 PTBA 2.037.111.000.000 16.641.709.000.000 CKRA (54.627.723.231) 982.426.859.724 DKFT (32.644.552.934) 1.360.792.584.682 CITA (341.205.918.018) 2.768.912.768.617 CTTH 1.949.752.745 597.969.742.589 DOID (114.315.360.390) 11.212.511.992.416 ELSA 379.745.000.000 4.353.402.000.000 CNKO (539.821.037.000) 5.603.339.360.000 SMMT (60.578.867.106) 700.141.893.673 GEMS 28.745.804.122 4.435.472.287.288 HRUM 261.434.360.698 5.160.929.993.198 INDY 1.057.568.799.336 28.994.320.836.446 ITMG 868.478.534.000 16.114.462.518.000 PSAB 430.363.942.848 11.341.709.235.556 LAPD (82.397.834.000) 861.964.062.000 MEDC (2.476.270.548.178) 39.752.252.513.904 MITI (50.520.141.734) 298.675.163.731 PKPK (61.713.327.000) 170.598.564.000 PGAS 5.542.768.036.848 89.304.262.588.492 SQMI (24.242.726.340) 144.974.027.464 MYOH 340.369.559.530 2.165.134.050.142 ESSA 67.031.178.928 3.823.006.629.134 TINS 101.561.000.000 8.855.145.000.000 TOBA 354.014.995.390 3.839.251.225.124 INCO 694.994.762.000 31.271.915.556.000 Tabel 7.9 : Hasil perhitungan ROI tiap perusahaan

ROI 2,55% -4,77% -7,40% -9,11% 15,36% -8,76% -2,80% 12,24% -5,56% -2,40% -12,32% 0,33% -1,02% 8,72% -9,63% -8,65% 0,65% 5,07% 3,65% 5,39% 3,79% -9,56% -6,23% -16,91% -36,17% 6,21% -16,72% 15,72% 1,75% 1,15% 9,22% 2,22%


INDIKATOR PENGUNGKAPAN BIAYA 1. Biaya Eksplorasi 2. Cadangan Terbukti A. EKSPLORASI 3. Aset Eksplorasi dan Evaluasi 4. Area of Interest 5. Alasan pembebanan 1. Dasar penentuan biaya pengembangan B. PENGEMBANGAN DAN KONTRUKSI 2. Biaya Pengembangan yang Ditangguhkan 3. Amortisasi aset eksplorasi dan evaluasi 1. Metode penentuan beban pokok persediaan 2. Metode pembebanan biaya pengupasan tanah C. PRODUKSI 3. Metode perhitungan rasio rata-rata tanah penutup 4. Biaya Pengupasan Tanah 5. Perubahan atas Rasio Rata-rata Tanah Tertutup 1. Perlakuan akuntansi atas pembebanan biaya PLH 2. Metode amortisasi dan penyusutan prasarana PLH D. Pengelolaan Lingkungan Hidup 3. Taksiran Kewajiban PLH 4. Biaya PLH

Tabel 7.10 : Presentase perusahaan yang mengungkapan biaya atas aktivitas pertambangan

Presentase Perusahaan yang mengungkapkan 47% 41% 69% 91% 47% 78% 84% 78% 53% 59% 0% 56% 0% 81% 50% 72% 22%


INDIKATOR Biaya Eksplorasi Cadangan Terbukti Aset Eksplorasi dan Evaluasi

Area of Interest

Alasan pembebanan

Dasar penentuan biaya pengembangan Biaya Pengembangan yang Ditangguhkan Amortisasi aset eksplorasi dan evaluasi Metode penentuan beban pokok persediaan Metode pembebanan biaya pengupasan tanah Metode perhitungan rasio rata-rata tanah penutup Biaya Pengupasan Tanah Perubahan atas Rasio Rata-rata Tanah Tertutup

ADRO Cadangan terbukti digunakan perusahaan sebagai tolak ukur dalam pengakuan aset eksplorasi dan evaluasi (LKK ADRO, 43-46). Rp 2.923.638 (LKK ADRO, 6) Perusahaan memiliki area of interest di Paringin, Kalimantan Selatan dengan pembagian 86,5 % hasil pertambangan masuk ke perusahaan dan 13,5 % sisanya ke pemerintah (LKK ADRO, 18). Biaya eksplorasi dan evaluasi dikapitalisasikan menjadi aset eksplorasi dan evaluasi karena hak mengeksplorasi dan mengevaluasi diharapkan masih dapat diperoleh kembali melalui keberhasilan perusahaan (LKK ADRO, 43). Biaya pengembangan yang dikeluarkan oleh perusahaan akan diakumulasikan secara terpisah (LKK ADRO, 44). Rp 6.198.584 (LKK ADRO, 83). Beban pokok persediaan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang (LKK ADRO, 34) Biaya pengupasan tanah diakui sebagai biaya pengembangan tambang (LKK ADRO, 46) Rp 8.543.221 (LKK ADRO, 85) -

Pemulihan, rehabilitasi, dan biaya lingkungan yang berkaitan dengan pemulihan area yang terganggu selama produksi dibebankan pada beban pokok pendapatan (LKK ADRO, 50) Amortisasi dan penyusutan prasarana PLH Metode amortisasi dan penyusutan dicatat menggunakan metode garis lurus (LKK prasarana PLH ADRO, 51) Taksiran Kewajiban PLH Rp 129.257.742 (LKK ADRO, 107) Biaya PLH Tabel 7.11 : Laporan Keuangan Konsolidasian (LKK) ADRO periode 2015 Perlakuan akuntansi atas pembebanan biaya PLH


INDIKATOR Biaya Eksplorasi Cadangan Terbukti Aset Eksplorasi dan Evaluasi Area of Interest

Alasan pembebanan


Perlakuan akuntansi atas pembebanan biaya PLH

Metode amortisasi dan penyusutan prasarana PLH Taksiran Kewajiban PLH Biaya PLH

ANTM Rp 7.079.184.000 (LKK ANTM, 82) Cadangan terbukti digunakan perusahaan sebagai tolak ukur dalam pengakuan aset eksplorasi dan evaluasi (LKK ANTM, 42). Rp 10.485.997.000 (LKK ANTM, 76) Perusahaan memiliki area of interest di Sangaji, Mandiondo, Papandayan, Tapunopaka, Mempawah, Munggu Pasir, dan 7 tempat lainnya (LKK ANTM, 79) Biaya eksplorasi dan evaluasi dikapitalisasikan menjadi aset eksplorasi dan evaluasi karena hak mengeksplorasi dan mengevaluasi diharapkan masih dapat diperoleh kembali melalui keberhasilan perusahaan (LKK ANTM, 42). Biaya pengembangan yang dikeluarkan oleh perusahaan akan diakumulasikan secara terpisah (LKK ANTM, 44). Rp 17.217.443.000 (LKK ANTM, 85). Rp 41.691.610.000 (LKK ANTM, 80) Penyisihan untuk pengelolaan lingkungan hidup diakui ketika perusahaan memiliki kewajiban hukum atau kontruktif masa kini sebagai akibat peristiwa masa lalu. Perusahaan melakukan pencatatan biaya lingkungan pada Penyisihan untuk Pengelolaan dan Reklamasi Lingkungan Hidup (LKK ANTM, 45) -

Rp 20.018.911.000 (LKK ANTM, 7) Rp 86.081.904.000 (LKK ANTM, 107) Tabel 7.12 : Laporan Keuangan Konsolidasian (LKK) ANTM periode 2015



Alasan pembebanan


ARII Biaya eksplorasi diakui sesuai area of interest yang dimiliki perusahaan (LKK ARII, 21). Rp 177.000.424.000 (LKK ARII, 54) Perusahaan memiliki area of interest di Berau, Mamberamo, Musi Rawas, Musi Banyuasin, dan Kutai Barat (LKK ARII, 21) Biaya eksplorasi dan evaluasi dikapitalisasikan menjadi aset eksplorasi dan evaluasi karena hak mengeksplorasi dan mengevaluasi diharapkan masih dapat diperoleh kembali melalui keberhasilan perusahaan (LKK ARII, 36). Biaya pengembangan yang dikeluarkan oleh perusahaan akan diakumulasikan secara terpisah (LKK ARII, 37). Biaya pengembangan yang ditangguhkan diakui sesuai area of interest yang dimiliki perusahaan bersama dengan biaya eksplorasi (LKK ARII, 21). Rp 2.141.256.000 (LKK ARII, 62). Biaya pengupasan lapisan tanah yang timbul pada tahap pengembangan tambang dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya pengembangan tambang (LKK ARII, 38). Rp 150.958.548.000 (LKK ARII, 54) -

Pemulihan, rehabilitasi dan biaya lingkungan yang berkaitan dengan pemulihan atas area Perlakuan akuntansi atas pembebanan yang terganggu selama tahap produksi biaya PLH dibebankan pada beban pokok pendapatan (LKK ARII, 45) Prasarana PLH disusutkan dengan metode Metode amortisasi dan penyusutan garis lurus sesuai periode berjalan (LKK ARII, prasarana PLH 46) Taksiran Kewajiban PLH Rp 240.095.192.000 (LKK ARII, 105) Biaya PLH Rp 8.880.722.000 (LKK ARII, 83) Tabel 7.13 : Laporan Keuangan Konsolidasian (LKK) ARII periode 2015


INDIKATOR Biaya Eksplorasi Cadangan Terbukti Aset Eksplorasi dan Evaluasi Area of Interest Alasan pembebanan Dasar penentuan biaya pengembangan Biaya Pengembangan yang Ditangguhkan Amortisasi aset eksplorasi dan evaluasi Metode penentuan beban pokok persediaan Metode pembebanan biaya pengupasan tanah Metode perhitungan rasio rata-rata tanah penutup Biaya Pengupasan Tanah Perubahan atas Rasio Rata-rata Tanah Tertutup Perlakuan akuntansi atas pembebanan biaya PLH

ATPK Rp 3.372.620.000 (LKK ATPK, 46) Perusahaan memiliki area of interest di Berau dan Tana Tidung (LKK ATPK, 20) Biaya pengembangan yang dikeluarkan oleh perusahaan akan diakumulasikan secara terpisah (LKK ATPK, 20). Biaya pengembangan yang ditangguhkan diakui sesuai area of interest yang dimiliki perusahaan (LKK ATPK, 54). Rp 3.372.620.000 (LKK ATPK, 46) Biaya pengupasan lapisan tanah yang timbul pada tahap pengembangan tambang dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya pengembangan tambang (LKK ATPK, 19). Rp 1.561.493.000 (LKK ATPK, 54) -

Prasarana PLH disusutkan dengan metode garis lurus sesuai periode berjalan (LKK ATPK, 67) Taksiran Kewajiban PLH Biaya PLH Tabel 7.14 : Laporan Keuangan Konsolidasian (LKK) ATPK periode 2015 Metode amortisasi dan penyusutan prasarana PLH


INDIKATOR Biaya Eksplorasi Cadangan Terbukti Aset Eksplorasi dan Evaluasi Area of Interest Alasan pembebanan Dasar penentuan biaya pengembangan Biaya Pengembangan yang Ditangguhkan Amortisasi aset eksplorasi dan evaluasi Metode penentuan beban pokok persediaan Metode pembebanan biaya pengupasan tanah Metode perhitungan rasio rata-rata tanah penutup Biaya Pengupasan Tanah Perubahan atas Rasio Rata-rata Tanah Tertutup

BSSR Rp 15.280.936.184 (LKK BSSR, 7) Perusahaan memiliki area of interest di Banjar, Tapi, Hulu Sungai Selatan dan Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan (LKK BSSR, 13) Biaya pengembangan yang dikeluarkan oleh perusahaan akan diakumulasikan secara terpisah (LKK BSSR, 31). Biaya pengembangan yang ditangguhkan diakui sesuai area of interest yang dimiliki perusahaan (LKK BSSR, 52). Rp 42.285.235.242 (LKK BSSR, 54) Biaya pengupasan lapisan tanah yang timbul pada tahap pengembangan tambang dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya pengembangan tambang (LKK BSSR, 32). Rp 610.095.581.420 (LKK BSSR, 76) -

Pengelolaan lingkungan hidup berkaitan Perlakuan akuntansi atas pembebanan dengan pemulihan area terganggu dibebankan biaya PLH pada beban pokok pendapatan (LKK BSSR, 34) Prasarana PLH disusutkan dengan metode Metode amortisasi dan penyusutan garis lurus sesuai periode berjalan (LKK prasarana PLH BSSR, 35) Taksiran Kewajiban PLH Rp 20.902.927.346 (LKK BSSR, 8) Biaya PLH Tabel 7.15 : Laporan Keuangan Konsolidasian (LKK) BSSR periode 2015


INDIKATOR Biaya Eksplorasi Cadangan Terbukti Aset Eksplorasi dan Evaluasi Area of Interest Alasan pembebanan Dasar penentuan biaya pengembangan Biaya Pengembangan yang Ditangguhkan Amortisasi aset eksplorasi dan evaluasi Metode penentuan beban pokok persediaan Metode pembebanan biaya pengupasan tanah Metode perhitungan rasio rata-rata tanah penutup Biaya Pengupasan Tanah Perubahan atas Rasio Rata-rata Tanah Tertutup Perlakuan akuntansi atas pembebanan biaya PLH Metode amortisasi dan penyusutan prasarana PLH Taksiran Kewajiban PLH Biaya PLH

BYAN Cadangan terbukti digunakan perusahaan sebagai tolak ukur dalam pengakuan aset eksplorasi dan evaluasi (LKK BYAN, 37). Rp 65.426.873.188 (LKK BYAN, 72) Perusahaan memiliki area of interest di Kalimantan Timur (LKK BYAN, 13-14) Biaya pengembangan yang dikeluarkan oleh perusahaan akan diakumulasikan secara terpisah (LKK BYAN, 38). Biaya pengembangan yang ditangguhkan diakui sesuai area of interest yang dimiliki perusahaan (LKK BYAN, 65). Rp 65.426.873.188 (LKK BYAN, 72) Biaya pengupasan lapisan tanah yang timbul pada tahap pengembangan tambang dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya pengembangan tambang (LKK BYAN, 49). Rp 10.003.613.220 (LKK BYAN, 74) Pengelolaan lingkungan hidup berkaitan dengan pemulihan diakui sebagai liabilitas pada saat timbulnya kewajiban hukum atas aktivitas eksplorasi (LKK BYAN, 46) -

Rp 115.345.754.700 (LKK BYAN, 6) Rp 7.594.664.430 (LKK BYAN, 65) Tabel 7.16 : Laporan Keuangan Konsolidasian (LKK) BYAN periode 2015



BIPI Rp 49.784.366.712 (LKK BIPI, 25) Perusahaan memiliki area of interest di Lahat, Sumatera Selatan (LKK BIPI, 19) Biaya pengembangan yang dikeluarkan oleh perusahaan akan diakumulasikan secara terpisah (LKK BIPI, 39). Biaya pengembangan yang ditangguhkan diakui sesuai area of interest yang dimiliki perusahaan dan akan dideplesi menggunakan metode unit produksi (LKK BIPI, 38). Rp 33.888.629.262 (LKK BIPI, 88) Biaya pengupasan lapisan tanah yang timbul pada tahap pengembangan tambang diakui sebagai bagian dari biaya pengembangan tambang (LKK BIPI, 38). Rp 18.377.178.634 (LKK BIPI, 73) Pengelolaan lingkungan hidup berkaitan dengan pemulihan dibebankan pada beban pokok pendapatan pada saat kewajiban dari pemulihan tersebut timbul selama penambangan (LKK BIPI, 42) -

Rp 1.098.532.958 (LKK BIPI, 78) Tabel 7.17 : Laporan Keuangan Konsolidasian (LKK) BIPI periode 2015



PTBA Perusahaan memiliki area of interest di Tanjung Enim dan Kalimantan Selatan (LKK PTBA, 18) Biaya pengembangan yang dikeluarkan oleh perusahaan akan diakumulasikan secara terpisah (LKK PTBA, 40). Rp 1.459.737.000.000 (LKK PTBA, 92). Rp 88.208.000.000 (LKK PTBA, 99) Biaya pengupasan lapisan tanah yang timbul pada tahap pengembangan tambang diakui sebagai bagian dari biaya pengembangan tambang (LKK PTBA, 156). Rp 444.160.000.000 (LKK PTBA, 156) Perusahaan telah melakukan estimasi terhadap pemulihan lingkungan dan diakui sebagai biaya restorasi serta dibebankan langsung ke beban pokok pendapatan (LKK PTBA, 115) -

Rp 237.071.000.000 (LKK PTBA, 115) Tabel 7.18 : Laporan Keuangan Konsolidasian (LKK) PTBA periode 2015



Alasan pembebanan


Biaya Pengembangan yang Ditangguhkan Amortisasi aset eksplorasi dan evaluasi Metode penentuan beban pokok persediaan Metode pembebanan biaya pengupasan tanah Metode perhitungan rasio rata-rata tanah penutup Biaya Pengupasan Tanah Perubahan atas Rasio Rata-rata Tanah Tertutup Perlakuan akuntansi atas pembebanan biaya PLH Metode amortisasi dan penyusutan prasarana PLH Taksiran Kewajiban PLH Biaya PLH

CKRA Rp 4.111.337.666 (LKK CKRA, 50) Perusahaan memiliki area of interest di Palangka Raya dan Kapuas, Kalimantan Tengah (LKK CKRA, 14) Biaya eksplorasi dan evaluasi dikapitalisasikan menjadi aset eksplorasi dan evaluasi karena hak mengeksplorasi dan mengevaluasi diharapkan masih dapat diperoleh kembali melalui keberhasilan perusahaan (LKK CKRA, 31). Biaya pengembangan yang dikeluarkan oleh perusahaan akan diakumulasikan secara terpisah dan akan dicatat sebagai aset tetap dalam perusahaan sebagai bagian dari Tambang yang Berproduksi dan Tambang dalam Pengembangan (LKK CKRA, 31-32). Biaya ini telah dijadikan satu oleh perusahaan dalam Tambang yang Berproduksi dan Tambang dalam Pengembangan (LKK CKRA, 32). Rp 4.111.337.666 (LKK CKRA, 50) Perusahaan telah melakukan estimasi terhadap pemulihan lingkungan serta dibebankan langsung ke beban pokok pendapatan (LKK CKRA, 36) -

Rp 136.045.030 (LKK CKRA, 63) Tabel 7.19 : Laporan Keuangan Konsolidasian (LKK) CKRA periode 2015


INDIKATOR Biaya Eksplorasi Cadangan Terbukti Aset Eksplorasi dan Evaluasi Area of Interest Alasan pembebanan Dasar penentuan biaya pengembangan Biaya Pengembangan yang Ditangguhkan Amortisasi aset eksplorasi dan evaluasi Metode penentuan beban pokok persediaan


Metode perhitungan rasio rata-rata tanah penutup Biaya Pengupasan Tanah Perubahan atas Rasio Rata-rata Tanah Tertutup Perlakuan akuntansi atas pembebanan biaya PLH Metode amortisasi dan penyusutan prasarana PLH Taksiran Kewajiban PLH Biaya PLH

DKFT Rp 276.284.751.336 (LKK DKFT, 18) Rp 5.769.142.346 (LKK DKFT, 93) Perusahaan memiliki area of interest di Konawe, Morowali, Bull Halmahera, Kupang, Luwuk, dan Lambolo (LKK DKFT, 18) Biaya pengembangan untuk produksi yang sedang berlangsung dibebankan pada saat terjadinya sesuai area of interest (LKK DKFT, 33). Rp 217.636.429 (LKK DKFT, 10) Biaya pengupasan lapisan tanah yang timbul pada tahap pengembangan tambang sebelum dimulainya tahap produksi dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya pengembangan tambang, dan setelah pengakuan awal akan disusutkan atau diamortisasi menggunakan metode unit produksi (LKK DKFT, 34) Estimasi biaya PLH dihitung sendiri secara internal oleh manajemen dan langsung dibebankan ke beban pokok pendapatan (LKK DKFT, 61) -

Rp 5.183.500.000 (LKK DKFT, 61) Tabel 7.20 : Laporan Keuangan Konsolidasian (LKK) DKFT periode 2015



Alasan pembebanan

Dasar penentuan biaya pengembangan Biaya Pengembangan yang Ditangguhkan Amortisasi aset eksplorasi dan evaluasi Metode penentuan beban pokok persediaan


Metode perhitungan rasio rata-rata tanah penutup Biaya Pengupasan Tanah Perubahan atas Rasio Rata-rata Tanah Tertutup Perlakuan akuntansi atas pembebanan biaya PLH Metode amortisasi dan penyusutan prasarana PLH Taksiran Kewajiban PLH Biaya PLH

CITA Rp 4.100.255.003 (LKK CITA, 86) Rp 477.399.461.499 (LKK CITA, 71) Perusahaan memiliki area of interest di Marau, Air Upas, Sandai, Simpang Dua, Kendawangan, dan Simpang Hulu (LKK CITA, 71) Biaya eksplorasi dan evaluasi dikapitalisasikan menjadi aset eksplorasi dan evaluasi karena hak mengeksplorasi dan mengevaluasi diharapkan masih dapat diperoleh kembali melalui keberhasilan perusahaan (LKK CITA, 49). Rp 225.695.492.023 (LKK CITA, 71) Biaya pengupasan lapisan tanah yang timbul pada tahap pengembangan tambang sebelum dimulainya tahap produksi dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya pengembangan tambang, dan setelah pengakuan awal akan disusutkan atau diamortisasi menggunakan metode unit produksi (LKK CITA, 51) Rp 570.168.060 (LKK CITA, 85) Estimasi biaya PLH dihitung sendiri secara internal oleh manajemen dan langsung dibebankan ke beban pengelolaan lingkungan hidup (LKK CITA, 74) -

Rp 84.661.527.655 (LKK CITA, 74) Rp 18.256.266.013 (LKK CITA, 75) Tabel 7.21 : Laporan Keuangan Konsolidasian (LKK) CITA periode 2015


INDIKATOR Biaya Eksplorasi Cadangan Terbukti Aset Eksplorasi dan Evaluasi Area of Interest Alasan pembebanan


Biaya Pengembangan yang Ditangguhkan Amortisasi aset eksplorasi dan evaluasi Metode penentuan beban pokok persediaan Metode pembebanan biaya pengupasan tanah Metode perhitungan rasio rata-rata tanah penutup Biaya Pengupasan Tanah Perubahan atas Rasio Rata-rata Tanah Tertutup Perlakuan akuntansi atas pembebanan biaya PLH Metode amortisasi dan penyusutan prasarana PLH Taksiran Kewajiban PLH Biaya PLH

CTTH Rp 22.418.013.000 (LKK CTTH, 42) Perusahaan memiliki area of interest di Bandung, Sukabumi, Karawang, dan Pangkep (LKK CTTH, 39) Biaya pengembangan merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh wilayah pertambangan ataupun ekspansi di periode berjalan.Biaya-biaya tersebut langsung dibebankan ke laba rugi pada saat terjadinya (LKK CTTH, 24) Rp 10.035.235.571 (LKK CTTH, 6) Rp 12.382.777.429 (LKK CTTH, 42) -

Tabel 7.22 : Laporan Keuangan Konsolidasian (LKK) CTTH periode 2015



DOID Rp 498.911.549.920 (LKK DOID, 50) Perusahaan memiliki area of interest di Muara Tebo, Jambi dan Kutai Barat, Kalimantan TImur (LKK DOID, 17) Beban pokok persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto serta ditentukan menggunakan metode rata-rata tertimbang (LKK DOID, 22) -

Tabel 7.23 : Laporan Keuangan Konsolidasian (LKK) DOID periode 2015



ELSA Biaya pengembangan yang ditangguhkan dikapitalisasikan sebagai aset tak berwujud sebesar Rp 89.086.000.000 (LKK ELSA, 28, 58) Biaya pengupasan lapisan diakui sebagai bagian dari biaya pengembangan tambang, dan setelah pengakuan awal akan disusutkan atau diamortisasi menggunakan metode unit produksi (LKK ELSA, 44) -

Tabel 7.24 : Laporan Keuangan Konsolidasian (LKK) ELSA periode 2015


INDIKATOR Biaya Eksplorasi Cadangan Terbukti Aset Eksplorasi dan Evaluasi Area of Interest Alasan pembebanan Dasar penentuan biaya pengembangan Biaya Pengembangan yang Ditangguhkan Amortisasi aset eksplorasi dan evaluasi Metode penentuan beban pokok persediaan

Metode pembebanan biaya pengupasan tanah Metode perhitungan rasio rata-rata tanah penutup Biaya Pengupasan Tanah Perubahan atas Rasio Rata-rata Tanah Tertutup

CNKO Rp 110.370.371.000 (LKK CNKO, 6) Perusahaan memiliki area of interest di Riam, Jilatan, Hampang, Pandan Sari, Kandui, Santilik, Intan Banjar, dan Muara Sei (LKK CNKO, 19) Biaya pengembangan yang dikeluarkan oleh perusahaan diakumulasikan secara terpisah dan didistribusikan secara langsung pada kontruksi tambang dan infrastruktur terkait (LKK CNKO, 38) Rp 43.903.524.000 (LKK CNKO, 60) Rp 1.644.551.000 (LKK CNKO, 60) Beban pokok persediaan dinyatakan berdasarkan biaya atau nilai realisasi bersih yang lebih rendah (LKK CNKO, 35) Biaya pengupasan lapisan diakui sebagai bagian dari biaya pengembangan tambang, dan setelah pengakuan awal akan disusutkan atau diamortisasi menggunakan metode unit produksi (LKK CNKO, 39) Rp 43.903.524.000 (LKK CNKO, 60) -

Biaya-biaya yang terkait dengan program reklamasi dan lingkungan yang berjalan Perlakuan akuntansi atas pembebanan dibebankan ke laporan laba rugi komprehensif biaya PLH saat terjadi atau dikapitalisasi dan disusutkan berdasarkan manfaat ekonomis di masa depan (LKK CNKO, 41). Prasarana PLH diamortisasi secara Metode amortisasi dan penyusutan proporsional sesuai dengan taksiran perusahaan prasarana PLH (LKK CNKO, 42) Taksiran Kewajiban PLH Rp 25.334.585.000 (LKK CNKO, 7) Biaya PLH Tabel 7.25 : Laporan Keuangan Konsolidasian (LKK) CNKO periode 2015



SMMT Rp 303.114.289.102 (LKK SMMT, 6) Cadangan terbukti digunakan perusahaan sebagai tolak ukur dalam pengakuan aset eksplorasi dan evaluasi (LKK SMMT, 39). Rp 308.462.280.069 (LKK SMMT, 57) Perusahaan memiliki area of interest di Musi Rawas, Sumatera Selatan (LKK SMMT, 14) Biaya pengembangan yang dikeluarkan oleh perusahaan diakumulasikan secara terpisah bersama dengan biaya eksplorasi pada periode (LKK SMMT, 39) Rp 303.114.289.102 (LKK SMMT, 6) Rp 5.347.990.967 (LKK SMMT, 57) Beban pokok persediaan dinyatakan berdasarkan biaya atau nilai realisasi bersih yang lebih rendah (LKK SMMT, 37) -

Biaya-biaya yang terkait dengan restorasi, rehabilitasi, dan pengelolaan lingkungan hidup dibebankan sebagai bagian dari biaya produksi (LKK SMMT, 42) Prasarana PLH diamortisasi secara Metode amortisasi dan penyusutan proporsional berdasarkan sisa umur tambang prasarana PLH (LKK SMMT, 42) Taksiran Kewajiban PLH Rp 998.418.718 (LKK SMMT, 67) Biaya PLH Tabel 7.26 : Laporan Keuangan Konsolidasian (LKK) SMMT periode 2015 Perlakuan akuntansi atas pembebanan biaya PLH



GEMS Rp 1.067.567.102 (LKK GEMS, 9) Cadangan terbukti digunakan perusahaan sebagai tolak ukur dalam pengakuan aset eksplorasi dan evaluasi (LKK GEMS, 44). Perusahaan memiliki area of interest di Jujuhan, Jambi (LKK GEMS, 14) Biaya pengembangan yang dikeluarkan oleh perusahaan diakumulasikan dan dikapitalisasikan ke Tambang Dalam Pengembangan (LKK GEMS, 45) Rp 56.530.654.534 (LKK GEMS, 76) Biaya Pengupasan Lapisan Tanah yang timbul pada tahap pengembangan tambang dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya pengembangan tambang (LKK GEMS, 45) Rp 1.136.501.695.666 (LKK GEMS, 76) Biaya-biaya yang terkait dengan restorasi, rehabilitasi, dan pengelolaan lingkungan hidup dibebankan sebagai bagian dari biaya produksi (LKK GEMS, 55) -

Rp 5.628.593.368 (LKK GEMS, 101) Tabel 7.27 : Laporan Keuangan Konsolidasian (LKK) GEMS periode 2015



Alasan pembebanan


Metode pembebanan biaya pengupasan tanah Metode perhitungan rasio rata-rata tanah penutup Biaya Pengupasan Tanah Perubahan atas Rasio Rata-rata Tanah Tertutup Perlakuan akuntansi atas pembebanan biaya PLH Metode amortisasi dan penyusutan prasarana PLH Taksiran Kewajiban PLH Biaya PLH

HRUM Rp 7.233.602 (LKK HRUM, 83) Cadangan terbukti digunakan perusahaan sebagai tolak ukur dalam pengakuan aset eksplorasi dan evaluasi (LKK HRUM, 38). Rp729.862.370.912 (LKK HRUM, 57) Perusahaan memiliki area of interest di Kutai, Samarinda Utara, Kalimantan Timur (LKK HRUM, 13) Biaya eksplorasi dan evaluasi dikapitalisasikan menjadi aset eksplorasi dan evaluasi karena hak mengeksplorasi dan mengevaluasi diharapkan masih dapat diperoleh kembali melalui keberhasilan perusahaan (LKK HRUM, 37). Biaya pengembangan yang dikeluarkan oleh perusahaan diakumulasikan dan dikapitalisasikan ke Tambang Dalam Pengembangan (LKK HRUM, 37) Rp 65.807.755.962 (LKK HRUM, 57) Rp 298.927.092.790 (LKK HRUM, 57) Beban pokok persediaan dinyatakan berdasarkan harga perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah (LKK HRUM, 35) Biaya Pengupasan Lapisan Tanah yang timbul pada tahap pengembangan tambang dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya pengembangan tambang (LKK HRUM, 38) Rp 964.682.153.250 (LKK HRUM, 65) Biaya-biaya yang terkait dengan restorasi, rehabilitasi, dan pengelolaan lingkungan hidup dibebankan sebagai bagian dari biaya produksi (LKK HRUM, 39) -

Rp 10.789.294.848 (LKK HRUM, 7) Tabel 7.28 : Laporan Keuangan Konsolidasian (LKK) HRUM periode 2015



Alasan pembebanan


Biaya Pengembangan yang Ditangguhkan Amortisasi aset eksplorasi dan evaluasi Metode penentuan beban pokok persediaan

Metode pembebanan biaya pengupasan tanah Metode perhitungan rasio rata-rata tanah penutup Biaya Pengupasan Tanah Perubahan atas Rasio Rata-rata Tanah Tertutup Perlakuan akuntansi atas pembebanan biaya PLH Metode amortisasi dan penyusutan prasarana PLH Taksiran Kewajiban PLH Biaya PLH

INDY Rp 99.883.690.220 (LKK INDY, 7) Perusahaan memiliki area of interest di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur (LKK INDY, 14) Biaya eksplorasi dan evaluasi dikapitalisasikan menjadi aset eksplorasi dan evaluasi karena hak mengeksplorasi dan mengevaluasi diharapkan masih dapat diperoleh kembali melalui keberhasilan perusahaan (LKK INDY, 51). Biaya pengembangan yang dikeluarkan oleh perusahaan diakumulasi secara terpisah untuk setiap area of interest pada saat cadangan terpulihkan yang secara ekonomis dapat diidentifikasi. Biaya tersebut termasuk biaya yang dapat didistribusikan secara langsung pada konstruksi tambang dan infrastruktur terkait (LKK INDY, 51) Rp 22.714.375.018 (LKK INDY, 81) Rp 99.714.489.818 (LKK INDY, 81) Beban pokok persediaan dinyatakan berdasarkan harga perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah (LKK INDY, 45) Biaya pengupasan lapisan tanah dibebankan sebagai biaya produksi berdasarkan rasio pengupasan lapisan tanah tahunan yang direncanakan. (LKK INDY, 53) Rp 31.684.961.140 (LKK INDY, 7) Biaya pengelolaan lingkungan hidup dibebankan sebagai bagian dari biaya produksi (LKK INDY, 53) -

Tabel 7.29 : Laporan Keuangan Konsolidasian (LKK) INDY periode 2015



Alasan pembebanan

Dasar penentuan biaya pengembangan Biaya Pengembangan yang Ditangguhkan Amortisasi aset eksplorasi dan evaluasi Metode penentuan beban pokok persediaan Metode pembebanan biaya pengupasan tanah Metode perhitungan rasio rata-rata tanah penutup Biaya Pengupasan Tanah Perubahan atas Rasio Rata-rata Tanah Tertutup Perlakuan akuntansi atas pembebanan biaya PLH Metode amortisasi dan penyusutan prasarana PLH Taksiran Kewajiban PLH Biaya PLH

ITMG Rp 1.135.812.774.000 (LKK ITMG, 6) Perusahaan memiliki area of interest di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur (LKK ITMG, 13) Biaya eksplorasi dan evaluasi dikapitalisasikan menjadi aset eksplorasi dan evaluasi karena hak mengeksplorasi dan mengevaluasi diharapkan masih dapat diperoleh kembali melalui keberhasilan perusahaan (LKK ITMG, 23). Biaya pengembangan yang dikeluarkan oleh perusahaan dikapitalisasi bersama biaya eksplorasi (LKK ITMG, 23) Rp 1.135.812.774.000 (LKK ITMG, 6) Rp 1.344.214.632.000 (LKK ITMG, 68) Beban pokok persediaan dinyatakan berdasarkan harga perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah (LKK ITMG, 22) Biaya pengupasan lapisan tanah akan dikapitalisasi oleh perusahaan ke dalam Tambang dalam Produksi (LKK ITMG, 28) Rp 3.576.007.328.000 (LKK ITMG, 66) Pengeluaran restorasi, rehabilitasi, dan lingkungan yang akan terjadi sehubungan dengan remediasi daerah terganggu selama tahap produksi akan dibebankan ke beban pokok penjualan (LKK ITMG, 29) -

Rp 48.041.000.000 (LKK ITMG, 7) Tabel 7.30 : Laporan Keuangan Konsolidasian (LKK) ITMG periode 2015



Alasan pembebanan


PSAB Cadangan terbukti digunakan perusahaan sebagai tolak ukur dalam pengakuan aset eksplorasi dan evaluasi (LKK PSAB, 32). Rp 1.364.902.404.296 (LKK PSAB, 56) Perusahaan memiliki area of interest di Penjom, Lanut, Bakan, dan Seruyung, Sulawesi Utara (LKK PSAB, 14) Biaya eksplorasi dan evaluasi dikapitalisasikan menjadi aset eksplorasi dan evaluasi karena hak mengeksplorasi dan mengevaluasi diharapkan masih dapat diperoleh kembali melalui keberhasilan perusahaan (LKK PSAB, 32). Biaya pengembangan yang dikeluarkan oleh perusahaan dikapitalisasi ke Properti Pertambangan (LKK PSAB, 33) Rp 7.884.365.386 (LKK PSAB, 55) Rp 2.629.518.740.682 (LKK PSAB, 57) Beban pokok persediaan dinyatakan berdasarkan harga perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah dan dihitung dengan metode rata-rata (LKK PSAB, 28) Biaya pengupasan lapisan tanah akan dikapitalisasi sebagai Tambang dalam Pengembangan (LKK PSAB, 33) Rp 340.412.486.560 (LKK PSAB, 58) -

Restorasi, rehabilitasi dan biaya lingkungan Perlakuan akuntansi atas pembebanan yang terjadi saat tahap operasi produksi biaya PLH dibebankan sebagai bagian dari biaya produksi. (LKK PSAB, 38) Prasarana PLH diamortisasi secara Metode amortisasi dan penyusutan proporsional berdasarkan sisa umur tambang prasarana PLH (LKK PSAB, 38) Taksiran Kewajiban PLH Rp 712.008.798 (LKK PSAB, 60) Biaya PLH Tabel 7.31 : Laporan Keuangan Konsolidasian (LKK) PSAB periode 2015



LAPD Perusahaan memiliki area of interest di Sicanan, Medan, Siantan, dan Pontianak. (LKK LAPD, 50) Beban pokok persediaan dinyatakan berdasarkan harga perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah dan dihitung dengan metode rata-rata (LKK LAPD, 25) Restorasi, rehabilitasi dan biaya lingkungan yang terjadi saat tahap operasi produksi dibebankan sebagai bagian dari beban umum dan administrasi (LKK LAPD, 59) -

Rp 433.400.000 (LKK LAPD, 59) Tabel 7.32 : Laporan Keuangan Konsolidasian (LKK) LAPD periode 2015



Alasan pembebanan


MEDC Rp 93.491.464.568 (LKK MEDC, 10) Cadangan terbukti digunakan perusahaan sebagai tolak ukur dalam pengakuan aset eksplorasi dan evaluasi (LKK MEDC, 43). Rp 1.287.976.958.936 (LKK MEDC, 7) Perusahaan memiliki area of interest di Blok A, Kampar, Rimau, Semoro Toili, Lematang, Tarakan, Bawean, dan Simenggaris (LKK MEDC, 105) Biaya eksplorasi dan evaluasi dikapitalisasikan menjadi aset eksplorasi dan evaluasi karena hak mengeksplorasi dan mengevaluasi diharapkan masih dapat diperoleh kembali melalui keberhasilan perusahaan (LKK MEDC, 43). Biaya pengembangan yang dikeluarkan oleh perusahaan diakumulasi sesuai area of interest (LKK MEDC, 240) Rp 3.753.045.276 (LKK MEDC, 240-241) Rp 28.295.133.276 (LKK MEDC, 104) Biaya pengupasan tanah dibebankan sebagai biaya overhead lapangan dalam biaya produksi berdasarkan rasio rata-rata pengupasan tanah selama umur tambang (LKK MEDC, 49). Rp 954.056.966.458 (LKK MEDC, 151) -

Pengeluaran yang terkait dengan pemulihan, rehabilitasi dan lingkungan hidup yang terjadi pada tahap produksi dibebankan sebagai bagian dari biaya produksi. (LKK MEDC, 48) Perubahan taksiran biaya restorasi dan lingkungan hidup yang akan terjadi dihitung Metode amortisasi dan penyusutan prasarana PLH secara prospektif berdasarkan sisa umur tambang (LKK MEDC, 49). Taksiran Kewajiban PLH Rp 1.001.397.158.076 (LKK MEDC, 83) Biaya PLH Tabel 7.33 : Laporan Keuangan Konsolidasian (LKK) MEDC periode 2015 Perlakuan akuntansi atas pembebanan biaya PLH



Alasan pembebanan


MITI Rp 32.701.436.877 (LKK MITI, 78) Cadangan terbukti digunakan perusahaan sebagai tolak ukur dalam pengakuan aset eksplorasi dan evaluasi (LKK MITI, 37). Perusahaan memiliki area of interest di Bintan dan Sorong (LKK MITI, 19) Biaya eksplorasi dan evaluasi dikapitalisasikan menjadi aset eksplorasi dan evaluasi karena hak mengeksplorasi dan mengevaluasi diharapkan masih dapat diperoleh kembali melalui keberhasilan perusahaan (LKK MITI, 37). Biaya pengembangan yang dikeluarkan oleh perusahaan diakumulasi sesuai area of interest dan dikapitalisasi ke dalam Tambang dalam Pengembangan (LKK MITI, 37) Rp 5.271.760.800 (LKK MITI, 58) Rp 8.648.941.954 (LKK MITI, 58) Beban pokok persediaan dinyatakan berdasarkan harga perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah dan dihitung dengan metode rata-rata (LKK MITI, 33) -

Pengeluaran yang terkait dengan pemulihan, rehabilitasi dan lingkungan hidup yang terjadi Perlakuan akuntansi atas pembebanan pada tahap produksi dibebankan sebagai biaya PLH bagian dari beban pokok pendapatan. (LKK MITI, 38) Perubahan taksiran biaya restorasi dan lingkungan hidup yang akan terjadi dihitung Metode amortisasi dan penyusutan prasarana PLH secara prospektif berdasarkan sisa umur tambang (LKK MITI, 39). Taksiran Kewajiban PLH Rp 14.706.551.729 (LKK MITI, 52) Biaya PLH Tabel 7.34 : Laporan Keuangan Konsolidasian (LKK) MITI periode 2015



PKPK Rp 8.332.421.000 (LKK PKPK, 6) Perusahaan memiliki area of interest di Samarinda (LKK PKPK, 11) Biaya pengembangan yang dikeluarkan oleh perusahaan diakumulasi sesuai area of interest bersama biaya eksplorasi perusahaan (LKK PKPK, 16) Rp 8.332.421.000 (LKK PKPK, 6) Rp 196.242.210 (LKK PKPK, 6) Beban pokok persediaan dinyatakan berdasarkan harga perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah dan dihitung dengan metode rata-rata (LKK PKPK, 19) Pengeluaran yang terkait dengan pemulihan, rehabilitasi dan lingkungan hidup yang terjadi pada tahap produksi dibebankan sebagai bagian dari beban pokok pendapatan. (LKK PKPK, 32) -

Tabel 7.35 : Laporan Keuangan Konsolidasian (LKK) PKPK periode 2015



Alasan pembebanan


PGAS Rp 6.951.301.828.324 (LKK PGAS, 108) Cadangan terbukti digunakan perusahaan sebagai tolak ukur dalam pengakuan aset eksplorasi dan evaluasi (LKK PGAS, 51). Rp 687.387.761.452 (LKK PGAS, 112) Perusahaan memiliki area of interest di Ujung Pangkah, Susulu Selatan, Bangkanai, Muriah, Ketapang, Muara Bakau, dan Lematang-Petar (LKK PGAS, 21) Biaya eksplorasi dan evaluasi dikapitalisasikan menjadi aset eksplorasi dan evaluasi karena hak mengeksplorasi dan mengevaluasi diharapkan masih dapat diperoleh kembali melalui keberhasilan perusahaan (LKK PGAS, 51). Rp 406.686.146.608 (LKK PGAS, 113) Beban pokok persediaan dinyatakan berdasarkan harga perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah dan dihitung dengan metode rata-rata bergerak (LKK PGAS, 47) -

Pengeluaran yang terkait dengan pemulihan, rehabilitasi dan lingkungan hidup yang terjadi Perlakuan akuntansi atas pembebanan pada tahap produksi dibebankan sebagai biaya PLH bagian dari komponen biaya perolehan. (LKK PGAS, 63) Perubahan taksiran biaya restorasi dan lingkungan hidup yang akan terjadi dihitung Metode amortisasi dan penyusutan prasarana PLH secara prospektif berdasarkan sisa umur tambang (LKK PGAS, 85). Taksiran Kewajiban PLH Rp 139.197.510.536 (LKK PGAS, 161) Biaya PLH Tabel 7.36 : Laporan Keuangan Konsolidasian (LKK) PGAS periode 2015



Alasan pembebanan


Metode pembebanan biaya pengupasan tanah Metode perhitungan rasio rata-rata tanah penutup Biaya Pengupasan Tanah Perubahan atas Rasio Rata-rata Tanah Tertutup

SQMI Cadangan terbukti digunakan perusahaan sebagai tolak ukur dalam pengakuan aset eksplorasi dan evaluasi (LKK SQMI, 34). Rp 60.566.809.716 (LKK SQMI, 51) Perusahaan memiliki area of interest di Jambi (LKK SQMI, 13) Biaya eksplorasi dan evaluasi dikapitalisasikan menjadi aset eksplorasi dan evaluasi karena hak mengeksplorasi dan mengevaluasi diharapkan masih dapat diperoleh kembali melalui keberhasilan perusahaan (LKK SQMI, 33). Biaya pengembangan yang dikeluarkan oleh perusahaan diakumulasi sesuai area of interest bersama biaya eksplorasi perusahaan (LKK SQMI, 33) Rp 33.701.775.562 (LKK SQMI, 51) Rp 1.461.579.448 (LKK SQMI, 51) Beban pokok persediaan dinyatakan berdasarkan harga perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah (LKK SQMI, 29) Biaya pengupasan lapisan tanah umumnya dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya pembangunan, pengembangan dan konsentrat tambang yang dapat disusutkan (LKK SQMI, 35). Rp 2.634.982.616 (LKK SQMI, 53) -

Pengeluaran yang terkait dengan pemulihan lingkungan hidup yang terjadi dibebankan ke biaya produksi (LKK SQMI, 34) Perubahan taksiran biaya restorasi dan lingkungan hidup yang terjadi dihitung secara Metode amortisasi dan penyusutan prasarana PLH prospektif berdasarkan sisa umur tambang (LKK SQMI, 54). Taksiran Kewajiban PLH Rp 5.029.226.566 (LKK SQMI, 53) Biaya PLH Tabel 7.37 : Laporan Keuangan Konsolidasian (LKK) SQMI periode 2015 Perlakuan akuntansi atas pembebanan biaya PLH


INDIKATOR Biaya Eksplorasi Cadangan Terbukti Aset Eksplorasi dan Evaluasi Area of Interest Alasan pembebanan Dasar penentuan biaya pengembangan Biaya Pengembangan yang Ditangguhkan Amortisasi aset eksplorasi dan evaluasi Metode penentuan beban pokok persediaan Metode pembebanan biaya pengupasan tanah Metode perhitungan rasio rata-rata tanah penutup Biaya Pengupasan Tanah Perubahan atas Rasio Rata-rata Tanah Tertutup Perlakuan akuntansi atas pembebanan biaya PLH

MYOH Perusahaan memiliki area of interest di Kalimantan Timur (LKK MYOH, 13) Biaya pengembangan yang dikeluarkan oleh perusahaan diakumulasi sesuai area of interest (LKK MYOH, 28) Rp 1.190.594.369.398 (LKK MYOH, 64) Beban pokok persediaan dinyatakan berdasarkan harga perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah dan ditentukan menggunakan metode rata-rata tertimbang (LKK MYOH, 27) Rp 1.042.258.877.100 (LKK MYOH, 64) -

Perubahan taksiran biaya restorasi dan lingkungan hidup yang terjadi dihitung secara prospektif berdasarkan sisa umur tambang (LKK MYOH, 67). Taksiran Kewajiban PLH Biaya PLH Tabel 7.38 : Laporan Keuangan Konsolidasian (LKK) MYOH periode 2015 Metode amortisasi dan penyusutan prasarana PLH



ESSA Rp 486.181.775.366 (LKK ESSA, 53) Rp 372.892.275.742 (LKK ESSA, 56) Rp 1.909.904.122 (LKK ESSA, 51) Beban pokok persediaan dinyatakan berdasarkan harga perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah dan ditentukan menggunakan metode rata-rata tertimbang (LKK ESSA, 35) -

Rp 2.341.893.302 (LKK ESSA, 62) Tabel 7.39 : Laporan Keuangan Konsolidasian (LKK) ESSA periode 2015



TINS Biaya pengembangan yang dikeluarkan oleh atau atas nama perusahaan diakumulasikan secara terpisah untuk setiap area of interest dan dicatat sebagai pertambangan dalam pengembangan (LKK TINS, 39) Rp 185.724.000.000 (LKK TINS, 82) Rp 17.489.000.000 (LKK TINS, 82) Beban pokok persediaan dinyatakan berdasarkan harga perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah dan ditentukan menggunakan metode rata-rata tertimbang (LKK TINS, 31) -

Pemulihan, rehabilitasi, dan biaya lingkungan yang berkaitan dengan pemulihan atas area Perlakuan akuntansi atas pembebanan yang terganggu selama tahap produksi biaya PLH dibebankan pada beban pokok pendapatan (LKK TINS, 45). Amortisasi yang berkaitan PLH diukur sesuai dengan sisa umur tambang dan pengeluaran Metode amortisasi dan penyusutan prasarana PLH sumber daya ekonomis perusahaan (LKK TINS, 47) Taksiran Kewajiban PLH Rp 300.587.000.000 (LKK TINS, 88) Biaya PLH Tabel 7.40 : Laporan Keuangan Konsolidasian (LKK) TINS periode 2015



Alasan pembebanan


TOBA Rp 60.344.649.750 (LKK TOBA, 80) Cadangan terbukti digunakan perusahaan sebagai tolak ukur dalam pengakuan aset eksplorasi dan evaluasi (LKK TOBA, 33). Rp 66.697.973.384 (LKK TOBA, 6) Perusahaan memiliki area of interest di Loa Janan, Muara Jawa, Sanga-sanga, dan Kutai Kertanegara (LKK TOBA, 18) Biaya eksplorasi dan evaluasi dikapitalisasi menjadi aset eksplorasi dan evaluasi karena hak mengeksplorasi dan mengevaluasi diharapkan masih dapat diperoleh kembali melalui keberhasilan perusahaan (LKK TOBA, 33). Biaya pengembangan yang dikeluarkan oleh perusahaan diakumulasikan ke Tambang dalam kontruksi (LKK TOBA, 35) Rp 321.617.940 (LKK TOBA, 80) Rp 51.136.275.358 (LKK TOBA, 80) Beban pokok persediaan dinyatakan berdasarkan nilai terendah antara harga perolehan dan nilai realisasi neto (LKK TOBA, 28) Biaya pengupasan tanah diukur pada biaya perolehan dan langsung dibebankan sebagai aktivitas pengupasan tanah (LKK TOBA, 37) Rp 314.352.636.150 (LKK TOBA, 80) -

Pemulihan, rehabilitasi, dan biaya lingkungan Perlakuan akuntansi atas pembebanan dibebankan sebagai kewajiban perusahaan dan biaya PLH diukur secara internal oleh manajemen (LKK TOBA, 97). Amortisasi yang berkaitan PLH diukur sesuai dengan sisa umur tambang dan pengeluaran Metode amortisasi dan penyusutan prasarana PLH sumber daya ekonomis perusahaan (LKK TOBA, 97) Taksiran Kewajiban PLH Rp 59.007.602.640 (LKK TOBA, 7) Biaya PLH Rp 3.160.883.684 (LKK TOBA, 108) Tabel 7.41 : Laporan Keuangan Konsolidasian (LKK) TOBA periode 2015



Alasan pembebanan


INCO Cadangan terbukti digunakan perusahaan sebagai tolak ukur dalam pengakuan aset eksplorasi dan evaluasi (LKK INCO, 27). Rp 2.211.787.354.000 (LKK INCO, 28) Perusahaan memiliki area of interest di Sorowako, Sulawesi Selatan (LKK INCO, 8) Biaya eksplorasi dan evaluasi dikapitalisasi menjadi aset eksplorasi dan evaluasi karena hak mengeksplorasi dan mengevaluasi diharapkan masih dapat diperoleh kembali melalui keberhasilan perusahaan (LKK INCO, 13). Rp 1.670.266.416 (LKK INCO, 46) Beban pokok persediaan dinyatakan berdasarkan nilai terendah antara harga perolehan dan nilai realisasi neto (LKK INCO, 12) -

Pemulihan, rehabilitasi, dan biaya lingkungan dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif tergantung pada masa manfaat ekonomis (LKK INCO, 14). Amortisasi yang berkaitan PLH diukur sesuai dengan sisa umur tambang dan pengeluaran Metode amortisasi dan penyusutan prasarana PLH sumber daya ekonomis perusahaan (LKK INCO, 14) Taksiran Kewajiban PLH Rp 59.176.600.000 (LKK INCO, 47) Biaya PLH Tabel 7.42 : Laporan Keuangan Konsolidasian (LKK) INCO periode 2015 Perlakuan akuntansi atas pembebanan biaya PLH

S K R I P S I. Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelas Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi

Recommend Documents