RUANG KAJIAN
PERLUNYA PENATAAN KEMBALI LEMBAGA NON STRUKTURAL Oleh : Abdul Muis
Abstract The rapid growth and complexity of the problems that exist in our society, the emergence of Non Structural become part of the phenomena of life which of course can not be avoided. However, in practice it a lot cause a variety of unorthodoxy which eventually formed a team Inter-Ministerial to carry out a review of the effectiveness and efficiency of the implementation of these institutions. Then, from various studies is quite deep, it concluded there are 11 Non Structural Institution who received recommendations from the team to do such steps: needs to be removed, restored, and merged with the ministry. Keywords: Evaluation, Change, dissolution, Institution Non Structural.
Banyaknya jumlah lembaga Non Struktural yang menjalankan fungsi pemerintahan semakin marak di Negara kita yang perlu dipertanyakan dan mendapat perhatian masyarakat. Apakah dengan jumlah yang banyak akan lebih efektif atau tidak, terutama dari segi keungan atau anggaran belanja Negara apakah tidak terganggu karena banyaknya pengeluaran untuk membiayai lembaga tersebut yang sebenarnya tidak terlalu penting. Banyak seminar dilakukan dalam rangka membahas Lebaga Pemerintah Nonkementrian (LPNK) yang bekerja di bawah DPR ataupun
bekerja di wilayah eksekutif (regulatory agency). Seperti yang diselenggarakan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tagl 1 Maret 2011. Perlu diketahui bahwa untuk di tingkat pusat saja belanja pegawai termasuk biaya untuk membayar gaji pegawai dari lembaga khusus tersebut mencapai 38 persen dari total APBN Jimly mengatakan pembentukan lembaga khusus baru perlu dihentikan dan lembaga-lembaga yang sudah ada perlu dievaluasi, diaudit dan repormasi birokrasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),
Lembaga Non Struktural (LNS) dibentuk berdasarkan Peraturan Perundangundangan, yang sifatnya sebagai penunjang. Berikut uraian mengenai dasar pembentukan LNS tersebut : a. LNS yang dibentuk berdasarkan Undangundang Dasar Negara Tahun 1945, berarti kewenangan LNS ini diatur dalam UUD, dan drinci dalam UU, meskipun demikian, pengangkatan para anggotanya ditetapkan dengan Keputusan Presiden, karena Presiden merupakan pejabat administrasi Negara tertinggi. b. LNS yang dibentuk berdasarkan Undangundang, hal ini berarti sumber kewenangan LNS ini merupakan amanat suatu Undang-undang. Proses pemberian kewenangan kepada LNS-LNS ini melibatkan peran DPR dan Presiden. Oleh karena itu, pembubaran atau pengubahan bentuk organisasi dan kewenangannya memerlukan keterlibatan DPR dan Presiden. c. LNS yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah, LNS yang dibentuk berdasarkan PP
Kementrian PAN dan oleh Sekretariat Negara. Kemudian diklasifikasi untuk dilakukan penggabungan, atau diperkuat dan ada yang dibubarkan sedangkan Mangindaan Menteri PAN dalam kesempatan yang sama mengatakan restrukturisasi lebih mengarah kepada Lembaga Pemerintahan Non Kementrian. Pembubaran lembaga bukan suatu yang mudah, apabila pembentukan lembaga tersebut ditetapkan dalam suatu Undang-undang. Dari 28 lembaga Non Kementrian sebagian dibentuk melalui Undang-undang dan sebagian lagi melalui Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, atau Peraturan Pemerintah. Dari beberapa pendapat di atas, maka mendepinisikan ulang mengenai lembaga-lembaga khusus ini dirasa sangat perlu. Sehingga akan lebih jelas kedudukan lembagalembaga khusus tersebut pada posisi serta tempat yang sesuai dan tepat. Hal ini tentunya perlu mendapat perhatian yang serius untuk selalu dikaji dan ditelaah melalui berbagai forum. Sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama lembaga-lembaga khusus tersebut sudah dapat tertata dengan baik. Dengan demikian maka lembaga-lembaga tersebut akan dapat efektif dan dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat banyak. A.
Gambaran Umum Lembaga Non Struktural (LNS) di Indonesia
B. 1. Dasar Hukum Pembentukan
45 Jurnal Madani Edisi I/ Mei 2011
Badan Pertimbangan Jabatan Nasional, Badan Pengem-bangan Ekspor Nasional, Badan Pertimbangan Per-filman Nasional dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi. 2. Lembaga; Seperti Lembaga Sandi Negara, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasakspor Indonesia Pemerintah, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan Lembaga Sensor Film. 3. Komisi; Seperti Komisi Ombudsman Nasional, Komisi Konstitusi dan Komisi Kepolisian Nasional. 4. Dewan; Seperti Dewan Gula Indonesia, Dewan Ketahanan Pangan, Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, Dewan Buku Nasional, dan Dewan Ekonomi Nasional. 5. Komite; Seperti Komite Keselamatan Transportasi 6. Tim; Seperti Satgas Mapia Hukum Dari jenis-jenis lembaga tersebut mempunyai mekanisme kerja yang berbeda satu sama lain termasuk dari sisi organisasi maupun dari segi keanggotaannya. Dari sebanyak enam jenis lembaga Non Struktural yang ada perlu pula dikemukakan berapa banyak jumlah dari masing-masing lembaga tersebut berikut uraiannya :
bebarti pembentukan, perubahan, ataupun pembubarannya harus pula dilakukan dengan Peraturan Pemerintah. Pengaturan lebih lanjut mengenai organisasi LNS ini biasanya juga dituangkan dalam Peraturan Presiden yang bersifat Regeling. d. LNS yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden/Peraturan Presiden, dalam kerangka ini, kewenangan LNS murni dari Presiden sebagai kepala pemerintahan, sehingga proses pembentukannya merupakan manifestasi hak prerogative Presiden. Seperti apa sebenarnya Lembaga Non Strukturan yang ada dengan jumlah yang cukup banyak tersebut. Lembaga Non Struktural (LNS) yang selama ini ada adalah dengan berbagai bentuk seperti : 1. Badan; seperti Badan Standardisasi Nasional, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Pelaksanaan APEC, Badan Penanggulangan Lumpur Lapindo, Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi,
46 Jurnal Madani Edisi I/ Mei 2011
a. Kemmenterian PAN dan RB, berjumlah 80 Lembaga Non Struktural; b. Lembaga Administrasi Negara terdapat 93 Lembaga Non Struktural; c. Kementerian Keuangan terdapat 90 Lembaga Non Struktural;
d. Sekretariat Negara terdapat 67 Lembaga Non Struktural. Dari uraian tersebut, maka beriku penulis uraikan data jumlah Lembaga Non Strukturan di beberapa lembaga yang ada sebagai beriku di bawah ini: Tabel : 1
Jumlah LNS menurut
Kementrian PAN dan RB Kementrian Keuangan Lembaga Adm Negara Sekretariat Negara
Badan
Dewan
Komisi
Komite
Lembaga
Tim
Bentuk Lain
Total
21
16
19
14
6
1
3
80
31
18
13
10
8
-
10
90
16
13
17
13
3
14
6
82
20
15
10
10
6
-
6
67
Sumber : Tim Antarkementrian Pengkajian Penataan Lebaga Non Struktural, 2010.
berbagai kebijakan Pemerintah, sehingga dapat disebut juga sebagai LNS evaluator. c. Menerapkan berbagai kebijakan Pemerintah terutama yang menyangkut terwujudnya penegakan dan kepastian hokum, kehidupan social budaya di Indonesia.
C. Fungsi Yang Diemban Lembaga Non Struktural ( LNS) adalah : a. Memberikan Masukan, saran serta rekomendasi terhadap berbagai usaha perubahan yang dilakukan oleh pemerintah dalam bidang ekonomi, social, Politik, hokum, maupun budaya. LNS seperti ini dapat dikategorikan sebagai LNS advisory. b. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kebijakan yang akan ataupun telah dijalankan oleh Pemerintah. Dalam Kerangka ini, LNS merupakan penyeimbang terhadap
D. Anomali Keberadaan Lembaga Non Struktural ) LNS di Indonesia Berbagai ketidaklaziman yang banyak dijumpai terkait dengan keberadaan Lembaga Non
47 Jurnal Madani Edisi I/ Mei 2011
sama. Keadaan ini pada akirnya juga akan melemahkan lembaga Negara yang secara permanen telah terlebih dahulu ada. Untuk itu diperlukan berbagai upaya guna melakukan harmonisas wewenang tugas dan fungsi berbagai LNS ini. 3. Dari sisi dasar hukum pembentukannya, hingga saat ini keberadaan LNS masih belum dipayungi oleh sebuah Undang-undang sebagai aturan main. Keseluruhan LNS yaitu sebanyak 76 (70 %) lembaga dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden dan Peraturan Presiden. Sedangkan 15 % dibentuk oleh Peraturan Pemerintah dan sisanya dibentuk berdasarkan Undang-undang dan Undangundang Dasar 1945. Munculnya LNS yang dibentuk melalui Kepres dan Peraturan Pemerintah membawa implikasi akuntabilitas bagi pemerintah, terutama kaitannya dengan pencapaian kinerja. Optimalisasi fungsi dan tugas LNS-LNS yang bersangkutan. 4. Peraturan Perundangundangan yang mengatur keberadaan LNS di Indonesia, menyatakan bahwa pembiayaan lembagalembaga ini dibebankan kepada APBN. Secara keseluruhan Anggaran Negara untuk 76 LNS pada tahun
Struktural (LNS) adalah sebagai berikut : 1. Merupakan representasi dari kondisi sosio ekonomis dan politis yuridis yang terjadi dalam sistem administrasi. Kehadirannya merupakan bentuk dari desentralisasi fungsional lembaga Negara fundamental. Namun demikian kelahirannya seringkali terlihat sebagai bentuk akomodasi terhadap upaya dan tekanan kelompok-kelompok tertentu dalam membentuk lembaga yang dibiayai oleh Negara guna melakukan berbagai kegiatan. 2. Sejalan dengan makin bertambahnya LNS, ternyata beberapa LNS dinilai mempunyai kewenangan yang tumpang tindih. Keadaan ini terjadi antara sesame LNS maupun antara LNS dengan Lembaga Strukturan yang sudah ada sebelumnya. Seperti misalnya Komisi Hukum Nasional (KHN) dengan Badan Pertimbangan Hukum Nasional (BPHN) begitu pula dengan UKP4, Watimpres dengan Sekretariat Negara, dan juga LIPI, AIPI dengan BPPT. Adanya tumpang tindihkewenangan ini akan berimplikasi pada sulitnya pencapaian tujuan LNS yang telah disusun sebelumnya. Selain itu akan menimbulkan “persaingan” antara lembaga yang memiliki kewenangan yang hamper
48 Jurnal Madani Edisi I/ Mei 2011
2007 adalah sebesar Rp 2,359 Triliun dan terealisasi sebesar Rp 1,983 Triliun. Sedangkan pagu anggaran untuk tahun 2008 adalah sebesar Rp 2,810 Triliun dengan jumlah realisasi per Juni 2008 sebesar Rp 1,480 Triliun (Sumber:Depkeu RI).
Berdasarkan hasil kajian, dialog dan sosialisasi yang telah dilakukan, oleh Tim Antarkementrian merekomendasi-kan bentuk penataan terhadap 11 Lembaga Non Strukturan (LNS) dimaksud seperti pada tabel berikut :
Tabel : 2 Lembaga Non Struktural Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Nasional Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran Dewan Gula Indonesia Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional RI Badan Pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Komisi Hukum Nasional
Rekomendasi
Dikembalikan kepada BSN Digabung dengan Kementrian Pertanian Digabung dg Kementrian Ristek/LAPAN Digabung dengan DP KEK/dilimpahkan kepada Pemda Dihapus
Dewan Pengembangan awasan Timur Indonesia
Dihapus
Dewan Buku Nasional
Digabung dengan Pusat Perbukuan Kemendiknas
Dihapus Dihapus Digabung dengan Kementrian Sosial Dihapus
Sumber : Tim Antarkementrian Pengkajian Penataan Lembaga Non Struktural, 2010.
LNS secara umum telah menunjukkan sebagai berikut:
Berdasarkan Tabel 2, maka 11 Lembaga Non Struktural (LNS) dapat diprioritaskan untuk ditata kembali berdasarkan hasil kajian serta analisis awal Tim Antar-kementrian, serta berbagai masukan dan informasi mengenai eksistensi, kinerja dan penggunaan anggarn Negara dari 11
1. Kinerja 11 LNS tersebut sudah tidak efektif dan sebagian besar tugas serta fungsinya tumpang tindih dengan kementrian/lembaga. 2. Sebagian besar dasar hukum pembentukannya sudah tidak
49 Jurnal Madani Edisi I/ Mei 2011
3.
4.
Saran-saran :
sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang kementrian Negara. Kementrian keuangan sudah tidak lagi mengalokasikan anggarn kepada sebagian besar LNS dimaksud. Beberapa LNS bahkan tidak berkeberatan untuk dibubarkan/ digabungkan dengan kementrian terkait sesuai analisis dan rekomendasi yang telah disusun oleh Tim Antarkementrian.
1.
2.
3.
Lembaga yang sudah tidak layak harus dibubarkan dan yang masih dapat dilanjtkan harus demerger atau digabung. Pemerintah tidak perlu lagi membentuk lembaga-lembaga baru dengan alasan apapun atau dengan tekanan pihak manapun. Dibutuhkan ketegasan pemerintah untuk menyikapi semuanya ini.
Daftar Pustaka :
Simpulan :
Tim
1. Jumlah Lembaga Non Struktural (LNS) yang ada di seluruh Indonesia berjumlah kurang lebih 319 (tiga ratus Sembilan belas) buah. 2. Jumlah lembaga sebanyak 7 (tujuah) lembaga yang berlainan nama. 3. Jumlah anggaran yang digunakan kurang lebih hampir 1,5 Triliun rata-rata per tahun n Kementrian Keuangan tidak akan memberikn anggaran lagi kepada sebagian besar Lembaga Non Strukturan tersebut. 4. Banyak kewenangan lembaga satu dengan lainnya yang tumpang tindih sehingga membingungkan para pegawainya.
Antarkementrian Pengkajian Penataan Lembaga Non Struktural (LNS), 2010.
Lembaga Administrasi Negara RI, 2003, Sistem Administrasi Negara RI, CV.Haji Masagung, Jakarta. Media, Kompas, 2 Mart 2010, Evaluasi Lembaga Pemerintah, Pembubaran Lembaga Tidak Mudah Dilakukan.
50 Jurnal Madani Edisi I/ Mei 2011
